RISALAH RAPAT KERJA RUU TENTANG KEANTARIKSAAN …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20180322-021819-6524.pdfdewan perwakilan rakyat republik indonesia risalah rapat kerja ruu

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJA RUU TENTANG KEANTARIKSAAN

KOMISI VII DPR-RI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI DAN

LINGKUNGAN HIDUP

Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : IV Rapat ke- : - Jenis Rapat Sifat Rapat Rapat Dengan

: : :

Rapat Kerja Terbuka Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan HAM.

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2013 W a k t u : 15.10 s.d 16.48 WIB T e m p a t : Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I

Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta Ketua Rapat : Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM

(Ketua Komisi VII DPR-RI) Didampingi :

- Zainudin Amali, SE (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI)

- Daryatmo Mardiyanto (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI)

- H. Achmad Farial (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI) Sekretaris Rapat : Dr. Dewi Barliana S., M.Psi.

(Kabagset Komisi VII DPR RI) Didampingi:

- Renny Amir, SH, MM., M.Li (Kasubag Rapat)

- Suharyanto, BPA (Kasubag TU)

- Rachmat hidayansyah (Tenaga Ahli)

- Bisman Bactiar (Tenaga Ahli)

- Mawardi (Tenaga Ahli)

1

A c a r a : Fungsi Legislasi, khususnya dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Keantariksaan.

H a d i r : ANGGOTA DPR RI: 50 dari 51 orang Anggota dengan rincian: 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 13. dari 14 orang Anggota;

1. Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM 2. Drh. Jhonny Allen Marbun, MM 3. H. Teuku Riefky Harsya 4. H.Tri Yulianto, SH 5. H. Sutan Sukarnotomo 6. Ir. S. Milton Pakpahan, MM 7. Teuku Irwan 8. Hj. Siti Romlah 9. I Wayan Gunastra 10. Ir. Asfihani 11. Efi Susilowati 12. Drs. H. Dalimi Abdullah D.T Indokayo, SH 13. Juhaini Ali, SH., MM

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR 10 dari 10 orang Anggota;

1. Zainudin Amali, SE 2. DR. H. M. Azwir Dainy Tara, MBA 3. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBB 4. Bobby Adhityo Rizaldi, SE., MBA., CFE 5. H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, SE 6. H. Dito Ganinduto, MBA 7. S. W. Yudha, M.Sc 8. Gde Sumarjaya Linggih, SE 9. Halim Kalla 10. Dr. H. M. Markum Singodimejo

3. FRAKSI PDI PERJUANGAN 8 dari 8 orang Anggota;

1. Daryatmo Mardiyanto 2. Drs. Effendi MS Simbolon 3. Ir. Nazarudin Kiemas 4. Ir. Isma Yatun 5. Rachmat Hidayat

2

6. Dewi Aryani Hilman 7. Ir. Bambang Wuryanto, MBA 8. Irvansyah

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 5 dari 5 orang Anggota;

1. H. Rofi Munawar, Lc 2. Drs. Muhammad Idris Luthfi, M.Sc 3. Nurhasan Zaidi, S.Sos 4. Asmin Amin 5. H. Yan Herizal, SE., MBA

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 4 dari 4 orang Anggota;

1. H. Totok Daryanto, SE 2. Ir. Alimin Abdullah 3. H. Muhammad Syafrudin, ST., MM 4. H. Jamaluddin Jafar, SH., MH

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 4 dari 4 orang Anggota;

1. H. Achmad Farial 2. Dra. Hj. Wardatul Asriah 3. Hj. Irna Narulita, SE., MM 4. Tommy Adrian Firman

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2 dari 2 orang Anggota;

1. H. Agus Sulistyono, SE 2. Ir. Nur Yasin, MBA

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 2 dari 2 orang Anggota;

1. Saifuddin Donodjoyo 2. Drs. H. Mulyadi, M.MA

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT 2 dari 2 orang Anggota.

1. Drs. M. Ali Kastella. M.MT 2. H. Herry Lontung Siregar

PEMERINTAH Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan Kominfo beserta seluruh jajaran dari Menristek.

3

KETUA RAPAT (DRS. IR. H. SUTAN BHATOEGANA,MM/F-PD): Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Selamat sore. Bapak/Ibu Anggota Dewan yang saya hormati, Bapak-bapak dari pemerintahan dalam hal ini Pak Menteri Riset dan Teknologi, yang mewakili Menteri Perhubungan, ada Pak Herry, Menteri Pertahanan, Kalitbangnya, Menteri Keuangan dan Kominfo beserta seluruh jajaran dari Menristek yang hadir pada sore hari ini. Bapak/Ibu sekalian.

Sesuai dengan undangan yang telah kita sampaikan dan berdasarkan jadwal acara rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan ke-IV Tahun Persidangan 2012-2013 pada hari ini kita akan melaksanakan Rapat Kerja bersama Menteri Riset dan tim pemerintah dengan agenda pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Keantariksaan. Berdasarkan data dari Sekretariat bahwa yang hadir hari ini sekitar 32 anggota walaupun Bapak lihat masih banyak yang penampakan tetapi tercatat 32. Insya Allah ketika nanti kita membahas pandangan ini mereka akan datang dan ada yang mendengarkan pandangan mininya nanti. Ada yang datang dan ada yang pergi, tetapi yang penting sudah selesai ini barang kan begitu. Dengan demikian sesuai dengan tata tertib rapat ini memenuhi kuorum, dan rapat dengan membaca bismillaahirrahmaanirrahiim rapat resmi kami buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL : 15.10 WIB) Bapak/Ibu sekalian. Mohon maaf rapat ini agak tertunda, mestinya kita pukul 14.00 WIB tadi, karena ada sedikit perubahan tentang sistematika pembuatan undang-undang, yang tadi kita ada sedikit rapat mini dengan pemerintah untuk menyesuaikannya, menyesuaikan demi kesempurnaan sebuah undang-undang yang telah kita bahas ini, demikian juga dengan pertimbangan teknis. Oleh sebab itu agak terlambat. Mohon maaf dan rapat ini kita mulai pukul 15.20 sore, dan Insya Allah dapat kita selesaikan pukul 16.30 WIB. Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU) Bapak/Ibu sekalian.

Sebelum kita mulai pada agenda utama terlebih dahulu akan kami sampaikan terkait sistematika dalam Naskah Rencana Undang-Undang tentang Keantariksaan ini sebagai berikut: 1. Pembinaan; 2. Penyelenggaraan Keantariksaan; 3. Kegiatan Keantariksaan;

4

4. Bandar antariksa; 5. Keamanan dan keselamatan; 6. Penanggulangan benda jauh; 7. Pendaftaran; 8. Kerja sama internasional; 9. Tanggung jawab dan ganti rugi.

Tolong dikasihkan juga sama pemerintah ini, soalnya Pak Menteri bacanya lain itu. Ya, saya bisa kelihatan dari sini dari pandangan jarak jauh ini Pak. Nah itu yang benar itu ya. 10. Asuransi penjaminan dan fasilitas; 11. Pelestarian lingkungan; 12. Pendanaan; 13. Peran serta masyarakat; dan 14. Sanksi

Berubah menjadi: 1. Kegiatan keantariksaan; 2. Penyelenggaraan keantariksaan; 3. Pembinaan; 4. Bandar antariksa; 5. Keamanan dan keselamatan; 6. Penanggulangan benda jatuh; 7. Pendaftaran; 8. Kerja sama internasional; 9. Tanggung jawab dan ganti rugi; 10. Asuransi, penjaminan dan fasilitas; 11. Pelestarian lingkungan; 12. Pendanaan; 13. Peran serta masyarakat; dan 14. Sanksi.

Bapak/Ibu sekalian. Dengan adanya komposisi sistematika yang kita ubah ini apakah setuju? Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU) Terima kasih.

Bapak/Ibu yang kami hormati. Antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar dan ruang udara yang mengelilingi dan melingkupi ruang udara serta merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengaturan keantariksaan dengan undang-undang mempunyai arti yang sangat penting, mengingat posisi

5

geografis di wilayah Indonesia yang terbentang di garis khatulistiwa dan terletak diantara dua benua dan dua samudera, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi keantariksaan. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana telah kita ikuti bersama, Komisi VII DPR RI bersama dengan pemerintah mulai tanggal 13 September 2013 telah melakukan pembahasan rancangan undang-undang tentang keantariksaan, pembahasan tersebut dilakukan secara intensif dan berkesinambungan oleh panitia kerja, tim perumus, dan tim sinkronisasi, hingga sampai saat ini perlu persetujuan kita bersama.

Bapak/Ibu sekalian. Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada kesempatan ini kita akan melakukan pengambilan keputusan di akhir Pembicaraan Tingkat I. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan mendengar penyampaian pendapat akhir sebagai sikap akhir oleh masing-masing fraksi. Untuk lebih efektif dan efisien waktu kita batasi paling lama 5 menit, paling cepat setengah menit. Jadi diantara situ saja siapa yang tepat saya kira itu yang terbaik.

Bapak/Ibu sekalian. Untuk penyampaian pendapat akhir mini ini kami mulai saja dari bawah saja ya, dari bawah, karena yang paling siap saya lihat DR. Ali Kastela, sudah buka-buka itu barang. Silakan Pak, pandangan mininya.

F-HANURA (DRS.M.ALI KASTELLA, M.MT): Terima kasih Pak Ketua.

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI HANURA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEANTARIKSAAN Dibacakan oleh : Ali Kastela

Nomor Anggota : A-17 Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, Yang kami hormati Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Yang kami hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia, Yang kami hormati Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Yang kami hormati Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Rekan-rekan pers, dan Hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saatnya hati nurani bicara.

6

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat menghadiri pertemuan dengan agenda penandatanganan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki garis khatulistiwa yang membentang di atasnya sekitar 13% dari garis khatulistiwa tersebut berada di wilayah Indonesia. Dengan demikian Indonesia tercatat sebagai negara pemilik garis khatulistiwa terpanjang di dunia yang menjadikan wilayah Indonesia diminati oleh pihak asing sebagai tempat yang sangat ideal untuk lokasi peluncuran roket pengangkut satelit ke antariksa. Indonesia telah menyelenggarakan kegiatan keantariksaan yang dimulai pada tahun 1976 dengan peluncuran satelit komunikasi Palapa, namun penyelenggaraannya masih dilandasi hukum internasional yang telah diratifikasi dalam mengatur kegiatan keantariksaan diantaranya yaitu tahun 1967 Protokol Perjanjian Luar Angkasa yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2002. Tahun 1968 Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda yang Diluncurkan Keantariksa, Perjanjian Penyelamatan, kemudian disahkan menjadi Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1999. Pada tahun 1972 Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional terhadap Kerugian yang disebabkan oleh Objek Angkasa, kemudian mengesahkannya menjadi Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1996. Dan pada tahun 1975 Konvensi tentang Registrasi Benda Diluncurkan ke Antariksa, kemudian disahkan menjadi Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1997. Mengingat karateristik penyelenggaraan keantariksaan bersifat teknologi yang tinggi dan beresiko serta biaya yang besar maka penyelenggaraan keantariksaan Indonesia harus diatur dalam undang-undang agar dapat mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa, mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan, menjamin keberlanjutan penyelenggaraan keantariksaan, memberikan landasan dan kepastian hukum, mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan keantariksaan, melindungi negara dan warga negara dari dampak negatif keantariksaan dan mengoptimalkan penerapan perjanjian penyelenggaraan keantariksaan yang telah diratifikasi. Fraksi Partai Hanura memandang Indonesia harus memiliki suatu landasan hukum yang memuat pengaturan tentang keantariksaan dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan teknologi di masa mendatang. Mengingat dinamika perkembangan keantariksaan internasional yang pada awalnya ditujukan untuk penelitian, kepentingan militer, dan ilmu pengetahuan, saat ini telah berubah mengarah kepada perlombaan penguasaan teknologi keantariksaan dan upaya eksplorasi serta penggunaan sumber daya alam di antariksa. Penyelenggaraan keantariksaan ditujukan untuk penguasaan teknologi keantariksaan, pemanfaatan teknologi keantariksaan, peluncuran wahana antariksa, penelitian keantariksaan, dan jenis-jenis kegiatan lain yang dilaksanakan dengan bantuan teknologi keantariksaan. Oleh karenanya, Undang-Undang Keantariksaan merupakan undang-undang yang sangat dibutuhkan bagi sektor keantariksaan Indonesia.

7

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, para menteri dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Fraksi Partai Hanura menyatakan menyetujui penandatanganan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan menjadi undang-undang. Semoga dengan disahkannya Undang-Undang Keantariksaan, maka upaya peningkatan kemandirian bangsa dalam bidang keantariksaan dapat diwujudkan, sehingga akan mampu mendorong dan mewujudkan pelaksanaan kegiatan keantariksaan Indonesia dalam kerangka ketertiban dan perdamaian.

Wabillahittaufik Walhidayah,

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Pimpinan Fraksi Partai Hanura Dewan Pewakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua, Ditandatangani

Syarifuddin Sudding, SH, MH.

Sekretaris, Ditandatangani

Saleh Husein, S.E., M.Si. Sekian Pak Ketua.

KETUA RAPAT: Langsung diserahkan kepada yang berwenang. Tolong difoto Pak Ali Kastela, nanti dimasukan ke daerah pemilihan. Mohon nanti menteri-menteri kalau ada saudara-saudari di daerah pemilihannya tolong dipilih dia Pak. Ini orang baik ini, tetapi biasanya orang baik cepat meninggal. Biasanya. Ya, karena anda pertama, memang ini kan pandangan mini fraksi, fraksi-fraksi yang mini dulu, jadi bisa anda sementara keluar, nanti datang lagi ya, tidak apa-apa, silakan saja, tidak ada masalah. Selanjutnya fraksi yang maxi, jadi mini sama maxi. Untuk ini dari Fraksi Partai Demokrat DR. Milton Pakpahan.

F-PD (IR.S.MILTON PAKPAHAN,MM.): Terima kasih Prof. Sutan Bhatoegana.

PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT KOMISI VII DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEANTARIKSAAN

Juru Bicara : Ir. Milton Pakpahan, M.M. Nomor Anggaran : A-599

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, Yang kami hormati Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Yang kami hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia,

8

Yang kami hormati Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Yang kami hormati Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Yang kami hormati Saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dan Hadirin pres dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama sebagai umat yang beragama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Allah Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat bersama hadir dalam forum yang terhormat ini untuk mendengar pendapat mini fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan yang telah diselesaikan pembahasannya oleh Komisi VII DPR RI bersama pemerintah dan masyarakat. Alhamdulillaah setelah melewati pembahasan panjang sejak bulan September 2012 sampai dengan hari ini bulan Juni 2013, dan atas berbagai saran dan masukan dari pemangku kepentingan yang berasal dari akademisi, pengamat, para ahli, Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan dapat diputuskan bersama oleh DPR RI dan pemerintah. Pada kesempatan yang berbahagia ini ijinkan kami dari Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan mini fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan yang telah disepakati tersebut.

Saudara Pimpinan, Anggota Komisi VII DPR RI, para Menteri dan Hadirin yang kami hormati.

Perjalanan panjang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan ini adalah sebuah bukti bahwa negara kita telah mencermati dan memahami bahwa dinamika perkembangan keantariksaan yang telah mengalami kemajuan sangat pesat dalam pengelolaan kegiatan keantariksaan maupun pengembangan teknologinya. Hal ini harus mendapat respon yang sangat baik oleh pemerintah, pemerintah memahami dengan sebaik-baiknya bahwa kegiatan keantariksaan yang dulunya lebih banyak ditujukan untuk penelitian, kepentingan militer dan ilmu pengetahuan telah berubah dan berkembang mengarah kepada perlombaan penguasaan keteknologian keantariksaan (roket dan satelit) untuk berbagai kepentingan. Dan upaya eksplorasi dan penggunaan sumber daya alam di antariksa (bulan dan benda langit lainnya). Menyadari bahwa penguasaan teknologi keantariksaan negara kita yang masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya seperti China dan India, padahal kita tahu, kita akui era awal partisipasi penyelenggaraan keantariksaan kedua negara tersebut dapat dikatakan sama dengan Indonesia. Maka hadirnya undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan keantariksaan di wilayah Indonesia adalah bagian penting dari upaya negara kita untuk mengejar ketertinggalan tersebut, sehingga dapat kembali sejajar dengan negara-negara lain di Asia, bahkan di dunia internasional.

Saudara Pimpinan, para undangan dan hadirin sekalian. Fraksi Partai Demokrat berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang selama ini ikut berperan dan membantu hingga terselesaikannya penyusunan rancangan

9

undang-undang yang komprehensif dan dapat dijadikan sebagai acuan, landasan serta dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan keantariksaan di Indonesia maupun pembuatan peraturan lainnya di bidang keantariksaan. Keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan yang telah diundang oleh Komisi VII DPR RI perlu mendapat apresiasi dari seluruh pihak, terselesaikannya rancangan undang-undang menjadi 105 pasal dalam 19 bab dari sebelumnya yang diusulkan pemerintah sebanyak 99 pasal dalam 17 bab adalah bukti keseriusan Komisi VII DPR RI, pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang komprehensif, aplikatif, dan adaptif, sehingga rancangan undang-undang ini dalam implementasinya di lapangan dapat berjalan baik dan menutup sedikit mungkin timbulnya kerancuan baik yang berkaitan dengan tafsir undang-undang maupun pertentangan kewenangan, kelembagaan, penyelenggaraan kegiatan keantariksaan.

Saudara Pimpinan, pada undangan dan hadirin sekalian. Sebagai sebuah negara yang sangat bergantung dalam teknologi dan kegiatan keantariksaan untuk tujuan pengembangan kegiatan keantariksaan di masa yang akan datang, Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa lahirnya Undang-Undang tentang Keantariksaan ini tidak saja sangat penting untuk menghindari kerugian dan kecelakaan akibat kegiatan keantariksaan oleh pemerintah, organisasi, asing, swasta dan entitas non pemerintah (non

governmental entities) yang mengatasnamakan negara Indonesia. KETUA RAPAT:

Bapak Milton, bisa agak cepat tidak, saya takut terlambat. Sudah 3.5 menit. F-PD (IR.S.MILTON PAKPAHAN,MM.):

Baik Bapak. KETUA RAPAT:

Masih panjang.... F-PD (IR.S.MILTON PAKPAHAN,MM.): Ini penting Pak, dari Fraksi Partai Demokrat Pak, partai Bapak juga Pak.

KETUA RAPAT: Ya, saya tahu, tetapi jangan menakut-nakuti saya.

F-PD (IR.S.MILTON PAKPAHAN,MM.): Baik Bapak. Tetapi lahirnya regulasi ini juga diperlukan untuk mendorong penguasaan sains dan teknologi keantariksaan yang sistematik serta memperjelas posisi regulator, operator dan para pihak yang terlibat kegiatan keantariksaan serta peraturan pelaksanaannya. Fraksi Partai Demokrat dengan ini menyatakan setuju atas Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan untuk selanjutnya dibawa pada pengambilan Keputusan Tingkat II. Demikian pandangan mini Fraksi Partai Demokrat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

10

Wabillahittaufik Walhidayah,

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Jakarta, 27 Juni 2013

PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua, Tertanda

Drs. Ramadhan Pohan Nomor Anggota : 520

Sekretaris, Tertanda

Saan Mustofa Nomor Anggota : 480

Demikian Pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT:

Ya selanjutnya serahkan dan siap-siap nanti Fraksi Gerinda Pak DR. Mulyadi. Pak Menteri, Pak Milton agak lembut bicaranya, tadi karena apa? Beliau baru dapat musibah, adiknya, adiknya ya benar, adiknya minggu lalu meninggal dunia masih muda ya. Jadi kita turut berdukacitalah. Tetapi walaupun demikian dia tetap setuju Pak, yang penting. Coba dalam kedukaan begini masih tetap senyum ini Pak Milton. Dalam agama Islam inilah orang-orang istiqomah, masuk surga biasanya dia ini. Coba kan, sedap. Terima kasih Pak DR. Milton Pakpahan. Selanjutnya dari Fraksi Gerindra, DR. Mulyadi, silakan. F-P.GERINDRA (Drs. H. MULYADI, M.MA.): Bismillaahirrahmaanirrahiim.

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEANTARIKSAAN

Disampaikan oleh : Mulyadi Nomor Anggota : A-27

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau yang mewakili, Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili, Yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau yang mewakili, Yang terhormat Menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia atau yang mewakili, Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili, Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, serta Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam Rapat Kerja mengenai Pembahasan RUU tentang Keantariksaan.

11

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, dan para Menteri yang kami hormati.

Sebelum kami menyampaikan sikap terhadap RUU ini perkenankanlah kami menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1. Tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar ruang udara yang mengelilingi dan melingkupi ruang udara merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa diantara 6 (enam) prinsip dasar Partai Gerindra sebagaimana tertuang dalam manifesto perjuangan Partai Gerindra adalah prinsip kedaulatan, dalam hal ini Fraksi Partai Gerindra menyakini bahwa menghormati dan menghargai kedaulatan bangsa merupakan landasan penting dalam tata pergaulan dengan bangsa-bangsa lain.

3. Bahwa The Outerspace Treaty Tahun 1967 merupakan perjanjian induk dan piagam atau peraturan internasional pertama yang memuat prinsip-prinsip dasar keantariksaan karena pengaturannya bersifat universal. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam The Outerspace

Treaty 1967 adalah: a. Pemanfaatan antariksa untuk kepentingan semua negara dengan maksud damai; b. Kebebasan eksplorasi dan penggunaan antariksa; c. Larangan kepemilikan nasional; d. Larangan penempatan persenjataan; e. Tanggung jawab negara secara internasional; f. Kerja sama internasional; g. Yurisdiksi negara terhadap benda antariksanya dan personilnya; h. Perlindungan dan pelestarian lingkungan; i. Perlindungan terhadap antariksawan;

4. Bahwa dinamika keantariksaan nasional yang cenderung beralih dari aspek aplikasi pemanfaatan teknologi keantariksaan kepada penguasaan teknologi keantariksaan menuju kemandirian dan pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan yang pada gilirannya menyelenggarakan keantariksaan mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, bahwa penguasaan teknologi keantariksaan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia seperti China dan India.

5. Bahwa posisi geografis Indonesia yang terbentang diantara dua benua dan dua samudera menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki tergantungan dalam pemanfaatan teknologi keantariksaan dan sekaligus memiliki keunggulan komperatif.

12

6. Bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan, ketergantungan dalam pengoperasian sistem satelit perlu adanya ketersediaan spektrum frekwensi dan spot orbit yang merupakan sumber daya alam terbatas dan pengunaannya melalui pendaftaran ITU. Untuk itu pemerintah perlu mendorong proses dan penyediaan spektrum frekwensi dan untuk kebutuhan nasional dalam jangka panjang dan menjaga pemenuhan proses pendaftarannya di forum internasional tersebut secara konsisten.

7. Sebagai konsekwensi tranformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional, diperlukan tindakan pengaturan nasional. Pengaturan tersebut secara khusus berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban hukum dari penyelenggaraan keantariksaan yang dilaksanakan di dan dari wilayah Indonesia. Dan perumusan pengaturan tersebut dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan tentang Keantariksaan pada dasarnya merupakan sub sistem dan sistem hukum nasional secara keseluruhan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dan para Menteri yang kami hormati. Secara prinsip Fraksi Partai Gerindra telah menyetujui hasil pembahasan akhir RUU Keantariksaan, namun ada beberapa catatan sebagai masukan terhadap RUU tersebut.

Catatan tidak saya bacakan, Pimpinan, nanti disampaikan laporan tertulis. Berdasarkan beberapa catatan yang disampaikan di atas, nanti diketahui bersama, maka

dengan mengucapkan bismillaahirrahmaanirrahiim kami Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan dibahas lebih lanjut ke tahap berikutnya.

Demikian pandangan Fraksi Gerindra mengenai RUU tentang Keantariksaan. Semoga adanya landasan hukum yang kuat dalam keantariksaan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Wabillahittaufiq walhidayah,

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Jakarta, 27 Juni 2013

PIMPINAN FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ketua,

Ditandatangani H. Ahmad Mujani

Sekretaris, Ditandatangani

Eddy Prabowo, M.M., MBA Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Mulyadi. Pak Menteri, ini Pak Mulyadi ini bacanya kan gerak cepat, memang anak buahnya Pak Prabowo, kayak Kopasus juga ini. Terima kasih Pak Mulyadi.

13

Tolong Pak, senyum sedikit difoto, nanti masuk majalah Parlementaria minimallah. Masuk barang itu. Siap-siap dari fraksinya Pak ARB, Fraksi Partai Golkar, Bapak DR. Satya Yudha.

F-PG (S.W. YUDHA,M.Sc): Terima kasih.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI GOLKAR DEWAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEANTARIKSAAN Dibacakan oleh : Satya Widya Yudha

Nomor Anggota : A-241 Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtara untuk kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, Yang terhormat Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau yang mewakili; Yang terhormat Menteri Keuangan atau yang mewakili, Yang terhormat Menteri Perhubungan atau yang mewakili, Yang terhormat Menteri Komunikasi dan informatika atau yang mewakili; Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, Para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah SWT, hari ini diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas konstitusional kita mengikuti rapat kerja dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi pengesahan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan. Rancangan Undang-Undang Keantariksaan ini sangat penting mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang luas di garis khatulistiwa dengan ribuan jumlah pulau terletak diantara dua benua, Asia dan Australia. Dengan kondisi dan karateristik tersebut maka Indonesia memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi keantariksaan. Indonesia memerlukan bantuan dan dukungan pemanfaatan teknologi keantariksaan dalam mengeksplorasi wilayah daratan, lautan, serta atmosfir guna kepentingan kesejahteraan rakyat serta kepentingan merekatkan hubungan antara masyarakat dan menjaga kedaulatan negara. Kegiatan keantariksaan juga mampu meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi dan agenda pembangunan global. Pentingnya kegiatan keantariksaan tercermin pada sistem keantariksaan yang memberikan informasi dan jasa-jasa yang melindungi kehidupan dan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan serta memacu Iptek, industri dan pembangunan ekonomi.

Kegiatan keantariksaan menyediakan prakiraan cuaca, siaran melalui satelit, navigasi global serta membuka peluang baru pendidikan jarak jauh atau tele education dan pelayanan kesehatan jarak jauh atau tele medicine.

14

Kegiatan keantariksan juga mampu meningkatkan sektor ekonomi dan sektor pembangunan lainnya. Kegiatan keantariksaan telah menjadi kepedulian global yang menawarkan keuntungan spesifik dan menjadi tantangan baru seperti pemantauan dan pemahaman terhadap perubahan iklim dan pemanasan global serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia. Pentingnya keantriksaan belum diimbangi oleh kemampuan kita dibidang ini. Indonesia sebenarnya telah lebih dari 46 tahun menjadi negara pengoperasi dan pengguna teknologi keantariksaan, namun penguasaan teknologi keantariksaan Indonesia relatif tertinggal dibanding beberapa negara seperti Jepang, India, China, Iran dan Korea Selatan. Tanpa penguasaan teknologi keantariksaan yang memadai Indonesia tidak akan mampu memanfaatkan antariksa untuk kepentingan nasional secara mandiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan keantariksaan harus mendapatkan perhatian yang besar dalam rangka penguasaan teknologi keantariksaan, pemanfaatan teknologinya, peluncuran wahana antariksa, penelitian keantariksaan dan jenis-jenis kegiatan lain yang dilaksanakan dengan bantuan teknologi keantariksaan. Selama ini penyelenggaraan keantariksaan belum mendapatkan pengaturan dalam suatu perundang-undangan khusus keantariksaan, hanya beberapa bagian keantariksaan diatur di dalam undang-undang seperti Undang-Undang Telekomunikasi dan Penyiaran. Di bidang keantariksaan Indonesia baru dalam tahap meratifikasi berbagai ketentuan dan perjanjian internasional yang dalam implementasinya belum terdapat payung hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan. Menyadari belum adanya payung hukum mengenai keantariksaan, Fraksi Partai Golkar berpandangan perlunya pengaturan nasional penyelenggaraan keantariksaan yang dilaksanakan di dan dari wilayah Indonesia, Melalui rancangan undang-undang ini penyelenggaraan keantariksaan harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang profesional, mendorong penguasaan ilmu pengetahuan, mendorong industri keantariksaan, pemanfaatan sumber daya antariksa, dan keterpaduan penyelenggaraan kegiatan keantariksaan. Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada Panja yang telah bekerja keras menyelesaikan rancangan undang-undang ini. Fraksi Partai Golkar berpandangan rancangan undang-undang yang dihasilkan oleh Panja telah mengatur hal-hal penting yang disampaikan dalam pengantar pembahasan beberapa waktu lalu antara lain: 1. Ruang lingkup keantariksaan antara lain tentang status antariksa didasarkan pada prinsip

hukum internasional sebagaimana tertuang dalam Traktat Antariksa Tahun 1967 yaitu kepentingan bersama, wilayah kemanusiaan, dan warisan bersama umat manusia. Demikian juga dengan batas ruang udara antariksa dan yuridiksi serta komponen-komponen aktivitas keantariksaan harus diperjelas dalam sebuah undang-undang.

15

2. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan keantariksaan serta kewenangan pemerintah terhadap aktivitas badan-badan non pemerintah atau non

governmental entities. 3. Kegiatan keantariksaan antara lain sains antariksa, penginderaan jarak jauh, penguasaan

teknologi keantariksaan, dan peluncuran. 4. Keamanan dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan negara

serta wilayah teritorial Indonesia. 5. Proses keantariksaan yang menjamin kelancaran dan keselamatan melalui pengaturan

mengenai lisensi, standar keselamatan, dan lembaga yang menanganinya. 6. Tanggung jawab dan asuransi. 7. Kerja sama internasional. 8. Hak intelektual dan kepemilikan. 9. Pelestarian lingkungan menyangkut baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan

hidup. 10. Larangan, sanksi, pidana, dan aturan-aturan lainnya.

Hal-hal yang penting tersebut telah disusun dalam rancangan undang-undang hasil Panja dan dimasukan ke dalam bagian sebagai berikut:

Kegiatan keantariksaan, penyelenggaraan keantariksaan, pembinaan, bandar antariksa, keamanan dan keselamatan, penanggulangan benda jatuh, pendaftaran, kerja sama internasional, tanggung jawab dan ganti rugi, asuransi penjaminan dan fasilitas, pelestarian lingkungan, pendanaan, peran serta masyarakat dan sanksi.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia. Setelah mempelajari dengan teliti Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan yang dihasilkan oleh Panja melalui pembahasan bersama pemerintah, Fraksi Partai Golkar memandang Naskah Rancangan Undang-Undang Keantariksaan tersebut sudah memenuhi syarat baik secara prosedur maupun substansi untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Oleh karena itu, dengan mengucap bismillaahirrahmaanirrahiim Fraksi Partai Golkar dapat menerima dan menyetujui Naskah Rancangan Undang-Undang Keantariksaan sebagai hasil pembahasan Panja untuk dibawa ke Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI. Demikian pendapat mini Fraksi Partai Golkar disampaikan dalam Pembahasan dan Pengesahan Tingkat I Undang-Undang Keantariksaan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan.

Wabillahitaufiq walhidayah,

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Jakarta, 27 Juni 2013 PIMPINAN KOMISI VII FRAKSI PARTAI GOLKAR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

16

Ketua Poksi VII Fraksi Partai Golkar DPR RI, Ditandatangani Zainuddin Amali

Sekretaris Poksi VII Fraksi Golkar DPR RI, Ditandatangani Gito Ganundito

KETUA RAPAT: Selanjutnya siap-siap nanti dari Fraksi PKB Bapak DR. Nur Yasin. Pak Satya Yudha, wartawan Times, Tempo, semua siap. Ini Tempo ini tempo-tempo jadi, Times ini sometime off, sometime on. Yang sebelah sana wartawan Terbit, kadang terbit kadang tidak, tetapi kalau gaya lumayanlah, tidak apa-apalah. Ya ini Ibu dari Keuangan ini mirip kayak istrinya UJ saya lihat dari tadi, saya pandang-pandang ini, mirip ya. Iya kan tidak apa-apa, orang di depan. Ini langsung kalian ada-ada saja. Pokoknya semua Bu, semoga Pak ... terplih lagi, Insya Allah. Ini lagi Bapak DR. Nur Yasin dari PKB, silakan Pak.

F-PKB (Ir. NUR YASIN, MBA): Terima kasih.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEANTARIKSAAN

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, Yang terhormat Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau yang mewakili, Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili, Yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau yang mewakili, Yang terhormat Menteri Komunikasi dan informatika Republik Indonesia atau yang mewakili, Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili, dan Para hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillaahirrabilalamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri rapat dalam rangka pembahasan tentang penandatanganan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan. Sholawat dan salam kita sampaikan ke Nabi Muhamad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menjunjung nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan menegakan keadilan di muka bumi. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan atas kesempatan yang diberikan ke fraksi kami.

17

Pimpinan Sidang dan hadirin yang terhormat. Indonesia adalah negara ke-3 di dunia yang memiliki satelit telekomunikasi pada tahun 1976, tetapi belum mempunyai dasar hukum yang jelas pengaturan penyelenggaraannya. Indonesia juga meratifikasi perjanjian internasional di bidang keantariksaan yang disahkan pada tanggal 17 April 2002 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principal Government The Activities of State in The Exploration and Use

of Outer Space including The Moon and Other Celestial Bodies 1967. Selanjutnya Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan yang saya sebut RUUK merupakan payung hukum untuk mengimplementasikan beberapa ketentuan internasional yang sudah diratifikasi dalam perjanjian tersebut. Di samping itu, RUUK sekaligus menjadi acuan dalam menata dan mengatur semua penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia untuk mencapai kemandirian di bidang teknologi antariksa dan penataan kelembagaan keantariksaan untuk mendorong pencapaian tujuan nasional. Dalam Traktat Antariksa Tahun 1967 mewajibkan semua negara untuk melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap kegiatan keantariksaan nasional, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun badan non pemerintah. Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan ini akan menjadi dasar hukum dan pengatur kegiatan keantariksaan di wilayah Indonesia untuk menghindari kerugian atau kecelakaan akibat kegiatan keantariksaan baik yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi asing swasta, maupun entitas non pemerintah yang mengatasnamakan negara Indonesia. Disamping itu RUUK ini dimaksudkan untuk mendorong penguasaan sains dan teknologi keantariksaan yang sistematik, serta memperjelas posisi regulator, operator, dan para pihak yang terlibat dalam kegiatan keantariksaan.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang terhormat. Selama ini Indonesia tertinggal dari negara-negara seperti China, India, Korea, dan Brazil dalam aspek penyelenggaraan keantariksaan. Selain itu Indonesia juga tertinggal dalam hal teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan, politik dan hukum. Traktat Antariksa Tahun 1967 yang mengatur keantariksaan secara internasional masih multitafsir, sehingga interpretasi hukum harus dilakukan agar mendapatkan tafsir hukum yang jelas. Tafsir hukum Traktat Antariksa Tahun 1967 itu selanjutkan akan menjadi acuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan. Disamping sangat penting pula untuk memperjelas batas ruang dan antariksa, karena pada setiap negara akan memberlakukan hukum keantariksaan yang berbeda-beda. Dalam hal ini Traktat Antariksa 1967 harus diberlakukan dan dipatuhi oleh setiap negara peserta. Keterbatasan kemampuan dan minimnya sumber daya manusia Indonesia yang ahli di bidang keantariksaan harus menjadi perhatian penting, karena hal ini berkaitan erat dengan kewenangan pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan keantariksaan. Kedaulatan negara dan kepentingan nasional harus menjadi ruh dalam setiap aturan, sehingga nasionalisme tidak tergadaikan, serta negara tidak dirugikan oleh salah satu pihak.

18

Upaya ahli teknologi dalam rangka membangun dengan capacity harus dikedepankan dalam pemikiran masyarakat kita demi masa depan bangsa. Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan wahana antariksa harus mampu menyediakan akses yang mudah dan terkoneksi secara internasional sehingga setiap negara peserta akan mampu memonitor dan men-tracking dalam keadaan bahaya. Peran masyarakat sangat penting dalam meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan teknologi keantariksaan melalui penelitian dan pengembangan teknologi keantariksaan dan penguasaan informasi terkait keantariksaan. Dalam hal ini diharapkan tidak merugikan salah satu pihak, misalnya dalam peran masyarakat dalam menyelesaikan senjata.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang terhomat. Fraksi PKB memandang bahwa pengaturan kerja sama dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi antariksa hendaknya tetap memperhatikan kedaulatan bangsa, dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Mengingat keantariksaan termasuk kegiatan yang high tech, high risk dan high cost, maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah dan kerja sama dengan negara lain dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi antariksa. Selain itu kerja sama internasional dalam kegiatan eksplorasi berpedoman pada prinsip kerja sama dan saling membantu, memperhatikan kepentingan negara-negara peserta traktat antariksa 1967.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang terhormat. Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan menjadi kebutuhan mendesak yang selanjutkan akan dijadikan dasar hukum sebagai mengeksploitasi dan mengeksplorasi antariksa demi kepentingan nasional, dan dengan bismillaahirrahmaanirrahiim Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui Undang-Undang tentang Keantariksaan selanjutnya untuk dibahas pada proses selanjutnya. Demikian pandangan akhir mini Fraksi Kebangkitan Bangsa, atas perhatian para menteri, hadirin, dan hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 27 Juni 2013 PIMPINAN FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Marwan Jafar

Ditandatangani Ketua

Muhamad Hanif Dakiri Ditandatangani

Sekretaris Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Nur Yasin, ya DR. Nur Yasin, naskah bisa diserahkan. Wartawan Tempo, Times siap-siap. Dan selanjutnya nanti siap-siap dari Fraksi PDI Perjuangan DR. Irvansyah. Wah paling lengkap ini PKB, yang tidak hadir juga dikasih langsung.

19

Selanjutnya dari PDI Perjuangan, siap-siap dari PPP. F-PDIP (IRVANSYAH,S.Ip):

PENDAPAT MINI FRAKSI PDI PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

ATAS PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEANTARIKSAAN Dibacakan oleh : Irvansyah

No. Anggota : A-337 Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat, Saudara Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan yang terhormat.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya, sehingga kita dapat terus diberi kekuatan untuk melaksanakan tugas konstitusional yakni melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keantariksaan demi kepentingan bangsa dan negara. Kita sebagai bangsa patut berbangga karena tak lama lagi kita akan melahirkan sebuah undang-undang yang mengatur tentang keantariksaan. Undang-undang ini merupakan lompatan besar dalam sejarah perkembangan regulasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan yang telah kita bahas selama ini hendaknya dapat menjadi payung hukum untuk menata dan mengatur seluruh penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia untuk mencapai kemadiriian di bidang teknologi keantariksaan, sehingga mampu mendorong percepatan terwujudnya tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dan wakil pemerintah yang terhormat. Dalam dinamika pembahasan baik di tingkat komisi, panitia kerja, tim perumus, dan tim sikronisasi, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dan wakil pemerintah yang telah mencurahkan segala pikiran dan gagasan yang semata-mata bertujuan agar Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan ini dapat menjadi regulasi yang mensejahterakan rakyat. Dengan diaturnya penyelenggaraan keantariksaan dalam sebuah undang-undang diharapkan segera terjadi percepatan perkembangan kemampuan bangsa ini dalam bidang keantariksaan serta dapat mengantisipasi dampak-dampak negatif, sehingga perlu diperhatikan mengenai keamanan dan keselamatan serta perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup.

20

Selain itu dengan selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keantariksaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan keantariksaan yang profesional dan berdaya saing sehingga mampu berperan aktif dalam dinamika penyelenggaraan keantariksaan di tingkat internasional. Peningkatan SDM ini juga didukung dengan penguatan kelembagaan penyelenggaraan keantariksaan yang profesional berkualitas dan akuntabel, sehingga mampu menerjemahkan amanat dari substansi undang-undang keantariksaan ini. Lembaga penyelenggaraan keantariksaan hendaknya dapat meningkatkan kualitas kegiatan penelitian dan pengembangan sains antariksa, teknologi satelit, penginderaan jauh, roket, aeronautika, bandar antariksa, pengoperasian stasiun bumi satelit, serta memfasilitasi pihak swasta untuk turut aktif dan berkontribusi dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI serta wakil pemerintah yang terhormat. Demikian beberapa pandangan kami terhadap hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Keantariksaan yang telah mampu diselesaikan dengan baik oleh DPR RI bersama pemerintah. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berketetapan untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan ini, dilanjutkan pembahasannya ke Pembicaraan Tingkat II sesuai dengan tahapan penyusunan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Tata Tertib DPR RI. Semoga dengan lahirnya undang-undang ini kita dapat menjadi bangsa yang berdiri tegak diantara bangsa-bangsa lain, karena memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dalam dunia keantariksaan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Atas nama

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pimpinan, Ditandatangani

Daryatmo Mardiayanto A-355

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Irvan. Ada naskah yang mau diberikan? Silakan kepada Pak Menteri. Wartawan siap-siap, Tempo, Times, Terbit. Itu yang jongkok sana Terbit, kadang-kadang terbit, kadang tidak. Ya silakan.

21

Terima kasih Pak Irvan. Selanjutnya dari PKB, eh dari PPP, Bapak Dr. Usman Ja’far. Silakan Pak Doktor. Siap-siap nanti Bapak Dr. Yan Herizal dari PKS.

F-PPP (H. USMAN JA’FAR): PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR RI TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

KEANTARIKSAAN Dibacakan Juru Bicara PPP DPR RI : H. Usman Ja’far Anggota Nomor A-311 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Sidang, Yang kami hormati Menteri Negara Riset dan Teknologi beserta seluruh jajarannya, Yang kami hormati Menteri Pertahanan RI atau yang mewakili, Yang kami hormati Menteri Keuangan atau yang mewakili, Yang kami hormati Menteri Perhubungan atau yang mewakili, Yang kami hormati Menteri Komunikasi dan Informasi atau yang mewakili, Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, Dan segenap Anggota Komisi VII yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti Rapat Kerja untuk mendengarkan pandangan akhir mini fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan.

Pimpinan Sidang, para menteri yang kami hormati, Kita menyadari bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar dengan wilayah kedaulatan yang luas. Sebagai negara kepulauan kita tidak hanya memiliki daratan dan lautan yang luas tetapi kita juga memiliki wilayah keantariksaan yang juga merupakan wilayah kedaulatan bangsa kita. Antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar ruang udara yang mengelilingi dan melingkupi ruang udara yang harus kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kondisi tersebut mengharuskan Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus menguasai dan memanfaatkan teknologi keantariksaan dengan sekaligus memiliki kesungguhan komperatif yang berbasis ilmu dan teknologi bagi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selain pentingnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi keantariksaan, tidak kalah penting adalah ketersediaan infrastruktur hukum yang dapat menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan aktivitas keantariksaan. Dan mengimplementasikan berbagai ketentuan internasional yang sudah diratifikasi yaitu menata dan mengatur semua keantariksaan di Indonesia guna mencapai kemandirian di bidang teknologi

22

Indonesia dan penataan kelembagaan keantariksaan yang pada gilirannya mampu mendorong pencapaian tujuan nasional. Untuk mewujudkan pencapaian tersebut, maka kehadiran Undang-Undang tentang Keantariksaan kita harapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan kedirgantaraan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan, industri dirgantara, infrastruktur, maupun memperkuat kelembagaan kedirgantaraan, selain itu dapat menjawab ketinggalan Indonesia dari negara-negara lain dalam semua aspek penyelanggaraan keantariksaan seperti teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan, politik dan hukum.

Pimpinan Sidang, para menteri yang kami hormati, Mengenai materi tentang RUU ini, Fraksi PPP mendukung pembahasan yang telah dilakukan dan kesepakatan yang telah dicapai. Meskipun tidak banyak hal-hal yang krusial dia menjadi perdebatan, meskipun kita berharap perundangan ini dapat menjawab tantangan yang muncul di masa mendatang. Tantangan di masa mendatang akan semakin kompleks yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang berkembang demikian cepat dan dampaknya terhadap kemanusiaan. Perkembangan ini juga harus diikuti dengan kerangka hukum yang maju dan memiliki dimensi yang jangka panjang. Sejak awal fraksi kami menyoroti beberapa hal yakni masalah definisi dan ruang lingkup kewenangan Pemerintah terhadap aktivitas badan-badan non Pemerintah, aspek keamanan, kerja sama internasional, dan perlindungan terhadap ha katas kekayaan intelektual termasuk masalah sengketa keantariksaan yang bisa muncul mengingat banyak negara yang saling berlomba dalam mencapai kemajuan di bidang keantariksaan. Fraksi PPP juga menyoroti isu-isu penting lainnya yakni masalah kelembagaan, pendanaan, penjaminan, pembagian peran wewenang dalam perizinan kegiatan keantariksaan, penegakan kebijakan tentang kedaulatan di ruang udara, penguasaan teknologi keantariksaan, industri penerbangan, transportasi udara, komunikasi dan informasi, dan pemantauan bumi dan antariksa. Syukur Alhamdulillah isu-isu strategis tersebut telah memperoleh pembahasan yang memadai dan sekarang telah mencapai banyak kesepatan untuk dapat disetujui.

Pimpinan Sidang, para menteri yang kami hormati, Terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini di masa mendatang, kami menilai setidaknya harus memuat beberapa peraturan pelaksana di antaranya peraturan pelaksana yang menyangkut pengaturan tentang keantariksaan, pengaturan tentang bandara antariksa, dan pengaturan tentang penginderaan jauh dan masalah lainnya. Selain itu terkait dengan implementasi undang-undang ini di masa mendatang, yang menyangkut dan melibatkan antar lembaga Pemerintah, maka perlu adanya sinkronisasi dengan peraturan dan perundangan lainnya. Termasuk di dalamnya adalah Pemerintah dapat mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaran antariksa dan melindungi negara dan warga negaranya dari dampak negatif yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan keantariksaan.

23

Pimpinan Sidang, para menteri yang kami hormati, Demikianlah pendapat mini Fraksi PPP DPR RI tentang RUU Keantariksaan, walau bagaimana pun upaya kita untuk menyempurnakan undang-undang ini namun sebagai manusia biasa tentu saja dapat dipahami apabila di sana sini masih terdapat kekurangan. Tapi hal itu tidak menjadikan kita ragu-ragu untuk menyetujui rumusan undang-undang ini. Oleh karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PPP memberikan persetujuan kepada RUU tentang Keantariksaan ini untuk disahkan menjadi undang-undang di dalam Pembicaraan Tingkat II selanjutnya. Akhirul kalam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

WAKIL KETUA, TTD

H. ACHMAD FARIAL KETUA RAPAT:

Silakan Pak Usman Ja’far menyerahkan pandangan mini fraksinya. Kemudian siap-siap Bapak Yan Herizal. Untuk Pak Usman Ja’far siap-siap untuk difoto di sana. Terima kasih Pak Usman Ja’far. Mudah-mudahan hasil karya kita ini diterima di sisi Allah. Selanjutnya dari Fraksi PKS Bapak Dr. Yan Herizal. Siap-siap nanti Bapak Dr. Jamaludin Jafar.

F-PKS (H. YAN HERIZAL, S.E.): PANDANGAN AKHIR MINI

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR RI ATAS

RUU TENTANG KEANTARIKSAAN Dibacakan oleh : Yan Herizal Nomor Anggota A-99

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terhormat Pimpinan Komisi VII DPR RI, Yang terhormat para Anggota Komisi VII DPR RI, Yang terhormat Menteri Riset dan Teknologi, Yang terhormat Menteri Pertahanan, Yang terhormat Menteri Keuangan, Yang terhormat Menteri Perhubungan, Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika, Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM, Yang terhormat rekan-rekan wartawan dan para hadirin sekalian.

24

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, Saudara Menteri serta hadirin yang kami hormati.

Dirgantara adalah ruang di atas permukaan bumi beserta benda alam yang terdapat di dalamnya yang meliputi ruang udara sehingga mencakup antariksa yang meninggi dan meluas tanpa batas. Yang memiliki peran komplemen subsitusi alternatif atau bahkan dalam hal-hal tertentu merupakan pilihan satu-satunya bagi pemenuhan kebutuhan umat manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Dengan adanya RUU tentang Keantariksaan yang akan segera disahkan diharapkan terdapat regulasi yang jelas dalam melakukan aktivitas di bidang keantariksaan untuk berbagai kepentingan nasional dan menjadikan bangsa Indonesia yang unggul dalam teknologi antariksa.

Hadirin yang berbahagia, Fraksi PKS DPR RI memahami urgensi untuk segera disahkannya RUU tentang Keantariksaan guna mendorong percepatan penguatan ilmu pengetahuan antariksa nasional, serta hal-hal lain yang terkait dengan keantariksaan. Sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dan memiliki daya saing internasional di bidang keantariksaan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, Menteri, serta hadirin yang kami hormati.

Terkait dengan RUU Keantariksaan ini dalam hal implementasi terdapat beberapa catatan kecil yang harus diperhatikan oleh Pemerintah yaitu: 1. Fraksi PKS tetap mendukung aspek pembinaan yang diusung dalam RUU ini. Kami

menginginkan sebagaimana masukan kami sebelumnya agar Pemerintah memperhatikan masalah yang sangat urgen yaitu mengenai pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga. Dengan perhatian yang tinggi terhadap pendidikan dan penelitian semoga dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas hingga mampu memenuhi kebutuhan lembaga tersebut. Dengan demikian kita patut untuk berharap lembaga tersebut mampu mengejar ketertinggalan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia di tengah majunya teknologi antariksa di berbagai negara.

2. Melalui momentum ini pula kami berharap agar bangsa Indonesia apat menjadi pioneer kemajuan teknologi keantariksaan. Untuk menunjang hal tersebut banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan terutama dalam hal sarana dan prasarana. Sebagai contoh

25

Indonesia kiranya perlu memiliki satelit geostasioner sebagaimana dahulu keberadaan satelit palapa yang menjadi pioneer di saat negara-negara tetangga belum memilikinya.

3. Kami memandang Pasal 54 bermakna multi tafsir sebagaimana telah kami kritisi pada saat Rapat Panja 25 Juni 2013. Melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan kegagalan atau membahayakan keamanan dan keselamatan memiliki arti yang sumir. Yang dikhawatirkan dapat menjadi celah untuk mencari kambing hitam. Oleh karena itu dalam melaksanakan pasal ini harus ada penjelasan yang final dan Pemerintah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah.

4. Setelah RUU ini disahkan menjadi undang-undang, kami berharap agar Pemerintah segera membuat Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4). Selain itu juga segera membuat peraturan pelaksana lain yang telah diamanahkan oleh RUU ini. Yang Insya Allah segera menjadi undang-undang. Hal ini perlu dilakukan agar lembaga penyelenggara keantariksaan definitif yaitu lembaga penerbanganan dan antariksa nasional (LAPAN) dapat segera menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI serta hadirin yang kami hormati, Berdasarkan pemaparan di atas dengan bertawakal kepada Allah SWT maka Fraksi PKS dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyetujui RUU tentang Keantariksaan untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang Keantariksaan oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah. Demikian padangan akhir mini Fraksi PKS DPR RI, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 27 Juni 2013 18 Syaban 1434 H.

PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KETUA,

TTD DR. H.M. HIDAYAT NURWAHID, M.A.

SEKRETARIS, TTD

Ir. ABDUL HAKIM, M.M. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Yan. Naskahnya bisa diserahkan kepada Pak Menteri. Para fotographer tolong lihat sisi-sisi yang bagus dari Pak Yan ini. Siap-siap Bapak Prof. Dr. Jamaludin Jafar dari PAN. Profesor satu-satunya terakhir. Silakan Pak Jamal.

26

F-PAN (H. JAMALUDIN JAFAR, S.H., M.H): Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT: Yang terakhir ini Pak Menteri, levelnya juga jelas profesor. Silakan.

F-PAN (H. JAMALUDIN JAFAR, S.H., M.H): PENDAPAT AKHIR MINI

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPR RI TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

KEANTARIKSAAN Dibacakan oleh : H. Jamaludin Jafar Nomor Anggota A-146

KETUA RAPAT: Sebentar Pak Jamal, saya tambah waktunya biar sah ini. Sampai jam 5 sore ya, kita tambah 30 menit. Pak Menteri? Setuju Pak? Apa sampai jam 6, terserah. 30 menit ya?

(RAPAT : SETUJU) Ok, terima kasih. Silakan Pak.

F-PAN (H. JAMALUDIN JAFAR, S.H., M.H): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Saudara Menteri Riset dan Teknologi yang kami hormati, Saudara Menteri Pertahanan yang kami hormati atau yang mewakili, Saudara Menteri Keuangan yang kami hormati atau yang mewakili, Saudara Menteri Perhubungan yang kami hormati atau yang mewakili, Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika yang kami hormati atau yang mewakili, Saudara Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati atau yang mewakili.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitutional kita dalam rangka memberikan pendapat akhir mini terhadap Rancangan Undang-Undang Keantariksaan. Secara tegas konstitusi negara menyatakan di dalam Pasal 31 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjujung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Bentuk nyata upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut di antaranya dengan membuka secara luas upaya penelitian dan pengembangan

27

keantariksaan demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berlandaskan pada nilai agama dan Pancasila. Fraksi PAN berpendapat bahwa perangkat peraturan perundang-undangan keantariksaan saat ini masih belum menjadi landasan hukum yang terpadu dan komprehensif bagi penyelenggaraan pengaturan keantariksaan. Padahal di sisi lain bangsa Indonesia dihadapkan kepada fakta semakin maraknya penelitian dan pengembangan teknologi antariksa. Seperti uji coba peluncuran roket berjelajah tinggi yang dilakukan oleh berbagai negara. Hal tersebut ternyata tidak hanya dilakukan oleh negara maju namun juga dilakukan oleh negara-negara yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sumber daya alam seperti Korea Utara dan Pakistan. Fraksi PAN menilai bahwa pengembangan teknologi keantariksaan di dunia internasional ini mulai marak dengan usaha eksplorasi, eksploitasi, rekayasa keantariksaan, serta perlombaan pengembangan teknologi, senjata misil untuk kepentingan keamanan nasional negara. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia yang secara geografis terletak di garis khatulistiwa yang berada di antara dua benua dan dua samudera. Sehingga memiliki ruang udara luas dengan beragam potensi dan kekayaan alam di dalamnya. Sangat berkepentingan untuk turut serta melakukan penelitian dan pemanfaatan teknologi keantariksaan ini. Fraksi PAN berpendapat hadirnya Undang-Undang tentang Keantariksaan akan mampu mewujudkan kemandirian dan daya saing bangsa dan negara dalam penyelenggaraan keantariksaan. Undang-Undang Keantariksaan juga diharapkan mampu mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan prioritas bangsa. Serta menjamin keberlanjutan penyelenggaraan keantariksaan untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Para menteri yang kami hormati.

Hadirnya RUU tentang Keantariksaan tidak terlepas dari beberapa perjanjian internasional menyangkut keantariksaan yang telah ditandatangani dan telah diratifikasi oleh Indonesia. Perjanjian internasional tersebut diantaranya Traktat Antariksa Tahun 1967 dan lain sebagainya. Pada prinsipnya keantariksaan merupakan segala sesuatu tentang keantariksaan dan yang berkaitan dengan eksplorasi dan pendayagunaan antariksa. Antariksa merupakan wilayah bersama yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan semua negara. Antariksa bebas untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara tanpa diskriminasi. Berdasarkan asas persamaan dan sesuai dengan hukum internasional, dalam hal ini setiap kegiatan eskplorasi dan pemanfaatan antariksa yang dilakukan baik di dalam bumi, ruang udara, maupun antariksa merupakan bagian dari penyelenggaraan keantariksaan. Bahwa pengaturan keantariksaan dalam RUU ini harus ditujukan atau berlaku terhadap semua penyelenggaraan keantariksaan yang dilaksanakan dari wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu pengaturan keantariksaan

28

berlaku untuk semua penyelengggara keantariksaan yang dilaksanakan untuk dan/atau atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang terlibat dan/atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan keantariksaan. Termasuk dalam hal ini pihak asing yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan kegiatan keantariksaan. RUU Keantariksaan mengatur berbagai aktivitas menyangkut kegiatan keantariksaan. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa kegiatan keantariksaan meliputi sains antariksa, penginderaan jauh, penguasaan teknologi keantariksaan, peluncuran, dan kegiatan komersial keantariksaan. Khusus menyangkut kegiatan komersial keantariksaan hal tersebut dapat dilakukan oleh badan hukum baik yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia maupun asing. Untuk itu Pemerintah dituntut untuk mengatur lebih jauh mengenai berbagai aspek persyaratan dan tata cara kegiatan komersial keantariksaan agar tetap membawa keselamatan dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Fraksi PAN menilai kehadiran Undang-Undang tentang Keantariksaan akan memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan serta mendorong tumbuhnya industri rekayasa dan jasa keantariksaan di tanah air. Dengan demikian pengakuan internasional atas penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia dapat diwujudkan secara utuh dan komprehensif.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Saudara Menteri Ristek RI yang kami hormati, Saudara Menteri Pertahanan yang kami hormati, Saudara Menteri Keuangan yang kami hormati, Saudara Menteri Perhubungan yang kami hormati, Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika yang kami hormati,

Demikian pendapat akhir mini Fraksi PAN terhadap RUU tentang Keantariksaan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PAN DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Wabillahi Taufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 27 Juni 2013 PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPR RI

WAKIL KETUA, TTD

ALIMIN ABDULLAH

WAKIL SEKRETARIS, TTD

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

29

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Prof. Jamal. Tolong naskahnya diserahkan ke Pak Prof. Gusti Muhammad. Saling menghargai menurut saya ini.

Bapak/Ibu sekalian, Dari sembilan pandangan mini fraksi tadi, semua menyetujui agar pembahasan ini dilanjutkan di Pembicaraan Tingkat II nantinya. Untuk itu selanjutnya acara kita adalah menandatangani naskah Rancangan Undang-Undang ini dari seluruh fraksi. Mohon kiranya Sekretariat mempersiapkan, sekitar berapa 3 menit? 3 menit ya. Kita skors selama 3 menit atau 5 menit mana tahu ada yang arus bawah silakan. 5 menit ya.

(RAPAT DISKORS PUKUL 16.15 WIB) Selanjutnya kita panggil masing-masing perwakilan fraksi, saya tidak bilang namanya ya masing-masing dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura. Tolong dipandu, yang depan saja Pak semua yang belakang bagian lain. Mohon perwakilan Pemerintah Bapak Prof. Gusti Hatta, Kepala LAPAN, selanjutnya siap-siap Bapak Menteri. Tolong foto semua sama kawan-kawan fraksi. Setelah itu perwakilan fraksi dipersilakan kembali ke tempat duduk, Pak Profesor tetap di situ dan Pimpinan Anggota Komisi VII selanjutnya untuk menandatangani naskah. Sekalian skors kita cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 16.30 WIB) Bapak/Ibu yang kami hormati,

Demikian tadi telah kita laksanakan penandatanganan naskah RUU tentang Keantariksaan ini. Untuk itu kami akan bacakan keputusan Komisi VII DPR RI. Dengan persetujuan bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Riset dan Teknologi, Komisi VII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II. Setuju?

(RAPAT : SETUJU) Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Riset dan Teknologi yang mewakili Pemerintah untuk menyampaikan sambutannya.

Dipersilakan Pak. MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI RI:

Terima kasih Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

30

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, Yang saya hormati rekan-rekan yang mewakili Pemerintah.

Alhamdulilah kita dapat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih atas undangannya dalam penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan. Pemerintah menyadari peran penting keantariksaan dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek, maupun potensi keunggulan Indonesia dalam penyelenggaraan keantariksaan. Selain itu adanya Rancangan Undang-Undang Keantariksaan akan memberikan keseimbangan antara kepentingan nasional di antariksa dan kepentingan nasional. Alhamdulillah

sesuai dengan rencana proses pembahasan RUU tentang Keantariksaan telah berlangsung dengan lancar baik pembahasannya di Panitia Kerja, di Tim Perumus, maupun di Tim Sinkronisasi. Tepatnya 1 bulan yang lalu hari Senin, 27 Mei 2013 kita berkumpul di tempat yang terhormat ini melaksanakan penyerahan DIM dari Komisi VII DPR RI ke Pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan DIM di Panja, Timus, dan Timsin dan pada hari ini dilakukan penandatanganan naskah RUU Keantariksaan sebelum dibawa ke sidang pleno DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat, Kami menyerahkan proses selanjutnya kepada Komisi VII DPR RI yang terhormat dan mengharapkan proses tersebut juga akan berjalan dengan lancar sehingga RUU tentang Keantariksaan yang kita tunggu-tunggu selama 11 tahun sejak diratifikasinya Outer Space Treaty

1967 dengan Undang-Undang 16 Tahun 2002 akan lahir dan menjadi undang-undang baru yang melengkapi undang-undang yang telah ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami juga mengharapkan agar RUU tentang Keantariksaan setelah disahkan menjadi Undang-Undang tentang Keantariksaan dapat dijadikan pedoman bagi pembangunan keantariksaan nasional ke depan serta dapat melindungi kepentingan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, Akhir kata kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat yang telah bekerja keras dan tak kenal lelah membahas RUU tentang Keantariksaan ini. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi usaha kita bersama. Aamiin Ya Rabbal’alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri. Demikian tadi kata sambutan dari Pemerintah yang telah dibacakan oleh Bapak Menteri

Riset dan Teknologi.

31

Bapak/Ibu sekalian, Dengan telah kita ikuti tadi bersama pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I yang selanjutnya akan segera kita sampaikan kepada Pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah untuk diagendakan pada Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna yang akan datang. Harapannya rencana Undang-Undang tentang Keantariksaan ini dapat segera disahkan dan diundangkan. Semoga undang-undang ini dapat menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sehingga dapat bermanfaat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah atas kerjasamanya yang baik adalah pembahasan ini. Ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada semua pihak yang turut mendukung pembahasan rencana undang-undang ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, maka rapat kita hari ini kami nyatakan ditutup.

Terima kasih. Dan selamat berjuang.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.48 WIB) Jakarta, 27 Juni 2013 a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

Dr. Dewi Barliana S. M.Psi NIP. 196209261988032001

32