Page 1
BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
KEUANGAN DAN ASET DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 71
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan
Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Keuangan dan Aset Desa;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
SALINAN
Page 2
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Page 3
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Pati Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007
Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 77);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2014
tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2014 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 81);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
Dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DAN ASET
DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Page 4
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pati.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pati.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Page 5
13. Rancangan Anggaran Biaya adalah Perhitungan banyaknya
biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-
biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan
bangunan atau pekerjaan tertentu.
14. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
Page 6
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa
barang bergerak dan barang tidak bergerak.
24. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.
26. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah
Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan desa.
28. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa
yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.
29. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
Page 7
30. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan
dengan bidangnya.
31. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang
membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan desa.
32. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
33. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh
pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui
rekening kas desa.
34. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB
Desa melalui rekening kas desa.
35. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan desa dengan belanja desa.
36. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pedapatan desa dengan belanja desa.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Tunjangan Asli Desa adalah tunjangan yang diperoleh dari
hasil tanah kas desa hak Kepala Desa dan Perangkat Desa
sesuai dengan asal usul desa yang dikelola sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II
KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan
pengelolaan Keuangan Desa.
Page 8
(3) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam APB Desa.
Pasal 3
(1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh
APB Desa.
(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh
APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
(3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh
pemerintah daerah didanai oleh APBD.
Pasal 4
Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.
Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan Desa
Paragraf 1
Asas dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 5
(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal
31 Desember.
Pasal 6
(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai kewenangan:
Page 9
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
b. menetapkan PTPKD;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan desa;
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan
dalam APB Desa; dan
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APB Desa.
(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan
desa, dibantu oleh PTPKD.
Pasal 7
(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
a. Sekretaris Desa;
b. Kepala Seksi; dan
c. Bendahara.
(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 8
(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa.
(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APB Desa;
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban
pelaksanaan APB Desa;
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa; dan
e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran APB Desa.
Page 10
Pasal 9
(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai
dengan bidangnya.
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam
APB Desa;
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan
atas beban anggaran belanja kegiatan;
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
kepada Kepala Desa; dan
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Pasal 10
(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas: menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa
dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka
pelaksanaan APB Desa.
Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 11
(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun
berkenaan.
(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
(3) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Page 11
Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk
dibahas dan disepakati bersama.
(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lambat bulan Oktober tahun berjalan untuk pelaksanaan
tahun berikutnya.
Pasal 12
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati
melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati
untuk dievaluasi.
(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa.
(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.
Pasal 13
(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati
membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa
tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran
terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Page 12
(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa
Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
mencabut Peraturan Desa dimaksud.
Pasal 14
(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat.
(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa.
(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.
(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Kepala
Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan
usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada
Camat diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 15
(1) Apabila Kepala Desa tidak mengajukan Peraturan Desa
tentang APB Desa kepada BPD sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk memperoleh persetujuan bersama, dikenai sanksi
administrasi berupa tidak dibayarkan penghasilan tetapnya
selama 3 bulan.
Page 13
(2) Apabila Kepala Desa dan BPD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 30 hari sejak disampaikan rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa yang diajukan oleh
Kepala Desa kepada BPD maka dikenai sanksi administrasi
berupa tidak dibayarkan penghasilan tetapnya selama 3
bulan dan bagi BPD tidak dibayarkan tunjangan
operasionalnya sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
(3) BPD dan kepala desa yang tidak menyetujui bersama
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebelum
dimulainya tahun anggaran dikenai sanksi administrasi
berupa tidak dibayarkan penghasilan tetapnya bagi kepala
desa selama 3 bulan dan bagi BPD tidak dibayarkan
tunjangan operasionalnya sebesar 50 % (lima puluh
perseratus).
Paragraf 3
Pelaksanaan
Pasal 16
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui
rekening kas desa, dan penggunaannya ditetapkan dalam
APB Desa.
(2) Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani
oleh kepala Desa dan bendahara Desa.
(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.
Pasal 17
(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai
penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan
desa.
(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada
jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan
operasional pemerintah desa.
(3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan
Bupati.
Page 14
Pasal 18
(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat
mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan
dalam Peraturan Kepala Desa.
(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat
Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala
Desa.
Pasal 19
(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen
antara lain Rencana Anggaran Biaya.
(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh
Kepala Desa.
(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu
kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan di desa.
Pasal 20
(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) pelaksana kegiatan
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada
Kepala Desa.
(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
Pasal 21
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) terdiri atas:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
c. Lampiran bukti transaksi
Page 15
Pasal 22
(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, Sekretaris Desa berkewajiban
untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang
diajukan oleh pelaksana kegiatan;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh
pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.
(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara
melakukan pembayaran.
(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat
(2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan
pengeluaran.
Pasal 23
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh)
dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24
Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat
dilakukan apabila terjadi:
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar jenis belanja;
b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan
anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan;
Page 16
c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan desa pada tahun berjalan;
d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; dan/atau
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(3) Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama
dengan tata cara penetapan APB Desa.
Pasal 26
(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga
yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah
ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB
Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa
tentang perubahan APB Desa.
(2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diinformasikan secara tertulis kepada BPD.
Paragraf 4
Penatausahaan
Pasal 27
(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap
penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup
buku setiap akhir bulan secara tertib.
(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang
melalui laporan pertanggungjawaban.
(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala
Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Pasal 28
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), menggunakan:
a. buku kas umum;
b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
Page 17
c. buku Bank.
Paragraf 5
Pelaporan
Pasal 29
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APB Desa kepada Bupati berupa:
a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.
(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APB Desa.
(3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Paragraf 6
Pertanggungjawaban
Pasal 30
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap
akhir tahun anggaran.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilampiri:
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
Tahun Anggaran berkenaan; dan
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang masuk ke desa.
Page 18
Pasal 31
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
Pasal 32
(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat.
(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan
media informasi lainnya.
Pasal 33
(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) disampaikan kepada Bupati
melalui camat.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan.
Pasal 34
Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada
Bupati paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran, maka dikenai sanksi berupa penundaan pencairan
ADD.
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa
diatur dalam Peraturan Bupati.
Page 19
Bagian Ketiga
Pengalokasian Bersumber dari APBN dan APBD
Paragraf 1
Dana Desa
Pasal 36
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Desa dalam
APBD setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi
Desa sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima dari
APBN.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Alokasi Dana Desa
Pasal 37
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD
setiap tahun anggaran.
(2) Ketentuan mengenai ADD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
Paragraf 3
Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Pasal 38
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil
pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit
10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil
pajak dan retribusi daerah.
(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan ketentuan:
a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata
kepada seluruh Desa; dan
b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara
proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan
retribusi dari Desa masing-masing.
Page 20
Paragraf 4
Bantuan Keuangan
Pasal 39
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan
yang bersumber dari APBD kepada Desa.
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat bersifat umum dan khusus.
(3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya
diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan
dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah
daerah di Desa.
(4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan
dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat.
Paragraf 5
Penyaluran
Pasal 40
(1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil
pajak dan retribusi daerah untuk Desa, serta bantuan
keuangan yang bersumber dari APBD.
(2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10
(sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan
priotitas serta plafon anggaran sementara disepakati
kepala daerah bersama DPRD.
(3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB
Desa.
Pasal 41
(1) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah dari daerah ke desa dilakukan secara bertahap.
(2) Tata cara penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan
retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Bupati.
Page 21
(3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD
ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
APB Desa
Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 42
(1) APB Desa, terdiri atas:
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
Paragraf 2
Pendapatan
Pasal 43
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh
desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas kelompok:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Transfer; dan
c. Pendapatan Lain-Lain.
(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, terdiri atas jenis:
a. Hasil usaha;
b. Hasil aset;
Page 22
c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
d. Lain-lain pendapatan asli desa.
(4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a antara lain hasil BUM Desa, dan/atau tanah kas
desa.
(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat
pemandian umum, dan/atau jaringan irigasi.
(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun
dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta
masyarakat berupa tenaga, dan/atau barang yang dinilai
dengan uang.
(7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.
Pasal 44
(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
a. Dana Desa;
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Alokasi Dana Desa (ADD);
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
e. Bantuan Keuangan APBD.
(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e
dapat bersifat umum dan khusus.
(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi
tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling
sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak
30% (tiga puluh perseratus).
(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak
mengikat; dan
b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Page 23
Pasal 45
(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak
mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)
huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, antara lain
pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga
dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
Pasal 46
Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui
rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam
APB Desa.
Paragraf 3
Belanja Desa
Pasal 47
(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening
desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa.
(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan
kewenangan Desa.
Pasal 48
(1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 42 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga.
(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa
yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
jenis belanja :
a. Pegawai;
Page 24
b. Barang dan Jasa; dan
c. Modal.
Pasal 49
(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran
penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan
tetap dan tunjangan.
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
Pasal 50
(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:
a. alat tulis kantor;
b. benda pos;
c. bahan/material;
d. pemeliharaan;
e. cetak/penggandaan;
f. sewa kantor desa;
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;
k. upah kerja;
l. honorarium narasumber/ahli;
m. operasional Pemerintah Desa;
n. operasional BPD;
o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok
masyarakat.
Page 25
(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang
untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
serta pemberdayaan masyarakat desa.
(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p
dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
Pasal 51
(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam
rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan
yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
Pasal 52
(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa
(KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang
belum tersedia anggarannya.
(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau
mendesak.
(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu
antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan
sarana dan prasarana.
(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1)
karena KLB/wabah.
(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) dan
ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
Page 26
Paragraf 4
Pembiayaan
Pasal 53
(1) Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas kelompok:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.
(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, mencakup:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun
sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
antara lain pelampauan penerimaan pendapatan
terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana
kegiatan lanjutan.
(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan
lebih kecil dari pada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir
tahun anggaran belum diselesaikan.
(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan
pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan
ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan
untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa
yang dipisahkan.
Page 27
Pasal 54
(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Desa.
(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun
anggaran.
(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
(4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang
harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang
penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening
tersendiri.
(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun
akhir masa jabatan Kepala Desa.
Page 28
BAB III
ASET DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 55
(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, pasar Desa, pasar
hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan
ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata
air milik Desa, pemandian umum, jaringan irigasi dan aset
lainnya milik Desa.
(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain:
a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan
sumbangan atau yang sejenis;
c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. hasil kerja sama Desa; dan
e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya
yang sah.
Pasal 56
(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan
berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional,
kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas,
akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup
masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan
Desa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan
milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Bupati.
Page 29
Pasal 57
(1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka
pengamanan.
(2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan
kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas
Pemerintah Desa.
(3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan
jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
Pasal 58
Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian
kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian,
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik
Desa.
Bagian Kedua
Pengelolaan Aset Desa
Paragraf 1
Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
Pasal 59
(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
kekayaan milik Desa.
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasakan sebagian
kekuasaannya kepada perangkat Desa.
Pasal 60
(1) Pengelolaan Kekayaan milik Desa bertujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
meningkatkan pendapatan Desa.
(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan
Peraturan Desa.
Pasal 61
(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan
penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan
peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah
Desa.
Page 30
(2) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa
dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 62
(1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh
pemerintah daerah dikembalikan kepada Desa kecuali
yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat
umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 63
(1) Segala bentuk penataan terhadap tanah kas desa wajib
mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari bupati.
(2) Segala bentuk penataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. berubahan peruntukan/fungsi tanah;
b. perubahan luas;
c. tukar menukar;
d. pelepasan ganti rugi: atau
e. perubahan pemanfaatan
Paragraf 2
Pengembangan Kekayaan Desa
Pasal 64
(1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan
Permusyawaratan Desa wajib melakukan pengembangan
terhadap kekayaan Desa.
(2) Pengembangan kekayaan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sendiri oleh pemerintah Desa
maupun mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga
yang saling menguntungkan.
Paragraf 3
Administrasi dan Status Hukum Kekayaan Desa
Pasal 65
(1) Pemerintah Desa wajib menginventarisasi dan
mengadministrasikan secara tertib kekayaan Desa.
Page 31
(2) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan
atas nama Pemerintah Desa.
(3) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti
status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
(4) Pedoman pengadministrasian kakayaan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 66
(1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi
pelaksanaan keuangan Desa dan pengelolaan aset desa.
(2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. memberikan pedoman mengenai APB Desa, dan
pengelolaan keuangan Desa dan pengelolaan aset desa;
b. memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan
keuangan desa, administrasi keuangan Desa dan
pengelolaan aset desa;
c. melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan
pendapatan Desa;
d. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan
keuangan Desa dan pengelolaan aset desa.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67
(1) Tanah kas Desa berupa bengkok yang selama ini dikelola
oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib dilakukan
inventarisasi dalam rangka penatausahaan aset desa.
(2) Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola
sesuai dengan hak asal usul berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Page 32
(3) Hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi penerimaan lain bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa.
(4) Hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan penerimaan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dituangkan dalam APB Desa.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
Peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah ini harus
ditetapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak
peraturan daerah ini diundangkan.
Pasal 69
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber
Pendapatan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun
2007 Nomor 8) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan
Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor
8) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun
2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun
2007 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 70
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Page 33
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Mei 2015
BUPATI PATI,
ttd.
HARYANTO
Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.
DESMON HASTIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH
: (06/2015).
Page 34
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
KEUANGAN DAN ASET DESA
I. UMUM
Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas
pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah,
bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh daerah, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang
bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan
Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan
oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa,
pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral
bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat,
serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.
Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah
paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.
Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat
dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara
merata dan berkeadilan.
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam
penyelenggaraan pemerintah di desa, pengelolaan keuangan perlu
dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Page 35
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu
peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu dari berbagai
aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan desa yang bertujuan agar
memudahkan dalam pelaksanannya dan tidak menimbulkan multi tafsir
dalam penerapannya. Peraturan Daerah ini memuat berbagai kebijakan
terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan desa.
Akuntabel : harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan
maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum
pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat sesuai dengan
prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan
barang/jasa.
Partisipatif adalah mengikutsertakan masyarakat dan
kelembagaan yang ada di desa;
Tertib : teratur, menurut aturan dan rapi.
Disiplin Anggaran : mematuhi peraturan, pengawasan serta
pengendalian terhadap rencana kerja yang tertuang dalam
APBDes.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Page 36
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan
peran dan fungsi Sekretaris Desa dalam membantu Kepala
Desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa termasuk
pengelolaan keuangan desa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Page 37
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Page 38
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Tanah Kas Desa” adalah Tanah Kas
Desa yang berupa Bengkok dan Tanah Kas Desa yang berupa
Bondo Deso.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Page 39
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah termasuk
tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Page 40
Pasal 70
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 85