DOKUMEN LELANG / RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT) NOMOR DOKUMEN : 476/LL/KCJ/RKS/VIII/2016 Tanggal, 30 Agustus 2016 PENGADAAN DAN PEMASANGAN UBIN DIFABEL DI STASIUN JABODETABEK PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120 Telepon : (021) 345 3535 / Fax: (021) 348 34084 www.krl.co.id
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk
(tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan
harus diulang.
23.4 Selanjutnya panitia pengadaan membuka sampul luar penawaran,termasuk dokumen penarikan/ pengubahan/
penggantian/ penambahan (bila ada), di hadapan para penawar
atau para wakil penawar yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah ditentukan oleh panitia pengadaan.
23.5 PEMBUKAAN SAMPUL I: Administrasi dan Teknis
I.9 BAB I : INTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG
23.6 Sampul II tidak boleh dibuka dan dimasukan dalam sampul luar yang ditutup rapat dan disegel ditandatangani oleh panitia
pengadaan serta wakil peserta dari perusahaan yang berbeda,
sebelum disimpan oleh panitia pengadaan.
23.7 Nama peserta lelang, penarikan, pengubahan, penggantian, penambahan dokumen penawaran, ada atau tidaknya jaminan
penawaran, dan lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi, dibacakan dengan jelas sehingga terdengar oleh semua
peserta pada saat pembukaan penawaran.
23.8 Bila ada dokumen yang tidak terlampir dan tidak subtansial sifatnya
maka dapat segera disusulkan dalam hari yang sama dan dicatat pada Berita Acara Pembukaan Dokumen sebagal hal yang dapat
dilengkapi.
23.9 Setelah pembukaan sampul I panitia pengadaan membuat Berita
Acara Pembukaan sampul I, yang sekurang-kurangnya memuat :
a) Jumlah dokumen penawaran yang masuk;
b) Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
c) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen
penawaran;
d) Keberatan/sanggahan dari peserta;
e) Keterangan lain yang dianggap perlu;
f) Tanda tangan anggota panitia pengadaan dan wakil
peserta yang hadir;
23.10 PEMBUKAAN SAMPUL II: PENAWARAN BIAYA
Panitia pengadaan mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis
untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai
berikut:
a) Panitia pengadaan menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis;
b) Panitia pengadaan membuka sampul II dari seluruh peserta
yang lulus evaluasi teknis;
c) Panitia pengadaan membacakan dan menulis biaya
penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis;
d) Panitia pengadaan melakukan evaluasi gabungan teknis dan
biaya sebagai berikut:
(1) Melakukan koreksi aritmatik;
(2) Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan
penawaran harga, yang mencantumkan penawaran harga, penawaran hargaterkoreksi (bila ada). Berita acara
I.10 BAB I : INTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG
ditandatangani oleh panitia pengadaan dan wakil peserta
24. KERAHASIAAN
PROSES
24.1 Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan
dilakukan oleh panitia pengadaan secara independen.
24.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi,
klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang
tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
24.3 Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan
mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
25. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI
PENAWARAN
25.1 Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang
harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak
boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
25.2 Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi terkait.
26. PEMERIKSAAN
PENAWARAN DAN
PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT
26.1 Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua
dokumen penawaran, panitia pengadaan akan meneliti apakah
setiap penawaran:
(a) Telah dibubuhi meterai, ditandatangani oleh yang berhak dan
dicap;
(b) Dilampiri jaminan penawaran; dan
(c) Memenuhi ketentuan dokumen lelang.
26.2 Penawaran yang memenuhi syarat adalah Penawaran yang sesuai
ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang
bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran
bersyarat adalah:
(a) Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang
sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan
hasil/kinerja/performance pekerjaan;
(b) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang;
(c) Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di
antara peserta lelang yang memenuhi syarat.
26.3 Apabila Penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen lelang, akan ditolak oleh panitia pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat kecuali pada kondisi butir 23.
27. KOREKSI 27.1 Koreksi aritmatik dapat dilakukan sebelum evaluasi dokumen
I.11 BAB I : INTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG
ARITMATIK penawaran, sebagai berikut:
(a) Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas
yang tercantum dalam dokumen lelang.
(b) Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan
terhadap perkalian antara kuantitas yang sudah disesuaikan (butir (a)) dengan harga satuan beserta penjumlahannya,
sebagai berikut:
1) Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga tidak boleh dikoreksi;
2) Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka
dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil koreksi;
3) Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan
dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan harga satuan dalam daftar
kuantitas dan harga tetap diberikan kosong;
4) Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga
tersebut harus diberikan kepada penawar dalam waktu secepatnya.
(c) Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan pada daftar
kuantitas dan harga, dengan harga satuan pada analisa harga satuan yang bersangkutan, maka yang mengikat
adalah harga satuan pada daftar kuantitas dan harga.
27.2 Bila penawar tidak dapat menerima jumlah penawaran hasil koreksi
aritmatik, maka penawarannya ditolak dan jaminan penawarannya
disita sesuai Pasal 16.7
28. MATA UANG UNTUK EVALUASI
PENAWARAN
28.1 Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang Rupiah sesuai Pasal 14.1.
F. PEMENANG LELANG
29. KRITERIA PEMENANG 29.1 Pengguna Barang akan menetapkan pemenang lelang dari
peserta lelang yang harga penawarannya terendah terkoreksi dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang serta
memenuhi syarat kualifikasi.
29.2 Panitia akan melakukan Pengumuman Pemenang secara terbuka atas hasil Pelelangan pada website www.krl.co.id
29.3 Peserta Lelang dapat melakukan sanggahan atas hasil pelelangan selambat-lambatnya 4 hari sesudah pengumuman pemenang
dengan menyerahkan Jaminan Sanggahan yang dikeluarkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) dengan
nilai sekurang-kurangnya sama dengan nilai Jaminan Penawaran
____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]
Alamat : __________
Telepon/Fax : __________
Email : __________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akta Notaris
______________ [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika Kemitraan maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO]
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentengan kepentingan dengan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk kedalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit atau kagiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar
Hitam;
7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
I. Data Administrasi
1. Nama (PT/CV/Firma/
Koperasi/Kemitraan/ : __________
III.2
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
Perorangan) [pilih yang sesuai]
2. Status :
3.
Alamat Kantor Pusat : __________
No. Telepon : __________
No. Fax : __________
E-Mail : __________
4.
Alamat Kantor Cabang : __________
__________
__________
__________
No. Telepon :
No. Fax :
E-Mail :
II. Izin Usaha
No. Surat Izin Usaha_________ : __________ Tanggal __________
Masa berlaku izin usaha : __________
Instansi pemberi izin usaha : __________
III. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]
No. Surat Izin Usaha_________ : __________ Tanggal __________
Masa berlaku izin usaha : __________
Instansi pemberi izin usaha : __________
IV. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi
a. Nomor Akta : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris : __________
2. Akta Perubahan Terakhir
a. Nomor Akta : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris : __________
V. Pengurus
1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Perusahaan
Pusat Cabang
III.3
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
2. Direksi/Pengurus Badan Usaha
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Perusahaan
VI. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)
d. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf bdan c)]
: No.__________ tanggal_______
3. [Neraca Perusahaan (khusus untuk pekerjaan kompleks)]
VII. Data Pengalaman Perusahaan
No. Nama
Paket
Bidang/
Sub Lokasi
Pemberi Tugas /
Pejabat Pembuat Kontrak *)
Tanggal Selesai
Menurut
III.4
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
Pekerjaan Bidang
Pekerjaan
Komitmen
Nama Alamat/
Telepon
No /
Tanggal Nilai Kontrak
BA.
Serah
Terima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika
dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan,
maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi nerupa sanksi administratif,
sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana
kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PT. ..................
…………………….
Direktur Utama /Berdasarkan Surat Kuasa
Materai,
Tanda tangan dan cap perusahaan
III.5
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
B. BENTUK SURAT PENAWARAN
B.1. Surat Penawaran Administrasi & Teknis
Nomor : ….., ……………….200…
Lampiran :
Kepada Yth.:
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
PT. KAI Commuter Jabodetabek
diJakarta
Perihal : Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Dan Pemasangan Ubin
Difabel Di Stasiun Jabodetabek
Sehubungan dengan Pengumuman Pengadaan.................................................. nomor: ....................... Tanggal ................... , dan setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen Lelang/Seleksi
termasuk berita acara penjelasan dan addendumnya.
Masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Dokumen Lelang
(RKS BAB II, DATA LELANG) dan perubahannya (bila ada).
Bersama ini juga menyatakan Pakta Integritas :
1. Berminat dan tunduk pada proses pengadaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengadaan PT. KAI Commuter Jabodetabek;
2. Tidak akan melakukan praktek KKN dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan
profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan
penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini; 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya
bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menjaga Kerahasiaan Dokumen.
Sesuai dengan persyaratan, bersama ini kami lampirkan 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy dokumen
sesuai dengan Dokumen Lelang (BAB II,DAFTAR SIMAK).
Demikian Penawaran, Pernyataan dan Data Perusahaan di website e-Procurement ini kami buat dengan
benar dan penuh tanggung jawab.
PT. ................
…………………….
Direktur Utama /Berdasarkan Surat Kuasa
KOP PERUSAHAAN
Materai,
Tanda tangan dan cap perusahaan
III.6
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
B.2. Surat Penawaran Harga
Nomor : ….., ……………….200…
Lampiran :
Kepada Yth.:
Panitia Pengadaan Jasa/Barang/Jasa
PT. KAI Commuter Jabodetabek
Di Jakarta
Perihal : PENAWARAN HARGA PENGADAAN DAN PEMASANGAN UBIN DIFABEL DI
STASIUN JABODETABEK
Sehubungan dengan Pengumuman Lelang Pengadaan.......... nomor: ....................... Tanggal
................... , dan setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen Seleksi termasuk berita acara
penjelasan dan addendumnya, dengan ini kami mengajukan penawaran sebesar Rp. ………….........
Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mewakilinya untuk melakukan hal-hal dan ketentuan
sebagai berikut :
1. Melakukan Pencairan, meminta dan menerima pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran
atas nama PEMBERI KUASA sebagaimana tersebut di atas, pada saat jatuh tempo dan
atau setiap waktu, dengan beban biaya dan penalti pencairan sepenuhnya menjadi
tanggungan PEMBERI KUASA. 2. Menandatangani surat-surat, tanda terima dan melakukan tindakan hukum lain yang
berkaitan dengan penerimaan, pencairan dan penggunaan dana dimaksud.
PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan bahwa pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran
tersebut diatas oleh PENERIMA KUASA hanya dapat dilakukan sepanjang Surat Kuasa
Pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran ini telah ditandatangani dan telah disetujui oleh
PEMBERI KUASA.
Demikianlah Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran ini dibuat dengan
sebenarnya dan untuk digunakan sesuai kepentingannya.
III.12
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
Jakarta, _______________
F. BENTUK SURAT PERJANJIAN
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Nomor : ……..................................
Tanggal : ........................................
ANTARA
PT. KAI Commuter Jabodetabek
…………………………………………………………………………………………………………….
DAN
…………………………………………………………………………………………………………….
(nama perusahaan)
UNTUK
Pengadaan Dan Pemasangan Ubin Difabel Di Stasiun Jabodetabek
Surat Perjanjian ini dibuat di ……………… pada hari ………………… tanggal ………………… bulan
…………………….. tahun ……………………… (tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat Perjanjian)
ANTARA
Nama :
Jabatan :
Alamat :
D a n
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK tertanggal ………………….200..
PENERIMA KUASA
(……………………..)
PEMBERI KUASA
(……………………..)
III.13
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:
1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.
2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyerahkan, pekerjaan yaitu Pengadaan Dan
Pemasangan Ubin Difabel Di Stasiun Jabodetabek kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Kontrak ini.
Waktu penyelesaian pekerjaan terhitung....... (...............) hari kalender sejak tanggal ……………… s/d ……………………..( tanggal perjanjian).
3. Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu:
a. Surat Perjanjian;
b. Surat Pesanan Barang; c. Surat Penunjukan Penyedia Barang;
d. Surat Penawaran; e. Adendum Dokumen Lelang (bila ada);
f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
g. Syarat-Syarat Umum Kontrak; h. Spesifikasi Teknis;
i. Daftar Kuantitas dan Harga; j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
4. Ketentuan dan Syarat-syarat Dokumen Kontrak mengikat Kedua Balah Pihak, kecuali jika secara jelas dimodifikasi atau diubah dalam Kontrak ini atas kesepakatan bersama.
5. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan barang dengan
penuh ketelitian dan kesungguhan sesuai dengan ketentuan Kontrak sampai diterima oleh PIHAK KESATU.
6. PIHAK KESATU berkewajiban untuk membayar kepada PIHAK KEDUA atas penyerahan barang yang telah diterima baik oleh PIHAK KESATU berdasarkan harga yang tertuang dalam daftar
Kuantitas dan Harga, pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
7. Jumlah harga keseluruhan pekerjaan sebagaimana pasal 2 adalah Rp. ......................... (.......................) merupakan harga pasti dan tidak berubah-ubah termasuk PPN 10% sebesar Rp.
................................ (...................................) dan fisik sebesar Rp. ............................ (..................................).
8. Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak. Surat Pesanan
Barang (Purchase Order) diterbitkan Pengguna Barang dengan jenis dan jumlah barang sesuai kebutuhan.
9. Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA setelah seluruh barang pesanan sudah diterima oleh PIHAK KESATU dalam keadaan lengkap melalui Bank ............................ Cabang ...................
Nomor Rekening ................................. Atas nama ...........................
10. Sanksi dan Denda.
a. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
tercantum di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) atau tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dapat dikenai sanksi
pemutusan kontrak secara sepihak oleh PIHAK KESATU setelah PIHAK KESATU menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
b. Khusus untuk keterlambatan waktu pelaksanaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda
keterlambatan sebesar 2/1000 (dua permil) dari nilai Surat Perjanjian (Kontrak) untuk setiap hari keterlambatan.
III.14
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
d. Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) secara sepihak oleh PIHAK KESATU dilaksanakan
dengan pemberitahuan tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU kemudian berhak melanjutkan pekerjaan dengan cara lain dan segala akibat
pembiayaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
11. Kecuali jika disepakati lain oleh Kedua Balah Pihak, alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
adalah:
(1) PIHAK KESATU
Nama :PT. KAI Commuter Jabodetabek Alamat : Stasiun Juanda Lt. 2
Jl. Ir. H. Juanda I,Jakarta Pusat 10120 Telepon : 021 - 345 3535
Fax / E-Mail : 021 – 348 34084
(2) PIHAK KEDUA
Nama : Alamat :
Telepon :
Fax / E-Mail :
13. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 9. Syarat-Syarat Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap DI Kantor Panitera Pangadilan Negeri Jakarta
Pusat di Jakarta.
(Pengadilan Negeri lokasi Kantor/Satuan Kerja/Proyek/Bagian Proyek).
DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
(nama, jabatan, nama perusahaan) PT KAI Commuter Jabodetabek
(…………………………) (………………………….)
(nama jelas) (nama jelas)
Materai
Rp. 6.000,-
Tandatangan,
Capperusahaan.
Materai
Rp. 6.000,-
Tandatangan,
Capperusahaan.
V.1
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
BAB IV
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. DEFINISI 1.1 Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau
didefinisikan disini.
a. Jasa Pengadaan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan
Pengadaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya
ditetapkan Pengguna Barang dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Barang/Jasa.
b. Pengguna Barangadalah Pejabat Berwenang KCJ sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas
pengadaan jasa lingkungan KCJ. Nama, jabatan, dan alamat Pengguna Barang tercantum dalam syarat-syarat
khusus kontrak;
c. Penyedia Barangadalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Barang/Jasa;
d. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Barang untuk melaksanakan pemilihan Penyedia
Barang;
e. Kontrak adalah perikatan hukum antara Pengguna Barang dengan Penyedia Barang dalam pelaksanaan pengadaan
jasa;
f. Kontrak harga borongan tetap/lumpsum adalah kontrak
pengadaan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga
keseluruhan dari nilai total pekerjaan, sedangkan
pembayarannya didasarkan pada progress penyelesaian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa.
g. Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang
mengatur hubungan hukum antara Pengguna Barang dan
Penyedia Barang untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari:
1). Surat perjanjian; 2). Surat penunjukan Penyedia Barang (SPR);
3). Surat penawaran;
4). Adendum dokumen lelang (bila ada); 5). Syarat-syarat khusus kontrak;
6). Syarat-syarat umum kontrak; 7). Spesifikasi teknis;
8). Daftar Kwantitas dan harga; 9). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran
kontrak.
h. Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Barang yang selanjutnya
disesuaikan menurut ketentuan kontrak;
i. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;
V.2
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
j. Pengguna barang adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk
mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan
pekerjaan. Pada umumnya Pengguna barang dijabat oleh pengguna barang, namun dapat dijabat oleh orang lain
yang ditunjuk oleh pengguna barang.
k. Direksi teknis adalah tim yang ditunjuk oleh Pengguna
barang yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan.
l. Daftar Kwantitas dan harga adalah daftar Kwantitas yang
telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya
yang merupakan bagian dari penawaran;
m. Mata pembayaran utama adalah mata pembayaran pokok
dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan,
dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya
terbesar yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
n. Pekerjaan harian adalah pekerjaan yang pembayarannya
berdasarkan penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan.
o. Pekerjaan sementara adalah pekerjaan penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan permanen.
p. Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh
Pengguna barang kepada Penyedia Barang untuk melakukan perubahan pekerjaan.
q. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja Penyedia Barang yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) yang dikeluarkan oleh pengguna barang.
r. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dinyatakan dalam berita
acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh pengguna barang.
s. Masa penyerahan adalah kurun waktu kontrak yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dituangkan sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan
sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
t. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan
pengguna barang dan Penyedia Barang untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama.
u. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan
pengguna barang dan Penyedia Barang untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua.
v. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang dan Penyedia Barang, atau ditunjuk
oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga
arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya
melalui arbitrase
V.3
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
2. PENERAPAN 2.1 Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada
dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2.2 Dokumen kontrak harus diinterprestasikan dalam urutan
kekuatan hukum sebagai berikut:
a. Surat perjanjian;
b. Surat penunjukan Penyedia Barang; c. Surat penawaran;
d. Adendum dokumen lelang (bila ada);
e. Syarat-syarat Khusus Kontrak; f. Syarat-syarat Umum Kontrak
g. Spesifikasi Teknis; h. Daftar Kwantitas dan Harga;
i. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
3. ASAL PENYEDIA 3.1 Penyedia Baranguntuk pekerjaan ini adalah merupakan
layanan jasa dari Penyedia Barang nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. PENGGUNAAN DOKUMEN
KONTRAKDAN
INFORMASI
4.1 Penyedia Barang tidak diperkenankan mengunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di
luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak,
kecuali lebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Pengguna barang.
5. HAK PATEN 5.1 Apabila Penyedia Barang menggunakan hak paten, hak cipta
dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab Penyedia Barang sepenuhnya dan pengguna
barang dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak
ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.
6. JAMINAN 6.1 Penyedia Barang wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan
kepada Pengguna barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan Penyedia
Barang sebelum dilakukan penandatanganan kontrak.
Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14
(empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir
pekerjaan.
6.1 Jaminan pelaksanaandiserahkan dalam bentuk jaminan bank
kepada Pengguna barang. Bentuk jaminan mengunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen lelang. Penyedia
Barang diwajibkan melakukan pemeliharaaan atas hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisinya
tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan.
V.4
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
7. ASURANSI 7.1 Penyedia Barang harus menyediakan atas nama Pengguna barang dan Penyedia Barang, asuransi yang mencakup dari
saat mulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir
pekerjaan, yaitu:
a. Semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai
resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko yaitu
kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja;
c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
7.2 Besarnya asuransi ditentukan dalam syarat-syarat khusus
kontrak.
8. KESELAMATAN KERJA 8.1 Penyedia Barang bertanggung jawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat
khusus kontrak.
9. PEMBAYARAN
9.1 Cara Pembayaran
Pembayaran dilakukan setiap awal bulan berjalan sesuai dengan tagihan setiap bulannya
9.2 Pengguna barang harus sudah membayar kepada Penyedia
Barang selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak Penyedia Barang telah mengajukan tagihan
yang telah disetujui oleh direksi teknis dan Pengguna barang. Pengguna barang harus sudah membayar kepada Penyedia Barang selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak Penyedia Barang telah mengajukan tagihan yang telah disetujui oleh direksi teknis dan Pengguna barang.
10. HARGA DAN SUMBER
DANA
10.1 Pengguna barang membayar kepada Penyedia Barang atas
pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak;
10.2 Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran
RKAP PT KCJ Tahun Anggaran 2016;
10.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum
dalam daftar Kwantitas dan harga.
10.4 Surat perjanjian untuk pekerjaan ini ditandatangani oleh pengguna barang dan Penyedia Barang.
11. WEWENANG DAN
KEPUTUSAN PENGGUNA
BARANG
11.1 Pengguna barang memutuskan hal-hal yang bersifat
kontraktual antara Pengguna barang dan Penyedia Barang
dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.
12. DIREKSI TEKNIS DAN PANITIA PENELITI
PELAKSANAAN KONTRAK
12.1 Pengguna barang menetapkan direksi teknis untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan mewakili Pengguna
barang;
12.2 Pengguna barang dapat membentuk panitia peneliti
pelaksanaan kontrak untuk membantu Pengguna barang.
13. DELEGASI 13.1 Pengguna barang dapat mendelegasikan sebagian tugas dan
tanggung jawabnya kepada direksi teknis dan dapat membatalkan pendelegasian tersebut setelah
memberitahukan kepada Penyedia Barang.
V.5
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
14. PENYERAHAN LAPANGAN
14.1 Pengguna barang wajib menyerahkan seluruh/sebagian lapangan pekerjaan kepada Penyedia Barang sebelum
diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja;
14.2 Sebelum penyerahan lapangan, pengguna barang bersama-sama Penyedia Barang melakukan pemeriksaan lapangan
berikut bangunan, banguna pelengkap dan seluruh aset milik pengguna barang yang akan menjadi tanggung jawab
Penyedia Barang, untuk dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara.
14.3 Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara
serah terima lapangan yang ditandatangani kedua belah
pihak.
15. SURAT PERINTAH MULAI KERJA
15.1 Pengguna barangdapat menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan
kontrak, setelah dilakukan penyerahan lapangan.
15.2 Dalam SPMK dicantumkan saat dimulainya pelaksanaan
kontrak.
16. PERSIAPAN
PELAKSANAAN KONTRAK
16.1 Sebelum pelaksanaan kontrak Pengguna barang bersama-
sama dengan Penyedia Barang, unsur perencanaan dan unsur pengawasan menyusun rencana pelaksanaan kontrak.
16.2 Pengguna barang harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
tanggal diterbitkannya Kontrak.
16.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat adalah :
a. Organisasi kerja; b. Tata cara pengaturan pekerjaan;
c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. Jadwal pengadaan bahandan mobilisasi peralatan; e. Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan;
f. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;
g. Penyusunan program mutu;
17. PROGRAM MUTU 17.1 Program mutu harus disusun oleh Penyedia Barang dan
disepakati oleh pengguna barang dan dapat direvisi sesuai kebutuhan.
17.1 Program mutu minimal berisi :
a. Informasi pengadaan;
b. Organisasi proyek pengguna barang dan Penyedia Barang;
c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. Prosedur instruksi kerja; f. Pelaksana kerja;
18. PERKIRAAN ARUS UANG 18.1 Penyedia Barang wajib menyediakan cadangan cash flow
untuk kebutuhan operasional selama 3 bulan sebesar tagihan
setiap bulan.
18.2 Penyedia Barang wajib menyediakan perkiraan arus uang
(cash flow forecast) sesuai dengan program kerja kepada Pengguna barang.
18.1 Apabila suatu program kerja telah dimutakhirkan, maka
V.6
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
Penyedia Barang wajib memperbaiki perkiraan arus uang dan diserahkan kepada Pengguna barang.
19. PEMERIKSAAN BERSAMA
19.1 Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan SPMK, direksi teknis bersama-sama dengan panitia pelaksana
kontrak dan Penyedia Barang melaksanakan pemeriksaan
lapangan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk setiap rencana
mata pembayaran guna menetapkan Kwantitas awal.
19.2 19.2 Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan
dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan
dalam bentuk amandemen kontrak.
19.3 Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap mata pembayaran harus dilakukan oleh direksi teknis dan
Penyedia Barang selama periode pelaksanaan kontrak untuk menetapkan Kwantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan
guna pembayaran hasil pekerjaan.
20. PERUBAHAN KEGIATAN
PEKERJAAN
20.3 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak maka
pengguna barang bersama Penyedia Barang dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
a. Menambah atau mengurangi Kwantitas pekerjaan yang
tercantum dalam kontrak;
b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata
pembayaran;
20.2 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang
secara tertulis kepada Penyedia Barang ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
20.1 Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.
21. PEMBAYARAN UNTUK
PERUBAHAN
21.1 Apabila diminta oleh pengguna barang, Penyedia Barang wajib
mengajukan usulan biaya untuk melaksanakan perintah
perubahan.
21.2 Direksi teknis wajib menilai usulan biaya tersebut selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
21.3 Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan harga satuannya
terdapat dalam daftar Kwantitas dan harga, dan apabila menurut pendapat Pengguna barang bahwa Kwantitas
pekerjaan tidak melebihi batas sesuai ketentuan pasal 22.2
atau waktu pelaksanaan tidak mengakibatkan perubahan harga, maka harga satuan yang tercantum dalam daftar
Kwantitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan.
21.4 Apabila harga satuan berubah atau pekerjaan dalam perintah
perubahan tidak ada harga satuannya dalam daftar Kwantitas dan harga, jika dinilai wajar, maka usulan biaya dari Penyedia
Barang merupakan harga satuan baru untuk perubahan
V.7
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
pekerjaan yang bersangkutan.
21.5 Apabila usulan biaya dari Penyedia Barang dinilai tidak wajar,
maka pengguna barang mengeluarkan perintah perubahan
dengan mengubah harga kontrak berdasarkan harga perkiraan pengguna barang.
21.6 Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda
pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan diberlakukan sebagai
peristiwa kompensasi sesuai pasal 49.2.
21.7 Penyedia Barang tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat
dihindari melalui peringatan dini.
22. PERUBAHAN KWANTITASDAN HARGA
22.1 Harga satuan dalam daftar Kwantitas dan harga digunakan untuk membayar prestasi pekerjaan.
22.3 Apabila Kwantitas mata pembayaran utama yang akan
dilaksanakan berubah lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Kwantitas awal, maka harga satuan perubahan mata
pembayaran utama tersebut disesuaikan dengan negosiasi.
22.4 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia
Barang harus menyerahkan analisa harga satuannya kepada
pengguna barang. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi berdasarkan analisa harga
satuan tersebut dan harga satuan dasar penawaran.
23. AMANDEMEN KONTRAK 23.1 Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila:
a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan
pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.
Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang
membuat kontrak tersebut.
23.2 Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut:
a. Pengguna barang memberikan perintah tertulis kepada Penyedia Barang untuk melaksanakan perubahan kontrak,
atau Penyedia Barang mengusulkan perubahan kontrak;
b. Penyedia Barang harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari Pengguna barang dan
mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;
c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan
dibuat berita acara hasil negosiasi;
d. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat
amandemen kontrak.
V.8
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
24. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
24.1 Hak dan kewajiban Pengguna barang a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia Barang.
b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia
Barang. c. Melakukan perubahan kontrak
d. Menangguhkan pembayaran. e. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan.
24.2 Hak dan kewajiban Penyedia Barang
a. Hasil pekerjaan, dan uang retensi. b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
pengguna barang. c. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan
yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan Pengguna barang. d. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk
melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan
pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknyadan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan
Penyedia Barang.
25. RESIKOPENGGUNA
BARANG DANPENYEDIA BARANG
25.1 Pengguna barang bertanggungjawab atas resiko yang
dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko pengguna barang, dan Penyedia Barang bertanggung jawab atas resiko yang
dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko Penyedia Barang.
25.2 Resiko pengguna barang
a. Resiko kecelakaan, kematian, kerusakan atau kehilangan
harta benda (di luar pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan) yang disebabkan
oleh: 1). Penggunaan atau penguasaan lapangan dalam rangka
pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat dihindari
sebagai akibat pekerjaan tersebut; atau
2). Keteledoran, pengabaian kewajiban dan
tanggungjawab, gangguan terhadap hak yang legal oleh pengguna barang atau orang yang
dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh Penyedia
Barang.
25.3 Resiko Penyedia Barang
Kecuali resiko pengguna-pengguna barang, maka Penyedia Barang bertanggung jawab atas setiap cidera atau kematian
dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan dan harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan
kontrak.
26. LAPORAN HASIL
PEKERJAAN
26.1 Buku harian diisi oleh Penyedia Barang dan diketahui oleh
direksi teknis, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian.
26.2 Laporan harian dibuat oleh Penyedia Barang, diperiksa oleh direksi teknis, dan disetujui oleh Pengguna barang.
26.3 Laporan harian berisi:
a. Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan;
V.9
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
b. Jenis dan Kwantitaspekerjaan di lapangan; c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan;
d. Jenis dan Kwantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
f. Catatan lain yang dianggap perlu.
27. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
27.1 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak
tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.2 Pengguna barang harus menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal
penandatanganan kontrak.
28. PENYEDIA BARANG LAINNYA
28.1 Penyedia Barang diharuskan bekerja sama dan menggunakan lapangan bersama-sama dengan Penyedia Barang lainnya,
petugas-petugas pemerintah, petugas-petugas utilitas, dan
pengguna barang.
29. WAKIL PENYEDIA BARANG
29.1 Penyedia Barang wajib menunjuk Karyawannya sebagai wakilnya yang bertanggungjawab atas Pelaksanaan pekerjaan
dan diberikan wewenang penuh untuk bertindak atas nama Penyedia Barang, serta berdomisili di lokasi pekerjaan.
29.2 Apabila Pengguna barang menilai bahwa wakil Penyedia
Barang tersebut ada pasal 29.1 tidak memadai, maka Pengguna barang secara tertulis dapat meminta Penyedia
Barang untuk mengganti dengan karyawan lain yang kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya melebihi wakil
Penyedia Barang yang diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan wakil Penyedia Barang yang
akan diganti harus meninggalkan lapangan selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
30. PENGAWASAN 30.1 Untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang sedang atau telah
dilaksanakan oleh Penyedia Barang, pengguna barang diwakili
oleh direksi teknis.
31. KEADAAN KAHAR 31.1 Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
31.2 Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
a. Peperangan;
b. Kerusuhan; c. Revolusi;
d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
e. Pemogokan; f. Kebakaran;
g. Gangguan industri lainnya.
31.3 Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
31.4 Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya
V.10
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
31.5 Bila terjadi keadaan kahar, maka Penyedia Barang
memberitahukan kepada Pengguna barang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah
terjadinya keadaan kahar.
31.6 Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin
Penyedia Barang memberitahukan kepada Pengguna barang bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat
dilanjutkan, dengan ketentuan:
a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu
perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat
keadaan kahar, Penyedia Barang berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan
mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk
melaksanakan tindakan yang disepakati;
c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar Penyedia Barang
tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama
jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutuskan kontrak dengan pemberitahuan tertulis
30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu Penyedia Barang berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar
sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 35.8.
32. PERINGATAN DINI
32.1 Penyedia Barang wajib menyampaikan peringatan dini kepada
Pengguna barang melalui direksi teknik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu
atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal
penyelesaian pekerjaan. Pengguna barang melalui direksi
teknik dapat meminta Penyedia Barang untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, harga
kontrak dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan Penyedia Barang sesegera mungkin.
32.2 Penyedia Barang wajib bekerja sama dengan Pengguna barang
melalui direksi teknik dalam menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari
kejadian atau keadaan tersebut.
32.3 Penyedia Barang tidak berhak menerima pembayaran
tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.
33. RAPAT PELAKSANAAN 33.1 Pengguna barang, direksi teknik dan Penyedia Barang dapat meminta dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua
pihak, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan
peringatan dini pasal 32.1.
33.2 Direksi teknik wajib membuat risalah rapat pelaksanaan pasal
33.1. Tanggung jawab masing-masing pihak atas tindakan
V.11
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
yang harus diambil ditetapkan oleh Pengguna barang secara tertulis.
34. ITIKAD BAIK 34.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam
kontrak.
34.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur
tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan
tersebut.
35. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
35.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
35.2 Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para
pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di
dalam kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pengguna barang wajib membayar kepada Penyedia Barang sesuai
dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
35.3 Pemutusan kontrak dilakukan bilamana Penyedia Barang cidera
janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada Penyedia
Barangdikenakan sanksi sesuai Pasal 35.5.
35.4 Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam
proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini:
a. Penyedia Barang dapat dikenakan sanksi yaitu:
1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas Perusahaan;
2). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
b. Pengguna barang dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35.5 Pemutusan kontrak oleh pengguna barang sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pengguna barang menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak
secara tertulis kepada Penyedia Barang untuk kejadian
tersebut di bawah ini, Pengguna barang dapat memutuskan kontrak.
Kejadian dimaksud adalah:
a. Penyedia Barang tidak mulai melaksanakan pekerjaan
berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai
dengan pasal 15.2;
b. Penyedia Barang tidak mampu lagi melaksanakan
pekerjaan atau bangkrut;
c. Penyedia Barang gagal mematuhi keputusan akhir
penyelesaian perselisihan;
V.12
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
d. Penyedia Barang menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada Pengguna barang dan pernyataan tersebut
berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan
pengguna barang;
e. Terjadinya keadaan kahar dan Penyedia Barang tidak
dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 31.2.
Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya
salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai e. di atas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tidak diberlakukan.
Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai e. Penyedia
Barang dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun.
35.6 Pemutusan kontrak oleh Penyedia Barang
Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia
Barang menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Pengguna barang untuk
kejadian tersebut di bawah ini, Penyedia Barang dapat memutuskan kontrak.
Kejadian dimaksud adalah:
a. Sebagai akibat keadaan kahar, Penyedia Barang tidak
dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan Pasal 31.6.c.;
b. Pengguna barang gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
35.7 Prosedur pemutusan kontrak
Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima
pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut Penyedia Barang harus:
a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak;
b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil
pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu
yang ditentukan oleh Pengguna barang;
c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh Pengguna
barang.
35.8 Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal
35.5., Pengguna barang tetap membayar hasil pekerjaan
sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 35.6., selain
pembayaran tersebut di atas Pengguna barang harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh
Penyedia Barang sehubungan dengan pemutusan kontrak.
35.9 Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, Penyedia Barang tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak.
36. PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
36.1 Penyelesaian perselisihan dapat melalui:
a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia;
V.13
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
b. Pengadilan.
36.2 Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam syarat-
syarat khusus kontrak.
36.3 Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir.
37. BAHASA DAN HUKUM 37.1 Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
38. PERPAJAKAN 38.1 Penyedia Barang harus mengetahui, memahami dan patuh
terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam
penawaran.
38.2 Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan
penyesuaian.
39. KORESPONDENSI
39.1 Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis.
39.2 Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, telex,
kawat. 39.3 Alamat para pihak ditetapkan sebelum tanda tangan kontrak.
39.4 Korespondensi harus menggunakan bahasa Indonesia.
40. PENYESUAIAN HARGA 40.1 Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak.
Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka
panjang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
41. DENDA DAN GANTI RUGI
41.1 Denda adalah sanksi financial yang dikenakan kepada Penyedia Barang, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang
dikenakan kepada pengguna barang, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
41.2 Besarnya denda kepada Penyedia Barang atau keterlambatan
penyediaan barang adalah 20/00 (dua per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
41.3 Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Pengguna barang atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap
nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku
bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan dari Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan
dalam syarat-syarat khusus kontrak.
41.4 Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai
ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
42. SERAH TERIMA
PEKERJAAN
42.1 Pengguna barangdapat membentuk panitia penerima
pelaksanaan pekerjaan setiap bulan Penyedia Barang.
B. KETENTUAN KHUSUS
43. PENILAIAN PEKERJAAN
43.1 Pengguna barang harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.
V.14
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
43.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap pengaturan dinasan di lapangan dan kualitas pekerjaan.
44. KOMPENSASI 44.1 Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia Barang bila dapat
dibuktikan merugikan Penyedia Barang dalam hal sebagai berikut
:
a. Penyedia Barang belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan,
karena pengguna barang tidak menyerahkan seluruh/sebagian lapangan kepada Penyedia Barang;
b. Pengguna barang memodifikasi atau mengubah jadwal yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
d. Pengguna barang terlambat melakukan pembayaran;
e. Pengguna barang menolak sub Penyedia Barang tanpa alasan yang wajar;
g. Dampak yang menimpa/membebani Penyedia Barang diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang menjadi resiko
pengguna barang.
j. Pengguna barang memerintahkan penundaan pekerjaan.
l. Kompensasi lain sesuai dengan yang tercantum dalam syarat-
syarat khusus kontrak.
45. PENANGGUHAN PEMBAYARAN
45.1 Apabila Penyedia Barang tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam kontrak, maka dikenakan sanksi penangguhan
keterlambatan atau kekurangan Barang dilapangan disertai alasan-alasan yang jelas dan keharusan Penyedia Barang untuk
memperbaiki atau menambah Barangdalam jangka waktu sesuai
yang tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.
46. HARI KERJA 46.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan
oleh Penyedia Barang. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh pengguna
barang.
46.2 Penyedia Barang harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
46.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan harus dilampirkan.
46.4 Penyedia Barang harus memberitahukan kepada direksi teknis
sebelum bekerja di luar jam kerja.
47. PENYESUAIAN BIAYA 47.1 Harga kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian biaya.
47.2 Penyesuaian biaya harus mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk mata uang yang dipakai untuk penyesuaian biaya
sesuai dengan kesepakatan para pihak.
V.15
BAB V :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
48. PENUNDAAN ATAS PERINTAH PENGGUNA
BARANG
48.1 Pengguna barang dapat memerintahkan Penyedia Barang untuk menunda dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau memperlambat
kemajuan suatu kegiatan pekerjaan.
48.2 Jika perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta pembahasannya akan menunda
pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan perintah perubahan diberlakukan
sebagai peristiwa kompensasi.
49. INSTRUKSI 49.1 Penyedia Barang wajib melaksanakan semua instruksi Pengguna
barang yang berkaitan dengan kontrak.
49.2 Semua instruksi harus dilakukan secara tertulis.
V.1
BAB V :SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
BAB V
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
Syarat-Syarat Khusus Kontrak terdiri dari :
A. KETENTUAN UMUM
Karena bersifat tambahan, maka ketentuan ini hanya berupa tambahan dan atau penegasan dari
ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.
1. DEFINISI 1.1. a. Pengguna Barang/Jasa adalah :
Nama : PT KAI Commuter Jabodetabek Alamat : Jl. Ir. H. Juanda IB no. 8-10 – Jakarta Pusat
b. Pengguna Barang/Jasa adalah : Nama :
Jabatan : Alamat : Jl. Ir. H. Juanda IB no. 8-10 – Jakarta Pusat
2. JAMINAN 2.1. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah minimal 5 % ( Lima persen) dari nilai kontrak.
3. PEMBAYARAN
3.1. Pembayaran dilakukan berdasarkan progress pekerjaan.
Pelaksanaan Pembayaran
a). Pembayaran dilakukan atas dasar Surat Permohonan Pembayaran
dari Penyedia Barang dengan melampirkan kelengkapan sbb:
(i) Kwitansi berikut Faktur yang memuat rincian Kwantitas, harga satuan dan jumlah harga;
(ii) Faktur Pajak; (iii) Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Pekerjaan;
(iv) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; (v) Fotocopy kontrak.
b). Atas dasar Surat Permohonan Pembayaran tersebut, akan
dibuatkan Berita Acara Pembayaran.
c). Harga Kontrak sudah mencakup segala biaya yang ditimbulkan
berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, termasik Bea Materai dan Pajak-Pajak yang harus dilunasi oleh Penyedia Barang
4. JADWAL
PELAKSANAAN
4.1. Waktu pelaksanaan kontrak sampai dengan 90 (sembilan puluh)
hari kalender
5. PENGGUNAAN PENYEDIA
BARANG/JASA
USAHA KECIL TERMASUK
KOPERASI KECIL
5.1. Kepada penyedia barang/jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan
bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam
Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut sebagai berikut :
a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau
memakai usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan
dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, pengadaan barang dan jasa atau pemborongan
V.2
BAB V :SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
pekerjaan yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan
kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 1. di atas adalah tindak pidana kejahatan;
c. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 1. dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan
sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau
pencabutan tetap ijin usaha oleh instansi yang berwenang.
6. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
6.1. Penyelesaian perselisihan melalui Musyawarah/BANI/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (di luarpengadilan/pengadilan)
7. PENYESUAIAN
HARGA
7.1 Tata cara perhitungan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Tidak ada penyesuaian harga untuk pelaksanaan
kontrak dibawah 12 bulan
8. DENDA DAN GANTI RUGI
8.1. Kompensasi atas dasar keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambar dibayar berdasarkan
tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia.
8.2. a. Denda langsung dipotong dari pembayaran kepada Penyedia
Barang.
b. Ganti rugi dibayar kepada Penyedia Barang setelah dibuat
amandemen kontrak.
B. KETENTUAN KHUSUS
9. DOKUMEN KONTRAK
Kontrak dan lampiran-lampirannya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terdiri atas
1). Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) termasuk Addendumnya (bila ada);
2). Dokumen Lelang dan Addendum Dokumen Lelang (bila ada); 3). Surat Penawaran beserta Lampirannya :
(i) Jaminan Pelaksanaan;
(ii) Surat Kuasa (bila ada); (iii) Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan (SPR);
(iv) Berita Acara : (a). Berita Acara Penjelasan Pekerjaan;
(b). Berita Acara Pembukaan Penawaran;
(c). Berita Acara Evaluasi/ Klarifikasi; 4). Syarat-Syarat Kontrak (Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak);
5). Spesifikasi Teknis.
Perjanjian ini ditanda tangani di Kantor KCJ di Jakarta, dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas meterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) asli.
BAB VI : KERANGKA ACUAN KERJA
BAB VI
KERANGKA ACUAN KERJA
LATAR BELAKANG
1) Masih adanya pengguna jasa KRL Commuter Line yang kurang hati-hati pada saat menunggu stasiun.
2) Sebagai salah satu upaya dalam menjaga keselamatan setiap orang yang sedang menunggu KRL Commuter
Line di area peron khususnya penyandang difabel.
3) Sebagai rambu atau indikator melangkah bagi penumpang penyandang disabilitas.
MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD
Sebagai pedoman untuk menjaga keselamatan dan penunjuk setiap orang yang hendak menunggu KRL
di area peron khususnya penyandang difabel.
TUJUAN
1) Untuk mengurangi angka kecelakaan di area stasiun.
2) Terciptanya kondisi yang aman, nyaman dan tertib bagi pengguna jasa KRL Commuter Line selama berada di
area stasiun.
BIAYA PENGADAAN DAN PEMASANGAN UBIN DIFABEL DI STASIUN JABODETABEK
Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan biaya yang bersumber dari anggaran RKAP Tahun 2016
yang meliputi :
a) Pekerjaan persiapan
b) Pekerjaan bongkaran lantai existing
c) Pekerjaan pasangan
a. Pasangan lantai kerja
b. Pasangan ubin difabel di area yang telah ditentukan.
d) Pajak PPN 10%
SUMBER BIAYA
Sumber dana dari keseluruhan Pekerjaan dan Pengadaan Ubin Difabel di Stasiun Jabodetabek
dibebankan pada anggaran bagian keselamatan dan keamanan PT. KAI Commuter Jabodetabek.
LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan pengadaan dan pemasangan Ubin Difabel / Karet Yellow Safety di Stasiun Jabodetabek yang harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi adalah :
Ubin difabel type “DOT” dan type “BAR” warna : Yellow Safety “Double Face Self Adhesive”
3. Ukuran dimensi minimal : 305 mm x 305 mm x 8 mm
(Allowance Tolerance : 1-2 mm, ke arah Panjang dan Lebar)
(Allowance Tolerance : 1-2 mm, ke arah Tinggi/Tebal)
4. Tinggi base ubin : 3 mm, tinggi dome 4,5 mm untuk type “DOT”
5. Diameter Dome atas 25 mm, diameter dome bawah 32 mm
6. Jarak antar Dome as ke as 50 mm untuk type “BAR”
7. Lebar dome atas 24 mm, lebar dome bawah 33 mm
8. Jarak antara Bar as ke as 75 mm
9. Perekat dan Sealant menggunakan lem perekat jenis Polyurethane Seam Sealer
WILAYAH PEKERJAAN
Wilayah pekerjaan pengadaan dan pemasangan sign ubin Difabel / Yellow Safety, yaitu :
1. Stasiun Sudirman
2. Stasiun Karet
3. Stasiun Tanah Abang
4. Stasiun Jurangmangu
5. Stasiun Rawabuntu
6. Stasiun Parungpanjang
7. Stasiun Maja
8. Stasiun Bogor
9. Stasiun Cilebut
10. Stasiun Bojonggede
11. Stasiun Citayam
12. Stasiun Depok
13. Stasiun Depok Baru
14. Stasiun Pondok Cina
15. Stasiun Universitas Indonesia
16. Stasiun Universitas Pancasila
17. Stasiun Lenteng Agung
18. Stasiun Tanjung Barat
19. Stasiun Pasar Minggu
20. Stasiun Pasar Minggu Baru
21. Stasiun Duren Kalibata
22. Stasiun Cawang
23. Stasiun Tebet
24. Stasiun Cikini
25. Stasiun Gondangdia
26. Stasiun Juanda
27. Stasiun Mangga Besar
28. Stasiun Sawah Besar
BAB VI : KERANGKA ACUAN KERJA
29. Stasiun Jayakarta
30. Stasiun Pondokjati
31. Stasiun Kramat
32. Stasiun Gang Sentiong
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PEKERJAAN
a) Sebelum pekerjaan dilaksanakan harus meminta izin kepada Kepala Stasiun.
b) Sebelum pekerjaan pemasangan ubin difabel diwajibkan melakukan pekerjaan perataan permukaan lantai.
c) Membawa genset sendiri, tidak boleh menggunakan kelistrikan stasiun.
d) Semua pekerjaan harus sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.
e) Bila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan wajib dikerjakan kembali hingga maksimal.
f) Semua hasil pekerjaan harus rapih dan bersih.
g) Selalu menjaga kebersihan area stasiun
h) Pelaksana harus mengambil foto-foto area pekerjaan (sebelum, sedang berlangsung dan setelah selesai pekerjaan).
i) Pelaksana pekerjaan menyerahkan as plan yang sudah disetujui oleh User/Pejabat Berwenang sebagai acuan pekerjaan pemasangan.
j) Pelaksana pekerjaan wajib menyerahkan as built drawing, gambar material terpasang.
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal surat perjanjian kontrak diberikan.
PERSYARATAN LAINNYA
A. Laporan Progress Pekerjaan
Laporan harian dan mingguan diserahkan setiap minggunya kepada pengawas lapangan/user.
Apabila ada kendala di lapangan harus segera melapor kepada pihak pengawas lapangan/user.
B. Format Laporan
Laporan harian dan mingguan diisi pada form yang sudah disediakan.
C. Garansi
Setiap material yang terpasang di lapangan harus dijamin masa pemeliharaan selama 6 bulan.
D. Pelaksana pekerjaan menyerahkan Time Schedule proses pelaksanaan pekerjaan
E. Sistem Pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut :
- Tahap 1 dilaksanakan pembayaran jika progress pekerjaan selesai dikerjakan 12 stasiun
- Tahap 2 dilaksanakan pembayaran jika progress pekerjaan selesai dikerjakan 10 stasiun
- Tahap 3 dilaksanakan pembayaran jika progress pekerjaan selesai dikerjakan 10 stasiun
BAB VII : DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN
BAB VII
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN
A. MUKADDIMAH
1. Pendahuluan
Daftar Kuantitas dan Harga satuan harus diartiikan sebagai satu kesatuan dengan Instruksi
kepada Peserta Pelelangan, Syarat-Syarat Kontrak dan Spesifikasi.
2. Kuantitas
Kuantitas yang dicantumkan dalam Daftar Kuantitas merupakan Kuantitas Barang yang harus disediakan/diserahkan oleh Penyedia Barang kepada Pengguna Barang dan dipergunakan
sebagai dasar perhitungan penawaran.
3. Harga Satuan
Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, Harga Satuan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, harus
mencakup semua kewajiban Penyedia Barang berdasarkan Kontrak serta segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan : Transportasi sampai ketujuan akhir di Kantor KCJ Jakarta,
sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat kontrak termasuk biaya umum penyedia barng dan keuntungan perusahaan.
4. Mata Uang
Mata uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan harga pada kontrak ini adalah mata uang Rupiah.
5. Sistem Kontrak
Harga Borongan Tetap (Lumpsum)
BAB VII : DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN
B. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UBIN DIFABEL DI STASIUN JABODETABEK
NO LOKASI DIMENSI
P .TOTAL
DISABILITAS
( METER )
HARGA
SATUAN TOTAL
1 ST. SUDIRMAN
Tebal 0.3 cm
830,5 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
2 ST. KARET
Tebal 0.3 cm
432,3 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
3 ST. TANAH ABANG
Tebal 0.3 cm
795,3 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
4 ST.JURANG MANGU
Tebal 0.3 cm
536,8 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
5 ST. RAWA BUNTU
Tebal 0.3 cm
583 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
6 ST. PARUNG P.
Tebal 0.3 cm
624,8 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
7 ST. MAJA
Tebal 0.3 cm
589,6 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
8 ST. BOGOR
Tebal 0.3 cm
1346,4 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
9 ST.CILEBUT
Tebal 0.3 cm
685,3 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
10 ST. BOJONG GEDE
Tebal 0.3 cm
712,8 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
11 ST. CITAYAM Tebal 0.3 cm
1015,3 Panjang 30.5 cm
BAB VII : DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN
Lebar 30.5 cm
12 ST.DEPOK
Tebal 0.3 cm
628,1 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
13 ST.DEPOK BARU
Tebal 0.3 cm
718,3 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
14 ST. PONDOK CINA
Tebal 0.3 cm
678,7 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
15 ST. U. INDONESIA
Tebal 0.3 cm
625,9 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
16 ST. U. PANCASILA
Tebal 0.3 cm
643,5 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
17 ST. LENTENG AGUNG
Tebal 0.3 cm
609,4 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
18 ST. TANJUNG BARAT
Tebal 0.3 cm
625,9 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
19 ST. PSM
Tebal 0.3 cm
704 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
20 ST.PSMB
Tebal 0.3 cm
600,6 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
21 ST. DUREN KALI BATA
Tebal 0.3 cm
667,7 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
22 ST. CAWANG
Tebal 0.3 cm
647,9 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
23 ST. TEBET
Tebal 0.3 cm
636,9 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
BAB VII : DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN
24 ST. CIKINI
Tebal 0.3 cm
777,7 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
25 ST.GONDANGDIA
Tebal 0.3 cm
785,4 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
26 ST. JUANDA
Tebal 0.3 cm
926,2 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
27 ST. MANGGA BESAR
Tebal 0.3 cm
762,3 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
28 ST. SAWAH BESAR
Tebal 0.3 cm
767,8 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
29 ST. JAYAKARTA
Tebal 0.3 cm
723,8 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
30 ST. PONDOK JATI
Tebal 0.3 cm
532,4 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
31 ST. KRAMAT
Tebal 0.3 cm
603,9 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
32 ST. GANGSENTIONG
Tebal 0.3 cm
377,3 Panjang 30.5 cm
Lebar 30.5 cm
TOTAL KEBUTUHAN 22,196
PPN 10%
TOTAL
Terbilang :
Jakarta, .................... 20.......
Penawar
PT.............. Tanda tangan dan
Cap perusahaan
(..............................)
Direktur/Pimpinan
PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN
PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN
Sesuai dengan ketentuan Petunjuk PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek beserta lampirannya, Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek telah menyiapkan
Dokumen Lelang yang memuat:
1. Sebagai ikatan hukum dalam pelaksanaan pengadaan ini akan dibuat Surat Perjanjian yang mengikat
antara pemberi Perintah Kerja dengan Rekanan yang memuat:
I. Instruksi kepada Penawar;
II. Data Dokumen Lelang;
III. Bentuk Surat Penawaran, Surat Kuasa, Surat Perjanjian;
IV. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
V. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
VI. Kerangka Acuan Kerja;
2. PT. KCJ dapat membatalkan kontrak pada saat kapanpun berdasarkan suatu penilaian
prestasi/kondisi yang dapat menyebabkan terganggunya Operasi.
3. Segala biaya yang dibutuhkan untuk administrasi surat perjanjian kontrak ini dibebankan sepenuhnya
kepada rekanan yang bersangkutan.
Dokumen ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dasar bagi penawar dalam menyusun penawarannya dan sebagai pedoman bagi Panitia dalam melaksanakan evaluasi penawaran.