i DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) DESA JERINGO KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 Oleh : PEMERINTAH DESA JERINGO KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT NTB
i
D O K U M E N
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)
DESA JERINGO KECAMATAN GUNUNGSARIKABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2020
Oleh :
PEMERINTAH DESA JERINGOKECAMATAN GUNUNGSARI
KABUPATEN LOMBOK BARATNTB
ii
KATA PENGANTAR
Sebagai tindak lanjut dari Rencana Jangka Menengah Desa Jeringo Tahun
2019-2025 dan untuk mewujudkan visi Desa, yakni: “Mewujudkan Masyarakat
Desa Jeringo Menuju Masyarakat Mandiri, Sehat, Cerdas Dan Religius Serta
Berdaya Saing”, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
untuk setiap tahunnya.
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 memuat
program kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari
melalui Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini
menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan
sebagai acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020.
Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Desa Jeringo dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi,
terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi
Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Jeringo, 26 Nopember 2019
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
( B a s n i, S H. )
iii
PERATURAN DESA JERINGO
NOMOR 5 TAHUN 2019
T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
DESA JERINGO TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JERINGO
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PemerintahDesa wajib menyusun perencanaan pembangunan desasesuai dengan kewenangannya dengan mengacu padaperencanaan pembangunan kabupaten;
b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimanadimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana PembangunanJangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6(enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakanpenjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJM Desa) yang keduanya ditetapkan denganPeraturan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desatentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) DesaJeringo Tahun 2020.
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 5495);
iv
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014,tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014,tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang PedomanKewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan KewenanganLokal Berskala Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang PedomanTata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
v
8. Musyawarah Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentangPendampingan Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 160);
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang PenetapanPrioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan PembangunanDaerah;
Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA JERINGO
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA JERINGO TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) DESA JERINGOTAHUN ANGGARAN 2020
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Desa adalah Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Jeringo KecamatanGunungsari Kabupaten Lombok Barat;
3. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa Jeringo KecamatanGunungsari Kabupaten Lombok Barat;
vi
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BadanPermusyawaratan Desa Jeringo yang berfungsi mengayomi adat-istiadat,membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan DesaJeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Jeringo Kecamatan GunungsariKabupaten Lombok Barat yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahasdan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkatMusrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakanDesa Jeringo secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihakberkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkenadampak hasil musyawarah);
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat(RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Jeringo untukjangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa,rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunanDesa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arahkebijakan pembangunan Desa;
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalahRencana Kerja Pemerintah Desa Jeringo yang merupakan penjabaran dariRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, danpemberdayaan masyarakat Desa;
9. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang adadi Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupunsumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilangender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagimasyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkunganhidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal,pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Jeringo, yangdibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BadanPermusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan DanBelanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
vii
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untukmembiayai penyelenggaraaan pemerintahan pemerintahan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakat;
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbanganyang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa Jeringoyang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdayamanusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuandan permasalahan yang dihadapi di desa;
14. Visi adalah visi Desa Jeringo yang menjadi gambaran tentang kondisi idealdesa yang diinginkan;
15. Misi adalah misi Desa Jeringo yang berisikan pernyataan tentang sesuatuyang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif danefisien.
BAB II
TATA CARA PERUMUSAN DAN PENETAPAN RKP DESA
Pasal 2
(1) Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatandalam musyawarah desa;
(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambatdilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
Pasal 3
Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadipedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dandaftar usulan RKP Desa
Pasal 4
(1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakanmusyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif;
viii
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakatDesa;
(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalammusyawarah perencanaan pembangunan Desa;
(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikanarah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
(5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakanpenjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pasal 5
(1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dariRPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencanapenyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melaluikerja sama antar – Desa dan pihak ketiga;
d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desasebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerahprovinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atauunsur masyarakat Desa.
(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh PemerintahDesa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kotaberkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah,pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
(5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahunberjalan;
(6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulanSeptember tahun berjalan;
(7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
ix
Pasal 6
(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepadapemerintah daerah kabupaten;
(2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhanpembangunan desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
(3) Usulan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus mendapatkan persetujuan Bupati;
(4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/ataupemerintah daerah provinsi;
(5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
(6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerahkabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.
Pasal 7
(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisisekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintahdaerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencanapenyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA
Pasal 8
(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai – nilai demokrasi, paraanggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atausebutan lain dalam forum Musrenbang Desa;
(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalamperencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.
x
BAB IV
PENUTUP
Pasal 9
Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desaini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019.
Pasal 10
Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 11
Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akandiatur dengan Peraturan Kepala Desa.
Pasal 12
Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agarsetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desaini dengan menempatkannya dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa
Ditetapkan Di : JeringoPada Tanggal : Nopember 2019
Kepala Desa Jeringo
S A H R I LDiundangkan Di : JeringoPada Tanggal : Nopember 2019
Sekretaris Desa Jeringo
B A S N I
Lembaran Desa Jeringo Tahun 2019 Nomor 5
xi
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM .................................................................. i
KATA PENGANTAR.................................................................................... ii
PERDES RKP DESA..................................................................................... iii
DAFTAR ISI................................................................................................... xi
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ......................................................................... 1
1.2. Maksud dan Tujuan .................................................................. 2
1.3. Landasan Hukum...................................................................... 3
1.4. Hubungan Antar Dokumen ...................................................... 5
BAB II. EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA .................... 6
2.1. Realisasi Pendapatan ................................................................ 6
2.2. Realisasi Belanja ...................................................................... 7
2.3. Realisasi Pembiayaan ............................................................... 7
2.4. Kebijakan Pemerintah Desa ..................................................... 8
2.5. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi ............................. 9
BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP DESA ......................................... 10
3.1. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan....... 10
3.2. Penyusunan RKP Desa............................................................. 11
3.3. Musyawarah Desa .................................................................... 13
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN .... 15
4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggran Desa yang dikelola
oleh desa ................................................................................... 15
4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggran Desa yang dikelola
melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga ........................ 17
xii
4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggran Desa yang dikelola
oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
Provinsi dan Kabupaten............................................................ 17
BAB V DAFTAR USULAN RKP DESA ................................................... 18
5.1. Gambaran Umum Usulan RKP Desa ....................................... 18
5.2. Program Kegiatan Usulan RKP Desa
BAB IV PENUTUP........................................................................................ 19
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang
mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat
istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang
matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang
berkembang di desa.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan
menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar
Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan
pembangunan Daerah.
RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM
2
Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas
kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat /
bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP
Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular
yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang
bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya
pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa
dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB
Desa tahun anggaran bersangkutan.
1.2. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 adalah
rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk
jangka waktu pelaksanaan satu tahun. Rencana pemerintah desa ini
dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan
pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab
permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
1. Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2020 adalah :
a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2020 yang
merupakan penjabaran RPJM Desa tahun pertama yang
berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun;
b. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang,
sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada
tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;
c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja
tahunan pemerintah desa;
d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta
menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan
dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.
3
2. Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah :
a. RKP Desa sebagai dokumen tertulis rencana kerja
pemerintah desa tahun 2020 yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;
b. Dengan mengetahui posisi kondisi desa saat ini, maka
diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat
masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana
Pembangunan 6 tahun (2019-2025);
c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan
pembangunan desa serta dalam pemanfaatan sumber daya
pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya
yang lain se-optimal mungkin;
d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan
yang dilaksanakan;
e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
1.3. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
4
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);
5
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110
Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Desa Jeringo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Jeringo Tahun 20019-2025
(Lembaran Desa Jeringo Tahun 3 Nomor 2019);
1.4. Hubungan Antar Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jeringo tahun 2020 ini
adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya
berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) Jeringo tahun 2019-2025 dan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lombok Barat yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan
maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,
yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6
BAB II
EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
2.1. Realisasi Pendapatan
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
desa yang merupakan hak desa dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun
berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan
perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber
pendapatan asli desa. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari
Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan
Sumbangan Pihak Ketiga.
Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran
2018 sebagai berikut :
No Uraian PendapatanRencana
(Rp)Realisasi
(Rp)Selisih(Rp)
Ket.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1Pendapatan AsliDesa (PADesa)
5.000.000,00 4.532.493,82 467.506,18
2Dana Desa(DD)
918.156.000,00 918.156.000,00 0,00
3Bagi Hasil Pajak danRestribusi (PBH)
46.340.734,00 49.357.725,00 3.016.991,00
4Aloksi Dana Desa(ADD)
653.936.000,00 653.936.000,00 0,00
5Bantuan KeuanganKabupaten (PBK)
24.265.500,00 23.185.500,00 1.080.000,00
6Bantuan KeuanganProvinsi
0,00 0,00 0,00
7 Hibah 0,00 0,00 0,00
7
No Uraian PendapatanRencana
(Rp)Realisasi
(Rp)Selisih(Rp)
Ket.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
8Sumbangan PihakKetiga
0,00 0,00 0,00
9 Pendapatan Lain-lain 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00
Jumlah 1.746.698.234,00 1.748.167.718,82 1.469.484,82
2.2. Realisasi Belanja
No Uraian BelanjaRencana
(Rp)Realisasi
(Rp)Selisih(Rp)
Ket.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1Belanja BidangPenyelenggaraanPemerintahan
737.003.551,26 700.316.260,00 36.687.291,26
2Belanja BidangPelaksanaanPembangunan Desa
729.910.100,00 678.334.100,00 51.576.000,00
3Belanja BidangPembinaanKemasyarakatan
230.839.615,27 209.454.200,00 21.385.415,27
4Belanja BidangPemberdayaanMasyarakat
74.111.7000,00 44.076.000,00 30.035.700,00
5Belanja Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat
& Mendesak Desa
0,00 0,00 0,00
Jumlah 1.820.864.966,53 1.681.180.560,00 139.684.406,53
2.3. Realisasi Pembiayaan
Pendapatan Desa merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya adalah sebagai berikut :
8
No Uraian PembiayaanRencana
(Rp)Realisasi
(Rp)Selisih(Rp)
Ket.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1Pendapatan AsliDesa (PADesa)
8.808.231,00 8.808.231,00 0,00
2Dana Desa(DD)
48.470.324,27 48.470.324,27 0,00
3Bagi Hasil Pajak danRestribusi (PBH)
9.618.357,00 9.618.357,00 0,00
4Aloksi Dana Desa(ADD)
7.269.820,26 8.045.819,73 775.999,47
5Bantuan KeuanganKabupaten (PBK)
0,00 0,00 0,00
6Bantuan KeuanganProvinsi
0,00 0,00 0,00
7 Hibah 0,00 0,00 0,00
8Sumbangan PihakKetiga
0,00 0,00 0,00
9 Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00
Jumlah 74.166.732,53 74.942.732,82 775.999,47
2.4. Kebijakan Pemerintah Desa
Beberapa kebijakan pemerintah desa yang telah dilakukan terkait
dengan rencana kerja pemerintah desa tahun sebelumnya yaitu
memprioritaskan kegiatan fisik karena adanya bencana alam berupa gempa
bumi
9
2.5. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi
Program kegiatan yang belum terealisasi pada RKP tahun sebelumnya
adalah pelatihan dan peningkatan Kapasitas Linmas Desa sebanyak 11
orang.
10
BAB III
PROSES PENYUSUNAN RKP DESA
Proses penyusunan RKP Desa tidak terlepas dari proses musyawarah desa
yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Setelah Tim
Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM
Desa, kemudian melakukan proses sebagai berikut :
3.1. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu
indikatif yang akan masuk ke desa dan program/kegiatan yang akan
dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh
dari hasil pencermatan antara lain :
1. Rencana Pendapatan Asli Desa (PADesa)
Pendapatan Asli Desa (PADesa) Rp. 5.000.000,00
2. Rencana Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN
Dana Desa Senilai Rp. 1.098.478.000,00
3. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi Dana Desa Senilai Rp. 669.704.000,00
4. Rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp. 51.175.100,00
Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk
ke Desa pada tahun depan diperoleh informasi sebgai berikut :
1. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
a. Program PAMSIMAS
b. Repitalisasi sungai / kali (bronjongan)
c. Pelatihan dan bantuan alat perbengkelan
d. Pelatihan dan bantuan mesin jahit
e. Pengadaan APE PAUD Ash-Syiddiqi
11
2. Rencana program dan kegiatan dari Pemerintah, dan Provinsi.
a. .........................................
3. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat.
a. .........................................
3.2. Penyusunan RKP Desa
Mekanisme penyusunan RKP Desa Jeringo Tahun 2020 dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa
dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan :
Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil
pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim
verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita
acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun
rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk
mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan
masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan
rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP
Desa;
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu
Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke
Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten;
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa
dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan
pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa;
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa
dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan
12
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring
aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil
pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan
kerjasama antar Desa; setra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan
pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana
kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa.
Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala
Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri
dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP
Desa;
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan
RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur
masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi
lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa;
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada
Masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk
mendapat masukan;
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang
RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
Adapun beberapa prioritas kegiatan dan program, antara lain :
1. Bidang Penyenggaraan Pemerintahan
1) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa
2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa
3) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
1) Sub Bidang Pendidikan
13
2) Sub Bidang Kesehatan
3) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
4) Pemeliharaan Sumber Air Milik Desa (Mata Air, Penampungan
dll)
5) Pemeliharaan Fasilitas Pengeloaan Sampah Desa
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
1) Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat;
2) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan
Keagamaan;
4) Penyelenggaraan Isbat Nikah Masyarakat Miskin;
5) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai
Wakil Desa;
6) Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga
Tingkat Desa;
7) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD; dan
8) Pembinaan Lembaga Masyarakat Lainnya.
4. Bidang Pembinaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa
3.3. Musyawarah Desa
Dokumen RKP Desa yang telah disusun sudah melalui proses
musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk
membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh
Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat pada tanggal 26 Nopember
2019.
Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa
dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Desa
dan dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang
14
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jeringo Tahun Anggaran
2020.
15
BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa
Kode Bidang/ Kegiatan Volume Lokasi Anggaran
2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan
2.1.1Penghasilan Tetap, Tunjangan danOperasional Pemerintah Desa
lsDesa
Jeringo700.177.312,43
2.1.2Penyediaan Sarana dan PrasaranaPemerintah Desa
1 unitDesa
Jeringo343.208.300,00
2.1.3Penyelenggaraan Tata Praja Peme-rintahan, Perencanaan, Keuangan danPelaporan
lsDesa
Jeringo21.313.619,73
Jumlah 1.064.699.232,16
Kode Bidang/ Kegiatan Volume Lokasi Anggaran
2.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa2.2.1 Sub Bidang Pendidikan ls Desa 55.094.800,00
2.2.2 Sub Bidang Kesehatan ls Desa 133.035.000,00
2.2.3Pemeliharaan Jalan LingkunganPemukiman/Gang
1.066,1 mJr. TimurJr. Limb
408.909.400,00
2.2.4Pemeliharaan Sumber Air Milik Desa(Mata Air, Penampungan dll)
1 paket Desa 41.330.924,27
2.2.5Pemeliharaan Fasilitas PengeloaanSampah Desa
ls Desa 25.200.000,00
Jumlah 663.570.124,27
16
Kode Bidang/ Kegiatan Volume Lokasi Anggaran
2.3 Pembinaan Kemasyarkatan
2.3.1Bidang Keamanan, KetertibanUmum dan Perlindungan Masyarakat
lsDesa
Jeringo20.400.000,00
2.3.2Pembinaan Group Kesenian danKebudayaan Tingkat Desa
1 paketDesa
Jeringo87.665.800,00
2.3.3Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan
lsDesa
Jeringo3.117.800,00
2.3.4Penyelenggaraan Isbat NikahMasyarakat Miskin
50 pasangDesa
Jeringo50.000.000,00
2.3.5Pengiriman Kontingen Kepemudaandan Olah Raga sebagai Wakil Desa
8 kali Luar Desa 20.000.000,00
2.3.6Pembinaan Karang Taruna / KlubKepemudaan / Olahraga TingkatDesa
lDesa
Jeringo4.920.000,00
2.3.7 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD ls Desa 10.200.00,00
2.3.8Pembinaan Lembaga MasyarakatLainnya
lsDesa
Jeringo29.040.000,00
Jumlah 24.711.806,00
Kode Bidang/ Kegiatan Volume Lokasi Anggaran
2.4 Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah
Kode Bidang/ Kegiatan Volume Lokasi Anggaran
2.4 Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan MendesakDesa
Jumlah
17
4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui
kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga
NoBentuk
Kerjasama
NamaProgram
/Kegiatan
Volume Lokasi Anggaran
4.3. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan
Kabupaten
NoAsal
Program
NamaProgram
/Kegiatan
Volume Lokasi Anggaran
18
BAB V
DAFTAR USULAN RKP DESA
5.1. Gambaran Umum Usulan RKP Desa
Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa
dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa,
yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur
masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarakan dari
APBD Kabupaten Lombok Barat dengan beberapa alasan dan pertimbangan
sebagai berikut :
1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan desa bukan menjadi
kewenangan desa;
2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh desa;
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa;
5.2. Program Kegiatan Usulan RKP Desa
Program Kegiatan Usulan RKP Desa sebagaimana terlapir
19
BAB VI
PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya
ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan
masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan
pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin
keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan
ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh
komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.
Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan
berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan
pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi
kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan
dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara
proposional.
Ditetapkan di : JeringoPada Tanggal : 26 Nopember 2019
Kepala Desa Jeringo
S a h r i l, SH.
Nomor :Tanggal :Tentang :
:
:
:
:
a c
01
02
03
04
05
01
01
02
03
04
02
01
02
03
04
1PenyelenggaraanPemerintahan Desa
√10.125.000,00Rp ADD √Kepala Dusun Desa 5,00 Org Kesra 1 Bln
6.750.000,00Rp ADDBln
ADD √Bln
121.500.000,00Rp ADD
Kepala Seksi Desa 3,00 Org
81.000.000,00Rp
Kesra 1
Kepala Seksi Desa 3,00 Org Kesra 12
12 Bln √Kepala Dusun Desa 5,00 Org KesraTunjangan Hari Raya (THR)Perangkat Desa
Penghasilan Tetap PerangkatDesa
Bln 6.000.000,00Rp ADD √
√
Tunjangan Keluarga Kepala DesaDesa 1,00 Org Kesra
1,00 Org
Org
Kesra 3.500.000,00Rp ADD
12
PROVINSI
1
NTB
Pola Pelaksanaan
KerjasamaAntar Desa
RencanaPelaksanaKegiatan
Penghasilan Tetap Kepala Desa
h
LokasiJenis Kegiatan
Bidang / Jenis Kegiatan
VolumeBidang
Desa
db
1 Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangandan Operasional Pemerintah Desa
Lampiran Peraturan Desa Jeringo
No
fe
526 November 2019Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun2020
67.000.000,00Rp
g
Sasaran/Manfaat
WaktuPelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan
i
Jumlah
42.000.000,00Rp
DESA
j
Sumber Swakelola
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)TAHUN 2020
LOMBOK BARATGUNUNGSARIJERINGO
KABUPATEN
KECAMATAN
k l m
KerjasamaPihakKetiga
n
Kesra ADD √ 12 Bln 1,00
Kali
Penghasilan Tetap dan TunjanganKepala Desa
01
Tunjangan Hari Raya (THR)Kepala Desa Desa
02 Penghasilan Tetap dan TunjanganPerangkat Desa
Tunjangan Pendidikan KepalaDesa Desa 1,00
Kepala Urusan Desa
3.500.000,00Rp ADD √Org Kesra 1 Kali
Tunjangan Jabatan Kepala Desa Desa 1,00 Org Kesra
Sekretaris Desa
Sekretaris Desa Desa
Bln
Desa 1,00 Org
12.000.000,00Rp ADD √ 12
Kesra 31.800.000,00Rp ADD √ 12 BlnKepala Urusan Desa 3,00 Org Kesra 12 Bln 81.000.000,00Rp ADD √
1,00 Org Kesra
3,00 Org
1 Bln
Bln
2.650.000,00Rp ADD √6.750.000,00Rp ADD √Kesra 1
:
:
:
:
a c
1PenyelenggaraanPemerintahan Desa
PROVINSI NTB
Pola Pelaksanaan
KerjasamaAntar Desa
RencanaPelaksanaKegiatan
h
LokasiJenis Kegiatan
Bidang / Jenis Kegiatan
VolumeBidang
db
1 Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangandan Operasional Pemerintah Desa
No
fe g
Sasaran/Manfaat
WaktuPelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan
i
Jumlah
DESA
j
Sumber Swakelola
LOMBOK BARATGUNUNGSARIJERINGO
KABUPATEN
KECAMATAN
k l m
KerjasamaPihakKetiga
n
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
01
02
03
04
01
02
01
02
03
04
05
06
07
√Kesra 12 Bln 6.000.000,00RpKepala Dusun Desa 5,00 Org
Kepala Seksi Desa 3,00 Org Kesra
ADD
Bln 5.400.000,00Rp ADD
12 Bln 5.400.000,00Rp ADD
√
ADD √
12
Kepala Urusan Desa 3,00 Org Kesra
Sekretaris Desa Desa 1,00 Org Kesra 12 Bln 2.100.000,00Rp
12 Bln 6.000.000,00Rp ADD √ADD √
Kepala Dusun Desa 5,00 Org Kesra
Kepala Seksi Desa 3,00 Org Kesra 12 Bln 5.400.000,00Rp
Kepala Urusan Desa 3,00 Org Kesra 5.400.000,00Rp ADD √Bln 2.100.000,00Rp ADD √Sekretaris Desa Desa 1,00 Org Kesra 12
Kepala Dusun Desa 5,00 Org Kesra 1
Kepala Seksi Desa 3,00 Org Kesra 1 ADD √10.125.000,00Rp ADD √
6.750.000,00RpBln
Bln
12 Bln
Desa 1,00 Ls Pelayanan 1 Tahun 3.600.000,00Rp ADD √Bln 30.250.000,00Rp ADD √Desa 8,00 Org Pelayanan 10
BHPTahun
Desa 1,00 Ls
Desa 1,00
Desa 1,00
Tahun 4.832.000,00RpLs √
√
1 Tahun 5.389.900,00Rp
1 Tahun
1
BHP √Desa 1,00 Ls Pelayanan
Pelayanan
BHP √
BHP
ADD
1.404.000,00Rp
12,00 Org BlnKesra
Pelayanan
Ls Pelayanan 1
√ 12 Bln
1.296.000,00Rp ADD √ 12
Jaminan Ketenagakerjaan KepalaDesa Desa 1,00 Org Kesra
Jaminan KetenagakerjaanPerangkat Desa Desa
108.000,00Rp ADD
03 Jaminan Sosial Kepala Desa danPerangkat Desa
Tahun
405.650.000,00Rp
Ls Pelayanan 1Desa 1,00
2.000.000,00Rp
480.000,00Rp
√
04 Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD, PPKD dll)
945.000,00Rp
ATK dan Benda Pos
Perlengkapan Alat Listrik
Bahan Bakar Gas
Langganan Listrik
Honor PPKD dan PPKD
Konsumsi (Makan Minum)
Cetak dan Penggandaan
1PenyelenggaraanPemerintahan Desa
Tunjangan Keluarga PerangkatDesa
√6.750.000,00Rp
ADD
√
Tunjangan Pendidikan Perang-kat Desa
Sekretaris Desa Desa 1,00 Org Kesra 1 Bln 2.650.000,00RpKepala Urusan Desa 3,00 Org Kesra 1 Bln √ADD
Tunjangan Jabatan PerangkatDesa
:
:
:
:
a c
1PenyelenggaraanPemerintahan Desa
PROVINSI NTB
Pola Pelaksanaan
KerjasamaAntar Desa
RencanaPelaksanaKegiatan
h
LokasiJenis Kegiatan
Bidang / Jenis Kegiatan
VolumeBidang
db
1 Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangandan Operasional Pemerintah Desa
No
fe g
Sasaran/Manfaat
WaktuPelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan
i
Jumlah
DESA
j
Sumber Swakelola
LOMBOK BARATGUNUNGSARIJERINGO
KABUPATEN
KECAMATAN
k l m
KerjasamaPihakKetiga
n
08
09
10
05
01
02
01
02
03
04
05
07
01
01
02
01
√
51.600.000,00Rp
ADD18.600.000,00RpKesra 1 TahunDesa 2,00 Org
33.000.000,00Rp ADD √Desa 3,00 Org Kesra 1
2 Penyediaan Sarana dan PrasaranaPemerintah Desa
08 Lain-lain Sub Bidang Siltap danOperasional Pemerintah Desa
ADD √ 1 TahunDesa 20,00 Org Pelayanan 60.000.000,00Rp
Rehab Kantor Desa (Plat Beton)Desa
Tahun
01
60.000.000,00Rp
Tahun BHP
Insentif / Operasional RT
Tahun 1.882.200,00Rp DLL
Desa 1,00 Ls Pelayanan 1 1.500.000,00Rp
BHP √Desa 1,00 Ls Pelayanan 1
Desa 1,00 Ls Pelayanan 1 Tahun 1.620.000,00Rp
√√
Tahun 900.000,00Rp ADD
Desa 1,00 Ls Pelayanan √ADD √Desa 1,00 Ls Pelayanan 1 Tahun 940.000,00Rp
1Desa 1,00 Ls Pelayanan √ADD √ADD √
Desa 1,00 Ls Pelayanan 1
Desa 1,00 Ls Pelayanan 1
ADD
4.392.500,00Rp 1 Tahun 1.200.000,00Rp
Tahun 1.212.500,00Rp
Tahun 140.000,00Rp
06 Operasional BPD (Rapat, ATK,Makan Minum, dll)
57.631.712,43Rp
Penyediaan Tunjangan BPD52.499.100,00Rp
ADD √Tahun 49.800.000,00RpTunjangan Kedudukan BPD Desa 7,00
7,00
Org Kesra 1
700.177.312,43Rp
1
343.208.300,00Rp
√PADTunjangan Kinerja BPD Desa Org Kesra 1 Tahun 7.831.712,43Rp
Rehabilitasi Gedung / PrasaranaKantor Desa
Langganan Surat Kabar
√ 1,00 Unit DDSPelayanan unit 343.208.300,00Rp
Jasa Pepanjangan Ijin/Pajak
Pemeliharan Motor Dinas
ATK dan Benda Pos
Cetak dan Penggandaan
1Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Perlengkapan Alat Listrik
Konsumsi (Makan Minum)
Honor Pembantu Tugas UmumDesa / Operator
Honor Ketua RT
Langganan Listrik
Honor/insentif Pelayanan Desa(Pekasih/Penghulu)
:
:
:
:
a c
1PenyelenggaraanPemerintahan Desa
PROVINSI NTB
Pola Pelaksanaan
KerjasamaAntar Desa
RencanaPelaksanaKegiatan
h
LokasiJenis Kegiatan
Bidang / Jenis Kegiatan
VolumeBidang
db
1 Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangandan Operasional Pemerintah Desa
No
fe g
Sasaran/Manfaat
WaktuPelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan
i
Jumlah
DESA
j
Sumber Swakelola
LOMBOK BARATGUNUNGSARIJERINGO
KABUPATEN
KECAMATAN
k l m
KerjasamaPihakKetiga
n
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
01
02
03
04
01
02 Penyelenggaraan MusyawarahPerencanaan Desa / PembahasanAPBDes (Non Reguler)
Desa 1,00 Ls Pelayanan 3 Bln ADD √
105.000,00Rp
50.000,00Rp
Desa 1,00 Ls Pelayanan 3
300.000,00Rp
300.000,00Rp
1.830.000,00Rp
Bln 600.000,00Rp
2.435.000,00Rp
√
3
ADD
Penyelenggaraan Tata Praja Peme-rintahan, Perencanaan, Keuangan danPelaporan
01 Penyelenggaraan MusyawarahPerencanaan Desa / PembahasanAPBDes (Reguler)
Desa 1,00 Ls 1.207.519,73Rp ADD √Pelayanan 1 Tahun
√Desa 11,00 Org Pelayanan 3 Bln
875.000,00Rp PBH √Desa 1,00 Ls Pelayanan 3 Bln
Desa 1,00 Ls Pelayanan 3
Desa 1,00 Ls Pelayanan 3 √Bln 161.000,00Rp PBH
PBH √
03 Penyusunan Dokumen PerencanaanDesa (RPJMDesa / RKPDesa dll)
Pelayanan 3ATK dan Benda Pos
3
150.000,00Rp ADD √Bln ADD √Bln
Desa 1,00 Ls Pelayanan 3 Bln
Ls
ADD √ADD √Desa 1,00 Ls Pelayanan
Desa 1,00 Ls Pelayanan 3 Bln ADD √
Pelayanan
Bln 215.000,00Rp
3.660.000,00Rp ADD √
1.207.519,73Rp
Desa 1,00
Bln 3
3
1,00
Desa 1,00 Ls
05 Dukungsn Pelaksanaan danSosialisasi Pilkades, Penyaringan danPenjaringan Perangkat Desa
Desa
Pelayanan
Desa 1,00 Ls
04 Pengembangan Sitem Informasi Desa
Ls Pelayanan 3 Bln
Bln 3
Desa 1,00 Ls Pelayanan Bln 100.000,00Rp ADD √210.000,00Rp ADD √
4.426.000,00Rp
4.870.000,00Rp
3.175.000,00Rp PBH
Umbul-umbul/Spanduk
Konsumsi (Makan Minum)
Konsumsi (Makan Minum)
Cetak dan Penggandaan
Umbul-umbul/Spanduk
1PenyelenggaraanPemerintahan Desa
Cetak dan Penggandaan
ATK dan Benda Pos
Dokumentasi/Laporan
Papan Informasi
Honor Petugas
Dokumentasi/Laporan
Konsumsi (Makan Minum)
Cetak dan Penggandaan
ATK dan Benda Pos
:
:
:
:
a c
1PenyelenggaraanPemerintahan Desa
PROVINSI NTB
Pola Pelaksanaan
KerjasamaAntar Desa
RencanaPelaksanaKegiatan
h
LokasiJenis Kegiatan
Bidang / Jenis Kegiatan
VolumeBidang
db
1 Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangandan Operasional Pemerintah Desa
No
fe g
Sasaran/Manfaat
WaktuPelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan
i
Jumlah
DESA
j
Sumber Swakelola
LOMBOK BARATGUNUNGSARIJERINGO
KABUPATEN
KECAMATAN
k l m
KerjasamaPihakKetiga
n
01
01
02
03
04
05
1
01
02
01
02
03
2
01
01
02
03
02
01
02
03 Pelayanan 12
Insentif Kader Posyandu
Jumlah Per Bidang 1
Desa 214,00 Org
45.600.000,00RpTahun
1.064.699.232,16Rp
30.000.000,00Rp
PMT Ibu Hamil
ATK dan Benda Pos
21.600.000,00Rp
Sub Bidang Pendidikan
DDS √
01 Penyelenggaraan PAUD / TPQ NonFormil Milik Desa
53.105.000,00Rp
7.500.000,00Rp
Operasional Kader Posyandu
Sub Bidang Kesehatan
Insentif Pendampingan 1.000HPK
Desa 25,00
Org Pelayanan 1
21.313.619,73Rp
Desa 12,00
Desa 25,00 Org Pelayanan 12
3
PMT Ibu Hamil KEK
350.500,00Rp PBH √Cetak dan Penggandaan Desa 1,00 Ls Pelayanan
ATK dan Benda Pos Desa 1,00 Ls Pelayanan
DDSTahun 24.000.000,00Rp
3 Bln
Desa 31,00 Org Pelayanan 12
Seleksi Perangkat Desa
DDS
3 Bln 420.000,00RpPelayanan
Desa 8,00 Org Pelayanan 1
Bln 5.580.000,00Rp
√
55.094.800,00Rp
02 Pemeliharaan Sarana PrasaranaPAUD / TPQ Non Formil Milik Desa
Desa 1,00 Unit Pelayanan 1
1 Bln 4.608.300,00Rp DDS
Bln
√
√Desa 1,00 Unit Pelayanan
√
9.494.800,00Rp
DDS
√
√DDS
DDS √3.500.000,00Rp
Desa 1,00 Ls Pelayanan 1 605.000,00Rp √DDS
Bln
Tahun
Bln
12
5,00Desa PelayananOrg Bln
DDS
Pemberian Makanan Tambahan
PelayananOrg
12
Bln DDS
Bln
Bln
1 BlnDesa 1,00 Unit Pelayanan 1.386.500,00Rp
61.260.000,00Rp25.680.000,00Rp
45.000.000,00Rp
1PenyelenggaraanPemerintahan Desa
199.600,00Rp PBH √Konsumsi (Makan Minum) Desa 1,00 Ls Pelayanan 3 4.480.000,00Rp PBH √Umbul-umbul/Spanduk Desa 1,00 Ls PBH √
DDS √
Pelayanan 3 Bln 2.925.000,00Rp PBH √8.375.100,00Rp
√PMT Balita
Honor Petugas Desa 12,00 Org
Warles
Insentif Guru TPQ
Laptop
Printer
2PelaksanaanPembangunan Desa
Insentif Guru PAUD
Perlengkapan Kantor PAUD
:
:
:
:
a c
1PenyelenggaraanPemerintahan Desa
PROVINSI NTB
Pola Pelaksanaan
KerjasamaAntar Desa
RencanaPelaksanaKegiatan
h
LokasiJenis Kegiatan
Bidang / Jenis Kegiatan
VolumeBidang
db
1 Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangandan Operasional Pemerintah Desa
No
fe g
Sasaran/Manfaat
WaktuPelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan
i
Jumlah
DESA
j
Sumber Swakelola
LOMBOK BARATGUNUNGSARIJERINGO
KABUPATEN
KECAMATAN
k l m
KerjasamaPihakKetiga
n
03
01
04
01
01
01
01
Kursi Lipat
Jumlah Per Bidang 21 Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
DDS √ 3
Operasional Pengelola Sampah
663.570.124,27Rp
5
Desa
Insentif Linmas Desa
Pemeliharaan ArmadaPengangkut Sampah
Pemeliharaan Fasilitas PengeloaanSampah Desa
41.330.924,27Rp
41.330.924,27RpMasyarakat 3 DDS √
03 Rabat dan Talud Jalan/Gang RT 003Dusun Jeringo Timur
RT 003Jeringo Timur
130,00
ls
√
4 Pemeliharaan Sumber Air Milik Desa(Mata Air, Penampungan dll)
m
408.909.400,00Rp
76.880.400,00Rp
177.401.200,00Rp DDS
Dusun JeringoLimbungan
362,00 Masyarakat 3 Bln 154.627.800,00Rp
Bln
DDS
02 Rabat Jalan Dusun JeringoLimbungan
Dusun JeringoLimbungan
574,00 m
3 Pemeliharaan Jalan LingkunganPemukiman/Gang
20.400.000,00Rp
m Masyarakat
Bln
Bln
01 Perpiaan PAM Desa (in cash ProgramPAMSIMAS) Desa Jeringo 1,00
√Bln 19.200.000,00Rp DDSDesa 4,00 Org Pelayanan 12
3
01
Masyarakat
Talud Bahu Jalan Dusun JeringoLimbungan
Insentif Petugas Pengelola
√
Tahun √
10.300.000,00Rp
20.400.000,00Rp DDS
25.200.000,00Rp
Desa 4,00 Org 1Pelayanan
Pemeriksaan Ibu Hamil
Desa 31,00 Org Pelayanan 1 8.370.000,00Rp DDSTahunUSG Ibu Hamil
8.370.000,00Rp
133.035.000,00Rp
Pengadaan Mebelair Posyandu
√
Desa 20,00 unit Pelayanan 1 Bln 10.300.000,00Rp DDS √
1PelayananUnit 2,0002
√DDS6.000.000,00RpTahun
3PembinaanKemasyarakatan
2PelaksanaanPembangunan Desa
:
:
:
:
a c
1PenyelenggaraanPemerintahan Desa
PROVINSI NTB
Pola Pelaksanaan
KerjasamaAntar Desa
RencanaPelaksanaKegiatan
h
LokasiJenis Kegiatan
Bidang / Jenis Kegiatan
VolumeBidang
db
1 Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangandan Operasional Pemerintah Desa
No
fe g
Sasaran/Manfaat
WaktuPelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan
i
Jumlah
DESA
j
Sumber Swakelola
LOMBOK BARATGUNUNGSARIJERINGO
KABUPATEN
KECAMATAN
k l m
KerjasamaPihakKetiga
n
01
01
01
7
01
8
01
02
03
01
02
03
21.768.206,00Rp 27,00 Org PKK 1 Tahun 21.120.000,00Rp PBH √
Desa 1,00 Ls TahunMakanan dan Minuman Rapat
Paket Masyarakat 1 Bln
√
√
Honorarium TP. PKK Desa
Desa 1,00
2 Pembinaan Group Kesenian danKebudayaan Tingkat Desa
√328.206,00Rp
DDS 1 Bln 50.000.000,00RpIsbat Nikah Masal Desa 50,00 pasang Masyarakat
87.665.800,00Rp DDS
4
ATK dan Benda Pos Desa
01
Penyelenggaraan Isbat Nikah MasyarakatMiskin
3.117.800,00Rp
√
Bantuan Alat Musik TradisionalGendang Bleq
Ls PKK 1 Tahun PBH
DLL
Insentif Merbot Masjid 2,00Desa
Desa 5,00 Org Posluhdes 1
10.200.000,00Rp
PKK 1 320.000,00Rp PBH √
√
√Tahun 3.480.000,00Rp DDS
9
Insentif KPMD
Org Posluhdes
Desa 5,00 Org KPMDInsentif Posluhdes
Pembinaan PKK
12 Bln 3.600.000,00Rp
Pembinaan Lembaga Masyarakat Lainnya
10 Bln DDS
√5.000.000,00Rp
10.200.000,00RpPBH √Insentif Pengurus LPM Desa 14,00 Org Masyarakat 1 Tahun
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD4.920.000,00Rp
1 Tahun 4.920.000,00Rp PBH √Insentif Karang Taruna Desa 4,00 Org Masyarakat
6 Pembinaan Karang Taruna / KlubKepemudaan / Olahraga Tingkat Desa
20.000.000,00Rp
3.117.800,00RpBln
√ 8,00 kali Masyarakat 1 Tahun DDS
01 Dukungan HUT RI, Kabupatendan Desa Desa 1,00 ls Masyarakat
20.000.000,00Rp
87.665.800,00Rp
DDS
Biaya Pendaftran Turnamen Desa
3 Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan
3PembinaanKemasyarakatan
1
5 Pengiriman Kontingen Kepemudaan danOlah Raga sebagai Wakil Desa
50.000.000,00Rp
:
:
:
:
a c
1PenyelenggaraanPemerintahan Desa
PROVINSI NTB
Pola Pelaksanaan
KerjasamaAntar Desa
RencanaPelaksanaKegiatan
h
LokasiJenis Kegiatan
Bidang / Jenis Kegiatan
VolumeBidang
db
1 Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangandan Operasional Pemerintah Desa
No
fe g
Sasaran/Manfaat
WaktuPelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan
i
Jumlah
DESA
j
Sumber Swakelola
LOMBOK BARATGUNUNGSARIJERINGO
KABUPATEN
KECAMATAN
k l m
KerjasamaPihakKetiga
n
04
05
06
4PemberdayaanMasyarakat
Jumlah Per Bidang 4
1.975.381.162,43Rp
-Rp
TOTAL DANA (Jumlah Per Bidang 1 + Jumlah Per Bidang 2 + Jumlah Per Bidang 3 + Jumlah Per Bidang 4+ Jumlah Per Bidang 5)
S a h r i l, SH.
Mengetahui :
Insentif Tukang Gali Kubur 12
Posluhdes
B a s n i, SH.
Tim Penyusun RKP Desa
Jeringo, 26 Nopember 2020
3.360.000,00Rp DDS √Posluhdes BlnDesa 4,00 Org
Bln 8.100.000,00Rp DDS √Insentif Pengurus Klp Kematian Desa 9,00 Org 12
247.111.806,00Rp
Jumlah Per Bidang 5 -Rp
5PenanggulanganBencana, Daruratdan Mendesak Desa
√Bln
Jumlah Per Bidang 3
5.500.000,00Rp DDS
29.040.000,00Rp
Ketua,Kepala Desa Jeringo
3PembinaanKemasyarakatan Pengadaan Kain Kaffan Desa 20,00 Paket Posluhdes 1
Nomor :Tanggal :Tentang :
DESA : JERINGOKECAMATAN : GUNUNGSARIKABUPATEN : LOMBOK BARATPROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
Bidang
1 Program PAMSIMAS
2 Repitalisasi sungai / kali (bronjongan)
3 Pengadaan APE PAUD Ash-Syiddiqi
Pelatihan & bantuan alat perbengkelan
d. Pelatihan dan bantuan mesin jahit
Tim Penyusun RKP DesaKepala Desa Jeringo
3PembinaanKemasyarakatan
4PemberdayaanMasyarakat
S a h r i l, SH. B a s n i, SH.
Ketua,
Jeringo, 26 Nopember 2019Mengetahui
NoBidang/ Jenis Kegiatan
VolumeJenis Kegiatan
1PenyelenggaraanPemerintahan Desa
Lampiran Peraturan Desa Jeringo
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)Tahun 2020
26 November 20195
DAFTAR USULAN RKP DESATAHUN : 2020
Prakiraan Biayadan SumberJumlah (Rp)
Prakiraan WaktuPelaksanaan
Sasaran/Manfaat
Lokasi
Jumlah Per Bidang 1Desa Jeringo
2 Pembangunan DesaMasyarakat
Masyarakat
Siswa 3 Bulan3 Bulan3 Bulan
25.000.000Rp
500.000.000Rp
-Rp
350.000.000Rp
875.000.000Rp
250.000.000Rp
125.000.000Rp
125.000.000Rp
Jumlah Per Bidang 2
Jumlah Per Bidang 3
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
-Rp
1.125.000.000Rp
Klp Perempuan
Pemuda
3 Bulan3 Bulan