To:Clients of Salaki & Salaki
Re:Tax Alert - Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi
Dalam rangka meningkatan pendapatan negara dari pajak, Menteri
Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,
Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan
Pembayaran/Penyetoran Pajak, guna mendorong Wajib Pajak untuk
menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan pajak
sesuai dengan yang seharusnya serta melaksanakan pembetulan Surat
Pemberitahuan untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya di Tahun
2015.
Dasar hukum Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
(PPSA) ini adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor
28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang
berbunyi:
“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya.”
Sesuai Pasal 2 pada PMK ini, disebutkan bahwa Direktur Jenderal
Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
Ketentuan tentang pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi ini berlaku atas:
a. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk
Tahun 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak
Desember Tahun 2014 dan sebelumnya;
b. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan
sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014
dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan
sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar;
c. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan
pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan untuk tahun Pajak 2014 dan sebelumnya; dan/atau
d. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang
untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT
Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya,
yang dilakukan pada tahun 2015.
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini
diberikan atas sanksi administrasi yang ditagih melalui Surat
Tagihan Pajak (STP). Untuk 1 (satu) surat permohonan hanya berlaku
untuk 1 (satu) STP dan Wajib Pajak (WP) hanya dapat mengajukan
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling
banyak 2 (dua) kali atas 1 (satu) STP tersebut.
Tidak ada pembatasan jumlah STP yang hendak diajukan permohonan
pengurangan sanksi. Permohonan pengurangan dan penghapusan dapat
mencakup pajak-pajak tahun 2014 dan sebelumnya sepanjang Wajib
Pajak melakukan pelaporan/pembetulan SPT atau pembayaran pajak di
tahun 2015 dan diterbitkan STP.
Selama proses permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak
tersebut ditangguhkan. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau
tidak mengembalikan permohonan Wajib Pajak, permohonan tersebut
dianggap dikabulkan dengan diterbitkan surat keputusan.
Tabel pada halaman 3 edaran ini menyajikan summary perbedaan
antara fasilitas Sunset Policy di tahun 2008 yang lalu dengan
fasilitas PPSA yang diberikan di dalam Peraturan Menteri Keuangan
91/PMK.03/2015.
Untuk mendapatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan ke Kantor
Pelayanan Pajak terdaftar dengan melengkapi persyaratan-persyaratan
yang ditentukan di dalam PMK ini (Pasal 4 & Lampiran).
PMK No. 91/PMK.03/2015 ditetapkan pada tanggal 30 April 2015 dan
mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Copy dari PMK tersebut
terlampir bersama dengan edaran ini.
Please note that this TAX ALERT is by no means a summary of all
the main issues covered in and concerns arising from the stated
above new tax regulation.
SALAKI & SALAKI
The Manhattan Square
Mid – Tower, Lt. 16, Zone AJl. TB Simatupang Kav. 1S
Cilandak Timur
Jakarta Selatan 12560Ph.: +62-21-290-49905 / 290-49906Fax:
+62-21-290-49907
E-mail: [email protected]
TABEL KOMPARATIF FASILITAS SUNSET POLICY 2008
dengan PPSA 2015
No.Sunset Policy 2008PPSA (PMK 91/PMK.03/2015)
1Didasarkan pada Pasal 37A UU KUP No. 28
Tahun 2007.
Didasarkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf (a) UU
KUP No. 28 Tahun 2007.
3Yang dihapuskan hanyalah bunga atas
keterlambatan pelunasan kekurangan
pembayaran pajak.
Yang dikurangkan atau dihapuskan adalah
sanksi administrasi berupa bunga atau
denda yang terutang sesuai dengan ketentuan
KUP:
- Pasal 7 - denda karena keterlambatan
pelaporan SPT
- Pasal 8 ayat 2 - bunga 2% dari pajak KB
karena pembetulan SPT Tahunan
- Pasal 8 ayat 2a - bunga 2% dari pajak KB
karena pembetulan SPT Masa
- Pasal 9 ayat 2a - bunga 2% dari pajak KB
karena terlambat setor pajak masa
- Pasal 9 ayat 2b - bunga 2% dari pajak KB
karena terlambat setor pajak tahunan
- Pasal 14 ayat 4 - denda 2% dari DPP Faktur
Pajak (FP) karena PKP tidak/terlambat
membuat FP, karena membuat FP tidak
lengkap, atau karena melapor FP tidak sesuai
dengan masa penerbitan FP.
2
4
5
6
Dalam surat permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi, WP wajib
melampirkan surat pernyataan bahwa
keterlambatan penyampaian SPT,
keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau
pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan
atau bukan kesalahan WP.
Tidak ada syarat bagi WP untuk membuat
surat pernyataan bahwa keterlambatan
penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran
pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan
karena kekhilafan atau bukan kesalahan WP.
Data yang dilaporkan tidak dijadikan dasar
pemeriksaan (PER DJP No. 27/PJ/2008 Pasal
9).
Tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa data
yang dilaporkan tidak akan dijadikan dasar untuk
pemeriksaan.
Terbatas pada SPT Tahunan PPh Orang
Pribadi (OP) dan Badan.
Berlaku untuk SPT Tahunan PPh OP dan
Badan, dan SPT Masa, baik PPh maupun PPN.
STP tetap dikeluarkan untuk menagih sanksi
administrasi terkait. WP wajib memasukan
permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi atas STP yang diberikan
untuk dapat menggunakan fasilitas pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi ini.
Penghapusan bunga keterlambatan diberikan
otomatis tanpa melalui penerbitan STP dan
surat permohonan penghapusan oleh WP.
� EMBED Excel.Sheet.12 ���
KAP SALAKI-SALAKIThe Manhattan Square
Mid – Tower Lt. 16, Zone AJl. TB Simatupang Kav. 1S, Jakarta
Selatan
www.salaki-salaki.com
No.Sunset Policy 2008PPSA (PMK 91/PMK.03/2015)
1Didasarkan pada Pasal 37A UU KUP No. 28
Tahun 2007.
Didasarkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf (a) UU
KUP No. 28 Tahun 2007.
3Yang dihapuskan hanyalah bunga atas
keterlambatan pelunasan kekurangan
pembayaran pajak.
Yang dikurangkan atau dihapuskan adalah
sanksi administrasi berupa bunga atau
denda yang terutang sesuai dengan ketentuan
KUP:
- Pasal 7 - denda karena keterlambatan
pelaporan SPT
- Pasal 8 ayat 2 - bunga 2% dari pajak KB
karena pembetulan SPT Tahunan
- Pasal 8 ayat 2a - bunga 2% dari pajak KB
karena pembetulan SPT Masa
- Pasal 9 ayat 2a - bunga 2% dari pajak KB
karena terlambat setor pajak masa
- Pasal 9 ayat 2b - bunga 2% dari pajak KB
karena terlambat setor pajak tahunan
- Pasal 14 ayat 4 - denda 2% dari DPP Faktur
Pajak (FP) karena PKP tidak/terlambat
membuat FP, karena membuat FP tidak
lengkap, atau karena melapor FP tidak sesuai
dengan masa penerbitan FP.
2
4
5
6
Dalam surat permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi, WP wajib
melampirkan surat pernyataan bahwa
keterlambatan penyampaian SPT,
keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau
pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan
atau bukan kesalahan WP.
Tidak ada syarat bagi WP untuk membuat
surat pernyataan bahwa keterlambatan
penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran
pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan
karena kekhilafan atau bukan kesalahan WP.
Data yang dilaporkan tidak dijadikan dasar
pemeriksaan (PER DJP No. 27/PJ/2008 Pasal
9).
Tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa data
yang dilaporkan tidak akan dijadikan dasar untuk
pemeriksaan.
Terbatas pada SPT Tahunan PPh Orang
Pribadi (OP) dan Badan.
Berlaku untuk SPT Tahunan PPh OP dan
Badan, dan SPT Masa, baik PPh maupun PPN.
STP tetap dikeluarkan untuk menagih sanksi
administrasi terkait. WP wajib memasukan
permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi atas STP yang diberikan
untuk dapat menggunakan fasilitas pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi ini.
Penghapusan bunga keterlambatan diberikan
otomatis tanpa melalui penerbitan STP dan
surat permohonan penghapusan oleh WP.
Sheet1
No.Sunset Policy 2008PPSA (PMK 91/PMK.03/2015)
1Didasarkan pada Pasal 37A UU KUP No. 28 Tahun 2007.Didasarkan
pada Pasal 36 ayat (1) huruf (a) UU KUP No. 28 Tahun 2007.
2Terbatas pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) dan
Badan.Berlaku untuk SPT Tahunan PPh OP dan Badan, dan SPT Masa,
baik PPh maupun PPN.
3Yang dihapuskan hanyalah bunga atas keterlambatan pelunasan
kekurangan pembayaran pajak.Yang dikurangkan atau dihapuskan adalah
sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang terutang sesuai
dengan ketentuan KUP:- Pasal 7 - denda karena keterlambatan
pelaporan SPT- Pasal 8 ayat 2 - bunga 2% dari pajak KB karena
pembetulan SPT Tahunan- Pasal 8 ayat 2a - bunga 2% dari pajak KB
karena pembetulan SPT Masa- Pasal 9 ayat 2a - bunga 2% dari pajak
KB karena terlambat setor pajak masa- Pasal 9 ayat 2b - bunga 2%
dari pajak KB karena terlambat setor pajak tahunan- Pasal 14 ayat 4
- denda 2% dari DPP Faktur Pajak (FP) karena PKP tidak/terlambat
membuat FP, karena membuat FP tidak lengkap, atau karena melapor FP
tidak sesuai dengan masa penerbitan FP.
4Penghapusan bunga keterlambatan diberikan otomatis tanpa
melalui penerbitan STP dan surat permohonan penghapusan oleh WP.STP
tetap dikeluarkan untuk menagih sanksi administrasi terkait. WP
wajib memasukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi atas STP yang diberikan untuk dapat menggunakan
fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini.
5Tidak ada syarat bagi WP untuk membuat surat pernyataan bahwa
keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak,
dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan
kesalahan WP.Dalam surat permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, WP wajib melampirkan surat pernyataan bahwa
keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak,
dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan
kesalahan WP.
6Data yang dilaporkan tidak dijadikan dasar pemeriksaan (PER DJP
No. 27/PJ/2008 Pasal 9).Tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa data
yang dilaporkan tidak akan dijadikan dasar untuk pemeriksaan.