MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KtrUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3s 1PMK.O7l2or2 TtrNTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PtrGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KtrPADA DAtrRAH PROVINSI, KABUPATBN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 20I 2 Menimbang : Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MtrNTtrRI KtrUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 21ll tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2412, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dal Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah I{epada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2OI2; 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbzuegan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahal Lembaran Negara Republik Indorresia Nornor a586); 3. Undalg-Undang Nomor 22 Tahun 2OII tentang Anggzrran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1' Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525a\; 4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang Tambahal Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; MtrMUTUSKAN: PERATURAN MENTtrRI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PtrGAWAI NtrGtrRI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABLIPATBN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2o12.tk/ Menetapkan:
28
Embed
SALINAN - djpk.kemenkeu.go.id · Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD ... pembayaran DTP Guru PNSD sampai dengan akhir Tahun ... UPATEN, DAN I(O1'A TAHUN ANGGAMN 20 12 'q\q,,.@LY
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KtrUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3s 1PMK.O7l2or2
TtrNTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILANGURU PtrGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KtrPADA
DAtrRAH PROVINSI, KABUPATBN, DAN KOTATAHUN ANGGARAN 20I 2
Menimbang :
Mengingat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MtrNTtrRI KtrUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (121
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 21ll tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2412,perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang PedomanUmum dal Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PegawaiNegeri Sipil Daerah I{epada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan KotaTahun Anggaran 2OI2;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang PerimbzueganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 157, Tambahal Lembaran Negara Republik IndorresiaNornor a586);
3. Undalg-Undang Nomor 22 Tahun 2OII tentang AnggzrranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1'
Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 525a\;
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang TambahalPenghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
MtrMUTUSKAN:
PERATURAN MENTtrRI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUMDAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PtrGAWAINtrGtrRI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABLIPATBN,DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2o12.tk/
Menetapkan:
(1)
(21
(2)
l,4ENTERl l(E LlAl\GhNil EPLiBLIK I l'IDON[SlA
-2-
Pasal 1
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil DaerahTahun Anggaran 2O12 yang selanjutnya disebut DTP Gurr-r PNSDadalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada GuruPNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi Guru PNSDse suai dengan ketentuan peraturart perundan g-undangan.
DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikankepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untukmeningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD.
(1) Alokasi
Pasal 2
DTP Guru PNSD adalah sebesarRp2.898.900.0OO.000,00 (dua triliun delapan ratus sembilanpuluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) sebagaimanaditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaral 2012.
(2) Alokasi DTP Guru PNSD per orang per bulan terhitung mulaitanggal 1 Januari 2Ol2 adalah sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(3) Alokasi DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1)
telah memperhitungkan kurang bayar DTP Guru PNSD TahunAnggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2OlO.
(4) Rincian alokasi DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksudayat (1) untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dankota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini'
Pasa-l 3
(1) DTP Guru PNSD merupakan komponen Anggaran Transferke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2OI2.
DTP Guru PNSD merupakan bagian dari pendapatan daerahyang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2 danf atauAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TahunAnggaran 2012.
DTP Guru PNSD disediakan untuk daerah melalui penerbitanDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2OI2atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi TransferKe Daerall.11rt
\*ffiil,iri.
(3)
! i\Et=--ffi\.'/'I
lvi El'll- [R i l(i:L.lANGltlt]r:l ['Pl.JRl ll( i lr]DONFSIA
a-.)-
Pasal 4
(1) Penyaluran DTP Guru PNSD dilaksalakan dengan carapemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke RekeningKas Umum Daerah.
(21 Penyaluran DTP Guru PNSD dilaksanakan secara triwulartan,yaitu:
Triwulan I pada minggu terakhir bulal Maret 2Ol2;
Triwulan II pada minggu terakhir bulan Junt 2Ol2;
Triwulan III pada minggu terakhir bulan September 2012;dan
d. Triwulan IV pada minggu terakhir bulan November 2OI2.
(3) Penyaluran DTP Guru PNSD Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III,dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
dilaksanakan masing-masing sebesar % (satu per empat) darialokasi DTP Gur-u PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4\ Penyaluran DTP Guru PNSD Triwulal II sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Pemerintah Daerahmenyampaikan Laporan Realisasi Pemtrayaran DTP Guru PNSDSemester II Tahun Anggaran 201 1 kepada Menteri Keuangan c.q.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(5) Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester IITahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan paling lambat bulan April2012.
Pasal 5
(1) Pembayaran DTP Guru PNSD dilaksanakan sebanyak 12
(dua belas) bulan da1am setahun dan tidak termasuk untukbulan ke-13 (tiga belas).
(2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran DTP Guru PNSDkepada masing-masing Guru PNSD setelah diterimanya DTPGuru PNSD di Rekening Kas Umum Daerah secara triwulanan,yaitu:
a. Triwulan I paling lambat bulan Apnl2Ol2;b. Triwulan II paling lambat bulan Juli 2012;
c. Triwulan III paling lambat pada bulan Oktober 2OI2; dan
d. Triwulan IV paling lambat pada bulan Desember 2072.
(3) Pembayaran DTP Guru PNSD kepada masing-fnasing GuruPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikenakan PajakPenghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undargan di bidang perpajakan.
a.
b.
(4) Daftar perhitungan pembayaran DTP Guru PNSD dimuat dalamdaftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan.rl.t
It/i f l'.,1T E R i l( i: t ii-\N (iANi
rl Ir Pti tiL I K I l,l DONI FSIiA
-4-
Pasal 6
(1) Dalam hal DTP Guru PNSD yang telah disa-lurkan olehPemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tidak mencukupikebutuhan pembayaran DTP Guru PNSD, Pemerintah Daerahdapat melaksanakan optimalisasi penyerapan DTP Guru PNSDyang tersalur dengan cara melaksanakan pembayaran DTP GuruPNSD kepada Guru PNSD berdasarkan jumlah bulan.
(21 Dalam hal terdapat DTP Guru PNSD yang tidak tersalur setelahrealisasi pembayaran DTP Guru PNSD pada:
a. Triwulan I, maka DTP Guru PNSD tersebut menjadipenambah pagu pembayaran DTP Guru PNSD Triwulal II;
b. Triwulan II, maka DTP Guru PNSD tersebut menjadipenambah pagu pembayaral DTP Guru PNSD Triwulan III;dan
c. Triwulan III, maka DTP Guru PNSD tersebut menjadipenambah pagu pembayaran DTP Guru PNSD Triwulan IV.
(3) Dalam hal terdapat DTP Guru PNSD yang tidak tersalur setelahrealisasi pembayaran DTP Guru PNSD Triwulan IV dan terdapatkondisi sebagai berikut:
a. seluruh Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP GuruPNSD telah menerima pembayaran DTP Guru PNSD; atau
b. Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSDnamun belum menerirna pembayaran DTP Guru PNSD baiksebagian maupun seluruhnya karena DTP Guru PNSD yangdisalurkan oleh Pemerintah Pusat tidak mencukupikebutuhan pembayaran DTP Guru PNSD,
maka DTP Guru PNSD tersebut diperhitungkan dengan alokasiDTP Guru PNSD Tahun Anggaran berikutnya.
Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah wajib membuat dan menyampaikan LaporanRealisasi Pembayaran DTP Guru PNSD kepada MenteriKeuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan danMenteri Pendidikan dan Kebudayaarr secara semesteran, yaitu:
a. Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester Ipaling lambat minggu pertama bulan Agustus 2Ol2; dan
b. Laporan Rea-lisasi Pembayaran DTP Guru PNSDSemester II paling lambat minggu terakhir bulanApril 2013.
(2) Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap danterdiri atas:
a. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkanDTP Guru PNSD dan telah menerima pembayaranDTP Guru PNSD beserta jumlah total pembayarannya; ,fu/
(3)
(4)
(s)
ii. f: i i7,
h,,'M,,)\ i\ rc]/l I\ \:II[LJ{./ -j=--;K%,-';,f,ff) r
tr*ru^,'ton.,o*"o*REP{.JRLIK INDONFSIA
-5-
ki. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkanDTP Guru PNSD nainun belum menerima pembayaran DTPGuru PNSD beserta jumlah total kekuranganpembayarannya; dan
c. Rekapitulasi Realisasi Pembayaral DTP Guru PNSD persemester,
Format Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTPGuru PNSD dal telah menerima pembayaran sebagaimaladimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.
Format Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkal DTPGuru PNSD narnun belum menerima pemtlayaran sebagaimariadimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum da-lam Lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisatrkan dari PeraturanMenteri ini.
Format Rekapitulasi Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD persemester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ctercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturart Menteri ini.
Pasa-l B
(1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan KementerianKeuangan melaksanakan rekonsiliasi data jumlah pembayaranDTP Guru PNSD dan jumlah Guru PNSD yarrg berhakmendapatkan DTP Guru PNSD pada bulan Agustus 2Ol2'
(21 Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memperhatikan Laporan RealisasiPembayaran DTP Guru PNSD Semester I sebagaimana dimaksudda,lam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
(3) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
a. Jumlah pemLrayaran DTP Guru dan jumlah Guru PNSD yangberhak mendapatkan DTP Guru PNSD yang telah menerimapembayaran DTP Guru PNSD sampai dengan Semester ITahun Anggaran 2012 beserta selisih kurang atau selisihlebih pembayarannya;
b. Perkiraan jumlah Gurr PNSD yang berhak mendapat DTPGuru PNSD Tahun Anggaran 2012 beserta jumlah kebutuhanpembayaran DTP Guru PNSD sampai dengan akhir TahunAnggaral 2Ol2;
c. Jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatka.n DTP GutrPNSD Tahun Anggaran 2OII namun belum menerimapembayaran DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 baiksebagian maupun seluruhnya beserta jumlah kebutuhanpembayarannya; tru/
MENTERI I<F-UANGANNE:PUBLIK II'JDONFSIA
-6-
d. Rekapitulasi sisa DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2011di Rekening Kas Umum Daerah setelah pembayaran DTP
Guru PNSD Triwulan IV Tahun Anggaran 2011;
e. Jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP GuruPNSD Tahun Anggaran 2O1O narnun belum menerimapembayaran DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 baiksebagian maupun seluruhnya beserta jumlah kebutuhanpembayarannya;
f. Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat DTP
Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 beserta jumlah kebutuhanpembayaran DTP Guru PNSD sampai dengan akhir TahunAnggaran 2013; dan
g. Daftar rencana realisasi penerimaan Pajak PenghasilanPasal 2l atas DTP Guru PNSD sampai dengan bulanDesember 2012.
Format Rekapitulasi sisa DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2011di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Format daftar rencana realisasi penerimaan Pajak PenghasilalPasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantumda1am Lampiral VI yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini.
Pasal 9
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan men1rusun rencanaa-lokasi DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 berdasarkanhasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 8
ayat (3).
Rencana a-lokasi DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2OI3sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun denganmemperhitungkan sisa DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2olldi Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (3) huruf d sebagai faktor pengurang'
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikanrencana alokasi DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2OL3sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KementerianKeuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan danDirektorat Jenderal Anggaran.
Pasal 10
Pemerintah Daerah penerima DTP Guru PNSD yang tidakmenyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksipenund"aan penyaluran DTP Guru PNSD Triwulal II TahunAnggaran berikutnya f/
Pengawasan atas pembayaran DTP Guru PNSD dilaksanakan olehaparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundalgkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.
Ditetapkal di Jakartapada tariggaJ9 Maret 2072MENTERI KEUANGAN,
ttd.AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundalgkan di Jakartapada tanggal9 Maret 2012MtrNTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2012 NOMOR 285Salinan sesuaiKEPALA BI lr "i
'-\',::
KEPALA
GIARTONIP 1
LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI KIJUANGAN ITEPUBLIK INDONESIANOMOR /PMK.O7 /20t2TENTANGPEDOMAN UMUM DAN ALOI{ASI DANA TAMBAI{ANPENGHASILAN GURU I'EGAWAI NEGEIII SIPIL t]AEMHKEPADA DAERAH PROVINSI, KAL}UPATEN, DAN I(O1'ATAHUN ANGGAMN 20 12
'q\q,,.@LY
i\ir t.. i!-i l:: i I i ii.l :L ri\t'i {r Ji[.:ll
'rl iijl ll( Ir'.t{l()l'ltrllA
R]NCIAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURUPEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2012alam runia
NO DAERAH JUMLAH
1 Provinsi Aceh 348,OO0,000
2 Kab. Aceh Barat 6,144,OO0,000a\) Kab. Aceh Besar 7,917,000.0004 Kab. Aceh Selatan 6,498,000.0005 Kab. Aceh Sinekil 4,O65,O00,000
6 Kab. Aceh Tengah 5,8BO,OO0,OOO
Kab. Aceh Tenggara 4,872,OOO,OOO
B Kab. Aceh Timur 7,431,OOO,OOO
9 Kab. Aceh Utara 16,320,O00,000
10 Kab. Bireun 8,316,OOO,OOO
11 Kab. Pidie 6,600,o00,000t2 Kab. Simeulue 4,22I,OOO,OOO1al.J Kota Banda Aceh 4,593,O0O.O001Aaa Kota Sabang 1,290,O00,OO0
15 Kota Langsa 2,952,000,000t6 Kota Lhokseumawd 3,189,000,O0O
I7 Kab. Nagan Raya 6,525,O00,O0O
18 Kab. Aceh Jaya 3,765,000,000
L9 Kab. Aceh Barat Daya 3,933,000,000
20 Kab. Gavo Lues 3,849,000,000
21 Kab. Aceh Tamians 5,004,000,00022 Kab. Bener Meriah 4,83s,000,00023 Kota Subulussalam 2,670,OOO,OOO
24 Kab. Pidie Jaya 2,862,OOO,OOO
25 Provinsi Sumatera Utara 474,OOO,QOO
26 Kab. Asahan 10,206,O00,000
27 Kab. Dairi 7,395,OOO,OOO
28 Kab. Deli Serdang 17,508,000,00029 Kab. Tanah Karo 8,706,000,00030 Kab. Labuhan Batu 5,835,000,00031 Kab. Langkat 15,906.000.0002a Kab. Mandailing Natal 10,305,000,000.lJ Kab. Nias 2,736,000.000CA.ta Kab. Simalungun L6,872,OOO,OOO
''\ r iii 'us),,'lil
',.ffi'.,;, ,.. .
V:lrl.j.{ l::iii i'.i :i.iAl..li:lA\iI ri't"r ji:ii if( I iJl-)[,1irr [:SlA
-2clalam ru
NO DAERAH JUMLAH
35 Kab. Tapanuli Selatan 6,10B,OOO,OOO
36 Kab. Taoanuli Teneah 6,O30,OOO,OO0
JI Kab. Tapanuli Utara 7,140.000.000
38 Kab. Toba Sannosir 5.319.OO0.000
39 Kota Biniai 4,602,000,o00
40 Kota Medal 2,193-OOO.OOO
41 Kota Pematane Sia-ntar 6,360,000,00o
42 Kota Sibolsa 2,475,OOO,OOO
+.1 Kota Taniuns Balai 3,654,000,000
44 Kota Tebine Tineei 2,511,O00,O0O
45 Kota Padane Sidimouan 4.359.000.O00
46 Kab. Pakpak Bharat 2,529,000,000
Kab. Nias Selatan 5,517,OOO,000
48 Kab. Humbang Hasundutan 7.656,O0O.OO0
49 Kab. Serdans Bedaear 8,124,000,000
50 Kab. Samosir 4.134.0O0.000
51 Kab. Batubara 5,580,OO0,000
52 Kab. Labuhan Batu Utara 6,876,0OO,0O0
53 Kab. Labuhan Batu Selatan 4,758,O00,OO0
54 Kab. Padarrg Lawas Utara 4,539,000,000
55 Kab. Padang Lawas 4,545,000,000
56 Kab. Nias Utara 2,349,O00,O00
57 Kab. Nias Barat 1,614,OOO,OOO
58 Kota Gununs Sitoli 6,324,O00,O0O
59 Provinsi Sumatera Barat 735,000,000
60 Kab. Limapuluh Kota 7,890,OO0,000
6I Kab. Agarn B,O70,OOO,O00
62 Kab. Kepulauan Mentawai 3,480,O00,000
63 Kab. Padans Pariaman 8,466,000,000
64 Kab. Pasaman 4,542,000,O00
65 Kab. Pesisir Selatan 1O,023,OOO,OOO
66 Kab. Siiuniuns 4.851,O0O,000
67 Kab. Solok 7,671,000,O00
68 Kab. Tanah Datar 6,O09,O00,000
69 Kota Bukit Tinssi 1,785,000,000
70 Kota Padane Panians 1,242,000,000
i,'rl' i., I i:'fli l',i ..1/il':(lAl.i,i: i,i illl l( lt.rl ii j{\ll.lr;i.A
-J-dalam nr
NO DAERAH JUMLAH
tt Kota Paclang 10.335.OOO.OOO
Kota Pavakumbuh 2.553,000,000na Kota Sawahlunto 1.659.000.000
74 Kota Solok 1,254,0O0,000
75 Kota Pariamal 2.037.000.o00
76 Kab. Pasaman Barat 6.471.000.0OO
Kab. Dharmasrava 4,218.000,000
78 Kab. Solok Selatan 4,092,O00,000
79 Provinsi Riau 378,000,0o0
80 Kab. Benekalis 8,850,000,000
81 Kab. Indrasiri Hilir 9,738,000,000
82 Kab. Indrasiri Hulu 6,86 i,000,000B3 Kab. Kampar 12.300.000.000
84 Kab. Kuantan Singinei 7,698,OO0,000
85 Kab. Pela-lawan 4,680.O00.000
86 Kab. Rokan Hilir 10,221,000,0o0
87 Kab. Rokan Hulu 7,668,000,000
88 Kab. Siak 5,691.OOO,OOO
Bg Kota Dr-rmai 5,676,000,O00
90 Kota Pekanbaru 9,654,OOO,OOO
9L Kab. Kepulauan Meranti 3.585.O00,O00
92 Provinsi Keoulauan Riau 75,000,000
93 Kab, Bintan 2,940,O00,O00
94 Kab. Natuna 2.463,O00,000
95 Kab. Karimun 3,738,O00,000
96 Kota Batam 5,124,O00,000
97 Kota Taniung Pinane 2,487,OOO,OOO
98 Kab. Lingga 3.756.O00.O00
99 Kab. Kepulauan Anambas 1,278,O00,000
100 Provinsi Jambi101 Kab. Batanghari 6,570,O0O,O00
439 Provinsi Nusa TenEgara Timur440 Kab. Aior 5,265,OOO,OOO
441 Kab. Belu 8,832,OOO,OOO
442 Kab. Ende 6,762,000,OOO
443 Kab. Flores Timur 6,537.OO0,0O0
444 Kab. Kupang 5,193,000,O00
445 Kab. Lembata 4,326,000,000
446 Kab. Manggarai 4,554,000,000
447 Kab. Nsada 4,347,000,000448 Kab. Sikka 7,590,000,000449 Kab. Surnba Barat 2,157,000,O00450 Kab. Sumba Timur 3,990,OOO,OOO
451 Kab. Timor Tengah Selatan 7,746,OOO,OOO
$\-
ivl i I.l'{'i:irii lii::i lliliilANi:l.::Pl jfii ll( tr.ji )()tiL:!tiA
14-dalam
NO DAERAH JUMLAH
452 Kab. Timor Tensah Utara 6,O99,OOO,OOO
453 Kota Kutlans 5,259,O00,0O0
454 Kab. Rote Ndao 3,540,O00,000
455 Kab. Maneearai Barat 4,494,OOO,OOO
456 Kab. Nasekeo 5.214,000.000
457 Kab. Sumba Barat Dava 5,049,000,O00
458 Kab. Sumba Tensah 2-235.OOO.OOO
459 Kab. Maneearai Timur 5,838,O00,OO0
460 Kab. Sabu Raiiua 1,377,000,000
46I Provinsi Maluku 417,OOO,OO0
462 Kab. Ma-luku Tenssa-ra Barat 5.040.OOO,OOO
463 Kab. Maluku Teneah i5,903,O00,000
464 Kab. Ma-luku Tenssara 4.521.OOO,OOO
465 Kab. Buru 4,749,O00,000
466 Kota Ambon 9,666,000,000
467 Kab. Seram Basian Barat 8,652,OOO,000
468 Kab. Seram Baeian Timur 4.218.OOO.OOO
469 Kab. Kepulauan Aru 4,524,O00,000
470 Kota Tual 1.296.O00.O00
471 Kab. Buru Selatan 2,502,O00,O00
472 Kab. Ma-luku Barat Dava 4-602.OOO.OOO
473 Provinsi Maluku Utara 264,000,000
474 Kab. Halmahera Tengah 3,012,000,000
475 Kab. Halmahera Barat 5,454,O00,000
476 Kota Ternate 5,280,OO0,0O0
477 Kab. Halmahera Timur 3,993,000,00047a Kota Tidore Kepulauan 4,413,OOO,OOO
479 Kab. Kepulauan Sula 4,017,O00,000480 Kab. Halmahera Selatan 5.520.000.000
481 Kab. Halmahera Utara 5,397,000,000
482 Kab. Pulau Morotai 2,679,000,000
483 Provinsi Papua
484 Kab. Biak Numfor 5.313.O00.000485 Kab. Jayapura 4,533,000,OO0
-15-dalam
NO DAERAH .]UMLAH
446 Kab. Javawiiava 2,72L,OOO,OOO
4A7 Kab. Merauke 4.077.O00.O00
488 Kab. Mimika 3,636,OO0,000
489 Kab. Nabire 4,101,000,000
490 Kab. Paniai 2,142,OOO,OOO
491 Kab. Puncak Java 1,428,000,O00
492 Kab. Kepulauan Yaoen 3.408.O00,000
493 Kota Javaoura 4,713,000,O00
494 Kab. Sarmi 1,470,00O,000
495 Kab. Keerom 1,656,0O0,000
496 Kab. Yahukimo 1,560.OOO,000
497 Kab. Pegununsar Bintane 2,O22,OOO,O00
498 Kab. Tolikara 1,680.000,000
499 Kab. Boven Dieoel i,61 I,OO0,OOO
500 Kab. Maooi 3.972.OOO.OOO
501 Kab. Asmat 2,433,OO0,000
502 Kab. Waropen 2,496,O0O,O00
503 Kab. Supiori 1,620,000,o00
504 Kab. Mamberamo Rava 2,448,O0O,O00
505 Kab. Mamberaino Tensah 1,209.000.000
506 Kab. Yalimo 585,000,000
507 Kab. Lannv Java 1,587,000,000
508 Kab. Ndusa 1.329.000,000
509 Kab. Puncak 2,178,000,000
510 Kab. Dosivai 1,989,000,O00
511 Kab. Intan Java 903,OOO,OOO
5t2 Kab. Deivai 1,689,000,O00
513 Provinsi Panua Barat 138,000,o00
514 Kab. Sorong 3,330,O0O,O00
515 Kab. Manokwari 4,224,OOO,OOO
516 Kab. Fakfak 4.173,000,000
517 Kota Sorong 3,1 14,000,000
518 Kab. Sorong Selatan r,977,OOO,OOO
519 Kab. Raja Ampat 2.100.000.000520 Kab. Teluk Bintuni 1,542,0O0,0O0
521 Kab. Teluk Wondama 1.011.000.000
WMENT-ERI I{EUANGANREPUBI-II( INDONI;SII\
y'/^
16-dalam ru
NO DAtrRAH .IIJMLAH
<DC I{ab. Kaimana 2,O52,OOO,OOO
52?, Kab. Tambrarw 453.OOO.OOO
524 Kab. Mavbrat 1,43 1,OOO,O00
TOTAL PROVINSI 42.189.O00.O00
TOTAL KABUPATEN / KOTA 2,856,7 r 1 ,000,000
TOTAL NASIONAL 2.898.900.OO0.000
Salinan sesuai MENTERI I(EUANGAN,
ttd,
AGUS D.w. MARTOWARDOJO
MENTFRI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
FORMAT REKAPITULASI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG BERHAK MENDAPATKANi DANA TAMEATLA.N PENGHASILANGURU PEGAWA] NEGERI SIPIL DAERAH DAN TELAH MENERIMA PEMBAYARAN
REKAPITULASI GURU PEGAWAI NIGERI SIPIL DAERAH YANG BER}IAK MENDAPATKAN DANA T,{MBAHAN PENGHASILANGURU PICAWAI NECERI SIPIL DAERAH DAN TELAH MENTRIMA PEMBAYARAN
DANA TAMBAHAN PENGHASILAN CURU PECAWAI NEGERi SIPIL DAERAHSEMESTER i TAHUN ANGGARAN 2012
Keterangan:
1- (a) dan (d) adalan jumlah dana yang dibansfer pada Tnwulan I dan li dengan nilai l/4 dan alokasi yang itrantum dalam Lampiran i PMK iil2. Fomat laporan tersebui diaias adalah unilk periode laporm Semester i 0anuan s.d. Juni) dmSemester tr ouli s.d. Desember).
-?. Fomai laporanSemester II perlu disesuaikan penamaan bulamya.
Tempat ............
Kepala Daerah
nd
Nama Jelas
TRIWULAN I
IE\rlANGPENDIDIKAN
BULAN IANUARI 2012 BIJLAN TEBRUARI 2012 BULAN MARET 2012 TOTAL REALISASIPEMBAYARAN
'IRIWULAN i (Rp)KETERANCAN
JUMLAH GURUPENERIMA
REALISASiPEMBAYAUN (Rp)
JUMLAH CURUPENERIMA
REALISASIPEMIAYAMN (Rp)
JUMLAH GURUPENERIMA
REALISAS]
PEMBAYARAN GD)
0) t3) (t t6) a (3)- (3F(5)+0
rarefer Dana dui Pusat Rp ........................ (a)TK
SD
SMP Sisa l*bih ,/ (kurang) Rp ........................ (c ) = (a - b).
dapat ditambah.I<an ketermgan lain yang dianggap
penting
SLB
SMA
SMK
JUMI.AX t Rp ........ (b)
TOTAL REALISASIPEMBAYARAN
TRIWLILAN II (Rp)
Trarofer Dana dariPusat Rp .......-..-............. (d)
Sisa Lebih / (kurmg) Trimlan t Rp --............ (c)
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBA]IANFENGHASII"{NGURU PEGAWA] NECERI S]PIL DAEMHKEPADA DA,ERAH FRO\ANSI, KABUPATEN. DAN KOTA
TAHUN ANCCAMN 20]2
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
FORMAT REKAP]TULASI GURU PEGAWA] NEGERi SIPIL DAERAH YANG BERHAK MENDAPATKAN DANA ?AMBAHAN PENGHASILANGURU PEGAWA] NEGERI SIPIL DAERAH NAMUN BELUM MENERIMA PEMBAYARAN
REKAPITULASI JUMLAH GLIRU PEGAWAI NEGER] SIPIL DAERAH YANG BERHAK MENDAPATKAN DANA TAMBAHAN PENGHASILANGTIRU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH NAMUN BELUM MTNERMA PEMBAYARAN
DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NECERI SIPIL DAERAHSEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
TRIWULAN T
Keterangm:1. Fomat iaporh tersebut diaias adalah mhlk periode lapo@ Semester I (Jmuui s.d. JMi) dm Semester II (Juli s.d. Desember)
2. Fomat laporm Semester II perlu disesuaikm penamam bulmva.Kepala Daerah
rtd.
Nma lelas
JENJANGPINDIDlKAN
BULAN JANUARI 20]2 BIII,AN FEBR1IARI 2012 BULAN MARET 2012 TOTAL KEKURAI.JGANPEMBAYARAN
TRMULAN I (Rp)
KF,TFRANCANJLMLAH CIJRU YGBELUM DIBAYAR
KTKURANGANPEMBAYARAN (RP)
JUMLAH CURU YGBELUM DIBAYAR
KIKULANCANPEMBAYARAN (RP)
JUMLAH CURU YCBELI,\4 DIBAYAR
KEKUR{NGANPEMBAYARAN (Rp)
(1) (2) {3) (4) t (5) (8) = (3)+(il+0
dapat ditambahlil. keterangil lain yug dimggap peniirgTKSD
SMP
SLB
SMA
SMK
ruMLAH
TRIWULAN II
l€NIANCPENDIDIKAN
BLT-AN APRIL 2012 BULAN MXI 2012 BULAN jUNl 2012 TOTAL KTKURANGANPEMBAYARAN
TRlWLrl-AN Il (Rp)KITERANGANJUMLAH GURU YC
BELUM DIBAYARKEKIJRANCAN
PEMBAYARAN (ItP)JUMLAH CURUYGBELIJM DIBAYAR
KXKURANGANPEMBAYAI-4N (Rp)
JUMLAH GURU YGBE1,UM DIBAYAR
K.EKURANGANPEMBAYARAI.I (Rp)
{rl 17) (3) (4) (s) i6) l:4 tB) - {3)+15)+(4
dapat diiambahkd keterangm iain yang dimggap penting
IKSD
SMP
SLB
SMA
SMK
ruMLAH P
SalinmKEP
IGP
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPIRAN IV
PERATUMN MENTER] KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA
NOrvloR 1q lPMKA7/)OI2TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKAS] DANATAMBAIIANPENGHASILAN GI]RU PECAWA] NEGERI SIPiL DAERAH
KEPADA DAERA.H PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAIUN ANGGARAN 2012
N/ENTEHI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
FORMAT REKAP]TULASI RDALISASI PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILANGURU PEGAWAI NEGERI S]PIL DAERAH PER SEMESTER
REKAPITLLASI REALISASI PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GI,RU PEGAWA] NEGERI SIPIL DAERAHSEMESTER I TAHLIN ANGGARAN 2012
iunlahrya sama dengm kolom (8) pada Fomat Rekapitulmi Gm PNSD ymg Berhak Mendapatkm DTP Grm PNSD dm Telai Menerima Pembayam Kepala Daerah*) jumlahnya sma dengm kolom (8) pada Fomat Rekapitulmi Gm PNSD ymg Berhak Mendapatkm DTP Gim PNSD Nmm Belu Menerima Pembaydm
1. fomat laporm teFebut diatro adalah utuk periode laporm Semester I (Januui s.d. Jmi) dan Semester II 0u-li s.d. Desember). ttd.
2. Fomat laporil Semester iI perlu disesuaikm penmm bulmya. Nama Jelas
PENYALURAN KE KAS DAERAHREALISASI PEMBAYARAN OLEH
KAS DAERAH "") SISA DANAPOTONGAN PPh Ps].21
KEKURANGAN PEMBAYARAN(iika ada) *)
TRIWULANI TRTIVULAN II TRIWLILAN I TR|WULAN]I TRIWULANI TRIWULANI] TRIWIJT,AN I T'RIWL]I-AN TI
(1) (2) (3) (4) /q\=fi\+/r\ -/1\ 16) 0 (8 (e)
Rp. Rp Rp Rp Rp. R Rp Rn Rp.
Salinm sesuaii<TPALA B
u.b.KFPA l-u.
MENTERI KEUANGAN
Itd.
AGUS D.W. I/LARTOWARDOIO
LAMPIRAN VPERATURAN MENTER] IGUANGAN RTPUBLIK INDONESIANoMoR 35 lPMK.a?12u.2TENTANGPEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBA}TANPENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGEzu SIPIL DAERJ}i
IGPADA DAERAS PROVINSI. KABUPATEN, DA}i KOTA
TAHIJN ANGGARNN 2012
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
FORMAT R,EKAPITULASJ SISA DANATAMBAHAN PENGITASILAN GURU PEGAWAI NEGER] SIPIL DAERAHDI REKENING KAS UMUM DAERAH
REKAPITULASI SISA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAHDI REKEMNG KAS UMUM DANRAH SETELAH PEMBAYANAN TRMLILAN IV
Ketermgm;*) Realismi Pembayum Dma Tmbahm Penghmilm Gm PNSD smpai dengm Triw:Im IV*) Jmlah kebutuhm pembayum Dma Tmbahm Penghmilm Gm PNSD selma 1 (satu) ta}m-*) Jmlah sisa Dma Tmbahm Penghtrilm Grn PNSD di Rekening Kas Umm Dasah setelah pembaydm Triwdm IV.
Tenpat, .-...........
Kepala Daerah
ttd.
NmaJelc
NO TAHUN ALOKASI SESUAI PMK REAL]SAST KEBUTUHAN PEMBAYARAN** SALDO** KURANG/LEBIH KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) 16)=13)-14) (8)
2009
daoat diiambahkmi<pferanoan wens dianssan
2 2010
3 2011 penting
4 2012
SalinanKEPALA
GIANIP
MENTERI KEUANGAN
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
FORMAT DA.I'"TAR RENCANA REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASiLAN PASAL 21
LAMPIRAN VlPERATURAN MENTERI KEUANGAIi R'PUBLIK INDONESIA
NoMoR 3 5 l"MK.a7l2or2TENTANG
PEDOMA\ UMUM DAN AIOKAS] DA]\{A TA]!1BA.!iA].IPENGF1ASILAN GURU PEGAWAI NEGER] S]PIL DAER-AH
KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, D6N KOTATAHUN ANGGARAN 2012
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W MARTOWARDOJO
DAFTAR RENCANA REALISASI PENERIMAAN PA]AK PENGHASILAN PASAL 21 FINALATAS DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PIGAWAi NEGERI SIPIL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
Ketermgm: Tempat, ........ .. . .
Fomat laporil tersebut diattr adalala utuk laporil rencila penerimam PPh PsL 21 Tahm 2012 Kepala Daeratr