RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 1 1.1 Latar Belakang Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kurun waktu perencanaan 1 (satu) tahun, dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Tahun 2007, Kabupaten Sumedang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005–2025, sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD dengan mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terplilih hasil Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) secara langsung ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Dalam upaya memujudkan visi dan misi Kepala Daerah tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan B A B BAB I PENDAHULUAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 1
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah
dalam sistem pembangunan nasional, seluruh pemerintah daerah baik
provinsi dan kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan
pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun
waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) untuk kurun waktu perencanaan 1 (satu) tahun, dengan
memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada Tahun 2007, Kabupaten Sumedang telah menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Sumedang Tahun 2005–2025, sebagai pedoman dalam penyusunan
RPJMD dengan mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa
Barat yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah terplilih hasil Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) secara langsung
ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program
prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.
Dalam upaya memujudkan visi dan misi Kepala Daerah tersebut,
maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna
tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan
B A B BAB I
PENDAHULUAN
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 2
kesepakatan dari semua komponen masyarakat (stakeholders) untuk
mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah, khususnya dalam jangka
waktu lima tahunan sesuai dengan periode dan masa jabatan kepala
daerah terpilih periode 2008-2013, sehingga penyusunannya harus
dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku
pembangunan.
Dengan tersusunnya RPJMD ini, diharapkan kinerja dari aparatur
pemerintah dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,
dimana RPJMD akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RAPBD, penyusunan LKPJ
(Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan tolok
ukur kinerja Kepala Daerah. Oleh karena itu, RPJMD ini akan memuat
arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di
Kabupaten Sumedang, dimana program-program yang diusulkan
diharapkan akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Sumedang dan
sumber-sumber dana lain yang dapat diperoleh. Disamping itu RPJMD
Kabupaten Sumedang ini akan jabarkan lebih lanjut ke dalam Kebijakan
Umum Anggaran (KUA), Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS)
APBD.
Secara umum, kondisi Kabupaten Sumedang memiliki posisi
strategis dalam jalur mobilisasi, dan sumberdaya alam yang cukup
potensial diperlukan upaya yang cukup signifikan (Political Will) dari
pemerintah maupun stakeholders untuk membangun Kabupaten
Sumedang menjadi lebih baik, dengan kepemimpinan Kepala Daerah dan
komitmen yang kuat dari semua pihak. Hal ini perlu terus didorong
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat, sehingga simpul-simpul pembangunan yang dilaksanakan di
Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari arah kebijakan dan strategi
pembangunan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dan Pemrintah Pusat.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 3
Dokumen RPJMD ini selain sebagai pedoman dalam menyusun
Renja SKPD dan penyusunan RAPBD, juga merupakan dasar penilaian
kinerja Bupati terpilih dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi
tolak ukur keberhasilan Bupati dalam laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur Jawa Barat dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati yang diserahkan kepada DPRD Kabupaten
Sumedang.
1.2 Maksud dan Tujuan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumedang 2009-2013 adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan
arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran
strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan
demikian, RPJMD Kabupaten Sumedang menjadi landasan bagi semua
dokumen perencanaan, baik rencana pembanguan tahunan Pemerintah
Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang.
Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang adalah
tersedianya dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sumedang sebagai:
1. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang
berpedoman RPJM Nasional dan Provinsi.
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
3. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 4
1.3 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang
2009-2013, antara lain sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Repuklik Idonesia Nomor 4400)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 5
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4723);
13.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4725);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 6
16.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 7
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40
Tambahan Lembaran Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
27.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
28.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 151);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang(Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 20 Seri E);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 8
Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 Nomor 2);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 14);
1.4 Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya.
Dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan
sebagaimanan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka
keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013
merupakan satu bagian yang utuh dan merupakan kerangka acuan dalam
mewujudkan kinerja pemerintahan, khususnya dalam menjalankan
agenda pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah
dan atau akan ditetapkan serta keberadaannya akan diajadikan pedoman
bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumedang.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ini merupakan
penjabaran dari RPJPD Kabupaten Sumedang 2005-2025 yang telah
memasuki tahapan kedua (2009-2013) yang akan direalisasikan dalam
kurun waktu 5 tahun kedepan sebagai akselerasi pencapaian visi
Sumedang 2005-2025. Selain itu, RPJMD Kabupaten Sumedang juga
harus memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi Jawa Barat dalam
rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pusat.
Langkah selanjutnya, RPJMD Kabupaten Sumedang yang
ditetapkan dalam periode pembangunan lima tahunan akan dijabarkan
kembali ke dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang
selanjutnya RKPD tersebut akan dijadikan pedoman bagi setiap SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menyusun Rencana
Kerja (Renja) SKPD.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 9
Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana
yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003,
maka penjabaran RPJM Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum
Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten
Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kabupaten Sumedang. Gambaran hubungan RPJMD Kabupaten
Sumedang dengan perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 di
bawah ini.
Gambar 1.1
Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 10
1.5 Sistematika Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumedang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen
perencanaan lainnya, sistematika penyusunan RPJMD, dan
proses penyusunan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bagian ini memuat data dan informasi mengenai kondisi
geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya,
kondisi sarana dan prasarana, dan kondisi pemerintahan
umum Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 5 tahun
yang dijadikan dasar dalam pembuatan RPJMD Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2013.
BAB III VISI DAN MISI
Berisikan tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode
2008-2013 yang memuat strategi, kebijakan dan sasaran
pembangunan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun
kedepan, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi
daerah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang
2005-2025.
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan
daerah, program pembangunan daerah dan indikator
kinerjanya serta tahapan pencapaiannya.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 11
BAB V KERANGKA PENDANAAN
Menjelaskan kebijakan keuangan daerah serta upaya yang
akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan
selama 5 tahun ke depan.
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan RPJMD serta
kaidah pelaksanaannya.
BAB VIII PENUTUP
1.6 Proses Penyusunan
Dokumen RPJMD disusun berdasarkan beberapa pendekatan
sebagai berikut :
1. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah
adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan
pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang
ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana
pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan
yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara
fungsional bertugas untuk itu.
3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.
Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa
memiliki.
4. Pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang
Pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal 1 – 12
tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik
ditingkat Kecamatan dan Kabupaten.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2013 disusun melalui tahapan perencanaan
partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis
terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara
langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah
Kabupaten Sumedang.
Adapun alur proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013
ini dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini.
Sumber : - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Jumlah 5.365.905,46 5.592.401,02 5.929.144,21 6.231.019,48 6.576.240,87
Keterangan: Menggunakan asumsi berdasarkan data tahun 2004-2008
2.2.2 Investasi
Sebagai salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui
besarnya investasi di daerah adalah dengan menggunakan angka
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dari PDRB. Konsep PMTB hanya
mencatat seluruh pengeluaran untuk unit produksi yang menambah daya
produksi aktiva tetap, sedangkan bahan baku dan bahan penolong lainnya
dalam kegiatan produksi tidak dimasukan. Sehingga nilai PMTB suatu
daerah akan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi investasi secara
keseluruhan.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 18
Besaran PMTB Kabupaten Sumedang selama periode 2003-2007
mengalami peningkatan yang cukup signifikan; tahun 2003 sebesar Rp.
940.568.660.000,- menjadi Rp. 1.537.507.590.000,- pada tahun 2007
atau mengalami peningkatan rata-rata 12,42% setiap tahunnya.
Sedangkan berdasarkan estimasi, PMTB tahun 2008 diperkirakan sebesar
Rp. 1.692.847.665.000,-
Sementara itu, realisasi investasi di Kabupaten Sumedang baik
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal
Asing (PMA) pada tahun 2005 mencapai Rp. 1.410.224.791.570 dengan
menyerap tenaga kerja sebanyak 11.301 tenaga kerja.
Selengkapnya perkembangan PMTB atas dasar harga berlaku PDRB
Kabupaten Sumedang tahun 2003-2008 dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
Tabel 2.10
PMTB Kabupaten Sumedang 2003 – 2008 (Dalam Juta Rupah)
Tahun P M T B
2003 940.568,66
2004 1.063.260,84
2005 1.260.046,12
2006 1.398.372,53
2007 1.537.507,59
2008 *) 1.692.847,66
Sumber : PDRB Kab. Sumedang, 2003-2007 (BPS Kab. Sumedang)Keterangan : *) = Angka proyeksi
2.2.3 Pajak dan Retribusi Daerah
Pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sumedang tahun 2004 –
2008 mengalami peningkatan. Penerimaan Pajak dan retribusi daerah
pada tahun 2008 sebesar Rp. 63.472.111.570,-. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel 2.11 dibawah ini.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 19
Tabel 2.11
Pajak dan Retribusi Daerahdi Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 (Ribu Rupiah)
No Uraian 2004 2005 2006 2007 2008*)
1 Pajak daerah 16.514.948,37 18.183.246,27 18.197.017,14 22.120.934,07 22.751.104,77
2 Retribusi daerah 25.424.024,27 35.200.334,25 36.155.616,35 38.231.455,40 40.721.006,80
Jumlah 41.938.972,64 53.383.580,52 54.352.633,49 60.352.389,47 63.472.111,57Sumber : Dinas Pajak Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara
2.2.4 Dana Perimbangan
Dana perimbangan yang pada dasarnya adalah merupakan dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana perimbangan terbagi dari dana bagi hasil pajak, dana
bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana
perimbangan dari provinsi. Untuk Kabupaten Sumedang dana
perimbangan terbesar dari dana alokasi umum, pada tahun 2008 dana
alokasi umum untuk Kabupaten Sumedang mencapai Rp.
608.993.530.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.12
Jumlah 1.185.916 1.197.560 1.243.216 1.296.360 1.362.607
Sumber : Hasil AnalisisKeterangan : Menggunakan asumsi berdasarkan data tahun 2004-2008
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 24
2.4.2 Transmigrasi
Penyelenggaraan transmigrasi merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional. Transmigrasi merupakan mobilitas penduduk
melalui penataan dan persebaran penduduk yang serasi dan seimbangan
untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar
dengan menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha, serta
mendorong perluasan dan pengembangan investasi.
Pada tahun 2007 penyelenggaraan program transmigrasi di
Kabupaten Sumedang telah memberangkatkan 20 KK ke lokasi
transmigrasi yang ada di Danau Meranteh Kabupaten Belitung Timur
Provinsi Bangka Belitung melalui pola transmigrasi umum. Berkaitan
dengan rencana pembangunan waduk Jatigede, pada tahun 2008 calon
transmigrasi dari wilayah genangan, pada bulan Desember 2008 akan
diberangkatkan sebanyak 60 KK ke lokasi transmigrasi yang ada di
Propinsi Jambi yaitu Kabupaten Batanghari sebanyak 30 KK dan
Kabupaten Muarojambi 25 KK, serta ke Provinsi Sumatera Selatan, yaitu
Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 5 KK. Untuk meningkatkan
keterampilan dan motivasi calon transmigrasi telah dilaksanakan
pelatihan/pembinaan kepada 30 KK, sedangkan sisanya sebanyak 30 KK
saat ini sedang mengikuti pelatihan/pembinaan.
Berkaitan dengan rencana pemindahan penduduk asal wilayah
genangan Jatigede, pada tahun 2008 tercatat sebanyak 3.110 KK
penduduk miskin yang harus dipindahkan. Pelaksanaan transmigrasi di
Kabupaten Sumedang dari tahun 2004 sampai dengan 2008 dapat dilihat
pada Tabel 2.18 di bawah ini.
Tabel 2.18
Perkembangan Jumlah KK yang Mengikuti TransmigrasiTahun 2004-2008
No. Tahun Jumlah KK Lokasi Penempatan Keterangan
1 2004 10 KK Provinsi Sulawesi Tenggara Transmigrasi umum
2 200515 KK Provinsi Bangka Belitung
15 KK Provinsi Sumatera Utara
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 25
3 2006 10 KK Provinsi Kalimantan Timur
4 2007 20 KK Provinsi Bangka Belitung
5 2008 55 KK Provinsi Jambi
5 KK Provinsi Sumatera Selatan
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang, 2004-2008
2.4.3 Kesehatan
Tenaga kesehatan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2007
terbagi atas medis 97 orang, keperawatan sebanyak 737 orang dan
partisipasi masyarakat di bidang kesehatan sebanyak 9.792 orang. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.19 dibawah ini.
Tabel 2.19
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2004–2008
No. Tenaga KesehatanTahun
2004 2005 2006 2007 2008*)
1 MedisDokter Umum 51 55 56 64 72
Dokter Gigi 13 13 14 22 25
2 KeperawatanBidan 151 283 284 320 370
Perawat 171 141 294 349 367
3 Non-Keperawatan
Farmasi 29 23 44 45 46
Gizi 32 30 31 34 37
Sanitasi 33 31 30 36 38
Kesehatan Masyarakat
3 6 10 14 16
Analisi Kesehatan 10 12 16 18 22
4 Partisipasi Masyarakat
Dukun Bayi 639 655 655 644 644
Posyandu 1.404 1.440 1.503 1.521 1.521
Polindes 184 191 167 167 183
POD 26 20 25 28 32
Kader Kesehatan Aktif
5.998 6.279 6.957 6.979 7.412
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara sampai bulan Agustus
Jumlah kelahiran bayi (persalinan) pada tahun 2008 adalah
sebanyak 13.494 jiwa, yang terdiri atas bayi lahir hidup sebanyak 13.240
jiwa dan bayi lahir mati sebanyak 254 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel 2.20 dibawah ini.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 26
Tabel 2.20
Jumlah Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 (Jiwa)
No. Uraian 2004 2005 2006 2007 2008*
1 Bayi Lahir Hidup 18.229 17.425 18.235 18.592 13.240
2 Jumlah Kematian Bayi
225 186 220 134 254
Jumlah 18.454 17.611 18.455 18.726 13.494
Sumber : Dinas Kesehatan Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara sampai bulan Agustus
2.4.4 Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan.
Melakukan investasi pendidikan akan memberikan hasil yang sangat besar
karena pembangunan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam saja
tetapi harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal.
Di Kabupaten Sumedang tahun 2004 – 2008 jumlah guru dan murid
tiap tahunnya mengalami peningkatan. Guru pada tahun 2004 berjumlah
10.066 orang dengan murid berjumlah 172.172 orang, pada tahun 2005
guru berjumlah 10.338 orang dengan murid 175.524 orang, tahun 2006
guru berjumlah 10.815 orang dengan murid berjumlah 176.388 orang,
tahun 2007 guru berjumlah 11.109 orang dengan murid 181.093 orang
dan tahun 2008 guru berjumlah 11.238 orang dengan murid 190.529
orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.21 di bawah ini.
Tabel 2.21
Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Sumedang Tahun 2004–2008
No. Tahun Guru Murid
1 2004 10.066 172.172
2 2005 10.338 175.524
3 2006 10.815 176.388
4 2007 11.109 181.093
5 2008* 11.238 190.529Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang, 2004-2008Keterangan : *) = Angka Sementara
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 27
2.4.5 Kesejahteraan Sosial
Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial
meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan
politik yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakannya diantaranya
semakin berkembang dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas
berbagai permasalahan sosial. Keadaan ini bisa diamati dari data tabel
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibawah ini.
Tabel 2.22
Kondisi PMKS di Kabupaten Sumedang Tahun 2005 – 2008
No Masalah Kesejahteraan Sosial 2005 2006 2007 2008*1 Anak Terlantar 4.777 5.398 5.263 5.1282 Anak Nakal 157 61 49 373 Anak Balita Terlantar 425 1.462 1.247 1.0324 Anak Jalanan 169 258 241 2245 Lansia Terlantar 5.670 2.450 2.362 2.2746 Pengemis 22 36 21 137 Gelandangan 41 84 62 408 Korban NAPZA 70 119 119 1059 Pekerja Seks Komersil 82 254 225 19410 Eks Narapidana 391 89 112 13511 Penyandang Cacat 3.847 3.620 3.484 3.35812 Penyandang Cacat Eks penyakit Kronis 127 307 286 26513 Keluarga Miskin Sosial 23.658 57.083 56.329 55.57514 Keluarga bermasalah Sosial Psikologis 71 226 194 16215 Keluarga Rumahnya Tidak Layak Huni 7.859 6.200 5.124 4.04816 Wanita Rawan Sosial Ekonomi 3.953 3.498 3.238 2.97817 Pemulung 29 21 25 2918 Janda PKRI 16 19 17 1519 Korban Bencana Alam 365 711 1.203 1.20320 Masyarakat yang Tinggal di Daerah
Bencana1.494 780 626 626
21 Komunitas adat Terpencil 465 344 344 344Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sumedang, 2005-2008Keterangan : *) = Angka Sementara
Jumlah panti di Kabupaten Sumedang pada tahun 2004 berjumlah
15 panti, pada tahun 2005 berjumlah 21 panti, pada tahun 2006
berjumlah 21 panti, pada tahun 2007 berjumlah 23 panti dan pada tahun
2008 berjumlah 25 panti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
2.23 dibawah ini.
RPJMDKabupaten Sumedang Tahun 2009-2013Hal 2 – 28
Tabel 2.23
Jumlah Panti Berdasarkan Penanganan Kasus di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008
i) Meningkatnya sarana dan prasarana ke cipta karyaan.
Kebijakan 9: Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik perdesaan,
dengan sasaran:
a) Meningkatnya cakupan Elektrifikasi Perdesaan
b) Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
c) Meningkatnya Ketersediaan Air Baku untuk Pertanian dan Air Bersih
untuk masyarakat
d) Meningkatnya Pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 1
Permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan yang
dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menentukan agenda,
sasaran serta program pembangunan yang juga harus bersifat lintas
koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perencanaan yang
dapat memecahkan masalah yang lebih sistematis dan konsisten. Strategi
adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Stratregi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian
program atau implementasinya. Strategi merupakan alat penghubung
antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Pada
bab ini akan diuraikan Strategi Pembangunan Daerah terdiri dari Analisis
Kondisi Eksternal dan Internal, Kebijakan Pembangunan, Program
Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebijakan
Kewilayahan.
4.1 Analisis Kondisi Eksternal dan Internal
Dalam analisis strategi, dibutuhkan upaya pengenalan terhadap
lingkungan internal maupun eksternal. Analisis lingkungan internal
digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang
dan belum dapat dipecahkan, sedangkan analisis lingkunan eksternal
adalah upaya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di
luar organisasi.
B A B BAB IV
STRATEGI PEMBANGUNANDAERAH
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 2
4.1.1 Permasalahan
1) Dalam Konteks Pembangunan Daerah
a) Dari sisi Perencanaan;
Aktivitas perencanaan pembangunan daerah masih belum
memberikan arah dan pedoman yang lebih fokus dan optimal,
dikarenakan:
Belum didukung oleh data yang akurat (aktual dan faktual).
Kurangnya kapasitas SDM perencana yang profesional di daerah.
Kurang didukung oleh proyeksi resources (sumber daya) yang
memadai.
b) Dari sisi implementasi;
Masih menghadapi persoalan antara lain :
Masalah dukungan terhadap aspek peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Masalah transparasi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan
kegiatan dalam rangka mencapai hasil kinerja yang diharapkan.
Masalah keswadayaan dan partisipasi masyarakat serta control
masyarakat yang masih lemah (memunculkan budaya baru
ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, kreativitas dan
daya juang yang menurun).
Masalah penciptaan akses lapangan kerja dan akses ekonomi bagi
masyarakat di daerah.
Masalah penyelesaian ketimpangan pembangunan antar wilayah.
2) Dalam Konteks Bidang Pemerintahan dan Tata Ruang
Persoalan yang cukup kompleks terutama dari sisi manajemen pemerintahan
daerah yaitu:
Belum terbangunnya sistem dan mekanisme dalam mewujudkan prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
Reformasi birokrasi belum berjalan optimal (budaya, profesionalisme,
mentalitas, disiplin dan etika kinerja, pelayanan dan sistem pengembangan
karier, serta system reward and punishment).
Masih lemahnya penegakan hukum (law enfocement).
Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 3
Masih belum optimalnya konsistensi implementasi rencana tata ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang daerah.
Terjadinya penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup.
3) Dalam Konteks Bidang Ekonomi
Peningkatan LPE yang tidak berbanding lurus dengan aspek peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Akses dan penciptaan lapangan kerja yang masih terbatas dibandingkan
dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia.
Masih tinginya angka penganguran dan angka kemiskinan daerah.
Daya beli masyarakat yang masih rendah.
Potensi pengembangan sumber daya ekonomi basis yang masih terbatas.
Iklim investasi yang belum kodusif dalam menunjang aktivitas
perekonomian daerah.
Intermediasi perbankan masih terbatas yang berdampak pada aktivitas
ekonomi riil masyarakat.
Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah.
4) Dalam Konteks Bidang Infrastruktur Daerah
Masih rendahnya kualitas penyediaan infrastruktur daerah dalam
mendukung aktifitas pembangunan perekonomian di daerah
Lambatnya penyelesaian sejumlah rencana pembangunan infrastruktur
daerah strategis (Jalan Tol, Bendung Jatigede, RIPP, Jalan Lingkar Selatan,
dsb)
Masih lemahnya, investasi dalam bidang infrastruktur daerah
5) Dari Aspek Bidang Sosial dan Budaya
Masih belum memadainya sebagian sarana prasarana infrastruktur
pendidikan dasar.
Masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar
(pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya).
Tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran daerah.
Masih tingginya angka penyakit menular dan penyakit degeneratif.
Masih banyaknya penyandang masalah sosial, permasalahan kesejahteraan
sosial lainnya dan narkoba.
Happy budaya daerah yang masih belum mampu menjadikan modal sosial
sebagai daya ungkit pembangunan budaya daerah.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 4
Masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral
pelaku pembangunan dan kesetaraan gender.
6) Dari Aspek Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
Masih belum mampu menjadi feed back bagi input perbaikan pencapaian
target-target program yang telah ditetapkan.
Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana yang memberikan
dukungan terhadap aktivitas monitoring dan evaluasi yang efektif.
Masih dipahami hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban perlunya
setiap pelaksanaan aktifitas program dan kegiatan pembangunan untuk
dilakukan monitoring dan evaluasi yang output hasilnya tanpa makna.
Masih belum efektifnya Tim Koordinasi monev yang telah dibentuk.
Masih kurang relevannya data dan informasi yang dibutuhkan sehingga
tidak mampu memberikan perbaikan program serta input perencanaan
tahun berikutnya.
4.1.2 Faktor Pendorong
1) Kekuatan
(a) Letak geografis Sumedang yang strategis dalam struktur mobilisasi antar
daerah di Propinsi Jawa Barat pada lintasan Bandung-Cirebon
(b) Mayoritas jumlah penduduk usia produktif 66,06% dari jumlah penduduk
sebanyak 1.091.674 Jiwa dgn rata-rata LPP 1,65 pertahun
(c) Stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terjaga dengan baik
(d) Hubungan kepemerintahan yang harmonis antara eksekutif daerah
dengan DPRD yang mendorong efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di era otonomi
(e) Jumlah aparatur Pemda yang relatif cukup memadai untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat
(f) Peningkatan peran/partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah.
(g) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan trend positif dari
tahun ke tahun pasca krisis.
(h) Terdapatnya potensi SDA yang mendukung percepatan dinamika
perekonomian daerah.
(i) Adanya keterkaitan peletakan visi daerah dengan potensi lokal yang ada.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 5
2) Peluang
(a) Adanya perdagangan bebas yang menjadi potensi pangsa pasar baru bagi
komoditi unggulan Sumedang.
(b) Rencana pembangunan jalan Tol CISUMDAWU yang menjadi peluang
masuknya investasi di berbagai sektor.
(c) Adanya kawasan pendidikan tinggi Jatinangor sebagai pusat
pengembangan IPTEK bagi pemanfaatan SDA dan peningkatan kapasitas
SDM.
(d) Rencana pembangunan Waduk Jatigede sebagai peluang potensi
pengembangan agribisnis.
(e) Adanya rencana pengembangan Kawasan Metropolitan Bandung.
(f) Adanya rencana pembangunan bandara internasional di Majalengka.
(g) Adanya rencana pembangunan pelabuhan laut internasional Cirebon.
4.1.3 Faktor Penghambat
1) Kelemahan
(a) Belum memadainya produktivitas SDM di Kabupaten Sumedang.
(b) Masih cukup tingginya angka ketergantungan penduduk di Kabupaten
Sumedang (yaitu 51,54 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia
produktif harus menanggung 51,54 orang usia non produktif).
(c) Masih cukup banyak penduduk yang berada pada kelompok miskin.
(d) Kondisi infrastruktur pembangunan masih kurang memadai dalam
memberikan daya dukung aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada
masyarakat.
(e) Belum tersedianya Standar Pelayanan Minimal Aparatur Pemda yang
berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
(f) Pemahaman praktek tata pemerintahan yang belum merata oleh
stakeholders daerah (dunia usaha-masyarakat) dalam pengelolaan
pemerintahan.
(g) Menurunnya daya dukung SDA dan kualitas lingkungan.
(h) Ketimpangan dalam pengembangan wilayah antara kawasan barat dan
timur di Kabupaten Sumedang.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 6
2) Ancaman
(a) Membanjirnya berbagai produk dari daerah-daerah lain dan luar negeri
yang berdampak pada menurunnya daya saing komoditas unggulan lokal,
khususnya pada produk-produk pertanian dan barang konsumtif lainnya.
(b) Tidak dibatasinya kran impor komoditas pertanian disertai pemberian
subsidi nasional terhadap faktor-faktor produksi pertanian yang
berdampak pada melemahnya fokus pengembangan agribisnis.
(c) Dampak globalisasi dari sisi negatif akan memperlemah struktur
kebudayaan daerah ke arah nilai-nilai di luar adat-istiadat lokal.
(d) Belum mantapnya persepsi regulasi terhadap substansi kebijakan otonomi
daerah antara pusat dan daerah.
(e) Belum adanya kerjasama antar daerah yang berorientasi pada
kepentingan bersama dalam meningkatkan hubungan dalam mencari
berbagai solusi terhadap permasalahan bersama, terutama di daerah
sekitar perbatasan
4.2 Kebijakan Pembangunan
Dari berbagai kondisi lingkungan eksternal dan internal tersebut, maka
dirumuskanlah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang
dalam periode 2009-2013 yang memuat 6 strategi, 9 kebijakan dan 47 sasaran
(common goals). Kebijakan Pembangunan ini merupakan langkah-langkah
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai
dasar perumusan program berdasarkan fungsi/bidang/sub-bidang/sub-sub-
bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Keterkaitan
Visi, Misi, Kebijakan, Sasaran dengan Fungsi, Bidang dan Program Urusan
Pemerintahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 dapat dilihat pada matrik
Dibawah ini.
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 7
Matrik Keterkaitan Misi, Kebijakan, Sasaran dengan Fungsi, Bidang dan Program Urusan PemerintahanRPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung1. “Mewujudkan
kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan YME”
Kebijakan 1:
Menciptakan sumberdaya manusia sumedang yang memiliki kompetensi, unggul, berdaya saing dan beretika
(a) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Sumedang
Pendidikan
Pelayanan Umum
Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Perencanaan Pembangunan
1.2.
3.4.5.
6.
7.
1.
1.
Pendidikan Anak Usia DiniWajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan TahunPendidikan MenengahPendidikan Non FormalPeningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga KependidikanPengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PerpustakaanManajemen Pelayanan PendidikanPeningkatan Peran Serta Kepemudaan
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Dinas Pendidikan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Badan LH, Dinas Kesehatan, Dinas PU
Bappeda, Inspektorat Kabupaten, Bag. Organisasi, Bag. Hukum, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kecamatan
(b) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sumedang
Kesehatan Kesehatan 1.
2.3.
4.
5.
6.
7.
8.
Obat dan Perbekalan KesehatanUpaya Kesehatan MasyarakatPengawasan Obat dan MakananPengembangan Obat Asli IndonesiaPromosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakatPengembangan Lingkungan SehatPencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularStandarisasi Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Bagian Adm. Pembangunan, Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Badan LH, Dinas PU, Disperindag
Bappeda, Inspektorat Kabupaten, Bag. Organisasi, Bag. Hukum, Dinas Pendapatan, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 8
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung
Pendidikan
Pelayanan Umum
Pemuda dan Olahraga
Perencanaan Pembangunan
9.
10.
11.12.13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
1.
Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinPengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannyaPerbaikan gizi masyarakatSumber Daya KesehatanKemitraan peningkatan pelayanan kesehatanPeningkatan pelayanan kesehatan anak balitaPeningkatan pelayanan kesehatan lansiaPengawasan dan pengendalian kesehatan makananPeningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anakPengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mataPemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mataPencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit umum Daerah
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 9
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(c) Meningkatnya
aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan pelayanan sosial
Perlindungan Sosial
Sosial
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.
2.
3.
4.
5.
1.2.3.4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaPembinaan para penyandang cacat dan traumaPembinaan panti asuhan/panti jompoPembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan SosialKeluarga BerencanaKesehatan Reproduksi RemajaPelayanan kontrasepsiPembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiriPromosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakatPengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRRPeningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDSPengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anakPenyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluargaPengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Satuan Polisi Praja, Badan Kesatuan Bangsa, Dinas PU, Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
Bappeda, Inspektorat Kabupaten, Bag. Organisasi, Bag. Hukum, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 10
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungPerlindungan SosialKetertiban dan KetentramanPendidikanPelayanan Umum
Kependudukan dan Catatan SipilKesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pemuda dan OlahragaPerencanaan Pembangunan
1.
1.
1.
1.
Penataan Administrasi KependudukanPeningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahragaPerencanaan Pembangunan Sosial Budaya
BAPPEDA
(d) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama serta nilai-nilai budaya daerah yang relevan
Pariwisata dan Budaya
Pendidikan
Ketertiban dan Ketentraman
Pelayanan Umum
Budaya
Pemuda dan Olahraga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perencanaan Pembangunan
1.2.3.
4.
1.
1.
2.
1.
Pengembangan Nilai BudayaPengelolaan Kekayaan BudayaPengelolaan Keragaman BudayaPengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budayaPembinaan dan Pemasyarakatan OlahragaPemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminalPemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamananPerencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kantor Satpol PP
Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika, Bagian Sosial, Badan Kesatuan Bangsa
Bappeda, Inspektorat Kabupaten, Bagian Organisasi, Bag. Hukum, Kecamatan
Kebijakan 2:
Memperbesar penciptaan peluang lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wirausaha untuk kebutuhan lokal, dalam dan luar negeri
(a) Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya
Ekonomi Penanaman Modal
Tenaga Kerja
Kehutanan
1.
2.
1.
2.
Peningkatan Promosi dan Kerjasama InvestasiPenyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerahPembinaan anak terlantar
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanDinas Sosial dan Tenaga KerjaDinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Dinas PU, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Holtikultura, Dinas Perternakan & Perikanan, Dinas Pertambangan Energi & Pertanahan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga
Kecamatan, Bag. Hukum, Bag. Tapem (Setda), Bag. Ekonomi, Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perizinan, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 11
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungEkonomi
Pelayanan Umum
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Perencanaan Pembangunan
1.
1.2.
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Kerjasama PembangunanPerencanaan Pembangunan Ekonomi
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
(b) Meningkatnya ketersediaan SDM, tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dan wirausahawan
Ekonomi
Pendidikan
Pelayanan Umum
Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Perlindungan Sosial
Pemuda dan Olahraga
Perencanaan Pembangunan
1.
1.
1.
1.
2.
1.
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga KerjaPerlindungan Pengembangan Lembaga KetenagakerjaanPengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaPeningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup PemudaPeningkatan Peran serta KepemudaanPengembangan Kebijakan dan Manajemen OlahragaKerjasama Pembangunan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Sosial dan Tenaga Kerja
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum
Bappeda, Kecamatan
(c) Meningkatnya kesejahteraan petani, buruh, masyarakat miskin lainnya
Dinas Koperasi, UMKM, Dishut & Perkebunan, Disperindag, Bag. Ekonomi,
Bappeda, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 12
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungPerlindungan Sosial
Ekonomi
Sosial
Pelayanan Umum
Sosial
Kependudukan dan Catatan Sipil
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tenaga Kerja
Transmigrasi
Perencanaan Pembangunan
1.
1.
1.
1.
1.
2.3.1.
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaPenataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pelayanan Kontrasepsi
Peningkatan Kesempatan KerjaPengembangan Wilayah TransmigrasiTransmigrasi LokalTransmigrasi RegionalKerjasama Pembangunan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Dinas Kependudukan dan Catatan SipilBadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanDinas Sosial dan Na KerDinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Bag. Sosial, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. “Mewujudkan kualitas manejemen pemerintahan daerah yang semakin baik”
Kebijakan 3:
Memberikan insentif dan disinsentif yang berbasis kompetensi kinerja, serta peningkatan fungsi dan peran kelembagaan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan pelayanan public
(a) Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Pelayanan Umum
Pemerintahan Umum 1.
1.
2.
3.
4.
5.
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerahPeningkatan Koordinasi dan penyelenggaraan Kerjasama Antar Pemerintah DaerahProgram penataan lembaga-lembaga ketatalaksanaan OPDProgram analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparaturPenataan Peraturan Perundang-undanganPeningkatan Koordinasi dan Kejasama penyelenggaraan pemerintah daerah
Sekretariat DPRD
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah (Bag. Tapem)
Semua SKPD Inspektorat
Bagian Umum
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 13
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungPelayanan Umum
Perlindungan Sosial
Pemerintahan Umum
Kearsipan
Perencanaan pembangunan
Sosial
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
Penataan Daerah Otonom (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan / Desa)Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan KelurahanPeningkatan Kapasitas Penyelenggaraan pemerintahan desaLitbang Bidang Pemerintahan dan Sosial BudayaLitbang Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Pembangunan DaerahLitbang masalah strategis daerah dan pemberdayaan masyarakatKaji Terap dan pengembangan agribisnisPerbaikan sistem administrasi kearsipanPenyelamatan dan pelesatarian dokumen/arsip daerahPemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipanPeningkatan kualitas pelayanan informasiPengembangan kota-kota menengah dan besarPeningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaanpembangunan daerahPemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah (Bag. Tapem)
BPM Pem Desa
Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Kantor Arsip Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Bag.Pem, Bag.Sosial, Dinsospemdes, Disdik, Dinkes, BPP dan KB, Kec. Dispenda, Bag.keuangan, BKPPDDinas Koperasi, UMKM, Dishut & Perkebunan, Disperindag, Bag. Ekonomi, Bag. Sosial, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan. Dinas PU, Bag Adm Pem,BKB,Satpol PP, Dinsospemdes, Badan Pemberdayaan dan KB
Bappeda, Kecamatan, Kelurahan dan DesaKecamatan dan Kelurahan
Semua SKPD
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 14
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(b) Meningkatnya
profesionalisme dan kinerja aparatur diberbagai tingkatan pemerintahan
Pelayanan Umum
Kepegawaian
Perencanaan Pembangunan
1.
2.
1.2.
Pendidikan KedinasanPeningkatan kapasitas sumberdaya aparaturPembinaan dan Pengembangan AparaturPengembangan data/informasiPenigkatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Bappeda, Dispenda, Satuan Pol PP, Inspektorat
Semua SKPD
(c) Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur di daerah
Pelayanan Umum
Perlindungan Sosial
Kepegawaian
Pemerintahan Umum
Sosial
1.
1.
1.
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerahPemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Badan Kepegawaian DaerahDinas Pendapatan DaerahDinas Sosial dan Tenaga Kerja
(d) Meningkatnya kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government
Pelayanan Umum
Perlindungan Sosial
Pemerintahan Umum
Kepegawaian
Sosial
1.
2.
3.
4.
1.
1.
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDHPeningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasanPenataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasanPeningkatan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Inspektorat Kabupaten
Bagian Tata Pemerintahan (Setda)Badan Kepegawaian DaerahDinas Sosial dan Tenaga Kerja
Semua SKPD Semua SKPD
Inspektorat, Bappeda dan Bagian Keuangan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 15
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung3. “Mewujudkan
ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara berkelanjutan”
Kebijakan 4:
Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
(a) Meningkatnya produksi dan stok beras
Ekonomi
Pelayanan Umum
Pertanian
Perencanaan Pembangunan
1.
1.
Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian
Perencanaan Pembangunan Ekonomi daerah
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Perhutanan, Disperindag, Bag. Ekonomi, Dinas PU, Badan Penanaman Modal
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
(b) Meningkatnya produksi dan stok kedele
Ekonomi
Pelayanan Umum
Pertanian
Perencanaan Pembangunan
1.
1.
Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian
Perencanaan Pembangunan Ekonomi daerah
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Perhutanan, Disperindag, Bag. Ekonomi, Dinas PU, Badan Penanaman Modal
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
(c) Meningkatnya produksi dan stok protein hewani
Ekonomi Pertanian
Kelautan dan Perikanan
1.
2.
1.
Peningkatan produksi hasil peternakanPeningkatan penerapan teknologi peternakanPengembangan budidaya perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan
Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Perhutanan, Disperindag, Bag. Ekonomi, Dinas PU, Badan Penanaman Modal
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
(d) Tertatanya distribusi dan perdagangan beras, kedelai dan bahan pokok lainnya
Ekonomi Perdagangan 1. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Pertanian, Bag. Ekonomi, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan, Dishub Kominfo, Dinas PU
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 16
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(e) Meningkatnya
pengelolaan pasca panen dan pengendalian hama penyakit
Ekonomi
Perlindungan Sosial
Pertanian
Kelautan dan Perikanan
Sosial
1.
2.
1.
2.
3.
4.
Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternakPeningkatan kesehatan masyarakat VeterinerPengembangan budidaya perikananPencegahan & penanggulangan penyakit ikanOptimalisasi pengelolaan & pemasaran produksi perikananPemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Disperindag, Badan Penanaman Modal, Dinas Sosial & Naker, Badan Pemberdayaan Masyarakat.
Bappeda, Dispenda, Bag. Ekonomi, Kecamatan
(f) Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian
Lingkungan Hidup
Pelayanan Umum
Ekonomi
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Pertanian
1.
1.
1.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Peningkatan produksi pertanian
Dinas Pekerjaan UmumBadan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Dinas Pertanian, Badan Ketahanana Pangan Penyuluhan, Dishut, Dinas Peter Pan
Dispenda, Bag. Organisasi, Kecamatan
(g) Terpenuhinya sarana prasarana dan infrastruktur pertanian
Perumahan dan Fasilitas Umum
Ekonomi
Pekerjaan Umum
Kelautan dan Perikanan
1.
1.
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnyaOptimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Dinas Pekerjaan Umum
DinasPeternakan dan Perikanan
Bagian Ekonomi, Bagian Sosial, Disperindag, Badan Penanaman Modal
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 17
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(h) Meningkatnya
keanekaragaman produk pangan daerah
Ekonomi
Perlindungan Sosial
Pertanian
Sosial
1.
1.
Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan HoltikulturaDinas Kehutanan dan perkebunanBadan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan KehutananDinas Sosial dan Tenaga Kerja
Dinas Kesehatan, Disperindag, Diskop UMKM, Bag. Ekonomi, Dishut
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
Kebijakan 5:
Meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat
(a) Meningkatnya produktivitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM)
Ekonomi
Perlindungan Sosial
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sosial
1.
1.
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Sosial dan Tenaga Kerja
(b) Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha
Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Perdagangan
1.
2.
1.
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil MenengahPenciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusifPerlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Dis Kop UMKM
Dis Perindag
Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Perter Pan, Bag. Ekonomi
Bappeda, Dispenda, Disduk Casip, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 18
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(c) Meningkatnya
fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam menggerakan sektor ekonomi riil
Ekonomi Perindustrian 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Pertanian, Dinas Peter Pan, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Disduk Casip
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
(d) Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah
Ekonomi
Pelayanan Umum
Pertanian
Kelautan dan PerikananPerencanaan Pembangunan
1.
1.
1.
2.
1.
1.
Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Pengembangan data & informasi peternakan/perikanan
Peningkatan produksi hasil peternakanPeningkatan pemasaran hasil produksi peternakanOptimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikananPerencanaan Pembangunan Ekonomi
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan HoltikulturaBadan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan KehutananDinas Kehutanan dan perkebunanDinas Peternakan dan Perikanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Perhubungan, Dinas PU, Bag. Ekonomi, Bappeda.
Dispenda, Kecamatan
(e) Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah
Ekonomi Penanaman Modal 1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Bappeda, Bag. Ekonomi, Dinas Kesehatan
Bag. Organisasi, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 19
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungEkonomi
Pariwisata dan Budaya
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pariwisata
1.
1.
2.
3.
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pengembangan Destinasi PariwisataPengembangan Pemasaran PariwisataPengembangan Kemitraan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
(f) Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah
Ekonomi
Pelayanan Umum
Perindustrian
Perencanaan Pembangunan
1.
2.
3.
1.
Pengembangan Industri Kecil dan MenengahPengembangan sentra-sentra industri potensialPeningkatan kemampuan teknologi industryPerencanaan Pembangunan Ekonomi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda, Bag. Ekonomi, Dinas Kesehatan
Bag. Organisasi, Kecamatan
(g) Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMD dan Pengusaha Besar
Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Perindustrian
1.
2.
1.
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian dan Perdagangan
Bappeda, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Dinas Pertanian
Bag. Organisasi, Kecamatan
(h) Terbentuknya lembaga keuangan desa
Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.
1.
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Dinas Kop, UMKM
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pem Desa
Bag. Tapem (Setda), Bag. Hukum, Bag. Organisasi, Bagian Penyuluhan, Bag. Ekonomi
Kecamatan, Inspektorat
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 20
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungKebijakan 5:
Meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat
(a) Meningkatnya produktivitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM)
Ekonomi
Perlindungan Sosial
Koperasi dan Usaha Kecil MenengahSosial
1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiPemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
(b) Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha
Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Perdagangan
1.
2.
1.
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil MenengahPenciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusifPerlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Perter Pan, Bag. Ekonomi
Bappeda, Dispenda, Disduk Casip, Kecamatan
(c) Meningkatnya fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam menggerakansektor ekonomi riil
Ekonomi Perindustrian 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Pertanian, Dinas Peter Pan, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Disduk Casip
Bappeda, Dispenda, Kecamatan
(d) Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah
Ekonomi Pertanian 1.
2.
Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunanPengembangan data & informasi peternakan/perikanan
Dinas Pertanian, TPHBKP4H
Dinas Kehutanan dan perkebunan
Dinas Perhubungan, Dinas PU, Bag. Ekonomi, Bappeda.
Dispenda, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 21
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungEkonomi
Pelayanan Umum
Pertanian
Kelautan dan PerikananPerencanaan Pembangunan
1.
2.
3.
1.
Peningkatan produksi hasil peternakanPeningkatan pemasaran hasil produksi peternakanOptimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikananPerencanaan Pembangunan Ekonomi
Dinas Peternakan dan Perikanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(e) Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah
Ekonomi
Pariwisata dan Budaya
Penanaman Modal
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pariwisata
1.
1.
1.
2.
3.
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pengembangan Destinasi PariwisataPengembangan Pemasaran PariwisataPengembangan Kemitraan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanDinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Bappeda, Bag. Ekonomi, Dinas Kesehatan
Bag. Organisasi, Kecamatan
(f) Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah
Ekonomi
Pelayanan Umum
Perindustrian
Perencanaan Pembangunan
1.
2.
3.
1.
Pengembangan Industri Kecil dan MenengahPengembangan sentra-sentra industri potensialPeningkatan kemampuan teknologi industryPerencanaan Pembangunan Ekonomi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BAPPEDA
Bappeda, Bag. Ekonomi, Dinas Kesehatan
Bag. Organisasi, Kecamatan
(g) Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMD dan Pengusaha Besar
Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Bappeda, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Dinas Pertanian
Bag. Organisasi, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 22
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungEkonomi Perindustrian 1. Pengembangan Industri Kecil
dan MenengahDinas Perindustrian dan Perdagangan
(h) Terbentuknya lembaga keuangan desa
Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.
1.
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Bag. Tapem (Setda), Bag. Hukum, Bag. Organisasi, Bagian Penyuluhan, Bag. Ekonomi
Kecamatan, Inspektorat
4. “Mewujudkan tata kelolalingkungan dan manajemen bencana yang semakin baik”
Kebijakan 6:
Meningkatkan manajemen pengelolaan bencana melalui sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial
(a) Meningkatnya kesiapan dini (early warning system) dan mitigasi bencana
Ketertiban dan Ketentraman
Pelayanan Umum
Perlindungan Sosial
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri
PerencanaanPembangunan
Sosial
1.
1.
1.
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan MasyarakatBadan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Sosial dan Tenaga Kerja
Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinsos Naker, Dishub Kom Infor, Dishut.
Dispenda, Kecamatan
(b) Berkurangnya resiko kejadian bencana di wilayah Sumedang
Ekonomi
Pelayanan Umum
Kehutanan
Perencanaan Pembangunan/Statistik DaerahEnergi dan Sumber daya Mineral
1.
1.
1.
Perlindunganan konservasi sumber daya hutan
Pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan
Pengembangan data/informasi/statistik daerah
Dis Hut Bun
Dinas Pertambangan, Energi dan PertanahanBAPPPEDA
BKB, Distan, Dinsos Naker, Badan PenyuluhanSatuan Polisi Pamong Praja
Bappeda, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 23
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(c) Meningkatnya
penanganan kejadian bencana/wabah dan evakuasi secara cepat dan tepat
Ketertiban dan Ketentraman
Perlindungan Sosial
Perumahan dan Fasilitas Umum
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri
Sosial
Perumahan Rakyat
1.
1.
1.
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan MasyarakatDinas Sosial dan Tenaga KerjaDinas Pekerjaan Umum
Dinas Kesehatan, Dishub Kom Info, Dinas PU, Disduk, Badan Penyuluhan, Dinas Pertanian
Bappeda, Kecamatan
(d) Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan bencana sosial lainnya
Ketertiban dan Ketentraman
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri
1. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Dinas Kesehatan, Dishub Kom Info, Dinas PU, Dinsos Naker, Badan Penyuluhan
Bappeda, Kecamatan
Kebijakan 7:
Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah
(a) Meningkatnya pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Kawasan Lindung
Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Penataan Ruang
1.
2.
1.
2.
3.
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya AlamPengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Perencanaan Tata Ruang
Pemanfaatan ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang
Badan Lingkungan Hidup
Bappeda / Dinas Pekerjaan Umum
Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Budpar Pora, Bag. Ekonomi, Bag. HukumBLH, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Peternakan, perikanan, pariwisata, Perhubungan, Perindag,
Bappeda, Inspektorat, Kecamatan
Dinas kependudukan, Tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, Bagian Hukum, DPRD, Kec. Org. masyarakat, stakeholders lainnya
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 24
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(b) Meningkatnya
penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan
Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup 1.
2.
1.
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan HidupRehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya AlamPengendalian kebakaran hutan
Badan Lingkungan Hidup
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas PU, Sat Pol PP, Bag. Hukum, Badan Penyuluhan, Dinas Pertanian, Dishub Kom Info
Bappeda, Kecamatan, Inspektorat, Disperindag
(c) Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung
Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Badan Lingkungan Hidup
Disperindag, Bag. Hukum, Bag. Ekonomi, Badan Penyuluan, Badan Penanaman Modal
Bappeda, Kecamatan, Dinsos Naker, Badan PMD
Kebijakan 8:
Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah
(a) Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi
Perumahan dan Fasilitas Umum
Pekerjaan Umum 1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Dinas Pekerjaan Umum
Bappeda, Badan Penanaman Modal, Dinas Pertanian, Badan Penyuluhan
Kecamatan
(b) Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan
Perumahan dan Fasilitas Umum
Pelayanan Umum
Pekerjaan Umum
Perencanaan Pembangunan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Pembangunan Jalan dan JembatanRehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan JembatanInspeksi kondisi Jalan dan JembatanTanggap darurat Jalan dan JembatanPembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatanPembangunan infrastruktur perdesaaanPerencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Dinas Pekerjaan Umum
BAPPEDA
Bappeda, Badan Penanaman Modal, Dishub Kom Info
Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 25
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(c) Meningkatnya
cakupan layanan air bersih
Perumahan dan Fasilitas Umum
Pekerjaan Umum 1. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan airlimbah
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Kesehatan, Bag. Ekonomi, Bag. Sosial, PDAM
Kecamatan
(d) Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung Jatigede, dan bendung-bendung lapang
Pelayanan Umum
Perencanaan Pembangunan
1. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas PU, Badan Penanaman Modal
Badan LH, Dishut, Dinas Pertanian, Dinsos Naker, Badan PMD, Disperindag, Disbudpar, Kecamatan
(e) Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan limbah berbahaya di Daerah perkotaan dan kawasan industri
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasilitas UmumKesehatan
Lingkungan Hidup
Pekerjaan Umum
Kesehatan
1.
2.
1.
1.
Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanPeningkatan Pengendalian PolusiPengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbahPengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Badan Lingkungan Hidup
Dinas Pekerjaan UmumRumah Sakit Umum Daerah
Disperindag, Badan Penanaman Modal, Bag. Organisasi, Bagian Hukum
Bappeda, Dinas PU, Kecamatan
(f) Pemantapan Perencanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang
Perumahan dan Fasilitas Umum
Pekerjaan Umum 1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Dinas Pekerjaan Umum
Bappeda, Badan Penanaman Modal.
Bag. Tapem (Setda), Kecamatan
(g) Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
Perumahan dan Fasilitas Umum
Ekonomi
Pelayanan Umum
Pekerjaan Umum
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Perencanaan Pembangunan
1.
1.
1.
Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuhPengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil MenengahKerjasama Pembangunan
Dinas PU
DisKop UMKM
BAPPEDA
Bappeda, Bag. Ekonomi, Bag. Hukum, Badan Penanaman Modal
Dispenda, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 26
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang Pendukung(h) Meningkatnya
Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan
Ekonomi
Sosial
Pelayanan Umum
Perhubungan
Komunikasi dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.1.
2.
3.
4.
5.
1.
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas PerhubunganRehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJPeningkatan pelayanan angkutanPembangunan Sarana dan Prasarana PerhubunganPeningkatan dan pengamanan lalu lintasPeningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotorPencapaian zero accidentPengembangan komunikasi, informasi dan media massaPengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatikaProgram Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten TelematikaPengembangan Pelayanan Komunikasi dan InformasiProgram Kerjasama Komunikasi dan InformasiPerencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda, Dinas PU, Badan Penanaman Modal, Bag. Ekonomi, PDAM
Dishut, Dispenda, Kecamatan
(i) Meningkatnya sarana dan prasarana ke cipta karyaan
Perumahan dan Fasilitas Umum
Perumahan Rakyat 1.2.3.
Pengembangan PerumahanLingkungan Sehat PerumahanPemberdayaan komunitas Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum
Dinsos, Badan PMD, Bagian Sosial, Bagian Organisasi
Bappeda, Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 Hal 4 – 27
No. Misi Kebijakan Sasaran Fungsi Bidang ProgramSKPD
Utama Penunjang PendukungKebijakan 9:Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik perdesaan
(a) Meningkatnya cakupan Elektrifikasi Perdesaan
Ekonomi Energi dan Sumber daya Mineral
1. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan
Dinas PU Bappeda, Dispenda, Kecamatan
(b) Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
Ekonomi
Pelayanan Umum
Energi dan Sumber daya Mineral
Perencanaan Pembangunan
1.
1.
Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan
Dinas PU, Badan LH, Dinas Pertanian
Bappeda, Dinsos, Badan PMD, Kecamatan
(c) Meningkatnya Ketersediaan Air Baku untuk Pertanian dan Air Bersih untuk Rumah Tangga
Perumahan dan Fasilitas Umum
Pelayanan Umum
Pekerjaan Umum
Perencanaan Pembangunan
1.
2.
Penyediaan dan pengolahan air bakuPengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnyaPerencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Dinas Pekerjaan Umum
Dishut, Dinas Pertambangan Energi, Dinas Pertanian, Bag. Ekonomi, Badan LH, PDAM
Bappeda, Kecamatan
(d) Meningkatnya Pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Energi dan Sumber daya Mineral
Lingkungan Hidup
1.
1.
Pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
Dinas Pertambangan, Energi dan PertanahanBadan Lingkungan Hidup
5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah .....................................................5 - 2
5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah ............................................................5 - 8
5.3. Kebijakan Umum Anggaran ................................................................5 - 10
5.3.1 Kebijakan Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah ................................5 - 11
5.3.2 Kebijakan Arah Belanja Daerah ...............................................................5 - 13
5.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................................5 – 17
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII PENUTUP
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal iii – 1
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ................................................................2 - 1
2.2 Kelompok Ketinggian Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ................................................................2 - 3
2.3 Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 ................................................................2 - 5
2.4 Luas lahan Menurut Jenis Penggunaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 ................................................................2 - 6
2.5 Perkembangan Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2008 ................................................................2 - 8
2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................2 - 15
2.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................2 - 16
2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 ................................2 - 16
2.9 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ................................................................2 - 17
2.10 PMTB Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 ................................2 - 18
2.11 Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................................................2 - 19
2.12 Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 19
2.13 Sumber Penerimaan Daerah Lainnya yang SahKabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................2 - 20
2.14 Pencapaian IPM Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2007 dan Target Tahun 2008................................................................2 - 20
2.15 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 21
2.16 Luas Daerah, Jumlah Rumah Tangga, Kepadatan/ Km2
Rata-Rata Rumah Tangga dan Sex Ratio di Kabupaten Sumedang Tahun 2008................................................................2 - 22
2.17 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sumedang Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013................................................................2 - 23
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal iii – 2
2.18 Perkembangan Jumlah KK yang Mengikuti Transnigrasi Tahun 2004-2008................................................................2 - 24
2.19 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................2 - 25
2.20 Jumlah Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................2 - 26
2.21 Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 26
2.22 Kondisi PMKS di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 .............................................................................................
2 - 27
2.23 Jumlah Panti Berdasarkan Penanganan Kasus di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................2 - 28
2.24 Jumlah Yayasan Non Panti dan Anak Asuh di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................2 - 28
2.25 Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 29
2.26 Jumlah Karang Taruna dan OKP, Pengurus dan Anggota di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ................................ 2 - 30
2.27 Prestasi Bidang Olah Raga Tahun 2006-2008 ................................2 - 30
2.28 Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................................................2 - 33
2.29 Kondisi Kebudayaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 34
2.30 Perkembangan Jumlah Koperasi Menurut Aktivitas di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................2 - 35
2.31 Jumlah Usaha Perdagangan dan Rumah Makan Keliling di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ................................ 2 - 35
2.32 Jumlah Usaha Perdagangan dan Rumah Makan Non Keliling di Kabupaten Sumedang Tahun 2008................................2 - 36
2.33 Sarana Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 37
2.34 Sarana Pendidikan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 38
2.35 Sarana Peribadatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................2 - 39
2.36 Panjang Jalan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 .............................................................................................2 – 39
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal iii – 3
2.37 Jumlah Sarana Angkutan di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2008................................................................2 - 40
2.38 Realisasi Produksi Kegiatan PT. Pos Indonesia Cabang Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 ................................2 - 40
2.39 Perkembangan Irigasi yang Tertangani di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................2 - 41
2.40 Dampak Pembangunan Prasarana Irigasi Terhadap Perkembangan Areal yang Terairi di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................
2 - 42
2.41 Produksi Air Bersih dan Terjual di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................................................2 - 44
2.42 Persentase Keluarga yang Memiliki Sarana Pembuangan Air Limbah Domestik yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2004-2008................................................................
2 - 45
2.43 Banyaknya Daya Tersambung Menurut Sektor Pelanggan (kVA) di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................
2 - 46
2.44 Pelayanan Jaringan Listrik di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008................................................................2 - 46
2.45 Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Kabupaten Sumedang Tahun 2006-2008 ................................2 - 47
2.46 Jumlah PNS Struktural Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 ..........................................................2 - 48
2.47 Jumlah PNS Fungsional Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 ..........................................................2 - 49
2.48 Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Daerah di Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sumedang ................................ 2 - 50
2.49 Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ..........................................................2 - 51
Matrik Keterkaitan Misi, Kebijakan, Sasaran dengan Fungsi, Bidang dan Program Urusan Pemerintahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013................................
4 - 7
Matrik Indikator Sasaran Kinerja Pembangunan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013............................................................4 - 29
5.1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Sumedang 2004-2008............................5 - 3
5.2 Perkembangan PAD Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................5 - 4
5.3 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................5 - 4
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal iii – 4
5.4 Perkembangan Lain-Lain Penerimaan yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ..........................................................5 - 5
5.5 Tax Ratio di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008...............................5 - 6
5.6 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013................................................................
5 - 6
5.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................................................
5 - 7
5.8 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ................................................................
5 - 7
5.9 Pengelolaan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 .............................................................................................
5 - 8
5.10 Perkembangan Alokasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2008 ................................
5 - 9
5.11 Perkembangan Alokasi Belanja Langsung 2004-2008................................5 - 9
5.12 Proyeksi Pengelolaan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013................................................................
5 - 10
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal – i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
berkat rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013,
telah selesai kami susun.
Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-
2013 ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari: (1)
Penyiapan rancangan awal RPJM Daerah; (2) Penyelenggaraan
Musrenbang Jangka Menengah Daerah; (3) Penyusunan rancangan akhir
RPJM Daerah; dan (4) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.
Latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013
adalah untuk menjabarkan visi, misi dan kebijakan Kepala Daerah terpilih
yang ditawarkan pada saat kampanye dalam bentuk dokumen
perencanaan, yang akan menjadi pedoman bagi aparat pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima
tahun mendatang.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2013. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan
hidayah pada kita semua. Amiin.
Sumedang, Nopember 2008
BUPATI SUMEDANG,
DON MURDONO
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
berkat rahmat dan hidayah-Nya pula Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun
2009 - 2013, telah selesai kami susun.
Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun
2009 - 2013 ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari : (1)
Penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah; (2) Penyelenggaraan
Musrenbang Jangka Menengah Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir
RPJM Daerah; dan (4) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.
Latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009 - 2013
adalah untuk menjabarkan visi, ,misi dan kebijakan Kepala Daerah terpilih
yang ditawarkan pada saat kampanye dalam bentuk dokumen
perencanaan, yang akan menjadi pedoman bagi aparat pemerintah daerah
di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima
tahun mendatang
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya
kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 - 2013. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Sumedang
No. MISI
“Mewujudkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan YME”
Pendidikan Menengah
KEBIJAKAN SASARAN
4Kebijakan 1: Menciptakan sumberdaya manusia sumedang yang memiliki kompetensi, unggul, berdaya saing dan beretika
Kinerja PendidikanAngka Melek Huruf
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN
Angka tingkat pendidikan yang ditamatkan
Pendidikan Dasar
Angka RLS
INDIKATOR
Pelayanan dasar pendidikan
Matrik Indikator Sasaran Kinerja PembangunanRPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013
Jumlah Kunjungan rawat jalan ke Puskesmas, Pustu dan Poskesdes:
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM) yang memiliki sertifikat KesehatanPersentase sarana obat dan obat tradisional yang memiliki izin kesehatan
Sarana Air Bersih
Penanggulangan Penyakit DB Dengue:- Case Fatality Rate (CFR)
Rasio Pemuda Sadar Bahaya Narkoba
Rasio Tenaga Pembina Olahraga Masyarakat
Rasio Cabang Olahraga Modern dan Tradisional
Rata-rata anak per keluargaProsentase penduduk yang terlindungi jaminan pemeliharaan kesehatan berbasis asuransi
SPALKepemilikan Jamban Keluarga
Penanggulangan Penyakit TB :- CDR (Case Detection Rate )
Penanggulangan Penyakit Diare :- Penemuan penderita semua kelompok umur
Rumah Sehat
Penanggulangan Penyakit ISPA :- Penemuan penderita Pneumoni pada Balita
Penanganan penderita HIV PositifRasio Peserta KB
Tersedianya pedoman pembentukan Desa Model TOGA
Meningkatnya pelayanan kesehatan gratis
Tersedianya data untuk pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya data gizi buruk
Meningkatnya pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
11) Desa 70 2 2 2 2
12)Kecamatan 14 7 - - -
13) Desa/Kel 227 227 227 227 227
14) Orang - 270 270 270 270
15)Desa 32 6 6 6 6
16)Orang 32 30 30 30 30
17)Kecamatan 5 6 - - -
18)Desa - 1 - 1 -
19)Desa 1 1 1 1 1
c. 1)(a) Jumlah 19 19 19 19 19(b) Jumlah 2 2 2 2 2(c) Jumlah 4 3 3 3 3
2)
(a) Jumlah 5 5 5 5 5
(b)
* Tuna Susila Jumlah - 1 1 1 1* Gelandangan Pengemis Jumlah - 1 1 1 1* Orang gila Jumlah - 1 1 1 1* Retandasi Jumlah - 1 1 1 1* Karang Lansia Jumlah 2 3 3 4 5* Fakir Miskin Jumlah - 1 1 1 1* Anak Nakal Korban Narkoba Jumlah - 1 1 1 1* Bekas Narapidana Jumlah - 1 1 1 1
(c) Jumlah 2 2 2 2 2(d) Jumlah - 1 1 1 1(e) Jumlah 277 55 55 55 55(f) Jumlah 5 1 1 1 1
3) Jumlah 1 1 1 1 1
4)Jumlah 25 50 50 50 50
5)
(a) Jumlah 731 125 125 125 125(b) Jumlah 53 125 125 125 125
6) Persen 15 25 35 50 65
7) jumlah klub 130 170 210 250 290
Jumlah sekolah tuna (SLB A,B,C)
Tersedianya Pekerja Sosial Masyarakat
Terpenuhinya pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak balitaTersedianya jaminan kesehatan bagi keluarga miskinTersedianya jaminan kesehatan bagi aparat desa
Jumlah rumah singgah
Tersedianya tempat penanganan penyandang masalah sosial:
Tersedianya sarana/ prasarana perekonomian masyarakattersedianya tenaga terampil dalam mengelola pasar desaTerpenuhinya sarana/ prasarana pelayanan dasar masyarakat
Tersedianya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
Tersedianya Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat:
Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan pelayanan sosial Jumlah panti sosial anak cacat
Jumlah Karang taruna Jumlah Taman Penitipan Anak
Jumlah panti asuhanJumlah panti jompo
Tersedianya lembaga jaminan sosial (BKSP Askesos)
Taruna Siaga Bencana
Tersedianya lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan sosial non panti:
Panti Singgah
Jumlah Klub Olah Raga
Pelayanan Penyandang masalah Kesejahteraan sosial
Tersedianya panti sosial:
Tersedianya akses kegiatan/ pelayanan ke luar wilayah program TMMDTersedianya akses kegiatan/ pelayanan ke luar wilayah program BMSS
7) Persen 10.00 9.50 9.00 8.50 8.008) Orang - 100 100 100 1009) Orang - 100 100 100 10010) Orang 1 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 211) Orang 21 75 75 75 7512) Orang 42 50 50 50 50
Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun
berjiwa wira usaha untuk kebutuhan lokal, regional, nasional dan internasional
Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan dan bimbingan teknis manajemen usaha
Jumlah instruktur Vokasinal yang telah bersertifikasi
Kondusif dan berkeadilan dalam iklim usaha
Regulasi daerah tentang pengelolaan pembangunan secara swakelola
Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perijinan, lokasi usaha dan perlindungan usaha dari pungutan informal
Meningkatnya ketersediaan SDM, tenaga kerja yang memenuhi standard kompetensi dan wirausahawan
Jumlah tenaga kerja bersertifikasi:Lokal :21.250 orang.Regional : 22.435 orang.Nasional : 1.210 orang.Internasional :375 orang.
Penyediaan sistem insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi termasuk wirausaha baru berbasis teknologi terutama UKM berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri dan yang memanfaatkan sumber daya lokal
Pembentukan kawasan perkotaanDengan Pihak Ke - Tiga
Pedoman Pelimpahan sebagian kewenangan/ Urusan Wajib dari Bupati kepada Camat dan Lurah
Meningkatnya pendapatan dari usaha peternakan dan perikanan
Kebijakan 3: Memberikan insentif dan disinsentif yang berbasis kompetensi kinerja, peningkatan fungsi dan peran kelembagaan Pemerintahan Daerah di semua tingkatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
“Mewujudkan kualitas manejemen pemerintahan daerah yang semakin baik”
Rerata pendapatan masyarakat miskin lainnya
Pedoman Pelimpahan sebagian kewenangan/ Urusan Khusus dari Bupati kepada Camat
Kerjasama Daerah :
Antar Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota)
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Penetapan dan penegasan batas daerah kecamatanPembinaan batas daerah
Persentase penanganan pemindahan penduduk miskin asal wilayah genangan Jatigede
Rasio stakeholder yang memahami UU Nomor 3 Tahun 2005
Rerata pendapatan petani
Petani Penggarap
Petani Pemilik
Rerata pendapatan buruh
Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah Kecamatan dan Desa
Meningkatnya kewirausahaan PMKS produktif
Meningkatnya kesejahteraan sosial keluarga miskin
Meningkatnya kualitas Kelompok Petani Kecil (KPK)Gabungan Kelompok Petani Kecil (KPK)
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
8) Pedoman 5 SOP 1 1 1 1
9) Orang156 perangkat kec. Dan 35 perangkat kelurahan
52 52 52 52
10) Kali2 kali kegiatan di 26
Kecamtan1 - 1 -
11) Desa 86 7 5 4 89
12) Persen 87.00 80.00 80.00 83.00 85.00
13) Bakal calon 5 5 5 5 5
14) Orang - 150 120 125 200
15) Pedoman 21 Dokumen 3 2 2 2
16) Desa/tahun 272 272 272 272 272
17) SKPD 0 0 1 1 1
18)
(a) Orang/Kali 77 1,1684 kali pelantikan mutasi jabatan
4 kali pelantikan mutasi jabatan
4 kali pelantikan mutasi jabatan
(b) Orang 9,997 20 20 20 20(c) Orang - 14,000 - - -(d) Orang 120 120 120 120 120
Masih rendahnya keterwakilan posisi dan serta perempuan yaitu
legislatif 10%, Eksekutif 2% dan Yudikatif 1
orang
10 15 20 25
30) PaketBelum adanya suatu
kebijakan prioritas dari Pemda terhadap KHPP
2 - - -
Pembangunan jaringan sistem informasi kearsipan
Terselenggaranya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat secara khusus pada 5 kecamatan yaitu : Jatinangor Cimanggung, Tanjungsari, Sumedang Selatan, Sumedang Utara dengan fokus :
Penelusuran arsip yang mempunyai nilai sejarahAkuisisi arsip SKPDRevisi Perda tentang kearsipan
Terselenggaranya Pengkajian pada 5 Kec.
Terlaksananya pelimpahan khusus pada 5 Kec.
Terwujudnya arsip sebagai pusat informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Penataan Record Center SKPD
Pemeliharaan dan penyelamatan arsipPengadaan sarana kearsipan
Penyusunan jadwal Retensi arsip (JRA)
Meningkatnya jaringan kemitraan organisasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintahan sebesar 80%
Tersedianya standar operasional dan prosedur pelayanan sosial
Tersusun dan tersedianya buku statistik gender anak dan analisis
Meningkatnya keterwakilanposisi dan peran serta perempuan dilembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif secara proposional
Terumusnya dan tersusunnya kebijakan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Terbentuknya P2TP2A di kab. Sumedang sebanyak 5 unit
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
31) orang
Belum tersedianya jejaring pelayanan kasusu KDRT dan
Trafiking
75 75 100 100
32) Kecamatan
Belum optimalnya penanganan terhadap
masalah sosial perempuan dan sistem
perlindungan bagi perempuan
26 26 26 26
33) Paketmasih rendahnya kinerja
Pokja III TKPP Kab. Sumedang
- - - 1
34) Paket
Belum optimalnya pmembangun
pemahaman yang sama tentang masalah-
massalah dan kebijakan prioritas pembangunan
perempuan
2 2 2 2
35) Paket
Belum adanya standar operasional prosedur
penangan korban perdaganan orang
(trafiking)
2 4 4 4
36) PaketTidak tersedianya data
dan tidak adanya laporan dari masyarakat
- - 1 -
37) PaketBelum adanya data
terpilah dan propil anak di Kab. Sumedang
- 1 - -
38) Kegiatan - 1 2 1 139) Kegiatan - 1 1 1 1
40) Paket 1 1 1
b.1)
(a) Orang 3,533 3,633 3,733 3,833 3,933
(b) Orang 234 254 274 294 314
(c) Orang 2 3 4 5 6
Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan
Proposi Jumlah Aparatur Lulusan S1 terhadap seluruh aparatur
Proporsi Jumlah Aparatur Lulusan Pendidikan Formal (S1, S2, S3) terhadap seluruh aparatur
Meningkatnya profesionalisme aparatur diberbagai tingkatan pemerintahan
Tersusunnya data tampilan dan profil anak di Kab. Sumedang
Meningkatnya kinerja Pokja III TKPP terhadap penanganan tindak kekerasan
Tersedianya sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman tentang prosedur pemulangan dan rehabilitassi korban pedagangan orang kepada jejaring tk. Kec, Kab dan TKPP
Tersusunnya rencana pogram dan kegiatan perlindungan perempuan Tk. Kab. yang komprehensip
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelayanan SDM pendamping tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebar diseluruh kecamatan sebanyak 500 orang
tersusunnya sistem perlindungan dan penanganan masalah sosial permpuan di 26 kecamatan
Tersedianya data dan potensi pemetaan tentang eksploitasi seksual komersial terhadap anak
Proposi Jumlah Aparatur Lulusan S2 terhadap seluruh aparaturProposi Jumlah Aparatur Lulusan S3 terhadap seluruh aparatur
Tingkat kaji terap teknologi agribisnisJumlah kerjasama pengembangan agribisnis
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
2)
(a) Orang 1,195 690 250 150 100
(b) Orang 455 13 13 13 13
(c) Orang 144 12 12 12 12
(d) Orang 25 2 2 2 2
3)
(a) - Seluruh SKPD - - -
(b) Orang - 20 20 20 20
(c) Orang - 20 20 20 20
4) Perda - - 1 - -
5)
(a) Orang 222 200 200 200 200(b) Orang 1,195 690 222 200 200(c) Orang - 1,195 690 222 200(d) Orang 268 300 300 300 300(e) Paket - 1 1 1 1(f) Arsip 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
6) Paket - 1 - - -
7) Persen - 25.00 50.00 100.00 -
8) Persen - 50.00 100.00 - -
9) Persen 3.45 5.13 5.97 6.81 7.65
10) Persen 24.62 26.32 27.05 28.00 29.21
11) Persen
Rata-rata Kontribusi penerimaan daerah di
luar DAU dan DAK terhadap PDRB tahun 2003 -2007 sebesar 3,48% per tahun
3.74 4.00 4.26 4.52
12) Orang 25 5 5 5 5
13)
1 Orang 15 10 6 5 42 Orang 7 7 7 6 6
Proporsi lulusan diklat penjenjangan auditor dan diklat pengawasan substantif
Diklat AuditorDiklat Substantif
Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian yang efektif
Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis
Seleksi CPNSPeningkatan status CPNS menjadi PNS
Proposi Lulusan Pendidikan struktural pada setiap Esselon Jabatan
Analisa kebutuhan Diklat
Pegawai yang telah mengikuti Diklatpim Tk IIIPegawai yang telah mengikuti Diklatpim Tk II
Terwujudnya regulasi pengelolaan kepegawaian daerah 1 perda
Pensiun Pegawai
Tersusunnya Standar kompetensi Kerja Organisasi sebanyak 1 PaketTersusunnya Kompetensi Kerja Individu sebanyak 1 Paket
Pengembangan SIMPEG Daerah
Proporsi Lulusan Pendidikan Struktural pada setiap esselon Jabatan
Pegawai yang telah mengikuti Diklat PrajabatanPegawai yang telah mengikuti Diklatpim Tk IV
Pegawai yang telah mengikuti Diklat fungsional
Sumpah janji PNS
Penataan arsip pegawai
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahanPersentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
Meningkatnya kontribusi penerimaan daerah diluar DAU dan DAK terhadap PDRB sebesar 0,26% per tahun
Tersusunnya Kompetensi Kerja Jabatan sebanyak 1 Paket
Tersedianya aparatur pelayanan sosial profesional
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
c.1) Paket - - 1 - -
2) Persen - 20 20 20 20
3)
a Orang 40 40 40 40 40
b Orang - 15 15 15 15
4) Paket 26 5 5 5 6
d. 1) Dok/tahun 3 3 3 3 3
2) Dokumen - 1 2 2 2
3) Dokumen - 1 1 1 1
4) Persen - 20 40 60 80
5)
(a) Orang 700 200 200 200 200(b) SK 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500(c) Orang 90 80 80 80 80
(d) Orang - 800 1,400 1,400 1,400
6)(a) Berkas 40 40 35 30 25
7)
(a) Pegawai Seluruh Pegawai Seluruh Pegawai Seluruh Pegawai Seluruh Pegawai Seluruh Pegawai
(b) Kali 28 20 24 24 248) Dokumen 1 1 1 1 19) Kegiatan 2 - 1 1 110)
Meningkatnya produktifitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM)
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
Meningkatnya luas lahan efektif Balai BenihTersedianya bangunan kantor UPTD
Kebijakan 5: Meningkatkan produktifitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat
Jenis produk olahan
Jumlah UKM non BPR/ LKM UKM
Peningkatan Volume produk olahan perikanan (4% per tahun)
Analisa daerah rawan panganData Base potensi produk pangan
Meningkatnya Produksi Buah-buahan
Meningkatnya jumlah dan jenis produk olahan peternakan dan perikanan
Persentase koperasi aktif
Berkurangnya ketergantungan terhadap makanan pokok beras sebesar 10 %
Meningkatnya budidaya keanekaragaman komoditas pangan unggulan daerah sebanyak 5 komoditas (talas, jagung, ganyong, ubi jalar, ubi kayu)
Berkembangnya industri pengolahan pangan non-beras sebesar 5%
Meningkatnya Produksi Sayuran
Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha
Pengembangan desa mandiri panganPemberdayaan kader pangan desaPenganekaragaman konsumsi pangan lokal
Meningkatnya peran UMKM terhadap perekonomian daerah
Jumlah BPR/LKM
Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk melalui perijinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM
Tersedianya KUBE produk pangan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
7) Koperasi 401 420 440 460 480
8) Koperasi 12 15 18 21 24
9) Kali 20 26 32 38 44
10) Koperasi 25 30 35 40 45
11) Persen 6.19 6.50 7.50 8.50 9.50
12) Unit 277 5 5 5 6
13) Kecamatan
Belum terselenggaranya pembentukan kelompok keluarga sejahtera di 26
kecamatan
26 26 26 26
14) Unit
Masih rendahnya potensi perempuan dalam pengelolaan
usaha
10 10 10 10
15) Paket
Belum terinformasikannya hasil karya perempuan dalam
pembangunan pemberdayaan di kab.
Sumedang
- 2 - -
Terselenggaranya penyuluhan peran pembangunan pemberdayaan perempuan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Meningkatnya pemahaman pengelolaan usaha bagi perempuan
Meningkatnya informasi hasil karya perempuan dalam pemberdayaan perempuan di kab. Sumedang
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembagan keuangan mikro (LKM) dan Koperasi Simpan Pinjam(KSP/USP) antara lain melalui pemberian kapasitas status badan hukum, kemudahan dalam perijinan, insentif untuk pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder
Tersedianya lembaga sosial penunjang usaha ekonomi keluarga miskin
Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efesiensi usaha
Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi;
Partisipasi Keluarga miskin dalam pemberdayaan keluarga
Pemberiaan dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
16) KecamatanMasih rendahnya
kualitas kelompok UP2K dan desa binaan PWKSS
10 12 12 12
b.1)
(a) Kali 10 2 2 2 2(b) Kali 5 10 15 20 25(c) Kali - 1 1 1 1
2)
(a) kali 15 30 45 60 75(b) kali 5 10 15 20 25(c) kali 2 4 6 8 10
3) UMKM 100 130 160 190 220
4) UMKM 100 130 160 190 220
5) UMKM 130 170 210 250 290
6) Koperasi 10 18 26 34 42
7) Pasar 9 Pasar Pemda 1 2 2 2
8) kali jarang terlaksana 24 24 24 24
c.1) Buah 1 1 2 2 2
2) Buah 3 3 3 3 3
3) Transaksi 150 200 250 300 350
4) KUMKM 100 130 160 180 220
5) Koperasi 13 16 19 22 256) LKM 5 10 15 20 25
7) Koperasi 75 80 85 90 95
Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha
Terselenggaranya Sistem Perdagangan yang adil dan melindungi pasar
Internasional
Terselenggaranya promosi produk dan potensi ekonomi daerah di tingkat :
Regional Nasional
Terselenggaranya monev tk. Kecamatan terhadap kegiatan UP2K dan PWKSS
Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran UKM tentang HaKI, Label Halal, PIRT
Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya
Meningkatnya transaksi keuangan UMKM pada bank dan lembaga keuangan lainnya
Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM, termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya
Meningkatkan peran serta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultasi usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayannya
Terlaksananya pasar lelang komodiatas agro ditingkat :
LokalRegionalNasional
Pengembangan KUKM pola syariahPenguatan lembaga keuangan mikroPenyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah dan BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional dan institusional
Meningkatnya fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam menggerakan sektor ekonomi riil
Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM melalui intermediasi dengan lembaga keuangan dan sumber pembiayaan lainnya
Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasiSarana dan prasarana yang belum memadai
Tersedianya skema kredit yang mudah di akses oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah
“Mewujudkan tata kelola lingkungan dan manajemen bencana
Kebijakan 6: Meningkatkan Manajemen Bencana
Terbentuknya lembaga keuangan desa
Terlaksananya kemitraan strategis antara:
Peningkatan kapasitas produksi khas lokal
Meningkatnya managemen usaha
Sarana PengolahanRPH
Meningkatnya produktivitas sentra-sentra IKM yang sudah ada:
Terbentuknya sentra IKM unggulan baru
Tersedianya regulasi pola kemitraan strategis antara UMKM, BUMN dan Pengusaha Besar
Meningkatnya penggunaan teknologi
UMKM dengan Pengusaha Besar
UMKM dengan BUMNMeningkatnya kemitraan strategis antara:
UMKM dengan BUMN
UMKM dengan Pengusaha Besar
Terbangunnya Lembaga Keuangan Desa
Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah
Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMD dan Pengusaha Besar
Tersedianya regulasi lembaga keuangan desa
Meningkatnya modal
Tersedianya bahan baku (SDA)
Implementasi master plan pengembangan ODTW
Berkembangnya kemitraan usaha peternakan dan perikanan
Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan terutama didaerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan
Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM)
Meningkatnya kesiapan dini (early warning system ) dan
Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah
Tersedianya master plan pengembangan ODTW
Terfasilitasinya sarana prasarana Pemasaran produk UMKM
Tersedianya regulasi kesiapan dini (early warning system) dan mitigasi bencana 100%
Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produk si/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai
sebagaimana bab III, pasal 78, ayat (4) butir c UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang
1 - - -
manajemen bencana yang semakin baik”
Manajemen Bencana melalui sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial
Pengembangan program relokasi dari kawasan resiko tinggi bencana alam
Tesedianya Tim Koordinasi penaggulangan bencana
Meningkatnya fungsi dan peran satlak penanganan bencana
Tersedianya sistem peringatan dan miligasi bencana
kebanjiran kekeringan
Tersedianya sarana dan prasarana penanganan bencana di masyarakat
bencana lainnya
Terbentuknya pos penanganan bencana di masyarakat
Berkurangnya jumlah korban akibat bencana
Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi bencana
Tersedianya SDM terlatih untuk penanganan bencana 100%
Tersedianya relawan penanganan bencana di masyarakat
Tersedianya RTRW dan RDTR yang serasi dan berkelanjutan :
RTRW Kab Sumedang
Meningkatnya penanganan kejadian bencana/wabah dan evakuasi secara cepat dan tepat
kebakaran
Luas wilayah dan besarnya resiko bencana :
longsor
Pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen penataan ruangBerkurangnya pemanfaatan lahan rawan bencana untuk kawasan budidaya
Tertatanya kawasan rawan bencana
warning system ) dan mitigasi bencana
Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan bencana sosial lainnya
Kebijakan 7: Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah
Berkurangnya resiko kejadian bencana di wilayah Sumedang
Meningkatnya pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Kawasan Lindung
Tersedianya data dan informasi daerah rawan bencana 100%
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
(b) 6 Paket
Sampai dengan tahun 2008, kecamatan yang telah memiliki rencana tata ruang sebanyak 20 kecamatan atau 79,92% dengan 171 desa dan 7 kelurahan atau 64,26%
dari 277 desa dan kelurahan
- 1 1 2
6 Paket
Terdapat 6 kecamatan belum memiliki rencana
tata ruang yaitu Kecamatan Surian,
Tanjungmedar, Tanjungkerta, Ganeas,
Cisitu dan Cibugel
- 2 2 2
13 Paket
Terdapat 13 rencana tata ruang kecamatan
yang telah disusun harus direvisi
- 3 4 3
(c) 6 Paket
Perguruan tinggi jatinangor, zona industri jatinangor cimanggung, waduk jatigede,koridor tol cisumdawu, pusat
pemerintahan kabupaten dan daerah rawan bencana alam
- 2 2 2
(d) 5 Paket
Belum tesedianya zonning regulation (pengaturan blok peruntukan lahan)
terutama di kawasan cepat tumbuh yaitu kawasan perguruan
tinggi jatinangor,zona industri jatinangor
cimanggung, waduk jatigede, koridor tol
cisumdawu dan pusat pemerintahan
kabupaten
- 1 2 1
RDTR Kecamatan
RDTR kawasan strategis
Tesedianya zonning regulation (pengaturan blok peruntukan lahan) di kawasan cepat tumbuh
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
(e) 8 paket
Belum tesedianya 8 Raperda rencana tata ruang untuk RTRW
kabupaten, RUTR/RDTR Kecamatan Tanjungsari,
Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Buahdua dan Conggeang serta
kawasan waduk Jatigede
2 6 - -
(f) 5 paket
Baru tersedia 1 dokumen RTBL untuk
kawasan koridor jatinangor
- 1 1 2
2)
(a) Persen
Belum teridentifikasinya secara rinci dan
menyeluruh rasio penggunaan lahan di wilayah kabupaten
Sumedang
100 100 100 100
(b) Persen
Belum teridentifikasinya secara rinci dan
menyeluruh luas RTH wilayah kabupaten dan
kawasan perkotaan
100 100 100 100
(c) Ha 27,238 3.686 3.686 3.686 3.686
(d) 1 paket
peraturan perijinan pemanfaatan ruang
perlu dikaji dan ditinjau kembali
1 - - -
(g) Persen - - 100 100 100
3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Lestarinya kawasan lindung
Pemanfaatan Ruang
Peraturan standar pelayanan minimal perijinan pemanfaatan ruang
Rasio jenis penggunaan lahan wilayah kabupaten sumedang
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Tersedianya RTBL Kawasan Cepat Tumbuh dan Kawasan Strategis
Rasio ruang terbuka hijau wilayah kabupaten dan kawasan perkotan minimal 30%
Terwujudnya kerjasama antar daerah perbatasan dalam pemanfaatan ruang (Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, Indramayu, dan Subang)
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
(a) 5 Paket
Pemanfaatan rencana tata ruang yang
dilaksanakan oleh pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat belum secara
menyeluruh dilakukan monitoring dan evaluasi serta dikoordinasikan
dalam penyelesaiannya apabila ada ketidaks
esuaian antara rencana dengan realita
dilapangan
1 1 1 1
(b) 1 Paket
Belum tersedianya sistem informasi data spasial daerah yang
memadai
- 1 - 1
(c) 1 Paket
rencana tata ruang perlu disosialisaikan kepada masyarakat sekaligus pelatihan aparatur dan stakeholders lainnya yang terkait dengan
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 70%
Tersedianya Tempat Pengelolaan Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang tidak menggunakan sistem terbuka (open dumping)
Tanah 100%Udara 100%
Rasio tempat pemakaman umum per satuan pendudukMeningkatkan penanganan konservasi tanah dan ar (Dam Penahan Erosi, Gully Plug, Sumur Resapan Air Hujan)
Tersedianya regulasi kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung
Meningkatnya aksesibilitas daerah perbatasan
Rasio jaringan irigasi R BeratRasio jaringan irigasi R Sedang / Ringan
Terlaksananya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung
Tersedianya regulasi kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung (Perda Kawasan Lindung)
Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan (HR Kemitraan dan PHBM)
Terlaksananya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung (Penghijauan Lingkungan)
Proporsi jembatan dalam kondisi baik 80%Meningkatnya aksesibilitas daerah terisolir
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
Meningkatkan Peran dan Fungsi P3A Mitra Cai
Meningkatnya peran dan fungsi pengelola air bersih pedesaan
Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas litbang pemerintah daerah dan melalui kemitraan publik, swasta dan masyarakat
Rasio pengujian kendaraan bermotor
Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas
Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan usaha antar UMKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara UMKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha
Jaringan Komunikasi Mobile
Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang masuk daerah
Jumlah uji kir angkutan umum
Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha
Jumlah arus penumpang angkutan umumRasio ijin trayek
Radio Swasta
Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal:
Meningkatnya Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan, komunikasi dan informatika
Rasio keselamatan lalu lintas Pelayanan Jaringan Lalu Lintas
Jumah Terminal Bis dan Sub Terminal
Terlaksananya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
- Stasiun Radio 53 - 54 55 56- Stasiun TV - 1 2 3 4
- Orang 1,700 1,870 2,057 2,263 2,489
17)
- Kegiatan - - 1 - 1- Buah - - 2 10 16- Kegiatan 52 78 104 130 156
Terbangunnya kantor kecamatan baruTerehabilitasinya kantor UPTD
Pameran potensi daerah
Tertanganinya masalah kawasan perkotaan:
Kebijakan 9: Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik perdesaan serta ketersediaan air bagi pemenuhan kebutuhan pertanian dan masyarakat
Meningkatnya cakupan Elektrifikasi Perdesaan
Peningkatan infrastruktur listrik pedesaan
Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik
Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
Tersedianya regulasi Penciptaan dan Pemanfaatan Energi AlternatifTerlaksananya Penciptaan Energi Alternatif
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air
Terpeliharanya dan terbangunnya trotoar
Terehabilitasinya kantor kecamatan tersebar
Rasio bangunan ber IMBPersentase luas pemukiman yang tertata
Desiminasi Informasi langsung
Terpeliharanya drainase perkotaan
Rasio rumah layak huniPersentase rumah tinggal bersanitasi
Terfasilitasinya fasum dan fasos perumahan:
Meningkatnya Pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air
Tersedianya regulasi mengenai Pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air
Terpeliharanya sumber, debit dan kualitas mata air
Tersusunnya data base SMA/SMK/MA
Tersusunnya data base bangunan kesehatan
Berkembangnya pemanfaatan energi alternatif di masyarakatTersedianya master plan potensi dan rencana pembangunan Air Baku untuk Pertanian dan Air Bersih untuk masyarakat
Meningkatnya Ketersediaan Air Baku untuk Pertanian dan Air Bersih untuk masyarakat Terbangunnya ketersediaan air baku dan air bersih
Terehabilitasinya gedung kantor DPUK
Radio Komunitas
Pengembangan layanan informasi elektronik SKPD terintegrasi
TV lokal
Telecenter Kecamatan
Jumlah Pengunjung Web Site www.sumedang.go.id
Pelayanan Komunikasi dan Informasi
Meningkatnya sarana dan prasarana ke cipta karyaan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2009 2010 2011 20121 2 3 6 7 8 9 10 11
No. MISI KEBIJAKAN SASARAN
4
SATUAN EKSISTING 2008
5
TARGET PENCAPAIAN TAHUNANINDIKATOR
3) Unit 3 2 2 2 2Terpeliharanya kawasan perlindungan mata air
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
65.00120.0099,75
67.2399,9598.79
1 : 201 : 2401 : 480
1 : 251 : 401 : 40
1 : 11 : 11 : 1
75.0060.00
68.0050.00
50.0040.00
1 : 960
1 : 401 : 40
1 : 11 : 1
99.889.07
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
99.9999.999.9899.950.805.005.00
-
-
-
36
-
3035
1 : 100
1 : 34.5001 : 15.5001 : 545.8371 : 15.000
1 : 801 : 4.0001 : 4.500
1 : 3.500
1 : 2.000
1 : 40.000
69.0035.02285.0095.0080.0090.00< 1
70.0035.00
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
2.13
40.00
70.00
3.75
8.60
<1,00
79.9843.9675.0059.98
90.00
100.0070.50
22
75.00
100.00
-
-
-
78
3
100
2,000
268
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
2
-
227
-
2
10
-
1
1
1923
5
1111511121571
1
52
125125
80
330
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
322
35.005.0075.00
2,00 kali/thn1,85 kali/thn
100
99
99
80.00
80.00
6.8019.2012.008.0010.00
7577
75
5.0072113031
100
100
2
79
50
6
1,600
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
59 KT, 55 PSM, 15 Orsos, 30
TANAGA24 Tomas, 30 pengusaha
50
100
6 MPN, 1 TMP, 1 TMPD
6 PKRI, 15 Janda PKRI
16060
10
10
50
100
1001007015-
20.00
90.00
90.005
100
400
3
3,041,684,390
1,945,437,590
1 : 524.77
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
1,000
1,000
1,000
1 Perda
2
200
-
74
74
5,250337342105
74,761
4,000
560
75
50.00
800
3003007.501001001 : 27550
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
-
55
Peningkatan rerata
pendapatan 10%/Tahun
Peningkatan rerata pendpatan
10%/Tahun
1,650,0001,380,000
20.00
-
55
11,375
5521,181461951910325
600
30
20
7
5-
2
1
1
1
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2013121
52
1
73
90.00
5
200
2
272
1
4 kali pelantikan mutasi jabatan
20-
120
100.00100.00100.00
100.00100.00100.00
100.00100.00100.00
100.00100.00100.00
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
100
100
60
1
-
60--
3,0003
5
5
80
-
30
-
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
100
26
-
2
4
-
-
11
4,033
343
7
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
100
13
12
2
-
20
20
-
2002002003001
3,000
-
-
-
8.49%
30.42
4.78
5
46
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
-
20
40
15
5
3
2
1
100
2002,500
80
1,400
20
Seluruh Pegawai
2411
11---1
1
5
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2013125025481
656,350
2400277
1,354
18.5
70
70
10,5292,13413,7494,833
78
281
36800
-
1,300
43
12
DKP efektif
64.64
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
49.68
31.53
29.43
16.82
6.66
73.57
77.29
1.68
Penurunan gagal panen akibat
serangan hama penyakit sebesar
1% / thn dari luas panen
< 100.000
negatif
< 100negatif
< 1.000.000negatif
1
1.185
456
25
9
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
Pembatasan perijinan alih fungsi lahan pertanian
terutama sawah irigasi
25
33,370
72.57
100
66.01
Bantuan Benih Jagung 21 ton
66.09
Bantuan Benih Kedelai 995 Kg
6,320
4,300
3,120
3%
2
20
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
1
-
10
190
2
5
300
6
8
42
4
4
2
1
1
1,0001,000
10
5
5
21
233360
2
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
3
5.53
5,82355,14116,230183,500
1
2
1
73,164137,575
1.185
5511
1
502775
90.00%378.000 UKM
249 LKM
75.89
30
500
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
500
26
50
50
10.00
6
26
10
-
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
12
2301
903012
250
250
330
50
2
24
2
3
400
250
2830
100
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
-
--1
--1
--2
-2-
-4-
-
1
-11
-21
41
-
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
2013121-
6
2
25.00
8
100262626
26
10,000
8
8 kali Dalam Neger,i 1 Kali Luar Negeri
1
-25
25
-
125 UMKM
125 UMKM
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
6
125
180
100
100
100
185
100
958095959590
200
330
57
57
520
-
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
2
-
3
-
1
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
-
1
100
100
3.686
-
100
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
1
-
1
-
100
-
-
100
4475
431
1,250
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
20131210
151515
15.38
40
-
50
50
-
500
6
22.5140.536.9949.5850.42
70.05
80.05100100
65
100
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
20131211
-
Penyusunan master plan
persampahan wilayah 5
(Darmaraja, dsk)
Penyusunan juklak juknis pewadahan
sampah model 3R
1 : 6.880
71.94
10101020
20
-
10
1
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
5
1
5
5
3,895,1610.2112
72,186
4,288807024495
3691,532
322
500
200,0007,930
25028
10,000
7
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312575
2,738
226182
27
96.0376.16
100100100100
-10
26
----
-
-
100
500
-
1
25
-
1
-
350
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
201312
2
RPJMD Kabupaten Sumedang 2009 - 2013 Hal - 57
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANGNOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN SUMEDANGTAHUN 2009 – 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI SUMEDANG,
Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sumedang memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan selama 5 tahun kedepan yang dilakukan secara bertahap dalam rangka penjabaran Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang 2005-2025 Tahap II (2009-2013) dan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Terpilih periode 2008-2013 untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten SumedangTahun 2009 – 2013;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentukperaturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013.
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Repuklik Idonesia Nomor 4400)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 3
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
12.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
13.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 4
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826)
26.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
27.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
28.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama pemerintah dengan swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 151);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri E);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).
33.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10).
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 6
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANGdan
BUPATI SUMEDANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHTAHUN 2009 - 2013
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.2. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 7
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
21. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Pemangku kepentingan atau disebut dengan stakeholders adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaatatau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 8
BAB IIASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) RPJMD diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
(2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
Pasal 3
Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang adalah tersedianya dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sumedang sebagai:a. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih
berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan Provinsi.
b. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
c. Pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BAB IIIRUANG LINGKUP RPJMD
Pasal 4
RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan provinsi, memuat kebijakan, sasaran, indikator dan target pencapaian kinerja tahunan satuan kerja perangkatdaerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
BAB IVTAHAPAN PENYUSUNAN
Pasal 5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang 2009 – 2013 disusun dengan tahapan:
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 9
a. penyusunan rancangan awal;b. pelaksanaan Musrenbang;c. perumusan rancangan akhir; dand. penetapan rencana.
BAB VSISTEMATIKA RPJMD
Pasal 6
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan sistematika sebagai berikut :BAB I PENDAHULUANBAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAHBAB III VISI DAN MISIBAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAHBAB V KERANGKA PENDANAANBAB VI KAIDAH PELAKSANAANBAB VII PENUTUP
Pasal 7
Isi uraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini
Pasal 8
RPJMD menjadi pedoman kepala SKPD dalam menyusun rencana strategis SKPD yang bersifat indikatif.
Pasal 9
Kepala Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan kedalam rencana strategis SKPD oleh kepala SKPD.
Pasal 10
RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar:a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara oleh Kepala Daerah; danb. Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 10
BAB VIPENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 11
(1) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3) Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(4) Apabila terjadi kebijakan strategis dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap capaian target dan sasaran yang telah ditetapkan, dokumen RPJMD akan dievaluasi dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
BAB VIIKELEMBAGAAN
Pasal 12
(1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD lainnya dengan mempertimbangkan aspirasi berbagai stakeholders daerah.
(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJPD dan RPJMD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
(1) Dokumen Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya mengenai perencanaan pembangunan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan RPJMD masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.
(2) RKPD yang berdasarkan pada Renstra 2003-2008 setelah di tetapkannya peraturan daerah ini harus dilakukan perubahan dan penyesuaian.
Perda No.13 Tahun 2008 Tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 Hal - 11
BAB IXKETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan DaerahKabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Sumedang.