RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 MASA SIDANG II TAHUN … fileTidak hadir : orang II ... seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini kami mohon untuk berdiri dan mari kita bersama-sama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

-----------

RISALAH

SIDANG PARIPURNA KE-8

MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2013 – 2014

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I. KETERANGAN

1. Hari : Jumat

2. Tanggal : 20 Desember 2013

3. Waktu : 09.00 WIB – Selesai

4. Tempat : Gedung Nusantara V

5. Pimpinan Sidang : Pimpinan DPD

1. H. Irman Gusman, S.E., M.B.A. (Ketua)

2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua)

3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6. Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto)

2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7. Panitera : Kepala Biro Persidangan II (Ir. Sefti Ramsiaty, M.M.)

8. Acara : 1. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing

alat kelengkapan DPD RI

2. Pengesahan keputusan DPD RI

3. Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2013-2014.

9. Hadir : orang

10. Tidak hadir : orang

II. JALANNYA SIDANG :

1 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Karena hari ini hari jum'at sehingga kita harapkan pelaksaan Paripurna ini bisa

berlangsung lebih cepat, lebih efektif, kita perkirakan paling telat jam 11.40. Jadi 11.35 bisa

kita selesaikan dan para Pimpinan Komite untuk menyiapkan untuk menyampaikan secara

cepat dan ringkas dan dalam pengambilan keputusan, dimohon ya. Ini pengantar sebelum kita

mulai.

Baik Bapak Ibu sekalian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swasti astu

Seperti biasanya, sebelum kita memulai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah

marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kepada Anggota Dewan dan

seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini kami mohon untuk berdiri dan mari kita bersama-

sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.

PEMBICARA : PADUAN SUARA

Hiduplah Indonesia raya…

Indonesia tanah airku.

Tanah tumpah darahku.

Disanalah aku berdiri.

Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku.

Bangsa dan Tanah Airku.

Marilah kita berseru.

Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku.

Hiduplah negriku.

Bangsaku Rakyatku semuanya.

Bangunlah jiwanya.

Bangunlah badannya.

Untuk Indonesia Raya.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB



Sidang yang mulia, perlu kami informasikan bahwa hari ini kita kedatangan tamu dari

Pemda Provinsi Banten dan juga Pemda Kabupaten Pandeglang, kemudian juga Tim

Pemekaran Cibaliung, Badan Koordinasi Percepatan Pembentukan Kabupaten Cibaliung dan

juga adik-adik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan dari

Universitas Hassanudin Sulawesi Selatan dan juga dari Kabupaten Nunukan dalam rangka

untuk menyaksikan pengambilan keputusan atas pandangan dan pendapat DPD RI terhadap

aspirasi daerah tentang pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai pemekaran dari

Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten serta pandangan dan pendapat DPD RI terhadap

aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Kota Sebatik sebagai pemekaran dari

Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimatan Utara.

Tentu kedatangan para tamu kita ini akan semakin mengukuhkan kerjasama DPD RI

sebagai lembaga perwakilan daerah dengan lembaga lain dan termasuk stake holder yang

dapat menjadi saksi bagi setiap upaya dari perjuangan para Anggota DPD dalam

menyuarakan aspirasi rakyat dan daerah. Semoga kehadiran mereka ini dapat menyaksikan

salah satu bentuk pelaksanaan mekanisme ketatanegaraan dan juga dapat menjadi bekal dan

pembelajaran khususnya bagi adik mahasiswa Universitas Hassanudin yang hadir pada pagi

ini.

Sidang dewan yang mulia, berdasarkan cattan hadir dari Sekretariat Jenderal sampai

saat ini telah hadir 67 orang Anggota DPD RI yang telah menandatangani daftar hadir, yang

mana ada izin 8 orang karena memang ada tugas, ditugaskan oleh alat kelengkapan. Dengan

demikian sidang ini telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan

bismillahirahmanirahiim Sidang Paripurna ke-8 Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Sidang dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara, Sidang Peripurna ini

mempunyai 3 agenda pokok yaitu pertama, laporan perkembangan pelaksanaan tugas

masing-masing alat kelengkapan DPD RI. Yang kedua, pengesahan keputusan DPD RI. Yang

ketiga, penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2013-2014. Untuk itu marilah kita masuki

agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD dan pengesahan

keputusan. Untuk urutan penyampaian laporan akan dimulai dari alat kelengkapan yang

materi laporannya mengambil keputusan.

Namun, pada kesempatan pertama kami mau mempersilakan terlebih dahulu kepada

Panitia Perancang Undang-Undang untuk menyampaikan laporannya terlebih dahulu karena

materi berkaitan dengan harmoniasasi Tatib RUU dari DPD RI dan ini akan dilaporkan dari

masingmasing komite. Untuk itu kami persilakan kepada Pimpinan PPUU untuk dapat

menyampaikan laporan tugas pelaksanaannya. Kami persilakan.

PEMBICARA : Ir. ANANG PRIHANTORO (WAKIL KETUA PPUU)

Proses pembahasan di Baleg kemaren memang sangat dinamis, menyangkut lingkup

tugas DPD sesuai dengan Pasal 22 di Undang-Undang Dasar 1945 dan keikutsertaan DPD

dalam perubahan, dalam pembahasan dan penetapan Prolegnas dari 12 RUU yang sesuai

dengan syarat administrasi pengajuan Prolegnas yaitu ada naskah akademik dan RUU nya

dan dalam pembahasan Panja DPD diminta mengurangi sehingga menjadi 8 namun pada

akhirnya hanya 1 RUU yang benar-benar masuk dalam Prolegnas, 3 RUU layaknya diambil

menjadi prioritas oleh DPR dan pemerintah yaitu RUU tentang etika peneyelenggara Negara

KETOK 1X


oleh DPR, RUU tentang penerimaan Negara bukan pajak oleh Pemerintah RUU tentang

perubahan atas Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pembesar pusat dan daerah juga diambil oleh pemerintah dalam daftar Prolegnas tidak

mengakomodasi keinginan kami untuk mencantumkan yang ikut sertaan DPD dalam

perubahan atas atau memberikan pertimbangan dalam RUU yang ada dalam daftar Prolegnas

menyangkut RUU tentang DPD, kami menyusun RUU tersebut berdasarkan pemikiran

normatif dari ketentuan Pasal 22 C Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kebedaan

DPD sebagai lembaga perwakilan daerah perlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri

bahwa susunan dan kedudukan dewan perwakilan daerah diatur dengan Undang-Undang

penyusunan RUU tentang DPD, menurut kami merupakan condition accounton yang

mengharuskan DPD untuk menyusun RUU tersebut karena adanya putusan MK dalam

perkara nomor 92 Tahun 2012 dan adanya RUU tentang perubahan Undang-Undang nomor

27 Tahun 2009 tentang MD 3 yang telah dirumuskan oleh Baleg DPR. Sekali lagi ini

merupakan kebutuhan lembaga untuk mendorong substansi-substansi putusan MK dapat

dimplementasikan dalam Undang-Undang RUU ini telah kami konsultasikan dengan Baleg

DPR pada waktu pembahasan Proglegnas 2014 yang lalu dan berkaitan dengan bentuk RUU

dan substansinya kami mengharapkan RUU tentang DPD ini dapat diputuskan dalam sidang

Paripurna hari ini.

Demikianlah Bapak-sekalian laporan yang dapat kami sampaikan dalam sidang ini

mengakhiri kerja pada tahun 2013 ini atas nama anggota dan Pimpinan PPUU mengucapkan

terima kasih atas pihak-pihak yang telah mendukung semoga kerja sama yang telah terjalin

pada tahun 2103 semakin kuat untuk tahun 2014 yang akan datang, kami menyampaikan

selamat Natal bagi yang merayakan dan juga menyongsong tahun baru 2014 bagi kita semua.

Wabillahi Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum Wr.Wb, selamat pagi dan salam sejahtera

Om Shanti Shanti Shanti Om.

PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (KETUA PHAL)

Saya atas nama anggota DPD RI dari dalam kasus Selatan daerah pemilihan Sulawesi

Selatan menyampaikan terima kasih banyak atas penerimaan dan pelayanan kepada adik-adik

kami dari universitas Hasanuddin Makassar yang berbaju merah di belakang mudah-mudahan

kedatangan adik-adik kami ini akan memperlihatkan bagaimana anggota DPD berjuang

memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah sekaligus untuk menepis image bagi

mahasiswa -Mahasiswa Makassar bahwa mereka datang dalam rangka belajar bagaimana

fungsi legislasi DPD, oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas penerimaan dan pelayanan,

terima kasih.


Baik. Bapak-Ibu sekalian jadi kita telah mendengar tadi progres report dari PPUU

yang cukup baik ya, walaupun belum memuaskan kita semua tentu ini suatu penuh

perjuangan polotik lebih kuat diantara kita jadi kita harapkan nanti PPUU untuk supaya lebih

sulit lagi ya untuk bisa hal-hal yang disampaikan tadi bisa menjadi sebuah keniscahyaan pada

masa-masa sidang berikutnya dan berikutnya. Kami ingin mendapatkan persetujuan dari pada

Paripurna ini sebuah RUU inisiatif DPD RI ini tentang Dewan Perwakilan Daerah, apakah

inisiatif RUU ini dapat kita setujui? baik

KETOK 2X


terima kasih tepuk tangan untuk kita semua mudah-mudahan ini bisa kita perjuangkan

terus ya , sehingga keberadaan eksistensi DPD dalam legislasinya akan lebih terasa dan lebih

kuat lagi, baiklah Ibu-Bapak sekalian ya setelah kita mendengar laporan dari PPUU untuk itu

kami persilakan kepada pimpinan Komite I untuk dapat menyampaikan laporan

perkembangan pelaksanaan tugasnya , kami persilahkan

PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (KETUA KOMITE I)

Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiasto, yang saya hormati Pimpinan

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati seluruh anggota Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati saudara Sekjen, Wasekjen dan

jajaranya yang saya hormati undangan yang hadir pada hari ini dari Provinsi Banten

kemudian dari Pemda Kabupaten Pandeglang dan adik-adik mahasiswa Hasanudin yang saya

hormati.

Pertama kita bersyukur alhamdulillah pagi hari ini kita akan melanjutkan laporan

kegiatan masing-masing alat kelengkapan izinkan atas nama Pimpinan dan anggota panitia 1

kami menyampaikan laporan atau kegiatan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia, pertama rancangan Undang-Undang usul inisiatif yaitu rancangan Undang-

Undang tentang otonomi khusus Bali disampaikan rancangan RUU ini merupakan

manifestasi hasil kajian yang telah dilakukan oleh Komite I terhadap desentralisasi asimetris

Indonesia setelah merampungkan kajian Desentralisasi Asimetris indonesia kita mencoba

untuk menindak lanjuti keanekaragamaan yang ada di Republik ini, kalau uji petik

diantaranya adalah di Provinsi Bali dan Kepri sehingga kesepakatan Komite I memutuskan

sebagai implementasi dan tindak lanjut dari hasil kajian asimetris Bali kita siapkan untuk

sebagai otonomi khusus Bali dan ini melalui rangkaian pembahasan yang sangat panjang dan

melibatkan berbagai stakeholder mulai dari kalangan kampus, tokoh-tokoh masyarakat Bali,

Biak yang ada di Bali sendiri maupun di perantauan, untuk itu kami mohon dalam sidang

Paripurna yang terhormat ini khusus Bali dan untuk dapat disahkan kemudian rancangan

Undang-Undang tentang pengadilan agraria Undang-Undang ini akan diselesaikan pada masa

sidang III dan merupakan luncuran pada tahun 2014 selanjutnya pengawasan terhadap

pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang

nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian khusus mengenai pengangkatan

tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, kami juga berharap pada sidang Paripurna

hari ini untuk dapat disahkan hasil pengawasan ini, selanjutnya pembentukan daerah otonomi

baru setelah melalui rangkaian kegiatan sebagaimana yang diamanatkan di dalam PP 78 hari

ini dalam sidang yang Dewan yang terhormat ini kami meminta sidang Paripurna untuk

mengesahkan pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai pembekalan dari Kabupaten

Pandeglang Provinsi Banten. Selanjutnya pembentukan kota Sebatik sebagai pemekaran dari

Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat disahkan Bapak dan Ibu

sekalian, kemudian yang terakhir pembahasan terhadap rancangan Undang-Undang antara

DPD dengan DPR dan Pemerintah yang kita kenal pembahasan tripartik pasca putusan MK di

antaranya adalah pembahasan rancangan Undang-Undang tentang desa yang baru saja

kemarin disahkan dalam sidang Paripurna DPR, kami atas nama Pimpinan Komite 1

menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kami mengatakan Timja RUU desa

Komite I ini adalah Pahlawan DPD RI dalam rangka pembahasan dengan DPR dan ini

merupakan konvensi yang sangat luar biasa.

Penghargaan pertama itu kami sampaikan kepada Ketua Timja beserta anggotanya di

antaranya adalah Pak Jacob Jack Oswara mohon berdiri, terima kasih Pak Jack sebagai Ketua

kemudian DRA. Hj Heni Keirani, NSI sebagai wakil ketua, yang ketiga Prof.DR.Dirjen


Purnawirawan Sharoh Muhamad, kemudian Bapak Wayan Sudirta Sarjana Hukum, Drs.

Paulus Yohanes Sumino,MM kemudian H. Amang Safrudin LC, kemudian Senator Hj. Denti

Eka Widi Pratiwi, SE.,MA, Ir. Anang Prihantoro, Pendeta Silvihana Pandegiro dan yang

terakhir H Muchamad Mahmud, Pak Aksa Mahmud mana orangnya , berdiri bang Pak Ketua

dan Wakil Ketua.

Substansi pembahasan Undang-Undang desa itu sama peristiwanya dengan Undang-

Undang Yogyakarta 80% boleh dikatakan itu merupakan hasil dari DPD RI dan perlu dicatat

dari laporan yang sampaikan oleh Prof Paro pada kami soal dana ADD itu dan juga asuransi

untuk perangkat desa termasuk masa bakti kepala desa itu merupakan buah tangan asli

original dari DPD RI , dan itu diterima oleh pemerintah dan DPR ditengah terjadi silang

pendapat antara DPR dan Pemerintah DPD memasukkan gagasan dan idenya, dan itulah yang

diterima dalam rapat di DPR Pemerintah dan DPD tentu penghargaan setinggi-tingginya kita

sampaiakan kepada Timja.

PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM (PAPUA)

Yang original dan yang terpenting juga adalah Desa Adat yang sudah di setujui oleh

DPR itu original dari DPD, terima kasih Pak Paulus sudah tambah terakhir tentu dengan

disahkannya Undang-Undang ini kita sangat berharap Pimpinan DPD RI bisa melakukan

Roadshow seluruh Indonesia dan melibatkan semua anggota DPD di Provinsi itu, wah ini

adalah sejarah baru bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, saya kira demikian

yang dapat saya sampaikan, jika ada salah mohon maaf.

Wabillahi Taufik Walhidayah Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat pagi,

Salam sejahtera untuk kita semua.


Pimpinan dan anggota Komite I yang telah bekerja keras untuk menggolkan berbagai

aspirasi masyarakat dan daerah, ya seperti bagaimana yang dilaporkan oleh Pimpinannya

tepuk tangan sekali lagi buat Komite I. Ada 4 yang harus kita ambil keputusan, saya ingin

membacakan mohon persetujuan dari pada sidang Paripurna ini, pertama adalah setelah kita

mendengarkan Pimpinan Komite I secara komprehensif tadi , tentu tidak dibacakan semua

mungkin yang tertulisnya lebih Panjang lagi tadi untuk itu pertama kepada kita dimintakan

persetujuanya untuk apakah Depag tidak menyetujui RUU inisiatif DPD RI tentang otonomi

khusus bagi provinsi Bali? baik.

Baik, tepuk tangan buat semua yang, ke 2. Kita harus menyetujui juga apakah kita

dapat mensetujui hasil pengawasan DPD-RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik

Indonesia nomor 43 tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 74

tentang pokok-pokok kepegawaian khususnya mengenai pengangkatan tenaga honorer

menjadi CPNS? Setuju?

Yang ke 3. Yaitu ditunggu oleh saudara-saudara kita dibelakang ini apakah kita dapat

menyetujui pandangan dan pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah

tentang pembentukan kotak Sebatik sebagai pemekaran dari kabupaten Nunukan di Provinsi

Kalimantan utara? Setuju?

KETOK 2X

KETOK 2X

KETOK 2X


Tepuk tangan dan yang terakhir dapatkah menyetujui sebagai sebuah pandangan dan

pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Kabupaten

Cibaliung sebagai pemekaran dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten?

Baik.Bapak-Ibu sekalian.

PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (KETUA PAP)

Ketua Komite I atas permintaan dari teman-teman sekarang saya sedang menyiapkan

suatu tulisan singkat beberapa halaman tentang bagaimana perkembangan terutama pada saat-

saat terakhir lobi kita antara DPD, DPR, dan Pemerintah sehingga keluar angka 10% keluar

itu gitu, kenapa ini diperlukan,saya harapkan ini bisa digunakan oleh rekan-rekan Senator

pada waktu mensosialisasikan pada waktu kampanyenya di masing-masing daerah, dua bisa

juga naskah ini kami persilahkan, silahkan dimuat misalnya dijadikan suatu artikel untuk

dimuat dengan menggunakan nama, nama masing-masing daerah, silakan mau menyebut

nama kami atau tidak itu enggak ada masalah tapi ini sedang terus kami kerjakan, mudah-

mudahan selesai ini sudah siap, nanti kalau memang ada ini silakan berhubungan dengan

kami untuk mendapatkan naskah ini. Terima kasih Pimpinan.


Baik terima kasih Pak Farouk baiklah untuk mempersingkat waktu selanjutnya kami

persilahkan kepada Komite II untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan

penyelesaian tugasnya, baik. Bapak-Ibu sekalian jadi hadirin yang hadir pada ruang

Paripurna ini kalau memang yang tadi perwakilan dari daerah Banten tadi yah, kalau mau

duduk silahkan tapi kalau mau pun sudah meninggalkan ruangan ini juga kami persilahkan

juga, silahkan baik ya, terima kasih.

PEMBICARA : MATHEUS S. PASIMANJEKU, SH. (WAKIL KETUA KOMITE II)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Om Swastiastu.

Yang terhormat Pimpinan DPD RI, Pimpinan alat kelengkapan anggota DPD RI,

Sekretariat Jenderal DPD RI dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama dalam

kesempatan yang berbahagia ini patutlah kita Panjakan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan

yang kuasa karena atas penyertaan dan perlindungannya kepada kita semua, maka pada hari

ini kita dapat melaksanakan sidang Paripurna yang berbahagia ini pada kesempatan ini

izinkan saya mewakili Komite II untuk dapat menyampaikan secara singkat mengenai point-

point penting dari laporan perkembangan, pelaksanaan tugas Komite, kedua pada penutupan

masa sidang kedua ini perlu kami sampaikan bahwa pada masa sidang ke 2 ini Komite II

telah selesai menyusun pandangan dan pendapat DPD RI tentang terhadap RUU adapun RUU

yang masuk ke Komite II baik yang berasal dari Pemerintah maupun dari DPR RI

diantaranya adalah yang pertama rancangan Undang-Undang tentang panas bumi, yang kedua

rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009

tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan yang ke 3. Yaitu rancangan Undang-Undang

KETOK 2X


tentang standarisasi dalam penilaian kesesuaian dalam penyusunan ketiga pandangan dan

pendapat tersebut Komite II telah melaksanakan finalisasi selama 6 hari mulai tanggal 13

hingga 18 Desember 2013.

Kita bersyukur selama 6 hari tersebut Komite II telah mengesahkan ketiga pandangan

dan pendapat tersebut berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan tugas penyusunan ketiga

pandangan pendapat tersebut secara singkat yang pertama Rancangan Undang-Undang

tentang panas bumi dalam penyusunan pendangan dan pendapat DPD RI terhadap rancangan

Undang-Undang tentang panas bumi ini Komite II telah melakukan rapat dengar pendapat

dengan beberapa stakeholder antara lain yang pertama PT.Pertamina, PT.Sevron, Asosiasi

Panas Bumi Indonesia PT.PLN, Dirjen Energi terbarukan dan konservasi energi Kementerian

SDM dan Geologi SDM, Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan.

Yang kedua rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang

nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dalam penyusunan pandangan

dan pendapat DPD RI terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan undang-

undang No 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan Komite II telah

melakukan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum dengan stakeholder,

antara lain Federasi masyarakat penunggasan Indonesia di Dirjen Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kementerian Pertanian Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dan

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Yang ketiga rancangan Undang-Undang tentang standarisasi dan penilaian keseuaian

dalam penyusunan pandangan dan pendapat DPD-RI tersebut rancangan Undang-Undang

tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian komite II telah melakukan rapat dengar

pendapat atau rapat dengar pendapat umum dengan beberapa stikholder antara lain yayasan

konsumen Indonesia badan standarisasi nasional masyarakat standarisasi Indonesia dan

Prof.Dr.Ir. Bambang Riyanto Trilaksono pakar dari ITB, Pimpinan DPD-RI Pimpinan alat

kelengkapan DPD-RI, anggota DPD-RI serata sekrertariat Jendral yang kami hormati,

demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II pada Paripurna ke VIII

penutupan masa sidang kedua tahun sidang 2013-2014 yang dapat kami sampaikan dan pada

kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi kami memohon agar sidang paripurna pada hari

ini dapat menngesahkan ketiga Rancangan Undang-Undang tersebut demikian laporan yang

dapat kami sampaikan melalui sidang paripurna ini semoga apa yang telah kami sampaikan

dalam sidang paripurna ini dapat menyetujui, terima kasih.

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Om Shanti Shanti Shanti Om


Terima kasih kita ucapkan kepada Pimpinan Komite II yang telah menyampaikan

laporannya dan kepada kita kepada Paripurna ini diminta untuk mendapatkan persetujuan ada

3 yang saya bacakan satu persatu, pertama apakah kita dapat menyetujui pendangan dan

pendapat DPD RI terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun

2003 mengenai Panas Bumi setuju?

Baik, tepuk tangan untuk kita semua yang kedua Bapak-Bapak sekalian. Apakah

dapat kita menyetujui pandangan dan pendapat DPD-RI terhadap RUU perubahan atas

Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan?setuju.

KETOK 2X


Yang yang ke 3. Dapatkah kita menyetujui sebagai sebuah pandangan dan pendapat

DPD-RI terhadap RUU standarisasi dan penilaian kesesuaian?setuju, baik terima kasih

kepada Pimpinan dan anggota Komite II dan tepuk tangan untuk kita semua, baiklah Bapak-

Ibu sekalian sidang dewan yang mulia, selanjutnya kami persilakan kepada Komite III untuk

dapat menyampaikan laporan perkembangan dari pelaksanaan tugasnya waktu dan tempat

kami persilahkan.

PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (KETUA KOMITE III)

Bismillahirrahmaniirrahiim ,

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang terhormat saudara Pimpinan DPD RI yang terhormat, Bapak/Ibu anggota DPD

RI yang terhormat saudara Sekjen , Wasekjen DPR RI beserta jajaran, yang kami banggakan

mahasiswa Falkutas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar dan hadirin

yang berbahagia pada sidang Paripurna Yang Mulia ini perkenankan kami menyampaikan

laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI sesuai dengan pasal 70 ayat 1

dan ayat 2 peraturan tata tertib DPD RI yang meliputi tugas dan wewenangnya pada bidang

Pendidikan Agama, Kesehatan Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Ketenagakerjaan adapun

program kegiatan yang menjadi pembahasan Komite III pada masa sidang 19 Nopember

sampai 20 Desember 2013 adalah pertama penyusunan rancangan Undang-Undang

perubahan atas Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional,

yang kedua Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2013, yang ketiga Pengawasan atas pelaksanaan

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terkait dengan kesehatan ibu dan

anak dan yang keempat pandangan dan pendapat atas RUU tentang kesehatan jiwa yang baru

pada tahap kunjungan kerja ke masing-masing Provinsi dalam rangka penyusunan daftar

inventaris.

Bapak-Ibu yang saya hormati berkaitan dengan rencana untuk perubahan atas

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Komite III DPD

RI memandang perlu atas perubahan Undang-Undang ini karena pada Undang - Undang ini

sudah muncul, beberapa Undang-Undang yang berkaitan sistem pendidikan di antaranya

adanya perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan Badan Hukum Pendidikan pengertian

alokasi anggaran pendidikan 20% rintisan sekolah bertaraf Internasional serta ujian Nasional

yang sampai hari ini masih menimbulkan polemik di masyarakat disamping itu juga sudah

diterbitkan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Pendidikan

Tinggi serta yang terakhir kemarin disahkan Undang-Undang pendidikan Kedokteran.

Komite III DPD RI tidak melihat belum melihat inisiatif atau kemauan dari

pemerintah untuk merevisi Undang-Undang tersebut , sementara politik di bidang pendidikan

terus menerus berlangsung oleh sebab itu dalam sidang Paripurna yang terhormat ini Komite

III DPD RI meminta persetujuan nanti tentang rancangan Undang-Undang yang akan

diusulkan berkaitan dengan pengawasan terhadap Undang-Undang nomor 13 berkaitan

dengan pelaksanaan haji 2013 Komite III DPD RI sudah memberikan beberapa rekomendasi

kepada Menteri Agama RI terutama yang paling krusial akhir-akhir ini adalah masalah

pengurangan kuota haji 20 % oleh Pemerintah Arab Saudi, Komite III DPD RI mendorong

Menteri Agama untuk terus melobi pemerintah Arab Saudi serta melaksanakan sosialisasi

KETOK 2X


yang maksimal kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kegaduhan di masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 36 tahun

2009 tentang Kesehatan berkaitan dengan dengan kesehatan Ibu dan anak Komite III DPD RI

mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan Pemerintah yang diamanatkan

dalam Undang-Undang Kesehatan karena hal inilah yang menghambat Pemerintah daerah

dalam mengimplementasikan Undang-Undang ini di lapangan. Kemudian komite III DPD RI

mendesak Pemerintah dan Pemerintah daerah agar menyediakan sarana dan prasarana

puskesmas dan rumah sakit yang menunjang kesehatan Ibu dan anak, serta mendesak

Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk melaksanakan pasal 171 Ayat 1 dan Ayat 2

Undang-Undang Kesehatan yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan

5% dari APBN dan 10% dari APBD di luar gaji.

Bapak-Ibu Pimpinan DPD RI beserta Bapak-Ibu anggota DPD RI sidang Dewan yang

saya muliakan berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan di atas melalui sidang

Paripurna yang mulia ini Komite III DPD RI meminta kepada Pimpinan dan seluruh anggota

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat untuk mengesahkan 3 materi,

pertama Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kedua pengawasan atas pelaksanaan Undang-

Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2013 Masehi atau

tahun 1434 Hijriyah , dan ketiga pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36

tahun 2009 tentang Kesehatan berkaitan dengan Kesehatan Ibu dan Anak. Akhirnya

perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan beserta

seluruh anggota DPD RI dan semua pihak yang telah banyak membantu terutama Sekretariat

Jendral DPD RI dan jajarannya serta media massa yang telah banyak membantu meliput

kegiatan-kegiatan DPD RI khusus Komite III semoga segala upaya yang diberikan

mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT. Demikianlah laporan

perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI, terima kasih atas perhatian Bapak- Ibu.

wabilahi taufik walhidayah wasalamualaikum Wr.Wb

Damai sejahtera untuk kita semua.

Om shanti shanti shanti om .


Baik saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Komite III atas laporan

perkembangan pelaksanaan tugasnya Bapak-Ibu sekalian sidang Dewan yang terhormat

dimintakan persetujuannya yang akan saya bacakan satu persatu apakah sidang Paripurna ini

dapat menyetujui, pertama terhadap RUU inisiatif DPD-RI tentang perubahan Undang-

Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisi Pendidikan Nasional setuju

Yang kedua apakah Sidang Paripurna ini dapat menyetujui terhadap pengawasan DPD

RI atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah

haji yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji 2013 atau 1434 Hijriah setuju

Dan yang terakhir apakah sidang Paripurna ini menyetujui sebagai sebuah

pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan yang berkenaan dengan kesehatan ibu dan anak ,

KETOK 2X

KETOK 2X

KETOK 2X


Baik terima kasih sekali lagi Pimpinan dan anggota Komite III selanjutnya untuk

mempersingkat waktu kami persilakan langsung kepada Pimpinan Komite IV untuk dapat

menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya .

PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M., M.Pd (PIMPINAN KOMITE IV)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.


Om swassiastu.

Yang kami hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Deerah yang kami hormati, para

anggota Senator Indonesia yang kami hormati Sekretaris Jenderal beserta seluruh jajarannya,

hadirin yang berbahagia terlebih dahulu tentu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat

Allah SWT. atas segala rahmat-Nya, pagi menjelang siang ini kita diberi kesehatan atas nama

Pimpinan dan segenap anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah kami menyampaikan

terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya sesuai dengan jadwal rapat

hari ini perkenankan kami menyampaikan beberapa hasil pembahasan Komite IV tentang

RUU inisiatif untuk disahkan sebagai keputusan DPD RI yaitu satu usul inisiatif RUU

perimbangan Keuangan pusat dan daerah, dua usul inisiatif RUU penerimaan Negara bukan

pajak, tiga usul inisiatif RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan rancangan pertimbangan terhadap tindaklanjut hasil

pemeriksaan BPK-RI semester 1 tahun 2013 selain itu Komite IV juga akan melaporkan

tentang pembahasan terhadap RUU usul DPR RI mengenai revisi Undang-Undang 17 tahun

2003 tentang keuangan Negara.

Ketiga RUU usul inisiatif tadi telah melalui tahap harmonisasi di PPUU untuk materi

hasil pemeriksaan semester, Komite IV masih menemui beberapa permasalahan yang

berulang setiap semester beberapa permasalahan tersebut antara lain satu perlakuan akuntansi

atas penyaluran bantuan sosial di daerah masih belum seragam yang disebabkan tidak adanya

petunjuk teknis yang jelas mengenai kategori rakyat miskin yang berhak mendapatkan

bantuan sosial, oleh kerena itu perlu ada titik temu mengenai penyelesaian temuan tersebut

agar tidak membebani LKPD periode berjalan dan periode berikutnya khususnya yang sudah

tidak bisa ditindaklanjuti dengan tanpa mengabaikan aspek penegakkan hukum atas temuan

tersebut, kedua terdapat perbedaan penerapan opini di antara BPK Perwakilan mengenai

kategori opini tidak wajar atau diskrimer dimana satu LKPD diopinikan tidak wajar dan

LKPD lain diopinikan disklaimer walaupun kedua temuan pada LKPD tersebut sama oleh

karena itu BPK perlu menerapkan pengendalian mutu yang lebih ketat dalam pemberian opini

atas LKPD oleh BPK perwakilan sehingga kredibilitas opini BPK atas LKPD tetap terjaga,

ketiga selama ini hasil audit akuntan publik terhadap lembaga BPK tidak pernah dilaporkan

kepada parlemen dan tidak pernah dipublikasikan sebagaimana amanat Pasal 6 Ayat 4

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan hal ini sangat

penting demi transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan Negara secara menyeluruh.

Pimpinan dan anggota sidang paripurna yang kami hormati terhadap meteri revisi

Undang - Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Komite IV tidak menyusun

pandangan dan pendapat terhadap RUU tersebut melainkan Komite IV akan menyampaikan

DIM RUU Keuangan Negara yang pedoman utamanya adalah RUU, usul inisiatif DPD yang

telah disampaikan kepada DPR pada tanggal 30 Juli 2012 hal ini dilakukan dengan

mempertimbangkan bahwa DPD telah ketujuh menyampaikan inisiatif tentang keuangan

Negara kepada DPR, sebelum DPR menyampaikan usul RUU-nya kepada Pemerintah pada

tanggal 30 Mei 2013 yang saat ini tengah dibahas oleh Pansus DPR oleh karena itu dalam diri

sebagaimana telah kami lampirkan yang disajikan dalam bentuk persandingan yang

menggambarkan permasalahan-permasalahan yang akan muncul apabila rumusan Pasal-pasal


dari DPR diterapkan sebagai catatan berbagai RUU. Inisiatif Komite IV baik yang telah di

sah kan yang akan disahkan maupun yang sedang dalam pembahasan adalah kehendak DPD

sebagai representasi daerah dalam rangka mengintegrasikan Sistim Keuangan dalam bingkai

NKRI terutama pada substansi keuangan dalam kaitan hubungan pusat dan daerah mengingat

pentingnya substansi RUU tersebut bagi daerah Komite IV memandang perlu bahwa

keterlibatan DPD di secara intensif dalam pembahasan RUU bersama DPR dan Pemerintah,

merupakan tahapan yang mutlak diperlukan dalam mekanisme fungsi legislasi oleh karena itu

kami menyampaikan dalam sidang Paripurna yang terhormat ini khususnya kepada Pimpinan

DPD kiranya mekanisme tersebut dapat dituangkan secara definitif dalam kesepakatan

bersama DPR, DPD dan Pemerintah, disamping itu kami memberikan juga catatan bahwa

seyogyanya dalam pembahasan RUU inisiatif di Komite dapat di dampingi oleh pakar hukum

Tata Negara, sehingga perumusan substansi sudah mendapatkan pengayaan dari sisi teknis

legal drafting agar tidak menimbulkan debat berkepanjangan pada saat harmonisasi di PPUU.

Pimpinan dan anggota sidang Paripurna yang terhormat akhirnya pada sidang

Paripurna ini kami sampaikan 3 Rancangan Undang-Undang usul inisiatif dan satu rancangan

pertimbangan untuk diputuskan sebagai keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia yaitu pertama RUU tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, kedua RUU tentang penerimaan Negara bukan Pajak, ketiga RUU

tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah, keempat Pertimbangan DPD terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK

semester I tahun 2013. Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite IV pada masa sidang II

tahun 2013-2014 yang dapat kami sampaikan pada Sidang Paripurna ini.

Kemudian pada masa sidang ke-3 Komite IV akan membahas RUU tentang tata cara

penyusunan dan pelaporan APBN APBD yang merupakan lanjutan pembahasan pada masa

sidang 2 dimana akan dilaksanakan kegiatan uji saing kedua pembahasan awal terhadap

RAPBN tahun 2015 kami atas nama pimpinan dan anggota komite IV DPD RI mengucapkan

terima kasih dan atas prestasi dan dukungan terhadap Pimpinan, anggota dan Sekretariat

Jendral serta staf ahli dan rekan-rekan pers dalam pelaksanaan tugas Komite IV akhirnya

kami atas nama Pimpinan dan anggota mengucapkan selamat hari Natal bagi teman-teman

yang merayakannya dan selamat menyambut tahun baru 2014 semoga tahun mendatang lebih

baik daripada tahun sekarang. demikian terima kasih

Billahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera.



Baik kita telah mendengarkan laporan dari Pimpinan Komite IV berbagai hal dalam

laporannya tersebut dan kepada kita dimintakan persetujuannya yang pertama yang ingin

saya bacakan apakah dapat kita menyetujui dalam Sidang Paripurna yaitu RUU inisiatif DPD

RI tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Setuju

Baik, terima kasih, tepuk tangan buat komite IV. Katanya yah kalau tepuk tangan

sering itu lebih sehat coba baca deh yang alhi dokter disinin , terima kasih yang kedua apakah

dapat kita menyetujui RUU inisiatif DPD RI tentang penerimaan negara bukan pajak, setuju?

kita nyetoknya smangat juga yang ketiga apakah dapat kita menyetujui RUU inisiatif DPD-RI

tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah, dapat setuju?

KETOK 2X


Baik terima kasih yang terakhir apakah dapat kita menyetujui pertimbangan DPD RI

terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia semester I tahun 2013

setuju

Terima kasih kita ucapkan kepada pimpinan Komite IV dan anggotanya mudah-

mudahan apa tindak lanjut dari pelaksaaan dari tugas sesuai dengan pasca putusan MK ya,

kita sudah bisa menyiapkan DIM mudah-mudahan dengan yang baik, Bapak - Ibu sekalian

pada sidang Paripurna ini kepada kita juga dimintakan untuk memutuskan hasil kerja PURT

akan tetapi mengingat putusannya akan di ambil bersifat internal maka kita lanjutkan terlebih

dahulu pada agenda laporan perkembangan tugas alat kelengkapan lain secara berturut-turut

dan saya mohon kepada Pimpinan untuk bisa menyampaikan yang pokok-pokok, karena

kalau kita sepakat dengan awal yang kita telah sampaikan waktu kita ini sekitar 55 menit ya

saya harus membagi dengan ketat supaya bisa kita semua yang menyampaikan ini bisa kita

laksanakan kami persilahkan kepada Pimpinan Panitia Akunntabilas Publik

PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (WAKIL KETUA PAP)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang , salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiatu yang saya hormati dan

saya muliakan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berserta anggota

senator yang saya muliakan Sekjen, Wasekjen beserta jajaran para undangan hadirin hadirat

yang kami muliakan panitia Akuntabilitas Publik, Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh

konstitusi kepada PAP maka kami menyampaikan laporan kegiatan kami dengan moto 3S 1T

serap, sampaikan, selesaikan, tuntaskan. Sehingga PAP telah mendapat respon yang positif

dari berbagai daerah-daerah di seluruh Indonesia terhadap moto tersebut tindak lanjut

rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan tugas kewenangan PAP, pertama

di Sulawesi selatan wilayah Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah

mengalami peningkatan namun hanya 28% yang memperoleh WTP PAP akan terus

mendorong entitas Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kuantitas

pengelolaan keuangan daerahnya, sedangkan penyelesaian kasus kerugian potensi kerugian

dan penerimaan Negara dengan penyetoran nilai kerugian ke kas daerah dan kas Negara.

Penyerahan asset masih belum optimal, hanya 30 persen tidak maksimal penyelesaian kasus-

kasus kerugian daerah antara lain Provinsi Sulawesi Selatan kabupaten Wajo , Makassar dan

Palopo, sedangkan Pemerintah kabupaten Pangkajene dan kepulauan telah berhasil

menindaklanjuti nilai rekomendasi lebih dari 50% tindaklanjut laporan hasil kegiatan anggota

PAP ke daerah pemilihan masing-masing sesuai dengan tugas kita selaku anggota Senator ke

Daerah maka PAP juga menugaskan kepada anggotanya untuk melakukan pertemuan dengan

BPK, sehingga yang perlu kami catat dimana terdapat temuan BPK terkait penerimaan

deviden hibah CSR dan DAK serta pelaksanaan sejumlah mega proyek di Kabupaten

Sumbawa Barat yang dipandang perlu agar BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu sehubung dengan hal tersebut Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah

berkirim surat kepada ketua BPK perihal permintaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

terkait dengan kasus dimaksud.

KETOK 2X

KETOK 2X


Sehingga demikian kami ucap terima kasih atas intensitas kegiatan PAP di daerah

selama reses begitu juga seterusnya rapat kordinasi dengan Aparat Penegak Hukum PAP

memantau proses hukum tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Aparat Penegak

Hukum baik di Sulawesi Selatan maupun di daerah-daerah lainnya khususnya terkait tindak

pidana korupsi di bidang pengolahan anggaran Negara. Daerah yang setidaknya terdapat 3

kasus menonjol dan beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan PAP

mendorong POLDA, Kejaksaan tinggi sesuai dengan kewenanganya berkoordinasi dengan

BPK perwakilan BPKP dan inspektorat daerah supaya memperoleh bukti awal penyelidikan

dan di perlukan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi termasuk pemberian

kesaksian ahli, pemeriksaan investigatif, dan perhitungan keuangan Negara tindak lanjut

laporan pengaduan masyarakat kasus-kasus yang memang sudah kami lakukan Kunlap

(Kunjungan Lapangan), Kunsus (Kunjungan Kasus), analisis kasus sesuai dengan Urgensinya

maka tiada waktu bagi PAP untuk tidak menyerah aspirasi masyarakat tersebut satu masalah

percepatan penetapan wilayah pertambangan di kabupaten Burung masalah Guru Honorer

kontrak kerja sekolah Menengah kejuruan sekota Ambon. Masalah pemberian izin usaha

perkebunan tebu kepada PT. Menara Group di Kabupaten Kepulauan Arung , kasus tanah

adat dusun Dati Termaturi, desa Paso kecamatan Teluk Ambon Bakualan atau Agustinus

Termaturi dengan Johni Sucahya PT. Jakarta Barung.

Kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan PT TPP kecamatan Pasir Penyu

sehubung dengan padatnya agenda, maka sebagian laporan pengaduan masyarakat, telah

dapat di tindak lanjuti namun kegiatan-kegiatan ini telah menjadi suatu agenda yang prioritas

bagi PAP untuk tetap melakukan motto serap sampaikan selesaikan tuntaskan, sebelum tuntas

tetap menjadi hutang bagi kita selaku lembaga yang dihormati oleh masyarakat tersebut

demikian beberapa poin yang kami sampaikan kepada hadirin yang mulia, mudah-mudahan

ini mendapat suatu komitmen kita bersama sehingga DPD menjadi lembaga yang dicintai dan

lembaga yang menjadi harapan masyarakat kedepan.

Demikian lebih kurang mohon maaf

Billahitaufikwalhidayah wassalamualaikum wr.wb.

Selamat Natal bagi yang merayakan selamat tahun baru bagi kita semua dan mudah-

mudahan kita berbahagia.


Baik kita telah mendengarkan laporan Progres daripada PAP, dan selanjutnya kami

persilahkan kepada panitia hubungan antar lembaga Saudara senator Bahar Ngitung dari

sulawesi selatan (banyak pendukungnya).


Bissmilahirahmanirahim.

Assalamualaikum wr.wb

Yang saya hormati saudara Pimpinan DPD RI yang saya hormati , saudara-saudara

saya, Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dan pimpinan kelompok DPD RI di MPR yang

terhormat senator Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan dan yang terhormat saudara

Sekretaris Jenderal beserta seluruh jajarannya serta adik-adik saya mahasiswa Universitas

Hasanuddin yang turut hadir, pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada pagi

hari ini kita di berikan kekuatan dan kesehatan bersama-sama menghadiri sidang Paripurna

DPD RI yang ke-8. Izinkan saya atas nama anggota dan Pimpinan lembaga panitia hubungan

antar lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh PHAL

pada masa sidang kedua tahun 2013-2014 berikut ini adalah proses dan progres yang dicapai


dalam masa sidang kedua tahun 2013-2014 Focus Grup Discution PHL bersama Kementerian

Luar Negeri dan Duta Besar Negara Sahabat.

Sebagai realisasi program kerja PHAL yang telah disepakati sebelumnya pada

tanggal 28 November 2013 PHL telah melaksanakan FGD dengan tema aktualisasi fungsi

tugas dan wewenang DPD-RI dalam program pembangunan daerah melalui peningkatan

kerjasama bilateral Regional dan Internasional acara tersebut dibuka oleh ketua DPD RI

bapak Irman Gusman dan dihadiri oleh beberapa Duta Besar Negara sahabat, para Pimpinan

Alat Kelengkapan DPD anggota PHL dan sekertaris jendral Aska Pasaf Kementerian Luar

Negeri , pejabat Kementrian Perdagangan , Pejabat Pusat Pengkajian dan pengelohan data

informasi, Sekjen DPD RI serta sekretaris jendral Asean Inter Parlementary Asembly AIPA

Mr. Po Ram Sekjen IFA sangat menarik untuk mengenal DPD RI sebagai Majelis Kedua

Parlemen di Indonesia dan menyampaikan terima kasih atas undangan dan Pimpinan PHL

DPD RI masalah keanggotaan DPD-OR dalam aipah, tidak menjadi masalah lagi tetapi lebih

merupakan masalah . Yang perlu diselesaikan antara DPR dan DPD selanjutnya dikemukakan

bahwa dalam perspektif hubungan diplomat Internasioal oleh narasumber dari Dirjen

Aspasap Kementerian Luar Negeri DPD RI diakui sebagai bagian dari Parlemen Indonesia

yang memiliki peran strategis mendukung diplomasi total dalam hubungan luar Negeri

Indonesia dapat dipahami dengan jelas bahwa persyaratan utama bagi DPD untuk dapat

disebut sebagai lembaga Perwakilan sangat jelas terpenuhi dari segi representasi wilayah

dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki fungsi representansi serta konstituen yang

jelas.

Jadi sesungguhnya kehadiran DPD RI dalam forum-forum parlemen Internasioal

seperti AIPA apa APIU, APPF dan sebagainya sangat memenuhi syarat dan diperlukan

Indonesia dan Rusia merupakan Negara sahabat dalam sistem politik di Rusia dibangun

dengan mempertimbangkan repersentasi wilayah ini menjadi contoh pada forum group

discussion pertahanan militer serta sosial budaya dan sebagainya. Disamping itu

sebagaimana Indonesia Rusia juga menganut sistim parlemen 2 kamar, yang terdiri dari stade

duma dan federation cauntil of Rusia dalam pandangan Rusia Indonesia sangat menarik bagi

investasi terutama di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi,

Papua dan sebagainya, mohon maaf tidak termasuk Jawa dan Sumatera kerjasama

perdagangan dalam konteks perdagangan Internasional sangat kompleks dan rumit dari 525

perjanjian baru 325 yang telah di laksanakan oleh karena itu DPD rapat menjadi jembatan

untuk kepentingan masyarakat dan daerah dalam setiap perjanjian kerjasama perdagangan

Internasional. Oleh karena itu review terhadap grand desain setiap perjanjian kerjasama

ekonomi meliputi investasi dan industri perdagangan untuk melihat manfaatnya bagi daerah

diperlukan pula studi kelayakan dan pemetaan terhadap potensi setiap daerah secara Rinci

guna memahami dengan jelas pada bidang-bidang mana daerah akan melakukan kerjasama

selanjutnya kunjungan kerja bilateral DPD RI ke senat Myanmar aima hwo tau pada tanggal

10 sampai 15 Desember 2013 dipimpin oleh senator dari Jawa Tengah Ibu Poppy Dharsono

berdiri dulu, berdiri juga tadi ada bediri nanti Pimpinan delegasi PHAL ke Myanmar pada

kunjungan tersebut disepakati untuk meningkatkan kerjasama antar senat dan parlemen

Indonesia dalam berbagai bidang yang nantinya akan ditingkatkan menjadi MOU demikian

pula dengan yang perlu ditindaklanjuti adanya peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang

tugas lembaga perwakilan dan pembangunan.

Pimpinan dan anggota DPD RI yang saya hormati sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi PHL dalam membina dan mengembangkan kerjasama parlemen baik yang bersifat

bilateral multilateral dan kawasan regional dan internasional maka pada tahun 2014 DPD RI

akan menghadiri forum-forum parlemen dan forum Internasional yang relevan dengan tugas-

tugas DPD RI bersamaan dengan tahun politik seperti menghadiri APPF di Meksiko , IPU di

Jenewa dan AIPA ditengah kesibukan anggota memasuki masa-masa kampanye secara


konsisten DPD RI sebagai majelis kedua parlemen Indonesia harus tetap menjaga kiprahnya

dalam forum-forum dimaksud guna semakin meneguhkan dan memperkokoh posisi

keberadaan DPD sebagai bagian dari komunitas senat parlemen dunia.

Pimpinan dan anggota senator Indonesia yang saya hormati demikian laporan

pelaksanaan tugas PHL masa sidang kedua tahun 2013 tahun 2014 sebelum saya menutup

laporan ini perkenanakan kami atas nama pimpinan PHAL menyampaikan permohonana

maaf kepada seluruh anggota DPD RI apabila laporan ini masih kurang memuaskan dan

selamat hari Natal kepada yang merayakan dan selamat tahun baru untuk kita semua.

Wassalamualikum Wr.WB.




Kita telah mendengarkan laporan dari pimpinan Komite IV, berbagai hal dalam

laporannya tersebut dan kepada kita dimintakan persetujuannya. Yang pertama yang ingin

saya bacakan apakah dapat kita menyetujui dalam Sidang Paripurna yaitu RUU inisiatif DPD

RI tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setuju?

Baik, terima kasih, tepuk tangan buat komite IV. Katanya yah kalau tepuk tangan

sering itu lebih sehat coba baca deh yang alhi dokter disinin, terima kasih. yang kedua apakah

dapat kita menyetujui RUU inisiatif DPD RI tentang penerimaan negara bukan pajak, setuju?

Kita nyetoknya smangat juga. Yang ketiga apakah dapat kita menyetujui RUU inisiatif DPD-

RI tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah, dapat setuju?

Baik terima kasih. Yang terakhir apakah dapat kita menyetujui pertimbangan DPD RI

terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia semester I tahun 2013,

setuju?

Terima kasih kita ucapkan kepada pimpinan Komite IV dan anggotanya, mudah-

mudahan apa tindak lanjut dari pelaksaaan dari tugas sesuai dengan pasca putusan MK ya,

kita sudah bisa menyiapkan DIM. Mudah-mudahan dengan yang baik-baik bapak ibu

sekalian pada sidang paripurna ini.

Kepada kita juga dimintakan untuk memutuskan hasil kerja PURT akan tetapi

mengingat putusannya akan di ambil bersifat internal maka kita lanjutkan terlebih dahulu

pada agenda laporan perkembangan tugas alat kelengkapan lain secara berturut-turut dan saya

mohon kepada pimpinan untuk bisa menyampaikan yang pokok-pokok, karena kalau kita

sepakat dengan awal yang kita telah sampaikan waktu kita ini sekitar 55 menit. Saya harus

membagi dengan ketat supaya kita semua yang menyampaikan ini bisa kita laksanakan. Kami

persilahkan kepada Pimpinan Panitia Akunntabilas Publik

KETOK 2X

KETOK 2X

KETOK 2X



Assalamu'alaikum Wr. Wr.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, yang saya hormati

dan saya muliakan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berserta anggota

senator yang saya muliakan. Sekjen, wasekjen beserta jajaran para undangan hadirin hadirat

yang kami muliakan, panitia akuntabilitas public, dewan perwakilan daerah republik

Indonesia. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi

kepada PAP. Maka kami menyampaikan laporan kegiatan kami dengan moto 3S 1T serap,

sampaikan, selesaikan, tuntaskan. Sehingga PAP telah mendapat respon yang positif dari

berbagai daerah-daerah di seluruh Indonesia. Terhadap moto tersebut tindak lanjut

rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan tugas kewenangan PAP pertama

di Sulawesi selatan. Wilayah Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah

mengalami peningkatan, namun hanya 28% yang memperoleh WTP PAP akan terus

mendorong entitas pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kuantitas

pengelolaan keuangan daerahnya. Sedangkan penyelesaian kasus kerugian potensi kerugian

dan penerimaan negara dengan penyetoran nilai kerugian ke kas daerah dan kas negara

penyerahan asset masih belum optimal, hanya 30 persen. Tidak maksimal penyelesaian

kasus-kasus kerugian daerah antara lain Provinsi Sulawesi Selatan kabupaten Wajo,

Makassar dan Palopo. Sedangkan pemerintah kabupaten Pangkajene dan kepulauan telah

berhasil menindaklanjuti nilai rekomendasi lebih dari 50% tindaklanjut laporan. Hasil

kegiatan anggota PAP ke daerah pemilihan masing-masing sesuai dengan tugas kita selaku

anggota Senator ke Daerah, maka PAP juga menugaskan kepada anggotanya untuk

melakukan pertemuan dengan BPK.

Sehingga yang perlu kami catat dimana terdapat temuan BPK terkait penerimaan

deviden hibah CSR dan DAK serta pelaksanaan sejumlah mega proyek di Kabupaten

Sumbawa Barat yang dipandang perlu agar BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu sehubung dengan hal tersebut dewan perwakilan daerah republik Indonesia telah

berkirim surat kepada ketua BPK perihal permintaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Terkait dengan kasus dimaksud, sehingga demikian kami ucap terima kasih atas intensitas

kegiatan PAP di daerah selama reses begitu juga seterusnya rapat kordinasi dengan aparat

penegak hukum PAP memantau proses hukum tindak pidana korupsi yang sedang ditangani

oleh aparat penegak hokum. Baik di Sulawesi Selatan maupun di daerah-daerah lainnya,

khususnya terkait tindak pidana korupsi di bidang pengolahan anggaran Negara. Daerah

setidaknya terdapat 3 kasus menonjol dan beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi

penyimpangan PAP mendorong POLDA kejaksaan tinggi sesuai dengan kewenanganya

berkoordinasi dengan BPK perwakilan BPKP dan inspektorat daerah supaya memperoleh

bukti awal penyelidikan dan di perlukan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Termasuk pemberian kesaksian ahli, pemeriksaan investigatif, dan perhitungan keuangan

negara tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat kasus-kasus yang mamang sudah kami

lakukan Kunlap (Kunjungan Lapangan), Kunsus (Kunjungan Kasus), analisis kasus sesuai

dengan Urgensinya. Maka tiada waktu bagi PAP untuk tidak menyerah aspirasi masyarakat

tersebut satu masalah percepatan penetapan wilayah pertambangan di kabupaten Burung

masalah Guru Honorer kontrak kerja sekolah Menengah kejuruan se-kota Ambon, masalah

pemberian izin usaha perkebunan tebu kepada PT. Menara Group di Kabupaten Kepulauan

Arung.

Kasus tanah adat dusun dati termaturi desa Paso kecamatan Teluk Ambon Bakualan

atau Agustinus Termaturi dengan Johni Sucahya PT. Jakarta Barung kasus sengketa lahan

antara masyarakat dengan PT. TPP kecamatan Pasir Penyu. Sehubung dengan padatnya

agenda, maka sebagian laporan pengaduan masyarakat, telah dapat di tindak lanjuti namun


kegiatan-kegiatan ini telah menjadi suatu agenda yang prioritas bagi PAP untuk tetap

melakukan motto serap, sampaikan, selesaikan, tuntaskan. Sebelum tuntas tetap menjadi

hutang bagi kita selaku lembaga yang dihormati oleh masyarakat tersebut. Demikian

beberapa poin yang kami sampaikan kepada hadirin Yang Mulia mudah-mudahan ini

mendapat suatu komitmen kita bersama sehingga DPD menjadi lembaga yang dicintai dan

lembaga yang menjadi harapan masyarakat kedepan. Demikian lebih kurang mohon maaf.

Billahitaufikwalhidayah wassalamualaikum wr.wb

Selamat Natal bagi yang merayakan selamat tahun baru bagi kita semua dan mudah-

mudahan kita berbahagia.


Baik, kita telah mendengarkan laporan progres dari pada PAP, dan selanjutnya kami

persilahkan kepada panitia hubungan antar lembaga Saudara senator Bahar Gitung dari

Sulawesi selatan.


Bissmilahirahmanirahim Assalamualaikum wr.wb

Yang saya hormati saudara Pimpinan DPD-RI, yang saya hormati saudara-saudara

saya Pimpinan Alat Kelengkapan DPD-RI, dan pimpinan kelompok DPD-RI di MPR. Yang

terhormat senator Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, dan yang terhormat

saudara Sekretaris Jenderal beserta seluruh jajarannya serta adik-adik saya mahasiswa

universitas Hasanuddin yang turut hadir. Pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT

pada pagi hari ini kita di berikan kekuatan dan kesehatan bersama-sama menghadiri sidang

Paripurna DPD-RI yang ke-8. Izinkan saya atas nama anggota dan Pimpinan lembaga panitia

hubungan antar lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh

PHAL pada masa sidang kedua tahun 2013-2014 berikut, ini adalah proses dan progres yang

dicapai dalam masa sidang kedua tahun 2013-2014 Focus Grup Discution PHL bersama

Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar Negara Sahabat. Sebagai realisasi program kerja

PHAL yang telah disepakati sebelumnya pada tanggal 28 November 2013 PHL telah

melaksanakan FGD dengan tema aktualisasi fungsi tugas dan wewenang DPD-RI dalam

program pembangunan daerah melalui peningkatan kerjasama bilateral Regional dan

Internasional. Acara tersebut dibuka oleh ketua DPD-RI bapak Irman Gusman dan dihadiri

oleh beberapa duta besar negara sahabat, para Pimpinan Alat Kelengkapan DPD, anggota

PHL, dan Sekertaris Jendral Aska Pasaf kementerian luar negeri, pejabat kementrian

perdagangan , pejabat pusat pengkajian, dan pengelolaan data informasi.

Sekjen DPD-RI serta sekretaris jendral ASEAN Inter Parlementary Asembly AIPA,

Mr. Po Ram Sekjen IFA sangat menarik untuk mengenal DPD-RI sebagai Majelis Kedua

Parlemen di Indonesia dan menyampaikan terima kasih atas undangan dan pimpinan PHL

DPD-RI masalah keanggotaan DPD-RI dalam aipah, tidak menjadi masalah lagi tetapi lebih

merupakan masalah yang perlu diselesaikan antara DPR dan DPD. Selanjutnya dikemukakan

bahwa dalam perspektif hubungan diplomat Internasioal oleh narasumber dari dirjen Aspasap

kementerian luar negeri DPD RI diakui sebagai bagian dari Parlemen Indonesia yang

memiliki peran strategis mendukung diplomasi total dalam hubungan luar negeri Indonesia.

Dapat dipahami dengan jelas bahwa persyaratan utama bagi DPD untuk dapat disebut sebagai

lembaga perwakilan sangat jelas terpenuhi dari segi representasi wilayah, dipilih melalui

pemilihan umum dan memiliki fungsi Repretansi serta konstituen yang jelas. Jadi

sesungguhnya kehadiran DPD-RI dalam forum-forum parlemen Internasioal seperti AIPA

apa APIU, APPF dan sebagainya sangat memenuhi syarat dan diperlukan Indonesia dan


Rusia merupakan negara sahabat. Dalam sistem politik di Rusia dibangun dengan

mempertimbangkan repersentasi wilayah ini menjadi contoh pada forum group discussion

pertahanan militer serta sosial budaya dan sebagainya disamping itu sebagaimana Indonesia

Rusia juga menganut sistim parlemen 2 kamar. Yang terdiri dari stade duma dan federation

cauntil of Rusia dalam pandangan Rusia Indonesia sangat menarik bagi investasi terutama di

beberapa daerah seperti Kalimantan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi, Papua

dan sebagainya mohon maaf tidak termasuk Jawa dan Sumatera.

Kerjasama perdagangan dalam konteks perdagangan internasional sangat kompleks

dan rumit dari 525 perjanjian baru 325 yang telah di laksanakan. Oleh karena itu DPD rapat

menjadi jembatan untuk kepentingan masyarakat dan daerah dalam setiap perjanjian

kerjasama perdagangan Internasional. Oleh karena itu review terhadap grand desain setiap

perjanjian kerjasama ekonomi meliputi investasi dan industri perdagangan untuk melihat

manfaatnya. Bagi daerah, diperlukan pula studi kelayakan dan pemetaan terhadap potensi

setiap daerah secara Rinci guna memahami dengan jelas pada bidang-bidang mana daerah

akan melakukan kerjasama selanjutnya kunjungan kerja bilateral DPD-RI ke senat Myanmar

aima hwo tau pada tanggal 10 sampai 15 Desember 2013. Dipimpin oleh senator dari Jawa

Tengah Ibu Poppy Dharsono berdiri dulu berdiri juga tadi ada bediri nanti pimpinan delegasi

PHAL ke Myanmar. Pada kunjungan tersebut disepakati untuk meningkatkan kerjasama antar

senat dan parlemen Indonesia dalam berbagai bidang yang nantinya akan ditingkatkan

menjadi MOU demikian pula dengan yang perlu ditindaklanjuti adanya peningkatan

kerjasama dalam berbagai bidang tugas lembaga perwakilan dan pembangunan. Pimpinan

dan anggota DPD-RI yang saya hormati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PHL dalam

membina dan mengembangkan kerjasama parlemen baik yang bersifat bilateral multilateral

dan kawasan regional dan internasional. Maka pada tahun 2014 DPD-RI akan menghadiri

forum-forum parlemen dan forum Internasional yang relevan dengan tugas-tugas DPD-RI

bersamaan dengan tahun politik seperti menghadiri APPF di Meksiko, IPU di Jenewa dan

AIPA ditengah kesibukan anggota memasuki masa-masa kampanye secara konsisten.

DPD-RI sebagai majelis kedua parlemen Indonesia harus tetap menjaga kiprahnya

dalam forum-forum dimaksud guna semakin meneguhkan dan memperkokoh posisi

keberadaan DPD sebagai bagian dari komunitas senat parlemen dunia. Pimpinan dan anggota

senator Indonesia yang saya hormati, demikian laporan pelaksanaan tugas PHL masa sidang

kedua tahun 2013 tahun 2014. Sebelum saya menutup laporan ini perkenanakan kami atas

nama pimpinan PHAL menyampaikan permohonana maaf kepada seluruh anggota DPD-RI

apabila laporan ini masih kurang memuaskan dan selamat hari natal kepada yang merayakan

dan selamat tahun baru untuk kita semua. Wassalamualikum Wr.WB.




Ide bagus juga itu ya jadi setiap daerah dari itu ada koran dari daerah. Baik Bapak Ibu

sekalian kita masuk ke berikutnya yaitu mengenai PURT, Karena kepada kita dimintakan

untuk sebuah keputusan. Karenanya keputusan ini adalah bersifat internal dapatkah kita

menjadikan rapat sebagai sebuah sidang tertutup. Baik.

Baik, jadi yang tidak berkepentingan terutama adik-adik sudah selesai kami

persilahkan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih atas kehadirannya. Hidup UNHAS.

KETOK 2X


Oke, baik siap-siap kepada pimpinan PURT untuk menyampaikan sambil menunggu

persiapan yang lain. Pak Sowfat atau yang mewakilinya untuk membuat putusan jadi

persetujuan mewakili

PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH (KETUA PURT)

Assalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatu


Yang terhormat pimpinan DPD RI rekan-rekan senator yang terhormat serta hadirin

yang berbahagia untuk mempersingkat karena kebetulan sekarang hari Jum'at. Dari PURT

dalam kesempatan ini meminta persetujuan tentang rancangan petunjuk rancangan peraturan

DPD RI tentang petunjuk operasional kegiatan rapat pertemuan di luar kantor dan perjalanan

Dinas anggota DPD RI yang memuat 7 Bab 33 Pasal. Yang rancangannya sudah dibagikan

kepada semua anggota DPD. Kemudian kedua memohon ke Sidang Paripurna yang terhormat

ini untuk mengesahkan rancangan peraturan DPD RI tentang pedoman umum pengelolaan

staf ahli DPD RI yang mengatur tentang pengelolaan staf DPD RI dalam pedoman tersebut.

Diatur tentang 3 klasifikasi staf ahli meliputi staf ahli anggota DPD RI, staf ahli alat

kelengkapan DPD RI, dan staf ahli sekretariat jendral DPD RI. Rancangan peraturan DPD

tersebut juga sudah kami bagikan kepada seluruh anggota. Maka berdasarkan hal-hal tersebut

mengharapkan kepada sidang paripurna ke-14 ini untuk mengesahkan rancangan peraturan

DPD. Kedua rancangan peraturan DPD tersebut dengan ditetapkannya kedua peraturan DPD

RI dimaksud diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan DPD RI dan

meningkatkan kualitas dukungan keahlian bagi pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPD

RI. Semoga Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa akan selalu meridhoi segenap langkah

perjuangan kita.

Wabilahitaufik walhidayah wasalamuaalikum warahmatulahi wabarakatu.


Baik terima kasih sekali kepada pimpinan yang saya menghargai waktu ini, sehingga

tidak dibacakan semuanya karena dihadapan kita telah diberikan rancangannya.

PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH (KETUA PPUU)

Baik tadi saya lihat saya menghargai bahwa keteraturan kerja-kerja DPD sudah

semakin baik. Yang paling menarik dari rancangan yang disampaikan oleh PURT adalah

tentang staf ahli. Staf ahli salah satu unsur terpenting dan demikian dominan kalau kita ingin

menghasilkan produk-produk yang baik. Makassar mendukung luar biasa kalau persyaratan

staf ahli untuk alat-alat kelengkapan itu ditingkatkan terus menerus bahkan anggaran pun

perlu ditingkatkan, satu. Kedua staf ahli untuk anggota DPD menurut pikiran saya semestinya

tidak sama persis kriterianya dengan staf ahli alat kelengkapan. Berhubung momenklatur

yang ada belum memungkinkan DPD ini punya asisten, dimana fungsi asisten lebih pada

kerja-kerja kepada konstituen. Dan daerah bukan pada produk-produk per Undang-

Undangan. Saya ingin menyarankan apa tidak sebaiknya memang staf ahli untuk DPD itu

lebih dititik beratkan dan mirip-mirip dengan kriteria untuk seorang asisten. Seorang asisten

dari anggota DPD pasti melakukan kerja-kerja pada konstituen dan daerahnya, tapi tidak

semata-mata dan berorientasi pada Undang-Undang kalau ini yang ditekankan pada keahlian.

Misalnya kami harus mengambil dari Universitas kalau kami suruh melayani anggota

konstituen di daerah belum tentu bias. Oleh karena itu hanya sekedar masukan tolong kalau

bisa disempurnakan staf ahli untuk DPD lebih padat kerja-kerja yang menjadi tugas DPD


sebagai wakil daerah. Sedangkan staf ahli di alat kelengkapan itu pengetahuan teknisnya

yang harus di utamakan. Terima kasih, silahkan pimpinan


Baik, B38 sebentar ya. Kemudian pak Cholid nih suaranya udah lama gak kita dengar.

Silahkan Pak Cholid.

PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (DI YOGYAKARTA)

Terima kasih Pimpinan.

Ada 2 hal, yang pertama tentang Rancangan Peraturan DPD tentang kegiatan di

daerah. Jadi disitu saya sempat mendiskusikan dengan yang terhormat pak Hafidz tentang

kegiatan di daerah yang bentuk reses itu diberi kegiatan anggaran. Anggaran untuk kegiatan

sebanyak 6 kali. Nah, saya tidak berbicara tentang anggarannya tetapinya saya berbicara

tentang jumlah pertemuannya itu secara substansial. Sebenarnya DPD ini jauh lebih kelihatan

eksistensinya itu karena banyak bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat. Karena itu

saya mengusulkan untuk jumlah pertemuan dengan masyarakat itu secara kelembagaan kita

perbanyak. Walaupun kita bisa mengatakan bahwa diluar acara masa reses itu kita bisa

ketemu dengan siapa saja. Iya tetapi kan yang mengikat semua anggota itu adalah ketika

diatur secara kelembagaan. Nah karena itu dalam pertimbangan kita untuk lebih memperkuat

eksistensi DPD di di daerah, saya mengusulkan untuk kegiatan itu dijumlahnya ditambah

yang kemarin sudah bagus 15 minimal sama dengan kemarin 15 kali setiap kali masa reses.

Nah kalaulah misalnya itu di evaluasi jangan kemudian menjadi 6 kali gitu. Saya kira ini hal

yang secara kelembagaan tidak bagus. Sekali lagi saya tidak membicarakan tentang uangnya

ya, kalau uang mungkin bisa diatur-atur lah tetapi yang penting eksistensi kelembagaan

berhubungan dengan masyarakat itu jauh lebih penting untuk kita pertimbangkan.

Terima kasih.


Baik ya. Silahkan Pak Zul mohon singkat saja waktu sudah ini masih ada panjang

lagi.

PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M., M.Pd (KETUA KOMITE IV)

Baik terima kasih pimpinan. Dari B38 Zulbahri sesuai dengan PURT yang telah kami

baca ini waktu rapat gabungan antara pimpinan alat kelengkapan dengan PURT, kita ingin

menandaskan akan sampaikan oleh Pak Kholid tadi. Bahwa kegiatan itu waktu reses yang 15.

Setelah kita jadikan 10 ternyata disini diedaran ini berkurang lagi menjadi 6. Sehingga

Januari itu kegiatanya kemarin rapat itu ditandatangani oleh semua pimpinan alat

kelengkapan untuk kegiatan reses. Januari itu adalah 5 kali, ternyata disini 3 untuk tahun

2014, untuk keseluruhan yaitu adalah 10 ternyata disini hanya 6. Nah ini kan sudah berbeda

lagi ini, ini semua sudah ditandatangani oleh pimpinan alat kelengkapan. Ini juga apa yang

disampaikan Pak Cholid tadi kalau dari 15 turun ke 10 mungkin tidak terlalu banyak tapi 15

menjadi 6 kan sepertiga turunnya. Inikan juga kurang etis juga, ini kami mohon ini untuk

dipertimbangkan Ketua. Terima kasih.



Baik sudah cukup ya diwakili tadi. Nanti kita serahkan. Cukup ya silahkan pimpinan

PURT kalau mau ada yang disikapi. Ini tertutup ya rapatnya.

PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH (KETUA PURT)

Terima kasih Pak Ketua.

Menanggapi dari pak Wayan ya, saya terima kasih masukan-masukannya dan saya

dari pak Wayan hanya memberikan masukan untuk perbaikan kedua mengenai dari Pak

Kholid. Kegiatan 15 tempo hari setiap kegiatan pertemuan itu 5 kurang lebih 5 juta sebelum

dipotong pajak ya. Kalau tepatnya 49 50 ya. Kemudian kita minta supaya kegiatan pertemuan

yang dibiayai oleh dinas itu disamakan dengan kegiatan di DPR. Pembiayaannya di DPR itu

dan MPR 15 juta, kita minta akhirnya dipenuhi 15 juta. Kemudian kita juga melihat bahwa

kegiatan pertemuan reses itu perorangan yang dibiayai oleh DPR hanya 7 kali pertemuan.

Dan DPR sendiri 7 kali biaya perjalanan dinas dimasa reses. Karena DPR itu masa resesnya

digabung dengan masa kunjungan-kunjungan kerja komisi-komisi. Apabila 15 kali dikalikan

15 juta itu mungkin terlalu besar. Kemudian diusulkan 10 kali dalam rapat kemarin ya PURT

dengan alat-alat pimpinan, alat-alat kelengkapan sepakat menyetujui menjadi yang tadinya 15

menjadi 10. Jadi setiap 20 hari perjalanan dinas kita itu dengan 10 kali kegiatan, berarti 10

kali 15 juta untuk biaya pertemuannya saja itu 150 juta diluar biaya perjalanan dinas

penginapan dan sebagainya. Setelah kami laporkan kepada pimpinan DPD, Sekjen, dan wakil

Sekjen ini perlu dipertimbangkan lagi perlu dikaji lagi. Karena ini mengenai anggaran

pergeseran-pergeseran itu perlu dikaji lagi apakah perlu atau tidak minta persetujuan menteri

keuangan. Kedua juga perlu dikaji ulang lagi apakah reses DPD ini sangat lebih besar dengan

reses DPR. Jadi untuk sementara ini surat edaran kami itu berdasarkan rapat konsinyering

PURT bersama Sekretaris Jenderal dan Wakil Sesjen beserta staf di Bandung. Jadi rapat

kemaren kami serahkan kembali kepada pimpinan DPD. PURT sifatnya membantu pimpinan

DPD di panmus. Kita laporkan dan pimpinan DPD belum bisa mau melaksanakan utusan

yang kemarin PURT. Jadi kami serahkan kembali kepada pimpinan DPD dan Sekjen DPD.

Terima kasih.


Baik Bapak Ibu sekalian masih ada lagi?. Ya kami persilahkan, mohon waktunya ya.

Makasih Bu silahkan Bu Endah, to the point aja.

PEMBICARA : Hj. AIDA Z. NASUTION ISMETH, SE., MM (WAKIL KETUA BK)

Saya to the ponit saja, sehubungan tadi yang disampaikan mengenai berkurangnya

dari 10 dan lain-lain itu saya rasa kita tidak usah membandingkan dengan DPR. Kita adalah

DPD dan kita tetap karena tadi semula sejumlah itu jangan kita ubah-ubah lagi. Karena terus

terang kepulangan ke daerah itu sebenarnya itu sangat memberatkan. Belum lagi yang banyak

minta sumbangan, belum lagi yang lain-lain. Jadi tolong betul-betul pimpinan

dipertimbangkan betul. Terima kasih.

Assalmaualaikum.


Silahkan Bu Poppy.


PEMBICARA : POPPY SUSANTI DARSONO (JAWA TENGAH)

Terima kasih.

Saya juga ingin menambahkan apa yang kolega-kolega yang terhormat terhadap

proses pembiayaan bagi anggota DPD ketika reses. Kalau kita perhatikan pos-posnya

misalnya yang dibiayai itu hanya anggota DPD-nya saja. Sebetulnya logikanya akan sangat

lucu kalau seorang anggota DPD yang terhormat datang sendiri mungkin minta tandatangan

SPPD sendiri kemana-mana sendiri pasti enggak mungkin yah. Pasti misalnya seperti seorang

katakanlah saya seperti contoh pasti saya minimal mempunyai 2 staf ya, yang satu untuk

urusan teknis karena ketika misalnya ketika kita ke desa harus ada yang ngurus-ngurusin

untuk speaker atau apa, mungkin tratak dan lain-lain itu. Satu lagi mengurusi pemikiran jadi

minimal dua orang ya terus, kemudian tentu harus ada driver juga ya nah kemudian untuk

uang hotel ya. Walaupun tentu di daerah harganya murah sekali, tapi sekarang hotel-hotel

sudah naik. Kalau kita pergi ke Semarang itu minimal saya kamar itu harus beberapa kamar.

Baik bagi saya maupun bagi staf saya. Kalau staf saya laki satu, perempuan satu kan engga

mungkin dijadikan satu. Terus kalau supir dijadikan juga dengan staff saya, staff saya juga

bisa tersinggung, ko saya dijadiin satu sama supir. Sehingga minimal saya bisa ada 3 kamar

atau 4 kamar. 3 kamar atau 4 kamar ini juga mungkin DPD untuk kelangsunganya yang baik

dan juga kehormatanya. Saya kira staf itu harus debarikan biaya, karena tidak lucu seorang

anggota DPD yang terhormat kemana-mana sendirian. Tetapi ia jangan sampai membuat kita

menjadi malu, karena apalagi mereka kalau DPR itu selalu bawa uang loh bu. Saya langsung

bilang DPD RI itu tidak memilik uang aspirasi. Itu selalu bolak-balik apa namanya saya

utarakan memang menjadi enak. Apalagi zaman sekarang semua nya DPRD terus DPR lah

begitu. Saya kira itu penting sekali. Terima kasih.


Baik ada lagi tadi Pak Hamdhani tadi mana ya, silahkan.

PEMBICARA : H. HAMDANI, S.IP (KALTENG)

Ya terima kasih Pak Ketua.

Membaca edaran dari PURT ini halaman 4 bagian E, ini kita diwajibkan kembali

untuk membuat kwitansi, melampirkan baik sewa kendaraan maupun pesawat. Nah ini apa

kita kembali adcause atau rambes yah seperti yang lalu, karena waktu itu kita tidak

diperkenankan untuk membuat seprti ini lagi, demikian Pak Ketua, terima kasih.


Baik Pak Ghafar.


Terima kasih Ketua.

Pertama logika dan stuktur berpikir kita dalam mengambil keputusan Marni polo

fungsi itu, 1 prinsip harus dipegang Manypolo fungtion 1 , yang ke 2 apakah bicara uang dulu

atau bicara keputusan, biasanya keputusan, kalau udah diputuskan berarti dia harus mengikuti

secara tehknis. Nah, kalau kemarin sudah diputuskan tanda tangan Pimpinan X, setelah itu

kembali lagi kepada bicara tekhnis, bicara prinsip dulu atau teknis, atau tehknis dulu baru


prinsip. Nah, urgnesi kita untuk itu yang menjadi wibawa kelembagaan kita, bukan uangnya,

uang itu jangan berpengaruh kepada kewibawaan kita itu aja. Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.


Baik tidak ada lagi ya, terakhir ni ya Pak, ini sudah terwakili aspirasi, silahkan mas.

PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (DI YOGYAKARTA)

Sama dengan Pak Gafar ya. Jadi kita putuskan dulu bahwa kepentingan kelembagaan

kita itu adalah kita bertemu banyak dengan masyarakat dan itu kekuatan kita, jangan kita

dilemahkan oleh pembicaraan masalah anggaran. Nah, kalau misalnya anggarannya tersedia

hanya untuk 6 kali 6 kali sekian, ya sudah dia atur saja bagaimana, tapi pertemuan banyak itu

adalah sesuatul yang bermakna bagi lembaga kita , terima kasih.


Silahkan Pak Laode.

PEMBICARA : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)

Saya kira begini, waktu itu tradisi kita sekarang kan 15x pertemuan gitu kan. Nah,

sekarang frekuensi di kurangi berarti, tapi anggaran pada saat yang sama dinaikkan. Tapi

kalau kita membandingkan dengan DPR, saya kira ini bukan membanding-bandingkan

sekarang ini sebetulnya. Karena kalau DPR itu saya kira teman-teman di DPR sudah

berpengalaman, tahu bahwa ketika mereka berkunjung ke suatu daerah itu ada instansi yang

mendampingi mereka dan saya memfasilitasi sebagian dari aspirasi atau pada tingkat tertentu

juga membawa bentuk-bentuk voucher tertentu untuk konstituen. Itu kalau kunjungan ke

sana. Itu yang pertama, kemudian yang kedua kalau setiap reses, DPR itu tidak fokus pada

daerah pemilihannya, tetapi fungsi tugas kelembagaan di alat kelengkapan yang dia penuhi,

saya kira senior kita pak Fatwat juga ibu teman - teman dari DPR lah yang bisa menjelaskan

itu kesana. Jadi ketika berkunjung kesana itu anggarannya juga memang tidak sekecil seperti

yang kita pegang sekarang untuk 7 kali pertemuan itu.

Nah, ada di daerah ada di tempat kerja mereka, di tugas-tugas fungsional mereka ada

juga keluar luar negeri. Jadi kalau kalkulasi anggarannya dibanding dengan itu, saya tidak

percaya bahwa DPD kalaupun 10 kali itu DPD lebih banyak gunakan anggaran ketimbang

DPR. Ini sebetulnya harus dicoba dipikirkan oleh kita semua, jadi kita taktis secara

administrasi, misalnya kita, oke misalnya ada yang menyatakan aturannya seperti ini, saya

tidak terlalu percaya yang macam ini sebetulnya, coba realnya konsultasi Mentri Keuangan

kalau bicara soal armonomatif dia katakan, dia paling dia akan bicara dia akan kurangi terus

karena dianggap ini gak bermanfaat juga lembaga ini , dia tidak punya kewenangan juga

untuk masa kita. Menurut saya kalau kita tidak punya ketegasan sebagai lembaga untuk

memutuskan bahwa dalam mengahadapi ini.

Teman-teman saya mengerti betul dalam menghadapi gerakan di lapangan,

menghadapi tahun 2014 ini, saya kira kita itu akan melemahkan teman-teman sendiri untuk

bergerak di lapangan, makanya saya pikir waktu itu dalam kunjungan ini saja misalanya,

waktu di rapat Panmus saya yang pimpinan itu, tahun 2013 ini lebih kecil dari 2014 dari 15

situs, saya ingat waktu itu , saya di putuskan , saya ketok palu waktu itu, jangan di rubah lagi

menurut saya.


Nah, kalau misalnya tidak bisa mengikuti aturan administrasinya seprerti ini, saya

sebagai Pimpinan , saya sebagai pribadilah, saya kecewa. Karena menurut saya, ini kan soal

taktis saja di administrasi kementrian keuangan , nah makanya menurut saya, saya tidak

mempermasalahkan hal semacam ini, ini saya merasakan , saya tidak mempunyai wawasan

yang banyak, tapi luar biasa kita ketemu ini, tidak usah, kita bikin kwitansi saja. Saya kira

teman-teman rasakan jauh lebih banyak uang yang keluar daripada uang yang kita gunakan

dilapangan. Sebetulnya ini tertutup, kan kalau mau jujur seperti itu, yang saya sendiri saja

rasakan seperti itu. Saya tidak tahu teman-teman yang lain, makanya kalau menurut saya

kalau kita tidak kompak pada saat kelembagaan untuk memastikan bahwa kita mau

melakukan seperti ini, kita berjuang.

Jadi itu saja yang mau saya katakan sebenarnya, saya mohon maaf ini, saya kira ini

bukan keuntungan pribadi, tapi untuk keutuhan kelembagaan berjuang untuk kepentingan

anggotanya. Ini kan teman-teman mau kembali lagi kesini tahun 2014, nanti insya allah

seperti itu. Makanya kita di dalam, kita saling menopang untuk memastikan gerakan lapangan

itu lancar lakukan.

Saya kira itu saya mohon maaf ini.


Baik, terima kasih. Jadi kita putuskan saja, tidak usah di jawab. Tentu kita juga ada

rambu-rambu yang kita harus jaga, dibawanya carilah pimpinan yang bersama pimpinan

kolektif bersama sekjen kami jadikan jalan terbaik supaya tetap dalam koridornya, tapi

semangatnya sudah sama kita baik ya?, iya sebentar dulu dong. Ya baik pertama, apakah kita

dapat menyetujui peraturan DPD RI tentang pedoman umum pengelolaan staff ahli DPD RI ,

setuju ? loh, setujukan? Ya.

Baik, yang kedua apakah kita setuju untuk peraturan DPD RI tentang petunjuk

operasional rapat, pertemuan di luar kantor dinas DPD RI ya sebanyak 6 kali.

PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (KETUA KOMITE III)


Assalamua'ikum Wr.Wb

Lalu kita sudah mengikuti mekanisme pembahasan anggaran, PURT sudah membuat

keputusan dan diundanglah semua pimpinan alat kelengkapan. Berdasarkan rapat kita

kemarin, sudah disepakati bahwa tidak ada pengurangan anggaran yang menurut pandangan

kami akan melibatkan mentri keuangan. Kalau tadi alasan dari ketua PURT masalah izin

mentri keuangan kita hanya menggeser di dalam, kami memandang rapat-rapat kami

kemarin, konsinyering itu tidak efektif untuk anggota, pemborosan anggaran luar biasa di situ

dan juga boleh di check. Saya kemarin minta tapi belum juga diberikan, sampai sekarang

berapa sih anggaran Komite III yang sudah terserap?

Di sini, di hotel ini nama saya muncul, waktunya bersamaan, apakah mau kita ulangi

ditahun terakhir. Atas dasar itu kemarin kami semua sepakat, dana internal yang digeser

bukan mengambil dana lain dan tidak perlu itu meminta persetujuan mentri keuangan. Jadi

kalau diminta, kita mengesahkan paparan dari pimpina PURT yang menganulir keputusan

rapat kemaren. Terus terang kami pimpinan komite kelengkapan belum setuju. Jika

diperlukan, kita rapat lagi setelah ini dan intinya tolong dihargai mekanisme yang sudah

berlangsung. Tidak ada disitu pengurangan dan tidak perlu meminta persetujuan mentri

keuangan.




Baik, begini saja waktu kita terbatas sekali ya. Jadi dari pada kita berlanjut nanti kita

buka lagi sidang jam 2.

Kita dapat putuskan saja yang untuk ini, nanti kita serahkan ke Pimpinan dan PURT

dan bersama Sekjen untuk mencari yang terbaik.

PEMBICARA : Hj. AIDA Z. NASUTION ISMETH, SE., MM (WAKIL KETUA BK)

Sebelumnya sedikit Pak Irman. Jadi kami saya setuju bahwa bahwa konsinyering itu

tidak efektif dan saya misalnya, contohnya tidak memakai kamar , saya udah mengatakan

bahwa tidak akan pakai kamar , terima kasih.


Baik, justru dengan itulah nanti tentu sekjen lebih hati-hati , tapi apa yang aspirasi itu

akan kita penuhi. Baik, bapak-ibu sekalian terima kasih. Untuk itu kita lanjutkan dengan saya

membacakan. Terakhir saya lihat Pak Bambang masih ada enggak waktunya, karena saudara

kemarin juga tidak masuk juga. Jadi kita teruskan saja yah.

Alhamdulilah Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah mendengarkan laporan dari

masing - masing alat kelengkapan dan telah memutuskan beberapa usul RUU, pandangan dan

pendapat hasil pengawasan dan peraturan DPD RI. Yang mulia dalam rapat Pamus kemarin

telah disepakati jadwal persidangan DPD-RI masa sidang ke-3 tahun sidang 2013-2014 yang

akan dimulai dengan pelaksanaan sidang paripurna ke-9 pada tanggal 16 Januari 2014 dengan

agenda pembukaan masa sidang 3 tahun sidang 2013-2014 dan penutupan masa sidang

ketiga. Pada tanggal 20 Maret 2004 telah disepakati pula pelaksanaan refleksi akhir tahun

tentang berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia sepanjang tahun 2013, itu

kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013. Dalam kesempatan ini DPD RI

perlu mencermati sejumlah persoalan untuk diperbaiki pada tahun-tahun mendatang.

Sidang Dewan Yang Mulia, di penghujung tahun 2013 ini terdapat beberapa peristiwa

yang menjadi bahasan di ruang publik yang perlu menjadi perhatian kita bersama, berbagai

peristiwa terjadi, tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas pada wilayah tertentu, namun

juga dapat berdampak pada stabilitas nasional. Untuk itu pada sidang paripurna terakhir tahun

2013 ini saya ingin menyampaikan beberapa highlight yang perlu kita perhatikan dan saya

bcakan pokok-pokoknya saja.

Yang pertama adalah persoalan masalah daftar pemilihan tetap. Masih ada yang

bermasalah sekitar 3,3 juta, ya kita mohon kita harapkan setiap anggota DPD untuk bisa

berperan aktif untuk dapat di daerah pemilihan masing-masing untuk bisa melakukan

pengawasan, dengan harapan pemilu tahun 2014 ini tentu akan berlangsung dengan baik ya,

ini mohon perhatian nya. Kemudian juga persoalan masalah pemberantasan korupsi, sebagai

mana kita tahu juga berbagai kejadian di yang terjadi pada akhir-akhir ini yang menimpa para

kepala daerah. Untuk itu kita harapkan juga DPD RI terus untuk melakukan pengawasan

dalam pelaksanaan tugasnya dan ikut terlibat juga dalam pemberantasan korupsi tersebut.

Sidang dewan Yang Mulia, menjelang akhir 2013 ini kita memang melihat persoalan

ekonomi bangsa kita yang mengalami penurunan di berbagai diakibatkan oleh berbagai faktor

dan juga nilai rupiah yang turun sampai 12.000 dan tentu ini memperburuk kinerja

perekonomian yang akan berimbas kepada pendapatan Negara. Untuk itu kepada teman-

teman DPD untuk bisa melakukan pemantauan di daerahnya masing-masing. Yang terakhir di

tahun 2014 adalah awal dari pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kita

harapkan nati kepada setiap anggota DPD untuk dapat melaksanakan tugasnya, untuk dapat


memantau kesiapan daerah dalam pelaksanaan program tersebut. Kemudian selain beberapa

hal tersebut, kita harapkan juga masing - masing anggota DPD supaya membuat berbagai

laporan yang terjadi di berbagai daerah untuk kita dapat bahas.

Pada akhirnya kami berharap seluruh anggota DPD pada saat melaksanakan kegiatan

di daerah pemilihan masing-masing dapat memantau perkembangan yang terjadi di daerah,

mencatat permasalahanya secara spesifik dan mengaitkanya denga kebutuhan institusi pada

tingkat pusat maupun nasional serta melaporkannya. Pada pembukaan Masa Sidang ke III

tahun 2013/2014 yang akan datang dan juga pada kesempatan ini, kami dari meja Pimpinan

dan atas nama semua, kami ingin mnegucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2014,

khususnya selamat Natal bagi yang merayakan dan Tahun Baru buat kita semua, semoga

natal ini dapat memberikan kedamaian dan kebahagian buat kita semua dan Tahun Baru

memberikan semangat baru buat kita untuk melaksanakan tugas konstitusi ke depan.

Demikianlah Bapak Ibu sekalian, agenda persidangan hari ini. Dan sebelum saya tutup ada

sedikit tambahan dari Ibu wakil Ketua, nanti saya persilahkan kepada saudara Hamdani siap -

siap untuk maju kedepan sambil saya persilahkan untuk memandu do,a, silahkan ke depan

dan untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Wakil Ketua untuk menyampaikan pesannya, saya

persilahkan Ibu.

PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)

Ya terima kasih pak , ini penting bagi seluruh anggota , saya akan cepat bacakan ,

karena tentang nomor urut calon anggota DPD RI, dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada dasar bagi KPU untuk menyusun daftar calon

anggota DPD dengan mencantumkan nomor urut pada kertas suara pemilu dan berkenaan

dengan itu pada tanggal 17, kami dengan anggota DPD yang lain seperti Ibu Juniwati, Pak

Sofwat kemudian ada Bu Norma, ada Pak Bachrum Manyak dan Bu Denti melakukan

pertemuan konsultasi dengan ketua dan anggota KPU dan menyampaikan beberapa hal.

Pada perteman tersebut kami menyampaikan beberapa alasan mengenai perlunya

pemberian nomor urut bagi calon anggota DPD, antara lain untuk memudahkan proses

sosialisai atau kampanye pencalonan anggota DPD, memudahkan mayarakat untuk memilih

calon anggota DPD, memudahkan penyelenggaraan pemilu dalam proses perhitungan suara,

dan selain itu guna menghindari persamaan nomor partai politik, maka DPD mengusulkan

nomor urut daftar calon anggota DPD, dimulai setelah nomor urut partai politik, tetapi pihak

KPU pada waktu itu belum dapat memenuhi permintaan anggota DPD, karena belum ada

dasar hukum untuk pencantuman nomor urut. Untuk itu KPU perlu terlebih dahulu

berkonsultasi dengan DPR.

Selanjutnya pada tanggal 17 Desember yang lalu, pihak KPU telah melakukan rapat

konsultasi dengan komisi II DPR. Dalam rapat tersebut komisi II DPR dan KPU menyepakati

pemberian nomor urut bagi calon anggota DPD, dalam surat suara pemilu pemberian nomor

urut tersebut berdasarkan urutan abjad dan dimulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor

urut terakhir sesuai jumlah calon anggota DPD di setiap provinsi. Saat ini KPU sedang

menyusun perubahan atas peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPD dalam pemilu

2014. Kita berharap semoga dalam waktu yang tidak lama, peraturan seperti apa diterbitkan

sehingga bagi anggota DPD yang akan maju kembali dapat segera mempersiapkan berbagai

keperluan untuk itu, terima kasih.


Silahkan doa.


PEMBICARA : H. HAMDANI, S.IP (KALTENG)

Assalamuaalikum Wr.Wb

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu

Yang saya hormati Ketua DPD RI, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Ketua DPD-

RI, yang saya hormati dan saya banggakan para egarawan, Senator Indonesia, yang

berbahagia bapak Sekjen, Wakil Sekjen dan jajarannya. Perkenankanlah saya memandu do'a

pada penutupan masa sidang II tahun 2013 - 2014 ini.

Saya memandu do'a dengan cara Islam, beri saudara-saudarku pemeluk agama lain

agar dapat menyesuaikan menurut agamanya masing-masing.

Bismillahirrahmaniirrahiim, ya Allah ya tuhan kami segala puji serta sukur tercurah

kehadiran atas segala rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada kami pada

saat ini. Engkau pertemukan kami kembali dalam acara sidang paripurna ke-8 Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia, untuk itu ya Allah ya Rahman ya karim jadikanlah

sidang ini sebagai acara yang engkau ridhoi, yang membawa Barokah, Rahmat, Taufiq dan

Hidayah-Mu bagi kami semuanya, bagi daerah-daerah kami, bagi tegaknya Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan bagi pemimpin kami.

Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kiranya momentum sidang ini engkau jadikan

sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karuniaMU atas daerah kami yang tercinta

ini, sehingga tugas merupakan amanah darimu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya kesejahteraan

masyarakat daerah.

Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kegiatan kami daerah mulai penghujung

tahun 2013 ini berjalan dengan baik, lapanganlah langkah-langkah dan kerja kami dalam

menyerap aspirasi daerah, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran

kami, pada penglihatan kami, pada lidah-lidah kami dan pada semua raga kami, agar kami

dapat melihat kebenaran itu tampak jelas, benar dan mampu mengikutinya, serta dapat

melihat yang setelah itu tampak jelas salah dan mampu menjauhinya.

Ya Allah ya Tuhan Yang Maha Mulia, anugrahkanlah kami kecerdasan dalam

berpikir kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja dan kemudahan dalam

segala urusan agar kami dapat membangun daerah kami ini menjadi daerah maju sejajar

dengan daerah-daerah maju lainnya.

Ya Alloh ya Tuhan Yang Maha Agung, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di

hati kami, jangan engkau cerai-beraikan kami, hilanglah rasa permusuhan di antara kami

demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian dan ketentraman lahir dan

batin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan

jalan orang-orang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai.

Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengampun, Engkau maha mengetahui terhadap

kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami, kepada-Mu lah kami

menyembah, kepada-Mu jualah kami mohon ampunan, kabulkan lah doa kami dan

permohonan kami (do'a) Robana a'thina piduna (do'a) subbhanaka rabbika izatil ama yasifun

wassalamun 'ala mursalin wal hamdulillahirrobbil'alamin wabillahi taufiq walhidayah.

Wassalamualaikum wr.wb


Terima kasih kita ucapkan kepada kyai HJ Hamdani yang telah membacakan do'anya

dengan paripurna. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, nanti kita salaman disini ,

mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Saya bersama Ibu Wakil Ketua dan sekali lagi


kami ucapkan terima kasih atas partisipasi penuh dari para anggota semua. Untuk itu dengan

mengucapkan Alhamdulilah saya tutup sidang Paripurna ke VIII dengan mengucapkan,

Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum wr. wb.

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.21 WIB

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 MASA SIDANG II TAHUN … fileTidak hadir : orang II ... seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini kami mohon untuk berdiri dan mari kita bersama-sama

Documents