DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ... · Acara : Membahas inventarisasi materi pengawasan atas ... Nya, kita semua dapat hadir di ruang sidang yang mulia ini dalam keadaan

Nomor: RISALAHDPD/KMT.III-RDP/V/2018

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

-----------

RISALAH

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMITE III DPD RI

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2017-2018

I. KETERANGAN

1. Hari : Senin

2. Tanggal : 28 Mei 2018

3. Waktu : 10.37 WIB – selesai

4. Tempat :

5. Pimpinan Rapat : 1. Fahira Idris, SE, MH (Ketua);

2. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS (Wakil Ketua)

3. Abdul Aziz, SH (Wakil Ketua)

6. Acara : Membahas inventarisasi materi pengawasan atas

pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional dengan Komite Olahraga Nasional

Indonesia (KONI) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia

(Kadin).

7. Hadir : Orang

8. Tidak hadir : Orang

2 RDP KOMITE III DPD RI MS V TS 2017-2018

SENIN, 28 MEI 2018

II. JALANNYA RAPAT:

PIMPINAN RAPAT: FAHIRA IDRIS, S.E., M.H. (KETUA KOMITE III DPD RI)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua

Mengawali rapat, maaf, yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komite III DPD RI, yang

kami hormati Bapak Mayjen TNI Tono Suratman selaku Ketua Komite Olahraga Nasional

Indonesia, yang kami hormati Bapak Kapten A. Bahdar Saleh selaku Wakil Ketua Komite Tetap

Kelembagaan dan Kemitraan Industri Olahraga Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin),

dan hadirin yang berbahagia. Mengawali Rapat Dengar Pendapat Komite III pada pagi hari ini,

marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan perkenan-

Nya, kita semua dapat hadir di ruang sidang yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan

tanpa kurang apa pun.

Sebelum kami membuka Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI, terlebih dahulu

marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan Bapak/Ibu sekalian agar kegiatan hari ini

dapat berjalan dengan baik serta memberikan hasil yang bermanfaat bagi kita semua dalam

menjalankan tugas konstitusional kita.

Berdoa dimulai.

Berdoa selesai.

Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komite III DPD RI, para narasumber dan hadirin yang

kami hormati, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Senin 28 Mei 2018,

Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dalam rangka membahas inventarisasi materi

pengawasan dan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional saya buka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Perlu kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Anggota Komite III DPD RI bahwa untuk

memperoleh materi serta informasi yang berkaitan dengan sistem keolahragaan nasional, telah

hadir di tengah-tengah kita Bapak Mayjen TNI (Purn.) Tono Suratman selaku ketua KONI,

“Selamat Datang, Pak”, dan juga Bapak Kapten A. Bahdar Saleh selaku Wakil Ketua Komite

Tetap Kelembagaan dan Kemitraan Kadin, “Selamat datang”. Kami sampaikan terima kasih

yang sebesar-besarnya atas kehadiran para narasumber. Hari ini kami tidak terlalu banyak karena

sebagian dari kami memang sedang tugas negara ke Qatar, Pak. Jadi, yang hadir yang ada di

Jakarta.

Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komite III DPD RI, para narasumber, dan hadirin

yang kami hormati. Berbicara tentang pembangunan olahraga tidak semata-mata membangun

arena olahraga yang layak dan menciptakan atlet-atlet olahraga sebagaimana pandangan sebagian

besar masyarakat kita terhadap pembangunan olahraga. Namun lebih jauh dari itu, pembangunan

olahraga juga termasuk bagian dari pembangunan nasional. Selain itu, proses pembangunan

olahraga tidak luput dari keterlibatan masyarakat, baik secara perancang, penyelenggara, atau

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.37 WIB


SENIN, 28 MEI 2018

pelaku, atau aktor. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

(SKN) menyatakan proses pembangunan olahraga dapat diwujudkan dalam tiga bagian, yaitu

olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga reaksi. Yang dimaksud olahraga prestasi

adalah olahraga yang membina dan mengembangkan atlet atau olahragawan secara terencana,

berjenjang, dan bekelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu

pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan

olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan

untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

Sedangkan, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan

kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai

budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.

Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komite III DPD RI, para narasumber dan para

hadirin yang kami hormati, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional menyatakan bahwa sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek

keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai

satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan,

pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Alur sistem dari

hulu ke hilir ini sangat penting sebagai wujud pembangunan sumber daya manusia Indonesia

membentuk watak, moral, dan kepribadian, disiplin, serta etos kerja. Pembangunan nasional

keolahragaan juga melibatkan semua komponen pemangku kepentingan secara sinergis dan

terpadu. Hal ini memungkinkan semakin bertambahnya atlet-atlet berprestasi di berbagai cabang

olahraga, di berbagai jenjang, baik nasional maupun internasional. Begitu pula perhatian

terhadap ketenagakerjaan olahraga, kelembagaan, dan anggaran yang memadai. Namun pada

realitasnya, permasalahan keolahragaan semakin kompleks, apalagi menyangkut tuntutan zaman

yang telah mendesak untuk melakukan kajian evaluasi terhadap implementasi aturan

perundangan yang telah berjalan selama ini. Beberapa temuan sementara di daerah menunjukkan

kelemahan implementasi kebijakan. Kelemahan tersebut sebagaimana terurai sebagai berikut.

1. Budaya olahraga yang masih rendah;

2. Prestasi olahraga Indonesia yang semakin tertinggal;

3. Jumlah dan mutu sumber daya manusia olahraga masih rendah;

4. Kekurangan guru pendidikan jasmani;

5. Sarana dan prasarana belum memenuhi standar;

6. Lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan olahraga, baik di tingkat nasional dan

daerah.

Keenam poin-poin ini adalah hasil temuan yang kami kumpulkan dari seluruh provinsi

yang ada di wilayah Indonesia melalui Anggota Komite III. Jadi melalui rapat dengar pendapat

kali ini, kami sangat berharap dapat memperoleh berbagai informasi serta data-data dari para

narasumber terkait dengan sistem keolahragaan nasional, terutama apabila kita berkaca pada

negara maju yang telah mampu membangun sistem keolahragaan ke dalam industri. Sehingga,

olahraga tidak lagi hanya bicara prestasi semata, namun juga memberi nilai ekonomi bagi negara

tersebut. Dan bagi Indonesia sendiri, hal ini belum cukup berkembang.

Yang terhormat Bapak Ibu Anggota Komite III DPD RI, para narasumber dan para

hadirin yang kami hormati, demikian pengantar singkat kami. Untuk mempersingkat waktu,

kami persilakan kepada para narasumber untuk, oh mohon maaf, ini baru ada informasi, mohon

maaf Pak, karena rencananya ini Pak Ketua yang hadir, tapi hari ini yang hadir Bapak Mayjen

TNI (Purn.), Dr. Suwarno, S,IP., M.Sc. Wakil Ketua Umum KONI Pusat. Betul, Pak, ya. Mohon


SENIN, 28 MEI 2018

maaf tadi, diketiknya soalnya dari kemarin, jadi masih ketua kemarin konsepnya. Jadi, masing-

masing dari narasumber mungkin 30 menit.

Untuk yang pertama, kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Mayjen TNI (Purn.)

Dr. Suwarno, S,IP., M.Sc. Wakil Ketua Umum KONI Pusat. Waktu kami persilakan.

PEMBICARA: Mayjen TNI (Purn.), Dr. SUWARNO, S.IP., M.Sc. (WAKIL KETUA

UMUM KONI PUSAT)


Selamat pagi.

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang sangat kami hormati Ibu Ketua Komite III DPD beserta para Anggota Komite III

yang sempat hadir pada kesempatan pagi ini beserta staf, yang kami hormati yang mewakili

Kadin. Mohon maaf, yang pertama Ketua Umum KONI Pusat mewakilkan kepada kami bertiga

karena tadi malam beliau ada undangan rapat terbatas dengan Bapak Presiden sehingga beliau

hadir ke istana dan memerintahkan kami untuk mewakili menghadap Ibu/Bapak sekalian di sini.

Saya seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya Wakil Ketua Umum I KONI Pusat membidangi

organisasi dan prestasi didampingi oleh kebetulan ini yang membidangi organisasi Pak Mayor

Jenderal TNI (Purn.) Nanang Djuana Priyadi, ini dulu terakhir kepala rumah tangga istana,

kemudian satu lagi Mayor Jenderal Toni Setia Budi Wisodo ini bagian pimpres, beliau terakhir

adalah sebagai dosen di Lembaga Pertahanan Nasional.

Bapak/Ibu, saya juga latar belakangnya militer, saya pernah jadi Pangdam Brawijaya,

saya pernah jadi Dan Paspampres, tetapi kami bertiga asing dengan DPD ini, Bu. Tadi cari-cari

juga, tanya-tanya. Kami ke sini itu baru sebatas ke bagian stafnya DPR terkait dengan bagaimana

juga apa yang disampaikan Ibu kali ini yang ada hubungannya dengan implementasi pelaksanaan

undang-undang di sebelah ini, sehingga kami tadi tanya-tanya juga sampai sini. Undangan kami

saya pikir jam 1 siang sehingga kami agak santai-santai sedikit. Tadi tahu-tahunya ada

pemberitahuan, “Pak, undangannya bukan jam 1, tetapi jam 10.” Jadi, kami juga tadi agak rush

sedikit.

Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Di dalam undang-undang disampaikan ada

tujuan olahraga ini, Bu, itu sudah betul. Mari kita sama-sama rasakan, mudah-mudahan yang

saya sampaikan ini pas. Undang-undang yang ada di dalam masyarakat olahraga Nomor 3 Tahun

2005 ini, yang pertama disebutkan tujuan olahraga adalah dalam rangka memelihara dan

meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Apa betul? Ternyata pemerintah yang ada BPJS, Bu.

Artinya, kesehatan dan kebugaran ini belum menjadi satu perhatian karena programnya belum

ada. Yang ada adalah represif, adanya BPJS kalau masyarakat sakit. Ya kan, itu sementara itu.

Yang kedua, tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan prestasi, meningkatkan kualitas

manusia, meningkatkan mental dan akhlak mulia, disiplin, sportivitas itu ada di pemerintah

sekarang itu ada revolusi mental. Bagaimana pelaksanaannya? Bapak/Ibu sendiri sudah tahu

bagaimana implementasi terhadap revolusi mental, tetapi adalah. Persatuan, kesatuan,

meningkatkan ketahanan, itu mencakup banyak bidang. Terus yang terakhir, dalam rangka

mengangkat harkat martabat dan kehormatan bangsa itu adalah yang kita inginkan di dalam

forum pergaulan internasional.

Prestasi kita di forum internasional, kalau tadi Ibu menyampaikan tentang proses

pembinaan olahraga, sebetulnya yang kami baca di dalam undang-undang bukan proses, Bu,

tetapi ruang lingkup. Ruang lingkup olahraga kita ada 3 (tiga): olahraga prestasi, olahraga


SENIN, 28 MEI 2018

rekreasi, dan olahraga pendidikan. Kami hanya terkait dengan olahraga prestasi dan bukan

profesional, kami yang amatir, Bu. Terkait dengan ini tolak ukurnya adalah dari hasil prestasi

multievent internasional dimulai dari SEA Games, Asian Games, dan Olympic. Kecenderungan

prestasi Indonesia di forum internasional dari waktu ke waktu menurun dari tiga poin itu. Jadi

apa yang disampaikan Ibu dari satu di antara enam poin tadi, kecenderungan prestasi kita

menurun, betul.

Sebetulnya kami melihat tentang pilar-pilar pembinaan olahraga prestasi ini, kami

melihat berapa teori yang kemudian kami jabarkan ada 7 (tujuh), Bu. Jadi kalau kita melihat

olahraga-olahraga itu kenapa mesti menurun prestasinya, kami akan melihat tolak ukurnya atau

variabelnya tujuh ini:

1. berbicara kebijakan,

2. berbicara kelembagaan atau organisasi,

3. berbicara sarana dan prasarana,

4. Pembinaan atlet,

5. kompetisi, dan

6. pembinaan tenaga keolahragaan,

7. Anggaran.

Kalau variabel ini salah satunya pincang, maka itu akan berdampak kepada bagaimana hasil

prestasi kita.

Kami melihat kebijakan dari mulai Pak Karno sampai dengan saat ini, di dalam Bappenas

ada satu dokumen yang menyebutkan bahwa kebijakan olahraga yang ada di Indonesia itu

tergantung dari siapa yang sedang berkuasa. Kami berupaya untuk melihat ini. Waktu Pak Karno

olahraga ini ditempatkan di mana? Yaitu, untuk membangun manusia Indonesia baru dan

sekaligus menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia dengan melaksanakan PON pertama tahun

1948. Kemudian pada saat Pak Karno, Indonesia memenangkan tuan rumah Asian Games tahun

1962, itu beliau menempatkan olahraga sebagai instrumen untuk karakter Indonesian building.

Jadi, sedemikian luar biasa pemahaman beliau terhadap pentingnya olahraga.

Kemudian, Pak Karno turun diganti Pak Harto, Pak Harto melanjutkan kebijakan dari

Pak Karno dengan menempatkan olahraga sebagai alat untuk membangun manusia Indonesia

seutuhnya dan ada moto mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Kita

kenal semua dengan senam SKJ sehingga itu bukan hanya TNI, Polri, dan Pegawai Negeri serta

anak-anak sekolah yang olahraga, tetapi harapannya adalah semua masyarakat Indonesia

berolahraga, sekarang kelihatannya tidak populer.

Waktu zaman Pak Habibie, kita tahu bahwa Indonesia dalam kondisi recovery ekonomi

dan politik sehingga olahraga ini tidak menjadi satu bagian yang penting bagi pemerintah.

Pada saat zaman Pak Gus Dur, Kementerian Olahraga malah dibubarkan. Begitu juga

pada saat Pak Gus Dur diganti Bu Mega, tidak ada perubahan susunan kementerian atau kabinet

sehingga pemerintah tidak mempunyai Menteri Olahraga dan yang menangani tentang

pembinaan olahraga beralih kepada salah satu direktorat di bawah Kementerian Dikbud.

Pak SBY datang tahun 2004, kemudian beliau membangun kembali tentang olahraga dan

berhasil merumuskan Undang-Undang Olahraga Nomor 3 Tahun 2005 dan Kemenpora

dihidupkan kembali, tetapi embrio dari Kemenpora berasal dari Direktorat Keolahragaan yang

dibedol deso. Jadi satu kementerian, embrionya satu direktorat. Itu mungkin menjadi satu deputi

kalau sekarang, terus deputi yang lain diambil dari mana, saya tidak tahu waktu itu.

Itulah kira-kira seperti itu, kemudian lanjut dengan undang-undang. Dan berikutnya

setelah Pak Jokowi ini, juga undang-undangnya tetap.


SENIN, 28 MEI 2018

Pada saat zaman Pak Habibie, Pak Gus Dur, dan Bu Mega sebetulnya undang-undang itu

belum ada, tetapi pedoman hukumnya tetap menggunakan GBHN yang makin ke sini makin

tidak jelas. Ini kaitannya dengan kebijakan. Jadi, kalau umpamanya ada menurun-menurun

kebijakannya sendiri seperti itu.

Ini kaitannya dengan filosofinya, kami mengambil dari filosofi international, olympysm

dari Yunani. Kemudian, ini tujuan olahraga dan Nawacita rupanya ya nyambung, Bu. Jadi,

kebijakan ini sebetulnya sudah kalau dihadapkan dengan tujuan olahraga sudah benar tujuannya.

Sekarang bagaimana undang-undang ini, Bu? Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005,

khususnya yang berkaitan dengan tugas KONI. KONI itu membantu pemerintah membuat atau

menyusun kebijakan nasional. Jadi, pemerintah tugasnya adalah membuat kebijakan. Yang

kedua, mengkoordinir induk cabang olahraga dan KONI provinsi. Jadi, KONI Pusat itu

mempunyai KONI Daerah dan punya cabang olahraga. Sekarang cabang olahraga kami yang

punya atlet 60. Kemudian, melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga

prestasi. Yang berikutnya, kami bertanggung jawab melaksanakan dan mengkoordinasikan PON,

jadi KONI itu di situ.

Kemudian, bagaimana implementasinya? Ini dihadapkan dengan peningkatan olahraga

prestasi. KONI membantu menteri dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan. Ini

menyimpang sudah, Bu. Jadi khususnya dalam rangka menghadapi Asian Games, kalau di dalam

undang-undang kami adalah melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan. Di sini

kami ditempatkan mengawasi dan mendampingi. Ini sudah melakukan, tidak segaris. Jadi, apa

yang dicantumkan di dalam undang-undang, begitu turun di dalam aturan yang lebih rendah, ini

terjadi bias. Ini kira-kira seperti itu yang kami rasakan, begitu juga ke bawah-ke bawah. Intinya

adalah yang tadinya kita mempunyai tugas mengelola, membina, dan mengembangkan, hanya

ditempatkan sebagai mengawasi dan mendampingi.

Sehingga kami melihat beberapa, itu salah satu contoh saja, Bu, sehingga kami melihat

kaitannya dengan implementasi dari undang-undang itu, kami melihat adanya rendahnya

political will pemerintah, tidak serius pemerintah menangani olahraga ini, Bu. Kemudian,

banyak sekali yang kita lihat di lapangan tentang politisasi olahraga. Jadi, olahraga kadang-

kadang digunakan untuk hal-hal yang di luar dari tujuan olahraga itu sendiri. Kemudian,

kecenderungan pemerintah itu bukan sebagai policy maker, tetapi sebagai implementor. Jadi,

beliau ingin sebagai pelaksana, bukan sebagai perumus kebijakan.

Ini cermin organisasi pelaksana bidang prestasi olahraga tidak dibentuk sesuai dengan

kepres. Latihan performa tinggi dalam menghadapi Asian Games saat ini, kalau kita lihat

Undang-Undangnya kan mengelola, membina, mengembangkan. Tapi ini yang mengerjakan

sekarang adalah Deputi IV Kemenpora. Jadi cabang-cabang olahraga yang sekarang dilatih tidak

ke KONI, mereka langsung ke Kemenpora. Kami ditempatkan hanya sebagai pengawas dan

pendamping atau bahasa kami malah lebih tepatnya bukan pengawas dan pendamping, tetapi

“pengawas dari samping”. Karena apa? Kalau kami menemukan sesuatu, umpamanya, ”Oh ini

uang sakunya tidak lancar,” kami tidak bisa berbuat apa-apa; “Oh ini alatnya belum dibeli untuk

latihan,” kami tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka harus ke Deputi IV Kemenpora. Ini

yang terjadi. Itulah kaitannya dengan implementasi, khususnya dalam rangka menghadapi Asian

Games ini. Jadi kalau sekarang Ibu/Bapak mendengar ada keluhan di media, itulah yang terjadi.

Umpamanya, “kami alatnya belum”, “Oh kami tidak bisa untuk full”, “Oh kami jumlahnya atlet

tidak sesuai dengan kebutuhan”, itu kira-kira seperti uang saku yang mungkin tidak sesuai, SK

belum turun, dan lain sebagainya seperti itu. Itu kondisi real di lapangan dalam rangka

menghadapi Asian Games dan Kemenpora nanti yang bertanggung jawab.


SENIN, 28 MEI 2018

Ini kelembagaan-kelembagaan yang kami sampaikan, substansi dari kelembagaan ini, Bu,

bahwa kami memang agak susah untuk melakukan sinergitas. Kalau Bapak/Ibu pahami bahwa

stakeholder di tingkat pusat itu kami ada Kemenpora, ada KOI, ada KONI, ada induk cabang

olahraga. Induk cabang olahraga itu ada di bawah organisasi KONI dan juga di bawah KOI.

Sekarang ditambah lagi beliau-beliaunya ini ada di bawah Kemenpora untuk pelatnas. Bapak/Ibu

bisa membayangkan kalau satu organisasi di bawah tiga organisasi di atasnya, mereka loyalitas

tidak akan terpusat, tidak ada satu komando. Kalau saya butuh duit, maka saya larinya ke

Kemenpora. Kalau saya supaya butuh ikut di pertandingan atau multievent internasional, saya

larinya ke KOI. Tetapi kalau saya berbicara tentang kebutuhan pembinaan organisasi, saya lari

ke KONI. Sekarang tinggal pas kepentingannya apa? Kalau kepentingannya untuk mencari duit,

mesti ke Kemenpora. Yang utama kan duit, begitu tidak ada kaitannya dengan “oh ini”, ya

sudahlah. Itu kira-kira terjadi. Jadi kalau maunya mau disinkronkan, bagaimana? Akhirnya,

menjadi tidak fokus. Kira-kira seperti itu.

Ini kalau kami lihat, Bapak/Ibu, bisa dipahami di sini, ini organisasinya. KONI itu punya

KONI Provinsi. KONI Provinsi itu punya anggaran dari pemda, dari gubernur masing-masing.

Dia yang membina, selesai itu begitu lari ke pusat, mereka langsung hubungannya dengan cabor-

cabor. Begitu cabor-cabor sesuai dengan kepentingannya, kalau mau pelatnas dan lain

sebagainya, mau kejurnas dan lain sebagainya larinya ke Kemenpora. Kalau mau pertandingan

ke luar negeri, ini larinya ke KOI. Tapi begitu pembinaan, pembinaan atletnya di daerah, itu

KONI. Nah ini yang menjadi sulit sehingga satu di antara enam apa yang dievaluasi oleh DPD

tadi benar, kalau susah untuk diintegrasikan.

Lanjut. Ini yang sudah kami sampaikan pengelolaan tadi lebih cenderung bersifat

implementor.

Lanjut. Dalam undang-undang ini, kami melihat mau menyebutkan KONI saja susah,=.

Mereka bunyinya KON (Komite Olahraga Nasional). Latar belakang undang-undang ini, dulu

ada kecenderungan, mudah-mudahan saya salah, untuk mengurangi kewenangan KONI sehingga

istilah KONI dikaburkan hanya KON (Komite Olahraga Nasional). Ini waktu zaman menterinya

Pak Adyaksa Dault, KONI-nya Pak Agum Gumelar, nah ini sampai sekarang. Menteri yang

sekarang pun pernah kami dengar di rapat terbatas di wapres mengatakan, “Pak, Komite

Olahraga Nasional Indonesia di undang-undang itu KON.” Ya mungkin beliau benar, tetapi

KONI ini lahir sebelum Indonesia lahir, konon ceritanya tahun 1938. Sehingga ini mungkin

walaupun sedikit ini penting.

Di dalam undang-undang ini dengan latar belakang tadi, itu ada diskriminasi yang

sekarang dirasakan. Pejabat struktural dan pejabat publik itu boleh menjabat sebagai pengurus

induk cabang olahraga. Contoh, sekarang Menteri PU sebagai Ketua Cabang Dayung dan

Cabang Gatebll. Pak Wiranto itu sebagai Ketua PBSI. Anggota DPR juga ada yang memegang

kriket, dan lain sebagainya, itu pejabat struktural dan pejabat publik boleh memegang pengurus

induk cabang olahraga, tetapi undang-undang ini melarang untuk menjadi pengurus KONI.

Padahal, KONI itu membawahi KONI Provinsi dan induk cabang olahraga, yang benar ini kan

begitu. Jadi mohon untuk ini seandainya tangan dan perangkat DPD bisa, ya mungkin untuk bisa

dilihat-lihat di sini.

Sarana-prasarana, ini kewenangan pemerintah. Kebijakan negara-negara berbeda-beda.

Ada negara yang tidak perlu untuk menyiapkan prasarana. Amerika, Australia, itu tidak

menyiapkan prasarana dan sarana olahraga karena masyarakatnya sedemikian sudah maju.

Perancis masih negaranya, beberapa negara Eropa masih negaranya, apalagi China. Indonesia itu


SENIN, 28 MEI 2018

tanggung jawab pemerintah. Tetapi, di tingkat pusat saja kita tidak mempunyai sports center.

Kemarin kami baru kembali dari Korea, mereka ada 100 ha (seratus hektar) membangun untuk

38 cabang olahraga satu lokasi. Mereka lengkap dengan sport science, lengkap dengan …

(kurangjelas, red.), dan ini bisa dijadikan menjadi industri olahraga karena buat latihan untuk

atlet-atlet dari luar. Siapa pun boleh ke sana, bayar 75 dolar perhari. Per-atlet lengkap sudah

akomodasinya, transportasinya, makannya, dan pelatihnya. Itu sudah luar biasa. Indonesia

tempatnya saja tidak punya. Mohon maaf, Gelora Bung Karno ini bukan sport center karena ini

hanya ada venues. Venues ini yang mengelola Setneg. Kami ada hubungannya dengan

Kemenpora, jadi kami kalau pakai yang itu, bayar. Jadi bayar, bahkan kadang-kadang kita

dikalahkan dengan mereka yang membayarnya lebih. Iya ini terjadi, Bu. Ini sekarang saja

kebetulan Asian Games. Karena wapres sebagai ketua pengarah, maka digratiskan dengan

rekomendasi dari KONI bahwa ini akan latihan. Jadi, sarana ini jadi masalah.

Yang di luar provinsi eks PON itu banyak sarana-prasarana tidak bisa digunakan atau

tidak dimanfaatkan secara maksimum karena apa? Anggaran. Dan satu pihak, ada provinsi yang

satu provinsi PON tidak punya satu pun venues yang mempunyai standar. Ada satu provinsi kita

yang mempunyai satu venue, tidak punya yang standar. Ini kan apa yang dikatakan Ibu tadi,

sarana dan prasarana, itu betul. Jadi, mungkin DPD bisa mendorong provinsi-provinsi, mohon

dapatnya paling tidak dibangun GOR lah. GOR-nya yang benar, ada tribunnya, keluasannya,

sehingga bisa digunakan multimanfaat, bisa untuk voli, bisa untuk basket, bisa untuk bela diri,

bisa untuk wedding, bisa untuk expo, dan lain sebagainya, itu multiguna, serba guna. Tapi paling

tidak punyalah, masa masih ada satu provinsi tidak punya sama sekali.

Pembinaan atlet, nah ini putus-putus, Bu. Bagaimana kita mau bagus, kalau di luar,

Thailand itu dulu belajar dari tempat kita melihat SKO Ragunan. sekarang Indonesia Ragunan

tetap Ragunan, tetapi mereka sekarang sudah mempunyai 28 Ragunan di Thailand. Sehingga,

mereka hampir semuanya cabang olahraganya bisa dibina, bisa dikaderisasi. Kalau kita, PPLP

dan SKO itu di bawah Kemenpora, sedangkan itu ada hubungannya dengan Dikbud. Jadi, antara

Dikbud dengan Kemenpora pun ini masih perlu ada sinergitas. Sedangkan di Kemendikbud,

olahraga yang diberikan di Penjas tadi itu sasarannya bukan untuk kaderisasi atlet, tetapi untuk

membangun karakter. Jadi O2SN itu disamakan dengan matemetika, disamakan dengan fisika.

Jadi, kami tidak bisa berharap dengan Kemendikbud untuk kaderisasi atlet. Ini putus-putusnya

kaderisasi seperti itu, Bu.

Pertandingan yang dilakukan O2SN ada pertandingan, mereka ada enam cabang

olahraga. Tujuannya adalah membangun karakter. PPLP itu yang khusus untuk olahraga sama

SKO (Sekolah Khusus Olahraga) itu yang melaksanakan Kemenpora. Hasil yang lalu itu melalui

babak kualifikasi untuk mengikuti PPLP, namanya Popwil, sedangkan PPLP-nya sendiri

namanya Popnas. Popwil-nya dilakukan hanya 8 cabang olahraga dan sebagian sudah kelas tiga,

sedangkan tahun berikutnya yang bersangkutan sudah lulus. Begitu Popnas yang di

pertandingkan 21 (umur 21 tahun, red.), yang 13 (umur 13 tahun, red.) itu tidak melalui babak

kualifikasi. Bagaimana kita akan bagus melakukan pembinaan atau kaderisasi? Jadi seperti itu

implementasinya.

Lanjut. Ini sebetulnya di dalam diagram kalau kami jelaskan masing-masing tidak bisa

efektif karena terkendala oleh banyak hal. Khusus untuk Dikbud Dikti, sekarang ini kami

menggunakan pelatih yang tingkat nasional itu mayoritas eks atlet, bukan dari output universitas

olahraga, hanya 14 sampai 16 persen. Karena, pada umumnya yang berasal dari akademisi

mereka mempunyai pengetahuan akademisnya bagus, tetapi implementasi di lapangan kurang,

keterampilannya kurang. Bagaimana akan memberi contoh, contoh mohon ekstremnya golf, teori


SENIN, 28 MEI 2018

untuk bagaimana memukul bola golf 100 nilainya kalau ujian, tapi begitu diberi bola, diberi stik,

bolanya kena saja syukur. Itu lulusan akademisi dan mohon maaf tidak punya standardisasi

kaitannya dengan venues yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan, bahkan UNJ Jakarta itu

mempunyai venus yang termiskin di antara seluruh universitas yang mempunyai Fakultas Ilmu

Keolahragaan. Venues-nya, Bu, tempat latihannya. Hanya punya gedung serbaguna saja. Kami

pernah bicara dengan Bapak Gubernur DKI, “Pak, Pengprov-pengprov olahraga yang ada di DKI

mayoritas ada di UNJ. Jadi, kalau Bapak membantu UNJ, sama dengan membantu

pengembangan olahraga DKI. Ada 9 pengprov yang ada di UNJ, punyanya DKI. Nah ini

kondisinya.

Dan betul, kalau Ibu mengatakan guru penjas itu sedikit atau belum cukup, betul,

khususnya SD. Kami mendapat laporan dari Jawa Timur dan Sumatera Utara, guru SD itu harus

mempunyai mata pelajaran 24 jam perminggu. Pendidikan agama, matematika, dan penjas itu

tidak ada 24, sehingga campur-campur. Mohon maaf, kalau bisa dibayangkan bagaimana

pendidikan olahraga yang mengajar guru agama? Kira-kira kan akan diperbanyak doa. Begitu

juga matematika, “ya sudah kamu melangkah 4 kanan, 4 kiri, 10 ke depan, 10 ke belakang”.

Kira-kira kan seperti itu, ini untuk tingkat SD, terutama yang seperti itu sehingga akhirnya tidak

sinkron.

Lanjut. Menuju multievent sudah kami sampaikan, bahwa memang kami hanya

ditempatkan sebagai pengawas dan pendamping yang mestinya kami yang melakukan

pembinaan dan pengembangan.

Lanjut. Kami tidak memiliki kompetisi di tingkat remaja, yang lalu kami coba untuk

melaksanakan PON remaja di Jawa Timur berjalan, pertama. Kemudian, PON remaja kedua

rencana mau di Jawa tengah, tahu-tahu ada dinamika, akhirnya Kemenpora tidak mau ada PON

remaja karena bersamaan dengan Popnas. Popnas programnya Kemenpora yang dibawa dari

Direktorat Keolahragaan dulu, dibawa ke Kemendikbud. Kemendikbud punya program Popnas

melalui Direktorat Olahraga. Direktorat Olahraga menjadi Kemenpora, tetapi programnya

Dikbud tetap dibawa oleh Kemenpora sampai sekarang, jadi seperti itu. Kami akan mencoba

nanti untuk melaksanakan kompetisi di tingkat remaja supaya proses percepatan karena gap-nya

sekarang antara … (tidak jelas, red.) dengan atlet lapis kedua jauh. Sekarang saja belum

berprestasi, apalagi yang akan datang karena gap-nya terlalu jauh.

Ini single event, satu cabang-satu cabang di tingkat daerah maupun di tingkat pusat sangat

tergantung dari kemampuan cabor. Kalau cabor yang yang diberikan dukungan oleh Kemenpora,

dia mampu melaksanakan kejurnas, tetapi kalau yang cabor tidak, sangat sulit.

PON itu dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali. Di dalam undang-undang hanya disebutkan

secara periodik. Sekarang pemerintah sudah membuat edaran ke daerah yang menyebutkan

mohon tanggapan adanya PON mungkin bisa 2 (dua) tahun dan dilaksanakan di dua provinsi.

Kalau dua provinsi, kami iya dan kami sudah mengawali untuk nanti PON 2024 dengan

Sumatera Utara dan Aceh menjadi tuan rumah. Pertimbangan kami walaupun sumber payung

hukumnya belum, tapi 6 (enam) tahun, masa tidak bisa selesai untuk membuat payung hukum,

mengubah PP saja, PP Nomor 17 Tahun 2007 yang menyebutkan di situ satu provinsi menjadi

dapat lebih dari satu provinsi. Bayangan kami begitu. Tapi, muncul keinginan baru PON 2020

Papua Barat ingin bergabung dengan Papua. Kami baru kembali dari Manokwari kemarin,

koordinasi di mana dua gubernur ini, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat bertemu,

melakukan MoU dan sepakat untuk Papua Barat akan mendampingi Papua dalam rangka

penyelenggaraan PON tahun 2020. Kami, dua hari sebelumnya ada rapat dengan Kemenpora,

hadir Kemenkumham, PMK, dan Setneg membahas hal itu. Jadi, kami sampaikan dengan


SENIN, 28 MEI 2018

menghadapi tahun 2020, kok kayaknya ini perubahan untuk PP Nomor 17 Tahun 2007 penting,

mendesak, sudah kami sampaikan seperti itu. Khusus untuk PON remaja, kami sedang

menawarkan bagaimana kalau umpamanya yang dua tahunan itu yang dimaksud oleh

kementerian itu dua tahun pertama adalah remaja, dua tahun berikutnya elite, sehingga sequence-

nya itu tetap empat tahun. Kenapa mesti harus empat tahun? Karena tahun pertama setelah kita

selesai PON seperti Jawa Barat yang lalu 2016, tahun 2017-nya atlet kembali ke kabupaten/kota.

Tahun keduanya itu dibina oleh provinsi melalui porprov, tahun ketiga babak kualifikasi PON,

tahun keempatnya PON. Jadi empat tahunan siklusnya. Kalau mau dipotong dua tahunan, nanti

merusak pola, merusak sistem.

Tenaga keolahragaan, sumber daya manusia. Betul, Ibu tadi mengatakan bahwa sumber

daya manusia keolahragaan kurang. Salah satu contohnya sepak bola, pelatih tingkat nasional

mungkin hanya sekitar 70 sampai 80 orang yang mempunyai sertifikasi tingkat nasional, tapi

mungkin wasitnya mungkin 1.500. Kenapa kok orang senang jadi wasit dibandingkan pelatih?

Pelatih punya risiko. Kalau anak asuhannya atau atlet-atletnya tidak berprestasi, yang

bersangkutan akan di-bully banyak orang. Tetapi wasit, cash and carry, begitu selesai dapat dia.

Itulah kondisinya seperti ini. Bagaimana kita akan membina, mengembangkan kemampuan, serta

mencetak pelatih baru itu sangat tergantung dari anggaran. Pelatih asing kalau kita ingin baik,

harganya mahal, tapi standar sekarang 50 juta perpelatih perbulan. Jadi kalau kita ingin

mendapatkan pelatih yang bagus, harusnya harganya lebih mahal dari situ, tapi pemerintah

belum.

Anggaran, di dalam undang-undang disebutkan, anggaran itu menjadi tanggung jawab

pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Pemerintah wajib memberikan atau

mengalokasikan. Tapi kenyataannya seperti ini, ini kebetulan dengan Anggota DPD, sangat

variatif gubernur memberikan anggaran kepada KONI. Bagaimana untuk provinsi yang

mendapatkan anggaran hanya 2,5 M pertahun dibandingkan dengan yang 7 M pertahun,

dibandingkan dengan yang 18 M pertahun, dibandingkan dengan yang 35 M pertahun, dan

bagaimana dibandingkan dengan 130 M pertahun, atau 200 M pertahun? Bagaimana mau bisa

dibandingkan? Karena memang di situ tidak disebutkan tentang besaran persentase anggaran

yang wajib diberikan kepada KONI berdasarkan kemampuan daerah, tidak ada, sehingga

akhirnya suka-suka. Dari Bapak Gubernur, bagi mereka yang sangat concern dan paham

bagaimana peran dan fungsi olahraga, mereka akan memberikan besar. Tapi kalau tidak, ya asal

saja, apalagi kabupaten/kota. Jadi, mungkin akan lebih bagus untuk menjaga kesinambungan dari

pembinaan olahraga di daerah maupun di pusat. Di situ perlu ada pencantuman persentase

besaran anggaran, 0,5% kah. Bukan seperti pendidikan, 20% umpamanya, itu tidak. Kami perlu

ada kepastian sehingga ada kesinambungan pembinaan. Sekarang dikasih 100, kita akan bisa

membina 50 atlet. Tahun yang akan datang dikasih hanya 75, turun. Jadi yang sudah dibina tadi

akan hilang, akan kembali ke nol lagi. Jadi, kami perlu untuk yang datar ada cenderung ke atas,

datar saja cenderung ke atas sediki-sedikit sehingga ada kesinambungan.

Kami sudah bertemu dengan DPR menyampaikan hal yang sama. Kami lebih detail

karena di sana ada hubungannya dengan kalau mau revisi, bahkan kepada Sekretariat DPR pun

kami sudah bicara tentang Badan Pengawas Implementasi Undang-Undang.


SENIN, 28 MEI 2018

Saran kami ini banyak, tetapi untuk DPD kami pikir cuma 2 (dua) poin:

1. terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di daerah, mohon untuk paling tidak

punyalah. Masa ada provinsi yang tidak punya sama sekali.

2. kaitannya dengan anggaran untuk olahraga, syukur kalau daerah didorong untuk

membuat perda yang perda itu nanti dapat diimplentasikan untuk adanya kepastian,

kesinambungan pembinaan olahraga di daerah

3. bupati/walikota sekarang belum melaksanakan, mayoritas ini, belum melaksanakan

kewajiban undang-undang ini karena bupati/walikota wajib membina sekurang-

kurangnya satu cabang olahtaga unggulan berdasarkan potensi daerah. Sampai sekarang

ini belum.

Jadi, saran kami kaitannya dengan DPD yang tiga itu, sarana dan prasarana, kaitannya

dengan mendorong terjadinya perda di daerah, terus yang ketiga kewajiban dari bupati dan

walikota untuk melakukan pembinaan satu cabang olahraga potensial yang ada di daerah.

Demikian hal-hal yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ada kurang

lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri.

Wabillahi taufik walhidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Kita beri applause dulu. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak, ini informasinya. Untuk

selanjutnya, kami persilakan 30 menit untuk Bapak dari Kadin.

PEMBICARA: A. BAHDAR SALEH (WAKIL KETUA KOMITE TETAP

KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN INDUSTRI OLAHRAGA KAMAR DAGANG

DAN INDUSTRI INDONESIA/KADIN)

Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa.

Pimpinan, Ibu Fahira Idris yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Komite III

yang kami hormati. Sebelumnya kami mohon maaf sebab Bapak Roeslan sebagai Ketua Kadin

Indonesia tidak bisa menghadiri dan seyogyanya diwakili sama Pak Oto, Pak Raja Oktohari, tapi

beliau juga sibuk dengan pra-olympic, jadi saya yang mewakili sebagai representatif Kadin

Indonesia.

Terima kasih banyak tadi Pak Wakil Ketua KONI sudah menjelaskan secara

komperehensif daripada segala kegiatan olahraga di tanah air kita. Kami sebagai stakeholder di

Kadin di Bidang Industri dan Prasarana Olahraga, ini kami masih seumur jagung. Jadi, ini baru

dibentuk setelah Pak Roeslan jadi Ketua Kadin Indonesia. Jadi, mungkin tidak banyak yang akan

kami paparkan, tapi Insya Allah untuk ke depan kami akan lebih intens untuk memberikan

informasi untuk DPD RI. Mungkin Pak Ainul bisa mem-break down daripada pertanyaan-

pertanyaan dari … (tidak jelas, red.) daripada Komite III ini. Silakan Pak Ainul.


SENIN, 28 MEI 2018

PEMBICARA: NARASUMBER (KADIN)

Baik.


Perkenalkan kami dari Komite Olahraga dan Industri Olahraga di Kamar Dagang

Industri. Kebetulan kami juga mendapatkan informasi ini agak mendadak dari sebetulnya kan

Pak Oso yang akan, maaf Pak Okto yang akan hadir, tetapi karena mendadak juga persiapan

Asian Games, maka diserahkan kepada kami. Kaim hanya akan mengupas beberapa hal dari

peranan dunia usaha dalam mendukung olahraga. Jika kita dengar paparan dari Pak Suwarno

tadi, terlihat bahwa bagaimana dunia usaha akan mendukung olahraga, sementara di pelaku

olahraga sendiri masih banyak simpang siur hal-hal yang banyak yang tidak klop, apakah peran

KONI, KOI, Kemenpora. Dan untung saja, pada tahun ini tidak ada yang namanya Satlak Prima.

Kalau ada Satlak Prima, bisa dibayangkan untuk mengelola seorang atlet, taruhlah seorang atlet

lari, itu ada lima lembaga tingkat pusat yang terjun hanya untuk mengelola satu atlet. Jadi saya

pikir kita bergeraknya di sini, makanya dunia usaha agak bingung, yang mau dibantu itu siapa,

yang mau di-support itu apa.

Dari TOR yang kami dapatkan, kami memulainya dari persoalan terminologi dulu. Di

dalam TOR, ada perbedaan industri dan dunia usaha. Kalau meminta ke Kadin, kami lebih

cenderung adalah peranan dunia usaha dalam peningkatan prestasi olahraga. Soalnya dalam

dalam Undang-Undang Olahraga itu, juga ada kata-kata industri. Jadi antara industri olahraga

dan industri yang mendukung olahraga atau dunia usaha yang mendukung olahraga, ini dua hal

yang berbeda. Industri olahraga adalah olahraga yang dijadikan industri, semantara yang kita

harapkan sebenarnya adalah dukungan dari dunia usaha ini untuk kegiatan olahraga. Berkaitan

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2005 ini, kami melihat undang-undang ini lebih cenderung

government heavy. Jadi bagi kami di dunia usaha, ya “suka-suka” dunia usaha mendukung begitu

kan, karena aturannya tidak kuat. Kita kupas di poin berikutnya.

Dasar hukum di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 itu hanya ada dua pasal

atau tigalah pasal yang benar-benar mencantumkan badan usaha atau dunia usaha dalam

mendukung olahraga. Pertama di Pasal 67 Ayat (6), badan usaha yang bergerak di bidang

pembangunan olahraga, pembangunan perumahan dan pemukiman berupa kewajiban

menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang

ditetapkan oleh pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset

milik pemda setempat. Kemudian di Pasal 75 hanya di poin 2, di Ayat (2), peran serta

masyarakat sebagaimana dimaksud di Ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok,

keluarga, organisasi, profesi, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan

prinsip keterbukaan dan kemitraan. Jadi artinya hanya ada dua dasar hukum di UU itu yang

melibatkan badan usaha atau pengusaha atau Kadin-lah, anggota Kadin untuk terlibat dalam

olahraga. Makanya, tadi kita dengar keluhan dari Pak Suwarno tentang adanya daerah yang tidak

mempunyai sarana olahraga. Sangat lucu, ya kita kalau kita lihat ada babarapa daerah yang

banyak industri atau banyak tambang segala macam mendirikan sarana olahraga, oke, seperti

Kalimantan Selatan, Riau. Tetapi, ada juga daerah yang punya industri tambang yang tidak

mempunyai sarana olahraga juga. Cuma jadi persoalan juga ketika Riau dan Kalimantan Timur

membangun dengan semangat, tetapi maintenance kurang sehingga akhirnya beberapa sarana itu

juga tidak termanfaatkan dengan baik.

Sebenarnya ada lagi satu lagi di dalam UU itu di Pasal 24 hanya menyebutkan kata

swasta, bukan badan usaha. Kalau ditanyakan kepada Kadin, peran dunia usaha mendukung


SENIN, 28 MEI 2018

olahraga Indonesia, kalau di tingkat elite, mungkin dunia usaha kepada olahrga sudah cukup

terlihat. Kita lihat dalam Asian Games, sudah ada beberapa sponsor-sponsor dukungan dan itu

mungkin tidak terlalu besar untuk mendukung pelaksanaan Asian Games. Kalau dalam anggaran

keseluruhan, mungkin kita masih besar anggaran pemerintah. Kalau jadi patokan

penyelenggaraan event olahraga dunia yang didukung oleh dunia usaha, kita akan melihat di

Olimpiade tahun 1984 di Los Angeles, itu murni semuanya dan itu Amerika style. Itu semuanya

adalah private yang ini setelah tahun 1980 di Moskow yang semuanya government heavy gagal

dan 1984 itu semuanya private yang melaksanakan. Setelah itu ke arah sini, sinergi antara dunia

usaha dan pemerintah itu lebih ke depan.

Kemudian di beberapa cabang populer, dunia usaha yang mendukung keolahragaan

seperti sepak bola, bulu tangkis, bola basket, voli, dan tinju, dan lain-lain itu lebih banyak di-

support oleh dunia usaha. Kita tahu bulu tangkis itu full support-lah yang seperti kami tahu itu

support oleh BCA Group, ya Pak Suwarno. Kalau bulu tangkis lebih banyak di-support oleh itu.

Kemudian, keterlibatan dalam PON, Porprov, dan segala macam dunia usaha juga tidak

signifikan. Lebih banyak anggaran dari pemerintah yang masuk di situ. Kemudian, ada juga

dunia usaha yang mendukung keolahragaan ini dalam pemberian bonus atlet berprestasi tingkat

nasional. Kita tahu ketika peraih emas olimpiade itu di-support oleh salah satu perusahaan, dan

yang seperti itu yang kita lihat peran dunia usaha dalam olahraga. Juga ada beberapa juga

pengalokasian sarana olahraga oleh pengembang. Mungkin kalau kita tahu seperti GOR Britama

yang ada di Kelapa Gading itu di-support oleh swasta.

Kemudian, kontributsi dalam prestasi, kalau ditanya dunia usaha ya kita akui belum ada

alat ukur yang pas untuk mengukur kontribusi dunia usaha dalam prestasi olahraga Indonesia.

Karena itu tadi, kita melihat dalam olahraga Indonesia lebih banyak government heavy-nya. Jadi,

cenderung kekuatan pemerintah yang untuk mendukung olahraga ini. tapi, seperti yang tadi

disampaikan, kontribusi dunia usaha sangat besar pada cabang-cabang olahraga tertentu: sepak

bola, bulu tangkis, bola basket, bola voli, tinju, dan lain-lain. Dan, ada sedikit persoalan di

olahraga kita. Dunia usaha tidak bisa terlalu masuk ke dalam pembinaan prestasi. Kita melihat

karena tidak ada aturan yang kuat untuk itu. Kemudian, pendekatan dunia usaha di olahraga

bersifat marketing dan promosi sehingga sulit untuk melakukan pembinaan. Pembinaan itu

jangka panjang dan tidak ada efek promosinya bagi perusahaan. Jadi, di sini yang kesulitan dunia

usaha untuk masuk ke situ. Kemudian, badan hukum pembinaan olahraga juga belum clear.

Ketika dunia usaha untuk mensponsori sesuatu itu, ini mensponsori siapa. Mensponsori pribadi

untuk ini kan agak sulit. Sementara kita berharap adalah kerja samanya adalah lembaga atau

lembaga, apakah itu perkumpulan atau badan hukum atau yayasan atau segala macam.

Kemudian, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menarik dunia usaha agar terlibat

dalam olahraga?

1. Menurut kami adalah memperkuat aturan hukum sehingga dunia usaha dalam pembinaan

olahraga, salah satunya aturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Memperkuat para pelaku pembina olahraga di level grass root, apakah itu klub atau

apalah namanya dalam status badan hukum yang kuat. Seperti yang saya sampaikan

sebelumnya, kita tidak tahu kita membantu sebuah klub olahraga itu badan hukumnya

seperti apa.

3. Kemudian, memberikan perhatian kepada masyarakat yang punya hubungan internasional

dengan masyarakat olahraga di luar negeri sehingga mempercepat transfer ilmu olahraga.

4. Memberikan porsi yang seimbang kepada pihak swasta dalam pembinaan olahraga.


SENIN, 28 MEI 2018

5. Kemudian, memberikan insentif langsung kepada dunia usaha yang memberikan

pembinaan olahraga konkret.

6. Kemudian, yang terakhir adala revisi undang-undang mungkin yang menarik.

Sebagai referensi, di kita banyak aturan tentang CSR. Di dalam UU PT ada aturan tentang

CSR, UU Migas ada, Minerba ada, di UU Panas Bumi ada. Tetapi, tidak ada

mencantumkan CSR itu untuk pembinaan olahraga. Dan, yang lebih parah lagi di CSR

BUMN, BUMN itu ada dua program CSR, yaitu program kemitraan dan program bina

lingkungan. Kemitraan itu dana bergulir, seperti bantuan keuangan. Kemudian, bina

lingkungan tidak mencantumkan satu pun olahraga, pembinaan olahraga dan pelatihan

olahraga, tidak ada. Sehingga, banyak keengganan untuk melakukan pembinaan olahraga

dari sisi ini. Nah mungkin saya pikir hanya itu catatan yang bisa kami sampaikan dalam

forum kali ini. Diharapkan memang sama seperti Pak Suwarno bilang, sampaikan tadi

bahwa kita harus memulai dari revisi UU saya pikir. Seperti tadi contoh gamblangnya

adalah untuk menjadikan satu orang atlet pelarilah misalnya, itu ada lima lembaga tingkat

nasional yang … (kurang jelas, red.) di situ. Jadi, ini sangat tidak efektif dan efisien.

Mungkin itu saja.

Terima kasih.


Terima kasih.

Kita applause dulu dari Kadin. Terima kasih para narasumber. Sebelum kita diskusi,

perkenankan saya memperkenalkan dulu para senator karena ini, Pak, terutama untuk Bapak

Mayjen TNI Purn. Dr. Suwarno, saya juga ingin tahu, Pak, data provinsi mana saja yang belum

ada GOR-nya. Kalau bisa kita diinformasikan karena nanti kita informasikan kepada para senator

karena kebetulan kan ada teman-teman kami yang sedang bertugas di Qatar. Kalau boleh nanti

disusulkan ya, Pak, ya melalui email. Terus kemudian juga, bupati atau walikota mana yang

belum memegang cabor (cabang olahraga, red.) sama sekali. Boleh tidak, Pak, kalau ada

informasinya nanti.

Dari sisi kiri, yang kami hormati Bapak K.H. Ahmad Sadeli Karim, senator dari Banten.

Kemudian yang berikutnya, yang terhormat Bapak H. Abu Bakar Jamalia, senator dari Jambi.

Selanjutnya, yang terhormat Bapak Drs. Muhammad Afnan Hadikusumo, senator dari DIY.

Selanjutnya, yang terhormat Bapak Ir. Mohamad Nabil, M.Si., senator dari Kepri. Di sisi tengah

paling awal, yang terhormat Bapak Pendeta Carles Simaremare, senator dari Papua. Kemudian

selanjutnya, Bapak H. AA. Oni Suwarman, senator dari Jawa Barat. Selanjutnya, yang kami

hormati Ibu Novita Anakotta, senator dari Maluku. Kemudian di sisi kanan, yang terhormat Ibu

Maria Goreti, senator dari Kalbar. Kalau saya sendiri dari DKI Jakarta, Pak, Fahira Idris.

Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak/Ibu Anggota Komite III yang ingin

menanyakan atau ingin memperdalam materi dari para narasumber, kami persilakan dari sisi kiri.

Ya silakan yang pertama kami persilakan kepada Bapak Muhammad Afnan Hadikusumo,

kemudian yang berikutnya Bapak Mohamad Nabil. Waktu dan tempat kami persilakan.


SENIN, 28 MEI 2018

PEMBICARA: Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA)

Terima kasih sebelumnya.


Yang saya hormati Ibu Ketua Komite III, teman-teman Komite III, serta Bapak-bapak

dari KONI dan dari Kadin. Bapak Ketua KONI atau yang mewakili yang saya muliakan, saya

kebetulan dipercaya menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Perguruan Seni Beladiri Tapak Suci.

Selama ini yang kami rasakan, itu pembinaan dari pusat masih kurang. Dari IPSI itu sifatnya

hanya semacam koordinasi, tetapi tidak ada pembinaan yang lebih intens begitu ya. Mungkin di

KONI, IPSI itu bagian dari cabor ya, Pak ya. Nah yang saya maksudkan adalah ketika kami ada

kegiatan, itu ada kesulitan terutama dalam hal pendanaan. Tetapi kami selama ini mandiri, jadi

menyelenggarakan sendiri. Kami membangun padepokan itu juga mandiri, kita bikin sendiri,

tidak pernah menggantungkan dengan yang lain. Hanya saja kami bisa merasakan ketika ada

keluhan dari KONI tadi tentang keterbatasan anggaran yang dirasakan oleh KONI dan itu juga

imbasnya ke kami juga. Kami juga di KONI daerah, teman-teman dari Bimwil Tapak Suci di

daerah itu juga hampir merasakan hal yang sama, pembinaan dari KONI juga kurang. Dari Dinas

Dikpora juga sangat berbeda-beda tergantung daerahnya. Kalau daerahnya APBD-nya tinggi, itu

pembinaannya bagus. Tetapi kalau APBD-nya rendah, pembinaannya juga kurang bagus. Kami

sangat berharap nanti dari KONI memberikan perhatian yang cukup, terutama untuk perguruan-

perguruan silat yang memang historis. Perguruan silat historis itu terbatas, hanya ada delapan.

Salah satunya Tapak Suci, itu sumber ilmu, pencak silat itu hanya delapan. Itu saya kira usulan

dari kami. Terima kasih.



Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya, yang terhormat Bapak Ir. Mohamad Nabil.

PEMBICARA: Ir. MOHAMAD NABIL, M.Si. (KEPULAUAN RIAU)

Terima kasih.


Yang kami hormati Ibu Ketua, teman-teman Senator Komite III, Bapak-bapak dari KONI

dan dari Kadin. Tadi setelah mendapatkan sedikit paparan, saya ini baru artinya orang itu baru

mendapatkan jawaban. Selama ini yang menjadikan pertanyaan bahwasanya kenapa kok

olahraga di Indonesia ini makin hari kelasnya makin menurun. Yang paling terpuruk adalah

tadinya kita merajai di tingkat ASEAN, karena di tingkat ASEAN kita sudah hampir mengalami

berada di bawah daripada Thailand, bahkan akan berada di bawah Malaysia. Vietnam lebih

parah. Dia benar-benar berbeda sekali dengan era zaman waktu kita masih dulu sekolah, harus

diakui zaman Pak Harto-lah. Wajar kalau kemudian barangkali memang nuansa KONI dan

kemudian olahraga itu memasyarakat hampir di setiap lapisan. Tidak hanya di masyarakat, tetapi

juga di sekolah dengan kegiatan-kegiatan olahraga yang dulu saya ingat, Porseni dan lain-lain itu

semarak sekali, dan juga guru-guru olahraga. Dan juga, memang terasa bahwasanya keterlibatan

dunia usaha sangat jauh dibandingkan dengan pada zaman-zaman awal kejayaan kita di olahraga,


SENIN, 28 MEI 2018

di zaman-zaman kepemimpinan Pak Harto. Artinya, saya sekarang baru dapat jawaban

bahwasanya ada perbedaan di tingkat pimpinan dalam hal mengambil kebijakan.

Saya juga ingin menanyakan kepada Bapak, ini kan kaitan juga mau ada amandemen

UUD 1945, khususnya kaitan dengan GBHN. Apakah faktor yang utama itu memang tidak

dimasukkan, karena sekarang-sekarang dengan tidak adanya GBHN itu kan menjadi kebijakan

itu benar-benar tergantung kepada pemimpinnya dan juga tergantung kepada kementerian.

Sekarang kalau Kementerian Olahraga ini agak sedikit tidak kodratnya, mungkin saya baca di

media juga ada sedikit kekisruhan di Kementerian Olahraga dengan protes-protes dari

pegawainya terhadap tindakan-tindakan assessment-nya yang katanya banyak menimbulkan

kontra terhadap pegawainya. Nah saya yang ingin mendapatkan gambaran bahwasanya apakah

itu memang salah satunya tidak diikatnya tentang kebijakan terhadap pembangunan dan

peningkatan olahraga ini di tingkat keputusan yang bersifat melibatkan parlemen. Artinya, kan

sekarang berarti tergantung kepada presidennya dan kemudian presiden sendiri juga tergantung

kepada kementeriannya, dan mungkin ini nanti sekadar yang saya tangkap sepintas. Dan,

memang dari dunia usaha pun juga memang tidak ada kejelasan juga tentang bagaimana

dimintakan peran serta, paling tidak dunia usaha seperti apa yang dulu zaman-zaman Pak Harto

itu adalah. Entah memberikan bantuan dalam bentuk bonus, ataukah bantuan dalam bentuk

pembinaan, dan lain-lain.

Kedua, juga saya lihat saya pernah di artinya di DPRD provinsi tahun 2005-2009 itu

waktu itu kalau tidak salah pimpinan ketua-ketua KONI daerah itu masih boleh dijabat oleh

pejabat-pejabat daerah sehingga keterlibatan kawan-kawan itu di DPRD sangat membantu

karena mereka lagi-lagi yang akan ikut membicarakan dan menyusun anggaran sehingga merasa

memiliki. Kemudian tiba-tiba ada larangan, ada larangan kalau tidak salah pejabat daerah tidak

boleh lagi menjabat sebagai Ketua KONI. Saya tidak tahu apakah ini juga menjadi, artinya

kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah, apalagi tadi dijelaskan zamannya Pak Adhyaksa ada

sedikit juga perbedaan, dan sekarang ada KOI, ada KONI. Dan, saya merasakan nuansa mau

Asian Games 2018 ini suasananya tidak, kalau orang bilang itu auranya itu tidak muncul. …

(kurang jelas, red.) nanti bagaimana kita punya prestasi juga tidak tahu, kecuali mungkin cabang-

cabang olahraga, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Kadin yang memang sudah di-backup

penuh oleh pengusaha barangkali ya, kayak bulu tangkis atau sekarang barangkali, sepak bola

pun juga kita lihat menurun sekali. Ini artinya, tadi sudah banyak saran-saran, tetapi mungkin

barangkali untuk pengayaan buat kita bahwasanya poin apa yang kira-kira mungkin kita bisa

mengembalikan karena bagi saya KONI ini sebenarnya agen olahraga yang memang sah dan

diakui. Kalau terlalu banyak, betul juga sih artinya ada KOI, ada segala macam menjadi, banyak

boleh tetapi koordinasinya satu. Tidak kemudian koordinasinya pada masing-masing, ada

koordinasi kepada KOI sendiri, koordinasi kepada, harusnya KONI di bawahnya KONI silakan

mau betuk KOI dan sub-subnya dan lain-lain silakan. Nah inilah menjadi pemikiran dalam hal

kita untuk kemudian mencoba untuk memahami dan mungkin barangkali memberikan masukan

terkait UU No.3 ini. Tetapi saya katakan tadi, apakah salah satu poin ini setelah tidak adanya

kepastian terhadap pemerintah eksekutif untuk melaksanakan ini karena tidak adanya kiprah dari

ketua, tetapi banyaknya perubahan. Nah kira-kira di sini sudah disampaikan beberapa saran, saya

katakan yang hasil pertemuan dengan Komite X, tetapi secara prinsip, apa sih yang kira-kira

memang perlu diperjuangkan untuk kita ini bisa mengembalikan lagi dunia olahraga ini kembali

seperti masa-masa paling tidak di tingkat Asean lah. Itu barangkali.

Terima kasih.



SENIN, 28 MEI 2018


Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya, yang terhormat Ibu Novita Anakotta senator dari Maluku. Dan juga, selamat

datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Mervin Sadipun Komber, senator dari Papua

Barat.

PEMBICARA: NOVITA ANAKOTTA, S.H., M.H. (MALUKU)

Terima kasih, Ibu Ketua.

Pertama yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak melihat prestasi keolahragaan

Indonesia yang sebenarnya matriksnya menurun, menurut Bapak sendiri apakah perlu mengubah

keijakan seperti zaman-zaman pemerintahan sebelumnya yang sebenarnya prestasi olahraga

dibilang cukup baik. Walaupun kata Bapak tadi, bahwa filosofi olimpisme dan Nawacita itu

sudah terkait, tetapi kan prestasi olahraga tidak terkait dengan, tidak terintegrasi justru. Justru

semakin menurun.

Kemudian yang kedua, terkait dengan carut-marut kelembagaan, menurut KONI sendiri

sebaiknya mau seperti apa? Apakah hanya KONI sendiri an sich atau kira-kira mungkin tetap

tiga kelembagaan ini, tetapi di bawah KONI? Atau menurut Bapak itu seperti apa?

Kemudian yang ketiga, menurut KONI kira-kira berapa besar alokasi anggaran yang

perlu dialokasi dalam rangka pembinaan olahraga yang perlu diakomodir dalam suatu regulasi

seperti yang sudah terjadi di aturan terkait dengan pendidikan.

Kemudian, tadi terkait dengan kaderisasi yang sebenarnya untuk memperoleh atlet-atlet

yang hebat sebenarnya cukup, tidak bisa berlangsung dengan kontinu karena memang setelah dia

kelas 3, dia sudah lulus. Nah menurut Bapak sendiri, sistem kaderisasi bagaimana yang

sebaiknya harus masuk di dalam alur-alur yang memang perlu juga diakomodir dalam suatu

aturan regulasi.

Terkait dengan guru olahraga yang memang harus memperoleh 24 jam memang agak

sulit, dan memang itu merupakan pekerjaan rumah dari Komite III untuk dapat memanggil

Kementerian Dikbud supaya hal ini bisa kita sampaikan karena memang kalaupun dipaksa

begitu, maka guru agama jadinya menjadi guru olahraga. Kira-kira yang terjadi seperti itu.

Terima kasih.


Terima kasih, Ibu Novita.

Selanjutnya, yang terhormat Bapak K.H. Ahmad Sadeli Karim, senator dari Banten.

PEMBICARA: K.H. AHMAD SADELI KARIM (BANTEN)

Terima kasih, Pimpinan.

Para Pimpinan KONI dan Kadin, saya dulu waktu kecil zaman Bung Karno dulu ya, kita

bangga dengan GOR Bung Karno kan begitu. … (kurang jelas, red.) luar biasa. Ada Roni

misalnya dari Parsib … (kurang jelas, red.), kita kenal bulu tangkis dari dulu memang. Tetapi,

memang ke sini-ke sini itu memang kurang. Dan, kalau melihat tujuan olahraga luar biasa

sebenarnya, sungguh baik. Baguslah untuk NKRI, dan sebagainya bagus, prestasi dan sebagainya


SENIN, 28 MEI 2018

sangat bagus kan. Ya memang kebijakan pemerintah itu memang sekarang kurang fokus kepada

olahraga yang sebenarnya itu sangat bagus begitu ya. Kenapa sekarang mungkin terjadi seolah-

olah kebhinekaan itu menjadi pudar, ini salah satunya olahraga sebagai pemersatu bangsa

menjadi tidak apa, tidak menjadi kebijakan yang baik begitu pemerintah. Di Banten misalnya

tidak ada yang namanya GOR itu, kecuali punya Korem Maulana Yusuf. Terus terang ini, GOR

itu punya Korem Maulana Yusuf di Serang. Yang di Cilegon itu punya Krakatau steel, itu pun

seadanya. Jadi, memang kemarin ada sport center mau dibuat oleh Bu Atut, sampai sekarang

ngangkrak seperti ngangkraknya apa yang di zaman Pak SBY, di mana? Hambalang. Sebenarnya

Pak SBY sungguh bagus itu, ada kebijakan membuat sport center Hambalang, tetapi kan kendala

pelaksanaannya sehingga sampai sekarang kan ya tidak ada. Malahan saya dengar yang sangat

istilahnya menjadikan itu, GOR Bung Karno akan dibuat GOR Blibli, katanya. Ini kan waduh,

ini yang sudah barangkali Bung Karno begitu, artinya Gelora Bung Karno akan diganti dengan

namanya Blibli karena masalah pembiayaan. Saya rasa ini, waduh ini bangsa ini harga dirinya ke

mana. Ini yang sebetulnya kita merasa sedih.

Jadi mungkin ini yang ingin bagaimana sebenarnya dari KONI, dari Kamar Dagang dan

Industri ini mengenai bagaimana kita di lembaga legislatif ini untuk paling kan paling dekat

kebijakan ya tadi itu mendesak pemerintah untuk harusnya paling tidak UU Olahraga ini

diperbaiki sehingga di mana sisi diperbaikinya sehingga kemudian pemerintah ini, kan undang-

undangnya harus dilaksanakan. Ya artinya paling tidak diperbaharui dengan kondisi sekaranglah

sehingga jangan sampai kita ini yang kemarin aja kita di olimpiade jarang, sudah nomor berapa

urutnya ya. Kemarin juga kita kalah bulu tangkis di Thailand ya. Waduh sedih sekali, padahal itu

kebanggaan kita ya. Uber Cup, Thomas Cup kita kalah. Apalagi sepak bola ya, sudah ranking

berapa di tingkat Asia, di tingkat grup sini saja sudah tersingkir. Nah ini liga juga sekarang kan,

ini kebijakan pemerintah dalam liga juga ini macam-macam. Nah ini juga mohon kira-kira

seperti apa harus kita perbuat.

Terima kasih.


Terima kasih.

Selanjutnya apakah ada dari yang lain? Ya kami silakan kepada yang terhormat Bapak

Senator Pendeta Carles Simaremare, Senator dari Papua.

PEMBICARA: Pdt. CARLES SIMAREMARE, S.Th. M.Si. (PAPUA)

Terima kasih, Ibu Ketua Komite III dan teman-teman sekalian.

Yang kami hormati Wakil Ketua Umum KONI dan juga dari Kadin. Saya ingin mungkin

bertanya menurut Bapak-bapak, penyelenggaraan PON akan berlangsung dua tahun yang akan

datang di Papua, tepatnya 2020. Ya, Papua dan Papua Barat. Sudah dua tahun ini APBD Provinsi

Papua sebagian besar tersedot habis untuk mempersiapkan PON itu, mulai dari pembangunan

fisik, sarana, dan prasaran kebutuhan PON. Nah ini berakibat saya lihat indeks pertumbuhan

ekonomi dan juga tingkat indeks kemiskinan masyarakat di Papua meningkat. Perputaran

ekonomi dan keuangan di masyarakat itu lesu, menurun secara total, saya sampaikan itu. Nah

kira-kira kalau seperti ini dua tahun ke depan, kami mengkhawatirkan masyarakat Papua malah

nanti jadi kehadiran PON ini membuat masyarakat makin jauh dari apa yang dicita-citakan

pemerintahan kita, yaitu mengangkat harkat dan martabat, baik lewat penyelenggaraan PON


SENIN, 28 MEI 2018

seperti ini, tetapi di sisi lain masyarakat kita jatuh miskin, bahkan bukan mustahil akan terjadi

gizi buruk-gizi buruk di berbagai kabupaten-kabupaten lain, bukan hanya seperti di Asmat.

Nah langkah-langkah apa kira-kira, Pak, yang bisa kita antisipasi karena ini masih akan

dua tahun lagi. Mungkin mendekati tahun 2019 dan 2020 bisa-bisa APBD Papua ini totalitas

habis ke sana karena kurangnya dukugan saya lihat dari pemerintah pusat dalam mempersiapkan

penyelenggaraan PON. Mungkin itu saja yang ingin saya dapatkan.

Terima kasih.


Terima kasih.

Dan Pendeta, ada tambahan lagi?

Mungkin dari saya sedikit, Pak, menanyakan untuk KONI, bagaimana pandangan KONI

agar kelembagaan yang melakukan peran dalam mendukung olahraga seperti KONI, Kemenpora,

dan KOI itu dapat sinergi dalam melakukan perannya sehingga berdampak salah satunya pada

olahraga prestasi untuk mendapatkan perbaikan. Perlukah ada perubahan dalam regulasi ini?

Terus kemudian juga, kepada Kadin juga berkaitan keterlibatan pihak perusahaan dan

swasta sebetulnya Komite III sejak tahun 2016 telah mengupayakan terbentuknya UU Tanggung

Jawab Perusahaan (CSR). Bagaimana saran narasumber, apakah dalam upaya melakukan

pembangunan olahraga perlu dibuatkan satu pasal lagi, khususnya untuk mengatur CSR di

bidang olahraga, termasuk keterlibatan perusahaan dalam pembangunan prestasi olahraga.

Karena saya kebetulan saya cabornya menembak, dulu tahun-tahun 2005 itu kita menikmati

betul sumbangan-sumbanagn dari misalnya Djarum dan lain sebagainya. Tetapi, rokok itu

semenjak berlakunya itu sudah tidak bisa lagi dan makin ke sini makin sudah sulitlah utnuk

mendapatkan bantuan dari pihak swasta.

Terus kemudian juga, untuk Kadin juga satu pertanyaan lagi, bahwa salah satu sumber

pendanaan olahraga ini kan industri olahraga yang dilakukan oleh badan usaha swasta. Jadi

terkait peran dunia usaha dalam olahraga, sesungguhnya sangat terbuka peluang, tidak hanya

bersifat marketing dan promosi semata atau pemberian bonus, melainkan terlibat sebagai atau

membentuk badan usaha keolahragaan sebagaimana Peraturan Menpora No. 10 Tahun 2015,

Pak. Itu sudah ada, tentang pembinaan dan pengembangan industri olahraga nasional.

Berdasarkan data Kadin, apakah sudah ada terdapat badan usaha yang bergerak atau

menjalankan industri olahraga. Dan, sejauh mana upaya Kadin untuk juga mendorong pelaku

usaha atau dunia usaha yang saat ini eksis untuk melebarkan sayap atau terjun pada industri

olahraga, bukan hanya pada industri-industri mainstream. Contohnya, Pak, ini sekarang yang

lagi merapat ke saya, itu olahraga skateboard. Itu anak-anak yang luar biasa, mereka kesulitan

sekali. Di KONI, Pak, skateboard ini belum ada induknya. Mereka mengeluh juga. Tetapi, di

dunia internasional ada. Tetapi, karena kecerdikan dan ketangguhan para orang tua-orang tua

anak-anak ini, Pak, dia usaha sendiri. Akhirnya, sekarang dia, lucunya ini Pak, ini kan walaupun

tidak di KONI, sekarang dia masuk ke Asian Games, sekarang sedang berlatih ke Amerika,

tetapi ya itulah pakai dana-dana orang tuanya itu cari-cari sendiri. Nah itu kan sebetulnya sayang

ya karena kalau di luar negeri, contoh kalau skateboard itu justru itu industri yang bisa masuk ke

anak-anak kan. Kadang-kadang mereka mengadakan apa pun itu, pasti olahraganya skateboard

dan lain sebagainya.

Jadi demikian dari kami, Pak. Mohon untuk bisa dijawab dari para narasumber, dimulai

dari Koni, kemudian lanjut dengan Kadin. Kami persilakan.


SENIN, 28 MEI 2018


UMUM KONI PUSAT)

Baik, terima kasih, Bu.

Pertanyaan saya, ini kok provinsi 34, kok ini daftarnya cuma 33, Bu?


Kaltara, anggotanya belum. Masih rangkap dengan Kaltim.


UMUM KONI PUSAT)

Ada diskriminasi, baik.


Ya.


UMUM KONI PUSAT)

Baik kami akan mencoba untuk menyampaikan tambahan, DIY Pak saya dulu Danrem

Yogya Pak, cukup lama 3 tahun 4 bulan saya tahu Yogya potensi ekonominya tidak seperti

Provinsi lain, khusus untuk club terrmasuk silat, silat ini banyak sekali jumlahnya kalau tidak

salah ada sekitar 800 an itu juga kadang-kadang merepotkan saat pemilihan Organisasi karena

club-club ini dianggap sebagai, puter untuk menentukan kepengurusan, club ini sendiri Pak kalau

di daerah mestinya yang ngurusi daerah. Jadi pembinaan bagaimana dukungan dari

Kabupaten/Kota serta Provinsi, Kejurda, Korprov nya, kejuaraan tingkat Provinsi ini mestinya

daerah semua, kalau nanti keatas ada Kejurnas itu daerah mestinya yang mampu untuk mengirim

atas nama daerah ketingkat Pusat semua ini sangat tergantung dari dana Pak, kalau dananya dari

daerah ada ya diberi kalau tidak ada mau diberi apanya. Dari Pusat kami sangat tergantung dari

alokasi dana yang diberikan Kemenpora yang kadang-kadang kami terima menjelang akhir

tahun, bagaimana kami akan menjabarkan dengan baik Pak, ini mekanisme dikasih tapi

dipenghujung kan susah jadi kami tidak bisa membuat skejul dari mulai awal kami akan

melakukan pelatihan ini, penataran ini, kejuaraan sini kami tidak bisa, justru ada kecenderungan

Cabor-cabor itu mereka mengambil pengurus orang-orang KONI, orang-orang dari Kemenpora

Pak jadi kalau ada pengurusnya orang Kemenpora itu akan lebih lancar dibandingkan dengan

yang non Kemenpora itu yang terjadi Pak, ada kecenderungan seperti itu. Jadi itu Pak yah

kaitanaya dengan Yogya jadi mohon untuk tidak banyak berharap dari Pusat Pak, ini yakin

seyakin-yakinya kalau orang Jawa Timur bilang Pak.

Yang ke-2 Kepri. Baik Pak, Dunia usaha ini memang, saya setuju dengan Bapak Kadin

ini. suka-sukalah dunia usaha karena memang payung hukumnya tidak ada kami membaca di

Undang-undang tentang PT disebutkan disitu CSAR dipergunakan untuk sosial dan lingkungan

bahasanya seperti itu. kalau kami waktu di daerah dulu sosial itu identik dengan mengatasi

bencana dan yang ke-2 untuk membantu untuk mengatasi masalah kemiskinan, kemudian saya


SENIN, 28 MEI 2018

membayangkan Pak ini, ini tidak serius ya Pak kalau itu digunakan untuk olahraga, olahraga

dikategorikan yang mana, ya kan kalau sosial itu bayangan kami di daerah dulu waktu saya

masih di Pangdam Brawijaya CSAR digunakan untuk sosial dan lingkungan, sosial dan

lingkungan kesanya satu untuk mengatasi bencana yang ke-2 untuk kemiskinan kalau kemudian

digunakan untuk olahraga itu kira-kira olahraga dikategorikan apa? Gitukan nah ini, ini yang

terjadi, jadi mungkin perlu adanya peninjauan tentang masalah penggunaan CSAR. Harapan

kami sebetulnya masalah CSAR ini mestinya bisa digunakan untuk masing-masing pengusaha

atau BUMN atau siapapun gitu yang pihak swasta untuk menjadi Bapak asuh itu akan lebih

bagus, Bapak asuh, tapi kadang-kadang memang delematisnya apa? Pengusaha ini kan punya

keterbatasan juga kalau Bapak asuh kemudian ditemplokin situ yang banyak banget ya mungkin

tidak bisa, justru kami bilang teman-teman dari KONI daerah kalau mau titip jangan banyak-

banyak pakai sistem prioritas, umpamanya saya titip Atletik, Atletik itu 46 nomor Bapak/Ibu

sekalian dari mulai lari, lempar, lompat itu 46 nomor kalau 46 nomornya dititipkan sana semua

lah siapa yang mau, mungkin titip lempar saja, Papua itu punya potensi untuk lempar Pak,

lempar lembing, lempar cakaram, tolak peluru, lontar martil itu sana gudangnya karena postur

secara fisiknya sangat memungkinkan itu, kalau titip itu di Freepot mungkin apa namanya 3

orang atau 4 orang pasti akan ditampung tapi kalau saombyokan, sarombongan ya susah nah ini,

nih Bapak asuh itu, itu Pak kalau dulu ada Porseni, Porseni ada kesenianya, ada olahraganya

sekarang O2 SN Pak, olimpiade olahraga sekolah, jadi sama dengan matematika sama dengan

Fisika jadi kalau untuk kaderisasi atelit No way Pak dan saya sudah konfirmasi banyak, KONI

sedang menjalin kerjasama dengan Kemendikbud, Pak Menteri Pendidikan ini sekarang seneng

olahraga Pak? beliau tuh seneng bola, kami berupaya untuk masuk agar memanfaatkan O2SN

kalau bisa di kembangkan deh...tapi maksudnya melalui sepak bola karena beliau seneng sepak

bola, kami sudah membangun kerjasama dengan sudah ada implementasi guru-guru Penjas yang

umur dan potensinya bagus dilatih untuk menjadi calon pelatih olahraga dengan sertifikat D

pelatih sepak bola sudah kami tatar kemarin 89 kerjasama KONI, PSSI dengan Kemendikbud,

nah kemudian beliau ingin melakukan Liga siswa SMP, jadi dimulai dari tingkat kecamatan

mereka antara SMP diadu naik tingkat Kabupaten, setelah tingkat Kabupaten mereka akan

diambil Kabupaten naik ketingkat Provinsi, Provinsi nanti akan diambil mana yang terbaik

Provinsi bukan dari Provinsi satu, satu club tidak tapi dari sekolah mana, sekolah mana diambil

kemudian ditandingkan ditingkat pusat dengan Piala Presiden, jumlah atletnya 612 nanti semua

akan mendapat Beasiswa menang apa kalah kalau sudah datang ketingkat Presiden, ini Program

Mendikbud kita akan dorong kesana nanti mungkin bukan hanya itu tapi mohon bisa dilihat Pak,

Sekolah kita tidak mempunyai standar Pak, SD itu harusnya punya lapangan lompat jauh, lompat

tinggi atau apa tidak punya, SMP tidak punya, SMA tidak punya wong Fakultas Ilmu

Keolahragaan saja tidak punya mungkin untuk bisa didorong deh...kalau orang mau mendirikan

sekolah SD itu harus punya fasilitas olahraganya apa kira-kira seperti itu, ini, ini kondisi riil

keterlibatan kita semua.

Kaitannya dengan Pejabat Publik, kami melanggar Pak sekarang, Gubernur Papua,

Gubernur Papua Barat sekarang masih menjadi Ketua KONI, begitu juga Bupatinya kebawah

yang lebih lagi Palembang Pak, kalau yang lain-lain kan kami bisa inilah, Palembang itu Pak

Alex itu pada saat pemilihan Ketua KONI tahun lalu beliau menghadap Presiden, Pak bagaimana

kalau umpamanya untuk memperlancar persiapan Asian Games saya mau ini sekalian menjadi

Ketua KONI, Pak Jokowi kan tidak tahu kalau Asian Games sama KONI yang seperti apa, kira-

kira kan Pak Jokowi “ya sudah atur saja Pak Alex” siapa yang mau melarang kalau Pak Alex

yang menjadi Gubernur kemudian mencalonkan diri menjadi Ketua Umum KONI Provinsi


SENIN, 28 MEI 2018

Sumatera Selatan tidak ada pesaingnya Pak terpilih, sekarang Ketua KONI Sumatera Selatan itu

Pak Alex, Gubernur, ngikuti lagi Lampung, melanggar Pak, kemudian bagaimana mekanisme

yang di Provinsi termasuk Riau itu, itu ada Anggota DPRD nya yang menjadi Pengurus KONI

semuanya melanggar tapi itu kebutuhan di lapangan Pak tidak bisa kami hindari. Jadi masih ada

Anggota DPRD, mungkin orang Pemdanya yang menjadi pengurus KONI oleh sebab itu saran

kami tadi, mohon untuk kalau seandai revisi antara lain jangan ada menyebutkan lagi disitu tidak

diizinkanya Pejabat Struktural dan Pejabat Publik menjadi pengurus KONI ini salah satunya.

Kemudian untuk kaitannya KONI dan KOI ini muncul baru tahun 2012 Bu... sebelumnya

itu KONI dan KOI jadi satu. Munculnya kan 2005 ini ada pemisahan itu tadinya kan waktu

zaman Pak Sultan, Pak Surono, Pak Wismoyo, dan lain sebagainya itu dulu-dulunya kan satu,

Pak, KONI, KOI. Karena ada Undang-undang itu yang kami katakan tadi tentang situasi

Politiknya waktu itu menghendaki adanya pengecilan kewenangan KONI maka ini dipisah, kami

akan lebih setuju kalau mereka disatukan, KONI, KOI jadi satu apapun karena tugasnya itu kalau

KOI tugasnya untuk sebagai penyelenggara multievent internasional saja. KONI melakukan

pengelolaaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi. Nah ini sering, sering gaduh

Bu... gaduhnya banyak sekali yang kami rasakan:

1. Organisasi olahraga berkuda itu sampai ke tingkat Arbitase Internasional, karena

waktu itu Indonesia namanya Pordasi, Pordasi itu mewadahi equestrian dengan Pacu,

tahu-tahunya di Internasionalnya hanya ada equestrian. Mendirikan equestrian pasca

PON di Kalimantan Timur, equestrian didorong ke Internasional, Internasional

bagaimana KOI saja, akhirnya Pordasinya dibubarkan diganti EVI, Pordasinya protes

sampai Arbitase Internasional dimenangkan oleh Pordasi, sekarang kami sedang

pemulihan dari 2 organisasi ini Bu... satu, yang ke,

2. Tenis Meja, mungkin lagi ramai sekali, tenis meja itu?, kami melihat bahwa aturanya

itu hanya boleh menjabat 2 periode, Ketua tenis meja waktu itu ingin lebih ramai,

kosong, kemudian kami mengajak untuk komunitas tenis meja untuk ketemu, begitu

ketemu akhirnya membentuk kepengurusan yang baru. Sebagian tidak puas karena

masih mau mendukung yang mau yang lebih dari 2 itu, membentuk konsorsium di

Mapolda Metro Jaya, yang satu kemudian membentuk Organisasi yang KONI

wadahi, KONI tidak mempunyai keinginan siapapun yang menjadi Ketua Kuhd Pak,

kemudian yang konsorsium diwadahi oleh KOI dilaporkan ke multi, dilaporkan di

OCA, alhasil yang di OCA itu namanya PPPTMSI yang di lantik KONI namanya

PBPTMSI ini sampai sekarang belum clear karena ada 2 Organisasi itu Bu...

Masih banyak kasus-kasus lain tapi sedemikian itu yang berpengaruh sehingga saran

kami KONI, KOI seharusnya jadi satu, apa sih ruginya. Terakhir kemarin Korea selatan 3

Organisasi dijadikan satu kalau di Indonesia namanya ada KONI, ada KOI, ada TAVISA, disana

jadi satu sekarang anggaranya itu 5 triliun pertahun dengan masih mengelola aset, dia

mempunyai 3 sport center yang satu sport center sekarang ditutup kemudian dia membangun

sport center baru dengan 38 cabang olahraga, itu?

Kemudian kaitannya dengan bonus Pak, bonus kita inikan kadang-kadang kan kaget-

kaget Pak, 5 milyar untuk Olimpiade apakah itu nanti akan bisa continuing, begitu sampai di

Indonesia juga tidak segera dikasih bonusnya gitu Pak, atletnya sempat bertanya juga jadi tidak

bonusnya dikasih kami ini, kan susah kan? Undang-undang tahun 2005 baru ada kaitannya

dengan peraturan turunaya tahun 2014 khusus untuk penghargaan olahraga. jadi, jadi tidak fokus

menurut saya. Nuansa Asian Games sekarang tidak menonjol betul Pak, Pak Presiden sudah


SENIN, 28 MEI 2018

beberapa kali rapat khusus untuk membicarakan kenapa? Bahasanya beliau begini “anget saja

belum apalagi demam” sehingga mendorong untuk supaya ada sosialisasi sedemikian luar biasa

itu bahasa beliau jadi Pemerintah csudah menyadari kalau itu sebetulnya “anget saja belum

apalagi demam” gitu kan akhirnya muncul itu TNI Polri diwajibkan untuk itu semuanya menulis

tentang mendukung Asian Games dimana-mana sampai dengan tingkat Koramil Pak di Daerah

itu, itu sudah ada tulisan itu, tapi baru TNI Polri yang lain belum. Itu Pak. kaitannya dengan,

dari Kepri Pak ya... kemudian Maluku. Apa perlu untuk rehab kebijakan renovasi kebijakan, iya

Bu...kebijakan ini harus diperbaiki. Kami tadi didalam paparan ada Bu... banyak nanti mohon

dilihat saran kami disitu. Penyederhanaan organisasi iya!, penyederhanaan organisasi.

Penyebutan KONI disitu masih kons perlu untuk di, di-clear-kanlah biar tidak ada, tidak ada

pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang pertanyaan itu tidak bagus. Perlu tidak adanya

diskriminasi Pejabat Publik, Pejabat Struktural sebagai pengurus Cabor boleh pengurus KONI

kok tidak boleh ini kok sangat-sangat mengganggu Bu...bahkan Kemendagri membuat edaran,

tapi edaran tetap edaran di Daerah tidak berubah kecuali kalau diberikan sanksi “eh...Gubernur

yang masih menjadi Ketua KONI turun kamu jadi Gebernur atau milih jadi Ketua KONI”

mungkin terjadi nyatanya tidak, jadi edaran tetap edaran saja tetap tidak ada implementasinya.

Yang paling penting anggaran ini mohon untuk bisa ada rivisi tapi mencantumkan

besaran persentase penggunaan anggaran untuk olahraga, kalau besaranya berapa? Sangat

tergantung pada Pemerintah tapi untuk pembanding Bu ya... China tuh 3 persen, China 3 persen

tapi dikawasan Asia sekitar satu, dua persen tapi kalau itupun terlalu berat ya! Setengah persen

yang penting ada, kepastian anggaran untuk pembangunan olahraga, Bapak/Ibu mohon untuk

bisa diperiksa dukungan untuk Kepemudaan dengan Keolahragaan itu lebih besar mana? Yang

kami tahu untuk tahun ini! kalau tidak salah, itu untuk Kepemudaan 1,2 tapi untuk menjelang

PON saja, menjelang Asian Games kalau tidak salah hanya 700 untuk olahraganya, kepemudaan

hasilnya seperti apa kami kira tolak ukurnya Bapak/Ibu tahulah seperti apa?, tapi kalau olahraga

ini tolak ukurnya jelas dapat tidak Mas multieven ini, apa tidak bisa disuit dulu proitas untuk

olahraga dibandingkan dengan pencitraan menjelang Pemilu. Ini, ini dari kita untuk kita loh

Bu...apa tidak menjadi prioritas dululah yang kaitannya dengan seperti itu, mohon ditinjau

kembali tentang Undang-undang terkait dengan pemanfaatan CSAR seperti tadi yang di BUMN

sampaikan.

Kaderisasi Atlet, yang baik ya... dari Pendidikan juga ada..mungkin SKO ini harus,

harus bagus Bu ya...jangan-jangan lunturlah kalau dulunya kita bagus orang yang masuk SKO,

orang yang masuk PPLP itu orang-orang yang memang anak-anak kita ini yang punya bakat

untuk olahraga jangan titipan ngalor-ngidul gitu loh...ini mustinya harus konsen ini kita tu Bu

punya kecenderungan begini kalau kita punya aset awalnya bagus dari waktu kewaktu nilai

cenderung turun, SKO itu dulu bagus sekali, tapi nilai dari waktu kewaktu nilai bangunan, nilai

prestasi, nilai ini makin turun-makin turun-makin turun, nah ini saya juga heran saya baru

kembali dari Serbia Bu tahun lalu disana itu kalau punya aset bukan turun makin waktu makin

tambah kalau kita kan mungkin apa yang dihasilkan ada dari aset itu tapi tidak digunakan untuk

mengembangkan atau memelihara tapi digunakan untuk yang lain-lain. Ini untuk guru olahraga

mohon untuk bisa dikomunikasikan ke Dikbud kami terima kasih ini dengan sekaligus ke Dikti

kaitannya dengan kualitas dari Fakultas ilmu ke olahragaan kaitannya dengan sarana prasarana di

Kampus.

Banten, Pak Gubernur Banten sekarang bagus Pak...akan merealisasi tentang

pembangunan Sport Center, beberapa waktu yang lalu kami melihat ada lapangan bulutangkis

dibangunkan komplek kantor KONI dan beliau sangat konsen dan punya cita-cita suatu saat


SENIN, 28 MEI 2018

mungkin Banten pengin menjadi tuan rumah PON. Kalau kaitannya dengan GBK, beli-beli, dan

lain sebagainya kami kira, kami tidak bisa komentar, saya pikir masing-masing Presiden kan

punya bangunan Monumental Pak ya...waktu zaman kami melayani Pak SBY bingung mau

membuat Monumental yang seperti apa saya sama Pak Nanang ini, beliaunya Kepala rumah

tangga Istana saya Danpaspampres kan tidak ketemu juga akhirnya sampai dengan penghujung.

Pak Karno membuat GBK, Pak Harto membuat Taman Mini paling tidak gitukan yang lain-lain

mau membuat apasih?... itukan kira-kira penting ini, jadi mungkin Bapak/Ibu yang punya

kewenangan ditingkat kebijakan kaitannya dengan ini jangan sampai nanti GBK yang

Monumental ini di ganti oleh masa sekarang menjadi beli-beli, untung tidak jual-jual Pak. Sport

Center itu penting Pak, Sport Center penting kami itu nanti ketentuan OCA itu 100 hari sebelum

pelaksanaan pembukaan Asian Games venus yang digunakan tidak boleh digunakan untuk even,

kami sekarang sedang berbagening, yang dimaksud even itu apakah pertandingan atau latihan

kalau itu tidak boleh digunakan tuk latihan venus akan ada yang jadi bulan Juni akhir terus kami

sebagai tuan rumah atlet untuk latihan di tempat pertandingan tidak boleh terus apa bedanya

kami dengan tamu kan begitu, nah kira-kira kan seperti itu tapi itu bukan kewenangan kami,

kami hanya bisa menyarankan peranya kan pengawas dan pendamping Pak ya kan pengawas dan

pendamping, hanya bisa “ya...sebaiknya begini, ya...mohon untuk dapat didukung lah, Tidak

ada”, selesai kan, gitu...kasihan deh lu...

Kita itu cabang-cabangnya khusus bulu tangkis, Bapak/Ibu mohon, mohon untuk nanti

dicek juga ya...saya tanya tidak resmi, bulu tangkis itu satu tahun anggarannya berapa sih?

Mereka rata-rata ada sekitar 40, 50 even diluar Negeri, saya tanya “gimana?”apakah 50 even

semua atlet harus berangkat tidak? Rata-rata setiap atlet itu 12 kali keluar, anggaranya rata-rata

100-108 M satu tahun, Pemerintah mampu tidak sih ini? tidak, Pemerintah berapa banyak saya

mintain Bulutangkis untuk mbantuin Pokja saja tidak turun pak, saya pernah menjadi Kasat

Lakprima, saya kepingin dukungan operasional jadi Sat-Lakprima itu ada uang saku atlet

peralatan perlengkapan, dukungan operasional itu tidak dikasih, Bapak/Ibu kalau umpamanya

kita latihan Sky Air, Sky Air kan atletnya ditarik pakai perahu itu kan pakai bensin, bensinya

diambil dari mana? Dukungan operasional, dukungan operasionalnya tidak dikasih, akhirnya

menggunakan apa ya yang lain-lain. mungkin uang makan atletnya bisa dikurangi untuk beli

bensin kan bisa saja terjadi tapi itu campur yang punya kewenangan, kami mengawasi dan

mendampingi ya kan, Pak bagaimana? Pak kami tidak bisa pak alat kami, pertandingan di Korea

Selatan Tahun 2014 atlet kami itu saya tanya Panahan “eh...gimana kamu sudah selesai latihan

teman-teman yang dari Negara lain gimana?” “ Pak mereka masih latihan”,” kok bisa!” “ iya Pak

targetnya mestinya kita harus latihan 600 kali manah, satu hari” “loh kamu berapa?” “ yang

pentingkan pemanasan saja” “kenapa tidak dilakukan yang 6 ratus?” “panah kami habis Pak”. ini

tenan Bu...mohon dicek di lapangan, sampai sekarang ini kita mau pertandingan Asian Games ini

perlengkapan belum clear pengadaan, pengadaanya belum clear jadi mereka masih menggunakan

alat-alat sendiri. Sea Games di Kuala Lumpur Tahun 2017, Sea Games nya bubar peralatanya

belum selesai, ini karena pengadaan mekanisme lelang dan lain sebagainya sedemikian sulit,

sulitnya-sulit kita bukan sulitnya Madiun, sulitnya Madura kalau Madura itu soled Bu...Indonesia

tidak bias menang karena proses pengadaanya soled. Jawa Timur Bu...

Terus Papua, Pak Papua sampai sekarang Anggaran yang digunakan untuk olahraga

belum banyak, yang kami tahu Papua ingin punya ke..., punya kebanggaan mempunyai Stadion

APBD sehingga nanti disebut Stadion Papua Bangkit 1,2 … Triliun yang lain-lain belum

digunakan untuk apa-apa. Jadi saya tidak tahu kalau umpamanya Bapak merasakan bahwa ini

mengganggu pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan dan lain sebagainya tapi yang kami


SENIN, 28 MEI 2018

pahami karena saya pengarah dan pengawas PON Papua, mereka anggaranya yang jelas

sekarang digunakan untuk, yang sekarang sedang digunakan 1,2 untuk membangun Stadion di

Kampung harapan yang lain belum Pak sedang dalam rencana Tahun ini baru akan dimulai

pembangunan. Dengan keadaan Papua Bapak Gubernur sudah menghadap Presiden dan

menciptakan kondisi untuk Pemerintah Pusat membantu anggaran untuk Papua 2 poin,

Anggaran yang pertama akan diberikan alokasi untuk Pemerintah Pusat membangun, tadinya 5

Venus sekarang menjadi 4 Venus kemarin saya dengar di Papua Barat, dan tadinya 5 jadi 4

karena yang 1 tidak jelas, perencanaanya tidak jelas, bukan Pemerintahan pusat yang tidak ini

karena Pemerintah, karena perencanaanya tidak jelas, tidak jelasnya dimana? Dari yang 4 ini

akan dibangun di Doyo:

1. Lapangan Hoki

2. Kriket. Hoki sendiri masih berebut antara Biak dengan Papua, dengan Jayapura Pak

itu daerah sendiri, ya kan, terus (ini juga di Kampung Doyo).

Terus yang dua, 1 Kolam Renang disebelah Stadion, dan satu lagi Istora yang nanti akan

digunakan bulutangkis tapi bulutangkisnya sendiri katanya tidak disitu nanti akan digunakan

yang lain, is ok lah, itu gedung serbaguna namanya kan, satu lagi tadinya di alokasikan untuk

velodrome, velodrome itu sepeda muter-muter itu Pak, anggaranya Cuma 95 untuk velodrome

alokasinya kalau 95 tidak cukup Pak velodrome itu 700-an, saya bilang bagaimana kalau

umpamanya ini jangan velodrome tapi untuk BMX saja, malah hilang sekarang, jadi hanya 4 itu

yang bangun Menteri PUPR Pak, saya yakin ini mesti jadi Pak, itu anggaran dari Pemerintah

Pusat, ini satu-satunya PON yang dibantu anggaran untuk membuat Venus dari Pemerintah

Pusat. Kacamata Pusat dalam petik Kemenpora itu mengatakan bahwa, kalau PON itukan

tanggung jawabnya APBD, siapa suruh mengajukan jadi tuan rumah PON kan gitu, nah ini. ini di

Jawa Barat itu tidak dibantu apa-apa, beliau itu habisnya kalau tidak salah 3,2 tapi... ada yang

istilahnya memanfaatkan nama untuk membangun Venus tetapi juga ada akses menuju Venus

jadi untuk jalan Tol yang menuju akses Jalak Harupat itu dimasukan anggaran itu kira-kira, ya

kan bukan hanya untuk sementara Venus tapi akses menuju Venus juga dimasukan untuk

kepentingan PON, oke-oke saja kalau memang sukses yang diharapkan termasuk sukses

pertumbuhan Ekonomi.

Kemudian yang ke-2 Pak poinya kami mendengar dari salah satu Anggota DPRP, bahwa

Pemerintah Pusat memberikan satu kebijakan dimana untuk anggaran infrastruktur 50 persen

boleh digunakan untuk infrastruktur olahraga kalau tidak salah 1 Triliun. Nah sekarang ini Tahun

Perencanaan Pak, harapanya nanti akan mulai membangun fisik, kami menyarankan maksimum

harus dilakukan Renovasi, yang lalu GOR Kuari itu Pak yang didekat Sentani itu dilakukan

pengecekan kesana masyarakat masih protes sehingga kami pada saat peninjauan kelapangan

diusir oleh masyarakat. Ini di, di GOR Kuari itu, nah ini, ini masih banyak hal yang harus

diselesaikan tetapi kami sangat fokus agar kesiapan dari waktu-waktu ke baik dan nanti akan

tetap laksanakan disana, ada 5 Kota Pak sebagai tempat untuk menyelenggarakan PON, 1.Jaya

pura kabupaten dan kota, 2. Merauke, 3. Biak, 5. Mimika, saya ulangi 4. Mimika yang ke 5.

Adalah Wamena, wamena itu jauh sekali, agak susah tapi itu tempatnya Bapak Gubernur jadi

harus kita ramaikan itu kan gitu pak, Papua, ya kami berharap Papua sendiri fight Pak terakhir

saya tanyakan atletmu mana?..., “ada bapak” ya kan. Batas terakhir adalah akhir Juli Pak

pemindahan atlet itu akhir Juli jadi Agustus sudah tidak ada pemindahan atlet lagi. Saya tanya

kepada mereka eh kamu menyertakan untuk menambahkan Cabor sekarang yang akan di

pertandingkan 48 Cabor Pak tambahannya 10, 1 di antaranya Dansa, saya tanya eh atlet

Dansamu di mana? “ada bapa” jangan ada ada, dulu yang di, di gunakan di atlet di PON Jawa


SENIN, 28 MEI 2018

Barat itu atlet dari jawa tengah dengan DIY masih bisa di pakai untuk Papua tidak he he he gitu

tok Pak nah ini, ini situasinya begitu jadi mohon untuk di dorong mereka agar persiapan untuk

Kontingen Papua sendiri menjadi lebih baik dan persiapan menuju asian games khususnya

menuju PON khususnya untuk persiapan venus lebih cepat, DKI. banyak pak ada Dansa ada

Petang, Bapak pernah dengar Petang tidak.. Petang, Petang itu olahraga prancis itu besi yang

gini itu yang punya nya rektor UNCEN harus di tambah ya, Sepatu Roda saya tanya mau

latihannya di mana? itu nanti di jalan kalau jembatan sudah jadi Bapak, saya kasih tau Pak

lakukan pemetaan atlet di mulai dari pemetaan atlet eks jawa barat masih ada bisa gak? selesai

itu kejurnas-kejurnas yang di ikuti selesai itu PPLP-PPLP ayo-ayo di himpun di himpun di

himpun, sampe ketingkat itu Pak persiapannya sehingga kami ya agak, ya agak mohon bantuan

dari DPD khususnya yang dari Papua ini untuk mendorong itu, ya Papua tanah Papua, nah ini

kemarin kami mendorong Papua Barat, Papua Barat oke setelah selesai MOU antara Gubernur

Papua dengan Gubernur Papua Barat, Papua Baratnya masih bingung apa yang akan di lakukan

untuk persiapan menuju kesana jadi seperti itu kondisinya sehingga kita, nah Papua Barat

sekalian ya, Papua Barat kemarin saya melihat Pak, beliau menyarankan,

1. Selam untuk di Raja Ampat, yang lain 4 di Manukwari, Manukwari itu ada IMI bermotor,

terjun payung, tenis meja kwalifikasi bola kami lihat, begitu kami ke lapangan IMI itu

ada tanah yang sudah di kelilingi tembok seliuas 8 hektar bisa di gunakan untuk, sirkuit

tapi lintasannya belum di bangun baru di perkeras saya tanya rencananya bagaimana?

rencananya kami akan membuat lintasan tahun ini, tribulnya? tahun depan, bener, punya

anggaran loh, ya kan gitu, kalau keinginan tok kan tidak cukup Pak, ya kan harus ada

anggaran yang di alokasikan untuk itu, Pemdanya gimana? Gubernurnya katanya sih iya,

ya kan terus yang ke,

2. Saya lihat Gor, Gor mana namanya apa Pak, geng geng geng gitu sanggeng, gong

sanggeng itu, Gornya bagus Pak, besar sekarang ada di pasang untuk basket kiri kanan

itu, kemarin di gunakan untuk anak anak polisi kecil itu dari, dari Poldanya bagus tapi ya

harus renovasi, sebelahnya lagi stadion itu juga harus renovasi, sebelahnya lagi ada mes

bisa di gunakan untuk official renovasi, terus saya lihat ke lapangan bola di SP4 itu biasa

katanya untuk terjun saya datang lagi ke apa barosi barosi burosi apa barosi lapangan itu

nah itu bisa di gunakan, terus lagi saya tidak sempat ke UNIPA katanya di UNIPA juga

punya Gor saran kami adalah lakukan renovasi, mereka masih fokus atau membuat sport

centre membuat sport centre 100m sport centre saya bilang yang ada saja tidak

terpelihara kalau nanti membuat sport centre baru maka dampaknya adalah

memperbanyak aset yang tidak terawat jadi beban saran saya renovasi itu kalau hanya

minta 5 tadi mungkin di tambah 2 corball dan hand ball,hand ball itu bola tangan kalau

coorball itu bola keranjang Pak itu juga bisa di tambahkan sehingga alokasi di Papua

Barat mungkin 8 Cabor mohon di dorong itu Pak, “itu kaka” ya kan, mana adiknya kaka

semua disana, nah kemudian DKI Bu, menembak, menembak itu amunisinya mahal Bu,

rokok tidak bisa memang sekarang, Bapak Ibu kaitannya dengan cabang olahraga kita

banyak sekali tapi banyak juga yang belum masuk jadi anggota KONI karena untuk

menjadi anggota KONI ada syaratnya, paling tidak ada yang harus mempunyai 17

Pengprov dulu di daerah, Pengprov itu harus paling tidak mempunyai separuh dari

Kabupaten Kota punya kepengurusan di tingkat Kabupaten Kota yang sekarang masuk

menjadi Undang-undang itu dengan KONI munculnya duluan mana saya tidak ngerti

KONI yang niru Partai atau Partai niru KONI saya tidak ngerti, sekarang ini yang belum

jadi Anggota kita, Anggota KONI, Sambo, Kurach, Pentatron, Sketbort itu sebetulnya


SENIN, 28 MEI 2018

bagian dari Sepatu Roda, Perserosi Bu… sudah menjadi bagian dari Perserosi tapi pada

umumnya kepengin pisah, kepengin pisah Bu… tidak mau dengan Sepatu Roda seperti

Tenis Lapangan, Tenis lapangan tu ada 2 Bu… Soft Tenis dengan yang Tenis, dia juga

“kami di Internasional punya” ya terserah, kalau orang Jawa Timur bilang ya emplo en,

karena makin banyak cabang Bu makin susah kita wong yang sedikit saja duitnya tidak

ada, Ketua KONI yang merangkap Ketua KOI dan ketua Tapisa Korea Selatan mereka

mengatakan “sir youre coming from indonesia we have moto no money no sport, no

money no sport.i am not agrew with you sir” kami Indonesia sangat berbeda dengan anda

“my country is litle bit deffren of youre country” kalau di Negaramu “no money no sport”

kalau di Indonesia “no women no cry” iya saya katakan begitu ketawa beliau itu “no

mony no sport indonesian no women no cry” bayangkan Bu… 5 Triliun dia punya aset,

punya hotel, punya stadion, punya macam-macam, jadi mereka begitu selesai Gor itu di

gunakan untuk olahraga, bisa di gunakan weding bisa di gunakan untuk ini, jadi tribunnya

itu bisa jalan Bu ini ruangan seperti ini tribunnya tarik ( creeeeekkk ) bisa di gunakan

selesai itu ya untuk memperluas ruangan di pasang kursi kursi tarik ke pinggir ( kreeek )

gitu loh dan itu tidak sulit kita bisa lah, iya kita tetetet bruk, kira kira seperti itu banyak

hal yang harus kita tata Bu, tapi yang jelas untuk DPD ini yang paling penting menurut

kami dorong lah itu Pemda-pemda untuk membuat sarana olahraga, kami belum punya

data Bu... Kabupaten mana dan Kota mana tapi rata-rata dia belum, tugasnya DPD nanti

ngecek lah ya kan, cek sana Kabupaten dan Kota mana yang sudah membina 1 cabang

olahraga andalan Daerah, itu Kabupaten dan Kota itu yang sangat luar biasa yang lain

rata rata belum yak an, terus sarana olahraga tolong di cek lah Bu yang di Provinsi aja

dulu Provinsi sudah punya belum sarana olahraga 1 saja yang sudah standar Nasional

Internasional, anggaran untuk olahraga nanti dikonfersikan Bu… Pak MENPORA itu

pernah bertanya pada kami di dalam statmen kenapa perolehan medali di PON antar

Provinsi kok tidak merata? saya jawabnya mbuh Bu, berarti MENPORA tidak paham

bahwa variable untuk mendapatkan medali itu banyak hal, 1. diantaranya anggaran, 2.

kaitannya dengan sarana dan prasarana yang di miliki daerah, 3. kwalitas sumber daya

manusia yang ada di daerah ya kan. Sekarang Bangka Belitung jumlah penduduknya

berapa? 1,2 juta umpamanya, Gorontalo berapa? 800 umpanyanya, Sulawesi Barat 1,2,

Papua 3 juta, Sumatra Utara 12 juta, Jawa Barat 48 juta, Jawa Timur 42 juta Jawa Tengah

36 juta, ini sumber daya manusia yang untuk di seleksi sekian banyak yang nanti jadi

atlet kan jadi secara ini, ini sudah menjadi satu variable sumber daya manusia, pelatih,

guru dan sebagainya yang di gunakan untuk membina di daerah itu jumlahnya juga, orang

males lah di luar jawa kalau tidak di openi, ya kan gitu mereka cenderung untuk hidup di

Jawa gitu, termasuk guru kan gitu sarana prasarana. gimana mau latihan bagus kami

punya atlet nasional Maria londa lompat jauh di Jakarta malah dia susah, dia latihannya di

Bali, kebetulan mereka tulang punggungnya keluarga dengan Ibu orang NTT tetapi

tinggalnya di Denpasar, latihannya di sana, siapa yang mau nungguin coba, kalau

latihannya di Denpasar, dia kemarin ikut di ASEAN GAMES dia dapat medali, lompat

jauh satu-satunya kita, itu kira-kira kalau kemudian nanti mungkin kalau perlu Bapak Ibu

dari DPD ini lihat tempat latihan kami itu, begitu lihat di sana tanya, “atlet apakah sudah

dapat uang saku?, uang sakunya berubah tidak dari tahun lalu dengan yang tahun

sekarang?” perlu itu, ternyata berubah tapi nanti Bapak Ibu yang lihat ke lapangan.


SENIN, 28 MEI 2018


Ya, boleh pak ya nanti kita minta nomor handphone-nya supaya kita bisa kesana, ya

betul.


UMUM KONI PUSAT)

Ya kalau ibu mungkin pengawas pendampingan mungkin kami pengawas dari samping

lah, itu kondisinya begitu jadi kalau mengingat di tuntut nanti prestasinya seperti apa, sampai

dengan hari ini Kemenpora belum memberikan target, karena nanti alasannya akan di berikan

target bulan Juni setelah end tree by name masuk jadi tahapaanya Bu… kalau mau pertandingan

kaya gitu end tree by, by sport dulu, jadi Negara-negara di Asia ini kan 45 Negara masukan

cabang-cabang olahraga dari Negara itu yang akan ikut, setelah end tree by sport end tree by

number, nomor apa saja yang akan di ikuti setelah itu baru end tree by name atletnya itu bulan

Juni. jadi setelah atlet itu masuk nama-namanya baru Kemenpora akan menyampaikan, kami

punya target seperti ini, kami dari KONI sudah menghitung dan mulai dari Tahun 2014

Indonesia itu punya potensi, punya potensi, potensi ini mau di jadikan apa kami contohkan

seperti beras, beras itu Bu bisa di jadikan nasi, bisa di jadikan bubur, bisa di jadikan kue, tapi

potensi beras ini kan ada, Indonesia juga punya potensi, potensi kami punya 16 cabang olahraga

untuk menuju Asian Games, Bulu tangkis, kalau tadi di soroti andalan Bulu tangkis Indosesia

tidak pak, Pemerintah tidak memberikan uang banyak kepada Bulu tangkis dan sekarang prestasi

Bulu tangkis sedemikian merata di Dunia, kemarin juara untuk putrinya Uber itu dari Jepang,

Jepang sudah menojol, Korea sudah menonjol, Thailand menonjol, Denmark, India dari dulu,

sekarang muncul lagi Negara baru Spanyol, Carolina Marin itu, itu Juara Dunia dari Spanyol

ternyata Pak latihannya di Cipayung, setelah di latih dia pulang disana di tingkatkan

kemampuannya dengan teknologi, dia menang, Indonesia gitu-gitu terus. Berkuda, berkuda kita

punya jago Larasati namanya, Larasati itu pada saat tanding di Asian Games Korea beliau

nomor 3, penilaian untuk tunggang kuda ini kan sangat subyektif karena kuda ekornya begini-

begini tidak, kakinya begini-begini itu kan keserasian tunggang kuda dengan ada musiknya kalau

Bapak Ibu sempat lihat namanya draysas, tunggang serasi itu kan subyektifitas ada pengaruhnya

para Juri, Larasati pada saat final di Korea Selatan dia nomor urut di depan, atlet Korea Selatan

nomor 15 dan 16 sampai dengan pertandingan nomor urut 14 Larasati nomor 1, begitu nomor 15

main Larasati nomor 2, begitu 16 larasati nomor 3, potensi itu sangat besar pada saat akan Asian

Games kudanya mati Bu, di Jerman, beliau tinggalmnya di Jerman sekarang, kita sampaikan

kepada Kemenpora mohon Pak ini ada kesulitan begini-begini ini potensinya besar nih di bantu

untuk sewa kuda, sekarang ini Eropa lagi ramai-ramainya orang nyewa kuda orang-orang Asia

semua yang nyewa karena mahal, kalo tidak salah 35 ribu pounsterling malah Pak, mohon Pak

ini di bantu, tapi kemudian three outnya tidak bisa, dananya tidak ada, padahal dia mau

bertanding, bertanding, bertanding, bertanding di lingkungan Eropa sana banyak sekali

pertandingan tunggang serasi ini, ini kendala lagi, terus kalau nanti ke arah Cipanas di sana ada

atlet kita Para layang, Para laying,Tahun 2014 kami sudah bicara para layang ni punya potensi

kita, Cina tanya eh lu Indonesia para layang lu yang mana ni yang mesin atau yang non mesin,

kami katakan yang non mesin, kalau yang mesin kita kalah begitu bicara alat kan kita kalah, nah

sekarang begitu alatnya belinya juga tidak utuh gitu lo, mestinya kan alatnya ni bruk, kita tinggal

latihan gitu kan, tidak, kurang sayapnya kasih sayap kacau kan ayo Bu kalo umpamanya tidak


SENIN, 28 MEI 2018

yakin mohon untuk di lihat kelapangan tanya yang detail kepada mereka kenapa?... saran kami

mungkin ya ini kaitannya dengan kabinet mungkin kedepan kementrian olahraga saja deh tidak

usah ada pemudanya, pemudanya nanti di larikan ke Kemendikbud, eh mungkin larikan ke..

apa… kemudian Pramukanya nanti di larikan ke Pak kemendikbud dan lain sebagainya jadi

kalau pemuda dan olahraga mereka akan fokus masalah ke pemudaan bukan ke olahraga, bukti

anggaran saja sudah beda pemuda dengan yang olahraga Pak, gitu loh jadi kira-kira seperti itu.

itu hanya berakibat supaya tidak gosong Pak, tapi prioritas tidak. ya prioritas mesti mereka kan

pemuda, apa lagi tahun politik Pak, Pemuda akan lebih bermanfaat di bandingkan olahraga.

Olahraga itu hasilnyakan di buly orang, kalah kita di caci maki orang, padahal yang kita kerjakan

mungkin tidak seperti yang mereka bayangkan semuanya akan membayangkan kalau KONI

yang punya kerja tidak, sekarang ya semua orang mengatakan KONI padahal kami sebagai

pengawas dan pendamping, gitu kan, kami tau potensi tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa.

Demikian kira-kira terima kasih Pak.

PIMPINAN RAPAT : FAHIRA IDRIS, S.E., M.H. (KETUA KOMITE III DPD RI)

Terima kasih, kita beri aplous dulu ini untuk Pak Mayjen. Selanjutnya kami persilakan

kepada Kadin untuk menjawab beberapa pertanyaan anggota tadi.

PEMBICARA: A. BAHDAR SALEH (WAKIL KETUA KOMITE TETAP

KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN INDUSTRI OLAHRAGA KAMAR DAGANG

DAN INDUSTRI INDONESIA/KADIN)

Terima kasih, kalau sepertinya pertanyaan untuk kadin sudah banyak di rangkum juga

oleh Pak Suwarno, saya mungkin akan lebih fokus ke pertanyaan Ibu Ketua, soal CSR olahraga,

kebetulan kami dapat sebuah apa namanya? ilmu dari Real Madrid karena kami selain pengurus

Kadin juga ikut dalam, terjun dalam industri olahraga ini, kami punya kerja sama dengan Real

Madrid soal pembinaan usia muda kami di serahi untuk membuat sekolah-sekolah sosial

olahraga, nah mereka memberikan apa namanya, memberikan acuan soal CSR, CSR yang

mereka lakukan di beberapa Negara mereka itu punya 50 sekolah di… bukan 50 ya, 100an, 150

sekolah di 50 Negara. nah CSR itu khusus untuk pembinaan yang mengacu pada penerima

manfaat jadi yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan CSR di bantu oleh perusahan-perusahaan

besar itu adalah berapa orang anak yang di bantu dan ikut pelatihan ini dan di nilai itungannya

per tahun per anak, nah kaitan dengan usulan Undang-undang CSR yang sedang di usulkan dari

Komite III ini mungkin itu bisa di pakai bahwa CSR di gunakan dari perusahaan-perusahaan atau

dunia usaha yang ikut pembinaan, dan acuannya adalah penerima manfaat atau orang perorang

dari yang menerima itu, kemudian mereka juga memberikan acuan bahwa yang di bantu itu

bukan anaknya tapi adalah lembaganya, sekolahnya, nah berapa orang anak di sekolah itu, itulah

yang jadi acuan, jadi tidak ke anak-anak karena ini menyangkut sustanibility juga kalau di bantu

ke anak ketika anak itu bosan, ya hilang, tapi kalau di bantu lembaganya selama lembaga itu ada

untuk membina anak-anak itu tetap akan berjalan, itu mungkin salah satu bisa di gunakan.

Kemudian terkait soal tadi Ibu mengatakan ada industri olahraga ada Lembaga-lembaga

usaha olahraga yag bisa di manfaatkan nanti ujung-ujungnya kembali ke lingkaran itu lagi Bu

artinya ketika industri olahraga industri peralatan olahraga itu steak holdernya tetap Pemerintah

selama ini yang paling banyak ujung-ujungnya anggaran Pemerintah lagi, Kemenpora lagi

seperti masalah yang di sampaikan oleh Pak Suwarno tadi jadi semuanya perputarannya kesitu


SENIN, 28 MEI 2018

ketika, ketika yang menjadi, apa namanya penerima manfaat ini tidak hanya dari anggaran

Pemerintah, ini akan mutar-mutar di situ lagi, banyak IO, banyak industri olahraga yang sifatnya

aktifitas olahraga ujung-ujungnya kesana lagi sponsornya siapa, nah ketika dunia usaha minta

menjadi sponsor tidak ada kewajiban kembali lagi kesitu malahnya, jadi, jadi mungkin kita sudah

bisa lihat dari mana benang merah yang bisa kita tarik supaya persoalan pendanaan ini jadi bisa

di atasi, termasuk juga soal peralatan tadi kesulitan dari Pak Suwarno mungkin ini di luar dari

kami Kadin mungkin juga perlu di usulkan kalau pun terjadi Undang-undang olahraga di revisi

mugkin Rezim anggaran ini perlu kita, kita fikirkan juga karena Rezim anggaran kita baru keluar

dari kalau dari Pemerintah, biasanya Mei atau Juni, ya Pak Suwarno ya? nah dari Januari ke Mei

itu atlet kita makan apa? nah ini mungkin jadi persoalan besar juga mungkin ada forum khusus

untuk membahas ini, intinya adalah bagaimana sekolah-sekolah, di dunia Pendidikan sekolah-

sekolah kita tetap berjalan dari Januari sampai Mei itu tapi olahraga kita tidak bisa berjalan

mungkin itu ada pembahasan khusus sesi khusus untuk membahas itu tapi untuk saat ini kami

rasa jika dunia usaha, keterlibatan industri lebih besar memang harus ada Payung Hukum yang

kuat dan kemudian reword terhadap dunia usaha juga lebih jelas, misalnya take holiday atau apa,

seperti itu, dan itu pendekatannya juga pendekatan usaha, pendekatan dunia usaha, saya rasa

mungkin itu dalam kapasitas sebagai mewakili Kadin dan kita juga sebagai pelaku industri

olahraga kami juga punya persoalan yang sama ketika kita berhadapan dengan Pemerintah dan

stake holder yang lain dalam pengembangan olahraga ketika kita lakukan seperti pendekatan

pengembangan sekolah Real Madrid ini, tidak ada keharausan atau kesulitan kita mendapatkan

anggaran CSR karena tidak ada pendekatan olahraga disitu jadi ini jadi masalah, jadi masalah

seperti kata Pak Suwarno olahraga di anggap sebagai bencana atau di anggap sebagai penyakit

jadi... dan kemiskinan, sementara kita jargon olahraga itu adalah pembentukan karakter Bangsa

atau segala macam jadi ini bisa jadi perhatian sehingga semua komponen Bangsa itu bisa melihat

olahraga ini sebagai sebuah hal untuk kebanggan dan sebagai hal untuk pengembangan mental

Bangsa di masa depan.

Saya kira itu, terima kasih


PEMBICARA : FAHIRA IDRIS, S.E., M.H. (KETUA KOMITE III DPD RI)

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kita beri applause dulu. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang luar biasa.

Beberapa kesimpulan dari rapat dengar pendapat umum hari ini dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Memang terdapat kebutuhan revitalisasi kelembagaan melalui pembenahan regulasi agar

terdapat sinergitas koordinasi antara Kemenpora, KONI, dan KOI dalam rangka

pembangunan olahraga.

2. Terdapat kebutuhan untuk melakukan perubahan regulasi yang menegaskan adanya

peluang CSR untuk mendukung bidang pengembangan olahraga.

3. Perlu adanya keberpihakan berupa kebijakan yang mampu memperbaiki dan membenahi:

1) pendidikan bagi guru olahraga agar ketersediaan dan mutu olahraga terjamin;

2) pembinaan dan kaderisasi untuk menciptakan pelatih yang bemutu sehingga dapat

mendukung olahraga berprestasi;

3) penguatan sarana dan prasarana olahraga dengan melibatkan pemerintah daerah.


SENIN, 28 MEI 2018

4) perlu didorong optimalisasi kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha untuk

membangun industri olahraga yang dapat mendorong peningkatan prestasi olahraga.

5) perlu dilakukan revisi Undang-undang Olahraga, salah satunya dengan memasukan

persentasi anggaran untuk olahraga yang memadai, dan juga tadi tentunya usulan dari

Bapak Suwarno ya nanti kita juga sebagai Anggota akan mendorong juga Pak adanya

perda agar adanya kepastian dan kesinambungan peranan daerah dan juga sarana dan

prasarana olahraga di provinsi kita masing-masing,

6) dan juga tentunya imbauan untuk ada bupati dan walikota yang mau membina 1

cabor olahraga.

Dengan demikian, kita telah melaksanakan rapat dengar pendapat umum hari ini. Skali

lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang hari ini sudah meluangkan

waktunya dan memberikan penjelasan yang sangat gamblang.

Dengan mengucap Hamdalah kita akhiri rapat dengar pendapat ini. Semoga Allah SWT

senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Wabillahi taufik walhidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.51 WIB

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ... · Acara : Membahas inventarisasi materi pengawasan atas ... Nya, kita semua dapat hadir di ruang sidang yang mulia ini dalam keadaan

Documents