1 RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN .... TENTANG GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; merefer pada penjelasan pada pasal mengenai pangkat dan jabatan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Draft Only
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ....
TENTANG
GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Gaji,
Tunjangan, dan Fasilitas Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; merefer pada penjelasan
pada pasal mengenai pangkat dan jabatan.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GAJI, TUNJANGAN, DAN
FASILITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada instansi pemerintah.
Draft O
nly
2
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS
dalam suatu satuan organisasi. merefer dari RPP
tentang Manajemen PNS
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan
tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan,
tanggungjawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi
pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian;
9. Gaji adalah kompensasi yang dibayarkan kepada PNS
sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan
risiko pekerjaan;
Gaji adalah hak PNS yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam
bentuk uang sesuai dengan beban kerja, tanggung
jawab, dan risiko pekerjaan;
10. Tunjangan Kinerja adalah kompensasi yang
dibayarkan kepada PNS sesuai dengan capaian
kinerja;
Tunjangan Kinerja adalah hak PNS yang diberikan
oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
dalam bentuk uang sesuai dengan capaian kinerja;
Draft O
nly
3
11. Tunjangan Kemahalan adalah kompensasi yang
dibayarkan sesuai dengan indeks harga yang berlaku
di daerah penugasan masing-masing PNS untuk
menjaga pembayaran gaji dan tunjangan yang
berkeadilan antar PNS yang bekerja pada daerah
yang berbeda;
Tunjangan Kemahalan adalah hak PNS yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah dalam bentuk uang sesuai dengan indeks
harga yang berlaku di daerah atau wilayah
penugasan masing-masing PNS;
12. Penghasilan adalah jumlah dari gaji, tunjangan
kinerja dan tunjangan kemahalan; dipindah ke
Pasal 15A
13. Fasilitas adalah sarana dan/atau prasarana untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi jabatan PNS.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Pasal 2
Gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS dibayarkan
dan/atau diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan
negara.
Pelaksanaan pembayaran dan/atau pemberian gaji
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan
keuangan negara.
Catatan: dipindah setelah Pasal 11.
Pasal 2A
Penghasilan PNS terdiri atas:
a. Gaji;
b. Tunjangan kinerja; dan
c. Tunjangan kemahalan.
Pasal 2 3
Penghasilan Pemberian Gaji, Tunjangan Kinerja, dan
Tunjangan Kemahalan didasarkan pada prinsip:
a. Penghasilan yang sama untuk pekerjaan yang secara
substansial sama sesuai dengan pangkat yang sama;
beban kerja;
Draft O
nly
4
b. perbedaan Penghasilan disebabkan oleh perbedaan
capaian kinerja;
tanggung jawab;
c. perbedaan Penghasilan disebabkan perbedaan tingkat
kemahalan daerah masing-masing;
risiko pekerjaan;
d. capaian kinerja; dan
e. daerah penugasan,
yang sama.
(1) Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Tunjangan Kemahalan
didasarkan pada prinsip gaji, tunjangan kinerja, dan
tunjangan kemahalan yang sama untuk:
a. beban kerja;
b. tanggung jawab;
c. risiko pekerjaan;
d. capaian kinerja; dan
e. daerah penugasan,
yang sama.
Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Tunjangan Kemahalan
dengan memperhatikan:
a. beban kerja;
b. tanggung jawab;
c. risiko pekerjaan;
d. capaian kinerja; dan
e. daerah penugasan.
(2) Pemberian Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Tunjangan
Kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
layak dan mampu meningkatkan produktivitas serta
menjamin kesejahteraan PNS.
Penjelasan Pasal 3 ayat (1):
cat: redaksional diperbaiki
Gaji pada pangkat yang sama merupakan harga
jabatan.
Tunjangan Kinerja pada pangkat yang sama
merupakan harga kinerja.
Tunjangan Kemahalan pada pangkat yang sama
merupakan harga kemahalan daerah masing-masing.
BAB II
GAJI
Draft O
nly
5
Pasal 5
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak
kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
Pasal 6
Gaji yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab,
dan risiko pekerjaan.
Pasal 7
Gaji yang layak dan menjamin kesejahteraan PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diarahkan untuk
mewujudkan peningkatan kualitas hidup PNS.
Pasal 7A
(1) Gaji yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 diberikan sesuai dengan susunan jabatan dan
pangkat PNS dari yang terendah sampai dengan tertinggi
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kolom 1.
(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan menggunakan Tabel Indeks Penghasilan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kolom 2 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
(3) Perbandingan indeks Penghasilan Gaji terendah dengan
Penghasilan indeks Gaji tertinggi pada Lampiran Kolom 2
Indeks Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu 1:11,889.
Catatan:
perlu disepakati skala gaji.
(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji
sesuai Indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
Pasal …
PNS yang diangkat dalam pangkat dan jabatan yang lebih
tinggi diberikan gaji baru berdasarkan pangkat dan jabatan
yang baru
Catatan: Apakah gaji saja atau gabungan gaji dan tunjangan?
Draft O
nly
6
Pasal 7B pindah ke Pasal 18 huruf b
Pasal 8
Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal … dibayarkan setiap
bulan.
Pasal 9
(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi PNS
yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi PNS
yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 8 sudah diatur dalam Pasal 16 ayat (3)
Pasal 9 akan digabung dengan Pasal 13 dan pendanaan untuk tunjangan
kemahalan.
Pasal 10 digabung dalam pasal 7A
Pasal 11
Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat dalam
Lampiran Kolom 2 di Tabel Indeks Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
Pasal …
Pelaksanaan pembayaran dan/atau pemberian gaji yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara
Pemerintah Pusat atau kemampuan keuangan Pemerintah
Daerah.
Catatan: pindahan dari Pasal 2
Catatan:
Pasal ini dihapus karena bisa menimbulkan ketidakpastian.
Selain itu secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam
Penjelasan Pasal 79 ayat (2) UU ASN adalah terkait dengan
waktu penerapan sistem gaji baru yang direncanakan
diberlakukan 1 Januari 2018
Draft O
nly
7
Perlu diatur mengenai batas waktu penyelesaian penetapan
pangkat dan jabatan oleh Menteri PAN dan RB sesuai dengan
PP Manajemen PNS paling lama Juli 2017
batas waktunya diatur di RPP Manajemen PNS
Perlu diatur mengenai batas waktu penyelesaian realokasi
anggaran oleh Kementerian Keuangan paling lama Desember
2017
Perlu diatur mengenai batas waktu penyelesaian indeks
kemahalan pada masing-masing daerah oleh BPS paling lama
Juni 2017
Perlu diatur mengenai batas waktu penyelesaian indeks
kemahalan luar negeri oleh Kemenlu paling lama Juni 2017