-
SALINAN
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi
pemegangizin usaha pertambangan, pemegang izin usahapertambangan
khusus, pemegang izin pertambanganralgrat, pemegangizin usaha
pertambangan khusus operasiproduksi, dan pemegang kontrak karya
dalammelaksanakan kewajiban perpajakan dan/ atau penerimaannegara
bukan pajak, perlu mengatur perlakuan perpajakandan/atau penerimaan
negara bukan pajak di bidang usahapertambangan mineral;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam
huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal31D Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan serta Pasal 2 danPasal 3 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak, perlu
menetapkanPeraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakandan/atau
Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang UsahaPertambangan
Mineral;
Mengingat...
-
Mengingat
Menetapkan
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-2-
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3263). sebagaimana telah
beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-UndangNomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 133,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomora8e3);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegara
Bukan Pajak (L,embaran Negara Republik IndonesiaTahun L997 Nomor
43, Tambahan l,embaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 36871;
MEMUTUSKAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUANPERPAJAKAN DAN/ATAU
PENERIMAAN NEGARA BUKANPAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:l. Mineral
adalah senyawa anorganik yang terbentuk
di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu
sertasusunan kristal teratur atau gabungannya yangmembentuk batuan,
baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Usaha Pertambangan Mineral yang selanjutnya disebutUsaha
Pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral yang
meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan
pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
3. Operasi ...
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-3-
3. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan UsahaPertambangan
yang meliputi konstruksi, penambangan,pengolahan, pemurnian,
termasuk pengangkutan danpenjualan, serta sarana pengendalian
dampak lingkungansesuai dengan hasil studi kelayakan.
4. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUPadalah
izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
5. lzinPertambangan Ralryat yang selanjutnya disingkat IPRadalah
izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangandalam wilayah
pertambangan rakyat dengan luas wilayahdan investasi terbatas.
6. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnyadisingkat IUPK
adalah izin untuk melaksanakan UsahaPertambangan di wilayah izin
Usaha Pertambangankhusus.
7. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalahperjanjian
antara Pemerintah Republik Indonesia denganperusahaan berbadan
hukum Indonesia untukmelakukan kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral.
8. Pajak Penghasilan Badan adalah Pajak Penghasilan
yangdibayarkan oleh Wajib Pajak Badan sesuai denganketentuan
peraturan perundang-undangan di bidangPajak Penghasilan.
Pasal 2
Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku untuk:pemegang
IUP;
pemegang IUPK;
pemegang IPR;
pemegang IUPK Operasi Produksi yang merupakanperubahan bentuk
Usaha Pertambangan dari KK yangbelum berakhir kontraknya;pemegang
KK yang dalam kontraknya diatur ketentuankewajiban Pajak
Penghasilan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di
bidang PajakPenghasilan; dan
a.
b.
c.
d.
e.
f. pemegang
-
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-4-
f. pemegang KK yang dalam kontraknya diatur ketentuankewajiban
Pajak Penghasilan berdasarkan KK dimaksud,
di bidang Usaha Pertambangan.
BAB II
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN
Bagian Kesatu
Subjek Pajak Penghasilan
Pasal 3
Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam
PeraturanPemerintah ini berlaku bagi Wajib Pajak pemegang IUP,
IUPK,IPR, IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahanbentuk
Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhirkontraknya, atau KK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2hurufa, hurufb, hurufc, hurufd,
dan hurufe.
Bagian Kedua
Objek Pajak dan Penghitungan Penghasilan
Pasal 4
(1) Yang menjadi objek pajak di bidang Usaha
Pertambanganmerupakan penghasilan yang diterima atau diperolehWajib
Pajak di bidang Usaha Pertambangan sehubungandengan:
a. penghasilan dari usaha; danb. penghasilan dari luar
usaha,dengan nama dan dalam bentuk apapun.
(2) Penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud padaayat (1)
huruf a merupakan penghasilan yang diterimaatau diperoleh dari
penjualan/pengalihan hasilproduksinya.
(3) Penghasilan..
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-5-(3) Penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 penghitungannya harus menggunakan :a. harga pasar
mineral logam;b. harga pasar mineral bukan logam;c. harga pasar
batuan; ataud. harga yang sesungguhnya diterima atau diperoleh
penjual.
(4) Harga pasar mineral logam sebagaimana dimaksud padaayat (3)
huruf a ditentukan berdasarkan kutipan hargayang mengacu pada
publikasi harga mineral logam padasaat transaksi.
(5) Harga pasar mineral bukan logam sebagaimanadimaksud pada
ayat (3) huruf b dan harga pasar batuansebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c, ditentukanberdasarkan kutipan harga yang mengacu
padapublikasi harga mineral bukan logam dan/atau batuanpada saat
transaksi.
(6) Dalam hal mineral logam atau mineral bukan logam ataubatuan
tidak mempunyai kutipan harga pasarsebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5),penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud
padaayat (1) huruf a, dihitung menggunakan harga yangsesungguhnya
diterima atau diperoleh penjualsebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d.
(71 Dalam hal pada periode kutipan yang sama terdapatperbedaan
kutipan harga pasar sebagaimana dimaksudpada ayat (41 dan ayat (5)
dengan harga yangsesungguhnya diterima atau diperoleh
penjualsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,penghasilan dari
usaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, dihitung
menggunakan harga yangsesungguhnya diterima atau diperoleh penjual
denganketentuan sebagai berikut:
a. harga yang sesungguhnya diterima atau diperolehpenjual lebih
rendah dari kutipan harga pasar denganselisih tidak lebih 3% (tiga
persen) dari kutipan hargapasar; atau
b. harga
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-6-
b. harga yang sesungguhnya diterima atau diperolehpenjual lebih
tinggi dari kutipan harga pasar.
(8) Dalam hal pada periode kutipan yang sama, harga
yangsesungguhnya diterima atau diperoleh penjualsebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d lebihrendah dari kutipan harga pasar
sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dan ayat (5) dengan selisih
melebihi 3o/o (tigapersen) dari kutipan harga pasar, penghasilan
dari usahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dihitungmenggunakan kutipan harga pasar.
(9) Perlakuan penghasilan dari luar usaha sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang Pajak Penghasilan.
Bagian Ketiga
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
Pasal 5
(1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajaksebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ditentukanberdasarkan penghasilan bruto yang
menjadi objek pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikurangi
biayauntuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan.
(21 Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),termasuk:
a. biaya kegiatan penyelidikan umum;b. biaya kegiatan
eksplorasi;c. biaya kegiatan studi kelayakan;d. biaya kegiatan
Operasi Produksi;e. biaya kegiatan pascatambang;
f. pen5rusutan.
-
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-7 -
f. penyusutan dan/atau amortisasi atas pengeluaranuntuk
memperoleh harta berwujud dan/atau hartatidak berwujud yang
dimiliki dan digunakan untukmendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilandan amortisasi atas pengeluaran untuk memperolehhak dan
atas biaya lain yang mempunyai masamanfaat lebih dari 1 (satu)
tahun sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di
bidangPajak Penghasilan;
g. penggantian atau imbalan sehubungan denganpekerjaan atau jasa
yang diberikan dalam bentuknatura dan kenikmatan sesuai dengan
ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang
PajakPenghasilan;
h. biaya yang dikeluarkan dalam rangka kewajibanPenerimaan
Negara Bukan Pajak sesuai denganketentuan peraturan
perLlndang-undangan di bidangPenerimaan Negara Bukan Pajak;
i. cadangan biaya reklamasi sesuai dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan di bidang PajakPenghasilan;
j. bunga;k. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana
nasional;
l. sumbangan dalam rangka penelitian danpengembangan;
m. sumbangan fasilitas pendidikan;n. sumbangan dalam rangka
pembinaan olahraga; dano. biaya pembangunan infrastruktur
sosial.
Pasal 6
Pengeluaran dan/atau biaya yang tidak boleh dikurangkandalam
menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagiWajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidangPajak Penghasilan.
Pasal 7
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-8-
Pasal 7
(1) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan penghasilanneto,
kompensasi kerugian, penghasilan kena pajak, dantarif bagi Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal3 dilaksanakan sesuai denga.n
ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan,kecuali bagi pemegang IUPK Operasi Produksi
yangmerupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dariKK yang belum
berakhir kontraknya.
(21 Ketentuan mengenai tata cara penghitungan penghasilanneto,
kompensasi kerugian, dan penghasilan kena pajakbagi Wajib Pajak
pemegang IUPK Operasi Produksi yangmerupakan perubahan bentuk Usaha
Pertambangan dariKK yang belum berakhir kontraknya,
dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Pajak Penghasilan pada saat IUPKOperasi Produksi yang
merupakan perubahan bentukUsaha Pertambangan dari KK yang belum
berakhirkontraknya diterbitkan hingga IUPK Operasi
Produksiberakhir.
Bagian Keempat
Penghitungan Penyusutan dan Amortisasi serta
Pengakuan Nilai Sisa Buku Harta Berwujud danTidak Berwujud
Pasal 8
Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal3
melakukan kegiatan pembangunan fasilitas pengolahandan/atau
pemurnian, pengeluaran untuk pembangunanfasilitas pengolahan
dan/atau pemurnian yang mempunyaimasa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun dikapitalisasi dandisusutkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
Pasal 9 ...
-
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-9 -
Pasal 9
(1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 3
melakukan kegiatan pengupasan lapisan tanahpenutup
(stripping/ouerburden remoual), pengeluaranuntuk kegiatan dimaksud
yang dilakukan sebelum masaOperasi Produksi, dikapitalisasi dan
diamortisasi.
(21 Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sejak
bulan kegiatan Operasi Produksidisetujui oleh menteri yang
menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang energi dan sumber
daya mineralyang penghitungannya dilakukan selama jangka wakturzin
atau kontrak dan dihitung secara pro-rata ataudengan menggunakan
metode satuan produksi.
(3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 3
melakukan kegiatan pengupasan lapisan tanahpenutup
(stripping/ouerburden remoual) dan/ataupembukaan tambang bawah
tanah pada masa OperasiProduksi termasuk dalam rangka mencari
cadanganbaru, pengeluaran untuk kegiatan tersebut,
dibebankansebagai biaya pada saat terjadinya
pengeluarandimaksud.
(41 Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 yang
melakukan kegiatan pengupasan lapisantanah penutup (stipping/
ouerburden remoual) dan/ataupembukaan tambang bawah tanah:
a. memiliki lebih dari satu izin atas UsahaPertambangan; dan
b. melaksanakan tahapan kegiatan sebelum OperasiProduksi dan
tahapan kegiatan Operasi Produksitermasuk dalam rangka mencari
cadangan baru,
pengeluaran untuk tahapan kegiatan sebelum OperasiProduksi
dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai denganketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) danpengeluaran untuk tahapan kegiatan
Operasi Produksitermasuk dalam rangka mencari cadangan
barudibebankan sebagai biaya pada saat terjadinyapengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 10 ...
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-10-
Pasal 10
(1) Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujuddan/atau harta
tidak berwujud yang masih dimilikipemegang IUPK Operasi Produksi
yang merupakanperubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yangbelum
berakhir kontraknya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 huruf d, dan
digunakan untukmendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilanyang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahunsebelum
diterbitkannya IUPK Operasi Produksi yangmerupakan perubahan bentuk
Usaha Pertambangandari KK yang belum berakhir kontraknya dan
telahdisusutkan sesuai ketentuan dalam KK, tetapdisusutkan dan/atau
diamortisasi sesuai ketentuandalam KK pada tahun pajak
diterbitkannya IUPKOperasi Produksi yang merupakan perubahan
bentukUsaha Pertambangan dari KK yang belum berakhirkontraknya.
(2) Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujuddan/atau harta
tidak berwujud, yang dimiliki pemegangIUPK Operasi Produksi yang
merupakan perubahanbentuk Usaha Pertambangan dari KK yang
belumberakhir kontraknya sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 huruf d,
dan digunakan untuk mendapatkan,menagih dan memelihara penghasilan
yang mempunyaimasa manfaat lebih dari I (satu) tahun
setelahditerbitkannya IUPK Operasi Produksi yang merupakanperubahan
bentuk Usaha Pertambangan dari KK yangbelum berakhir kontraknya,
disusutkan dan/ataudiamortisasi sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
(3) Apabila pengeluaran untuk memperoleh harta berwujudkecuali
bangunan dan/atau harta tidak berwujud, yangdimiliki pemegang IUPK
Operasi Produksi yangmerupakan perubahan bentuk Usaha
Pertambangandari KK yang belum berakhir kontraknya
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan dipergunakanuntuk
mendapatkan, menagih dan memeliharapenghasilan sebelum
diterbitkannya IUPK OperasiProduksi yang merupakan perubahan bentuk
UsahaPertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknyamasih
mempunyai sisa masa manfaat harta pada tahunberikutnya setelah
diterbitkannya IUPK Operasi
Produksi ...
-
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
- 11-
Produksi yang merupakan perubahan bentuk UsahaPertambangan dari
KK yang belum berakhir kontraknya,maka nilai sisa manfaat harta
tersebut disusutkandan/atau diamortisasi sesuai dengan
ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang PajakPenghasilan
dengan memperhatikan sisa masamanfaatnya.
(4) Pen5rusutan dan/atau amortisasi sebagaimanadimaksud pada
ayat (3) dilakukan berdasarkan nilai sisabuku harta yang
bersangkutan pada awal tahun pajaksetelah diterbitkannya IUPK
Operasi Produksi yangmerupakan perubahan bentuk Usaha
Pertambangandari KK yang belum berakhir kontraknya.
(5) Apabila sisa masa manfaat harta sebagaimana dimaksudpada
ayat (3) berakhir pada tahun berikutnya setelahditerbitkannya IUPK
Operasi Produksi yang merupakanperubahan bentuk Usaha Pertambangan
dari KK yangbelum berakhir kontraknya, nilai sisa buku
hartatersebut disusutkan dan/atau diamortisasi seluruhnyadalam
tahun pajak berikutnya setelah diterbitkannyaIUPK Operasi Produksi
yang merupakan perubahanbentuk Usaha Pertambangan dari KK yang
belumberakhir kontraknya.
(6) Pen5rusutan atas harta berupa bangunan yang masihdimiliki
pada awal tahun setelah diterbitkannya IUPKOperasi Produksi yang
merupakan perubahan bentukUsaha Pertambangan dari KK yang belum
berakhirkontraknya dan dipergunakan untuk mendapatkan,menagih dan
memelihara penghasilan, dilakukandengan cara yang sama dengan
pen5rusutan yang telahdilakukan dalam tahun pajak sebelum tahun
pajakditerbitkannya IUPK Operasi Produksi yang merupakanperubahan
bentuk Usaha Pertambangan dari KK yangbelum berakhir
kontraknya.
(7) Dalam hal jangka waktu izin Operasi Produksi atau KKberakhir
lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkandalam izin Operasi
Produksi atau KK dimaksud, nilaisisa buku harta berwujud dan/atau
harta tidakberwujud dapat disusutkan dan/atau
diamortisasisekaligus.
Bagian
-
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-12-
Bagian Kelima
Sumbangan dan/atau Biaya di Bidang Usaha Pertambangan
Pasal 1 1
(1) Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5
ayat (2) huruf k, huruf l, huruf m, hurufn, dan huruf o, yang
dikeluarkan Wajib Pajak di bidangUsaha Pertambangan berupa:
a. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencananasional, yang
merupakan sumbangan untukkorban bencana nasional yang disampaikan
melaluibadan penanggulangan bencana atauIembaga/pihak yang telah
mendapat izin dariinstansi/ lembaga yang berwenang;
b. sumbangan dalam rangka penelitian danpengembangan, yang
merupakan sumbangan untukpenelitian dan pengembangan yang dilakukan
diwilayah Republik Indonesia yang disampaikanmelalui lembaga
penelitian dan pengembangan;
c. sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakansumbangan
berupa fasilitas pendidikan yangdisampaikan melalui lembaga
pendidikan;
d. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga,yang merupakan
sumbangan untuk membina,mengembangkan, dan mengoordinasikan suatu
ataugabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasiyang
disampaikan melalui lembaga pembinaanolahraga; dan
e. biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakanbiaya yang
dikeluarkan untuk keperluan penyediaansarana dan prasarana untuk
kepentingan umumtermasuk di bidang kesehatan dan bersifat
nirlabamelalui lembaga yang bergerak di bidang pembinaandan
pengembangan masyarakat.
(2) Lembaga...
-
Bagian Keenam
Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan
untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
Pasal 13
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-13-
(21 Lembaga yang menerima penyampaian sumbangandan/atau biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, huruf c, huruf d,
dan/atau huruf e harusmelibatkan Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelibatan Pemerintahdan/atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (21 diatur dengan
Peraturan MenteriKeuangan.
Pasal 12
Ketentuan mengenai persyaratan besarnya nilai sumbangandan/atau
biaya yang dapat dikurangkan, pencatatan danpelaporan sumbangan
dan/atau biaya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 yang dapat
dikurangkan daripenghasilan bruto sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan mengenai sumbanganpenanggulangan
bencana nasional, sumbangan penelitiandan pengembangan, sumbangan
fasilitas pendidikan,sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya
pembangunaninfrastruktur sosial yang dapat dikurangkan
daripenghasilan bruto.
Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan,penentuan
besarnya perbandingan antara utang dan modalserta biaya pinjaman
yang dapat diperhitungkan dalammenghitung penghasilan kena pajak
bagi Wajib Pajak dibidang Usaha Pertambangan dilaksanakan sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
PajakPenghasilan.
BAB III
-
BAB IV
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARABUKAN PAJAK BAGI
PEMEGANG IUPK OPERASI PRODUKSI YANG
MERUPAKAN PERUBAHAN BENTUK USAHA PERTAMBANGANDARI KK YANG BELUM
BERAKHIR KONTRAKNYA
Pasal 15
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-t4-BAB III
KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
Pasal 14
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajibmelaksanakan
pemenuhan kewajiban pemotongan dan/ataupemungutan Pajak Penghasilan
sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang
PajakPenghasilan.
(1) Bagi pemegang IUPK Operasi Produksi yang merupakanperubahan
bentuk Usaha Pertambangan dari KK yangbelum berakhir kontraknya,
berlaku ketentuanperpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak,
danpendapatan daerah sebagai berikut:a. iuran produksi dan iuran
tetap sesuai dengan
ketentuan peraturan perLlndang-undangan di bidangPenerimaan
Negara Bukan Pajak pada KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral
yang berlaku padasaat IUPK Operasi Produksi yang merupakanperubahan
bentuk Usaha Pertambangan dari KKyang belum berakhir kontraknya
diterbitkan;
b. penerimaan negara bukan pajak di bidanglingkungan hidup dan
kehutanan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di
bidangPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padasaat IUPK
Operasi Produksi yang merupakanperubahan bentuk Usaha Pertambangan
dari KKyang belum berakhir kontraknya diterbitkan;
c. penenmaan
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
- 15-
c. penerimaan negara bukan pajak berupa bagianpemerintah pusat
sebesar 4o/o (ernpat persen) darikeuntungan bersih pemegang IUPK
Operasi Produksiyang merupakan perubahan bentuk UsahaPertambangan
dari KK yang belum berakhirkontraknya sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan di bidang pertambanganmineral dan
batubara pada saat IUPK OperasiProduksi yang merupakan perubahan
bentuk UsahaPertambangan dari KK yang belum berakhirkontraknya
diterbitkan;
d. tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 25Yo (duapuluh lima
persen);
e. pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan di bidang pajakBumi dan Bangunan yang berlaku
pada saat IUpKOperasi Produksi yang merupakan perubahanbentuk Usaha
Pertambangan dari KK yang belumberakhir kontraknya diterbitkan;
dan
f. bagian pemerintah daerah sebesar 60/o (enam persen)dari
keuntungan bersih pemegang IUPK OperasiProduksi yang merupakan
perubahan bentuk UsahaPertambangan dari KK yang belum
berakhirkontraknya sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan di bidang pertambanganmineral dan
batubara pada saat IUPK OperasiProduksi yang merupakan perubahan
bentuk UsahaPertambangan dari KK yang belum berakhirkontraknya
diterbitkan,
hingga IUPK Operasi Produksi berakhir.
(21 Bagian pemerintah daerah sebesar 60/o (enam
persen)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diaturdengan
rincian sebagai berikut:
a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar lo/o(satu
persen);
b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapatbagian sebesar
2,5yo (dua koma lima persen); dan
c pemerintah
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-t6-c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi
yang sama mendapat bagian sebesar 2,5o/o (dua komalima
persen).
(3) Keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksiyang
merupakan perubahan bentuk UsahaPertambangan dari KK yang belum
berakhir kontraknyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
danhuruf f, merupakan keuntungan bersih setelahdikurangi Pajak
Penghasilan Badan bagi pemegang IUPKOperasi Produksi yang merupakan
perubahan bentukUsaha Pertambangan dari KK yang belum
berakhirkontraknya setiap tahun sejak berproduksi
berdasarkanlaporan keuangan yang telah diaudit oleh kantorakuntan
publik.
(41 Saat berlakunya ketentuan perpajakan, PenerimaanNegara Bukan
Pajak, dan pendapatan daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:
a. ketentuan penerimaan negara bukan pajak berupabagian
pemerintah pusat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c mulai
awal tahun kalenderberikutnya setelah tahun diterbitkannya
IUPKOperasi Produksi yang merupakan perubahanbentuk Usaha
Pertambangan dari KK yang belumberakhir kontraknya;
b. ketentuan Pajak Penghasilan Badan sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) huruf d mulai berlaku sejakawal Tahun Pajak berikutnya
setelah tahunditerbitkannya IUPK Operasi Produksi yangmerupakan
perubahan bentuk Usaha Pertambangandari KK yang belum berakhir
kontraknya;
c. ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) huruf e mulai berlaku sejaktahun pajak berikutnya setelah
tahunditerbitkannya IUPK Operasi Produksi yangmerupakan perubahan
bentuk Usaha Pertambangandari KK yang belum berakhir kontraknya;
dan
d. ketentuan bagian pemerintah daerah sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) hunrf f mulai awal tahunkalender berikutnya setelah tahun
diterbitkannyaIUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahanbentuk
Usaha Pertambangan dari KK yang belumberakhir kontraknya.
(5) Selain...
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-t7-(5) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (f) ketentuan
perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, danpendapatan daerah
bagi pemegang IUPK OperasiProduksi yang merupakan perubahan bentuk
UsahaPertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya,berlaku
sebagai berikut:
a. penerimaan negara bukan pajak lainnya di luarsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, hurufb, dan huruf c, sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang Penerimaan
NegaraBukan Pajak;
b. pajak penghasilan pemotongan dan pemungutansesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan;
c. pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualanatas barang
mewah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang
PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas
Barang Mewah;
d. bea meterai sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan di bidang Bea Meterai;
e. bea masuk dan bea keluar sesuai dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan di bidangKepabeanan;
f. cukai sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di
bidang Cukai; dan
g. pajak daerah dan retribusi daerah sesuai denganketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah,
hingga IUPK Operasi Produksi berakhir.
(6) Pelaksanaan kewajiban perpajakan dan PenerimaanNegara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) danayat (5) berlaku bagi
pemegang IUPK Operasi Produksiyang izinnya diterbitkan oleh menteri
yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangenergi dan sumber
daya mineral sampai dengan tanggal31 Desember 2019.
Pasal 16 ...
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
_18_
Pasal 16
(1) Bagi pemegang IUPK Operasi Produksi sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 15 dapat menyelenggarakanpembukuan dengan menggunakan
bahasa dan matauang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
KKsampai dengan berakhirnya tahun pajak berikutnyasetelah tahun
pajak diterbitkannya IUPK OperasiProduksi.
(2) Bagi pemegang IUPK Operasi Produksi sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 15 wajib menyelenggarakanpembukuan dengan menggunakan
Bahasa Indonesiadan mata uang Rupiah mulai tahun pajak
berikutnyasetelah tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1),
kecuali telah menyampaikan pemberitahuan tertulisuntuk
menyelenggarakan pembukuan denganmenggunakan bahasa asing dan mata
uang selainrupiah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenyelenggaraan
pembukuan dengan menggunakanbahasa asing dan mata uang selain
Rupiah,sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur denganatau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN/ATAUPEN ERI M** *,".ff
ffJ*Y H i+itX?lcr PEMEGANG
Pasal 17
(1) Dalam rangka kegiatan Usaha Pertambangan, pemegangIUP, IUPK,
IPR, IUPK Operasi Produksi yang merupakanperubahan bentuk Usaha
Pertambangan dari KK yangbelum berakhir kontraknya, atau KK dapat
melakukankerja sama dengan:
a. pemegang ...
-
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-19-
a. pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK Operasi Produksiyang merupakan
perubahan bentuk UsahaPertambangan dari KK yang belum
berakhirkontraknya, danf atau KK lainnya; dan/atau
b. pihak selain pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK OperasiProduksi
yang merupakan perubahan bentuk UsahaPertambangan dari KK yang
belum berakhirkontraknya, danf atau KK.
(21 Hak dan kewajiban perpajakan bagi pemegang IUP,IUPK, IPR,
IUPK Operasi Produksi yang merupakanperubahan bentuk Usaha
Pertambangan dari KK yangbelum berakhir kontraknya, atau KK yang
melakukankerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),melekat pada
pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK OperasiProduksi yang merupakan
perubahan bentuk UsahaPertambangan dari KK yang belum berakhir
kontraknya,atau KK dimaksud.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan,dan
pembayaranf penyetoran penerimaan negara bukanpajak bagi pemegang
IUP, IUPK, IPR, IUPK OperasiProduksi yang merupakan perubahan
bentuk UsahaPertambangan dari KK yang belum berakhir
kontraknya,atau KK atas hak dan kewajiban penerimaan negarabukan
pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajibanperpajakan
bagi pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK OperasiProduksi yang merupakan
perubahan bentuk UsahaPertambangan dari KK yang belum berakhir
kontraknya,atau KK dalam rangka kerja sama di bidang
UsahaPertambangan, diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri
Keuangan.
BAB VI .
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-20-
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,ketentuan Pajak
Penghasilan bagi pemegang KK yang dalamkontraknya diatur ketentuan
kewajiban Pajak Penghasilanberdasarkan KK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruff, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam KK
tersebutsampai dengan berakhirnya kontrak dimaksud.
Pasal 19
(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,terhadap
kewajiban perpajakan dan/atau PenerimaanNegara Bukan Pajak pemegang
IUPK Operasi Produksiyang merupakan perubahan bentuk
UsahaPertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknyayang belum
diselesaikan sebelum IUPK OperasiProduksi diterbitkan, wajib
dipenuhi sesuai dengan KKdan/atau ketentuan peraturan
perundang-undanganpada saat KK berlaku.
(2) Mekanisme pemenuhan kewajiban sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Ketentuan perlakuan Pajak Penghasilan berdasarkanPeraturan
Pemerintah ini bagi Wajib Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal2
huruf a, huruf b, huruf c, dan hurufe, mulai berlaku sejak Tahun
Pajak 2OL9.
Pasal 21
Peraturan Pemerintah inidiundangkan.
mulai berlaku pada tanggal
Agar
-
PRES IDENREPUELIK INDOl.]ESIA
-2r-Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan
Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 1 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 2 Agustus 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI8 NOMOR 122
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIAti Bidang Hukum dan
-undangan,
ttd.
vanna Djaman
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
I. UMUMSesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bumi, air, dan kekayaan
alam yangterkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuksebesar-besar kemakmuran ralryat. Mengingat
mineral sebagai kekayaanalam yang terkandung di dalam bumi
merupakan sumber daya alam yangtak terbarukan, pengelolaannya perlu
dilakukan seoptimal mungkin, efisien,transparan, berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan, serta berkeadilanagar memperoleh manfaat
sebesar-besar bagi kemakmuran ralryat secaraberkelanjutan.
Rezim fiskal penerimaan negara bagi pemegang IUP, IUPK, dan
IpRdi bidang Usaha Pertambangan Mineral diatur berdasarkan Pasal
L28Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral
danBatubara bahwa penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan
ketentuanperaturan perundang-undangan. Namun demikian, terkait KK
danperjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara diatur
secarakhusus dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9
tentangPertambangan Mineral dan Batubarayang mengatur hal-hal
sebagai berikut:a. KK dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara yang
telah ada sebelum Undang-Undang tetap dibertakukan sampai
jangkawaktu berakhirnya kontrak/ perjanjian;
b. ketentuan ...
-
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-2-
b. ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan perjanjian
karyapengusahaan pertambangan batubara disesuaikan
selambat-lambatnya1 (satu) tahun sejak Undang-Undang diundangkan
kecuali mengenaipenerimaan negara; dan
c. pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud
padahurlf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.Berdasarkan
amanah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan
Batubara tersebut, Peraturan Pemerintah ini menjamin
peningkatanpenerimaan negara bagi pemegang IUPK yang merupakan
perubahan bentukUsaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir
kontraknya.
Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini
meliputiperlakuan Pajak Penghasilan; hak dan kewajiban perpajakan
dan/ataupenerimaan negara bukan pajak bagi pemegang IUP, IUPK, IPR,
atau KK; danperlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan
pajak bagipemegang IUPK yang merupakan perubahan bentuk Usaha
Pertambangandari KK yang belum berakhir kontraknya.
II. PASAL DEMT PASALPasal I
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Penghasilan yang merupakan objek pajak bagi UsahaPertambangan,
meliputi penghasilan dari usaha pokoknya dansemua penghasilan dari
luar usaha yang diterima atau diperolehWajib Pajak, sepanjang tidak
dikecualikan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan di bidang
Pajak Penghasilan. Penghasilanyang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak di bidang UsahaPertambangan dapat berupa penghasilan yang
dikenai PajakPenghasilan bersifat final dan tidak final sesuai
dengan ketentuanperundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan.Penghasilan dari luar usaha antara lain berupa
penghasilan yangditerima atau diperoleh dari jasa
kepelabuhanan.
Ayat (21 ...
-
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-3-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Publikasi harga mineral logam antara lain dapat mengacu
pada:
a. London Metal Exchange;b. London Bullion Market Association;c.
Asian Metal; ataud. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia.
Ayat (5)
Publikasi harga mineral bukan logam dan/atau batuan dapatmengacu
pada:
a. publikasi harga mineral bukan logam dan/atau batuan
yangdikeluarkan oleh bursa komoditas internasional;
b. publikasi harga mineral bukan logam dan/atau batuan
yangdikeluarkan oleh bursa komoditas nasional; atau
c. harga patokan mineral bukan logam dan/atau batuan
yangditetapkan untuk masing-masing komoditas tambang dalam1 (satu)
provinsi oleh gubernur.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 5 ...
-
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-4-
Pasal 5
Ayat (1)
Ayat (2)
Huruf a
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilandisebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada
tahunpengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya,
pengeluarantersebut harus mempunyai hubungan baik langsung maupun
tidaklangsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untukmendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan terkaitbidang Usaha
Pertambangan.
Dengan demikian, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih,
danmemelihara penghasilan yang bukan objek pajak sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
PajakPenghasilan, dan/atau untuk penghasilan yang dikenakan
PajakPenghasilan, yang bersifat final, tidak boleh dibebankan
sebagaibiaya.
Yang dimaksud dengan "penyelidikan umum" merupakantahapan
kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisigeologi regional dan
indikasi adanya mineralisasi.
Huruf bYang dimaksud dengan "eksplorasi" merupakan
tahapankegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasisecara
terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi,sebaran,
kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian,serta informasi
mengenai lingkungan sosial dan lingkunganhidup.
Huruf cYang dimaksud dengan "studi kelayakan'merupakan
tahapankegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasisecara
rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukankelayakan
ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan,termasuk analisis mengenai
dampak lingkungan sertaperencanaan pascatambang.
Huruf dBiaya kegiatan Operasi Produksi antara lain berupa
biayaperbaikan dan pemeliharaan, pembayaran sewa, biayapengangkutan
dan pengapalan, iuran produksi (royalti), danbiaya pengolahan danf
atau pemurnian mineral.
Yang
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-5-
Yang dimaksud dengan "biaya pengolahan dan/ataupemurnian
mineral" merupakan biaya untuk meningkatkanmutu mineral serta untuk
memanfaatkan dan memperolehmineral ikutan, termasuk biaya
pemrosesan lainnya.
Huruf e
Huruf f
Huruf g
Yang dimaksud dengan "kegiatan pascatambang" merupakankegiatan
terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhirsebagian atau
seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untukmemulihkan fungsi
lingkungan alam dan fungsi sosialmenurut kondisi lokal di seluruh
wilayah penambangan.
Adapun biaya kegiatan pascatambang antara lain biayakegiatan
reklamasi.
Cakupan jenis-jenis harta berwujud yang dapat disusutkansesuai
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umumdi Indonesia
sepanjang tidak diatur khusus dalam ketentuanperaturan
perundang-undangan di bidang Paj ak Penghasilan.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan ataujasa
yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatanpada dasarnya
bukan merupakan objek pajak dan ataspenggantian atau imbalan
dimaksud dianggap bukanmerupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan
daripenghasilan bruto bagi pemberi kerja. Namun demikian,dengan
pertimbangan terdapat lokasi tambang Wajib Pajakyang terletak di
daerah yang keadaan sarana danprasarananya secara ekonomi kurang
memadai dan sulitdijangkau oleh transportasi umum, baik melalui
darat, laut,maupun udara, sehingga penanam modal menanggung
risikoyang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatifpanjang,
maka atas penggantian atau imbalan dalam bentuknatura dan
kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan ataujasa yang diberikan
merupakan pengeluaran yang dapatdikurangkan dari penghasilan bruto
bagi pemberi kerja danbukan merupakan penghasilan bagi penerimanya
sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangPajak
Penghasilan.
Huruf h..
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-6-
Huruf hYang dimaksud dengan "kewajiban Penerimaan Negara
BukanPajak" antara lain:
a. iuran tetap;b. provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi;
dan/atauc. penggunaan kawasan hutan.
Huruf iYang dimaksud dengan "reklamasi" merupakan kegiatan
yangdilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untukmenata,
memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungandan ekosistem agar
dapat berfungsi kembali sesuaiperuntukannya.
Termasuk cadangan biaya reklamasi yaitu cadanganpenutupan
tambang yang disimpan dalam rekening bankumum Pemerintah Indonesia
yang berada di Indonesia sesuaidengan ke tentuan peraturan perundan
g-undangan.
Huruf jCukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf I
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf nCukup jelas.
Huruf oCukup jelas.
Pasal 6 ...
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-7 -
Pasal 6
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Yang dimaksud dengan "pengeluaran dan/atau biaya yang tidak
bolehdikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak
bagiWajib Pajak" termasuk pembagian laba dengan nama dan dalam
bentukapapun seperti dividen.
Untuk IUPK Operasi Produksi, pembagian laba dengan nama dan
dalambentuk apapun termasuk pembayaran kepada pemerintah pusat
danpemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi oleh
IUPKOperasi Produksi untuk pertambangan sesuai dengan
ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang Mineral dan
Batubara tidakdapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengeluaran dalam rangka kegiatan pengupasan lapisan
tanahpenutup (stripping/ouerburden remoual) dan/atau
pembukaantambang bawah tanah yang dapat dibebankan sebagai biaya
padasaat terjadinya pengeluaran dimaksud antara lain
pengeluarandalam tahap pengembangan dan konstruksi tambang pada
masaOperasi Produksi.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 10
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-8-
Pasal 10
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Cukup jelas.
Perolehan harta berwujud dan/atau tidak berwujud yang
masihdimiliki pemegang IUPK Operasi Produksi yang
merupakanperubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang
belumberakhir kontraknya, dan digunakan untuk mendapatkan,menagih,
dan memelihara penghasilan yang mempunyai masamanfaat lebih dari 1
(satu) tahun tetap disusutkan dan/ataudiamortisasi sesuai ketentuan
dalam KK pada tahun pajakditerbitkannya IUPK Operasi Produksi oleh
menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dansumber daya mineral.
Contoh:
PT A menandatangani KK pada tanggal 10 Desember 1986,melakukan
kegiatan Operasi Produksi tanggal 3O Desember 1991dan jangka waktu
periode KK berakhir pada tanggal 29 Desember2021. Sesuai KK, diatur
penyusutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan
peraturan pelaksanaannya. Padatanggal 30 Maret 2018, Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineralmenerbitkan IUPK Operasi Produksi PT A yang
merupakanperubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK dimana
izinOperasi Produksi PT A berakhir tanggal 29 Desember 2021.
Padatahun pdak 2018, penyusutan dan/atau amortisasi atas
perolehanharta berwujud dan/atau tidak berwujud yang dimiliki
dandigunakan oleh PT A sebelum diterbitkannya IUPK OperasiProduksi
sesuai dengan KK.
Sisa pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, kecuali
hartaberupa bangunan, dan harta tidak berwujud
sebelumditerbitkannya IUPK Operasi Produksi yang boleh disusutkan
ataudiamortisasi adalah apabila harta tersebut masih dimiliki pada
awaltahun berikutnya setelah diterbitkannya IUPK Operasi
Produksidan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memeliharapenghasilan.
Untuk .
-
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-9-
Untuk menghitung besarnya pen5rusutan atau amortisasi untuktahun
berikutnya setelah diterbitkannya IUPK Operasi Produksiatas sisa
pengeluaran tersebut, maka sisa masa manfaat hartatersebut tanpa
memperhatikan jenisnya merupakan titik tolakuntuk menentukan harta
tersebut ke dalam kelompok harta sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang PajakPenghasilan.
Contoh:
Mesin yang digunakan dalam usaha industri yang
menurutUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilandan peraturan pelaksanaannya termasuk dalam Golongan I
telahdigunakan selama 2 (dua) tahun, sisa manfaat mesin
tersebutadalah 2 (dua) tahun. Apabila berdasarkan ketentuan
peraturanperundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, mesin
tersebuttermasuk dalam Kelompok 1 yang masa manfaatnya 4 tahun,
makauntuk penghitungan penyusutan dimasukkan dalam kelompokharta
yang mempunyai masa manfaat sesuai sisa manfaat hartatersebut,
yaitu masuk dalam Kelompok 1. Apabila tidak termasukdalam masa
manfaat yang ditentukan dalam ketentuan peraturanperundang-undangan
di bidang Pajak Penghasilan, makadimasukkan dalam kelompok harta
yang masa manfaatnyaterdekat dengan sisa masa manfaat harta
tersebut.
Dalam hal sisa masa manfaat harta berada di tengah-tengah
antarakelompok harta yang satu dengan yang lain, maka Wajib
Pajakboleh memilih untuk menentukan kelompok harta
tersebut,misalnya apabila sisa masa manfaat harta 6 (enam) tahun,
makaWajib Pajak boleh memilih Kelompok 1 atau Kelompok 2.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 11 ...
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-10-
Pasal 1 1
Ayat (1)
Huruf aYang dimaksud dengan ubencana nasional"
merupakanperistiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
danmengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yangdisebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alammaupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnyakorban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian hartabenda, dan dampak psikologis, yang
ditetapkan olehPemerintah Pusat.
Yang dimaksud dengan "badan penanggulangan bencana"merupakan
badan yang ditetapkan oleh pemerintah untukmenampung, menyalurkan
dan/atau mengelola sumbanganyang berkaitan dengan bencana nasional
sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di
bidangpenanggulangan bencana.
Huruf bYang dimaksud dengan "penelitian" merupakan kegiatan
yangdilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara
sistematisuntuk memperoleh informasi, data dan keterangan
yangberkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaranatau
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu
pengetahuan dan teknologi serta menarikkesimpulan ilmiah bagi
keperluan kemajuan ilmu pengetahuandan teknologi, termasuk
penelitian di bidang seni dan budaya.
Yang dimaksud dengan "pengembangan" merupakan kegiatanilmu
pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkankaidah dan
teori ilmu pengetahuan yang telah terbuktikebenarannya untuk
meningkatkan fungsi, manfaat, danaplikasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang telah ada, ataumenghasilkan teknologi.
Yang dimaksud dengan "lembaga penelitian danpengembangan"
merupakan lembaga yang didirikan dengantujuan melakukan kegiatan
penelitian dan pengembangan diIndonesia termasuk perguruan tinggi
terakreditasi sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Huruf c ...
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
- 11-
Huruf c
Yang dimaksud dengan "fasilitas pendidikan" adalah saranadan
prasarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikantermasuk
pendidikan kepramukaan, olahraga, dan programpendidikan di bidang
seni dan budaya nasional.
Yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan" adalah lembagayang
bergerak di bidang pendidikan, termasuk pendidikanolahraga, seni,
dan/atau budaya, baik pendidikan dasar danmenengah yang terdaftar
pada dinas pendidikan maupunperguruan tinggi terakreditasi sesuai
dengan ketentuanperaturan perundan g-undangan.
Huruf dYang dimaksud dengan "lembaga pembinaan olahraga"
adalahorganisasi olahraga yang membina, mengembangkan,
danmengoordinasikan suatu atau gabungan organisasicabang/jenis
olahraga prestasi.
Yang dimaksud dengan "olahraga prestasi" adalah olahragayang
membina dan mengembangkan atlit secara terencana,berjenjang, dan
berkelanjutan melalui kompetisi untukmencapai prestasi dengan
dukungan ilmu pengetahuan danteknologi keolahragaan.
Huruf eCukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
-
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
_t2_
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas
Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidangPertambangan
Mineral dan Batubara, ketentuan mengenaipenerimaan negara terkait
pemegang KK yang belum berakhir danmelakukan perubahan bentuk
pengusahaan pertambanganmenjadi IUPK Operasi Produksi dilakukan
dalam rangka upayapeningkatan penerimaan negara.
Contoh kewajiban perpajakan dan penerimaan negara bukanpajak
yang berlaku pada saat IUPK Operasi Produksi diterbitkan:
PT A menandatangani KK pada tanggal 10 Desember 1986,melakukan
kegiatan Operasi Produksi tanggal 30 Desember l99Ldan jangka waktu
periode KK berakhir pada tanggal 29 Desember2O2L. Pada tanggal 15
November 20 18, Menteri Energi dan SumberDaya Mineral menerbitkan
IUPK Operasi Produksi PT A yangmerupakan perubahan bentuk Usaha
Pertambangan dari KKhingga izin Operasi Produksi PT A berakhir.
Ketentuan perpajakan,Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pendapatan
daerah dalamPeraturan Pemerintah ini yang tercantum dalam IUPK
OperasiProduksi PT A berlaku pada saat diterbitkannya IUPK
OperasiProduksi.
Pasal 16 ...
-
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
_13_
Pasal 16
Ayat (1)
Contoh:
Ayat (21
Contoh
Ayat (3)
PT A menandatangani KK pada tanggal 10 Desember L986,melakukan
kegiatan Operasi Produksi tanggal 30 Desember 1991dan jangka waktu
periode KK berakhir pada tanggal 29 Desember2021. Sesuai KK, PT A
menyelenggarakan pembukuan denganmenggunakan Bahasa Inggris dan
mata uang Dollar AmerikaSerikat. Pada tanggal 15 November 2018,
Menteri Energi danSumber Daya Mineral menerbitkan IUPK Operasi
Produksi PT Ayang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan
dari KKdimana izin Operasi Produksi PT A berakhir tanggal 29
Desember2021. Pada tahun pajak 2018 dan tahun pajak 2019, PT A
dapatmenyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan BahasaInggris
dan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai denganketentuan yang
diatur dalam KK.
PT A menandatangani KK pada tanggal 10 Desember 1986,melakukan
kegiatan Operasi Produksi tanggal 3O Desember 1991dan jangka waktu
periode KK berakhir pada tanggal 29 Desember2021. Sesuai KK, PT A
menyelenggarakan pembukuan denganmenggunakan Bahasa Inggris dan
mata uang Dollar AmerikaSerikat. Pada tanggal 15 November 2018,
Menteri Energi danSumber Daya Mineral menerbitkan IUPK Operasi
Produksi PT Ayang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan
dari KKdimana izin Operasi Produksi PT A berakhir tanggal 29
Desember2021. Pada tahun pajak 2Ol8 dan tahun pajak 2019, PT A
dapatmenyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan BahasaInggris
dan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai denganketentuan yang
diatur dalam KK. Sejak tahun pajak 2O2O, PT Awajib menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakanBahasa Indonesia dan mata uang Rupiah
kecuali PT A telahmenyampaikan pemberitahuan tertulis untuk
menyelenggarakanpembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan
mata uangDollar Amerika Serikat sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan.
Cukup jelas
Pasal 17..
-
PRES tOENREPUBLIK INDONESIA
-L4-
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6234