sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data/RKT_Sekditjenbun_2014.pdfpemerintahan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya

1

2

3

4

5

6

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

mengacu pada Ketetapan MPR RI nomor : XI/MPR/1998 tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan

nepotisme, Instruksi Presiden RI nomor : 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : 29

tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP sebagai

instrumen utama dalam penyelenggaraan birokrasi di lingkungan

pemerintahan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis.

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan komitmen yang kuat

dari seluruh stakeholder terkait lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan. Dengan pengimplementasian SAKIP tersebut dapat

diketahui secara tepat seberapa jauh tingkat capaian kinerja,

kendala/hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan dan

program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses

penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai

media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai

kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya good governance dalam

perspektif yang lebih luas.

Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen SAKIP yang

seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk

meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Sebagai bagian dari manajemen

kinerja, kedudukan SAKIP sebagai bagian dari perencanaan kinerja

menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan

dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang

mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian

visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam

melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh

anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan

7

perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat

dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan

melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan

memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan

rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program

yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan

oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam

rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi

instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang

mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan

tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator

kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam

rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada

tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Proses penetapan target-target kinerja dalam RKT pada dasarnya meliputi

target kegiatan-kegiatan tahunan, indikator kinerjanya serta penetapan

indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi

dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting

dari capaian indikator kinerja.

Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

pada Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam rangka mengoptimalkan

peran dan tanggungjawabnya tersebut sebagai fungsi koordinasi,

manajemen dan kesekretariatan dalam pelaksanaan administrasi

pembangunan perkebunan maka Sekretariat Ditjen. Perkebunan perlu

menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014 sesuai dengan

pedoman dalam Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP).

Dokumen rencana kinerja tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan tahun 2014 memuat informasi tentang kegiatan, sasaran

strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Dengan

8

disusunnya rencana kinerja tahunan ini diharapkan indikator kinerja serta

target capaiannya akan didukung oleh semua pihak terkait sehingga hasil

yang dicapai dapat optimal sesuai yang dikehendaki untuk mewujudkan

manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan

berorientasi pada hasil.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan rencana kinerja tahunan ini adalah :

a. Mewujudkan pelayanan prima di bidang manajemen, administrasi dan

kesekretariatan dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan

fungsi Sekretariat Ditjen. Perkebunan;

b. Menyediakan data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang

menyangkut aspek perencanaan, aspek umum, aspek keuangan dan

perlengkapan, serta aspek evaluasi dan pelaporan.

c. Menghubungkan antara perencanaan strategis dan perencanaan

operasional secara terinci;

d. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;

e. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;

f. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;

g. Membantu dalam menetapkan target kinerja.

9

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa

Sekretarian Ditjen. Perkebunan merupakan salah satu dari 6 unit kerja

Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sekretariat Ditjen. Perkebunan terbagi dalam 4 bagian setingkat eselon III

dan kelompok jabatan fungsional yaitu :

1. Bagian Perencanaan, membawahi sub bagian program, sub bagian

anggaran dan sub bagian kerjasama;

2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, membawahi sub bagian

perbendaharaan, sub bagian akuntansi dan verifikasi serta sub bagian

perlengkapan;

3. Bagian Umum, membawahi sub bagian organisasi dan kepegawaian,

sub bagian hukum dan hubungan masyarakat serta sub bagian tata

usaha dan rumah tangga;

4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, membawahi sub bagian data dan

informasi, sub bagian evaluasi serta sub bagian pelaporan dan tindak

lanjut hasil pengawasan;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Permentan tersebut diatas bahwa tugas Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan

administratif kepada semua unit organisasi di lingkungan Direktorat

Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas,

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran dan

kerjasama di bidang perkebunan;

2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan

urusan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan

informasi publik;

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

10

III. VISI DAN MISI

A. Visi

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan

pertanian, visi Ditjen. Perkebunan harus selaras dengan visi

pembangunan nasional dan visi pembangunan pertanian. Visi yang ingin

diwujudkan oleh Ditjen. Perkebunan selama 2010-2014 adalah

"Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman

perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

perkebunan".

Dalam rangka mendukung Visi Ditjen. Perkebunan tahun 2010-2014 dari

aspek manajemen dan kesekretariatan, maka Visi Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan adalah "Profesional dalam memberikan pelayanan

organisasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan".

B. Misi

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian

maka misi Ditjen. Perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman

perkebunan;

2. Memfasilitasi penyediaan benih unggul bermutu serta sarana

produksi;

3. Memfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan gangguan

usaha perkebunan (GUP);

4. Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan

kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara

berkelanjutan;

5. Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani

serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka

meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi;

6. Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundang-

undangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan

teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif.

11

Untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam Misi Ditjen. Perkebunan

2010-2014, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan

kerjasama teknis yang berkualitas;

2. Memberikan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dan asset

yang berkualitas;

3. Memberikan pelayanan organisasi, tata laksana, kepegawaian,

humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas;

4. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta

informasi yang berkualitas.

12

IV. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan

tujuan pembangunan pertanian maka tujuan Ditjen. Perkebunan

ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya

saing perkebunan;

2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

perkebunan;

3. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor

perkebunan;

4. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;

5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan

baku industri dalam negeri;

6. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub

sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati;

7. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara arif dan

berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;

8. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan;

9. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia

lapangan kerja;

10. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan

tahun 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014, maka kontribusi

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka meningkatkan

pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan

perkebunan;

2. Menyusun perencanaan anggaran pembangunan perkebunan;

3. Memfasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program;

4. Memberikan pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks

proyek-proyek perkebunan;

13

5. Memantapkan sistem akuntansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran

pembangunan perkebunan;

6. Melaksanakan penatausahaan barang milik negara;

7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan

perkebunan;

8. Menindaklanjuti hasil pengawasan kegiatan pembangunan

perkebunan;

9. Menindaklanjuti hasil pengawasan kegiatan pembangunan

perkebunan;

10. Melaksanakan penyusunan legislasi, advokasi dan penyelenggaraan

hubungan masyarakat;

11. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta

kepegawaian;

12. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran.

B. Sasaran

Sasaran luas areal komoditas unggulan nasional (kelapa sawit, kakao,

karet, kelapa, kopi, tebu, jambu mete, cengkeh, teh, tembakau, kapas,

lada, jarak pagar, nilam dan kemiri sunan) diproyeksikan tumbuh rata-rata

sebesar 1,49% per tahun dari 20,36 juta hektar pada tahun 2010 menjadi

21,61 juta hektar pada tahun 2014 kecuali tembakau yang luasnya

diproyeksikan konstan yaitu sebesar 205 ribu hektar selama periode tahun

2010-2014.

Untuk sasaran produksi komoditas perkebunan unggulan nasional

diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 4,19% per tahun dari 34,46 juta

ton pada tahun 2010 menjadi 40,60 juta ton pada tahun 2014. Adapun

proyeksi produktivitas komoditas unggulan nasional pada tahun 2014

yang tertinggi terdapat pada komoditi kemiri sunan yang mencapai 16.000

kg/ha dan nilai produktivitas ini konstan dari tahun 2010. Untuk proyeksi

produktivitas terendah terdapat pada komoditi cengkeh yang hanya

mencapai 295 kg/ha pada tahun 2014.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat Ditjen. Perkebunan

menetapkan sasaran utama pembangunan perkebunan tahun 2014 dalam

mendukung aspek menajemen dan kesekretariatan sekaligus

meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. Sasaran utama

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama yang

berkualitas pada 32 provinsi;

14

2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi

yang berkualitas pada 32 provinsi;

3. Pelayanan organisasi kepegawaian, humas, hukum dan administrasi

perkantoran yang berkualitas pada 32 Provinsi;

4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang

berkualitas pada 32 provinsi.

15

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Kebijakan mendasar dari Sekretariat Ditjen. Perkebunan terhadap

program dan kegiatan Ditjen. Perkebunan sesungguhnya memiliki tugas

dan fungsi yang semakin berat seiring dengan semakin luasnya

kelemahan, tantangan, hambatan dan permasalahan yang melingkupi sub

sektor perkebunan di era perdagangan bebas ini. Untuk itu, Sekretariat

Ditjen. Perkebunan mencoba mengkaji beberapa permasalahan yang

sering kali terjadi dan memungkinkan terjadi dimasa mendatang di dalam

memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas bidang manajemen

dan kesekretariatan dalam lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Permasalahan tersebut antara lain :

1) Belum Optimalnya Pelayanan

Pelayanan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkebunan pada

umumnya belum optimal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 81 tahun 1993 dan

Inpres (Instruksi Presiden) nomor 1 tahun 1995. Kelemahan pelayanan

tersebut tercermin dari belum terlaksananya standar operasional prosedur

(SOP) secara penuh.

2) Belum Optimalnya Koordinasi

Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada

satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Belum optimalnya koordinasi di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan baik internal, institusi terkait maupun dengan daerah

merupakan kelemahan yang harus mendapat perhatian serius.

3) Keterbatasan Alokasi Anggaran

Sebagaimana diketahui bahwa investasi untuk pembangunan perkebunan

setiap tahun mengalami peningkatan rata-rata 17,41% sejak tahun 2005.

Akibat keterbatasan anggaran tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan

tidak dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang diusulkan daerah dan

stakeholders perkebunan lainnya.

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan bahwa

kebutuhan investasi untuk pembangunan perkebunan tahun 2014 sebesar

Rp. 68,49 triliun sedangkan pagu anggaran indikatif (APBN) Direktorat

Jenderal Perkebunan tahun 2014 hanya sebesar Rp. 1.497.056.700.000,-

4) Belum Optimalnya Monitoring dan Pelaporan

Meskipun sudah ada ketentuan terkait dengan monitoring dan pelaporan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2010

16

tentang Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

Pertanian dan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,

pelaksanaan pembangunan perkebunan di daerah belum termonitor

dengan baik dan pelaporannya masih sering terlambat. Salah satu

penyebabnya adalah banyaknya format pelaporan yang harus diisi oleh

daerah seperti form dari Bappenas, form dari Menteri Keuangan, form

statistik dan form lainnya.

5) Belum memadainya Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kelemahan lainnya dalam

mendukung kinerja pegawai. Pada umumnya sarana dan prasarana yang

tersedia untuk setiap pegawai belum memenuhi standar yang ada. Selain

itu pemeliharaan alat-alat yang ada masih kurang optimal.

6) Belum Memadainya Operasional Sistem Informasi Manajemen dan

Jumlah Tenaga Teknis

Meskipun sistem informasi manajemen telah dibangun namun

operasionalnya dirasakan kurang optimal karena disamping jumlah tenaga

yang kompeten masih kurang, sistem informasi manajemen belum

memperoleh prioritas utama.

7) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten

Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini adalah terkait bidang

ilmu yang tidak sesuai dengan tupoksi yang ditangani sehingga akan

menentukan keberhasilan kerja yang diharapkan. Adanya bidang ilmu

yang kurang sesuai pada akhirnya akan mempengaruhi kompetensi atau

daya saing antar pelaku dalam lingkungan pekerjaan, misalnya pada

Direktorat Jenderal Perkebunan diharapkan tenaga kerja atau sumber

daya manusia secara teknis adalah lulusan sarjana perkebunan atau

pertanian tetapi sebagian kecil terdapat tenaga kerja yang bukan berasal

dari bidang perkebunan atau pertanian sehingga tenaga kerja/personal ini

masih perlu banyak beradaptasi dalam lingkungan pekerjaan yang

berbeda dengan disiplin ilmunya.

8) Keterbatasan teknologi yang berkualitas

Teknologi yang dimaksudkan disini adalah terkait sistem informasi dan

sarana prasarana pendukung pekerjaan lainnya seperti laptop, komputer

dll. Para tenaga kerja/pekerja yang memiliki beban pekerjaan yang lebih

berat hanya mendapatkan sarana prasarana/teknologi yang terbatas

dibandingkan tenaga/personal yang memiliki beban kerja yang lebih

sedikit. Misalnya teknologi informasi seperti laptop dengan spesifikasi

yang lama diberikan untuk pekerja dengan beban kerja lebih besar

17

sehingga hasil yang diharapkan tidak maksimal karena teknologi yang

tidak berkualitas.

9) Sistem pelimpahan wewenang kurang terstruktur

Hal yang dimaksud disini adalah pembagian wewenang tugas dari atasan

ke staf/bawahan yang tidak seimbang artinya ada beberapa staf yang

mendapatkan beban kerja yang lebih besar tetapi bentuk penghargaannya

adalah sama dengan staf/pekerja yang mendapatkan beban pekerjaan

yang lebih sedikit. Disamping itu, pelimpahan wewenang terkadang tidak

berlangsung secara struktural misalnya dari eselon III langsung kepada

staf yang seharusnya melalui eselon IV terlebih dahulu sehingga tidak ada

koordinasi yang intensif antara eselon III dan IV.

10) Kerjasama dan koordinasi antar pelaku/pekerja secara personal

Permasalahan ini sangat mempengaruhi didalam sistem manajemen

pengorganisasian. Kurang harmonisnya komunikasi antara sesama

staf/pekerja akan mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman didalam

pekerjaan sehingga akan timbul benturan pekerjaan baik secara fisik

maupun psikologis yang berakibat menganggu keberhasilan pekerjaan.

Kerjasama dan koordinasi antara staf/pekerja yang sering terjadi adalah

adanya gap yang berkaitan erat dengan senioritas sehingga akan timbul

ketidakcocokkan dalam pekerjaan secara personal maupun sebagai tim.

11) Keterbatasan waktu

Waktu akan sangat berharga jika digunakan seefisien mungkin. Dalam hal

pekerjaan terutama di bagian/tempat yang menuntut pekerjaan dengan

intensitas tinggi, terkadang waktu dirasa sangat kurang. Waktu selalu

dibatasi oleh kemampuan seorang staf/pekerja dan terlalu singkatnya

jadwal date line yang diberikan atasan terhadap suatu pekerjaan. Disinilah

akan diuji kompetensi dari seorang staf/pekerja, apakah bisa

menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya dan dengan hasil yang

memuaskan sehingga diperlukan skala prioritas dari pekerjaan apa yang

harus diselesaikan terlebih dahulu.

18

VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan

Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan

pertanian periode 2010-2014 dalam menjalankan tugas pelaksanaan

pembangunan perkebunan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan

merumuskan kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan

perkebunan periode tahun 2010-2014 yang dibedakan menjadi Kebijakan

Umum dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-

2014. Kebijakan Umum Direktorat Jenderal Perkebunan adalah

mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka

peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas

dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat

perkebunan dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan

kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola

pemerintahan yang baik.

Adapun Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perkebunan yang

merupakan penjabaran dari kebijakan umum Direktorat Jenderal

Perkebunan berkelanjutan yaitu meningkatkan produksi, produktivitas dan

mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan

komoditas, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan dan kemitraan

usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber

daya alam (SDA) dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan

sistem informasi manajemen perkebunan.

Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung

kebijakan pembangunan perkebunan adalah meningkatkan pelayanan

organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima

melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan

dapat dipertanggungjawabkan.

B. Strategi

Untuk mengendalikan bahkan memecahkan beberapa permasalahan

yang melingkupi Direktorat Jenderal Perkebunan maka diperlukan strategi

pemecahan permasalahan tersebut. Strategi Sekretariat Ditjen.

Perkebunan merefleksikan strategi-strategi Direktorat Jenderal

Perkebunan secara umum yaitu adalah memposisikan strategi umum

sebagai prioritas utama dan strategi khusus yang terkait tugas pokok dan

fungsi Sekretariat sebagai prioritas pendukung.

19

(1) Strategi Umum

Strategi umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-

2014 merupakan bagian dari strategi khusus Direktorat Jenderal

Perkebunan yang meliputi :

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan

berkelanjutan;

2. Pengembangan komoditas;

3. Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan;

4. Investasi usaha perkebunan;

5. Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;

6. Pengembangan sumber daya manusia;

7. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;

8. Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup.

Dari 8 strategi umum tersebut, strategi yang sangat terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat antara lain :

a. Strategi pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan

Sistem informasi manajemen adalah serangkaian sub sistem informasi

yang menyeluruh dan terkoordinasi serta mampu mentransfer data

sehingga menjadi informasi yang dapat meningkatkan produktivitas.

Berbagai capaian yang telah diraih yaitu Simonev, SAI, Simpeg, website

dan e-form maupun e-government. Dalam rangka pengembangan sistem

informasi manajemen perkebunan ini ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem informasi, mencakup kemampuan

menyusun, memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang

lengkap mengenai sumber daya manusia, teknologi, peluang pasar,

manajemen, permodalan, usaha perkebunan untuk mendorong dan

menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan masyarakat;

2. Meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait.

b. Strategi pengembangan sumber daya manusia

Manusia merupakan sumber daya yang sangat vital karena merupakan

pelaku utama pembangunan, termasuk perkebunan. Tanpa pelaku yang

handal dan berkompeten, maka pembangunan perkebunan tidak dapat

berjalan secara optimal. Direktorat Jenderal Perkebunan mengembangkan

berbagai kegiatan bagi peningkatan sumber daya manusia perkebunan

melalui pendidikan, pelatihan, magang dan sekolah lapang. Pembinaan

20

dan peningkatan kualitas sumber daya ini diperuntukkan bagi petani dan

aparatur perkebunan. Strategi ini diarahkan untuk mendukung

berlangsungnya proses perubahan guna terwujudnya sistem dan usaha

agribisnis perkebunan yang bertumpu kepada kemampuan dan

kemandirian pelaku usaha perkebunan. Berkenaan dengan hal tersebut,

rencana aksi yang akan dilaksanakan mencakup upaya-upaya untuk

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik petugas, petani

maupun masyarakat dengan cara :

1. Petugas

a. Meningkatkan kualitas, moral dan etos kerja petugas;

b. Meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun

sistem pengawasan yang efektif;

c. Meningkatkan penerapan sistem recruitment dan karir yang

terprogram serta transparan untuk mewujudkan petugas yang

profesional;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan sikap

prakarsa petugas yang pro-aktif dalam mewujudkan pelayanan

prima sesuai kebutuhan pelaku usaha.

2. SDM petani dan masyarakat

a. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani untuk

mengoptimasikan usahanya secara berkelanjutan;

b. Memfasilitasi dan mendorong kemampuan petani untuk dapat

mengakses berbagai peluang usaha dan sumber daya dalam

memperkuat/mempertangguh usaha taninya;

c. Menumbuhkan kebersamaan dan mengembangkan kemampuan

petani dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan

usaha serta menjalin kemitraan.

c. Strategi pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha

Kegiatan perkebunan secara alami melibatkan sumber daya manusia

(pekebun) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang

cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber

inovasi teknologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan

karakteristik seperti itu maka untuk mempermudah melalukan koordinasi

sangat diperlukan kelembagaan pekebun. Melalui kelembagaan pekebun,

para pekebun dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan

antara kelompok sehingga kelompok menjadi kuat untuk mengakses

pasar dan informasi.

21

Kelembagaan pekebun didorong untuk tumbuh dari bawah yang dimulai

dari kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun sampai koperasi

komoditi yang berbadan hukum. Kelembagaan pekebun dikelompokkan

menjadi 2 yaitu kelembagaan pekebun yang bersifat sosial dan yang

berfungsi ekonomi. Kelembagaan pekebun yang bersifat sosial berupa

asosiasi pekebun dan sedangkan kelembagaan pekebun yang berfungsi

ekonomi berupa koperasi komoditi.

Strategi pengembangan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan

kemampuan dan kemandirian kelembagaan agribisnis perkebunan dalam

memanfaatkan peluang usaha yang ada. Adapun strategi pengembangan

kemitraan usaha dimaksudkan untuk dapat memperoleh maksimal dari

kegiatan agribisnis perkebunan. Untuk itu rencana aksi yang akan

ditempuh adalah :

1. Mendorong peningkatan kemampuan dan kemandirian kelembagaan

petani untuk menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait serta

mengakses berbagai peluang usaha dan sumber daya yang tersedia;

2. Mendorong terbentuknya kelembagaan komoditas yang tumbuh dari

bawah;

3. Mendorong penumbuhan kelembagaan keuangan perdesaan;

4. Meningkatkan fungsi pendampingan kepada petani dan kelembagaan

usahanya;

5. Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, saling

menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling

ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan masyarakat

sekitar perkebunan. Disisi lain kalangan usaha sebagai mitra terkait

dapat berperan dalam memperkuat asosiasi komoditi maupun dewan

komoditi perkebunan.

(2) Strategi khusus

Untuk melaksanakan pembaharuan organisasi kesekretariatan dalam

rangka meningkatkan pelayanan diperlukan strategi khusus yang meliputi:

a. Strategi inti

Strategi ini mempunyai 3 pendekatan dasar yaitu :

1. Menentukan kejelasan tujuan dengan menghapuskan fungsi-fungsi

yang tidak lagi memberi kontribusi pada sasaran ini dengan

melepaskan atau mengalihkannya ke tingkat organisasi yang berbeda.

Strategi ini membantu organisasi tetap fokus pada sasaran yang

penting bagi masyarakat.

22

2. Memisahkan fungsi pengarahan dan fungsi pelaksanaan dengan

memisahkan fungsi-fungsi yang secara fundamental memiliki tujuan

berbeda ke dalam organisasi berbeda-beda. Pendekatan ini

membantu tiap organisasi berkonsentrasi pada satu tujuan yang jelas.

3. Memperbaiki tujuan, untuk melaksanakan ini diperlukan suatu sistem

yang bisa membantu secara terus menerus mendefinisikan tujuan.

b. Strategi konsekuensi

Pendekatan yang ditempuh dalam strategi ini meliputi :

1. Manajemen perusahaan yang memaksa organisasi pelayanan untuk

berfungsi layaknya perusahaan bisnis yang menjadikan pelayanan

prima sebagai orientasi akhir;

2. Kompetisi teratur yang mensyaratkan mitra/unit internal organisasi

bersaing satu sama lain untuk mendapatkan penghargaan

berdasarkan kinerjanya;

3. Manajemen kinerja yang menggunakan standar pengukuran kinerja

dan reward serta punishment untuk memotivasi unit-unit organisasi.

c. Strategi pelanggan

Strategi ini menempatkan customer sebagai pengarah dengan

menyediakan pilihan-pilihan sebagai berikut :

1. Pilihan pelanggan, upaya yang dilakukan memberikan kesempatan

kepada pelanggan untuk memilih penyedia jasa. Strategi ini akan

memaksa organisasi pemerintah untuk memberi perhatian besar

terhadap keinginan pelanggan;

2. Pilihan kompetitif yang memberikan kesempatan kepada pelanggan

untuk memanfaatkan sumber daya sesuai pilihan;

3. Jaminan mutu layanan dilakukan dengan menetapkan standar

layanan pelanggan dan menciptakan imbalan bagi organisasi yang

melakukan pekerjaan dengan baik dan memenuhi standar serta

memberikan punishment kepada mereka yang tidak memenuhi

standar tersebut.

d. Strategi kontrol

Pendekatan yang dilakukan dalam strategi ini meliputi :

1. Pemberdayaan organisasi, upaya yang dilakukan adalah menghapus

banyaknya peraturan dan berbagai kontrol lain yang dipegang oleh

badan administrasi pusat, badan legislatif, badan eksekutif serta

badan pemerintahan tinggi lainnya;

23

2. Pemberdayaan pegawai, upaya yang dilakukan strategi ini adalah

melakukan pengurangan atau penghapusan kontrol manajemen

hirarkis dalam organisasi serta mendorong wewenang turun kepada

pegawai lini pertama;

3. Pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah dengan

memindahkan kekuasaan birokrasi kepada masyarakat.

e. Strategi budaya

Strategi ini menentukan budaya organisasi pemerintahan yang meliputi

nilai-nilai, norma, sikap dan harapan pegawai melalui langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Mengubah budaya dengan jalan menciptakan pengalaman baru

dengan menempatkan pegawai pada pengalaman baru yang

menantang kebiasaan yang ada, harapan dari langkah ini pegawai

dapat mendorong perubahan perilaku sehingga dapat menghasilkan

perilaku yang baru;

2. Pengembangan permufakatan baru;

3. Mengubah pikiran untuk mengembangkan mental baru.

24

VII. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 bahwa visi

pembangunan nasional jangka panjang adalah mewujudkan Indonesia

yang mandiri, maju, adil dan makmur. Untuk mencapai visi tersebut maka

pembangunan perkebunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan

skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) yang saat ini merupakan tahapan RPJM ke 2

(2010-2014). RPJM ke-2 ini, Direktorat Jenderal Perkebunan

mengarahkan pembangunan perkebunan yang ditujukan untuk lebih

memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan

menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia

termasuk pengembangan kemampuan IPTEK serta penguatan daya saing

perekonomian bidang perkebunan.

Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat

edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas nomor :

0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I

mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang

bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung

jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja

unit Eselon I adalah outcome dan indikator kinerja unit Eselon II adalah

output.

Berdasarkan restrukturisasi tersebut ditetapkan bahwa program

pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang menjadi tanggung

jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: “Peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program ini

dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu

tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan

diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah

penyegar yang didukung oleh penanganan pascapanen dan pembinaan

usaha serta dukungan pelaksanaan perlindungan perkebunan secara

optimal.

Perencanaan program pembangunan perkebunan yang dicanangkan

Direktorat Jenderal Perkebunan dilaksanakan melalui pendekatan

komoditas unggulan yang menekankan motor penggerak pembangunan

25

suatu daerah pada komoditas-komoditas yang dinilai bisa menjadi

unggulan baik di tingkat domestik maupun internasional. Penentuan

komoditas unggulan merupakan langkah awal menuju pembangunan

perkebunan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan

komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan.

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan nasional, Direktorat

Jenderal Perkebunan secara intensif telah melakukan berbagai langkah

strategis dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi

komoditas unggulan tersebut di berbagai daerah di Indonesia. Salah

satunya adalah dengan menetapkan komoditi unggulan nasional

perkebunan didalam suatu kawasan pengembangan. Dari 127 komoditas

binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, prioritas penanganan difokuskan

pada 15 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu Karet,

Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Jambu Mete, Teh, Cengkeh,

Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Tebu, Kapas, Tembakau dan Nilam

sedangkan Pemerintah Daerah didorong untuk memfasilitasi dan

melakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya

masing-masing.

Program pembangunan perkebunan yang dilaksanakan Direktorat

Jenderal perkebunan pada periode tahun 2010-2014 dalam

pelaksanaannya didukung melalui kegiatan “Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya” yang menjadi tugas pokok dan fungsi

Sekretariat Ditjen. Perkebunan. Dukungan kegiatan Sekretariat Ditjen.

Perkebunan terhadap program pembangunan perkebunan dilaksanakan

melalui penerapan pelayanan organisasi yang berkualitas baik di Pusat

maupun di Daerah. Pelayanan organisasi yang berkualitas ini mencakup

bidang perencanaan, umum, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian serta

keuangan dan aset.

B. Kegiatan

Mengacu pada RPJMN 2010-2014 (berdasarkan Peraturan Presiden

nomor 5 tahun 2010) bahwa kebijakan dasar dalam pembangunan

nasional termasuk dalam pembangunan pertanian diharapkan

berpegangan pada 6 strategi dasar pembangunan untuk semua

(development for all) yaitu pembangunan harus bersifat inklusif;

pembangunan harus berdimensi wilayah; mengintegrasikan dan

menyatukan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah menjadi satu

kesatuan geo-ekonomi secara nasional; mengembangan ekonomi-

ekonomi lokal; keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro-

growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment); dan meningkatan kualitas

sumber daya manusia. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pembangunan

26

perkebunan yang berdaya dan berhasil guna dan melanjutkan revitalisasi

perkebunan, meningkatkan daya saing produk perkebunan, meningkatkan

pendapatan pekebun serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam,

Direktorat Jenderal Perkebunan perlu mensinkronkan program secara

nasional dengan kegiatan yang menjadi prioritas dan tanggungjawab

lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan baik di pusat maupun di daerah.

Tanggungjawab Direktorat Jenderal Perkebunan melalui pelaksanaan

program pembangunan perkebunan dijabarkan menjadi 9 kegiatan

diantaranya adalah kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

Tanaman Semusim, Tanaman Rempah Penyegar dan Tanaman Tahunan

serta melalui dukungan Perlindungan Perkebunan dan dukungan

Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha; selain itu

dilaksanakannya dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

serta dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan

Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan; BBP2TP

Surabaya dan BBP2TP Ambon. Hal ini sesuai dengan amanat dari

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor:

61/Permentan/T.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi

adalah : “Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya” yang

dimaksudkan untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan

organisasi yang berkualitas. Beberapa kegiatan dari Sekretariat Ditjen.

Perkebunan antara lain meliputi:

1. Layanan perkantoran;

2. Peralatan dan fasilitas perkantoran;

3. Norma, standar, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala,

kepegawaian, dll (Pusat);

4. Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK);

5. Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP);

6. Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya;

7. Dokumen Perencanaan;

8. Dokumen Keuangan dan Perlengkapan;

9. Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas;

10. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan.

27

VIII. RENCANA KERJA TAHUN 2014

Untuk mencapai target indikator kinerja pada RKT Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan tahun 2014 ini didukung oleh rencana kerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berupa kegiatan dukungan

manajemen dan dukungan teknis lainnya meliputi :

1. Layanan perkantoran melalui kegiatan yang meliputi :

a. Pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan;

b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

selama 12 bulan;

c. Layanan perkantoran Dirat Rempah dan Penyegar selama 12

bulan;

d. Layanan perkantoran Dirat Tanaman Semusim selama 12 bulan;

e. Layanan perkantoran Dirat Tanaman Tahunan selama 12 bulan;

f. Layanan perkantoran Dirat Pascapanen dan pembinaan usaha

selama 12 bulan;

g. Layanan perkantoran Dirat Perlindungan selama 12 bulan;

h. Layanan perkantoran Sekretariat selama 12 bulan.

2. Peralatan dan fasilitas perkantoran sejumlah 100 unit melalui kegiatan

yang meliputi :

a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Dirat Rempah dan

Penyegar

b. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Dirat Tanaman

Semusim

c. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Dirat Tanaman

Tahunan

d. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Dirat Pascapanen

dan pembinaan usaha

e. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Dirat Perlindungan

f. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat

3. Norma, standar, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala,

kepegawaian, dll (Pusat) selama 12 bulan;

28

4. Administrasi kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) dan administrasi

kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) di 32 provinsi dan 106

kabupaten selama 12 bulan;

5. Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya yang terdiri dari :

a. Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya yang meliputi

Sertifikasi dan pengawasan peredaran benih di 31 provinsi serta

Bantuan benih untuk penghijauan dan pameran di 31 provinsi;

b. Perencanaan selama 12 bulan;

c. Pengelolaan Keuangan dan Aset selama 12 bulan;

d. Data informasi dan Statistik selama 12 bulan;

e. Insentif Mantri Statistik Perkebunan sejumlah 5.727 orang;

f. Monitoring dan Evaluasi selama 12 bulan;

g. Insentif Pengawas Benih Tanaman sejumlah 290 orang;

h. Operasional PPNS di 30 provinsi.

6. Dokumen Perencanaan sejumlah 3 dokumen melalui kegiatan yang

meliputi :

a. Perencanaan program dan kegiatan

b. Penyusunan anggaran

c. Fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program

7. Dokumen Keuangan dan Perlengkapan sejumlah 3 dokumen melalui

kegiatan yang meliputi:

a. Pelayanan perbendaharaan dan pengembalian kredit eks proyek

perkebunan

b. Pemantapan sistem akuntansi dan verifikasi pelaksanaan

anggaran

c. Penataan barang milik negara

8. Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas sejumlah 3 dokumen

melalui kegiatan yang meliputi :

a. Penyusunan legislasi, advokasi bidang perkebunan dan

penyelenggaraan humas

b. Penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian

c. Pelayanan administrasi perkantoran

d. Peningkatan kapabilitas pegawai/petugas

29

9. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan sejumlah 3 dokumen melalui

kegiatan yang meliputi :

a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan

perkebunan

b. Penyusunan pemuktahiran data dan informasi perkebunan

c. Tindak Lanjut Hasil pengawasan kegiatan pembangunan

perkebunan

30

31

32

33

34