PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MEMENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2013 Diperbanyak oleh: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATANNOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MEMENGAH DAERAHPROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008-2013
Diperbanyak oleh:BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR:
TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Menimbang : a. bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan perencanaanpembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritaspembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahapuntuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimanadiamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
b. bahwa pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upayayang dilaksanakan oleh semua komponen daerah untuk mencapaitujuan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,mengamanatkan suatu rencana pembangunan jangka menengah daerahyang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2008-2028 yang pada pokoknya menegaskan bahwaRPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsidengan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis didaerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periodesebelumnya, yang memuat visi dan misi serta program kerja Gubernur;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, b, c, dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
2Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2013.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang PembentukanDaerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat ISulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggaradan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan DaerahTingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I SulawesiUtara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan danKedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
3Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang KoordinasiKegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3373);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817);
417.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 TentangPengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan PemerintahDaerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiSulawesi Selatan Nomor 235);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ProvinsiSulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi SelatanNomor 239);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah ProvinsiSulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 240);
21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi SulawesiSelatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi SelatanNomor 241);
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga LainProvinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi SulawesiSelatan Nomor 242);
23.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiSulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah ProvinsiSulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
danGUBERNUR SULAWESI SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATANTAHUN 2008-2013
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatankesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupunpeningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapankegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, gunapemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkankesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028 yang selanjutnyadisingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan provinsi sulawesiselatan untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengantahun 2028.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMNasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitungmulai Tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMDaerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Sulawesi Selatan untuk
6periode Tahun 2008-2013, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan programgubernur/kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikanRPJM Nasional.
11. Visi Daerah adalah rumusan umum tentang arah yang akan dituju melalui upaya yangakan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2013.
12. Misi Daerah adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakanuntuk mendukung terwujudnya visi daerah.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangadalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
14. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkupPemerintah Provinsi.
BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional.(2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.(3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan daerah.(4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang
dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Pasal 3Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan responsif, efisien, efektif,akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4(1) Penyusunan RPJM Daerah, dimaksudkan :
a. menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebihtajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasanpembangunan;
7b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di SulawesiSelatan;
c. pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD;d. mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat
terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBDProvinsi;
e. Menjadi bahan dalam penyusunan RKPD.(2) RPJM Daerah disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program
pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisanmasyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Provinsi,yakni menjadikan Sulawesi Selatan sebagai Provinsi sepuluh terbaik dalam pelayananhak dasar.
BAB IVRPJM DAERAH
Pasal 5(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 memuat visi, misi,
strategi dan arah pembangunan serta program prioritas daerah berpedoman pada RPJPDaerah, serta memperhatikan RPJPM Nasional.
(2) Sistematika RPJM Daerah Tahun 2008-2013 sebagai berikut :BAB I PendahuluanBAB II Gambaran Umum Kondisi DaerahBAB III Analisis Lingkungan dan Isu-Isu StrategisBAB IV Visi, Misi dan Nilai-Nilai Dasar.BAB V Strategi dan Kebijakan Keuangan Daerah.BAB VI Kebijakan Umum Pembangunan Daerah.BAB VII Program Pembangunan Daerah.BAB VIII Penutup
(3) Rincian dari rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.
Pasal 6(1) RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten/Kota dengan
memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasiterhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periodesebelumnya.
(2) RPJM Daerah memuat visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas Gubernur.
8BAB VPENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RPJM DAERAHPasal 7
(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJM Daerah dengan meminta masukan dari SKPDdan pemangku kepentingan.
(2) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan danpenyepakatan rancangan awal RPJM Daerah .
(3) Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.(4) Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum
berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sedang berjalan.
Pasal 8(1) Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah, DPRD melakukan
konsultasi dengan masyarakat, Departemen Dalam Negeri maupun pihak-pihak yangberkepentingan.
(2) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah paling lama 1 (satu)bulan setelah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri.
(3) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah kepada masyarakat.
BAB VIPENGENDALIAN DAN EVALUASI
RPJM DAERAH
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 9(1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah, antar-
kabupaten/kota dalam Provinsi.(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; danb. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Pasal 10(1) Pengendalian oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk
keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk programdan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjutpenyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatansesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
9(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimamadimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana,dan kendala yang dihadapi.
(4) Hasil pemantauan pelaksanaan pogram dan/atau kegiatan sebagaiman dimaksud padaayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
(5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunankepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 11(1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, antar-
kabupaten/kota dalam Provinsi.(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; danb. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; danc. hasil rencana pembangunan daerah.
Pasal 12(1) Evaluasi oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan
perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerjapelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
(2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan
daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; danb. menghimpun, manganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam
rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
Pasal 13Gubernur berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.
Bagian Ketiga
Perubahan
Pasal 14(1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :
10
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansiyang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturanperundang-undangan;
b. terjadi perubahan yang mendasar; atauc. merugikan kepentingan nasional.
(2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pasal 15Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut denganPeraturan Gubernur.
Bagian Keempat
Peran Serta MasyarakatPasal 16
(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai denganrencana yang telah ditetapkan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasiyang akurat.
(3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD terkait.
(4) Mekanisme penyampaian dan tindak lajut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjutdengan Peraturan Gubernur.
BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17Pemerintah kabupaten/kota yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerahkabupaten/kota wajib menyesuaikan dengan RPJM Daerah menurut Peraturan Daerah ini.
BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 18Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi SelatanNomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 23) dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi.
11
Pasal 19Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Ditetapkan di Makassarpada tanggal September 2008
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., M.H.
Diundangkan di Makassarpada tanggal September 2008
SEKRETARIS DAERAHPROVINSI SULAWESI SELATAN,
H. A. MUALLIM, SH, M.Si.LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008 NOMOR
iDAFTAR ISI
DAFTAR ISI ......................................................................................................................iDAFTAR TABEL ................................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................iv
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................1A. Latar Belakang.............................................................................................1
B. Maksud dan Tujuan .....................................................................................2C. Landasan Hukum.........................................................................................2D. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ............4E. Pendekatan dan Sistematika ........................................................................5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ......................................................7A. Kondisi Geomorfologis ...............................................................................7B. Perekonomian Wilayah..............................................................................16C. Sarana dan Prasarana Transportasi ...........................................................25D. Prasarana Wilayah .....................................................................................26E. Sarana dan Parasaran Sosial ......................................................................30F. Kelembagaan Masyarakat..........................................................................32G. Kelembagaan Pemerintah ..........................................................................33
BAB III ISU-ISU STRATEGIS.........................................................................................35A. Isu-Isu Strategis .........................................................................................35
BAB IV VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DASAR DAN STRATEGI...........................45A. Visi.............................................................................................................45B. Misi ...........................................................................................................45C. Nilai-Nilai Dasar........................................................................................46D. Strategi. ......................................................................................48
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ................................................50A. Kebijakan Keuangan Daerah ....................................................................50B. Kebijakan Umum Anggaran ......................................................................57
ii
BAB VI KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH ......................................63A. Arah Kebijakan ..... ....................................................................................63B. Agenda Pembangunan ..............................................................................65
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .......................................................91A. Agenda dan Kebijakan Lima Tahunan RPJMD ........................................91B. Matriks Program Pembangunan Lima Tahunan dan Tahunan RPJMD ....93
BAB VIII PENUTUP ............................................................................................................94A. Kaidah Pelaksanaan ...................................................................................94B. Penutup ......................................................................................................95
LAMPIRAN .................................................................................................................................96
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Penggunaan Lahan Provinsi Sul Sel ...............................................................10
Tabel 2 Jumlah Penduduk di Propinsi Sulawesi Selatan ..............................................12
Tabel 3 Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan.............................................13
Tabel 4 Penduduk menurut umur Jenis Kelamin Propinsi Sul Sel ..............................14
Tabel 5 PDRB Menurut Lapangan Usaha ...................................................................17
Tabel 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi............................................................................18
Tabel 7 Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan ................................................19
Tabel 8 Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan....................................20
Tabel 9 Bendungan di Provinsi Sulawesi Selatan ........................................................27
Tabel 10 Jumlah dan Luas Irigasi Desa di Provinsi Sulawesi Selatan ...........................28
Tabel 11 Jumlah Sarana Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ....................................31
Tabel 12 Proyeksi Pendapatan dan PAD Provinsi Sul Sel ............................................56
Tabel 13 Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 2008-2013... 61
Tabel 14 Proyeksi Pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan 2008-2013..62
iv
DAFTAR GAMBAR / MATRIKS
Gambar 1 Alur Penyusunan RPJMD..............................................................................................5
Gambar 2 Keterkaitan Antar Agenda Pembangunan ..................................................................64
Lampiran 1 : Matriks Program Lima Tahunan RPJMD
Lampiran 2 : Matriks Program Tahunan RPJMD
Agenda 1 : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan MasyarakatAgenda 2 : Peningkatan dan Pemerataan KesejahteraanAgenda 3 : Perwujudan Keunggulan Lokal untuk memicu laju pertumbuhan perekonomianAgenda 4 : Mewujudkan Sulsel sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang berkeadilanAgenda 5 : Penciptaan Lingkungan Kondusif bagi Kehidupan InovatifAgenda 6 : Penguatan Kelembagaan MasyarakatAgenda 7 : Penguatan Kelembagaan Pemerintah
SIKKI S I K K I B A PE D A F ! J a n g a n M e n y i m p a n D a t a D i D r i v e C :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 1
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATANTENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2008-2013NOMOR : 12 TAHUN 2008TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2008
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan berpedoman kepadaRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatantahun 2008-2028 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) tahun 2004-2009. Dokumen RPJMD wajib dibuat oleh provinsiyang telah melakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam rangka tetapmenjaga kesinambungan pembangunan daerah. RPJMD periode 2008-2013 disusunberdasarkan penjabaran Visi, Misi dan Kebijakan Program Gubernur dan WakilGubernur terpilih.
RPJMD bukan hanya merupakan penjabaran ke dalam program-programpembangunan sektor yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatansaja, tetapi juga merupakan program pembangunan wilayah yang akan dilaksanakanoleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan di wilayah SulawesiSelatan. Artinya, RPJMD ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta,dan masyarakat di Sulawesi Selatan dalam upaya pembangunan yang akandilaksanakan secara bersama dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
RPJMD ini tidak saja menjadi acuan utama penyusunan Rencana Strategis(Renstra) bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi SulawesiSelatan, tetapi juga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan dasar penyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, sertamenjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota agarpembangunan setiap daerah dapat saling-terkait dan saling-menunjang dalam upayapencapaian tujuan dan sasaran masing-masing dalam kerangka pencapaian Visi danpelaksanaan Misi Provinsi dan Nasional.
RPJMD mencakup strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, programdan kegiatan prioritas yang bersifat indikatif yang berfokus pada: Pertama, aspirasidan kepentingan segenap masyarakat Sulawesi Selatan; Kedua, pengidentifikasiandan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis (moving target);Ketiga, mengikuti perkembangan zaman; dan Keempat, berorientasi pada tindakanadaptif.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 2
B. Maksud dan TujuanPenyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 bertujuan
untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan dengan mengakomodirberbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, sehingga lebihmemantapkan pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaknimenjadikan "Sulawesi Selatan sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik dalam PemenuhanHak Dasar."Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan :(1) Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang
lebih tajam agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi danpengawasan pembangunan;
(2) Tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan diSulawesi Selatan;
(3) Pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD;(4) Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan
masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akandibiayai melalui APBD Provinsi;
(5) Menjadi bahan dalam penyusunan RKPD
C. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan DaerahTingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan DaerahTingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah denganmengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang PembentukanDaerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I SulawesiUtara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan KedudukanMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4310);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 3
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi KegiatanInstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman PembinaanPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 4
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 TentangPengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ProvinsiSulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor240);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (LembaranDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan PembangunanDaerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008,Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243)
D. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan LainnyaRencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) Sulawesi
Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu padaRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana PembangunanJangka Manengah Nasional (RPJMN), Visi dan Misi Gubernur terpilih yangdisesuaikan dengan potensi, kondisi, dan aspirasi masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 5
RPJMD Sulawesi Selatan merupakan dokumen induk yang memuat arahkebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun dan menjadi acuan dalampenyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholderstermasuk pemerintah Kabupaten dan Kota.
RPJMD Sulawesi Selatan ini kemudian dijabarkan di dalam rencanapembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dimnan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini menjadidasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) sertaprioritas dan plafon anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkansasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini dapat dicapai secara bertahapsetiap tahunnya, sehingga diharapkan proses pembangunan terwujud dalam suatusistem yang terencana dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya penyusunan RPJMDdapat dilihat pada bagan alur dibawah ini.
Gambar 1Bagan Alur Penyusunan RPJMD
6
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKDH Dilantik 3 bulan2 bulan
Bap
peda
SK
PD
Mas
yara
kat
KD
H
Visi, Misi,Program
CalonKepala Daerah
RPJMPem.
Atasnya
Pembhs.Raperda
RenstraSKPD
AspirasiMasyarakatyg Teramati
PILKADA
PerencanaanTeknokratik
RakerDaerah
Analisis Keuangandan Kondisi UmumDaerah
RKPDaerah
RPJPDaerah
Visi, Misi, ProgramKDH Terpilih
PemangkuKepentingan
Pembangunan
Muatan RPJMD :
arah kebijakan keuangan daerah
Strategi pembangunan daerah
kebijakan umum
Program SKPD/lintas SKPD/kewilayahan
Rencana kerja :
a. kerangka regulasi
b. kerangka pendanaan yangbersifat indikatif
Ditetapkandengan
Perda
RPJMDaerah
MusrenbangJangka
Menengah
RancanganRenstraSKPD
RancanganAwal RPJMDaerah
RancanganRPJM Daerah
RancanganAkhir RPJM
Daerah
Pro
v/N
asio
nal
diperhatikan
E. Pendekatan dan SistimatikaPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya merupakan kewajiban Gubernur terpilihberdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 TentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
RPJMNdanRPJPN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 6
Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD)Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernurterpilih yang dituangkan ke dalam Agenda, kebijakan dan program pembangunanyang akan di laksanakan dalam kurun waktu 5(lima) tahun ke depan.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka rumusan visi dan misiserta berbagai kebijakan strategis lainnya yang ditetapkan, dikaji lebih jauh tingkatrelevansinya dengan aspirasi masyarakat serta kondisi daerah Sulawesi Selatan padasaat ini. Demikian pula halnya dengan berbagai arahan kebijakan yang ditetapkanpada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil kajian itu bermuara pada perumusankembali visi dan misi serta strategi dasar pembangunan Sulawesi Selatan dalamkurun waktu 2008-2013.
Pendekatan yang diuraikan di atas pada dasarnya merupakan wujud daripendekatan teknokratik yang kemudian disempurnakan dengan menyerap aspirasimasyarakat melalui pendekatan partisipatif yang dihimpun pada saat MusyawarahPerencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara bertahap pada beberapa kabupatendan di tingkat provinsi.
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dimana hasil dari pendekatan yangdisebutkan di atas telah melalui pembahasan secara mendalam di DPRD SulawesiSelatan. Sistematika disusun sebagai berikut:Bab I : PendahuluanBab II : Gambaran Umum Kondisi DaerahBab III : Isu-Isu StrategisBab IV : Visi, Misi, Nilai Dasar dan StrategiBab V : Arah Kebijakan Keuangan DaerahBab VI : Kebijakan Umum Pembangunan DaerahBab VII : Program Pembangunan DaerahBab VIII : Penutup
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 7
BAB IIGAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Identifikasi kondisi dan karakteristik wilayah Provinsi Sulawesi Selatanmeliputi, kondisi umum wilayah, karakteristik fisik dan sumberdaya alam, sosialkependudukan, perekonomian, prasarana dan sarana kota serta sistem transportasi.Tinjauan terhadap kondisi wilayah provinsi ini menjadi dasar kajian dalammelahirkan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah ke depan.
A. KONDISI GEOMORFOLOGIS1. Letak Geografis
Secara geografis wilayah darat Provinsi Sulawesi Selatan dilalui oleh gariskhatulistiwa yang terletak antara 0012~80 Lintang Selatan dan 1160 48~122 36Bujur Timur, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara danTeluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur, serta berbatasandengan Selat Makassar di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah timur. Luaswilayah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya wilayah daratan mempunyai luaskurang lebih 45.519,24 km2, dimana sebagian besar wilayah daratnya berada padajazirah barat daya Pulau Sulawesi serta sebagian lainnya berada pada jazirahtenggara Pulau Sulawesi.
2. TopografiWilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga
dataran tinggi. Kondisi Kemiringan tanah 0 sampai 3 persen merupakan tanah yangrelatif datar, 3 sampai 8 persen merupakan tanah relatif bergelombang, 8 sampai 45persen merupakan tanah yang kemiringannya agar curam, lebih dari 45 persentanahnya curam dan bergunung. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga400 meter DPL, dan sebahagian merupakan dataran yang berada pada 400 hingga1000 meter DPL. Terdapat sekitar 65 sungai yang mengalir di provinsi ini, denganjumlah sungai terbesar ada di bagian utara wilayah provinsi ini. Lima danau besarmenjadi rona spesifik wilayah ini, yang tiga di antaranya yaitu Danau Matana,Danau Towuti dan Danau Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, serta dua danaulainnya yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo.
3. GeologiStruktur geologi batuan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik
geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis satuan batuan yang bervariasi.Struktur dan formasi geologi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari volkantersier, Sebaran formasi volkan tersier ini relatif luas mulai dari Cenrana sampaiperbatasan Mamuju, daerah Pegunungan Salapati (Quarles) sampai PegununganMolegraf, Pegunungan Perombengan sampai Palopo, dari Makale sampai utara
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 8
Enrekang, di sekitar Sungai Mamasa, Sinjai sampai Tanjung Pattiro, di deretanpegunungan sebelah barat dan timur Ujung Lamuru sampai Bukit Matinggi. Batuanvolkan kwarter, Formasi batuan ini ditemukan di sekitar Limbong (Luwu Utara),sekitar Gunung Karua (Tana Toraja) dan di Gunung Lompobatang (Gowa).
Kapur kerang terdapat di sebelah barat memanjang antara Enrekang sampaiRantepao, utara Parepare, di Pegunungan Bone Utara sebelah barat Watampone,bagian barat Pulau Selayar, dan di Tanjung Bira (Bulukumba).
Alluvium kwarter, dijumpai di dataran sepanjang lembah sungai antaraSungai Saddang dan Danau Tempe, Sungai Cenrana di dataran antara Takalar Sumpang Binangae (Barru), di selatan Parepare, di dataran Palopo Malili, diselatan Palopo sampai Umpu, di sekitar Sinjai serta di Rantepao (Tana Toraja) danCamba (Maros).
Sekis hablur, formasi ini ditemukan di beberapa tempat seperti di bagianbarat Sabbang (Luwu Utara), Pegunungan Latimojong, di sebelah tenggara Barrudan di Bukit Tanjung Kerambu di Kabupaten Pangkep. Batuan sedimenmesozoikum, Formasi ini ditemukan di daerah Tana Toraja (Pegunungan. Kambungdan di sebelah barat Masamba) batuan terdiri dari serpih, napal, batu tulis, batupasir, konglomerat yang umumnya berwarna merah, ungu, biru, dan hijau.
Batuan plutonik basa, dijumpai di bagian timur Malili dan tersebar sebagaiintrusi antara lain di bagian utara Palopo, di Gunung Maliowo dan GunungKarambon. Batuan plutonik masam, ditemukan di sekitar Sungai Mamasa,sedangkan granodiorit dijumpai di barat laut Sasak. Di antara Masamba dan Leboni.Batuan sediment paleogen, Tersebar di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, yaitudi bagian timur Pangkajene sampai di timur Maros, memanjang di bagian timurlembah Walane dan di tenggara Sungai Sumpatu. Batuan sedimen neogen,penyebarannya di sekitar Lodong, sebelah timur Masamba memanjang dari utaraEnrekang sampai Pompanua, dari Sengkang ke tenggara sampai Rarek dan keselatan sampai Sinjai, di Pulau Selayar bagian timur dan di selatan Sinjai sampaiKajang.
4. HidrologiPada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 65 sungai mengaliri
berbagai kabupaten khususnya yang berada di dataran tinggi. Di wilayah Luwuterdapat 25 aliran sungai. Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan Pinrang dialirioleh sungai terpanjang yakni sungai Saddang (150 km). DAS Jeneberang meliputiwilayah 8 (delapan) kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan, termasuk kotaMakassar, mencakup wilayah seluas 825,607 Ha dan kawasan hutan seluas 204,427Ha. Sungai Walanae mengalir di kawasan Bone dan Wajo, sementara di Gowa danMakassar mengalir sungai Jeneberang. Danau Tempe dan Sidenreng terdapat diKabupaten Wajo dan sekitarnya, sementara di wilayah Luwu terdapat danau Matanadan Towuti. Pada wilayah bagian tengah wilayah Sulawesi Selatan, FormasiWalanae merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifattertekan dengan debit kecil sampai sedang. Air tanah bebas dijumpai pada endapan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 9
alluvial dan endapan pantai, endapan formasi walanae serta pada lembah-lembahyang ditempati oleh endapan batuan formasi Camba.
5. KlimatologiProvinsi Sulawesi Selatan terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim
kemarau, dimana musim hujan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain.November sampai Maret angin bertiup sangat banyak mengandung uap air yangberasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik sehingga pada bulan-bulan tersebutsering terjadi musim hujan.
Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Oldeman, Provinsi SulawesiSelatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangatbasah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/tahun. Wilayah yang termasukke dalam tipe ini adalah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur.
Tipe Iklim B, termasuk iklim basah dimana Curah hujan rata-rata 3000 3500 mm/tahun. Wilayah tipe ini terbagi 2 tipe yaitu (B1) meliputi Kabupaten TanaToraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Tipe B2 meliputi Gowa, Bulukumba, danBantaeng.
Tipe iklim C termasuk iklim agak basah dimana Curah hujan rata-rata 2500 3000 mm/tahun. Tipe iklim C terbagi 3 yaitu Iklim tipe C1 meliputi KabupatenWajo, Luwu, dan Tana Toraja. Iklim C2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng,Barru, Pangkep, Enrekang, Maros dan Jeneponto. Sedangkan tipe iklim C3 terdiridari Makassar, Bulukumba, Jeneponto, Pangkep, Barru, Maros, Sinjai, Gowa,Enrekang, Tana Toraja, Parepare, Selayar.
Tipe iklim D dengan Curah hujan rata-rata 2000 2500 mm/tahun. Tipeiklim ini terbagi 3 yaitu Wilayah yang masuk ke dalam iklim D1 meliputiKabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja, dan Enrekang. Wilayah yangtermasuk ke dalam iklim D2 terdiri dari Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Sinjai,Luwu, Enrekang, dan Maros. Wilayah yang termasuk iklim D3 meliputi KabupatenBulukumba, Gowa, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai dan Kota Makassar
Tipe iklim E dengan Curah hujan rata-rata antara 1500 2000 mm/tahundimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Tipe iklim E1 terdapat diKabupaten Maros, Bone dan Enrekang. Tipe iklim E2 terdapat di Kabupaten Maros,Bantaeng, dan Selayar.
6. Penggunaan lahanLuas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45.751,91 km2,
penggunaan lahan dalam jumlah yang terbesar adalah hutan negara yang luasnyamencapai 28,45% dari total wilayah atau mencapai 13.014,56 km2, kemudian lahansawah yang secara keseluruhan luasnya mencapai 5.983,89 km2 atau 13,08% daritotal luas lahan yang ada terdiri dari lahan sawah seluas 5.983,89 km2 dan lahanbukan sawah seluas 39.768,91 km2. Penggunaan lahan lain yang cukup signifikanadalah kebun/tegalan yang luasnya mencapai 12,10% dari luas wilayah keseluruhan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 10
yaitu seluas 5.534,24 km2. Penggunaan lahan terendah adalah kolam/empang yanghanya sebesar 145,79 km2 (0,32%) dan rawa seluas 194,12 km2 (0,42%).
Tabel. 1 : Penggunaan Lahan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005
No. Kabupaten / Kota LahanSawahLahan Bukan
Sawah Jumlah
1 Selayar 26,18 877,17 903,352 Bulukumba 240,56 914,11 1.154,673 Bantaeng 72,53 323,30 395,834 Jeneponto 168,98 580,81 749,795 Takalar 163,14 403,37 566,516 Gowa 343,68 1.539,65 1.883,337 Sinjai 138,36 681,60 819,968 Maros 257,21 1.361,94 1.619,159 Pangkep 161,67 950,62 1.112,2910 Barru 134,16 1.040,55 1.174,7111 Bone 983,46 3.575,54 4.559,0012 Soppeng 250,75 1.249,25 1.500,0013 Wajo 861,42 1.644,77 2.506,1914 Sidrap 469,85 1.413,40 1.883,2515 Pinrang 466,15 1.495,62 1.961,7716 Enrekang 88,19 1.697,82 1.786,0117 Luwu 362,51 2.637,74 3.000,2518 Tana Toraja 271,26 2.934,51 3.205,7719 Luwu Utara 247,82 7.254,76 7.502,5820 Luwu Timur 206,51 6.738,37 6.944,8821 Makassar 30,33 145,44 175,7722 Parepare 9,33 90,00 99,3323 Palopo 29,84 217,68 247,52
Jumlah 5.983,89 37.768,02 45.751,91Sumber : BPS Sulsel, 2006 & BPS Kabupaten-Kabupaten di Sulsel
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 11
Penggunaan lahan sebagai hutan negara terluas terdapat di Kabupaten LuwuUtara yang mencapai 3.732,79 km2 atau 28,68% dari total luas hutan negara yangterdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain Kabupaten Luwu Utara, daerah yangmemiliki hutan negara yang relatif luas adalah Kabupaten Luwu Timur 2.311,25km2 atau 17,75% dari total luas hutan negara dan Kabupaten Bone yang memilikihutan seluas 1.489,71 km2 atau 11,45% dari total luas hutan negara di ProvinsiSulawesi Selatan. Terdapat dua kabupaten/kota yang tidak memiliki hutan negarayaitu Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.
Penggunaan lahan sebagai sawah terbesar terdapat di Kabupaten Bone danKabupaten Wajo. Luas lahan sawah di Kabupaten Bone mencapai 983,46 km2 atau16,44% dari total luas sawah sedangkan luas lahan sawah di Kabupaten Wajomencapai 861,42 km2 atau 14,40% dari total luas sawah di Provinsi SulawesiSelatan. Dari keseluruhan luas sawah di kedua kabupaten tersebut, sebagian besarberupa sawah tadah hujan yang luasnya mencapai 641,95 km2 di Kabupaten Bonedan 657,80 km2 di Kabupaten Wajo. Penggunaan lahan sebagai sawah yangmenggunakan irigasi teknis terbesar terdapat di Kabupaten Pinrang dan KabupatenSidenreng Rappang. Penggunaan lahan sawah irigasi mencapai 375,75 km2 diKabupaten Pinrang dan 298,90 km2 di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penggunaanlahan sawah terendah terdapat di Kota Parepare yang lahan sawahnya hanyamencapai 9,33 km2. Selain Kota Parepare, daerah yang memiliki lahan sawah yangrelatif sedikit adalah Kabupaten Selayar, Kota Palopo, dan Kota Makassar. Luasareal sawah di ketiga wilayah tersebut masing-masing 26,18 km2 di KabupatenSelayar, 29,84 km2 di Kota Palopo, dan 30,33 km2 di Kota Makassar.
7. Kependudukan dan KetenagakerjaanBerdasarkan data BPS Tahun 2006, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi
Selatan pada tahun 2001 adalah sebesar 7.006.066 jiwa, kemudian berkembangmenjadi 7.629.138 pada tahun 2006 atau mengalami pertambahan sebesar 623.072jiwa periode waktu 5 tahun terakhir (2001-2006), atau tumbuh rata-rata sebesar1,74% pertahun.
Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kota Makassar yang merupakan pusatkegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 1.223.530jiwa, sedang yang paling rendah adalah di Kota Parepare sebesar 115.076 jiwa padatahun 2006. Kabupaten/Kota yang menjadi pusat-pusat kegiatan wilayah sepertiParepare, Barru, Pangkajene, Palopo, Bulukumba, dan Bone (Watampone) memilikijumlah penduduk yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kota Makassar.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 12
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2006
No. Kabupaten /Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 Selayar 104.079 104.205 109.415 111.458 111.220 116.4152 Bulukumba 353.970 354.796 371.453 374.247 379.371 383.7303 Bantaeng 160.072 160.840 164.841 167.284 169.102 170.5484 Jeneponto 320.426 321.754 323.245 327.489 331.848 329.0285 Takalar 232.178 232.681 240.578 244.582 248.162 250.4806 Gowa 522.105 528.313 552.293 565.252 575.295 586.3987 Sinjai 205.423 207.416 216.589 217.374 220.141 221.9158 Maros 275.548 278.833 286.260 290.173 296.336 297.6399 Pangkep 265.290 268.008 275.151 277.223 279.801 289.30210 Barru 151.464 152.412 156.661 157.680 158.500 158.95811 Bone 651.746 654.213 679.904 686.986 649.320 696.69812 Soppeng 218.943 218.859 224.121 225.183 229.292 227.19013 Wajo 357.742 358.677 362.683 363.508 364.290 373.98914 Sidrap 238.926 239.795 246.259 247.723 246.993 246.88015 Pinrang 312.124 313.801 331.592 334.090 335.554 340.18816 Enrekang 168.337 169.812 175.962 178.658 182.174 183.86117 Luwu 403.931 407.277 311.005 309.588 315.294 317.81418 Tana Toraja 395.744 398.796 416.610 420.733 427.286 446.78219 Luwu Utara 442.267 449.836 462.437 475.092 287.295 298.86320 Luwu Timur - - - - 206.180 219.49221 Makassar 1.116.834 1.127.785 1.145.406 1.164.380 1.193.451 1.223.53022 Parepare 108.917 111.660 113.057 114.933 115.221 115.07623 Palopo - - - 125.734 127.575 134.362
Jumlah 7.006.066 7.059.769 7.279.798 7.379.370 7.494.701 7.629.138Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka 2007
a. Kepadatan dan Distribusi PendudukDistribusi penduduk sebagian besar masih terkonsentrasi di bagian selatan
Provinsi Sulawesi Selatan. Mayoritas penduduk pada tahun 2005 terkonsentrasi diKota Makassar dengan proporsi penduduk sebesar 15,92%. Konsentrasi pendudukyang relatif tinggi juga terdapat di Kabupaten Bone dengan proporsi penduduksebesar 9,26%. Distribusi penduduk yang terendah terdapat di Kabupaten Selayaryang letaknya berada di luar Pulau Sulawesi dengan proporsi sebesar 1,48%.
Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2006 adalah165 jiwa/km2. Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi pada setiap
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 13
kabupaten/kota. Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan masih belummerata. Kota Makassar yang memiliki luas wilayah sebesar 175,77 km2 dihuni oleh1.223.530 jiwa penduduk. Hal tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk di KotaMakassar berada jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk diProvinsi Sulawesi Selatan. Kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2006mencapai 6.961 jiwa/km2. Sedangkan daerah yang memiliki kepadatan penduduksangat rendah adalah Kab.Luwu Timur yaitu 32 jiwa/km2. Angka tersebut beradajauh di bawah kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan.
Tabel 3: Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006
No. Kabupaten /KotaJumlah
Penduduk(Jiwa)
LuasWilayah(Km2)
KepadatanPenduduk
(Jiwa/Km2)
DistribusiPenduduk
(%)1 Selayar - - - -2 Bulukumba 379.371 1.154,67 332 5,053 Bantaeng 169.102 395,83 431 2,264 Jeneponto 331.848 749,79 439 4,435 Takalar 248.162 566,51 442 3,316 Gowa 575.295 1.883,33 311 7,687 Sinjai 220.141 819,96 271 2,948 Maros 296.336 1.619,15 184 3,959 Pangkep 279.801 1.112,29 260 3,7310 Barru 158.500 1.174,71 135 2,1111 Bone 694.320 4.559,00 153 9,2612 Soppeng 229.292 1.500,00 151 3,0613 Wajo 364290 2.506,19 149 4,8614 Sidrap 246.993 1.883,25 131 3,3015 Pinrang 335.554 1.961,77 173 4,4816 Enrekang 182.174 1.786,01 103 2,4317 Luwu 315.294 3.000,25 106 4,2118 Tana Toraja 427.286 3.205,77 139 5,7019 Luwu Utara 287.295 7.502,58 40 3,8320 Luwu Timur 206.180 6.944,88 32 2,7521 Makassar 1.193.451 175,77 6961 15,9222 Parepare 115.221 99,33 1159 1,5423 Palopo 127.575 247,52 543 1,70
Jumlah 7.494.701 45.751,91 170 100,00Sumber : Hasil Perhitungan, 2006
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 14
b. Komposisi PendudukUraian mengenai komposisi penduduk terdiri dari komposisi penduduk
menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Struktur umurpenduduk di suatu daerah akan dapat menentukan tingkat produktivitas penduduk didaerah tersebut karena hal ini berkaitan dengan jumlah penduduk usia produktif disuatu daerah. Penduduk usia produktif artinya penduduk yang masih memilikikemampuan untuk melakukan pekerjaannya dan tidak bergantung kepada oranglain. Kelompok usia produktif meliputi usia 15-64 tahun.
Sebagian besar penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2005 beradadalam kelompok umur 5 9 tahun yaitu sebesar 809.221 jiwa. Sedangkan kelompokumur dengan jumlah terkecil adalah kelompok penduduk usia di atas 60 tahun yaitusebesar 612.094 jiwa. Lebih dari 50% penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan beradadi kelompok usia produktif.
Tabel 4: Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamindi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005
KelompokUmur Laki-Laki Perempuan Jumlah
Rasio JenisKelamin
0 4 367.541 394.150 716.691 105,275 9 421.054 388.197 809.221 108,46
10 14 419.723 383.197 802.920 109,5315 19 366.074 374.226 740.300 97,8220 24 289.492 347.544 637.036 83,3025 29 276.180 329.640 605.820 83,7830 34 289.708 314.632 604.340 92,0835 39 268.273 295.714 563.987 90,7240 44 215.566 230.580 446.146 73,4945 49 184.282 196.427 380.709 93,8250 54 153.949 167.853 321.802 91,7255 59 114.968 138.677 253.635 82,90
60 + 275.044 337.050 612.094 81,60
Jumlah 3.641.844 3.852.857 7.494.701 94,52Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka 2006
c. Sosial BudayaKekayaan dan keragaman budaya dalam tatanan Sulawesi Selatan sangat
bervariasi sebagai satu rumpun budaya yang terdiri dari Bugis, Makassar, danToraja. Rumpun Makassar dominan berada pada Kabupaten di wilayah SelatanSulawesi Selatan. Rumpun Toraja tersebar di Kabupaten Tana Toraja dan Luwu.Rumpun Bugis tersebar di wilayah utara Sulawesi Selatan. Gambaran ini
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 15
menunjukkan keragaman budaya yang tersebar pada wilayah yang beragam pula. Dibalik keragaman tersebut, terdapat pula keragaman sistem nilai dan norma sertaadat-istiadat yang spesifik. Variasi-variasi ini terkait pula dengan potensi kearifanlokal yang bisa berkembang dalam tatanan sosial budaya. Selain itu, terkandungpula potensi berkembangnya interaksi sosial dan komunikasi lintas budaya, yangdapat mendorong dinamika perubahan secara lebih kreatif dalam menanggapi spiritzaman.
Komunitas pedesaan terdiri dari nelayan, petambak, petani, dan pengrajin.Komunitas ini merupakan suatu komunitas berskala kecil namun tetap memilikikearifan lokal. Komunitas petani adalah komunitas yang terbesar di seluruh wilayahSulawesi Selatan. Disamping itu berapa komunitas yang berbasis pada aktivitasekonomi sekunder, antara lain pengrajin besi di Massepe Sidrap dan pengrajinperahu di Bira Bulukumba yang berkaitan dengan sumberdaya alam yang adadisekitarnya. Komunitas petani misalnya, memahami kapan waktu yang tepat untukmulai menanam serta bagaimana menangani hama, demikian pula dengankomunitas nelayan yang telah menyatu dengan pantai dan laut, sehingga merekadapat memprediksi lebih awal kondisi dan permasalahan yang akan terjadi baik dipantai maupun di laut.
Pada era globalisasi, eksistensi keberadaan beberapa komunitas yang terkaitdengan sektor pertanian masih ada yang mengalami ketertinggalan akibat dariketidakmampuan bersaing dengan berbagai produk lainnya yang beredar dipasaran.Disamping itu juga umumnya masih mengalami masalah persyaratan dalammengakses permodalan pada kelembagaan keuangan seperti Bank Rakyat yangditawarkan pemerintah melalui berbagai program perkreditan.
Disamping itu juga terdapat komunitas tradisional yang mampu bertahan diantaranya adalah komunitas Ammatoa di Kajang Bulukumba, Karangpuang diSinjai, Tolotang di Sidrap, Aluk Todolo di Toraja, Pua Cerekang di Luwu.Senyatanya, komunitas ini benar-benar merupakan suatu komunitas yang memilikikarakteristik tersendiri. Komunitas ini masih tetap eksis walaupun secara sosialdikelilingi oleh berbagai informasi dan iptek namun karakteristik tetapdipertahankan.
d. KetenagakerjaanData statistik tenaga kerja tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah angkatan
kerja sebanyak 3.276.857 orang dan yang bekerja 2.933.093 orang, sementara masihterdapat penganggur murni 343.764 orang atau sebesar 10,49%, yang mengalamipenurunan sebesar 2% jika dibandingkan pada tahun 2006 sebesar 370.309 orangatau sebesar 12,32%.
Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja pada sektor pertanianmencapai 54,20% (1.503.385 jiwa) dari jumlah penduduk yang berumur di atas 10tahun. Tingginya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian menunjukkanbahwa tingkat ketergantungan penduduk terhadap sektor pertanian masih sangattinggi. Sebagian besar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan penduduknya bekerjapada sektor pertanian. Hanya penduduk Kota Makassar dan Kota Parepare yang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 16
sebagian besar penduduknya bekerja di sektor non pertanian yaitu sektorperdagangan, hotel dan restoran, masing-masing sebesar 161.583 jiwa dan 12.171jiwa.
B. PEREKONOMIAN WILAYAH
Pada sektor perekonomian wilayah, lembaga-lembaga yang mengkhususkandiri di bidang ini menunjukkan kecenderungan bertumbuh dengan laju yang cukuptinggi, walaupun dari sisi identitas umumnya mirip satu dengan lainnya.Kebanyakan lembaga dimaksud menyandang identitas sebagai lembaga ekonomimodern yang memposisikan keuntungan sebagai orientasi utama denganseperangkat aturan dan nilai yang cenderung serupa pula. Keberadaan lembaga inibukannya menambah kualitas keragaman tetapi justru sebaliknya, karenamemarginalkan lembaga tradisional. Kehadiran lembaga ekonomi modern dalambentuk Bank dan Koperasi telah menggeser lembaga tradisional. Demikian pulakehadiran lembaga pasar modern cenderung meminggirkan eksistensi pasartradisional. Kehadiran pasar modern yang mestinya menambah keragaman, justrumelemahkan entitas yang sudah ada. Kehadiran perusahaan besar sebagai lembagaekonomi yang lebih terkonsentrasi pada bidang otomotif dan konstruksi, kurangmendorong produksi manufaktur dan agroindustri, juga menjadi fenomena di balikrendahnya keragaman dalam kelembagaan ekonomi. Lembaga ekonomi dalamperdagangan komoditas utama seperti Kakao, Beras dan Rumput Laut, belumbergeser dari sekedar pedagang pengumpul kearah pencipta nilai tambah melaluiindustri pengolahan.
1. Struktur EkonomiProduk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan
kemajuan ekonomi suatu daerah. Sementara itu, potensi ekonomi pada suatuwilayah dapat diukur dari kontribusi masing-masing sektor terhadap nilai PDRB(Produk Domestik Regional Bruto). Variabel yang digunakan dalam PDRB terdiridari 9 (sembilan) sektor lapangan usaha, yaitu sektor pertanian, pertambangan dangalian, industri dan pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan,pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sertasektor jasa.
PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2007 sekitar69.271.925 Milyar Rupiah, dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektorpertanian sebesar 30,17% dan disusul oleh sektor perdagangan, restoran dan hotelyaitu sebesar 15,86%. Sedangkan PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan2000 pada tahun 2007 sebesar 41.332.426 milyar rupiah. Secara umumpertumbuhan tersebut di atas rata-rata pertumbuhan PDRB Nasional.
Karakteristik penting yang melekat dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitutingkat perubahan struktural dan pergeseran sektoral. Komponen utama dariperubahan struktural ini meliputi pergeseran secara bertahap kegiatan-kegiatan dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 17
bidang pertanian ke non pertanian. Struktur perekonomian Provinsi SulawesiSelatan dari tahun 2000 2007 tidak mengalami banyak perubahan.
Tabel 5 : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan UsahaTahun 2003-2007 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta)
TahunNo. Lapangan Usaha
2003 2004 2005 2006 2007
1 Pertanian 10.816.736 10.646.081 11.337.555 11.802.563 12.181.8182 Pertambangan &
Penggalian3.190.333 3.482.033 3.649.470 3.891.338 4.157.151
3 Industri Pengolahan(tanpa migas)
4.486.097 4.764.787 5.112.433 5.481.512 5.741.389
4 Listrik & Air Bersih 324.826 321.423 342.429 368.274 400.881
5 Bangunan 1.443.797 1.603.011 1.712.295 1.787.872 1.942.088
6 Perdagangan, Hoteldan Restoran 4.753.954 5.065.354 5.386.350 5.770.903 6.322.425
7 Pengangkutan 2.294.053 2.558.627 2.757.776 2.945.640 3.244.612
a. Angkutan 1854.681 2.074.119 2.215.224 2.367.076 2.596.386
b. Komunikasi 439.372 484.508 542.552 578.564 648.226
8 Keuangan,Persewaan& Jasa Perusahaan
1.591.671 2.063.661 2.152.675 2.340.471 2.610.477
9 Jasa-jasa 3.723.914 3.840.104 3.970.805 4.479.101 4.731.580a. Pemerintahan
Umum
3.461.933 3.563.912 3.676.176 4.164.572 4.390.144
b. Swasta 261.881 276.192 294.629 314.528 341.436Total Sektor 32.627.380 34.345.081 36.421.787 38.867.679 41.332.426
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2007
2. Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai kemampuan
daerah dalam menyediakan berbagai sumberdaya ekonomi dalam jangka panjangyang terus meningkat dalam memenuhi kebutuhan penduduknya. Tingkatpertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh pertambahan nilai yang diperoleh dariproduksi barang dan jasa. Berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dari tahunke tahun maka secara kasar dapat dinilai prestasi dan kesuksesan suatu daerah jikamempunyai kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produksibarang dan jasa yang sifatnya jangka panjang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 18
Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator penting untukmengetahui perkembangan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu.Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktutahun 2003-2006 sekitar 5.86%.
Tabel 6: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2003 2006 (%)
TahunNo. Lapangan Usaha
2003 2004 2005 20061 Pertanian 0,60 -1,60 6,50 4,10
2 Pertambangan & Penggalian 11,08 9,14 4,81 6,63
3 Industri Pengolahan (tanpa migas) 7,75 6,21 7,30 7,224 Listrik dan Air Bersih 5,38 -1,05 6,54 7,55
5 Bangunan 6,26 11,03 6,82 4,41
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 6,96 6,55 6,34 7,147 Pengangkutan 10,87 11,53 7,78 6,81
a. Angkutan 12,17 11,83 6,80 6,85b. Komunikasi 6,92 10,27 11,98 6,64
8 Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan
21,97 29,65 4,31 8,72
9 Jasa-jasa 1,38 3,12 3,40 12,80a. Pemerintahan Umum 1,02 2,95 3,15 13,29b. Swasta 6,26 5,42 6,68 6,75
Total Sektor 5,42 5,26 6,05 6,72
Sumber : Indikator sosial ekonomi, BPS 2006
3. Keuangana. Keuangan Daerah
Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumberdaya ekonomi yang secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah dansecara tidak langsung berasal dari masyarakat melalui pembayaran pajak. RealisasiPengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2007 sebesarRp.1.834.2 Milyar yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 1.047 Milyar danbelanja langsung Rp 787.3 Milyar. Posisi Keuangan sebagaimana dalam TabelRingkasan Realisasi APBD 2007 dan RAPBD 2008 serta Tabel Neraca Daerahtahun anggaran 2006 dan 2007 digambarkan sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 19
Tabel 7: Ringkasan Penjabaran APBD Tahun 2007 dan 2008
Nomor Uraian Realisasi 2007 Anggaran2008Bertambah/Berkurang
1 2 3 4 54 PENDAPATAN DAERAH
4.1 Pendapatan Asli Daerah 992,252.45 1,094,861.81 102,609.36
4.1.1 Pajak daerah 850,491.37 960,441.09 109,949.72
4.1.2 Retribusi daerah 56,489.99 60,578.24 4,088.25
4.1.3Hasil pengelolaan kekayaandaerah 46,243.08 48,021.19 1,778.11
4.1.4Lain-lain pendapatan asliyang sah 39,028.01 25,821.29 (13,206.72)
4.2 Dana perimbangan 810,026.11 908,790.03 98,763.92
4.2.1Dana bagi hasil pajak /bukan pajak 210,518.11 216,943.50 6,425.40
4.2.2 Dana alokasi umum 599,508.00 656,709.52 57,201.52
4.2.3 Ana alokasi khusus - 35,137.00 35,137.00
4.3Lain-lain pendapatandaerah yang sah 7,220.32 -
Jumlah Pendapatan 1,809,498.88 2,003,651.845 BELANJA DAERAH
5.1 Belanja Tidak Langsung 1,046,948.70 1,243,499.17 196,550.47
5.2 Belanja Langsung 787,341.70 849,139.61 61,797.92
Jumlah Belanja 1,834,290.40 2,092,638.78
Surplus / (Defisit) (24,791.52) (88,986.94) (64,195.42)6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 Penerimaan pembiayaan 266,251.11 90,186.94 (176,064.17)Jumlah pengeluaranpembiayaan 33,225.83 1,200.00 (32,025.83)
Pembiayaan neto 233,025.28 88,986.94 (322,012.22)
6.3Sisa anggaran tahunberkenaan (SILPA) 208,233.76 -
Sumber : Sisa Hasil Perhitungan APBD 2007 dan RAPBD 2008
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 20
Sumber : Perhitungan APBD 2007
Tabel 8 Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan31 Desember 2006 Dan 31 Desember 2007
JUMLAH JUMLAH KENAIKANURAIAN 2006 2007 (PENURUNAN)AKTIVA
Rp. 238,167.63 Rp. 296,013.12 Rp. 57,845.49AKTIVA LANCARINVESTASI JANGKAPANJANG Rp. 184,232.99 Rp. 216,733.00 Rp. 32,500.01
AKTIVA TETAPTanah Rp. 4,234,304.39 Rp. 4,257,816.35 Rp. 23,511.96Jalan, Jembatan Rp. 3,522,913.72 Rp. 3,638,225.98 Rp. 115,312.26Bangunan Air Rp. 19,917.64 Rp. 42,692.65 Rp. 22,775.01Instalasi Rp. 31,219.21 Rp. 32,693.58 Rp. 1,474.37Jaringan Rp. 26,173.34 Rp. 27,131.32 Rp. 957.98Gedung, Bangunan Rp. 459,328.58 Rp. 607,408.00 Rp. 148,079.42Monomen dan tuguh Rp. 2,199.80 Rp. 5,890.38 Rp. 3,690.58Alat Berat Rp. 8,148.03 Rp. 15,405.36 Rp. 7,257.34Angkutan / Kendaraan Rp. 92,341.32 Rp. 114,169.46 Rp. 21,828.14Alat Bengkel Rp. 1,164.37 Rp. 1,874.30 Rp. 709.93Alat Ukur Rp. 3,946.26 Rp. 4,312.41 Rp. 366.15Alat Pertanian Rp. 3,975.55 Rp. 9,092.08 Rp. 5,116.53Alat Kantor & Rumah Tangga Rp. 135,492.12 Rp. 164,670.23 Rp. 29,178.11Alat Studio & Alat Komunikasi Rp. 7,350.35 Rp. 11,258.67 Rp. 3,908.32Alat Kedokteran Rp. 36,177.36 Rp. 47,727.28 Rp. 11,549.92Alat Laboratorium Rp. 30,993.77 Rp. 36,251.96 Rp. 5,258.19Buku/Perpustakaan Rp. 6,440.03 Rp. Rp. (6,440.03)Barang Bercorak Seni & Budaya Rp. 1,007.78 Rp. 1,208.38 Rp. 200.60Hewan Ternak dan Tanaman Rp. 3,435.69 Rp. 5,594.68 Rp. 2,158.99Peralatan Keamanan Rp. 229.61 Rp. 339.74 Rp. 110.13Jumlah Aktiva Tetap Rp. 8,710,838.20 Rp. 9,026,820.45 Rp. 315,982.25
AKTIVA TETAP LAINNYA Rp. 60,000.00 Rp. - Rp. (60,000.00)
DANA CADANGAN Rp. 60,000.00 Rp. - Rp. (60,000.00)
AKTIVA LAIN-LAIN Rp. - Rp. 374.19 Rp. (374.19)
TOTAL AKTIVA Rp. 9,193,238.82 Rp. 9,539,940.75 Rp. 465,953.55
UTANGUTANG JANGKA PENDEK Rp. 53,248.64 Rp. 3,810.31 Rp. (49,438.33)
UTANG JANGKA PANJANG Rp. 3,550.10 Rp. 2,098.87 Rp. (1,451.23)
EKUITAS DANA Rp. 9,136,440.10 Rp. 9,539,571.42 Rp. 403,131.32
TOTAL UTANG DANEKUITAS Rp. 9,193,238.84 Rp. 9,545,480.59 Rp. 352,241.75
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 21
b. PerbankanJasa perbankan dari tahun ketahun menunjukan kecenderungan yang
meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomianmasyarakat yang membutuhkan jasa perbankan. Berdasar data yang ada jumlahbank yang ada di Sulawesi Selatan tahun 2006 tercatat sebanyak 62 bank dengan552 unit kantor yang tersebar di berbagai daerah Sulawesi Selatan. Jumlah danamasyarakat yang tersedia pada bank-bank di Sulawesi Selatan tahun 2007 sebesarRp 25,20 trilyun yang terdiri dari deposito sebesar Rp. 7,30 trilyun, Giro sebesarRp 5,06 trilyun dan dalam bentuk tabungan sebesar Rp 12,84 trilyun.
4. Pendapatan MasyarakatTingkat pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai sebagai salah satu
indikator untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat. Dimana PDRB per kapitaatas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah bruto per penduduk.Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat digunakan untukmenggambarkan pertumbuhan nyata pendapatan perkapita. Angka Perkapita Bruto(atas dasar harga konstan tahun 2000) penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2002sebesar 3.782.288 rupiah meningkat menjadi 4.354.326 rupiah pada tahun 2006.
5. Produksi Sektor-sektor UnggulanSektor pertanian, pertambangan, industri, dan pariwisata merupakan sektor
unggulan yang menjadi penggerak roda perekonomian dalam pengembanganwilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mendapatkan gambaran sektor-sektorperekonomian tersebut, akan dilakukan kajian terhadap potensi masing-masing subsektor yang digambarkan secara spasial ke dalam bentuk peta penyebaran lokasiuntuk analisis pemusatannya.
a. Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan HortikulturaTanaman padi terutama padi sawah merupakan salah satu komoditas andalan
Provinsi Sulawesi Selatan. Produksi tanaman padi sawah di Provinsi SulawesiSelatan pada tahun 2005 mencapai sekitar 3.375.210 ton dari areal seluas 725.7663Ha dengan tingkat produktivitas sebesar 4,65 ton/Ha. Kabupaten penghasil padisawah terutama adalah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang dan Luwuyang dikenal dengan sebutan Kawasan Bosowasipilu. Hal ini ditunjukkan denganbesarnya nilai LQ yang lebih besar dari 1, yang berarti disamping memenuhikebutuhan wilayah itu sendiri, produksi padi juga dapat memenuhi kebutuhanwilayah provinsi.
Produksi jagung di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tingkat produktivitassebesar 3,42 ton/ha. Sentra tanaman jagung terdapat di Kabupaten Bantaeng,Jeneponto, Gowa, Enrekang dan Bulukumba. Selanjutnya, Tanaman ubi memilikiproduktivitas cukup tinggi bila dibandingkan dengan jenis tanaman pangan lainnya.Jenis tanaman ubi yang ditanam yaitu ubi jalar dan ubi kayu. Produksi tanaman ubijalar mencapai produktivitas sekitar 13,38 ton/Ha, sedangkan produktivitas tanaman
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 22
ubi kayu sekitar 16,85 ton/Ha. Tanaman ubi jalar terutama terdapat di KabupatenTana Toraja, Bulukumba, Selayar, Gowa dan Luwu Utara. Sedangkan tanaman ubikayu terdapat di Kabupaten Selayar, Gowa, Jeneponto, Takalar dan di sekitarMakassar.
Tingkat produktivitas tanaman kacang-kacangan baik kacang tanah, kedelaimaupun kacang hijau berkisar sekitar 1 ton/ha. Luas lahan areal perkebunan kacang-kacangan saat ini masih relatif kecil. Kabupaten penghasil kacang kedelai terutamaadalah Kabupaten Jeneponto, Bone, Soppeng, Wajo, Takalar, Enrekang. Tanamankacang tanah terdapat di Kota Parepare, Kabupaten Selayar dan Bone, sedangkantanaman kacang hijau terutama terdapat di Kabupaten Takalar, Pangkep, Selayardan Jeneponto.
Disamping tanaman pangan, terdapat juga potensi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis sayur-sayuran yang banyak diusahakan di wilayah Provinsi SulawesiSelatan adalah kentang, kubis, sawi, bawang merah, kacang panjang, cabe, ketimun,labu siam, kangkung, bayam dan wortel.
b. Sektor PerkebunanSektor perkebunan di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu sektor
yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap devisa negara melalui beberapakomoditas eksport unggulan diantaranya kakao. Produksi tanaman kakao tahun2007 sebesar 117 ribu ton. Biji kakao merupakan salah satu komoditi utama ekspordari Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah penghasil kakao terutama adalah KabupatenLuwu Utara, Luwu Timur dan Luwu. Komoditas ekspor lainnya adalah kopi baikkopi arabika maupun robusta, sentra penanaman kopi terutama di Kabupaten TanaToraja. Komoditas perkebunan lainnya adalah kelapa, cengkeh, pala, tembakau,tebu, kayu manis, vanili dan lada.
c. Sektor PerikananUsaha perikanan laut di Provinsi Sulawesi Selatan lebih dominan dibanding
perikanan darat. Produksi perikanan darat berasal dari perairan umum (danau,sungai dan rawa) dan budidaya ikan (tambak air payau dan kolam/sawah). Produksiperikanan dari perairan umum dan tambak air payau terdapat hampir di seluruhwilayah kabupten/kota. Hasil perikanan darat pada tahun 2005 mencapai 315.734ton. Komoditas yang menonjol adalah udang dengan total produksi sebesar 6.668ton, rumput laut 17.161 ton, lainnya 1.115.295 ton. Jenis komoditi perikanan lainnyaadalah ikan cakalang, tuna, tongkol, udang, rumput laut, teripang, cumi-cumi danlain-lain. Produksi perikanan laut terutama berasal dari Kabupaten Bone, Jenepontodan Takalar. Sedangkan produksi perikanan darat terutama terdapat di KabupatenWajo, Bone, Sinjai dan Pinrang.d. Sektor Peternakan
Jenis ternak yang diusahakan di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain sapi,kambing, ayam buras, itik. Arahan kawasan sentra peternakan di Provinsi Sulawesi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 23
Selatan adalah kawasan Jeneponto, Bulukumba, Watampone, Parepare dansekitarnya.
e. Sektor KehutananBerdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 890/Kpts-II/1999 dan SK
Gubernur KDH Tk. I Provinsi Sulawesi Selatan nomor 276/II/Tahun 1999 tentangPaduserasi antara TGHK dan RTRWP, kawasan hutan di Sulawesi Selatan seluas2.712.811,75 ha terdiri atas 1.224.279,65 ha hutan lindung, 488.551 ha hutanproduksi terbatas, 131.041,10 ha hutan produksi biasa, 23.630 ha hutan produksikonversi dan 242.110 ha hutan konservasi.
Produksi kayu bulat di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 mencapai100.014,13 m3. Hasil lainnya yakni rotan 4.241,40 ton, getah pinus 502.023,50 m3dan Damar 99,13 ton. Disamping hasil hutan kayu dan bukan kayu tersebut, terdapatjuga produksi hasil hutan yang diperoleh dari persuteraan alam sebagai komoditiunggulan khas Sulawesi Selatan. Sektor Kehutanan sebagai sektor yang mendukungsegmen hulu memberikan fasilitasi pada penyediaan kokon sebagai bahan bakuproduk. Untuk tahun 2007, produksi kokon Sulawesi Selatan sebesar 382.444,27 kg.
f. Sektor PertambanganKontributor terbesar sektor pertambangan adalah pertambangan non migas.
Sejauh ini pertambangan yang dieksploitasi adalah nikel. Pertambangan nikelterdapat di Soroako, Kabupaten Luwu Utara yang dikelola oleh PT. InternastionalNickel Company (INCO). Pada tahun 2004 volume export hasil pertambangan nikelmencapai 73.283 ton dengan nilai eksport sekitar USD 386 juta.
Disamping nickel Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki potensi tambanglainnya diantaranya tembaga, pasir besi hitam, kramit, emas, pirit, belerang, batubara, batu mulia dan bahan bangunan seperti batu gunung, endapan lahar dan batukasar. Beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki cadanganminyak bumi yaitu di Laut Sulawesi, Enrekang dan Selayar, yang saat ini belumdieksploitasi.
g. Sektor IndustriDari sektor industri tercatat sejumlah perusahaan industri pengolahan hasil
pertanian dan kehutanan, industri logam, mesin dan aneka, serta industri kecil.Termasuk dalam kategori industri hasil pertanian adalah industri makanan, industripengolahan tembakau (industri rokok kretek), industri kayu, bambu dan rotan.Termasuk dalam kategori industri aneka antara lain adalah industri bordiran,penjahitan, service elektronik.
Perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004 tercatat sebanyak65.906 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 210.689 orang. Terjadipenurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, dimana tercatat sebanyak 74.212buah yang menyerap tenaga kerja sebanyak 209.319 orang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 24
h. Sektor PariwisataProvinsi Sulawesi Selatan memliki aneka ragam obyek dan daya tarik wisata
tersebar di wilayah Kabupaten/Kota, beberapa diantaranya belum dikembangkandan dipasarkan. Obyek dan daya tarik wisata tersebut berupa hamparanpemandangan pantai dan sawah yang indah, seni budaya yang khas dari pesisirhingga pegunungan, dan bahari yang kaya dengan bio diversity. Beberapa obyekwisata unggulan seperti :1) Toraja : Keunikan pemukiman dan arsitektur tradisional yang menjadi nominasi
World Heritage, warisan budaya yang tetap terpelihara hingga sekarang,merupakan kekuatan daya tarik ditunjang kondisi geografis dataran tinggi(highland);
2) Tanjung Bira merupakan tempat wisata bahari di Kabupaten Bulukumba yangberada di pesisir Laut Flores dengan air laut yang jernih.dan batu karang disekitar Pulau Kambing memiliki panorama yang indah;
3) Malino merupakan kawasan taman wisata alam dengan udara yang sejuk karenaterletak 1500 dpl. Taman ini terkenal dengan bunga-bunga dan buah-buahantorpisnya terutama markisa. Taman Wisata Malino terletak di Kecamatan TinggiMoncong, Kabupaten Gowa, sekitar 70 km dari Kota Makasar.
4) Tanah Beru adalah salah satu desa di Kabupaten Bulukumba yang sangatterkenal dengan tempat pembuatan perahu tradisional Bugis yang berukurankecil maupun besar. Termasuk perahu Phinisi Nusantara yang telah melayariSamudra Pasifik melalui Vancoucer, dan Amanna Gappa yang telah berlayarsampai di madagaskar.
5) Tana Towa Kajang adalah salah satu sub etnik dari etnik madagaskar. Polahidup penduduknya agak unik, dipimpin oleh kepala suku yang disebutammatoa yang dianggap sebagai pemimpin politik dan spiritual. Mereka hidupmenyatu dengan alam dan tidak ada kehidupan dengan peralatan modern. Padasaat-saat tertentu mengadakan upacara-upacar adat yang ritual dan sakral. Untukbertemu muka dengan ammatoa tamu harus memakai pakaian hitam.
6) Benteng Makassar (Fort Rotterdam) terletak di Makassar. Banteng ini dibangunoleh raja gowa X Karaeng Tunipalangga Ulaweng pada tahun 1545 untukmelawan Belanda. Tapi pada tahun 1667 benteng ini berhasil direbut Belandadan diberi nama Fort Rotterdam dan digunakan sebagai pusat pemerintahan danperdagangan. Selama pendudukan Jepang, benteng ini berfungsi sebagai pusatstudi pertanian dan bahasa. Saat ini Benteng Fort Rotterdam dimanfaatkan olehSuaka Peninggala Sejarah dan Purbakala, juga dimanfaatkan sebagai museum(Musium La Galigo) yang dahulu merupakan gudang rempah-rempah.
7) Gugusan kepulauan Spermonde membentang dari Makassar hingga perairanKabupaten Pangkep, dengan daya tarik aktifitas bahari berupa selam danmancing.
8) Museum Balla lompoa; museum ini merupakan rekonstruksi bentuk istana tuaraja Gowa, dalam susunan kayu yang dibangun sejak tahun 1939 dan telahdirenovasi pada tahun 1978/1980. Museum ini terletak dikecamatan SombaOpu, Kabupaten Gowa, sekitar 11 km dari Kota Makassar.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 25
9) Miniatur Sulawesi Selatan Benteng Somba Opu; merupakan pusat budaya dansejarah Sulawesi Selatan. Disekitar Benteng Soma Opu ini dibangun kembaliberbagai rumah adat tradisional dari beberapa etnis di Sulawesi Selatan antaralain rumah adat Kajang (Makassar), Bugis, Mandar dan Toraja. Terletak sekitar2 km kearah Selatan dari Kota Makassar.
10) Bantimurung; merupakan hutan cagar alam yang dilindungi.di Kawasan inipengunjung dapat menikmati air terjun yang jernih serta menyaksikan anekaspesies kupu-kupu. Di lokasi ini terdapat Goa Mimpi, yang kaya akan keindahanstalaktit dan stalakmit. Cagar Alam Bantimurung terletak di Kabupaten Maros.
11) Kawasan Karst Maros-Pangkep, yang memiliki keunikan bentanganpegunungan kapur dengan variasi peninggalan purbakala
12) Taman Laut Takabonerate yang berada di pesisir timur dan barat pulau Selayarsebagai diving spot area terbaik di kawasan Asia pasifik
C. SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASIPerkembangan moda transportasi darat, telah dapat menghubungkan antar
ibukota Kabupaten kota, dimana untuk mendukung percepatan pertumbuhan arusbarang dan penumpang membutuhkan perluasan dan pelebaran jalan walaupun padaumumnya memiliki kualitas yang cukup baik, khususnya jalan poros kota Makassar Parepare, Palopo hingga Poso Sulawesi Tengah. Demikian juga Sarana danprasarana transportasi laut yang terus mengalami perkembangan. Terkait dengantransportasi udara telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terhadapperkembangan dunia penerbangan. Namun secara umum keterpaduan aktifitas antarmoda transporatsi darat, laut, dan udara belum berjalan secara optimal.1. Transportasi Darat
Panjang jalan di Sulawesi Selatan pada tahun 2006 sepanjang 2770,53 km.Jika dilihat dari status kewenangannya, 1556,13 km jalan di Sulawesi Selatanmerupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan 1.209,40 km menjadi kewenanganPemerintah Sulawesi Selatan. Kondisi permukaan jalan yang merupakankewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diklarifikasikan sebagai berikut :a. Panjang jalan provinsi yang berkategori baik yaitu 1335,59 km;b. Panjang jalan kondisi sedang adalah 1001,55 km;c. Panjang jalan dengan kondisi rusak 198,94 km;d. Panjang jalan dengan rusak berat adalah 234,45 km;2. Transportasi Laut
Keberadan sarana dan prasarana transportasi laut merupakan salah satu halyang penting bagi pengembangan wilayah Republik Indonesia yang merupakanNegara kepulauan. Pengembangan prasarana transportasi laut khususnya pelabuhandi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu hal yang penting bagi pergerakanpenumpang dan barang untuk menggerakkan roda perekonomian di ProvinsiSulawesi Selatan. Pelabuhan laut yang terdapat Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan hirarkinya terdiri dari pelabuhan internasional, pelabuhan nasional danpelabuhan regional.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 26
Pelabuhan Makassar merupakan satu-satunya pelabuhan internasinal yangterdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena fungsinya sebagai pelabuhaninternasional, pelabuhan tersebut memiliki volume bongkar muat barang dan naikpenumpang yang paling tinggi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Volumebongkar dan muat barang dari dalam negeri di pelabuhan Makassar pada tahun 2004mencapai 1.327.330 ton dan 957.422 ton. Volume bongkar dan muat barang dariluar negeri dipelabuhan tersebut mencapai 676.816 ton dan 1.087.440 ton. Jumlahkunjungan kapal dipelabuhan ini pun meupakan yang trtinggi dibandingkan denganjumlah kunjungan di pelabuhan-pelabuhan lainnya. Kunjungan kapal di pelabuhanMakassar pada tahun 2004 mencapai 3.598 unit yang berasal dari pelayaran dalamnegeri dan 319 unit yang berasal dari pelayaran luar negeri.
3. Transportasi UdaraTransportasi udara didalam wilayah Sulawesi Selatan masih dalam taraf awal
pengembangan seperti Bandara Pong Tiku di Kabupaten Tator, Bandara Arupala dikabupaten Selayar secara umum dapat melayani kebutuhan lalu lintas udara antaraMakassar dengan wilayah Sulawesi Selatan bagian Utara dan ke Pulau Selayar.Sejak beberapa tahun sebelumnya, bandara ini telah memberikan kontribusi bagipengembangan sektor transportasi. Untuk Kabupaten Tator kendala yang dihadapiadalah selain stabilitas jumlah penumpang juga faktor sarana dan prasarana yangbelum secara optimal memenuhi standar bagi penerbangan pesawat udara. DiSoroako terdapat bandara yang dioperasikan oleh PT. INCO memiliki strategiskarena menghubungkan Makassar dengan wilayah Luwu yang relatif jauh jikamenggunakan transportasi darat. Pengembangan wilayah di kawasan itu cukupterdorong oleh keberadaan bandara itu.
Bandara internasional Sultan Hasanuddin merupanan bandara yang secarafisik telah masuk kedalam internasional hubs dimana memiliki dua pilihan run wayyang lebih panjang sesuai persyaratan serta terminal penumpang dan pesawat yangmampung lebih dari 12 pesawat udara. Secara geografis posisi Makassar yangberada ditengah wilayah indonesia juga merupakan jembatan antara Kawasan Baratdan Kawasan Timur Indonesia dimana akan mempengaruhi tingkat perkembanganProvinsi Sulawesi Selatan pada sektor perhubungan udara yang semakin baik,disamping itu perhubungan laut dengan pelabuhan Soekarno-Hatta yang jugamengalami kemajuan lebih baik dimana arus barang dan jasa dengan sistemkontainer. Menghadapi kondisi perkembangan dunia penerbangan, bandarainternasional Sultan Ha