rks admin

BAGIAN I

SYARAT-SYARAT UMUM DAN ADMINISTRASI

BAB I

SYARAT-SYARAT UMUM

Peserta Lelang harus membaca dan mempelajari Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini dengan

seksama, untuk memahami benar-benar maksud dan isi dari dokumen tersebut secara

keseluruhan maupun setiap bagian. Gugatan tidak akan dipertimbangkan jika disebabkan

Peserta Lelang tidak membaca atau kurang memahami setiap isi dari dokumen ini.

Pasal 1

Ketentuan dan Istilah

1. Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak terdiri atas :

a. Surat Perintah Mulai Kerja

b. Surat Kontrak/Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan

c. Surat Jaminan Pelaksanaan/Bank Garansi

d. Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Jasa.

e. Pengumuman Pemenang Lelang.

f. Surat Penetapan Pemenang.

g. Surat Usulan Calon Pemenang.

h. Berita Acara Klarifikasi Dokumen Kualifikasi Calon Pemenang

i. Berita Acara Evaluasi dan Hasil Pelelangan.

j. Berita Acara Pembukaan Penawaran Administrasi dan Teknis serta Harga.

k. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/Addendum (jika ada).

l. Pengumuman Pelelangan Umum.

m. Rencana Kerja dan Syarat, selanjutnya disebut RKS beserta semua lampirannya.

n. Gambar dan atau Brosur.

2. Pemberi Tugas adalah : Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga

Ketahanan Nasional RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta vide Surat Keputusan

Gubernur Lemhannas RI Nomor : Skep/870/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009.

3. Panitia Pengadan adalah Tim yang diangkat/ditunjuk dengan Surat Perintah Gubernur

Lemhannas RI Nomor : Sprin/937/IV/2010 tanggal 16 April 2010, tentang Penunjukan

Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Mess Lemhannas RI Tahun 2010.

4. Peserta Lelang adalah Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi Non Kecil yang memenuhi

persyaratan kualifikasi sebagai berikut :

a. Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Gred 7 Bidang Sipil sub bidang Struktur,

Bidang Arsitektur Sub bidang Bangunan-Bangnan Non Perumahan Lainnya, Bidang

Makanikal sub bidang Perpipaan Air Dalam Bangunan dan Sub Bidang Pemanasan ,

Ventilasi Udara dan AC Dalam Bangunan, Bidang Elektrikal sub bidang Instalasi

Listrik Gedung dan Pabrik serta Memiliki Kompetensi yang dibuktikan dengan

Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan Bidang/Sub Bidang serta Bagian Sub

Bidang Pekerjaan yang akan dilaksanakan;

b. Secara hukum mempunyai kapasitas menanda tangani kontrak pengadaan;

c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang

dihentikan dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;

d. Dalam hal Penyedia Jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib

mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat presentase kemitraan

dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

e. Telah melunasi kewajiban pajak Tahun 2009 dibuktikan dengan Surat Keterangan

Fiskal serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 dan atau pasal 21/pasal 23 serta

PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli 2010).

f. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa baik di

lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sebagai sub Penyedia Jasa

baik di lingkungan pemerinah/swasta, kecuali Penyedia Jasa pelaksana pekerjaan

konstruksi (Pemborongan) yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

g. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu

instansi;

h. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan

dilaksanakan.

i. Memiliki/Memenuhi KD = 2NPt; KD = Kemapuan Dasar; NPt : Nilai Pengalaman

Tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan

dilaksanakan pada kurun waktu 7 tahun terakhir.

j. Dalam hal bermitra, yang diperhitungkan adalah Kemampuan Dasar (KD) dari

perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm).

k. Mempunyai Surat Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta Nasional untuk

mengikuti pengadaan ini minimal 10% dari Nilai Pagu.

l. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang

diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;

m. Termasuk dalam Penyedia Jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan, sebagaimana

dicantumkan di SBU.

n. Menyampaikan daftar perolehan paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

o. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan

uisaha yang dimiliki.

p. Memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket

(SKP).

q. Memiliki/bersedia menyediakan Workshop untuk mendukung Pelaksanaan Proyek

dalam radius maksimal 5 (lima) km dari lokasi Proyek/Lemhannas RI.

r. Bersedia dan sanggup mengikuti persyaratan sebagaimana diatur dan Rencana Kerja dan

Syarat-syarat (RKS).

5. Konsultan Perencana adalah :

Badan Hukum/Konsultan yang ditunjuk sebagai Perencana berkewajiban melakukan

pekerjaan perencanaan dan pengawasan berkala, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen Lemhannas RI.

6. Konsultan Pengawas adalah :

Badan Hukum/Konsultan yang ditunjuk sebagai Pengawas dalam pelaksanaan Pekerjaan

termasuk pengawasan berkala selama masa pemeliharaan, yang ditunjuk/ditetapkan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI.

7. Penyedia Jasa/Kontraktor /Pemborong adalah :

Badan Hukum atau perusahaan dengan kualifikasi non kecil yang memiliki Klasifikasi

Bidang Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bidang Sipil, Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal

dengan subbidang/Bagian Sub Bidang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan,

yang selanjutnya di sebut peserta.

8. Sub Kontraktor Spesialis adalah :

Pihak yang diberi tugas oleh Penyedia Jasa/Kontraktor /Pemborong untuk melaksanakan

sebagian dari pekerjaan, yang penunjukanya disetujui oleh Konsultan Pengawas atas

persetujuan Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen.

9. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah : Pedoman dasar dan persyaratan mengenai

segala pekerjaan yang akan di laksanakan dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen

surat perjanjian, selanjutnya ditulis dengan singkatan RKS.

10. Pekerjaan yang dimaksud dalam RKS ini adalah Pembangunan Mess Lemhannas RI.

Pasal 2

Instruksi Umum

1. Metoda pengadaan Jasa Pemborongan adalah : Pelelangan Umum Pascakualifikasi.

2. Sistem penyampaian dokumen penawaran adalah metoda dua sampul.

3. Sistem Kontrak adalah fixed lumpsum price.

4. Pemborong wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri.

5. Pemborong wajib membantu program pemerintah yaitu perluasan kesempatan bagi usaha

kecil, koperasi dan masyarakat setempat serta Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan

cara mengadakan kerjasama untuk dijadikan sub Kontraktor .

6. Penandatangan Dokumen Surat Penawaran dan Surat Perjanjian/Kontrak secara hukum

mempunyai kapasitas melakukan ikatan kontrak, artinya bahwa penandatangan Surat

Perjanjian/Kontrak dan Dokumen Surat Penawaran adalah Pimpinan Perusahaan yang

namanya tercantum dalam Akte Perusahaan.

7. Membuat Surat Pernyataan bahwa Pimpinan/Direktur Perusahaan Bukan berstatus

sebagai Pegawai Negeri;

8. Membuat Surat Pernyataan Tunduk Terhadap Seluruh Ketentuan Yang Ditetapkan

Dalam Dokumen Pengadaan.

9. Membuat Surat Pernyataan bahwa penandatangan Perusahaan yag dipimpin tidak

dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang

dihentikan.

10. Membuat Surat Pernyataan bahwa penandatangan Dokumen Surat Penawaran

Perusahaan tidak sedang menjalani hukuman pidana atau belum pernah dihukum

berdasarkan Putusan Pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional

perusahaan yang dimilikinya.

11. Membuat Surat Pernyataan kebenaran tentang Kualifikasi, Klasifikasi dan Sertifikasi

perusahaan yang dimilikinya.

12. Membuat Surat Pernyataan bahwa perusahaan yang dipimpin sanggup/mampu untuk

melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan Pembangunan Mess Lemhannas RI

baik dari segi administrasi, waktu yang ditetapkan maupun dari segi teknis dan biaya.

13. Membuat Surat Pernyataan bahwa secara sungguh-sungguh sanggup/bersedia mentaati

dan melaksanakan etika pengadaan barang/jasa serta tunduk pada ketentuan pengadaan

barang/jasa yang tertuang dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta segala

perubahannya.

14. Agar mencantumkan nomor rekening bank perusahaan baik dalam Surat Penawaran

maupun Surat Perjanjian, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Kepala KPKN Jakarta I

Nomor : SE-01/WA.09/PK.01/2001 tanggal 30 Januari 2001, perihal Penggunaan Nomor

Rekening Bank dalam Surat Permintaan Pembayaran.

15. Memiliki Surat Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta Nasional minimal

10% dari Pagu Anggaran.

Pasal 3

Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pembangunan Mess Lemhannas RI, meliputi :

I. Pekerjaan Persiapan.

II. Pekerjaan Bongkaran.

IV. Pekerjaan Arsitektur.

V. Pekerjaan M/E.

Pasal 4

Dokumen Pengadaan

1. Dokumen Pengadaan. Dokumen pengadaan terdiri dari :

a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Administrasi, Umum dan Teknis.

b. Gambar-gambar rencana pelaksanaan pekerjaan.

c. Daftar Uraian jenis dan volume pekerjaan (BQ).

d. Berita Acara Penjelasan berikut semua Addenda yang dikeluarkan oleh Panitia

Pengadaan.

2. Penjelasan Kelengkapan Dokumen :

a. Dokumen pengadaan tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dipatuhi oleh Peserta

Lelang.

b. Jika dijumpai perbedaan spesifikasi antara gambar dan RKS, maka yang berlaku adalah

spesifikasi yang memiliki mutu lebih tertinggi.

c. Jika ada perbedaan gambar atau ukuran, maka yang harus dituruti atau diikuti adalah

gambar dalam skala yang lebih besar.

Pasal 5

Dokumen Kontrak

1. Dokumen Kontrak terdiri dari :

a. Dokumen Pengadaan/Lelang berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Umum,

Administrasi dan Teknis beserta Lampirannya;

b. Acara Rapat Pemberian Penjelasan (Anwijzing);

c. Surat Penawaran Administrasi dan Teknis serta Penawaran Harga beserta lampiran-

lampirannya;

d. Berita Acara Pembukaan dan Penilaian Penawaran harga;

e. Berita Acara Klarifikasi Dokumen Kualifikasi Calon Pemenang;

f. Surat Penetapan pemenang lelang;

g. Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Umum;

h. Polis Asuransi;

i. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (Pemenang Lelang);

j. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak;

k. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

2. Urutan Prioritas Dokumen Kontrak

a. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan;

b. Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya;

c. Amandemen Kontrak;

d. Ketentuan Khusus Kontrak;

e. Ketentuan Umum Kontrak;

f. Spesifikasi Khusus;

g. Spesifikasi Umum;

h. Gambar-gambar Pelaksanaan;

i. Dokumen lainya (seperti : Jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan,

Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang/Pengadaan Jasa Pemborongan).

j. Semua ketentuan tersebut pada pasal 5 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-

pisah, dan sumua syarat-syarat yang tercantum dalam ketentuan ini adalah mengikat

kedua belah pihak.

3. Harga Satuan Pekerjaan dan Pekerjaan Tambah Kurang.

a. Harga satuan pekerjaan adalah harga selesainya suatu jenis pekerjaan, di dalamnya

sudah termasuk harga bahan, upah, peralatan, pengangkutan, resiko overhead, bea

materai, asuransi serta biaya-biaya umum lainnya. Kecuali PPN 10%, yang dimuat pada

Rekapitulasi akhir.

b. Harga Satuan Pekerjaan tersebut mengikat dan harus digunakan sebagai Dasar

Perhitungan Harga Penawaran Pekerjaan, termasuk menentukan harga pekerjaan

Tambah atau Kurang untuk pekerjaan sejenis/sama.

c. Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan harus memakai dasar perhitungan menurut

Analisa Harga Satuan Pekerjaan Standar Nasional Indonesia (SNI).

d. Di dalam penawaran ini tidak ada perhitungan kembali atas harga satuan maupun

terhadap fluktuatif harga bahan, upah serta peralatan.

4. Daftar Jenis dan Volume Pekerjaan (Bill of Quantity/BQ)

a. Daftar jenis dan volume pekerjaan (BQ) yang dilampirkan di dalam RKS hanyalah

sebagai panduan saja, peserta tetap harus menghitung volume dan butir pekerjaan

sesuai Gambar serta Risalah Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.

b. Bila terdapat ketidak sesuaian antara perhitungan peserta dengan rincian volume

pekerjaan (BQ) yang tercantum dalam RKS, maka kekurangan dan/atau volume agar

ditambahkan pada butir tambahan.

c. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pemenang, wajib melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan Surat Perjanjian/Kontrak, RKS, Gambar/Brosur serta Risalah Berita Acara

Penjelasan Pekerjaan dan Petunjuk dari Konsultan Pengawas.

5. Harga Kontrak, Pajak dan Bea Meterai.

a. Harga borongan bersifat fixed lumpsum price, dimana segala resiko menjadi tanggung

jawab Pemborong.

b. Harga Kontrak tersebut telah mencakup seluruh lingkup pekerjaan, yang tercantum di

dalam gambar-gambar, RKS, Daftar Volume Pekerjaan dan Berita Acara Penjelasan

Pekerjaan yang masing-masing saling melengkapi antara satu dengan yang lainya serta

menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

c. Bea Materai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak-pajak yang lain sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

BAB II

SYARAT-SYARAT PELELANGAN

Pasal 6

Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

1. Rapat Penjelasan akan dilaksanakan pada :

Hari :

Waktu :

Tempat :

Diharapkan semua Peserta Lelang yang sudah mendaftar dapat menghadirinya.

Sebelum mengajukan penawaran, Peserta Lelang dianjurkan mengikuti penjelasan

pekerjaan atas resiko dan biaya sendiri, untuk memperoleh segala keterangan mengenai

pekerjaan yang akan dilaksanakan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan

yang diperlukan untuk mengajukan penawaran.

Peserta diwajibkan pula memperhatikan secara khusus kewajaran kelengkapan RKS,

Peserta tidak boleh mengabaikan kemungkinan adanya kenyataan terhadap kekurangan

dalam RKS yang akan berpengaruh tidak baik pada hasil pekerjaan.

Peserta diberi kesempatan untuk mendapatkan penjelasan tentang pedoman-pedoman/

dasar-dasar pelaksanaan yang akan diberikan oleh Pemberi Tugas Cq. Panitia Pengadaan

maupun oleh Konsultan Perencana.

Dalam Rapat Penjelasan, Peserta Lelang diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal

yang kurang jelas terhadap isi Dokumen Pengadaan.

Panitia Pengadaan bersama Konsultan Perencana akan menjelaskan isi dokumen

pengadaan dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Peserta Lelang .

Peserta Lelang dapat mengusulkan perubahan pasal-pasal yang ada dalam Dokumen

Pengadaan, namun keputusan perubahannya ditetapkan oleh Panitia Pengadaan.

Hasil Rapat Penjelasan Dokumen Pengadaan akan dituangkan dalam Berita Acara

Penjelasan, termasuk jika ada perubahan dari isi pasal akan dibuat addendum Dokumen

Pengadaan, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil dari Peserta

Lelang .

Jika dipandang perlu Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan tambahan dengan

melaksanakan peninjauan lapangan/lokasi proyek.

Ketidak hadiran peserta dalam rapat penjelasan dan peninjauan lapangan/lokasi proyek

tidak menggugurkan keikutsertaan Peserta Lelang .

Hasil Rapat penjelasan pekerjaan berupa Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dapat diambil

oleh Peserta Lelang pada :

Hari, tanggal :

W a k t u :

T e m p a t :

Sekretariat Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Ketentuan Penawaran

1. Syarat-Syarat Surat Penawaran Harga.

a. Surat Penawaran Harga dibuat di atas kertas berkop surat perusahaan asli dan harus

diketik rapi tidak boleh ada tip ex, jelas dan terang.

b. Surat Penawaran harga asli dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang

dibubuhi tanggal, bulan, tahun, cap perusahaan dan dilintasi tandatangan Pimpinan/

Direktur Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pimpinan/Direktur Perusahaan.

c. Penulisan harga dengan angka dan bilangan dalam huruf harus sesuai.

d. Angka ratusan rupiah dalam penawaran dihilangkan.

e. Masa berlaku Surat Penawaran Harga sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari hari

kalender sejak pembukaan penawaran.

f. Surat penawaran harga dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan setiap lembarnya ditanda

tangan asli oleh Pimpinan/Direktur Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pimpinan/

Direktur Perusahaan, satu diantaranya bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan

dua tindasanya tanpa materai. Untuk tindasan dapat difotocopy sebelum diberi materai.

Surat Penawaan Harga ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI, Jl.

Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta Pusat.

2. Surat Penawaran terdiri dari :

a. Dokumen Administrasi dan Teknis (Sampul I):

Dokumen Administrasi :

1) Surat Penawaran dibuat di atas kertas berkop perusahaan asli bermaterai Rp.

6.000,- (enam ribu rupiah), ditanda-tangani Pimpinan/Direktur Perusahaan atau

Penerima Kuasa dari Pimpinan/Direktur Perusahaan, distempel perusahaan serta

diberi tanggal, bulan, tahun sesuai dengan tanggal Surat Pengantar Dokumen. Surat

Pengantar Dokumen Administasi dan Teknis ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta Pusat.

2) Foto kopi Surat Jaminan Penawaran dari Bank Umum sebesar 3% dari Harga

Perkiraan Sendiri (HPS), Nilai HPS akan disampaikan pada saat penjelasan

Dokumen Pengadaan. Asli Surat Jaminan disampaikan kepada Panitia pada saat

memasukkan dokumen Penawaran.

3) Asli Surat Referensi Kepemilikan Nomor Rekening Bank.

4) Foto kopi Rekening Koran Perusahaan 3 (tiga) bulan Terakhir.

5) Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas, Isian Penilaian Kualifikasi (lengkap

sesuai Formulir terlampir).

6) Neraca Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahun 2009 yang sudah diaudit oleh

Akuntan Publik.

7) Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Perusahaan atau

Penerima Kuasa dari Pimpinan/Direktur Perusahaan sebagaimana disebutkan pada

Bab I Pasal 2 Instruksi Umum ayat 7 s.d. 13, masing-masing dibuat di atas Kop

Surat Perusahaan Asli, bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), diberi tanggal,

bulan dan tahun sesuai dengan Surat Penawaran dan distempel perusahaan (contoh

terlampir).

8) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahan terakhir.

9) Fotocopi bukti Pelunasan Pajak Tahun 2009 dan Surat Keterangan Fiskal.

10) Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Bulanan PPh pasal 25 dan atau pasal 21/pasal

23 serta PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli 2010).

11) Foto kopi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Gred 7; yang memiliki bidang sub

bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan.

12) Foto kopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai bidang sub bidang pekerjaan yang

akan dilaksanakan;

13) Foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

14) Foto kopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

15) Foto kopi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);

16) Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

17) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus Perusahaan yang masih

berlaku;

18) Surat Perjanjian Kerja Sama/Kemitraan, apabila Kontraktor akan melakukan

kemitraan dalam pelaksanaan pekerjaan.

19) Surat Pernyataan Dukungan dari Subkon yang akan melaksanakan sebagian

pekerjaan yang disubkonkan.

20) Surat Kuasa dari Pimpinan/Direktur Perusahaan, jika Penandatangan surat

penawaran beserta lampirannya dikuasakan.

Catatan : Dokumen Administrasi yang ada masa berlakunya, harus masih berlaku.

Dokumen Teknis :

1) Metoda Pelaksanaan Pekerjaan yang berisi Tanggapan terhadap Rencana Kerja dan

Syarat-syarat Teknis, dirinci mengacu pada Dokumen Pengadaan, dibuat di atas

kertas berkop perusahaan serta diberi tanggal, bulan, tahun sesuai dengan Surat

Penawaran, ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Perusahaan atau Penerima

Kuasa dari Pimpinan/Direktur Perusahaan.

2) Struktur Organisasi Pelaksana Proyek lengkap dengan Personil Pelaksana yang

nantinya akan melaksanakan pekerjaan di lapangan, dibuat di atas kertas berkop

perusahaan asli dan ditandatangani Pimpinan/Direktur Perusahaan atau Penerima

Kuasa dari Pimpinan/Direktur Perusahaan, distempel perusahaan serta diberi

tanggal bulan, tahun sesuai dengan tanggal Surat Penawaran.

3) Daftar Tenaga Ahli beserta Asisten Tenaga Ahli yang akan dilibatkan dalam

pelaksanaan pekerjaan di lapangan (Proyek) lengkap dengan kualifikasi pendidikan

dan pengalamannya, ditandatangani Pimpinan/Direktur Perusahaan atau Penerima

Kuasa dari Pimpinan/Direktur Perusahaan, distempel perusahaan serta diberi

tanggal bulan, tahun sesuai dengan tanggal Surat Penawaran.

4) Surat Pernyataan dari masing-masing Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli dibuat

di atas kertas berkop perusahaan asli dan ditandatangani oleh tenaga ahli yang

bersangkutan di atas materai Rp. 6.000,- diketahui oleh Pimpinan/Direktur

Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pimpinan/Direktur Perusahaan, distempel

perusahaan serta diberi tanggal, bulan, tahun sesuai dengan tanggal Surat

Pengantar Penawaran, dilampiri dengan Curriculum Vitae (CV), foto copy Ijazah,

Sertifikat Keahlian (SKA) Sertifikat Ketrampilan (SKT) sesuai Bidang Keahlian

dan Uraian Tugas dalam Pelaksanaan Proyek.

5) Jadwal Tenaga Ahli maupun Tenaga Kerja yang akan melaksanakan pekerjaan

selama proyek berjalan, dibuat di atas kertas berkop perusahaan asli dan

ditandatangani Pimpinan/Direktur Perusahaan atau Penerima Kuasa dari

Pimpinan/Direktur Perusahaan, distempel perusahaan serta diberi, bulan, tahun

sesuai dengan tanggal Surat Penawaran.

6) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan berupa Barchart disertai S-Curve dibuat di atas

kertas berkop perusahaan asli dan ditandatangani Pimpinan Direktur Perusahaan

atau Penerima Kuasa dari Pimpinan/Direktur Perusahaan, diberi tanggal, bulan,

tahun sesuai dengan tanggal Surat Penawaran.

7) Network Planning dibuat di atas kertas berkop perusahaan asli dan ditandatangani

Pimpinan Direktur Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pimpinan/Direktur

Perusahaan, diberi tanggal, bulan, tahun sesuai dengan tanggal Surat Penawaran.

8) Jadwal Pengadaan/Penggunaan material, dibuat di atas kertas berkop perusahaan

asli dan ditandatangani Pimpinan/Direktur Perusahaan atau Penerima Kuasa dari

Pimpinan/Direktur Perusahaan, distempel perusahaan serta diberi tanggal, bulan,

tahun sesuai dengan tanggal Surat Penawaran.

9) Daftar peralatan yang dimiliki dan diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan di

lapangan, dibuat di atas kertas berkop perusahaan asli dan ditandatangani Direktur

Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pimpinan/Direktur Perusahaan, distempel

perusahaan serta diberi, bulan, tahun sesuai dengan tanggal Surat Penawaran.

10) Daftar material terpilih ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Perusahaan atau

Penerima Kuasa dari Pimpinan/Direktur Perusahaan, diberi tanggal, bulan, tahun

sesuai dengan tanggal Surat Penawaran, dilampiri dengan Brosur dan data teknis,

diberi tanda untuk bahan/material yang dipilih, diurutkan untuk bahan pekerjaan

Sipil/Struktur, pekerjaan Interior/Eksterior, pekerjaan Mekanikal/Elektrikal dan

alat bantu dan lain-lain.

11) Daftar Pekerjaan yang akan disub-kontrakkan kepada Pihak Ketiga (Kontraktor

Spesialis) ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Perusahaan atau Penerima Kuasa

dari Pimpinan/Direktur Perusahaan, diberi tanggal, bulan, tahun sesuai dengan

tanggal Surat Penawaran.

12) Surat Dukungan Permodalan dari Bank sebesar 10% dari Nilai Pagu.

13) Perhitungan Kemampuan Dasar, Sisa Kemampuan Keuangan, Sisa Kemampuan

Paket, ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Perusahaan atau Penerima Kuasa

dari Pimpinan/Direktur Perusahaan, diberi tanggal, bulan, tahun sesuai dengan

tanggal Surat Penawaran.

14) Foto kopi Pengalaman Perusahaan minimal 3 (tiga) Paket Pekerjaan Sejenis,

dilegalisir oleh Instansi Pemberi Tugas.

15) Denah Lokasi Bengkel Kerja/Workshop; ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur

Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pimpinan/Direktur Perusahaan, diberi

tanggal, bulan, tahun sesuai dengan tanggal Surat Penawaran.

16) Fotocopy Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001.

17) Fotocopy Sertifikat Manajemen K3 OHSAS 18001.

18) Fotocopy Sertifikat Audit Sistem Manajemen K3 dari Instansi yang berwenang.

19) Fotocopy Sertifikat Manajemen Lingkungan ISO 14001.

b. Dokumen Biaya (Sampul II).

1) Surat Penawaran Harga (SPH) bermeterai Rp. 6.000,- dibuat di atas kertas berkop

perusahaan asli ditandatangani Pimpinan/Direktur Perusahaan, distempel

Perusahaan serta diberi tanggal, bulan/tahun sesuai dengan tanggal SPH,

ditunjukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI.

2) Rekapitulasi Anggaran Biaya (RAB); dibuat di atas kertas berkop perusahaan asli

ditandatangani Pimpinan/Direktur Perusahaan, distempel Perusahaan serta diberi

tanggal, bulan, tahun sesuai dengan tanggal SPH (Harga Dasar Rekapitulasi

ditambah PPN 10%)

3) Rincian Anggaran Biaya (RAB); dibuat di atas kertas berkop perusahaan asli untuk

halaman pertama dan untuk halaman selanjutnya dengan kertas polos cukup diberi

paraf Pimpinan/Direktur Perusahaan dan stempel perusahaan pada pojok kanan

bawah.

4) Analisa Harga Satuan Biaya dan Upah per jenis pekerjaan dominan - termasuk

analisa penggunaan alat bantu; dibuat di atas kertas berkop perusahaan asli untuk

halaman pertama dan untuk halaman selanjutnya dengan kertas polos cukup diberi

paraf Pimpinan/Direktur Perusahaan dan stempel perusahaan pada pojok kanan

bawah.

5) Daftar Harga Satuan Bahan.

6) Daftar Harga Satuan Upah dan Biaya Peralatan Harian.

7) CD Rekaman Rekapitulasi Biaya, Rincian Anggaran Biaya dan Analisa Harga

Satuan Biaya dan Upah (dimasukan dalam sampul biaya).

3. Harga Penawaran.

Harga penawaran yang diajukan harus sudah termasuk semua biaya yang

diperlukan, pajak-pajak dalam hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan sesuai

dengan ruang lingkup pekerjaan yang dituangkan dalam RKS ini.

Pasal 8

Syarat-Syarat Penawaran

1. Peserta Lelang harus memasukan dokumen penawaran yang terdiri dari Dokumen

Administarsi dan Teknis (sampul I) serta Dokumen Penawaran Harga (Sampul II),

masing-masing dokumen penawaran tersebut dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) Asli

dan 2 (dua) Tindasan, dengan ketentuan :

a. Pada Sampul I yang berisi 3 (tiga) set Dokumen Administrasi dan Teknis, di bagian luar

ditulis “DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS”, jenis pekerjaan dan nama serta

alamat Penyedia Jasa; untuk keperluan pengembalian dokumen penawaran tanpa

dibuka - dalam hal penawaran dinyatakan terlambat

b. Pada Sampul II, yang berisi Dokumen Penawaran Harga, ditulis “DATA

PENAWARAN HARGA”, pekerjaan dan nama serta alamat Penyedia Jasa; untuk

keperluan pengembilan dokumen penawaran tanpa dibuka - dalam hal penawaran

dinyatakan terlambat

c. Sampul I dan Sampul II yang sudah direkat dengan lem, dimasukkan dalam satu sampul

luar atau sampul penutup.

1. Pada sampul luar/penutup ditulis :

a. Pada sebelah depan bagian tengah ditulis :

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10

Jakarta Pusat.

b. Pada sudut kiri atas, ditulis :

Jenis pekerjaan “Pembangunan Mess Lemhannas RI”, tempat, hari, tanggal,bulan,

tahun, jam pemasukan.

c. Selanjutnya sampul ini direkatkan dengan lem kemudian disebelah belakang dilak

pada 5 (lima) tempat.

1) Satu di tengah-tengah.

2) Empat di pojok sampul.

3) Contoh :

d. Jika disampaikan secara langsung, maka dokumen penawaran harus dimasukkan oleh

peserta yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh Panitia

Pengadaan.

e. Jika dokumen penawaran disampaikan melalui pos, Panitia Pengadaan mencatat

tanggal dan waktu penerimaanya serta memaksukkannya ke tempat yang telah

ditentukan.

f. Jika dokumen penawaran diterima setelah melampaui batas akhir penyampaian

dokumen penawaran, maka dokumen penawaran tersebut tidak diikutsertakan pada

proses selanjutnya.

3. Penarikan, pengubahan, penggantian dan Penambahan Dokumen Penawaran.

a. Dokumen penawaran yang telah dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan

dokumen penawaran tidak dapat diambil oleh peserta seleksi.

b. Apabila peserta seleksi akan menarik/mengubah/menggati/menambah dokumen

penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran, harus dilakukan

sebelum waktu penutupan penyampaian dokumen penawaran.

c. Dokumen penarikan/pengubahan/penggantian/penambahan dimasukkan ke dalam

sampul tertutup dan diberi tanda sesuai butir 1.a. dan 1.b. dan ditambah dengan tanda

“PENARIKAN”/PENGUBAHAN’/PENGGANTIAN’/PENAMBAHAN”.

d. Dokumen butir 3.c. dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen

penawaran.

e. Tidak ada dokumen susulan yang dapat diterima oleh Panitia Pengadaan setelah batas

waktu penyampaian dokumen penawaran berakhir/ditutup.

Bagian belakang sampul

Bagian depan sampul

Pasal 9

Surat Penawaran Tidak Sah

Surat penawaran tidak sah jika :

1. Terlambat dimasukkan dari waktu yang telah ditetapkan.

2. Pada saat pembukaan, salah satu persyaratan Administrasi tidak terpenuhi atau tidak

memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Dokumen

Pengadaan.

3. Surat Penawaran tidak ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Perusahaan atau Penerima

Kuasa dari Pimpinan/Direktur Perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam Akte

Pendirian atau Perubahannya atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor

Pusat atau Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili asosiasi sampai

berakhirnya waktu pembukaan Dokumen Penawaran Harga, sedangkan apabila Surat

Penawaran belum dibubuhi meterai, tanggal di atas meterai, tandatangan, stempel

perusahaan dapat diusulkan pada saat/sebelum pembukaan.

4. Masa berlaku Surat Penawaran Harga kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak

pembukaan penawaran.

5. Terdapat perbedaan antara jumlah pada rekapitulasi akhir dengan harga penawaran yang

tercantum dalam Surat Penawaran.

6. Jaminan Penawaran tidak mencantumkan masa berlakunya atau kurun waktu kurang dari

yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

7. Besar Jaminan Penawaran kurang dari nilai nominal yang dipersyaratkan dalam Dokumen

Pengadaan.

Pasal 10

Jaminan Penawaran

1. Para Peserta Lelang yang mengajukan penawaran wajib memberikan jaminan penawaran

berupa surat jaminan dari Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai

Program Asuransi Kerugian (Surety Bond) dan harus direasuransikan sesuai dengan

ketentuan Menteri Keuangan.

2. Nilai jaminan penawaran sebesar 3% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan masa

berlaku sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak pembukaan

Dokumen Penawaran.

3. Jaminan Penawaran ditujukan kepada :

“Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10,

Jakarta Pusat.

Jaminan penawaran asli diserahkan kepada Panitia saat memasukkan dokumen penawaran.

Bagi Peserta Lelang yang dinyatakan gugur sehingga penawaran batal, jaminan penawaran

dapat segera dikembalikan setelah rapat pembukaan dokumen penawaran selesai.

Bagi Peserta Lelang yang dinyatakan sebagai pemenang, jaminan penawaran akan

dikembalikan setelah menyerahkan surat jaminan pelaksanaan pekerjaan sebelum

ditandatanganinya kontrak.

7. Jaminan Penawaran akan dicairkan untuk disetor ke Kas Negara apabila Peserta Lelang

mangundurkan diri kesertaannya pada pelengan ini setelah memasukkan surat penawaran.

Pasal 11

Jaminan Pelaksanaan

1. Bentuk surat jaminan pelaksanaan terdiri dari nama dan alamat pemberi tugas, rekanan

yang ditunjuk, dan pihak penjamin, nama paket kontrak, jumlah jaminan pelaksanaan

dalam angka dan huruf, kewajiban pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan

pelaksanaan dengan segera kepada Pemberi Tugas sesuai dengan ketentuan dalam

jaminan pelaksanaan, masa berlaku surat jaminan pelaksanaan, mengacu kepada Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) khususnya Pasal 1831 dan 1832, dan

ditandatangani oleh Penjamin.

2. Pemenang lelang yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sebelum menandatangani

Surat Perjanjian/Kontrak Pemborongan Pekerjaan harus menyerahkan jaminan

pelaksanaan tersebut berupa surat jaminan yang dikeluarkan Bank Pemerintah/Umum

minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak yang dibulatkan keatas menjadi

ribuan rupiah.

3. Jaminan pelaksanaan harus diserahkan sebelum penandatanganan surat perjanjian /kontrak.

Jaminan pelaksanaan harus mempunyai masa berlaku minimal sejak tanggal

penandatanganan kontrak sampai dengan Serah Terima Tahap II (Pemeliharaan)

ditambah minimal 14 hari kalender dan atau dapat diperpanjang apabila diperlukan.

4. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara dengan memperhitungkan prestasi yang telah

dihasilkan oleh Pemborong apabila :

a. Pemborong tidak melaksanakan pekerjaan pada waktu yang telah ditetapkan.

b. Pemborong mengundurkan diri setelah menandatangani Kontrak.

Pasal 12

Tata Cara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran

1. Tata cara pelelangan dan pembukaan penawaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya.

2. Dokumen Penawaran dimasukkan selambat-lambatnya pada :

Surat Penawaran yang terlambat dimasukkan, sesuai dengan hari dan tanggal serta jam

yang telah ditentukan di atas akan ditolak dan peserta dianggap mengundurkan diri.

Keputusan akan sah atau tidaknya suatu penawaran berada sepenuhnya di tangan Panitia

Pengadaan.

Pembukaan Dokumen Penawaran (Sampul I) akan diselenggarakan pada :

Pembukaan Dokumen Penawaran (Sampul II) akan diselenggarakan pada :

7. Pembukaan Dokumen penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan disaksikan oleh

peserta yang hadir.

8. Untuk pelelangan ini tidak diadakan surat-menyurat, kecuali pemberitahuan pemenang

lelang atau hal-hal mengenai perubahan/pembatalan pelelangan (bila terjadi).

9. Berita Acara Pembukaan Dokumen Surat Penawaran ditandatangani oleh Panitia yang

hadir dan dua orang wakil dari Peserta Lelang yang ditunjuk oleh Panitia dengan

persetujuan Peserta Lelang.

10. Penarikan Diri.

a. Penarikan diri sebagai peserta hanya dapat dilakukan sebelum pemasukan surat

penawaran atau selambat-lambatnya sebelum pembukaan Surat Penawaran.

b. Setelah surat-surat penawaran masuk dan dibuka kepada siapapun yang berhasil

ditunjuk sebagai pemenang wajib melaksanakan pekerjaan pembangunan ini.

Penarikan diri setelah ada keputusan sebagai pemenang mengakibatkan peserta yang

bersangkutan diwajibkan membayar uang sebesar selisih harga antara harga

penawarannya dengan harga penawaran di atasnya yang ditunjuk sebagai pemenang.

c. Pengunduran diri setelah diajukannya penawaran atau penolakan untuk melaksanakan

pekerjaan setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang akan mengakibatkan jaminan

penawaran/pelaksanaan menjadi milik negara.

Pasal 13

Penilaian Penawaran

1. Dasar Penilaian.

a. Keppres No. 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah beberapa kali diadakan perubahan terakhir dengan Perpres Nomor 95

Tahun 2007.

b. Peraturan Menteri PU Nomor : 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007, tentang Standar

dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

c. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Administrasi, Umum dan Syarat-Syarat Teknis.

2. Kriteria Penilaian. Kriteria Penilaian penawaran adalah sbb. :

a. Memenuhi persyaratan Umum, Administrasi dan Teknis yang tercantum dalam RKS.

b. Harga penawaran tidak melampaui dana yang tersedia.

c. Menguntungkan bagi negara.

d. Harga penawaran wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

f. Mengutamakan produksi dalam negeri.

3. Metode Evaluasi.

Metode Evaluasi yang dipergunakan dalam Pengadaan Jasa Pemborongan pada

Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Mess Lemhannas ini adalah dengan Sistem Nilai.

Artinya Evaluasi/Penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada

setiap unsur teknis yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam

Dokumen Pengadaan, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran

Peserta Lelang dengan Peserta Lelang lainnya.

4. Pembobotan/Skor Penilaian.

a. Pemberian bobot nilai teknis dan Harga ditetapkan oleh Panitia Pengadaan, disesuaikan

dengan tingkat kesulitan teknis dan kompleksitas pekerjaan yang akan dilaksanakan (Nilai

Teknis antara 75 – 90% dan Nilai Harga antara 10 – 25%).

b. Dalam pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Jasa Pemborongan untuk Pembangunan Mess

Lemhannas RI ini, bobot Nilai Teknis dan Harga ditetapkan 80% : 20%.

5. Penilaian/Evaluasi.

a. Administrasi

1) Penelitian administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan

Administrasi yang diminta dalam Dokumen Pengadaan. Untuk sistem pasca-kualifikasi

apabila data yang diminta sesuai dengan Dokumen Lelang tidak lengkap dinyatakan gugur.

2) Kemampuan Dasar (KD) :

. Peserta Lelang dinyatakan memenuhi KD, jika KD minimal sama dengan nilai paket.

Apabila KD kurang dari nilai paket yang akan dilelangkan dinyatakan gugur.

. Rumus KD = 2 x NPt (Nilai Pengalaman pekerjaan sejenis tertinggi).

NPt diambil dari data pengalaman perusahaan pada subbidang pekerjaan yang

sesuai dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

3) Yang telah gugur pada penelitian administrasi tidak dilanjutkan pada penilaian selanjutnya.

b. Penilaian Teknis. Penilaian Teknis dalam pelelangan ini meliputi Penilaian

Keuangan dan Penilaian Teknis.

1) Penilaian Keuangan, Nilai 10.

Penilaian Keuangan terdiri atas penilaian Dukungan Permodalan dari Bank (DB)

dan Penilaian Sisa Kemampuan Keuangan (SKK), masing-masing diberi nilai 5.

a) Dukungan Bank (DB). Nilai 5.

(1) Jumlah besaran rupiah adalah + 10% dari nilai paket yang dilelangkan.

(2) Penilaian :

Jika DB > 10% dari nilai paket yang akan dilelangkan diberi nilai 10, jika

DB < 10% dari nilai paket yang akan dilelangkan diberi nilai 0.

b) Sisa Kemampuan Keuangan (SKK), Nilai 5.

SKK dihitung dengan rumus :

SKK = KK – (NK-Prestasi)

KK = Fp x MK

MK = Fl x KB

KB = (a+b+c) – (d+e), diambil dari neraca.

Dimana :

KK : Kemampuan Keuangan

Fp : Faktor Perputaran Modal

Fp : 6 untuk Penyedia Jasa usaha kecil.

Fp : 8 untuk Penyedia Jasa bukan usaha kecil.

MK : Modal Kerja (minimum 10%)

KB : Kekayaaan Bersih.

a : Aktiva Lancar

b : Aktiva Tetap

c : Aktiva Lainnya

d : Utang Jangka Pendek

e : Utang Jangka Panjang

Fl : Faktor Likuiditas

Fl : 0,3 untuk Penyedia Jasa usaha kecil

Fl : 0,8 untuk Penyedia Jasa bukan usaha kecil

NK : Nilai Kontrak dalam pelaksanaan

Prestasi : Nilai Pekerjaan yang sudah dilaksanakan

NP : Nilai Paket yang akan dilelangkan

Penilaian :

Bila Nilai Paket (NP) sebesar X, maka;

Jika SKK > X diberi nilai 5, Jika 0,5 X < SKK < 0,9 diberi nilai 2,5, SKK <

0,5 X diberi nilai 0.

2) Penilaian Kemampuan Teknis, Nilai 90.

Penilaian/Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan

administrasi, meliputi Pengalaman Perusahaan; Metoda Pelaksanaan; Kemampuan Teknis;

Syarat Teknis lainnya.

a) Pengalaman Perusahaan, Nilai 10.

Penilaian pengalaman perusahaan terdiri atas penilaian bidang pekerjaan,

besarnya nilai kontrak, dan status Penyedia Jasa.

(1) Bidang Pekerjaan. Nilai maksimal 5. Data diambil dari Formulir Isian Kualifikasi

(a) Berpengalaman yang bidang dan sub bidangnya sama dengan pekerjaan yang akan

dilelangkan min 3 kali mendapat bobot nilai 100%

(b) Berpengalaman di bidang sama dan sub bedang berbeda, tetapi sejenis atau berkaitan min 3

kali sebagaimana yang akan dilelangkan medapat nilai bobot 50%

(c) Pengalaman berbeda dengan pekerjaan yang akan dilelangkan tidak mendapat nilai.

(2) Penilaian besarnya nilai kontrak. Nilai maksimum 2,5. Data di ambil dari Formulir Isian

Kualifikasi. Bila pekerjaan yang akan dilelangkan nilainya sebesar X, maka untuk :

(a) Nilai Kontrak > X, mendapat bobot nilai 100%.

(b) 0.5 X < Nilai Kontrak < X, mendapat bobot nilai 50%.

(c) Nilai Kontrak < 0.5 X tidak dinilai.

(3) Status Penyedia Jasa. Nilai maksimum 2,5. Data di ambil dari Formulir Isian Kualifikasi.

(a) Sebagai Penyedia Jasa utama/lead firm joint operasition (JO) mendapat bobot nilai 100%

(b) Sebagai sub Penyedia Jasa/anggota joint operation (JO) mendapat bobot nilai 30%.

b) Penilaian Metode Pelaksanaan, bobot nilai 50.

(1) Metode kerja Pelaksanaan pekerjaan meliputi; Analisa pekerjaan, kesesuaian urutan,

ketepatan menyusun pekerjaan dan penggunaan material serta tenaga kerja, struktur

organisasi pelaksanaan (Nilai 20).

(2) Kesesuaian Spesifikasi Teknis, meliputi spesifikasi teknis yang meliputi bahan/material untuk

pekerjaan Struktur, Interior/Eksterior dan M/E termasuk brosur bahan dan alat yang akan

digunakan (Nilai 10).

(3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan, meliputi Time Schedule, S-Curve, Network Planning

termasuk progres pekerjaan harian, mingguan, bulanan, Laporan Akhir, dan Shop Drawing

(Nilai 20).

c) Penilaian Kemampuan Teknis, Nilai 25.

Penilaian dilakukan atas 3 unsur, yaitu Personil, Peralatan dan Manajemen

Mutu.

(1) Penilaian Personil. Nilai 15.

Untuk Kegiatan Pembangunan Mess Lemhannas RI ini, Personil/Tenaga

Inti Minimal yang diperlukan adalah :

(a) Project Manager, satu orang berpendidikan minimal Sarjana (S1)

Teknik Sipil/Arsitektur/setara, pengalaman minimal 15 (lima belas)

Tahun atau minimum pernah menangani 5 proyek pekerjaan sejenis.

Mempunyai SKA yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, dan

riwayat hidup. Nilai 1 org x 3 = 3.

(b) Site Manager, satu orang berpendidikan minimal S1 Teknik Sipil/

Arsitek atau setara, pengalaman minimal 10 Tahun atau minimum

pernah menangani 5 (lima) proyek pekerjaan sejenis. Mempunyai

SKA yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, dan riwayat hidup.

Nilai 1 orang x 2 = 2

(c) Tenaga Ahli Arsitektur, satu orang berpendidikan minimal S1 Teknik

Arsitektur atau setara, pengalaman minimal 10 Tahun atau minimum

pernah menangani 5 proyek pekerjaan sejenis. Mempunyai SKA

yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, dan riwayat hidup. Nilai 1

orang x 2 = 2

(d) Tenaga Ahli Mekanikal satu orang berpendidikan minimal S1 Teknik

Mesin atau setara, pengalaman minimal 5 Tahun atau minimum

pernah menangani 3 proyek. Mempunyai SKA yang dibuktikan

dengan ijazah, sertifikat, dan riwayat hidup. Nilai 1 orang x 2 = 2

(e) Tenaga Ahli Elektrikal, satu orang berpendidikan minimal S1 Teknik

Elektronik atau setara, pengalaman minimal 5 Tahun atau

minimum pernah menangani 3 proyek. Mempunyai SKA yang dibuktikan

dengan ijazah, sertifikat, dan riwayat hidup. Nilai 1 orang x 2 = 2

(f) Asisten Tenaga Ahli Sipil/Struktur, 3 (tiga) orang berpendidikan

minimal S1/D3 Teknik Sipil, pengalaman minimal 3-5 Tahun atau

minimum pernah menangani 2 proyek. Mempunyai SKA/SKT yang

dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, dan riwayat hidup. Nilai 3 orang

x 0,5 = 1,5

(g) Asisten Tenaga Ahli Arsitektur, 2 (dua) orang berpendidikan

minimal S1/D3 Teknik Arsitektur, pengalaman minimal 3-5 Tahun

atau minimum pernah menangani 2 proyek. Mempunyai SKA/SKT

yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, dan riwayat hidup. Nilai 2

orang x 0,5 = 1.

(h) Asisten Tenaga Ahli Mekenikal/Elektrikal, 2 (dua) orang

berpendidikan minimal S1/D3 Teknik Mesin/Elektro, pengalaman

minimal 3 Tahun atau minimum pernah menangani 2 proyek.

Mempunyai SKA/SKT yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, dan

riwayat hidup. Nilai 2 orang x 0,5 = 1.

(j) Asisten Tenaga Ahli Bidang Geodesi, satu orang berpendidikan

minimal S1/D3 Teknik Geodesi, pengalaman minimal 3-5 Tahun

atau minimum pernah menangani 2 proyek. Mempunyai SKA/SKT

yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, dan riwayat hidup. Nilai 1

orang x 0,5 = 0,5.

(k) Tenaga Administrasi, 2 orang berpendidikan minimal D3/SLTA atau

yang sederajat, bisa mengoperasionalkan Komputer.

Catatan :

Tenaga Ahli dan Tenaga Trampil yang disediakan oleh Penyedia Jasa

harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Asisten Tenaga Ahli harus

mempunyai Sertifikat Ketrampilan (SKT). Bagi yang tidak memiliki

SKA/SKT tidak dinilai.

(2) Penilaian Peralatan, nilai 5.

Peralatan yang dinilai hanya yang kondisinya tidak kurang dari 70%.

Kepemilikan peralatan dinilai sebagai berikut;

(a) Milik sendiri dengan bukti, mendapat bobot nilai 100%.

(b) Sewa beli dengan bukti, mendapat bobot nilai 100%.

(c) Sewa jangka panjang dengan bukti, mendapat bobot nilai 50%.

(d) Sewa jangka pendek dengan bukti mendapat bobot nilai 30%.

(e) Untuk milik sendiri, sewa beli, dan sewa yang tidak disertai bukti, tidak di nilai atau 0.

Kebutuhan peralatan minimum yang harus dimiliki oleh Peserta Lelang

untuk pekerjaan Pembangunan Mess Lemhannas RI ini, adalah :

. Lift Material Crane/Tower Crane;

. Bar Bender dan bar Cutter;

. Mesin Las Listrik;

. Scafolding minimal 900 set;

. Dump Truck;

. Mobil Pick up Bak Terbuka;

. Pompa Air Summersible;

. Planner Machine;

. Portable Chainsow (Gergaji Mesin Meja);

. Pipe Bender;

. Alat Snei;

. Plat Baja Tebal 1”

. Teodolit;

. Boor listrik;

. Hammer Drill;

. Commisioning Test Equipment (Merger Test/Groundig Test).

. Ram Test;

. Handy Tolky (HT);

. Concrete Grouting Machine.

. (3) Manajemen Mutu. Nilai maksimum 5

Untuk Penyedia Jasa yang menyampaikan program mutu diberi nilai 5,

bagi yang tidak menyampaikan, dinilai 0.

d) Penilaian Syarat Teknis Lainnya, nilai maksimal 5.

Syarat Teknis lainnya yang diberikan penilaian adalah meliputi :

(1) Workshop Milik Sendiri; diberi dengan bukti nilai 3, Sewa/Kerjasama dengan bukti diberi

Nilai 2.

(2) Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001, diberi nilai 0,5.

(3) Sertifikat Manajemen K3 OHSAS 18001, diberi nilai 0,5.

(4) Sertifikat Audit Sistem Manajemen K3, diberi nilai 0,5.

(5) Sertifikat Manajemen Lingkungan ISO 14001, diberi nilai 0,5.

Nilai Teknis = Nilai Kemampuan Keuangan + Nilai Kemampuan Teknis.

e) Nilai Ambang Batas Lulus (passing grade)

1) Nilai Ambang Batas Lulus Teknis untuk Pelelangan Pembangunan Mess Lemhannas RI

adalah adalah 75.

2) Peserta Lelang yang dinyatakan Lulus Teknis adalah yang mempunyai Nilai Ambang Batas

Lulus minimal 75, Nilai Teknis dibawah 75 dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat

teknis dan tidak dilanjutkan pada penilaian selanjutnya.

f) Penilaian Sisa Kepampuan Paket (SKP)

Bagi Peserta Lelang yang telah memenuhi passing grade, masih harus dinilai

Sisa Kemapuan Paket (SKP); SKP untuk Penyedia Jasa Non Kecil adalah 8,

jika SKP > 0, dilanjutkan pada penilaian selanjutnya dan jika SKP = 0 maka

Peserta Lelang dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan dengan penilaian

selanjutnya.

c. Penilaian Penawaran Harga.

Penilaian Penawaran Harga, dengan bobot 20%.

Dalam Metode Evaluasi Sistem Nilai (merit point system), Penawaran dengan harga

terendah belum tentu menjadi pemenang lelang. Skor evaluasi harga dihitung

proporsional dengan rumus :

HPT

Nilai Harga = --------- X 100

(HP) X

(HP) X = Harga Penawaran Peserta Lelang yang dinilai.

HPT = Harga Penawaran Peserta Lelang Terendah.

d. Nilai Akhir = (Nilai Penawaran Teknis X Bobot Teknis) + (Nilai Penawaran Harga X Bobot

Penawaran Harga).

e. Pembuktian Kualifikasi.

1) Terhadap 3 (tiga) peserta lelang yang memperoleh nilai akhir (gabungan) urutan 1, 2 dan 3

akan diusulkan sebagai calon pemenang dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi

Kualifikasi dengan meminta rekaman asli atau dokumen asli yang sah dan bila diperlukan

dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait serta Klarifikasi dan Koreksi Aritmatika

terhadap Harga Penawaran dihadapkan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat

oleh Panitia.

2) Apabila dalam pembuktian kualifikasi ditemui hal-hal yang tidak benar/palsu, maka

Penyedia Jasa dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam

daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penetapan dan Pengumuman Pemenang

1.

2. Penetapan pemenang lelang. Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan harga, Panitia

mengajukan/mengusulkan 3 (tiga) Peserta Lelang yang mempunyai rangking perolehan

nilai tertinggi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lemhannas RI sebagai Calon

Pemenang Lelang dan Pemenang Cadangan. Laporan/usulan calon pemenang lelang dan

calon pemenang cadangan disertai dengan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap

perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan usulan

Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Pemenang dan Pemenang

cadangan dengan Surat Penetapan Pemenang Lelang dan Pemenang Cadangan.

3. Pengumuman Pemenang Lelang. Pemenang Lelang akan diumumkan oleh Panitia

Pengadaan kepada seluruh Peserta Lelang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak

tanggal ditatapkan Pemenang Lelang oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 15

Sanggahan

1. Peserta Lelang yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama peserta

lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat.

2. Sanggahan diajukan apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan Negara

dan/atau masyarakat, seperti :

a. Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenang-nya;

b. Pelaksanaan lelang telah menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam

dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

c. Terdapat unsur KKN di antara Peserta Lelang;

d. Terjadi praktek KKN antara Peserta Lelang dengan anggota panitia dan/atau pejabat yang

berwenang lainnya;

e. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak

transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

3. Waktu sanggahan selama 5 (lima) hari kerja terhitung 1 (satu) hari setelah tanggal

pengumuman Pemenang Lelang.

4. Apabila Peserta Lelang tidak puas terhadap jawaban Pejabat Pembuat Komitmen

sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka dapat mengajukan surat sanggahan banding.

5. Surat sanggahan banding disampaikan kepada Gubernur Lemhannas RI, Jl. Medan

Merdeka Selatan No. 10 Jakarta selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya

jawaban atas sanggahan tersebut.

6. Gubernur Lemhannas RI akan memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas)

hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.

7. Proses pemilihan penyedia barang/jasa tetap dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas

sanggahan banding.

8. Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa

dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan

kontrak.

Pasal 16

Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang

1. Pelelangan dinyatakan gagal apabila :

a. Penyedia Jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga); atau

b. Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); atau

c. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang; atau

d. Semua harga penawaran di atas pagu dana yang tersedia; atau

e. Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen lelang

ternyata benar; atau

f. Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN dari pemenang lelang urutan 1, 2 dan 3

ternyata benar; atau

g. Pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau

h. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang atau prosedur yang

berlaku; atau

i. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar.

2. Pelelangan Ulang

Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan

pelelangan ulang dengan prosedur :

a. Terhadap pelelangan yang gagal karena tersebut butir 1.a., dan/atau 1.b., dan/atau 1.e.

dilakukan pelelangan ulang, dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang calon

peserta lelang yang baru selain calon peserta lelang yang telah masuk dalam daftar calon

peserta lelang;

b. Terhadap pelelangan yang gagal karena tersebut butir 1.c., dan/atau 1.d., dan/atau 1.h.

dilakukan pelelangan ulang, dengan cara mengundang ulang semua peserta lelang yang

tercantum dalam daftar calon peserta lelang yang mengajukan penawaran ulang secara

lengkap (administrasi, teknis dan harga). Bilamana dianggap perlu, Panitia Pengadaan

melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon peserta lelang yang baru.

c. Terhadap pelelangan yang gagal karena tersebut pada butir 1.f. dan 1.i., dilakukan sebagai

berikut :

1) Apabila Panitia Pengadaan tidak terbukti terlibat KKN, Panitia Pengadaan mengundang

ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon Penyedia Jasa untuk

mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga). Bilamana

dianggap perlu Panitia Pengadaan melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon

peserta lelang yang baru. Panitia Pengadaan dilarang mengundang peserta yang terlibat KKN;

atau

2) Apabila Panitia Pengadaan terbukti terlibat KKN, maka dibentuk Panitia Pengadaan baru

untuk melakukan pelelangan ulang. Panitia Pengadaan baru dilarang mengikutsertakan

peserta lelang yang terbukti terlibat KKN;

d. Terhadap pelelangan yang gagal karena tersebut pada butir 1.g., dilakukan pelelangan

ulang dengan cara sebagai berikut :

1) Mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang

baru apabila peserta lelang yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga)

peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri);

2) Mengumumkan kembali/mengundang peserta lelang yang baru dan lama yang memenuhi

syarat untuk mengajukan penawarannya apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3

(tiga) peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri).

e. Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga) :

1) Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 2 (dua), maka proses pemilihan

dilanjutkan seperti pada proses pemilihan langsung;

2) Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 1 (satu), maka proses pemilihan

dilanjutkan seperti pada proses penunjukan langsung.

f. Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen atau Panitia Pengadaan menemukan indikasi kuat

adanya KKN di antara Penyedia Jasa, maka :

1) Panitia Pengadaan meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa koefisien dan

harga satuan dasar upah, bahan, dan alat dan membandingkan dengan harga satuan pekerjaan

sejenis terdekat;

2) Memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN;

3) Apabila hasil penelitian pada butir 1) dan 2) mengarah kepada terjadinya KKN, maka

Pejabat Pembuat Komitmen wajib menghentikan proses pelelangan untuk diperiksa instansi

yang berwenang.

g. Apabila dalam pelaksanaan pelelangan ulang terjadi KKN, maka Pejabat Pembuat

Komitmen wajib menghentikan proses pelelangan dan pejabat yang berwenang mengusulkan

pemindahan alokasi dana untuk pekerjaan lainnya.

Pasal 17

Harga Borongan

Harga borongan adalah penawaran yang telah disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen

dengan Pemborong yang sudah termasuk seluruh pajak dan kewajiban lain yang harus

dibayarkan oleh Pemborong.

Pasal 18

Resiko dan Keamanan

1. Segala resiko kebakaran, pencurian dan lain-lain, ditempat pekerjaan atas segala bahan,

alat-alat dan lain-lain menjadi tanggungjawab Pemborong.

2. Pemborong harus mengadakan penjagaan, pengamanan dan sebagainya ditempat

pekerjaan selama pekerjaan berlangsung

BAB III

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

Pasal 19

Surat Penunjukan Penyedia Jasa/Kontrak/SPMK

1. Setelah berakhirnya masa sanggah dan/atau sanggahan dari peserta lelang sudah dijawab

dan tidak terbukti, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan segera mengeluarkan Surat

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pemenang Lelang.

2. Surat Perjanjian/Kontrak yang merupakan Ikatan antara Pemberi Tugas dan Pemborong

sebagai yang menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berupa Surat

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan akan segera dibuat dan ditandatangani paling lambat

14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa dan dibuat rangkap 4 (empat).

3. SPMK dikeluarkan setelah selesai penanda tanganan kontrak, paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPMK, Pemborong harus sudah mulai bekerja.

4. Biaya yang ditimbulkan akibat dibuatnya Surat Perjanjian Pemborongan, pajak-pajak dan

biaya lain dalam bentuk apapun yang berlaku saat penanda-tanganan kontrak maupun

yang berlaku sesudahnya saat pelaksanaan pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab

Kontraktor/Pemborong.

Pasal 20

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 105 (seratus lima) hari kalender terhitung

sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pemberi Tugas.

2. Pelaksanaan pekerjaan harus dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan oleh Pemberi Tugas.

3. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah waktu yang ditentukan, Pemborong belum juga

memulai/melaksanakan pekerjaan, maka Pemborong akan menerima surat teguran

pertama dari Pemberi Tugas.

4. Apabila 3 (tiga) hari berikutnya pekerjaan belum juga dimulai/dilaksanakan, maka

Pemborong akan menerima surat teguran kedua, bila pada hari ke-14 (empat belas)

pekerjaan belum juga dilaksanakan/dimulai, Pemberi Tugas mempunyai kekuatan penuh

untuk membatalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa ada tuntutan apapun dari Pemborong

yang telah ditunjuk sebagai pemenang.

5. Apabila pekerjaan telah berjalan, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan sangat menyim-

pang dari jadwal pekerjaan dan kontrak/RKS, maka pemutusan kontrak secara sepihak

akan dilakukan agar tidak merugikan pada Pemberi Tugas.

6. Pemutusan kontrak secara sepihak itu dilakukan setelah 3 (tiga) kali teguran selang 3

(tiga) hari tanpa ada penjelasan. Semua biaya/kerugian akibat pemutusan hubungan kerja

menjadi tanggung jawab Pemborong. Pemberi Tugas secara sepihak mempunyai

kekuasaan penuh membatalkan surat penunjukan pelaksanaan pekerjaan yang telah

dikeluarkan.

Pasal 21

Jangka Waktu Pemeliharaan

1. Jangka waktu Pemeliharaan pekerjaan yang tersebut dalam pasal 20 di atas adalah selama

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal Serah Terima I.

2. Jika dalam waktu pemeliharaan masih terdapat kerusakan, kekurangan pelaksanaan

pekerjaan atau diketahui bahwa hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang terdapat

dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Teknis, hal tersebut masih menjadi

tanggungjawab Pemborong dan harus segera diselesaikan.

3. Bila dalam jangka waktu tersebut Pemborong tidak melaksanakan pekerjaan perbaikan

seperti tertuang dalam RKS, Pemberi Tugas dapat menunjuk Pihak Ketiga (Pemborong Lain)

untuk melaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan tersebut dan biayanya menjadi

tanggung jawab Pemborong semula.

Pasal 22

Perpanjangan Waktu Kontrak

1. Permintaan perpanjangan waktu yang disebabkan oleh kelalaian Pemborong dalam

melaksanakan pekerjaan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian pekerjaan,

tidak dapat dipenuhi.

2. Pada peristiwa dihentikannya suatu bagian/keseluruhan pekerjaan oleh Direksi Lapangan

sebagai akibat kelalaian Pemborong sendiri, tidak dapat diperhitungkan sebagai

perpanjangan waktu.

3. Apabila permintaan perpanjangan waktu dalam batas-batas yang wajar dan dapat

dipertanggung jawabkan, dengan alasan yang rasional maka akan dipertimbangkan.

4. Pengunduran waktu karena adanya Keadaan Kahar, harus dengan keterangan dari instansi

yang berwenang.

5. Permohonan perpanjangan waktu diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari

kalender sebelum waktu penyerahan pertama tiba, dengan disertai alasan-alasannya.

6. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan hanya akan diberikan 1 (satu) kali

perpanjangan saja.

Pasal 23

Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud adalah “Pembangunan Mess Lemhannas RI”, meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan.

2. Pekerjaan Bongkaran.

3. Pekerjaan Struktur.

4. Pekerjaan Arsitektur.

5. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal.

Pasal 24

A s u r a n s i

1. Pemborong bertanggung jawab penuh atas segala klaim, tuntutan dan/atau gugatan yang

diajukan oleh buruh/tenaga kerja, Pemborong, agen-agennya, supliernya dan/atau pihak

ketiga yang berhubungan dengan Pemborong sehubungan dengan kecelakaan kerja yang

terjadi dan/atau kerugian-kerugian lainnya atas buruh/tenaga kerja Pemborong, supplier-

suppliernya dan/atau pihak ketiga yang berhubungan dengan ini membebaskan Pemberi

Tugas dari segala klaim, dan/atau gugatan. Demikian juga Pemborong akan

membebaskan Pemberi Tugas dari segala klaim, tuntutan dan/atau gugatan yang diajukan

dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan karena

kesalahan atau kelalaian Pemborong, Kontraktor spesialis, tenaga kerja/buruhnya, agen-

agennya, supplier-suppliernya, serta pihak-pihak yang ada hubungannya dengan

pelaksanaan pekerjaan.

2. Perusahaan Asuransi yang dipakai harus perusahaan asuransi yang disetujui oleh Pemberi

Tugas dan Direksi, polis asuransi yang ditutup harus atas nama bersama dan

mempunyai pasal-pasal “cross liability” antara Pemberi Tugas dan Pemborong, dengan

menempatkan pihak Pemberi Tugas sebagai “The Exclusive Loss Payee” dalam Polis

Asuransi.

3. Asuransi terhadap pekerjaan harus ditutup dengan polis asuransi “Contruction’s All Risk”

(CAR), termasuk di dalamnya hal-hal yang disebabkan oleh kebakaran, angin ribut, banjir,

kebocoran pipa atau tanki air, kejatuhan benda-benda dari udara dan huru hara.

4. Asuransi tersebut harus mencakup segala kerugian yang ditimbulkan terhadap pekerjaan

yang telah dan belum selesai, bahan-bahan, barang-barang dan material-material yang telah

dikirim ke lapangan (tempat pekerjaan atau lokasi proyek) maupun yang sedang dalam

perjalanan ketempat pekerjaan atau lokasi proyek. Nilai yang diasuransikan sedikitnya sama

dengan harga kontrak ditambah 10% untuk menutup biaya-biaya konsultan dan pembersihan

puing (debris removal) yang diakibatkan dari suatu kejadian/bencana maupun pembersihan

pada akhir proyek.

5. Polis Contruction’s All Risk tersebut harus juga mencakup tanggung jawab hukum

terhadap pihak ketiga (Third Party Liability) dengan jumlah tanggungan atas manusia dan

barang yang ditutup pada perusahaan asuransi yang sama.

6. Asuransi Tenaga Kerja harus ditutup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Pemborong diwajibkan menyerahkan foto kopi dari polis asuransi dan kwitansi-kwitansi

pembayaran premi asuransi-asuransi tersebut di atas kepada Pemberi Tugas dan bila sewaktu-

waktu diminta oleh Pemberi Tugas, maka Pemborong dan/atau Kontraktor spesialis harus

mampu menunjukkan asli dari polis dan kwitansi-kwitansi pembayaran premi asuransi

tersebut. Dalam hal apapun juga tidak menutup asuransi-asuransi tersebut di atas atau tidak

membuat perubahan dan atau pembaharuan terhadap polis asuransi pada saat diperlukan,

sedangkan hasil pekerjaan belum diserah terimakan kepada Pemberi Tugas untuk kedua

kalinya, maka Pemberi Tugas berhak mengasuransikan segala sesuatunya kepada perusahaan

asuransi, dimana pembayaran premi atas polis asuransi tersebut akan dipotong dari harga

borongan masing-masing pekerjaan yang seharusnya dibayarkan kepada Pemborong dan/atau

Kontraktor spesialis oleh Pemberi Tugas. Dan setelah itu Pemberi Tugas akan menyerahkan

polis asuransi tersebut berikut kwitansi pembayaran premi asuransi kepada Pemborong.

8. Asuransi yang ditutup harus berlaku untuk jangka waktu selama kontrak ditambah masa

pemeliharaan sebagaimana ditentukan.

9. Segala Polis Asuransi tersebut di atas, diserahkan sebelum Kontrak Perjanjian Pekerjaan

ditandatangani.

Pasal 25

Pembayaran

Pembayaran dilaksanakan :

1. Pembayaran dilaksanakan melalui KPPN Jakarta I sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

atas beban APBN-P yang tertuang dalam Revisi ke-4 tanggal 12 Juli 2010 DIPA

Lemhannas RI Tahun 2010 Nomor : 0001/064.01.1/--/2010 tanggal 31 Desember 2009,.

2. Cara pembayaran akan ditentukan/dijelaskan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 26

Pekerjaan Tambah dan Kurang

1. Pelaksanaan pekerjaan tambah dan kurang baru dapat dilaksanakan oleh Pemborong

setelah diberikan perintah tertulis dari Pemberi Tugas dan dituangkan dalam Addendum

Kontrak.

1. Untuk mendapatkan ijin tertulis dari Pemberi Tugas, Pemborong diwajibkan untuk segera

memberitahukan biaya pekerjaan tambah/kurang tersebut berdasarkan Daftar Harga

Satuan pekerjaan yang dilampirkan Pemborong dalam surat penawaran. Apabila tidak

terdapat harga satuannya, maka diadakan negosiasi. Pembayaran pekerjaan

tambah/kurang diperhitungkan pada saat pembayaran pekerjaan yang terakhir.

Pasal 27

Kenaikan Harga dan Keadaan Kahar

1. Kenaikan Harga :

a. Apabila selama dalam waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi kenaikan harga adalah menjadi

tanggungjawab Pemborong dan tidak akan diadakan peninjauan serta perhitungan biaya lagi.

b. Dalam pengajuan penawaran harga Pemborong dianggap sudah memperhitungkan faktor-

faktor yang bisa berubah hingga pekerjaan tersebut selesai.

2. Force Majeure :

a. Yang dimaksud force majeure adalah sesuatu akibat dari kejadian diluar kemampuan pihak

Pemborong baik langsung maupun tidak langsung antara lain:

1) Karena Gempa Bumi, Angin Topan, Petir, Banjir, Sabotase, Kebakaran dan huru-hara yang

dapat mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan.

2) Karena tindakan Pemerintah dalam bidang moneter yang dapat berpengaruh langsung kepada

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Peristiwa yang diluar kemampuan Pemborong tersebut harus mendapat pengakuan

dari pihak yang berwenang.

b. Pemborong dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam wajib melaporkan secara tertulis

kejadian yang bisa dikatagorikan sebagai Force Majeure kepada Pemberi Tugas dan disertai

surat pengesahan dari instansi yang berwenang. Jika waktu ini dilampaui tanpa alasan yang

rasional maka Pemborong akan kehilangan hak untuk mengklaim atas kejadian-kejadian yang

bisa dikatagorikan sebagai Force Majeure.

Pasal 28

Sanksi-Sanksi Denda dan Klaim

1. Kelambatan penyerahan pekerjaan :

a. Apabila Pemborong terlambat menyerahkan pekerjaan karena pekerjaan belum selesai

seluruhnya pada waktu yang telah ditentukan, maka Pemborong tersebut dikenakan denda

10/00 (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari kelambatan dan maksimal 5% (lima

persen) dari nilai kontrak.

b. Pelaksanaan pembayaran denda ini akan diperhitungkan dan dilaksanakan pada saat

penyerahan pertama (tahap pekerjaan 100% dan tahap pembayaran 95%).

c. Apabila jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dipenuhi dan diperlukan

perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka biaya yang timbul sehubungan

pengawasan yang dilaksanakan Konsultan Pengawas menjadi tanggung-jawab Pemborong

berdasarkan perhitungan Billing Rate sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

22/SE/M/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran

Biaya (RAB) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi atau sesuai Harga Pasar yang berlaku.

2. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.

a. Sanksi selama masa pemeliharaan.

Jangka waktu masa pemeliharaan selama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama.

Selama masa pemeliharaan Pemborong wajib merawat dan memperbaiki kerusakan-

kerusakan yang timbul selama masa pemeliharaan.

b. Denda :

1) Jika dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dilampaui dengan alasan yang tidak bisa

diterima oleh Pemberi Tugas, maka Pemborong dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil)

dari harga borongan per hari kelambatan.

2) Apabila Pemborong belum dapat menyerahkan Pekerjaan tersebut dalam waktu 15 (lima

belas) hari kelambatan maka Pemberi Tugas berhak membatalkan perjanjian pekerjaan

(Kontrak). Perhitungan dan pembayaran nilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan

didasarkan atas hasil penilaian tim khusus yang diangkat oleh Pemberi Tugas.

3) Segala cacat yang tersembunyi baik secara hukum dan secara fisik menjadi tanggung

jawab Pemborong.

3. Klaim.

Klaim kenaikan harga upah dan atau bahan tidak diperkenankan, kecuali ada peraturan

pemerintah di bidang moneter yang mendukung.

Pasal 29

Penyerahan Pekerjaan

1. Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan seluruhnya oleh Pemborong selambat-

lambatnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Pemborong diwajibkan

menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Pemberi Tugas dengan Berita Acara Serah

Terima Hasil Pekerjaan I (Pertama) dan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%

dari nilai kontrak.

2. Setelah jangka waktu masa pemeliharaan selama 1 (satu) tahun, Pemborong diwajibkan

menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Pemberi Tugas dengan Berita Acara Serah

Terima Hasil Pekerjaan II (Kedua) berupa pemeliharaan pekerjaan.

Pasal 30

Uraian/Penjelasan Umum tentang Tata Tertib Pelaksanaan

1. Pemborong diwajibkan melaporkan kepada Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan setiap

ada perbedaan ukuran untuk mendapatkan keputusan. Tidak dibenarkan sama sekali bagi

Pemborong memperbaiki sendiri perbedaan tersebut di atas. Akibat-akibat dari kelalaian

Pemborong dalam hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemborong.

2. Pemborong wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) salinan RKS beserta

lampirannya di tempat pekerjaan untuk dapat digunakan setiap saat oleh Pemberi

Tugas/Pengawas Pekerjaan.

3. Atas perintah Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan, kepada Pemborong dapat dimintakan

atau membuat penjelasan dan perincian bagian-bagian khusus, semuanya atas beban

Pemborong. Penjelasan tersebut setelah disetujui oleh Pemberi Tugas/Pengawas

Pekerjaan secara tertulis akhirnya menjadi pelengkap dari pelaksanaan pekerjaan.

1. Setiap pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaannya maupun yang sedang dilaksanakan,

Pemborong diwajibkan berhubungan dengan Pengawas Pekerjaan, untuk ikut

menyaksikan sejauh tidak ada ketentuan lain, guna mendapatkan pengesahan/

persetujuannya.

2. Setiap usul perubahan dari Pemborong ataupun persetujuan pengesahan dari Pengawas

Pekerjaan dan Pemberi Tugas dianggap berlaku sah serta mengikat jika dilakukan secara

tertulis.

Pasal 31

Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pemborong harus menyerahkan Rencana Kerja yang terperinci antara lain berisi :

a. Tanggal yang diusulkan untuk memulai dan menyelesaikan masing-masing pekerjaan.

b. Tanggal yang diusulkan untuk rnemperoleh bahan/peralatan.

c. Jam kerja yang diusulkan untuk bekerja.

d. Dan lain-lain yang harus diperinci.

2. Pemberi Tugas berhak melakukan pengawasan/tegoran terhadap pelaksanaan pekerjaan.

3. Penilaian atas barang-barang yang dipesan/dikirim akan dilakukan oleh Konsultan

Pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja.

4. Pemborong diwajibkan terlebih dahulu mangajukan pemberitahuan kepada Kepala Satuan

Kerja mengenai barang yang akan dikirim untuk diperiksa terlebih dahulu.

5. Bagian-bagian Pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi tidak cocok dengan contoh yang

telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Konsultan Pengawas, barang tersebut

akan ditolak dan segala kerugian menjadi tanggungjawab Pemborong.

6. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Direksi Lapangan atau

Konsultan Pengawas.

7. Direksi Lapangan berhak pada setiap waktu yang dianggap perlu tanpa memberi tahukan

sebelumnya, untuk mengadakan inspeksi/pemeriksaan kepada Kontraktor atau Sub-

Kontraktor :

a. Terhadap jenis pekerjaan yang dipersiapkan di dalam atau diluar site.

b. Terhadap gudang penyimpanan bahan-bahan.

c. Terhadap pengolahan material maupun sumber-sumbernya.

8. Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tapi luput dari pengawasan Direksi

Lapangan adalah menjadi tanggung jawab Pemborong, pekerjaan tersebut jika diperlukan

harus segera dibuka sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan.

9. Jika diperlukan pengawasan oleh Direksi/Direksi Lapangan di luar jam-jam kerja, maka

segala biaya untuk itu menjadi beban Pemborong. Permintaan Pemborong tersebut harus

dengan surat disampaikan kepada Direksi Lapangan. Dan Direksi Lapangan di dalam

jawabannya akan memberitahukan besarnya biaya, setelah ada persetujuan

Direksi/Direksi Lapangan.

10. Ditempat pekerjaan, Direksi/Direksi Lapangan menempatkan petugas-petugas bagian

pengawasan dengan jam kerja sesuai dengan aturan Depnaker.

1. Apabila Pemborong akan bekerja lembur dimana item pekerjaan tersebut diperlukan

Konsultan Pengawas, maka Pemborong harus memberitahukan satu hari sebelumnya dan

biaya tersebut termasuk biaya lembur Direksi Lapangan menjadi tanggung jawab

Pemborong. Atas dasar perhitungan untuk seorang Project Engineer dan 2 orang

Inspektur, biaya lembur Direksi Lapangan sesuai dengan Billing Rate yang berlaku.

Untuk kerja lembur pada malam hari dan pada hari-hari libur, Pemborong dikenakan

tambahan 100%.

Pasal 32

Pemeriksaan dan Penyediaan Bahan dan Barang

1. Ketentuan Umum :

a. Bila dalam RKS disebutkan nama dan pabrik pembuat dari suatu bahan dan barang, maka ini

dimaksudkan menunjukkan standard minimal mutu/kualitas bahan dan barang yang

digunakan.

b. Setiap barang dan bahan yang akan digunakan harus disampaikan/ditunjukkan kepada

Pengawas Pekerjaan oleh Pemborong untuk mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.

Waktu penyampaiannya dilaksanakan sebelum pekerjaan dimulai.

c. Setiap usulan penggunaan nama dan pabrik pembuat dari suatu bahan dan barang harus

mendapat rekomendasi dari Pemberi Tugas serta berdasarkan petunjuk dalam RKS dan

risalah penjelasan.

d. Contoh bahan dan barang yang akan digunakan dalam pekerjaan harus diadakan atas biaya

Pemborong, setelah disetujui oleh Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan, maka bahan dan

barang tersebut seperti di atas yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti.

e. Contoh bahan dan barang tersebut disimpan oleh Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan untuk

dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan dan barang yang dipakai tidak sesuai dengan

contoh, baik kualitas maupun sifatnya.

f. Dalam pengajuan harga penawaran, Pemborong harus sudah memasukkan sejauh keperluan

biaya untuk pengujian berbagai bahan dan barang. Tanpa mengingat jumlah tersebut,

Pemborong tetap bertanggung jawab pula atas biaya pengujian bahan dan barang yang tidak

memenuhi syarat atas perintah Pemberi Tugas/ Pengawas Pekerjaan.

2. Penyediaan Barang dan Bahan Kandungan Lokal :

a. Bahan/barang untuk pelaksanaan pekerjaan dan/atau barang yang diadakan, Pemborong wajib

memaksimalkan pengunaan hasil produksi dalam negeri.

b. Dalam hal bahan/barang untuk pelaksanaan pekerjaan dan/atau barang yang diadakan sebagian

bahan untuk menghasilkan produksi dalam negeri, bahan/barang yang berasal dari impor

diutamakan yang komponen impornya paling kecil.

c. Untuk itu Pemborong di dalam mengajukan penawaran harus membuat daftar barang yang

diimpor (jika ada), dilengkapi spesifikasi teknis, jumlah dan harganya. Barang yang

tercantum dalam daftar tersebut harus dapat dibuktikan bahwa tidak dapat disubstitusi/diganti

oleh barang sejenis produksi dalam negeri.

Pasal 33

Bengkel Kerja Pemborong

Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas mempunyai wewenang untuk memasuki bengkel kerja

atau Workshop tempat Kontraktor dan Sub Kontraktor mempersiapkan dan melaksa-nakan

pekerjaan.

Pasal 34

Hak Patent

1. Biaya yang ada hubungannya dengan penyediaan dan pemakaian barang dan atau proses

yang mempunyai hak patent dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja

dan syarat-syarat dianggap telah masuk dalam harga Kontrak.

2. Tuntutan yang mungkin terjadi dikarenakan Kontraktor melanggar Hak Patent seperti

tersebut pada butir 1 sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kontraktor.

Pasal 35

Kewajiban Memenuhi Undang–Undang dan Peraturan-Peraturan

Semua biaya akibat peraturan-peraturan Pemerintah atau ijin-ijin yang harus diperoleh dari

Pemerintah, menjadi tanggung jawab Kontraktor.

Pasal 36

Peraturan Teknis Umum

Untuk melaksanakan pekerjaan ini digunakan lembar-lembar ketentuan-ketentuan dan

peraturan seperti tercantum di bawah ini termasuk segala perubahan-perubahannya sampai

saat ini ialah :

BAGIAN II

SYARAT-SYARAT UMUM DAN KHUSUS KONTRAK

BAB IV

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

. Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus

mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini.

a. Jasa Pemborongan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat

Pembuat Komitmen dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh

Pejabat Pembuat Komitmen atau pengawas konstruksi yang ditugasi;

b. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegangkewenangan penggunaan

anggaran kementeriannegara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;

c. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna

Anggaran untuk menggunakan anggaran Lemhannas RI;

d. Satuan Kerja adalah organisasi/lembaga pada pemerintah yang

bertanggungjawab kepada Gubernur Lemhannas RI yang menyeleng-

garakan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN;

e. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik

pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa

atau pelaksanaan kegiatan;

f. Penyedia Jasa adalah badan usaha (berbadan hukum/tidak berbadan

hukum) atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan

layanan jasa;

g. Sub Kontraktor atau Sub Penyedia Jasa adalah Penyedia Jasa yang

mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia Jasa penanggung jawab

kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan setelah disetujui oleh

Direksi Teknis;

h. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan Penyedia

Jasa;

i. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang

terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki serifikat keahlian

pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna

Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan

Penyedia Jasa;

j. Peserta Lelang adalah Penyedia Jasa yang mengikuti pelelangan umum

dengan pascakualifikasi, atau Penyedia Jasa yang telah lulus

prakualifikasi dan termasuk dalam daftar peserta lelang yang diundang;

k. Kontrak Lump Sum adalah jenis kontrak kerja konstruksi atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan

jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi

dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung Penyedia

Jasa;

l. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur

hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia

Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari :

1) Surat Perjanjian Kerja Konstruksi;

2) Surat Penunjukan Penyedia Jasa;

3) Surat Penawaran (tidak termasuk analisa harga satuan);

4) Adendum dokumen lelang (bila ada);

5) Syarat-syarat khusus kontrak;

6) Syarat-syarat umum kontrak;

7) Spesifikasi teknis;

8) Gambar-gambar;

9) Daftar kuantitas dan harga;

10) Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran;

m. Harga Kontrak Kerja Konstruksi adalah harga yang tercantum dalam

kontrak kerja konstruksi dan surat penunjukan Penyedia Jasa;

n. Dokumen lelang adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia pengadaan

dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pedoman dalam

proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon peserta

lelang serta sebagai pedoman evaluasi penawaran oleh panitia

pengadaan;

o. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;

p. Direksi Teknis adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-

syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan

mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya Direksi Teknis dijabat oleh

Pejabat Pembuat Komitmen, namun dapat dijabat oleh orang lain yang

ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

q. Direksi Lapangan/Teknis adalah tim yang ditunjuk oleh Direksi Teknis

yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan;

r. Daftar Kuantitas dan harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga

satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari

penawaran;

s. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya

pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh panitia dan disahkan

oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang digunakan sebagai salah satu

acuan didalam melakukan evaluasi harga penawaran.

t. Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung

menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai

peruntukannya yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

u. Mata Pembayaran utama adalah mata pembayaran pokok dan penting

yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh

persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran

yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan dalam dokumen lelang;

v. Harga Satuan Dasar (HSD), adalah harga satuan komponen dari harga

satuan pekerjaan (HSP) persatu satuan tertentu, misalnya antara lain :

1) Upah tenaga kerja (per jam, per hari)

2) Bahan (per m, per m2, per m3, per kg, per ton)

3) Peralatan (per jam, per hari)

w. Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan

tertentu per satu satuan tertentu;

x. Metoda Pelaksanakan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik

dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai

spesifikasi teknik yang ditetapkan dalam dokumen lelang, dengan

tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang

dimiliki penawar;

y. Metoda Kerja adalah cara kerja untuk menghasilkan suatu jenis

pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu sesuai dengan spesifikasi teknik

yang ditetapkan dalam dokumen lelang;

z. Jadual waktu pelaksanaan adalah jadual yangmenunjukkan kebutuhan

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas

tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat

dilaksanakan;

aa. Personal/Tenaga Inti adalah tenaga inti (tidak termasuk pekerja dan

mandor) yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan;

bb. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan

pekerjaan utama, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia

Jasa lain;

cc. Analisa Harga satuan pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan

biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga

satuan jenis pekerjaan tertentu;

dd. Pekerjaan Harian adalah pekerjaan yang pembayarannya berdasarkan

penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan;

ee. Pekerjaan Sementara adalah pekerjaan penunjang yang diperlukan

untuk pelaksanaan pekerjaan permanen;

ff. Perintah Perubahan adalah perintah tertulis yang diberikan oleh Direksi

Teknis kepada Penyedia Jasa untuk melakukan perubahan pekerjaan;

gg. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja Penyedia Jasa yang

dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang

dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

hh. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama

pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama

pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

ii. Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam

syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan

pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;

jj. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat

Komitmen dan Penyedia Jasa untuk menyelesaikan perselisihan;

kk. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat

Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa/Kontraktor/Pemborong untuk

menyelesaikan perselisihan;

ll. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat

Komitmen dan Penyedia Pasa, atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri,

atau ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan

mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui

arbitrase;

mm. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserah

terimakan oleh Penyedia Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen

menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian

dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak,

dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau

keselamatan umum;

2. PENERAPAN

2.1. Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa

melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Dokumen kontrak kerja konstruksi harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum

sebagai berikut :

a. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi;

b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa;

c. Surat Penawaran;

d. Adendum Dokumen Lelang (bila ada);

e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

g. Spesifikasi Teknis;

h. Gambar-Gambar;

i. Daftar Kuantitas dan Harga;

j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak (tidak termasuk analisa harga satuan

pekerjaan).

3. ASAL JASA

3.1. Jasa pemborongan untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari Penyedia Jasa

nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Bagi Penyedia Jasa asing harus mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

4. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI

4.1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada

kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak,

kecuali lebih dahulu mendapat ijin

tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen.

5. HAK PATEN, HAK CIPTA, DAN MEREK

5.1. Apabila Penyedia Jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan

pekerjaan, maka menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa sepenuhnya dan Pejabat Pembuat

Komitmen dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak

paten, hak cipta dan merek.

6. JAMINAN

6.1. Penyedia Jasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan

Penyedia Jasa, sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan

sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan

sekurang kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas)

hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan atau masa pemeliharaan.

6.2. Penyedia Jasa wajib menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang-kurangnya sama

dengan jumlah uang muka kepada Pajabat Pembuat Komitmen sebelum dilakukan

pembayaran uang muka kepada Penyedia Jasa. Besarnya jaminan uang muka sesuai

ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan uang muka

sekurang kurangnya sejak tanggal permohonan pembayaran uang muka sampai dengan 14

(empat belas) hari setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

6.3. Penyedia Jasa dapat menyerahkan jaminan pemeliharaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan Pejabat Pembuat Komitmen

wajib mengembalikan uang retensi (retention money). Besarnya jaminan pemeliharaan sesuai

ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan pemeliharaan

sekurangkurangnya sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan 14 (empat

belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

6.4. Jaminan pelaksanaan, diserahkan dalam bentuk jaminan bank kepada Pejabat Pembuat

Komitmen. Bentuk jaminan menggunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen lelang.

6.5. Jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan diserahkan dalam bentuk jaminan bank atau

surety bond kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Bentuk jaminan menggunakan bentuk yang

tercantum dalam dokumen lelang.

7. ASURANSI

7.1. Penyedia Jasa harus menyediakan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa,

asuransi yang mencakup dari saat mulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir masa

pemeliharaan, yaitu :

a. Semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan,

pelaksanaan pekerjaan, serta personil untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko yaitu

kecelakaan,

kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;

b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja;

c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

7.2. Besarnya asuransi ditentukan di dalam syarat-syarat khusus kontrak.

8. KESELAMATAN KERJA

8.1. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai dengan ketentuan

dalam syarat syarat khusus kontrak.

9. PEMBAYARAN

9.1. Cara pembayaran

a. Uang muka

1) Uang muka dibayar untuk membiayai penyediaan fasilitas lapangan dan mobilisasi peralatan,

personil, dan bahan. Besaran uang muka ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan

dibayar setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka sekurang kurangnya sama

dengan besarnya uang muka;

2) Penyedia Jasa harus mengajukan permohonan pembayaran uang muka secara tertulis kepada

Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan rencana penggunaan uang muka;

3) Pejabat Pembuat Komitmen harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan

tersebut pada butir 2), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima;

4) Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat) atau

perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang harus

direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan;

5) Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada

setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan

mencapai prestasi 100% (seratus persen);

6) Untuk kontrak tahun jamak (multy years) nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat

dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

b. Prestasi Pekerjaan

1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen, apabila Penyedia Jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil

pekerjaan;

2) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah

terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;

3) Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat

permintaan pembayaran;

4) Sistem pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus

kontrak;

5) Bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk

menunda pembayaran. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Penyedia Jasa untuk

menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan menge-sampingkan hal-hal yang

sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar

setinggi-tingginya sebesar sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak

6) Setiap pembayaran harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (bila

ada), dan pajak;

7) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pemba-yaran kepada Pejabat Pembuat

Komitmen harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan

kemajuan pekerjaan;

8) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita

Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan.

c. Penyesuaian harga.

1) Hasil perhitungan penyesuaian harga sesuai Pasal 47, dituangkan dalam amandemen kontrak

apabila terjadi kebijakan pemerintah atau kahar

2) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, apabila Penyedia

Jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

3) Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat

permintaan pembayaran.

d. Ganti rugi dan kompensasi.

1) Ganti rugi sesuai Pasal 48.3. dan kompensasi sesuai Pasal 57. kepada Penyedia Jasa dituangkan

dalam amandemen kontrak;

2) Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, apabila

Penyedia Jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

3) Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat

permintaan pembayaran.

. Pejabat Pembuat Komitmen harus sudah membayar kepada Penyedia Jasa selambat-

lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak Penyedia Jasa telah mengajukan

tagihan yang telah disetujui oleh Direksi Teknis dan Direksi Teknis serta Konsultan

Pengawas.

10. HARGA DAN SUMBER DANA

10.1. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia Jasa atas pelaksanaan pekerjaan

berdasarkan ketentuan kontrak.

10.2. Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Perubahan Tahun Anggaran 2010 (APBN-P TA. 2010).

10.3. Rincian kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

10.4. Surat perjanjian untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

rupiah) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah memperoleh pendapat ahli

hukum kontrak yang profesional atau ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan menteri.

11. WEWENANG DAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

11.1. Pejabat Pembuat Komitmen memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara Pejabat

Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.

12. DIREKSI TEKNIS DAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

12.1. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Konsultan Pengawas dan Direksi Teknis untuk

melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan mewakili Direksi Teknis.

12.2. Pejabat Pembuat Komitmen dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak untuk

membantu direksi pekerjaan.

13. DELEGASI

13.1. Direksi Teknis dapat mendelegasikan sebagian tugas dan tanggung-jawabnya kepada Direksi

Teknis dan dapat membatalkan pendelegasian tersebut setelah memberitahukan kepada

Penyedia Jasa.

14. PENYERAHAN LAPANGAN

14.1. Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyerahkan seluruh/sebagian lapangan pekerjaan kepada

Penyedia Jasa sebelum diterbitkannya surat perintah mulai kerja.

14.2. Sebelum penyerahan lapangan, Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama Penyedia Jasa

melakukan pemeriksaan lapangan berikut bangunan, bangunan pelengkap dan seluruh aset

milik Pejabat Pembuat Komitmen yang akan menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa, untuk

dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara.

14.3. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara serah terima lapangan yang

ditandatangani kedua pihak.

15. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

15.1. Pejabat Pembuat Komitmen harus sudah menerbitkan SPMK selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan kontrak, setelah

dilakukan penyerahan lapangan.

15.2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan

dinyatakan penyedia jasa dalam pernyataan dimulainya pekerjaan.

16. PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

16.1. Sebelum pelaksanaan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Penyedia

Jasa, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyusun rencana pelaksanaan kontrak.

16.2. Pejabat Pembuat Komitmen harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK.

16.3. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat adalah :

a. Organisasi kerja;

b. Tata cara pengaturan pekerjaan;

c. Jadual pelaksanaan pekerjaan;

d. Jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;

e. Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan;

f. Sosialisasi kepada Pegawai Lemhannas RI dan setempat mengenai rencana kerja;

g. Penyusunan program mutu.

17. PROGRAM MUTU.

17.1. Program mutu harus disusun oleh Penyedia Jasa dan disepakati oleh Pejabat Pembuat

Komitmen dan dapat direvisi sesuai kebutuhan.

17.2. Program mutu minimal berisi :

a. Informasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan;

b. Organisasi proyek Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa;

c. Jadual pelaksanaan pekerjaan;

d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;

e. Prosedur instruksi kerja;

f. Pelaksana kerja.

18. PERKIRAAN ARUS UANG

18.1. Penyedia Jasa wajib menyerahkan perkiraan arus uang (cash flow forecast) sesuai dengan

program kerja kepada Direksi Teknis.

18.2. Apabila suatu program kerja telah dimutakhirkan, maka Penyedia Jasa wajib memperbaiki

perkiraan arus uang dan diserahkan kepada Direksi Teknis.

19. PEMERIKSAAN BERSAMA

19.1. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan SPMK, Direksi Teknis bersama-sama

dengan Konsultan Pengawas dan Direksi Lapangan dan Penyedia Jasa melaksanakan

pemeriksaan lapangan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail

kondisi lapangan untuk setiap rencana pembayaran guna menetapkan kuantitas

awal.

19.2. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara.

19.3. Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap tahapan pembayaran harus

dilakukan oleh Direksi Teknis, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa selama periode

pelaksanaan kontrak untuk menetapkan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan guna

pembayaran hasil pekerjaan.

20. PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN

20.1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan

dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Pejabat

Pembuat Komitmen bersama Penyedia Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang

meliputi antara lain :

a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;

b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/pembayaran;

c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

20.2. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai harga total yang

tercantum dalam kontrak awal.

20.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada

Penyedia Jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada

ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

20.4. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.

21. PEMBAYARAN UNTUK PERUBAHAN

21.1. Apabila diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia Jasa wajib mengajukan usulan

biaya untuk melaksanakan perintah perubahan.

21.2. Direksi Teknis wajib menilai usulan biaya tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh)

hari.

21.3. Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan Harga Satuan terdapat dalam daftar kuantitas dan

harga, dan apabila menurut pendapat Direksi Teknis bahwa kuantitas pekerjaan tidak

melebihi batas sesuai ketentuan Pasal 22.2. atau waktu pelaksanaan tidak mengakibatkan

perubahan harga, maka Harga Satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan.

21.4. Apabila Harga lump sum berubah atau pekerjaan dalam perintah perubahan tidak ada Harga

lump sumnya dalam daftar kuantitas dan harga, jika dinilai wajar, maka usulan biaya dari

Penyedia Jasa merupakan Harga lump sum baru untuk perubahan pekerjaan yang

bersangkutan.

21.5. Apabila usulan biaya dari Penyedia Jasa dinilai tidak wajar, maka Pejabat Pembuat Komitmen

mengeluarkan perintah perubahan dengan mengubah harga kontrak berdasarkan harga hasil

negosiasi.

21.6. Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta

negosiasinya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan

oleh Penyedia Jasa dan diberla-kukan sebagai peristiwa kompensasi sesuai Pasal 57.1.

21.7. Penyedia Jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang

sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.

22. PERUBAHAN KUANTITAS DAN HARGA

22.1. Dalam kontrak lump sum, daftar kuantitas dan harga dapat digunakan untuk menghitung

prestasi pekerjaan.

22.2. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia Jasa harus menyerahkan analisa

harga satuannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Penentuan Harga mata pembayaran

baru dilakukan dengan negosiasi.

23. AMANDEMEN KONTRAK

23.1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat

terjadi apabila :

a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak

sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

b. Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan

pekerjaan. Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak

tersebut.

23.2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut :

a. Pejabat Pembuat Komitmen memberikan perintah tertulis kepada Penyedia Jasa untuk

melaksanakan perubahan kontrak, atau Penyedia Jasa mengusulkan perubahan kontrak;

b. Penyedia Jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari Pejabat Pembuat

Komitmen dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7

(tujuh) hari;

c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi;

d. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.

24. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK.

24.1. Hak dan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen :

a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.

b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh

penyedia jasa.

c. Melakukan perubahan kontrak.

d. Menangguhkan pembayaran.

e. Mengenakan denda keterlambatan.

f. Membayar uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi.

g. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan.

h. Memberikan instruksi sesuai jadual.

i. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia Jasa terhadap semua tuntutan hukum,

tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan

pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

24.2. Hak dan kewajiban Penyedia Jasa :

a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi.

b. Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada).

c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuaidengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang

telah ditetapkan dalam kontrak.

d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

e. Memberikan peringatan dini dan keterangan keterangan yang diper-lukan untuk pemeriksaan

pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen.

f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan

dalam kontrak.

g. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam

maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada

masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang

disebabkan kegiatan penyedia jasa.

25. RESIKO PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PENYEDIA JASA

25.1. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak

sebagai resiko Pejabat Pembuat Komitmen, dan Penyedia Jasa bertanggungjawab atas resiko

yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko Penyedia Jasa.

25.2. Resiko Pejabat Pembuat Komitmen

a. Resiko kecelakaan, kematian, kerusakan atau kehilangan harta

benda (di luar pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan untuk pelaksanaan

pekerjaan) yang disebabkan oleh :

1) Penggunaan atau penguasaan lapangan dalam rangka pelak-sanaan pekerjaan yang tidak dapat

dihindari sebagai akibat pekerjaan tersebut; atau

2) Keteledoran, pengabaian kewajiban dan tanggung jawab, gangguan terhadap hak yang legal

oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau orang yang dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh

Penyedia Jasa.

b. Resiko kerusakan terhadap pekerjaan, peralatan, instalasi, dan bahan yang disebabkan karena

disain atau disebabkan oleh kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen, keadaan kahar dan

pencemaran/ terkontaminasi limbah radio aktif/nuklir.

c. Resiko yang terkait dengan kerugian atau kerusakan dari pekerjaan, peralatan, instalasi dan

bahan sejak saat pekerjaan selesai sampai berakhirnya masa pemeliharaan, kecuali apabila:

1) Kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan; atau

2) Kejadian sebelum tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang bukan tanggunggjawab Pejabat

Pembuat Komitmen.

25.3. Resiko Penyedia Jasa

Kecuali resiko-resiko Pejabat Pembuat Komitmen, maka Penyedia Jasa

bertanggungjawab atas setiap cidera atau kematian dan semua kerugian

atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan, instalasi, bahan dan harta benda

yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak.

26. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

26.1. Buku harian diisi oleh Penyedia Jasa dan diketahui oleh Direksi Teknis, mencatat seluruh

rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian.

26.2. Laporan harian dibuat oleh Penyedia Jasa, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh

Direksi Teknis.

26.3. Laporan harian berisi :

a. Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan;

b. Jenis dan kuantitas bahan di lapangan;

c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan;

d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e. Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

f. Catatan lain yang dianggap perlu.

26.4. Laporan mingguan dibuat oleh Penyedia Jasa, terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi

hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan serta catatan yang dianggap perlu.

26.5. Laporan bulanan dibuat oleh Penyedia Jasa, terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan

berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan serta catatan yang dianggap perlu.

26.6. Untuk kelengkapan laporan, Penyedia Jasa dan direksi teknis wajib membuat foto-foto

dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

27. CACAT MUTU

27.1. Direksi Teknis wajib memeriksa pekerjaan Penyedia Jasa dan memberitahu Penyedia Jasa bila

terdapat cacat mutu dalam pekerjaan. Direksi Teknis dapat memerintahkan Penyedia Jasa

untuk menguji hasil pekerjaan yang dianggap terdapat cacat mutu.

27.2. Apabila Direksi Teknis memerintahkan Penyedia Jasa untuk melaksanakan pengujian dan

ternyata pengujian memperlihatkan adanya cacat mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan

menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa. Apabila tidak ditemukan cacat mutu, maka biaya

pengujian dan perbaikan menjadi tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen.

27.3. Setiap kali pemberitahuan cacat mutu, Penyedia Jasa harus segera memperbaiki dalam waktu

sesuai yang tercantum dalam surat pemberi-tahuan Direksi Teknis.

27.4. Direksi Teknis dapat meminta pihak ketiga untuk memperbaiki cacat mutu bila Penyedia Jasa

tidak melaksanakannya dalam waktu masa perbaikan cacat mutu sesuai yang tercantum

dalam surat pemberitahuan Direksi Teknis dengan biaya dibebankan kepada Penyedia Jasa.

27.5. Cacat mutu harus diperbaiki sebelum penyerahan pertama pekerjaan dan selama masa

pemeliharaan. Penyerahan pertama pekerjaan dan masa pemeliharaan dapat diperpanjang

sampai cacat mutu selesai diperbaiki.

28. JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

28.1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus

kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

28.2. Pejabat Pembuat Komitmen harus menerbitkan SPMK selambat- lambatnya 14 (empat belas)

hari sejak tanggal penandatanganan kontrak.

28.3. Mobilisasi harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

sejak diterbitkan SPMK, yaitu antara lain mendatangkan peralatan berat, kendaraan, alat

laboratorium, menyiapkan fasilitas kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang,

dan mendatangkan personil. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara

bertahap sesuai dengan kebutuhan.

28.4. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila Penyedia Jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100%

(seratus persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan

pertama pekerjaan yang

diterbitkan oleh Direksi Teknis.

28.5. Apabila Penyedia Jasa berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual karena

keadaan di luar pengendaliannya dan Penyedia Jasa telah melaporkan kejadian tersebut

kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen melakukan

penjadualan kembali pelaksanaan tugas Penyedia Jasa dengan amandemen kontrak.

29. PENYEDIA JASA LAINNYA.

29.1. Penyedia Jasa diharuskan bekerja sama dan menggunakan lapangan bersama-sama dengan

penyedia jasa lainnya, petugas-petugas pemerintah, petugas petugas utilitas, dan Pejabat

Pembuat Komitmen.

30. WAKIL PENYEDIA JASA

30.1. Penyedia Jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang bertanggungjawab atas

pelaksanaan pekerjaan dan diberikan wewenang penuh untuk bertindak atas nama Penyedia

Jasa, serta berdomisili di lokasi pekerjaan.

30.2. Apabila Direksi Teknis menilai bahwa wakil penyedia jasa tersebut pada Pasal 30.1. tidak

memadai, maka Direksi Teknis secara tertulis dapat meminta Penyedia Jasa untuk mengganti

dengan personil lain yang kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya melebihi wakil

Penyedia Jasa yang diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan wakil

Penyedia Jasa yang akan diganti harus meninggalkan lapangan selambat-lambatnya dalam

waktu 14 (empat belas) hari.

31. PENGAWASAN

31.1. Untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan di lapangan

yang sedang atau telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen diwakili

oleh Konsultan Pengawasand an Direksi Teknis.

32. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

32.1. Apabila Penyedia Jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka Pejabat Pembuat

Komitmen harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan sesuai

Pasal 33, tentang kontrak kritis.

32.2. Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen,

maka dikenakan ketentuan sesuai Pasal 57, tentang kompensasi.

32.3. Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terjadi karena keadaan kahar, maka Pasal 32.1.

dan Pasal 32.2. tidak diberlakukan.

33. KONTRAK

33.1. Kontrak dinyatakan kritis apabila :

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari

kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari

rencana;

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 0% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan

terlambat lebih besar 5% dari rencana.

c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat

kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

33.2. Penanganan kontrak kritis

33.2.1. Dalam hal keterlambatan pada pasal 33.1.a. dan pasal 33.1.b. penanganan kontrak kritis

adalah sebagai berikut :

a. Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)

1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis Konsultan Pengawas dan Direksi Teknis menerbitkan

surat peringatan kepada Penyedia Jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2) Dalam SCM Konsultan Pengawas, Direksi Teknis, Direksi Teknis dan Penyedia Jasa

membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa

dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM

Tahap I.

3) Apabila Penyedia Jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM

Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh

Penyedia Jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita

acara SCM Tahap II

4) Apabila Penyedia Jasa gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM

Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh

Penyedia Jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita

acara SCM Tahap III

5) Pada setiap uji coba yang gagal, Pejabat Pembuat Komitmen harus menerbitkan surat

peringatan kepada Penyedia Jasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

6) Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat

menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutuskan kontrak secara

sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

b. Kesepakatan tiga pihak

1) Penyedia Jasa masih bertanggung jawabatas seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

2) Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pihak ketiga sebagai Penyedia Jasa yang akan

menyelesaikan sisa pekerjaan atau atas usulan Penyedia Jasa.

3) Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dengan meng-gunakan Harga lump sum kontrak.

Dalam hal pihak ketiga mengusulkan Harga lump sum yang lebih tinggi dari Harga lump sum

kontrak, maka selisih harga menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa.

4) Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara langsung.

5) Kesepakatan tiga pihak dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pembuatan

amandemen kontrak.

33.2.2. Dalam hal keterlambatan pada pasal 33.1.c Pejabat Pembuat Komitmen setelah dilakukan

rapat bersama dengan atasan Pejabat Pembuat Komitmen sebelum tahun anggaran berakhir

dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

34. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

34.1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas

pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu untuk :

a. Pekerjaan tambah;

b. Perubahan disain;

c. Keterlambatan yang disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

d. Masalah yang timbul di luar kendali Penyedia Jasa;

e. Keadaan kahar.

34.2. Penyedia Jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksa-naan dilengkapi alasan

dan data kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen menugaskan

Konsultan Pengawas dengan Panitia Peneliti pelaksanaan kontrak dan Direksi Teknis untuk

meneliti dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam

berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu.

34.3. Berdasarkan berita acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan dan

rekomendasi, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui/tidak menyetujui

perpanjangan waktu pelaksanaan.

34.4. Apabila perpanjangan waktu pelaksanaan disetujui, maka harus dituangkan di dalam

amandemen kontrak.

34.5. Perhitungan penyesuaian harga sesuai dengan Pasal 47.1. didasarkan atas amandemen kontrak

Pasal 23.1.

35. KERJASAMA ANTARA PENYEDIA JASA DAN SUB PENYEDIA JASA

35.1. Penyedia Jasa golongan non usaha kecil wajib bekerjasama dengan Penyedia Jasa golongan

usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan

yang bukan pekerjaan

utama.

35.2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan

tetap menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa.

35.3. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak intervensi atas pelaksanaan sub kontrak meliputi

pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran.

36. PENGGUNAAN PENYEDIA JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL

36.1. Apabila Penyedia Jasa yang ditunjuk adalah Penyedia Jasa usaha kecil/koperasi kecil, maka

pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia Jasa yang ditunjuk dan dilarang

diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

36.2. Apabila Penyedia Jasa yang ditunjuk adalah Penyedia Jasa bukan usaha kecil, maka :

a. Penyedia Jasa wajib bekerja sama dengan Penyedia Jasa usaha kecil/koperasi kecil, dengan

mensubkontrakan sebagian pekerjaan;

b. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakan seluruh

pekerjaan;

c. Penyedia Jasa yang ditunjuk tetap bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan

pekerjaan;

d. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka kontrak akan batal dan Penyedia Jasa

dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun.

36.3. Penyedia Jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan

yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan sanksi sesuai

ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

37. KEADAAN KAHAR

37.1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak

sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah :

a. Peperangan;

b. Kerusuhan;

c. Revolusi;

d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit,

dan angin topan;

e. Pemogokan;

f. Kebakaran;

g. Gangguan industri lainnya.

37.3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau

kelalaian para pihak.

37.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar

tidak dapat dikenai sanksi.

37.5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung

kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.

37.6. Bila terjadi keadaan kahar, maka Penyedia Jasa memberitahukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan

kahar.

37.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin Penyedia Jasa memberitahukan

kepada Pejabat Pembuat Komitmen bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat

dilanjutkan, dengan ketentuan :

a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus

diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat

melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;

b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, Penyedia Jasa berhak

menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian

biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk

melaksanakan tindakan yang disepakati;

c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar

pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus

kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu

Penyedia Jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan

pemutusan kontrak Pasal 41.8.

38. PERINGATAN DINI

38.1. Penyedia Jasa wajib menyampaikan peringatan dini kepada Direksi Teknis melalui Direksi

Teknis selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa peristiwa tertentu

atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga

kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Direksi Teknis melalui Direksi

Teknis dapat meminta Penyedia Jasa untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul

terhadap pekerjaan, harga kontrak dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut

wajib diserahkan Penyedia Jasa sesegera mungkin.

38.2. Penyedia Jasa wajib bekerja sama dengan Direksi Teknis melalui Direksi Teknis dalam

menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari

kejadian atau keadaan tersebut.

38.3. Penyedia Jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang

sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.

39. RAPAT PELAKSANAAN

39.1. Direksi Teknis, Konsultan Pengawas, Direksi Teknis dan Penyedia Jasa dapat meminta

dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua pihak, untuk membahas pelaksanaan

pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan peringatan dini Pasal

38.1.

39.2. Direksi Teknis wajib membuat risalah rapat pelaksanaan Pasal 39.1. Tanggung jawab masing-

masing pihak atas tindakan yang harus diambil ditetapkan oleh Direksi Teknis secara tertulis.

40. ITIKAD BAIK

40.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan

kewajiban yang terdapat dalam kontrak.

40.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan

masing-masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka

diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

41. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

41.1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.

41.2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar)

kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan

di dalam kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib

membayar kepada Penyedia Jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah

dicapai.

41.3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana Penyedia Jasa cidera janji atau tidak memenuhi

kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada Penyedia

Jasa dikenakan sanksi sesuai Pasal 41.5.

41.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau

tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini :

a. Penyedia Jasa dikenakan sanksi yaitu :

1) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara;

2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Jasa;

3) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

b. Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30

Tahun 1980 tentang Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

41.5. Pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari

setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan

kontrak secara tertulis kepada Penyedia Jasa, kecuali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

tersebut akan melampaui batas akhir tahun anggaran berjalan, maka pemberitahuan secara

tertulis rencana pemutusan kontrak dapat

dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari. Pemutusan kontrak dimaksud

sebagaimana kejadian dibawah ini :

a. Penyedia Jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja

sesuai dengan Pasal 15.2.;

b. Penyedia Jasa gagal pada uji coba ketiga dalam melaksanakan SCM sesuai pasal atau Pasal

33.2.a.6).

c. Penyedia Jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci

dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran sesuai dengan Pasal 58.2.;

d. Penyedia Jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut;

e. Penyedia Jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;

f. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan;

g. Penyedia Jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada Pejabat Pembuat Komitmen

dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan Pejabat

Pembuat Komitmen;

h. Terjadi keadaan kahar dan Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

Pasal 37.7.c. Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian

sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai h. di atas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata tidak diberlakukan. Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu

kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai g. Penyedia Jasa dikenakan sanksi sebagai

berikut :

a) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara;

b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Jasa;

c) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

41.6. Pemutusan kontrak oleh Penyedia Jasa Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah

Penyedia Jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis

kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk kejadian tersebut di bawah ini, Penyedia Jasa dapat

memutuskan kontrak.

Kejadian dimaksud adalah :

a. Sebagai akibat keadaan kahar, Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan Pasal 37.7.c.;

b. Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

41.7. Prosedur pemutusan kontrak Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima

pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut Penyedia

Jasa harus :

a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan

pemutusan kontrak;

b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan

penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen;

c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

41.8. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 41.5., Pejabat Pembuat Komitmen

tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi

pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 41.6., selain pembayaran tersebut di atas Pejabat

Pembuat Komitmen harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh Penyedia

Jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak.

41.9. Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab lagi atas

pelaksanaan kontrak.

42. PEMANFAATAN MILIK PENYEDIA JASA

42.1. Semua bahan, peralatan, instalasi, pekerjaan sementara, dan fasilitas milik Penyedia Jasa, dapat

dimanfaatkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen bila terjadi pemutusan kontrak oleh Pejabat

Pembuat Komitmen.

43. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

43.1. Penyelesaian perselisihan dapat melalui:

a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase di Indonesia;

atau

b. Pengadilan

43.2. Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam syarat syarat khusus kontrak.

43.3. Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung kedua pihak sesuai keputusan

akhir kecuali di pengadilan

44. BAHASA DAN HUKUM

44.1. Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia.

45. PERPAJAKAN

45.1. Penyedia Jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-

undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam

penawaran.

45.2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan

penawaran harus dilakukan penyesuaian.

46. KORESPONDENSI

46.1. Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis.

46.2. Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, telex, kawat.

46.3. Alamat para pihak ditetapkan sebelum tanda tangan kontrak.

46.4. Korespondensi harus menggunakan bahasa Indonesia.

47. PENYESUAIAN HARGA

47.1. Penyesuaian harga tidak diberlakukan kecuali adanya ketentuan lain.

48. DENDA DAN GANTI RUGI

48.1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia Jasa, sedangkan ganti rugi

adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, karena terjadinya

cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

48.2. Besarnya denda kepada Penyedia Jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰

(per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

48.3. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas keterlambatan

pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan

tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat

diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

48.4. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus

kontrak.

49. SERAH TERIMA PEKERJAAN

49.1. Pejabat Pembuat Komitmen membentuk panitia penerima pekerjaan yang terdiri dari unsur

atasan langsung, proyek dan Direksi Teknis.

49.2. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara

tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pertama pekerjaan.

49.3. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Panitia Penerima Pekerjaan untuk melakukan

penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Jasa selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari Penyedia Jasa. Apabila

terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia Jasa wajib

menyelesaikan/memperbaiki, kemudian Paniti Penerima pekerjaan melakukan pemeriksaan

kembali dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan kontrak, maka dibuat berita acara

penyerahan pertama pekerjaan.

49.4. Setelah penyerahan pertama pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen membayar sebesar 100%

(seratus persen) dari nilai kontrak dan Penyedia Jasa harus menyerahkan jaminan

pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

49.5. Penyedia Jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi

tetap berada seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

49.6. Setelah masa pemeliharaan berakhir Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis

kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan akhir pekerjaan.

49.7. Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia Jasa

melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik, setelah diperiksa

oleh Panitia Penyerahan Pekerjaan dan telah dibuat berita acara penyerahan akhir pekerjaan.

49.8. Setelah penyerahan akhir pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen wajib mengembalikan

jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan.

49.9. Apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai kontrak, maka

Pejabat Pembuat Komitmen berhak mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai

pemeliharaan pekerjaan dan mencairkan jaminan pelaksanaan dan disetor ke kas negara,

Penyedia Jasa dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 (dua) tahun

50. GAMBAR PELAKSANAAN

50.1. Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Teknis gambar pelaksanaan (as built

drawing) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyerahan akhir pekerjaan.

50.2. Apabila Penyedia Jasa terlambat menyerahkan gambar pelaksanaan, maka Pejabat Pembuat

Komitmen dapat menahan sejumlah uang sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus

kontrak.

50.3. Apabila Penyedia Jasa tidak menyerahkan gambar pelaksanaan, maka Pejabat Pembuat

Komitmen dapat memperhitungkan pembayaran kepada Penyedia Jasa sesuai dengan

ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

51. PERHITUNGAN AKHIR

51.1. Penyedia Jasa wajib mengajukan kepada Direksi Teknis perhitungan terinci mengenai jumlah

yang harus dibayarkan kepadanya sesuai ketentuan kontrak sebelum penyerahan pertama

pekerjaan. Pejabat Pembuat Komitmen harus mengajukan surat permintaan pembayaran

untuk pembayaran akhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perhitungan pembayaran akhir

disetujui oleh Direksi Teknis.

52. KEGAGALAN BANGUNAN

52.1. Kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa ditentukan terhitung sejak

penyerahan akhir pekerjaan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dan secara

tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu

pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditetapkan dalam syarat-syarat khusus

kontrak.

52.2. Pelaksanaan ganti rugi atas kegagalan bangunan dapat dilakukan melalui mekanisme

pertanggungan (asuransi) sesuai dengan Pasal 7.1.c.

B. KETENTUAN KHUSUS

53. PERSONIL

53.1. Penyedia Jasa wajib menugaskan personil inti yang tercantum dalam daftar personil inti atau

menugaskan personil lainnya yang disetujui oleh Direksi Teknis. Direksi Teknis hanya akan

menyetujui usulan penggantian personil inti apabila kualifikasi, kemampuan, dan

pengalamannya sama atau melebihi personil inti yang ada dalam daftar personil inti.

53.2. Apabila Direksi Teknis meminta Penyedia Jasa untuk memberhentikan personilnya dengan

alasan atas permintaan tersebut, maka Penyedia Jasa harus menjamin bahwa personil tersebut

sudah harus meninggalkan lapangan dalam waktu 7 (tujuh) hari dan harus diganti selambat-

lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

54. PENILAIAN PEKERJAAN

54.1. Pejabat Pembuat Komitmen harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa

pelaksanaan pekerjaan.

54.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

55. PERCEPATAN

55.1. Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menginginkan agar Penyedia Jasa menyelesaikan

pekerjaan sebelum rencana tanggal penyelesaian pekerjaan, maka Direksi Teknis akan

meminta usulan biaya yang diperlukan oleh Penyedia Jasa untuk mempercepat penyelesaian

pekerjaan. Bila Pejabat Pembuat Komitmen dapat menerima usulan biaya tersebut, maka

rencana tanggal penyelesaian pekerjaan dipercepat dan disahkan bersama oleh Direksi Teknis

dan Penyedia Jasa.

55.2. Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menerima usulan biaya untuk percepatan pelaksanaan

pekerjaan, maka usulan biaya tersebut ditambahkan dalam harga kontrak dan diperlakukan

sebagai perintah perubahan untuk diproses menjadi amandemen kontrak.

56. PENEMUAN-PENEMUAN

56.1. Semua benda yang memiliki nilai sejarah atau kekayaan yang secara tidak sengaja ditemukan

di lapangan adalah menjadi hak milik negara.

56.2. Penyedia Jasa wajib memberitahukan kepada Direksi Teknis dan kepada pihak yang

berwenang bila menemukan benda Pasal 56.1.

57. KOMPENSASI

57.1. Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia Jasa bila dapat dibuktikan merugikan Penyedia

Jasa dalam hal sebagai berikut :

a. Penyedia Jasa belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan, karena Pejabat Pembuat Komitmen tidak

menyerahkan seluruh/sebagian lapangan kepada Penyedia Jasa;

b. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar, spesifikasi, atau instruksi sesuai jadual

yang telah ditetapkan;

c. Pejabat Pembuat Komitmen memodifikasi atau mengubah jadual yang dapat mempengaruhi

pelaksanaan pekerjaan;

d. Pejabat Pembuat Komitmen terlambat melakukan pembayaran;

e. Pejabat Pembuat Komitmen menginstruksikan untuk melakukan pengujian tambahan yang

setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan

kerusakan/kegagalan/penyimpangan pekerjaan;

f. Pejabat Pembuat Komitmen menolak sub penyedia jasa tanpa alasan yang wajar;

g. Keadaan tanah ternyata jauh lebih buruk dari informasi termasuk data penyelidikan tanah (bila

ada) yang diberikan kepada peserta lelang;

h. Penyedia Jasa lain, petugas pemerintah, petugas utilitas atau Pejabat Pembuat Komitmen tidak

bekerja sesuai waktu yang ditentukan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dan/atau biaya

tambah bagi Penyedia Jasa.

i. Dampak yang menimpa/membebani Penyedia Jasa diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang

menjadi resiko Pejabat Pembuat Komitmen.

j. Pejabat Pembuat Komitmen menunda berita acara penyerahan pertama pekerjaan dan/atau berita

acara penyerahan akhir pekerjaan.

k. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pekerjaan.

l. Kompensasi lain sesuai dengan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak.

57.2. Penyedia Jasa dapat meminta kompensasi biaya dan/atau waktu pelaksanaan.

58. PENANGGUHAN PEMBAYARAN

58.1. Apabila Penyedia Jasa tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam kontrak, maka

dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah Pejabat Pembuat Komitmen

memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis.

58.2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan disertai alasan-alasan

yang jelas dan keharusan Penyedia Jasa untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan

dalam jangka waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan

pembayaran.

59. HARI KERJA

59.1. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia Jasa. Daftar

pembayaran ditandatangani oleh masing-masing

pekerja dan dapat diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

59.2. Penyedia Jasa harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah

ditandatangani.

59.3. Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan harus dilampirkan.

59.4. Penyedia Jasa harus memberitahukan kepada direksi teknis sebelum bekerja di luar jam kerja.

60. PENGAMBILALIHAN

60.1. Pejabat Pembuat Komitmen akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan berita acara serah terima akhir pekerjaan.

61. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

61.1. Penyedia Jasa wajib memberikan pedoman kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang

pengoperasian dan pemeliharaan.

61.2. Apabila Penyedia Jasa tidak melakukan Pasal 61.1., maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat

memperhitungkan pembayaran kepada Penyedia Jasa sesuai dengan ketentuan dalam syarat-

syarat khusus kontrak.

62. PENYESUAIAN BIAYA

62.1. Harga kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian biaya.

62.2. Penyesuaian biaya harus mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk mata uang yang dipakai

untuk penyesuaian biaya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

63. PENUNDAAN ATAS PERINTAH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.

63.1. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk menunda dimulainya

pelaksanaan pekerjaan atau memperlambat kemajuan suatu kegiatan pekerjaan.

63.2. Jika perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta

pembahasannya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus

dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dan perintah perubahan diberlakukan sebagai peristiwa

kompensasi.

64. INSTRUKSI

64.1. Penyedia Jasa wajib melaksanakan semua instruksi Direksi Teknis yang berkaitan dengan

kontrak.

64.2. Semua instruksi harus dilakukan secara tertulis.

BAB V

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Keterangan :

1. Bab ini memuat ketentuan khusus yang dibutuhkan oleh paket pekerjaan.

2. Syarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan perubahan,

penambahan dan/atau penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum

kontrak.

3. Apabila terjadi perbedaan antara syarat-syarat umum kontrak dengan syarat-syarat khusus

kontrak, maka yang berlaku adalah syarat-syarat khusus kontrak.

4. Panitia pengadaan dalam menyusun syarat-syarat khusus kontrak mengikuti petunjuk di bawah

ini.

Syarat-syarat khusus kontrak terdiri atas:

A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

1.1 a. Pejabat Pembuat Komitmen adalah :

Nama : BRIGJEN POLISI DR. H.M. SAID SAILE, M.Si.

Jabatan : KEPALA BIRO UMUM SETTAMA LEMHANNA SRI

Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110

b. Direksi Teknis adalah :

Nama : KOLONEL INF ENDANG NIRWAN

Jabatan : KABAG RUMGA ROUM SETTAMA LEMHANNAS RI

Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110

c. Masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau 1 tahun.

2. JAMINAN

2.1. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% ( lima persen) dari nilai kontrak.

2.2. Besarnya jaminan uang muka adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak.

2.3. Besarnya jaminan pemeliharaan adalah 5% ( lima persen) dari nilai kontrak.

3. ASURANSI

3.1. a. Kerusakan harta benda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

b. Pihak ketiga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tiap orang untuk cidera badan termasuk

kematian untuk satu kali peristiwa.

c. Kegagalan bangunan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar)

4. KESELAMATAN KERJA

4.1. Peraturan tentang keselamatan kerja yang harus dipatuhi Penyedia Jasa sesuai Kepmen

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor ……….................….. tahun .................. tentang

……………………………….......................................................

5. PEMBAYARAN

5.1.a.1) Pembayaran uang muka adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak tunggal.

5.1.b.3) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara angsuran (termijn).

5.1.b.4) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat

disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah

nilai tagihan.

6. JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

6.1. Waktu pelaksanaan kontrak selama 105 (seratus lima) hari kalender.

7. PENGGUNAAN PENYEDIA JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI

KECIL

7.1. Kepada Penyedia Jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan

kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi

sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut yaitu

sebagai berikut :

a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh

fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau

pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan

dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan

kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana

denda paling banyak Rp..2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 1. di atas adalah tindak pidana kejahatan;

c. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 1. dilakukan oleh atau atas nama badan

usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan

tetap ijin usaha oleh instansi yang berwenang.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

8.1. Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.

9. PENYESUAIAN HARGA

9.1. Bila ada Penyesuaian harga diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

10. DENDA DAN GANTI RUGI

10.1. Kompensasi atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang

terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut

ketetapan Bank Indonesia.

10.2. a. Denda langsung dipotong dari pembayaran kepada Penyedia Jasa.

b. Ganti rugi dibayar kepada Penyedia Jasa setelah dibuat amandemen kontrak.

11. GAMBAR PELAKSANAAN

11.1. Jumlah pembayaran yang ditahan adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

11.2. Jumlah pembayaran yang ditahan adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

12. KEGAGALAN BANGUNAN

12.1. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan selama 10 (sepuluh) tahun.

B. KETENTUAN KHUSUS

13. KOMPENSASI

13.1.l. Kompensasi lain adalah meliputi (tidak ada).

14. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

14.1.1. Jumlah pembayaran yang diperhitungkan adalah

maksimal sebesar Rp..250.000.000,- (dua ratus lima puluh

juta rupiah). Mengetahui/Menyetujui :

KEPALA BIRO UMUM

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DR. H.M. SAID SAILE, M.Si.

BRIGADIR JENDERAL POLISI

Jakarta, 9 Agustus 2010

KETUA PANITIA

PENGADAAN JASA PEMBORONGAN

ENDANG NIRWAN

KOLONEL INF NRP. 28854