,e PERATURAN MENTERI NOI\IOR : KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETfYELENGGARAAII PEKERJAAN TEKNISI PELAYANAN DARAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Mengingat : 1. b. c. bahwa clalam rangka memberikan perlindungan, mempe$ahankan, meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah dan menjamin adanya kepastian hukum periu mengatur penyelenggaraan pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah; bah.wa Teknisi Peiayanan Darah sangat diperlukan untuk nremberikan pelayanan Transfusi Darah dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh masyarakat; bahwa berdasarkan perf-imbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah dalam Peraturan Menteri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor I25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44371 sebagaimana ti:lah diubah terakhir dengan Undang- Undang lr,lomor 12 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik In,loncsia Tah'un 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara.n I\tregara Republik lndonesia Nomor a8aa\ undang-LJndang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor IL4, T;a.mbahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 15063); Undang-UnCang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O72); undang-undang Nomor ....Tahun 2oI4 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ql4 Nomor........, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...'...'); 2. 3.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
,e
PERATURAN MENTERINOI\IOR :
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PETfYELENGGARAAII PEKERJAAN TEKNISI PELAYANAN DARAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
Mengingat : 1.
b.
c.
bahwa clalam rangka memberikan perlindungan,
mempe$ahankan, meningkatkan mutu penyelenggaraan
pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah dan menjamin adanya
kepastian hukum periu mengatur penyelenggaraan
pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah;bah.wa Teknisi Peiayanan Darah sangat diperlukanuntuk nremberikan pelayanan Transfusi Darah dalamrangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi seluruh masyarakat;bahwa berdasarkan perf-imbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu diaturPenyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah
dalam Peraturan Menteri.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4
Nomor I25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44371
sebagaimana ti:lah diubah terakhir dengan Undang-
Undang lr,lomor 12 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara
Republik In,loncsia Tah'un 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembara.n I\tregara Republik lndonesia Nomor a8aa\
undang-LJndang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor
IL4, T;a.mbahan L,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 15063);
Undang-UnCang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5O72);
undang-undang Nomor ....Tahun 2oI4 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ql4 Nomor........, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor...'...');
2.
3.
5.
6.
7.
8.
Pera.turan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentangTenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Reptrbl.:k Indonesia Nomor' 3637);Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewena.ngan Pcmerintah dan Kewenangan PropinsiSebaga.. Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2OOO
Nomor 54, Tamberhan Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2OOI tentangPembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor41, Tanrbahan Lembaran Negara Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentangPembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKabupa,tenlKota (Lenrbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO7 Nt>mor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OII tentangPelayanan l)arah;
10. Peraturart Menteri Kesehatan Nomor
Il44lN[enkesi Pcr IVl-l-J l2Ol0 tentang Organisasi dan Tata
Kerja l(ementerian Kesehatan (Berita Negara RepublikIndones;ia. Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telahdiubah clengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35
Tahun 2}rc (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2OI3 Nomor 7411'.
1 1. Peraturan Mentcri Ke sehatan Nomor 46 Tahun 2Ol3tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 977).
L2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 20L3
tentang Pe:ndayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara
Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3Nomor 1,320l,',
MEMU'TUSKAN:
PERATLIRAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYEL,ENGGARAAN PEKERJAAN TEKNISI PELAYANAN
DARAH.
Menetapkan:
BAt3 IKETENTI.'AN LIIVIUM
Pasal I
Dalam Keputusan Menteri ini yang dinrakstid dengan :
1. Teknibi Pelayanan Da::ah selanjutnya disebut TTD adalah seseorang yang
telah lulus pendidil:an Teknologi Transfusi Darah, sesuai dengan
ketentuan peraturan [)erundang-undangan yang berlaku;
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat danf atau tempat yang
digunakan untuk mer:.yelenggarakan upaya kesehatan prornotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan atau masYarakat;
3. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas
pelayanan kesehatan yang menyelengarakan donor darah, dan
pendistribusian darah ;
4. Bank Darah Rumah Sakit yarrg selanjut.nya disingkat BDRS adalah suatu
unit pelayanan di runtah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya
darah untuk transfursi darah yang aman dan berkualitas dan dalam
jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah
sakit dan fasilitas pelayanan ke sehatan lainnya;
S. Surat Tanda Registrasi Tcknisi Fela-vanan Darah selanjutnya disebut STR-
TTD adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga
kesehatan Teknisi Pel,tyanan l)arah glina pemberian kewenangan untuk
menjalankan pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah di seluruh wilayah
Indonesia sesuai keter: tua.n peraturarl perundang-undangan;
6. Surat Ijin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Dinas Kesehatan
KabupatenlKota kepzrda. tenaga kesehatan Teknisi Pelayanan Darah
sebagai rjin untuk rrrelakukan pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah di
wilayah kerj anya sesuzri ketentu an peraturan perundang-undangan;
T. Standar Profesi Teknisi Pelaya.nan Darah adalah batasan-batasan yang
harus dimiliki oleh Teknisi Pelayanan Darah dalam melaksanakan
pelayanan transfusi darah secara profesional;
8. Organisasi Profesi a.dalah Perhimpunan Profesional di bidang Transfusi
Darah;
g. Orgariisasi Profesi -,leknisi Pelaya.neln Darah adalah perhimpunan
profeSional TTD yang tergabung dalam Ikatan Teknisi Pelayanan Darah
Indohesia yang selanjtrtnya disebtrt ITTDI;
10. Menteri adalah mentt:ri yang menyelenggarakan Llrusan pemerintah di
bidan[ kesehatan;
11. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI
adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan
yang inemberikan pelayanan kesehatan;
12. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang seianjutnya disingkat MTKP
adalah lembaga yang rnembantu pelaksanaan tugas MTKI;
Pasai 2
Dalam peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan