risalah rapat - DPR RI

RISALAH RAPAT

PANITIA KHUSUS (pANS US)

PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG PERPAJAKAN

Tahun Sidang : 1996 - 1997

Masa Persidangan : III

RapatKe : 9

Jenis Rapat : Rapat Kerja ke 7

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Maret 1997

Pukul : 10.15 - 16.45 WIB

Tempat : Ruang Kaca Grahatama DPR-RI

Ketua Rapat : H. Syaiful Anwar Hl.IIsein

Sekretaris Rapat : Ny. Anita Soekarjo, SH

Acara : Pembahasan Materi DIM RUU tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa.

501

Hadir - Anggota Pansus :

I.

502

50 orang dari 59 orang Anggota Tetap

19 orang dari 28 orang Anggota Penggati

- Pemerintah (Departemen Keuangan RJ) :

23 orang

ANGGOTA PANSUS

A. ANGGOTA TETAP:

I. NOVYAN KAMAN, SH

2. H. ANDAYA LESTARI,SE,MBA

3. JUSUFTALIB, SH

4. H. SYAIFULANWAR HUSElN

5. DRS. YAHYA NASUTION

6. DRS. H. ASNA\\rl HUSIN

7. dr. H. FATH! DAI-ILAN

8. ORA. NY. S,r\, tfUDi ;'., ENG KONG, MPA

9. DRS. MOH. MURNI

10. DRS. H. MUCHSIN RIDJAN

II. H. AGUS TAGOR

12. DRS. H. HASANUDDIN

13. NY. HJ. OETARTI SOEWASONO,SH

14. DJIMANTO

IS. HISOM PRASETYO, SH

16. NY. MUSTOKOWENI MURDI, SH

17. IBNU SALEH

18. NY. HARTINI MOCHTAR KASRAN, SH

19. SOEKOTJO SAID, SE

20. MOH. SUPARNI, BA

21. JR. NY. BAMBANG SIGIT PRAKOESWO

22. ABDULLAH ZAINIE, SH

23. DRS. AWANG FAROEK ISHAK

24. DRS. MADE SUDIARTHA

25. BEN MESSAKH, SE

26. NY. SIS HENDARWATI HADIWITARTO

27. ANDI HASAN MACHMUD

28. DRS. H. MEKKA HAYADI.

503

29. MOEHARSONO KARTODIRDJO

30. H. ABDUL BAKRI SRIHARDONO

31. IR. S.M. TAMPUBOLON

32. DRS. SIMON PATRICE MORIN

33. R. M. PURBA

34. DJATMlKANTO D., S.IP

35. PUDJIARTO, SE

36. DANIEL TODING, S.IP

37. SOEWARNO

38. SUTRISNO R., SE

39. DRS. M. SITUMORANG

40. L.J. ARIFIN

41. DRS. PAIMAN

42. DRS. SUPRIADI

43. DRS. H.M. MUKROMAS'AD

44. H. ALI HARDI KIAIDEMAK, SH

45. DRS. H. JUSUF SYAKIR

46. DRS. H.M. SYAFIE NONGKE

504

47. IR. H.M. SALEH KHALID, MM

48. H. ZAIN BADJEBER

49. H. ALIMARWAN HANAN, SH

SO. DRS. H. NADHIER MUHAMMAD, MA

51. H. URAl FAISAL HAMID, SH

52. DRS. IGNATIUS SUWARDI

53. DRS. NOORACHARI

54. BUDI HARDJONO, SH

55. IR. H. ANWAR DATUK

56. DJUFRI, SH

57. HANDJOJO PUTRO, SH

58. SOENARJO

59. SETYADfl LAWI, BA

B. ANGGOTA PENGGANTI :

60. DRS. USMAN ERMULAN

61. JAHYA BAHAR

62. H.A. KAMIL SHAHAB

63. NY. SRI REDJEKI SUMARYOTO, SH

505

64. DRS. H. MASKA RIDWAN

65. H. NANANG SUDJANA, SH

66. G.B.P.H. JOYOKUSUMO

67. SUNDORO SYAMSURI

68. DRS. SARWOKO SOERJOHOEDOJO

69. DRS. ALOYSIUS ALOY

70. ALI RASYIDI

71. PROF.DR.IR. FACHRUDDIN

72. DRS. BAMBANG WAHYUDI

73. F.P.D. LENGKEY

74. H. JAKUB SILONDAE

75. SUPARMAN ACHMAD

76. I GDE ARTJANA, S.IP

77. OENG RUMADJI, SH

78. DRA. PAULA B. RENYAAN

79. TEDY YUSUF

80. DARYANTO, SE, MM

81. H. YUDO PARIPURNO, SH

506

82. H. SOELAIMAN BIYAHIMO

83. K.H. SA'AD SYAMLAN, BA

84. DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY

85. TIOP HARUN SITORUS

86. H. MARWAN ADAM

87. NI GUSTI AYU EKA SUKMADEWI

II. PEMERINTAH

I. DRS. MAR'IE MUHAMMAD

2. DR. FUAD BAWAZIER

3. DR. DONO ISKAHDAR D.

4. DR. IR. BAMBANG SUBIANTQ

5. ARIE SOELENDRO

6. DR. AGUS HARYANTO, SH, MA

7. AGUS PURWANTA

8. DJOKO HIDAYANTO

9. FACHROEDY J.

10. M. PALAL SANTOSO

11. SUMANTORO

507

508

12. SAHALA L. GAOL

13. BAMBANG RUSSAMSENO

14. BENNY HARYONO

15. SUGITO

16. DRS. MACHFUD SIOIK, M.Sc

17. ACHMAD SOFYAN

18. DJAZOELI SADHANI

19. YONG SUAR

20. DJUNAEDI ARIEF

21. JAMARSEN SIPAYUNG

22. M. ARIEF N.

23. M. YASIN BUCHARI

24. DRS. DJONIFAR, MA

25. DRS. MEMET, S

26. HADlYANTO

27. SEIRAMA BUTAR-BUTAR

28. TOHA SETIABUDI

30. RUSLI TAIB

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL ANWAR HUSEIN) :

Asalamu 'alaikum. Wr. Wh.

Bapak Menteri Keuangan beserta pejabat eselon I dan Staf yang kami

hormati;

Bapak Ibu Anggota Pansus 5 RUU Perpajakan;

Hadirin yang berbahagia.

Hari Jum'at tanggal28 Pebruari yang lalu pada sidang yang ke enam,

sidang di skors, maka hari ini Selasa tanggal4 Maret 1997 kami mencabut

skorsing.

(Skorsing dicabut PukullO.10 Wffi)

Dan kita memasuki sidang ke tujuh dalam rangka membahas RUU

Pemigihan Pajak dengan Surat Paksa diatas daftar inventarisasi masalah

dari fraksi-fraksi yang telah ada pada Bapak dan Ibu.

Sebelum kita memulai pembahasan perkenankan kami mengucapkan

terima kasih atas kepercayaan Ketua dan Pimpinan Pansus lainnya berupa

penugasan memimpin rapat; Pansus, membahas DIM Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa yang merupakan RUU yang ke-3 dibahas pada sidang

ini.

Bapak dan Ibn yang kami hormati.

Mungkin kami memimpin rapat ini tidak secepat seorang penerbang

karena kami hanya seorang supir yang biasa mengemudi mobil penumpang

dengan jumlah reel 1 dan bermoto "Biar lambat asal selamat, takkan lari

gunung dikejar", untuk itu mari kiUi cermati dan sahkan lebih dahulu risalah hasil sidang Pansus yang keenam pada Jum' at yang lalu.

509

Di tangan Bapak dan Ibu, sudah ada risalah hasil sidang ke-6, dan kami

usulkan untuk menghemat waktu, koreksi terhadap laporan singkat dapat

disampaikan seeara tertulis. Apakah eara ini dapat disetujui ?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Sidang yang kami hormati.

DIM Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ada pada batang tubuh

jumlah pasal adalah 46 Pasal, materi. DIM Kompilasi ada 261 nomor, pada

batang tubuh usul perubahan ada 200. Pada penjelasan jumlah materi DIM

ada 21 nom or, dan jumlah usul perubahan ada 11 nomor.

Sidang yang kami muliakan.

Naskah RUU berbunyi "Raneangan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor Tahun 1996 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,

dengan rahmat Tuhan Yang Haha Esa, Presiden Republik Indonesia.

Disini dari F-KP semula tetap, kemudian menjadi usulan perubahan

menjadi angka 1996 dihapus. Dari F-ABRI angka 1996 dihapus, juga

dihapus, juga dari F-PP angka 1996 dihapus, dan F-PDI angka 1996

dikosongkan. Saya kira dapat kita putuskan.

Kami Silakan Pemerintah angka 1996-nya dihapus.

PEMERlNTAH( MENTERI KEUANGAN IMAR'JE MUHAMMAD):

Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

510

KETUARAPAT:

Terima kasih.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Konsideran menimbang, mengingat, telah bersama-sama kita sepakati akan diserahkan kepada Timcil dengan mandat; penuh melalui Panja. Ada tanggapan, kalau tidak ada, maka ini dapat kita sahkan.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 25 Bab I Ketentuan Umum semua tetap, maaf nomor 2A "Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan; menetapkan; Undang-undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Semua tetap.

(RAPAT : SETUJU)

Bab I Ketentuan Umum. Semua tetap.

(RAPAT: SETUJU)

Pasal 1 nomor 26. Tetap.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor27 ,dariF-KPadausul perubahanyangmenghendakipenjelasan. Dari F-ABRI perlu dirumuskan kembali pengertian pajak dan dari F-PP juga redaksional. Dari F-PDI juga ada ralat. Kami Silakan dari F-KP.

511

F-KP (mSOM PRASETYO, SH):

Assalamu 'alaikum. Wr. Wh.

Bapak Pimpinan yang terhormat;

Bapak Menteri beserta seluruhjajaran yang kami hormati;

Bapak Ibu Anggota Pansus yang kami hormati.

Pada DIM 27 ini, F-KP mengajukan saran yaitu perlunya definisi atau

pengertian resmi tentang Pajak dan Perpajakan. Ini kami melihat karena didalam dua RUU ini dipergunakan dua istilah yaitu pajak dan perpajakan,

tapi dalam arti yang sama. Sementara itu memang dari perundang-undangan

perpajakan yang ada sekarang ini kita belum menemukan definisi resmi

atau apa yang dimaksud dengan pajak dan perpajakan. Sehingga alangkah

baiknya kalau didalam rangka perundang-undangan perpajakan ini yang

boleh dikatakan perundang-undang, kita ini hampir lengkap di bidang

perpajakan ini ada pengertian resmi tentang yang dimaksud pajak dan

perpajakan.

Kalau kami lihat disini bahwa DIM 27 ini dengan menggunakan

"Pajak adalah semua jenis pajak" itu seolah-olah jadi kita belum masuk

kepada pengertian materiil tentang pajak, tapi menunjukkan jenis-jenis

atau semua masalah pajak dan masalah perpajakan. Sehingga perIu ada

dua pengertian masing-masing yaitu pajak adalah apa, ini bisa kita ambil

setelah kemarin kita membahas tentang pajak daerah, itu didalam RUU-nya

sudah ada rumusan awalnya. Sedangkan mengenai perpajakan adalah hal

ihwal tentang pajak dan semuajenis pajak. Intinya demikian, ini pemikiran

kami. Sedangkan rumusannya nanti kami persilakan kepada Pansus untuk

menyusun yang sebaik-baiknya.

Terima kasih.

512

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada F-KP, kami kira dari F-ABRI hampir sarna, tapi

kami silakan.

F-ABRI (PUDJIARTO, SE):

Terima kasih Pimpinan.

Dari F-ABRI dalam DIM mengusulkan memang perru dirumuskan

kembali pengertian pajak untuk disesuaikan dengan Undang-undang yang

lain. Penjelasannya demikian Pak "Dalam Rancangan Undang-undang dan

Peradilan Pajak tercantum pengertian perpajakan yang isinya sarna dengan

pengertian pajak pada RUU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa". Hanya

didalamnya adanya suatu perbedaan.

Pertama, dalam RUU Badan Peradilan Pajak tercantum bea meterai,

tetapi dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, bea meterai tidak

dicantumkan.

Kemudianyangkedua; dalam Badan PeradilanPajak tidak mencatumkan

bea balik nama bangunan. Tapi dalam RUU P'enagilian Pajak dengan Surat

Paksa tercantum bea balik nama bangunan.

Oleh karena itu F-ABRI me mohon, dirumuskan kembali tentang

pengertian pajak. Karena antara perpajakan dan pajak yang perp~jakan

bcrada di BPP dan pajak yang berada di Penagihan Pajak Surat Paksa

hampir pengertian sarna. Olen karena ito sebenarnya mana yang benar,

pajak atau perpajakan. Karena kedua-duanya mempunyai pengertian yang

sarna, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih F-ABRI, kemudian kami lanjutkan kepada F-PDJ, disini

juga ada catatan.

513

F-PDI (DRS. IGNATWS SUWARDI) :

Terima kasih Bapak Ketua ..

F-PDI didalam DIM-nya memang minta disesuaikan saja. Menanggapi

dari F-KP dan F-ABRI pada dasarnya dari F-PDI sudah cukup jelas, namun

karena kita bedakan antara pajak itu termasuk pungutan yang masuk kas

negara tanpa imbalan atau tanpa taken prestasi dari Pemerintah. Jadi

pengertian pajak sendiri sudah berulang-ulang cukup jelas. Dan jenisnya

juga sudah disebutkan disini, bed a dengan l'estribusi atau bea meterai

karena ada taken prestasi.

Dalam ini F-PDI cukup jelas, hanya bea batik nama sesuai dengan

keputusan RUU tentang Balik Nama kemarin diganti de:ngan hak atas

perolehan bumi dan bangunan, namun begitu F-PDI juga tidak kebcratan

seandainya akan diperjelas lebih lanjut lagi. Kalau misalnya ini masih

diralat, kami setuju untuk di Panjakan. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih.

Dad F-PP ini tetap jadinya, ini ada ralat menjadi tidak ada, sehingga

menjadi kosong. Kami Silakan dari Pemerintah.

PEMERINTAH :

Saudara ketua dan para anggota pansus yang kami hormati.

Kami sepakat bahwa: pe11ama pengetian-pengetian pajak dan

perpajakan ini kita luruskan dan sinkronkan dengan RUU yang sedang

kita bahas, bahkan dengan undang-undang yang sudah ada dalam hal ini

khususnya KUP. KUP memberii definisi tentang pajak.

514

Kemudian yang kedua untuk sekedar klarifikasi, kalau kita berbicara

perpajakan ituadalah segala sesuatu yang berkaitan. Jadi menu ju pada sistim.

Kalau pajak itu jenis Perpajakan ito kalau kita mengatakan perpajakan

itu segala sesuatu dengan pajak. Jadi itu sistim perpajakan nasional dan

tidak pakai sistim pajak nasional, biasanya perpajakan nasional. Di KUP

sepengetahUlL"l kami tidak ada perpajakan" yang ada hanyalah pajak. Yang

ada pajak.

Dengan demikian Saudara Ketua, kami sepakat bahwa supaya kita

tidak kisruh di belakang hari pengertian-pengertian kita betulkan dan kita

luruskan kembali pada tingkat Panja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Panja.

Maka nomor 27 menjadi Panja Timus. Nomor 27 di Panja.

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian kita masuk nomor 28; F-KP tetap, F-ABRI tetap, F-PP, PDI

usul perubahan disesuaikan dengan definisi umum perpajakan dan, kata

"pribadi" diganti dengan kami. Silakan dari F-PP.

F-PP (IR. SALEH KHALID, MM):

Kami usul untuk DIM 28 ini dihapus, karena pengertian w~jib jelas

bagi kita semua dan ini sudah tereantum didalam KUP. Jadi tidak perlu kita

ulang demi azas efisiensi, ekonomisasi kata begitu.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dari F-PDI kami persilakan.

515

F-PDI (DRS. IGNATIUS SmVARDI ) :

Terima kasih, pak ketua.

F-PDI ada perubahan yang tadinya tetap mengllsulkan perubahan istilah saja, kata "Pribadi " diganti dengan kata "Perseorangan". Jadi seperti di dalam Undang-lIndang lain lain Pribadi itu selalll menggllnakan

kata perseorangan, terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih, ini kita usulkan Panja karena ada sllbstansinya. F-PP.

F-PP (DRS. H.M MUKROM AS' AD) :

Panja Pak.

KETUARAPAT:

Dari F-ABRL

F-ABRI (PUDJlARTO, SE ):

Setuju di Panjakan.

KETUA RAPAT :

Dari F-KP. Setuju di Panjakan.

F-KP( l{ISOM PRASETXO. SH) :

Terima kasih pak ketua.

Sebetulnya substansinya sudah kita setujui hanya masalah dihapus atau tidak dihapus. Jadi substansinya.

516

KETUA RAPAT :

Mengenai perorangan, pribadi diganti dcngan perorangan pak, jadi

Timus.

F-KP (H][SOM PRASETYO, SH) :

Timus.

KETUA RAPAT :

Timus.

F-KP (HISOM PRASETYO, SH) :

Tapi karena ada dari rekan F-PP itu di hapus. Jadi masuk Panja.

KETUA RAPAT :

Jadi masuk Panja. Pemerintah setuju untuk Panja.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 29 "pribadi" tetap, F-ABRI tetap, F-PP dihapus, dan F-PDl

"Pribadi "diganti dengan '''perorangan ". Jadi saya kira panja ini setuju ?

( RAPAT : SETUJU)

Nomor 30. Dari F-KP perlu ditanyakan mengenai reksadana, F-PP

dihapus, dan F-PDI sarna, kata perseorangan lainnya dihapus, F-ABRI tetap, kami persilakan dari F-KP.

517

F-KP ( NY. SIS HENDARWATI HADIWITARTO):

Terima kasih.

Assalamu 'alai/cum. Wr. Who

Dari F-KP memang mcnanyakan tentang masalah reksadana. Karena

satu di dalam KUP itu sendiri kata reksadana itu tidak ada. Jadi ini berarti

baru. Dan apakah juga sudah tidak masuk dengan bentuk Badan usaha

lainnya .. Jadi kemarin kami ingat pada Pajak Daerah jtu juga dibicarakan

tentang badan dan kami ingat mengatakan nanti disesuaikan dengan KUP.

Jadi seandainya begitu bagi kami sudah menerima, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami silakan dari Pemerintah.

PEMERINTAH :

Panjakall kan Pak, termasukjuga kaitannya dengan yang dikemukakan

Ibu Sis kaitannya dengan reksadana. Karena waktu kita membahas RUU

yang scbelumnya ada juga disinggung.

KETUARAPAT:

Terima kasih. Jadi setuju untuk kita Panjakan.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 31. F-KP ini ada beberapa usulan, kami siIakan dari F-KP.

F-KP (NY. SIS HENDARWATI HADIWITARTO) :


518

Dari F-KP mengusulkan alinea pertama. Jadi «Pejabat adaIah pejabat

yang berwenang mengangkat jurusita" disitu dilengkapi, sehingga "Pejabat

adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhcfltikan jurusita

pajak dan seterusnya".

Jadi disini intinya meJengkapi tugas dari pada pejabat tersebut dan hal

ini juga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3). Jadi kalau memang disebutkan

mengangkat, saya kira dengan sendirinya juga memberhentikannya semua

dengan "tugas pejabat tersebut pada Pasal 9 ayat (3) angka 1 OJ, terima

kasill.

KETUARAPAT:

Kami persilakan juga ada beberapa catatan dari F-ABRI.

F-ABRI (PUDJIARTO, SE) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Usul F-ABRI kata "melaksanakan" diantara kata "perintah dan kata

penyitaan dihapus. Demikian Pimpinan.

Karena setiap surat pt:rintah itu sudah tentu harns dilaksanakan. Jadi

yang mendapatkan surat perintah tersebut hams melaksanakan, contohnya

demikian, surat perintah penyanderaan, mengapa tidak memakai

"'melaksanakan penyanderaan". tapi di dalam RUU adalah "surat perintah

penyanderaan" .

Jadi jurusita melakulk.an penyanderaan. Kemudian di lingkungan

kami sendiri kadang-kadang adanya surat perintah jalan. Jadi berartj yang

bersangkutan hams melaksanakan perjalanan. Kemudian surat perintah

tugas, perintah untuk melaksanakan tugas. Oleh karena itu surat perintah

untuk me:laksanakan penyitaan disarankan kata "me:laksanakan" dihapus,

menjadi "surat perintah penyitaan".

519

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami lanjutkan dari F-PP.

F -PP (lR. H.M. SALEH KllALID, MM) :

Kami untuk DIM 31 ini mengusulkan penyempumaan redaksional antara kata-kata "surat paksa" dan kata-kata "surat perintah melaksanakan penyitaan" disisipkan kata-kata "surat paksa pengganti". Jadi "surat paksa, surat paksa pengganti". Ini alasannya kami ambil dari Pasal 9 ayat (l).

"Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan pejabat surat paksa pengganti dapat diterbitkan oleh pejabat karenajabatannya". Jadi kami sisipkan ini.

Kemudian yang kedua; setiap kata "penanggung pajak" dalam hal ini

ditambah kata "wajib pajak". Untuk mempertegas.

Kemudian yang ketiga, setelah kata-kata "peraturan perundang

undangan" di~mbil kata "perpajakan", maksudnya untuk mempertegas konteks perundang-undangan disini adalah masalah perpajakan.

Jadi pada halaman 10 DIM dapat dilihat setelah perubahan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami silakan dari F-PDI.

F-PDI (HANIPJOJO PUTRO, SH):

Terima kasih Pak Ketua.

520

Dari F-PDI itu ada suaIu pertanyaan, disampingjuga ingin mengingatkan

yang nantinya di belakang itu ada sllatu usulan. Jadi mengenai penyanderaa!l

khususnya. Jadi pertama mengenai pertanyaan; kami ingin tanyakan apakah

tidak sebaiknyajurusita pajak diangkat oleh Menteri atas usul dari pejabat

dan atau kepala daerah untuk tingkat jurusita pajak daerah. Dan mengenai

masalah pengJhapusannya yaitl! mengenai masalah hal penyanderaan supaya

ini dihapus, karenaini usulan mengenai penyanderaan yang prinsipnya dari F-PDI tidak menghendaki adanya penyanderaan.

Dan mengenai masalah alasan daripada yang diangkat oJeh Menteri ini kalau tidak salah sebelomnya. Undang-undaog 1959 itu juga Menteri PaIt:

untuk SK penunjukkannya, dan juga siokron dengan masalah PPNS. Ka1au tidak salah PPNS itu SK daripada Menteri Kehakiman.

Jadi kalau jurusita ditunjuk atau diangkat oleh Menteri dalam hal ini juga memiliki suatu hal yang lebih berbobot atau ada satu wibawa dalam

hal ini. Demikian Pak.

KETUA RAl>AT

Terima kasih, melihat iini kami mengharapkan tanggapan Pemerintah

PEMERINTAH :

Saya kira ini hal yang sebenarnya tidak terlalu bersifat teknis. Tapi

kalau Saudara Ketua mau mempanjakan kami tidak keberatan.

Kalau mengenai penyanderaan nanti khusus kita bicara mengenai pasal

penyanderaan tidak disini saya kira kalau sudah sampai disana.

INTERUPSI F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SlI) :

Soal ada pak disini, disini disebut juga ada soal penyanderaan. Jadi

kami ingatkan dulu.

521

PEMERINTAH :

Pemerintah dalam hal ini kalau kita akan kemukakan, Pemerintahakan tetap berpendapat sebagaimana pada waktu kami Tingkat I dan Tingkat II.

Sekali lagi hendak kami ingatkanbahwa penyanderaan adalah upaya

terakhir, dan itu sesuai dengan undang-undang. Memang masyarakat kita

tingkatnya masih demikian,jadi kita tidak bisa hanya terns ternsan beritikad

baik, dan ini bukan wajib pajak yang kecil-kecil, karena menyangkut jumlah yang besar.

Jadi irii betul-betul sekali lagi bahwa penyenderaan mernpakan suatu upaya terakhir dan akan dilakukan betul-betul sangat selektif. Tapi harns ada ini sebagai suatu, dan diharapkan tentunya. Bukan kita itu mau menyandera

orang sepertijuga sebagai perbandingan mengenai mengapa BUPLN lebih efektif. Karena BUPLN diberikan wewenang dalam menangani masalah

utang kepada BUMN-BUMN termasuk Bank Pemerintah. itu lebih efektif mengapa salah satunya, sebab dia mempunyai kewenangan mencekal. Kalau sudah dicekal barn mulai ngangsur Pak. lni pengalaman masyarakat

kita masih tingkatnya begitu.

Jadi harns ada suah. kombinasi antara suatu himbauan, moral suasion dengan suatu law enforcement sampai tingkat law enforcement yang agak

pahit. Tapi ini pertu dilakukan untuk kepentingan nasional.

Jadi sekali lagi kami tetap berpendapat sebagaimana yang telah

kami kemukakan pada waktu penjelasan pemerintah mengenai lembaga penyanderaan dan dcmikian juga pada waktu kami memberikan jawaban pada Waktu Tingkat II pada pemandangan umum fraksi, termasuk disini F

PDI. Sekali lagi penyanderaan adalahupaya terakhir yang akan dilakukan sangat selektif. Dan selanjutnya Saudara Ketlla kami rasa bisa di Panjakan

masalah ini, terima kasih.

522

KETIJARAPAT:

Terima kasih Bapak Menteri. Jadi nomor 31 kita panjakao".

F-PP (IR. ILM. SALEH KHALID, MM):

Ini ada usul redaksicoal.

KETUA RAPAT :

Dapat distetujui itu F-PP, jadi kita Paoja kao.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 32; dari F-KP tetap; dari F-ABRI ada perubahan; F-PP tetap; dari F-PDI penyempumaan redaksional. Kami persilakan dari F-ABRI.

F-ABRI (pUDJlARTO, SE):

Terima kasih Pimpinao.

Usul }'-ABiU kata-k~ta "petugas yang diangkat dan diberhentikan

ol~h pejabat sc;rta petug3s sebCigai" dihapus, m~ligl\pa deniikian ? karena alasan dari r -ABRI kalimat "petugas yang diangkat dan diberhetikat" oleh

pejabat" termasuk dalam salah satu pasal, sehingga tidak perlu diartikan di dalam pengertian ini.

Oleh karena itu F-ABRI menyarankan pengertian juru. sita pajak

adalah pelaksana tindakan penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, penyampaian surat paksa, penyitaan att\u penyanderaan,

d~mikian Bapak Ketua.

Terima ka~ih.

523

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami kemukakan kekhilafan kami tadi, dari F-PP ada usulan perubahan

dihapus, kami persilakan Pak.

F-PP (IR. H. H.M. SALEH KHALID, MM) :

Kami mengusulkan ini dihapus sarna seperti pengertian tadi pada DIM

namar 29 dan 30, karena pengertiannya sudah jelas tercakup dalam KUP.

Terima kasih.

KETUARAPAT :

Terima kasih.

Kami persilakan dari F-PDI, mengenai penyempurnaan redaksianal,

kami persilakan Pak.

F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SH):

Kami rasa sama Pak Kerua, salila yang terdahulu,jadi Panjakan pak.

KETUARAPAT:

Sehingga dengan demikian Butir 32 kita Panjakan, setuju Pemerintah? Setuju. .

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

DIM namar 33 saya kira Panja juga, Setuju DIM namar 33 di

Panjakan, ada usular. dari F-PP dihapus seperti yang terdahulu, setuju.

524

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 34, ada usul p«Ubahan dari F-KP, dari F-ABRI dib,apus,

dari F-PP dihapus dan dariF-PDI tetc:p. Kami persilakan dari F-KP ..

F-KP (HISOM PRASTYO,SH) :


Pada DIM nomor 34ini F-KP mempunyai pemikiran demikian. Bahwa

istilah Badan Peradilan Pajak ini, di RUU ini disebutkan paling sedikit dua

kali ... Jadi kalau dari segi kaidah pembuatan perundang-undangan memang

perlu disebutkan pengertiannya di dalam Pasal 1 ketentuan umum. Tetapi

kemudian rumusan yang mana 1, begitu, jadi di sini kami tadinya berpikir

ada RUU lain yaitu BPP yang juga membahas dan tcrutama masalah

Badan Peradilan Pajak ini. Tetapi rupanya ini :;eperti anak kembar begitu,

jadi dibuatnya sarna-sarna tetapi lahimya tetap ada selisih begitu. Jadi ini

nampaknya nanti UU tentang Paksa ini duluan dari pada BPP, paling tidak

nomomya kira-kira demikian. Sehingga tentu pengertian di dalam BPP ini

belum bisa dijadikan referensi begitu. Tetapi karena ini perlu ada definisi

atau pengertian resmi yang dimaksud dengan Badan Peradilan Pajak ini

tentu harus dicari dan dicariny& ini kami berpikir ber~al dati jler.Jlldang

!.Jnd~g3n y~ng sudah ada Yaitu ad~ di dalam KUP P~al 27, tetapi di

situ masih pengertian genes dengan huruf keeil, "badan Peradilan !lajak"

masing-masing hurufkeeil,jadi belum merupakan nama diri. Kami, masih

mempertimbangkan mungkin f?erdasarkan diskusi nanti, apakah akan

mengambil dari KUP yang nanti berakibat pada perubahan DIM pada pasal

yang bersangkutan deng~n BPP yaitu Pasal 34 d:m Pasal 37. Sehirigga kami menyarankan agar masalah ini diteruskan ke Panja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari F-KP, dari F-ABRI bi usul dihapus.

525

F-ABRI (pUDJlARTO; SEl: ,.-

Dari F-AHRI memang diusuUr.an untuk dihapus~ mengapa demikian. Alasannya adalah karena Bad:m Peradilan Pajak ini kan selarrang ini sedang disiapkan RUU-nya. Sehingga nantinya apabila diundangkan berarti masyarakat bisa membaca langsung pada UU Badan Peradilan

Pajak, demikian. Kalau akan diPanjakan kami setuju.

Terima kasih.

KETUA RAP AT :

Terima kasih dari F-ABRI, dari F-PP.

F-PP (IR. H. H.M. SALEH KHALID, MM).

Kamijuga usulkan dihapus karena inijustru nanti lebihjelas di dalam

UU nya sendiri, jadi di Panjakan Pak.

KETUARAPAT:

Dari F-PDI teta;>. kami persilakan dari Pemerintah.

PE:IHElUNTAH :

Setuju oi Panjakan Pak:

KETUA RAPAT:

Baik, nomor 34 kita Panjakan.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian nomor 35, !-:ami persilakan dari F-PP.

526

F-PP (IR. H. H.M. SALEH KHALID, MM)

F-PP mengusul kan penyempumaan redaksional, dimana antara kata

"dalam" dan kata "surat ketetapan pajak" disisipkan kata-kata "surat tagihan

pajak" dan memang "tentang surat tagihan pajak" ini sudah jelas terurai

dalam pasal-pasal dalam UU ini. Setelah kata "perundang-undangan"

ditambah kata "perpajakan" untuk memperjelas konteks undang-undangnya

Pak. Sehingga setelah perubahan seperti yang bertera dalam DIM ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F-PP, kemudian F-PDL Ini mengharapkan penjelasan.

Kami persilakan F-PDI.

F-PDI (HANDJOJO PUTRO, S.H) :


Dari F-PDI hanya mohon penjelasan supaya dijelaskan yang dimaksud dengan "surat sejenisnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku". Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan dari Pemerintah.

PEMERINTAH(DIRJENPAJAK) :

Perlu dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "surat sejenisnya" itu

termasuk misalnya Surat Tagihan Pajak sebagimana yang diusulkan oleh

F-PP itu temlasuk, bisajuga putusan surat sejenis itu meliputi surat putusan

527

keberatan yang menyebabkan pajak yang hams dibayar bertambah. Hal-hal seperti itu semuanya meliputi dalam ketentuan luas sebagai hal-hal yang

sifatnya mengikat kepada wajib pajak, mempunyai kekuatan hukum seperti halnya surat ketetapan. Tetapi jeninya ada tagihan ada tagihan tambahan

dan sejenisnya tadi.

Demikian Pak rafisifikasi yang dapat diberikan untuk kedua pertanyaan

tadi, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Karoi persilakan dari F-PDI.


Cukup je las PakKetua.

KETUARAPAT:

Kalau sudah cukup jelas, maka ada dari. PPP tadi ini Panja Timus apa

bisa disetujui ?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Butir 36, dari F-PP kami persilakan.


Untuk DIM nomor 36, kami juga mengusulkan penyempurnaan redaksional, dimana antara kata "dan" dengan "tahun pajak" disisipkan

kata-kata "mengenai masa pajak atau", sehingga berbunyi : "seluruh utang

pajak dari semua jenis pajak dan mengenai beberapa masa pajak atau tahun

pajak""

528

Kemudian setelah kata-kata "penanggung pajak" ditambah kata-kata

''wajib pajak" seperti usul kami yang terdahulu.

Sehingga lengkapaya usulam kami setelah perubahan sebagaimana

tertera pada DIM ini. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Kami kira ini hampir sarna yang terdahulu, yaitu Panja-Timus, apa

dapat disetujui ?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Kemudian butir 37, Kami persilakan dari F-ABRI.



Usul dari F-ABRI kata-kata ''termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan" dihapus, alasannya demikian. Pcngertian

utang pajak sudah tercantum pada nomor 9, dan nomor 9 ini dimana

pengertian utang pajak adalahpajak yang masih harus dibayar termasuk

sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan. Oleh karena itu

agar tidak berulang kali menyebutkan masalah ini, F-ABRI mengusulkan

untuk dihapus" Sehingga setelah perubahan seperti apa yang tertera pada .

DIM F-ABRI. Terima kasih;

KETUARAPAT:

Terima kasih dari F-ABRI.

529

Kami persilakan F-PP.


F-PP mengusulkan penyempuroaan redaksionaI dimana setelah kata

"perintah dan membayar" disisipkan bfa-kala "kcpada penanggung pajak"

supaya jelas sasarannya. Kemudian setelah akhir kalimat ditambah katakata "yang mempunyai kekuatan eksekutorial". Sehingga setelah perubahan

lengkapaya : "surat paksa adalah surat perintah kepada penanggung pajak untuk membayar pajak tennasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda

atau kenaikan dan biaya penanggung pajak yang mempunyai kekuatan eksekutorial". Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami persilakan kepada Pemerintah.

PEMERINTAH :

Terima kasih.

Terhadap usul F-ABRI layak untuk dipertimbangkan nanti bisa dibawa, diperjelas di Panja untuk menghapuskan kata tadi tennasuk sanksi, sementara dari F-PP dapat dijelaskan Bahwa itu sudah diatur yang

diusulkan dalam Pasal 7, sudah ada dalam Pasal 7 RUU ini. Demikian penjelasan kamL Terima kasih.

KETUARAPAT:

Kami kira kaiau dengan demikian, maka ini kita Panjakan.

530

F-ABRI (pUDJlARTO, SE) :

Kami setuju Pak.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT :

Nomor38.

F-KP tetap. F-ABRI Kami persilakan.

F-ABRI (pUDJIARTO, SE) :

Usul F-ABRI kata "melaksanakan" diantara kata "perintah" dan kata

"penyitaan" dihapus, alasan seperti apa yang kami kemukakan terdahulu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari F-ABRI.

Kami persilakan kepada F-PDI yang ingin mendapatkan penjelasan

apa yang dimaksud dengan "biaya-biaya lainnya". Kami persilakan Pak.


Terima kasih.

Di dalam rangka 38 itu sudah tercantum banyaknya biaya Pak, yaitu

sudah terinci "biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan'" >

531

lelang dan biaya lainnya" itu yang dimaksud itu apa Pak. Sehubungan

dengan penagihan pajak ini mohon penjelasan yaitu yang dirnaksud dengan "biaya-biaya lainnya" itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH :

Biaya lainnya itu contohnya biaya saksi dan mungkinjuga nanti akan ada lagi kan kita tidak tahu dalam pertemuannya. Tetapi yang jelas karena

ini adaiah temlasuk biaya saksi..

Sedangkan mengenai istilah tadi nanti dapat di Panjakan yang diusulkan oleh F-ABRI meskipun dapat kami sampaikan bahwa istilah itu

sebetulnya istilah yang sangat baku itu dan sudah dipakai sedemikian rupa tanpa menyulitkan kata "melaksanakan". Jadi sudah konsisten dan sinkron

dengan UU dan sistem yang berlaku sekarang ini. Saya kira maknanyajuga

tidak berkurang apa-apa.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Dengan demikian apa dapat disetujui ini di Panjakan? Setuju?

F-PDI kami persilakan.

F-PDI (HANDJOJOPUTRO, S.H):

Terima kasih.

532

Disamping biaya saksi apa lagi kira-kira apakah masih banyak

atau biaya saksi saja. Kalau hanya sekiranya hanya satu saja sebaiknya

dimasukkan saja sekaligus disini Pak.

Jadi tidak ada lainnya itu .. Saya takutnya nanti tidak ada kepastian di

sini mengenai biaya ini. Terima kasilt.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan Pemerintah Pak.

PEMERINTAH :

Bisa juga Pak misalnya biaya mellitipkan barang tentunya kita tidak

mengada-ada tetapi dalalll pcrkcmbanganllyabisa macam-macalll. Jadi

memang biaya menitipkan barang lllisainya. Nanti bisa juga ada yang

lain, terus terang saja kadang-kadang ini susahjuga untuk menebak secara

persis tetapi kemungkinan-kemungkinan itu kita coba tampullg nanti

bisa di definisikan misalnya tidak di luar yang berkaitan dengan itu bisa

ditambahkan begitu, Panjakan saja kalau kami mengusulkall Pak. Terima

kasilt.

KETUARAPAT:

Terima kasih.

Tetapi kita tanyakan dulu, F-PDI apa sudah puas denganjawabannya Pak.


Kalau bisa mohon nanti yang lain-Iainnya itu kalau bisa diantaranya

juga bisa penjelasan kalau bisa Pak. Terima kasih.

533

KETUA RAPAT :

Maka dengan demikian nomor 38 kita Panjakan.

(RAPAT : SETUJU)

Kita memasuki nomor 39, kami persilakan dari F-ABRI.

F -ABRI (pUDJIARTO, SE) :

Terima kasih Pimpinan. USIllI F-ABRI kata-kata "menurut ketentuan

perundang-undangan yang berlaku" dihapus. Mengapa demikian. brena

dalam pelaksanaannya tetap melakukan penyitaan mesti berdasarbn

perundang-undangan yang berlaku. Tidak mungkin akan menyimpang dati perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu dalam pengertiannya jni tidak perIu mencantumbn

menurut ketentu:m perundang-undangan yang berlaku. Terima kasilL

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari F-ABRI, kami persilakan dari F-PP.


Seperti usul terdahulu setelah kata "penanggung pajak" ditambah wajib

pajak" begitu saja usul kami. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami usulkan butir 39 ini di Panja Timus kan, setuju Pemerintah 1.

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian butir 40, F-PP dihapus, jadi ini diPanjakan saya k~

mungkin ada penjelasan.

534


Ini karena pengertian-pengertian obyek sita setemsnya seperti

terdahulu, kami pikir sudahjelas didalam UU ini sendiri.

Jadi kalau dijelaskan lagi disini sehingga kurang bagus. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Kami usulkan ini sepelti yang terdahulu kita Panjakan.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian butir 41, saya kim sarna ini, setuju untuk di Panjakan.

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian kita masuk DIM 42, saya kirajuga Panja.

(RAPAT : SETUJU)

DIM nomor 43 saya kira sudah tetap semua. Jadi ini kalau istilah terdahulu ini oke. Kemudian DIM nomor 44, kami persilakan dari F-PP.

F-PP (IR. H. H.M SALEH KHALID, MM) :

Usul kami setelah akhir kalimat ditambah kalimat "sesuai dengan

pemndang-undangan yang berlaku" sebagaimana tertera disini usul penyempurnaan kalimat. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

535

Oleh karena yang lainnya te:tap, maka kami usnikan ini illntuk di Panja

untuk terus di Timns, setnju Panja Timns ?

(RAPAT: SETUJU)

Butir 45, Kami persi!akan dari F-ABRI.


Dari F-ABRI mengusulkan agar rumusan penyanderaan Ini

disempumakan karena menurut pengertian dad F-ABRI, ini rnasih belnm

paslah. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa pengertian penyanderaan

ini lebih dilengkapilah, demikian. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih F-ABRI.

Kemudian kami persilakan dari F-PDI bntir 191m dihapus, kami

persilakan.


Terima kasih Sandara Ketua.

Seperti yang terdahulu dan juga kemudian nanti mengenai masalah hal ini memang F-PDI memiliki sikap yang serius. Soainya pada hakekatnya

itu penyanderaan adalah suatu hukum badan yang tanpa proses peradilan dan tanpa adanya suatu hak untuk membela diri dan juga merupakan ekstra judicial yang sifatnya amnesti negara. Sehingga kalau dipaksa dimasukkan

khawatir dari F-PDJ, itu merupakan hal yang langkah mundur Pak. Jadi sebenarnya tindakan penyaderaan yang hubungannya dengan llang ini sudah

ketinggalan jaman. Seperti tadi Pak Menteri juga walaupun menyatakan

536

bahwa itu merupakan akhir. Namun di dalam RUU di sini sudab kami !ibat

ada upaya yang paling akhir yaitu adalab sita paksa dan seketika sekaligus,

saya kira sudah cukup akhir itu. Apalagi di sini nanti dikemudian bari ada

syarat-syarat yang bersifat kualitatif maupun yang sifatnya kuantitatif, ini

sangat membingungkan dalam rangka pelaksanaan hukum ini Pak.

Untuk inilah F-PDI mengharapkan supaya nanti di Panja dalam bal penyenderaan ini di balms secara serius, karenaini menyang-kut hak-bak

asasi menusia juga Pak dan juga menyangkut masalah kepastian hukum, karena kalau tidak salah ada suatu syarat di sini adanya etiket yang tidak baik, ini adalah suatu pertimbangan peradilan bukan pertimbangan amnesti

negara. Sehillgga kalau dipaksakan di sini nallti F-PDI khawatir adalah adanya suatu diskrirninatif dan juga kesewenang-wenangan eksesnya

nanti. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih dari F-PDI, dari Pemerintah kami persilakan.

PEMERINTAH :

Saudara Ketua,

Kami usulkan di Panjakan nanti kami bisa menambah penjelasanpenjelasan kami. Terirna kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pemerintah.

Jadi butir 45 kami minta kepada F-KP usul dari Pemerintah untuk di

Panjakan.


Setuju.

537

KETUARAPAT:

F-KP setuju, maka dengan demikian saya kira setuju untuk di

Panjakan.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor DIM 46, kami persiIakan dari F-KP.

F-KP (NY. HJ. OETARTI SOEWASONO, SH):

Dari F-KP setelah melihat batang tubuh dari RUU tersebut, maka kata

"sanggahan" itu tidak ditemukan, maka kata istilah kata "sanggahan" itu

tidak ditemukan di dalam RUU tersebut, apakah ini relevan dirnasukkan

di dalam ketentuan umum. Namun apabila kita melihat kepada KUP yaitu

pada Pasal 23 ayat (2) istilah "sanggahan" tersebut disebutkan dan juga

pada UU Nomor 19 Talmn 1959, juga istilah "sanggahan" itu disebutkan

khususnya pada Pasal 13 ayat (1 ). Ini mohon dikaji lebih lanjut pada forum,

Demikian. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih dari F-KP, dad F-PP usulnya dihapus, kami persilakan.

F-PP (IR. R H.M. SALEH KHALID, MM) :

Sebagaimana beberapa DIM-DIM terdahulu ini dihapus karena

pengertian gugatan ini sudah jelas di dalam undang-undang itu sendiri.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih.

538

Dari F-ABRI tetap, dari F-PDI ini sistimatika, maka kami usulkan ini

di Panjakan, dapat disetujui ?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor DIM 47, ini oke.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor DIM 48, juga oke.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor DIM 49, kami lPersilakan dari F-ABRI.



Dari F-ABRI dalam usulnya adalah menambah kata "pajak" diantara

kata "penagihan" dan kata "dilaksanakan". Alasannya adalah hanya

sebagai penekanan atau lebih jelas penagihannya adalah penagihan pajak,

demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari F-ABRI, kemudian dari F-PDI hanya rumusannya

saja tetap, dan butir 23 menjadi butir 22.

Kami persilakan dari·Pemerintah Pak.

539

PEMERINTAH (DIRJEN PAJAK) :

Setuju juga Pak kalau mau menambahkan kata "penagihan" ditambah

"pajak" seperti yang diusulkan begitu tidak ada masalah.

Sebab artinya juga karena memang penagihan ini jelas penagihan pajak

pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami persilakandari F-KPuntukmenanggapi, oleh karenaPemerintah

sudah untuk penarnbahan kata "pajak" dalarn arti penagihan pajak, kami

persilakan dari F-KP.

F-KP (IllSOM PRASETYO, S.H) :

Bapak Ketua, ini memang rekan ABRI ini suka micing. Jadi jeli ini

pak. Memang di dalam RUU ini menggunakan istilah-istilah yang lengkap

begitu, misalnya surat setoran pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan

pajak. Jadi saya rasa konsistensi dengan ini karni setujui. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Dari F-KP setuju untuk penambahan kata "pajak", karni persilakan dari F-PDI.


Dari F-PDI berpendapat bahwa tidak ada kelirunya pak, yang dulupun

540

tidak salah, jadi sama-sama benar. Namun bagaimana yang lebih baik, F

PDI selalu mendukung Pak.

Terima kasih.

KETUA RA.PAT :

Jadi kalau tidak keliru itu tandanya oke: Pak ya, kami persilakan dari

F-PP.

F-PP (ffi- H. H.M- SALEH KHALID,. MM) :

Setuju Pak.

KETUA RAPAT :

Maka dengan demikian, nomor 49.

F-KP (ABDULLAH ZAINI, SH) :

Sebentar Paik, ada usulan dari F-ABRI untuk menambah dua butir baru,

butir 24 dan butir 25, yaitu "penagihan pajak adalah" dan "barang adalah"

itu apa masih ada atau sudah diralat. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak.

Maksud kami itu kita selebaikan yang atas dulu, 23 dulu. Jadi dengan

demikian setelah perubahan: Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

Daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak

dilaksanakan". lui tadi oleh P'emerintah telah disetujui dan Fraksi-fraksipun

menyetujuinya.

(RAPAT: SETUJU)

541

Kemudian dari F-ABRI juga ada mengusulkan mengenai istilah

"penagihan pajak adalah" dan 25 "barang adalah" kami persilakan Pak.


Dari F-ABRI mengusulkan pengertian penagihan pajak dan penagihan

barang. Penagihan pajak kami usulkan alasannya demikian:

Judul RUUini adalah Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pengertian

surat paksa sudah ada dalam KUP, walaupun dalam KUP ini nantinya

mungkin ada perubahan. Karena sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 1959.

Kemudian judulnya adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dimana

surat paksa sudah ada pengertian, namun penagihan pajak belum ada

pengertian. Oleh karena itu F-ABRI mengusulkan agar penagihan pajak

juga mempunyai pengertian di dalam Pasal 1 tersebut, dan rul11usan kal11i

serahkan kepada Pemerintah.

Kel11udian yang kedua, masalah pengertian barang, kalau dilihat dalam

batang tubuh, bta-kata "barang" itu banyak sekali.

Alangkah baiknya apabila pengertian barang juga dimasukkan dalam

Pasal 1. Jadi adallya suatu pengertian apa yang dil11aksud dengan barang.

Demikiall dad Fraksi ABRI, Teril11a kasih.

KETUA RAPAT :

Teril11a kasih kepada Fraksi ABRI. Kal11i persilakan kepada

Pemerintah.

PEMERINTAH :

Di Panjakall saja pak. Terltl11a kasih.

542

KETUARAPAT:

Apakah Fraksi-fraksi setuju untuk di Panja kan? Pak Zaini, F-PP, F

PDI. Maka nomor 49 di-Panja kan.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 50 kami kira ini oke;

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 51 oke

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 52 ada usul perubahan dari F-KP. Kami persilakan dari F-KP.

F-KP (NY. HARTINI MOCHTAR KASRAN, SII):

Terima kasih Saudara Pimpinan;

F-KP untuk nomor 52 ini hanya mengusulkan perubahan struktur kalimat saja, sedemikian rupa sehingga menjadi "pejabat" didahulukan. Jadi kalimat yang baru adalah "pejabat untuk penagihan pajak pusat ditunjuk oleh Menteri". Kami setuju apabila ini diangkat ke Panja-Timus. Juga sesuai dengan judul dari Bab n. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih;

. Jadi oleh karena dari usul perubahan F-KP setuju untuk di Panja Timuskan, maka saya harap dapat persetujuan untuk di Panja Timus kan.

(RAPAT :SETUJU)

543

Nomor 53, kami persilakan dari F-KP··

F-KP (NY. HARTINI MOCHTAR KASRAN, SH):

Dari F-KP sarna dengan nomor 52 untlllk di Pan ja-Timus-kan disesuaikan

dengan JllIdllll Bab II itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih;

Dari F-PDI kami persilakan.


Seperti yang terdahulu Bapak Kctua;

Disini F-PDI mengusulkan agar Menteri lah yang berwenang menu nj uk

pejabat untuk penarikan pajak daerah, nanHIn atas usul Kepala Daerah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kal1li persilakan kepada Pel1lerintah;

PEMERINTAH (DIRJEN PAJAK):

Terima kasih Bapak Ketua;

Mengenai penunjukkan pejabat oleh Menteri atas usul Kepala Daerah.

Pemerintah Memang terus terang kurang sependapat, karen a jUl1llah

pejabat cukup banyak dan pengangkatan oleh Menteriini dikhawatirkan

abn menambah beban kerja yang cukup banyak kepada Menteri, apalagi

ini melipllti daerah yang sangat luas. Apalagi yang llntuk Kepala Daerahini

544

adalah memangjuga hanya terhadap pajak-pajak yang dalam yurisdiksinya

dia sendiri, yurisdiksinya Pajak Daerah.

Oleh karena itu sebaiknya karena PCl:.jak tadi Dati l, Dati ini kepada

daerahnya masing-masing, yang Pemerintah Pusat oleh Menteri Keuangan

itu betul. Demikian pertimbangannya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Pemerintah;

lni ada duajalan, Panja atau Panja-Timus, kalau sekiranya dari F-PDl

sudah setuju makaini akanjadi Panja-TimlUs. Kami persilakan dari F-PDI.


Mohon di Panja kan saja dulu, Pak.

KETUA RAPAT:

Dapat disetujui untuk di Panja kan ?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian nomor 54, kami persilakan dari F-KP semula ada perubahan

menjadi tetap. Kami persilakan dari F-PDI.


Sama dengan yang di atas yaitu Panja, namun adajuga disini mengenai

masalah "dalam" diganti "pada", ini redaksional pak.

KETUA RAPAT:

Kami usulkan ini untuk di Panja kan? Apakah dapat disetujui?

545

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih. Nomor 55, kami persilakan dari F-KP.

F-KP (NY. HARTOO MOCHTAR·KASRAN, SH):

Dari F-K,P hanya mengenai penulisannya saja karena di ayat (3) itu

disebutkan di angka 3 nya itu sedemikian rupa,kalau di dalam nomor 55 ini

ditulis dengan satu gandul atau dua gandul dan sebagainya, kami usulkan

diganti dengan huruf ahuruf b dan seterusnya.Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu kami usulkan ini untuk di' Panja-Timus-kan, dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Kita sampai ke nomor 56, mengapa kami tertarik, karena main paksa

paksa ini Pak, Sural Paksa. Fraksi PDI?

F-PDI (DRS. IGNATIUS SUWARD!):

Nomoi" 55 itu dituliskan menertibkan, yang dimaksud menerbitkan, di

dalam DIM NomoI" 55 yang tertulis angka 2, meneltibkan itu yang dimaksud

adalah menerbitkan. Sekian Pak, hanya sekedar mengingatkan saja.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Suwardi;

Makanya kita ke Panja-Timus-kan supaya urusan "menertibkan"

digantikan dengan "menerbitkan" juga dapat disebabkan disana nanti.

546

Terima kasih.

Kemudian Nomor 56, F-KP semula kosong menjadi, dua jadi Surat

Paksa, tetap. Kepada F-PP, kami rersilakan.

F-PP (IR.H.M. SALEH KHALID, McVl):

F-PPmengusulkan penambahan garis miring Surat Paksa pengganti.

Jadi b. Surat PaksaiSurat Paksa Pengganti.. Terirna kasih.

KETUA RAPAT;

Karni persilakan kepada Pemerintah;

PEMERINTAH:

Saya kira di Panja kan saja Pak.

KETUARAPAT:

Dengan Demikian nornor 56 kita Panja kan.

(RAPAT: SETUJU)

Nornor 57, dari F-KP tetap jadinya, dari F-ABRI usul perubahan. Karni persilakan.


lni sarna dengan yang terdahulu kata "rnelaksanakan" dihapus, alasannya seperti yang terdahulu juga. Terirna kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi dengan dernikian ini untuk di Panja kan dan untuk diteruskan ke Tirnus, jadi Panja-Tirnus. Apakah setuju?

547

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Nomor 58, kami persilakan dari F-PDI karena ada usul huruf "d"

dihapus. Silakan kepada F-PDI.


Sama dengan di atas Pak, mohon di Panja kan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dengan demikian nomor 58 pun di Panja kan. Apakah dapat

disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 59, ini diusulkan untuk di Panja-Tiimus-kan?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor60 oke

NomoI' 61, kami persilakan dari F-ABRI.

F .. ABRI (PUDJIARTO, SE):

F-ABRI-dalam DIM nomor 61 mengusulkan ayat (1) dihapus.

sebetulnya ada perubahan ini?, setelah perubahan ini yang tertulis harusnya

di DIM nomor 62.

Baik,jadi ayat (I) dihapus, sebagai alasan bahwa ayat (I) pengertiannya

sam a dengan Pasal 2 ayat (3) butir I yang bt:rbunyi "pejabat berwenang

548

mengangkat dan memberhentikan jurusita Pajak". Dan pada Pasal 3 ayat

(1) "jurusita pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat", ini b(~raIii

sarna, hanya perbedaannya satu kalirnat aktif, satunya kalirnat pasif. Oleh

karena itu, F-ABRI rnenyarankan untuk dihapus.

Selanjutnya ayat (2) diisernpurnakan rnenjadi Pasal 3. Pasal 3 hanya

satu butir saja, tidak ada ayat (1) dan ayat (2), ayat (2) disempurnakan.

Dan bunyinya dernikian "syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan

pernberhentian sebagai jurusita pajak ditetapkan dengan Keputusan

Menteri". Memang dalarn RUU hanya pengangkatan dengan syarat-syarat,

tetapi usul F-ABRl ditarnbah dengan "tata cara" dan juga "pernberhentian"

yang rnenarnpung dari ayat (1).

Dernikian saran dari F-ABRl, terirna kasih.

KETUA RAPAT:

Terirna kasih dari F-ABRl.

Dari F-PDI saya kira tadi harnpir sarna dengan terdahulu" Karni

persilakan kepada Pernerintah.

PEMERINTAH:

Di Panja kan saja Pak.

KETUA RAPAT:

Jadiusul Pernerintah, Panja? Dapatkah disetujui ini untuk di Panja kan.

(RAPAT: SETUJU)

Nornor 62, kami persilakan dari F-KP

549

F-KP(NY. BARTOO MOCHTAR KASRAN, SH):

Oisini F-KP ingin mengemukakan pertanyaan, apa s~a syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai jurusita pajak. Oi dalam Penjelasan pasal disebutkan cukup jelas, namun kiranya untuk syarat-syarat

yang akan ditetapkan oleh Keputusan Menteri, menurut F-KP seyogyanya

didalam BatangTubuh ini disebutkanjuga syarat-syarat tersebut, Sehingga Keputusan Menteri hanya sekedar sebagai penjabarannya saja.

Jadi substansi, syarat-syarat itu ditetapkan dalam Batang Tubuh, oleh karena itu Fraksi kami menanyakan syarat-syarat itu apa saja?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada F-KP;

Kami persilakan kepada Pemerintah untuk dapat memberikanjawaban terhadap pertanyaan F-KP Silakan kepada Pemerintah.

PEMERINTAH (ARI SOELENDRO): ,

Kami tadi sudah sampaikan bahwasanya ini nanti dibicarakan di Panja tetapi didalam kaitannyadengan pertanyaan mengenai masalah syarat-syarat tadi, yang nanti akan dibiearakan di Panja, bahwasanya jurusita pajakini

berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, berpangkat serendah-rendahnya golongan II/a, berumur setinggi-tingginya 45 tahun fakta saat diangkat diangkat menjadi jurusita,"berbadan sehat dan tidak

caeat fisik dan sebagainya. Kemudian akan diberhentikan dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia, pensiun atau berdasarkan pertimbangan tertentu, dianggap tidak cakap, dimutasikan dan setcrusnya.

Saya kira itu, tcrima kasih.

550

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Pemerintah;

lni ada usul untuk kita Panja kan. Kami persilakan dari F-PP.

F-PP (DRS.HM. MUKHROM AS' AD):

Ada tambahan, memang ini terkait dengan usul F-ABRI yang pertama

tadi. Saya kira disini, karena tadi sudah di Panja kan,jadi Pasal3ini untuk

jurusita pajak, itu mengatur masalah kedudukan dari pada jurusita itu. Maka ayat (1) p,erlu dirumuskan seperti sekarang ini, kedudukanlah, fungsi

kedudukan, kemudian kedudukan itu lengkap dengan ayat (2) termasuk

syaratnya itu. Jadi untuk sebagai bekal nanti di Panja,jadi ayat (\) dan ayat

(2) di Panja kart semua. Jadi kenapa ayat (1) ini mengapa demikian, ok:h karena ini menyangkut masalah kedudukan dari pada juru sita itu.

Saya kira demikian, terima kasih.,

KETUA RAPAT :

Terima kasih;

Maka nomor 62 satu paket dengan nomor 61 kita Panja kan.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor63,oke,tidak ada masalahNomor<l4, kami persilakan dari F-KP.

F-KP (DJlMANTO):

Terima kasih;

Nomor 64 ini F-KP mempunyai pikiran akan membuat satu Undang-

551

undang yang arif dan kita inelihat kenyataan bahwa masyall"akat: Indonesia

berbhineka, oleh karena itu kami mengusulkan adanya sumpah atau janji dan dibelakang agamanya dicantumkan atau kepercayaannya karcna ada yang disamping beragamajuga berkepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha

Esa. Demikian Bapak Ketua" terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari F-K.P;

Tadi kita· memang kaget Pak, dimana kami pernah dengar suara ini, rupanya kami satu khas Pak. Kami persilakan dari F-ABRI.

F-ABRI (pUDJIARTO, SE):

Dari F-ABRI mengusulkan, yang peliama kata "menjalankan tugasnya" diganti dengan "memangkujabatannya". Alasannya

Demikian, kalau masalah tugas itu kalaujurusita pajakilni kan tugasnya melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan sebagainya. Kalau setiap

melaksanakan tugas disumpahini saya kira berkali-kali di sumpah. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa memangku jabatan, jadi sumpah

jabatan, bukan sumpah tugas. Karena tugas juntsita ini banyak sekali.

Oleh karena itu, F-ABRI berpendapat bahwa "menjalankan tugasnya" diganti dengan "memangku jabatannya". Kcmudian penambahan kata

"w;:u ib" diantara kata "pajak" dan "diambil", ini lebih menekankan suatu kewajiban.

Kemudian setelah kata "agamanya" ditambahkan kata "atau

kepercayaannya". Saya kim ini sudah berlaku secara umum, oleh

karena itu F-ABRI menyarankan secara lengkap, demikian.

Terima kasih.

552

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari F-ABRI;

Karena yanf, dua tetap, kami serahkan kepada Pemerintah.

PEMERINTAH (ARI SOELENDRO) :

Terima kasib Bapak Ketua;

Dalam kaitannya dengan masalah mengenai "memangku jabatan'"

tadi, untuk diketahui bahwa jurusita pajakini sebenarnya hanya petugas

pelaksana saja dan disumpah hanya sekali pada saat pelantikannya., tidak

pada setiap saal melaksanakan tugas. Jadi yang bersangkutan adalah

petugas fungsional disumpah menjadi juru sita, dan mengenai sumpahnya

itu sendiri mengilkuti sumpahjuru sita pada Pell1gadilan Negeri sebagaimana

ditentukan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Jadi kita kutip

dari situ. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Pemerintah; Kami persilakan dari F-KP.

F-KP (DJIMANTO):

Kamijuga mengikuti Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai

PTUN dan Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah

Agung. Kami usul untuk di Panja kan saja ini Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dari F-ABRI.

553

554


Setuju di Panja kan i Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dari F-PP, Silakan.

F-PP (IR 8M.SALEH KHALID, MM):

Di Panja kan, Pak.

KETUA RAPAT:

Dari F-PDI, Silakan.

F-PDI (HANDJOJO PUTRO.SH):

Setuju di Panja kan, Pak.

KETUA RAPAT:

Dari Pemerintah, Silakan.

PEMERINTAH;

Setuju.

KETUA RAPAT:

Maka nomor 64 kita Panja kan.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 65, kami persilakan dari F;.KP.

F-KP (DJIMANTO):

Terima kasih, Pak;

RAHAYU:

Bunyi sumpah dan janji ini kelihatannya perlu penjelasan, nanti pada

waktu kita menyumpah. Ketua BPP, WaHl Ketua BPP, Hakim, bunyinya lain dengan jurusitaini. Kalau disana itu bunyinya "saya bersumpah

berjanji" disini, di RUUini, "saya bersumpah berjanji ini . .ini . .ini, "saya

bersumpah dengan ini .. ini ... setiap kali bersumpah dalam butir-butir. tapi di

jurusita sana di BPP saya bersumpah itu sekali lalu berikutnya, bahwa saya

ini, bahwa saya ini, bahwa saya ini.

Kami perlu penjeJasan perbedaan ini, apakah mengandung dampak

atau tidak dari Pemerintah,kalau tidak diseragamkan saja.Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih;

Oleh karena F-ABRI., F-PP dan F-PDI Jadinya tetap, kalau tidak

salah,ini ralat DIM F-ABRI menjadi tetap. Apakah betul itu, F-ABRI?

F-ABru (pUDJIARTO.SE):

Memang diralat, Pak, menjadi tetap. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Maka, kami kembalikan kepada Pemerintah apakah di Panja kan?

PEMERINTAH:

Va.

555

KETUA RAPAT:

Maka nomor 65 Panja

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 66, kami persilakan dari F-KP

F-KP(DJIMANTO) :

Sesual dellgall llomor terdahulu, kami illgill· satu sistem yang

sederhalla saja. Saya bersumpah dan berjallji itu sekali diucapkall pada

waktu permulaall. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Maka dellgan demikian, kami usulkall nomor 66 juga di Panja

kan, apakah setuju?

(RAPAT : SETUJU)

NOl11or 67, saya kira juga sama untuk kita Panja kan. Apakah dapat

disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 68, sarna. Dapat disetujui untuk di Panja kan?

(RAPAT : SETUJU)

NOl11or 69,illi kita usulkan untukdi Panja-Til11us-kall, sebab sama

dengan sebelumnya. Apakah disetujui?

556

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 70, ini oke.

Nomor 71, Panja-Ti~us, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 72, Panja-Timus, setuju, Pel}lerintah setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 73, Panja-Timus, dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 74, Panja, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 75, setuju untuk di Panja-Timus-kan? Apakah setuju Pemerintah? Jadi Nomor 75 di Panja kan.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 76, ada pertanyaan dari F-PDI, apakah tidak bel1entangan dengan Undang-undang Perbankan mengenai rahasia Bank dan dari FPP, kemudianjuga ada F-KP angka dua diganti dengan huruf b substansi tetap. Kami persilakan dari F-PDI.


Seperti halnya sudah diucapkan oleh Bapak Ketua tadi mengenai usul dari F-PDI, itu merupakan suatu clearellce, mohon clearance

apakah tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan mengenai rahasia Bank dalam hal ini Pak.

557

KETUA RAPAT:

Scbelum kita memasuki yang dari F-PP, kami persilakan dulu kepada Pemerintah, ini ada pertanyaan Pak.

PEMERINTAH:

lni nanti di Panja kan, tetapi perlu dijelaskan disini bahwasanya dalam

kaitannya dellgan jurusita itu sendiri, yang bersangkutan itu sebenarnya ketika melaksanakan proses penyitaannya sudah mengetahui berapajumlah

pajak yang terutang dan berapa asset yang dimiliki a/eh wajib pajak itu

sendiri. Karena sebenarnya plt"Oses dari penyitaan itu adalah hasil daripada

perhitungan pajak yang terutang yang berdasarkan pemeriksaan.

Jadi jurusita itu sendiri sudah mendapatkan data-data meskipun tidak

harus melalui sistim Perbankan.Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan kepada F-PDI.

F-PDI (HANDJOJO PUTRO,SH):

Begini Pak :

Namun dalam rangka hubungannya dengan tindakan pemeriksaan

terhadap bank ini apakah bisa dibenarkan berdasarkan Undang-undang Perbankan. Dalam hal ini juga mestinya sebagai jurusita walaupun sudah

mengetahui, namun dalam hubungannya dengan tindakannya jurusita tersebut terhadap Perbankan ini apakah tidak melanggar nantinya. Terima

kasih.

PEMERINTAH:

Juru sita ini hanya melaksanakan. saja, kalau nanti ada kaitannya,

558

dan bukan dia yang memeriksa,. yang memeriksa adalah tetap aparat

pemeriksaan, dan pemeriksaan pajak tetap akan berdasarkan kctentuan

yang berlaku termasuk Undang-undang tentang Perbankan, Jadi semua

diikuti. Dia hanya melaksanakan saja,. dan dia bukan memeriksa, jurusita

tidak punya hak untuk memeriksa,. bukan tugasnya. Jurusita tinggal

melaksanakan saja. Saya berpendapat tidak ada kaitannya secara langsung

dengan Undang-undang Perbankan mengenai kerahasiaan Bank dan

mengenai kerahasiaan Bank tetap akan mengikuti dalam hal pada waktu

pemcriksaan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan dari F-PP, juga ada perubahan usul, silakan.

F-PP (IR. HM. SALEH KHALID, MM):

Ada ralat dari DIM F-PP, seharusnya usul perubahan itu di nomor 76

sebelum kata "meminta" ditambah kata "apabila dipandang perlu" pejabat

dapat, Sehingga konkritnya yang benar itll yang kami usulkan "apabila

dipandang perlll pejabat clapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan

dan seterusnya" sampai dalam rangka melaksanakan penagihan.

Kami uSlllkan angka dua menjadi ayat (3), terima kasih.

KETUA RAPAT;

Terima kasih;

Kami persillakan kepada Pemcrintah;

PEMERINTAH (DffiJEN PAJAK) :

Sebetllinya kita ini bukan mengatur tugas pejabat tetapi dia adalah

559

pasal ini mengatur tugasnyajurusiita. Oleh karena itu kalau rumusan Pasal

5 ayat (2) itu dirubah, kita khawatir alur pengaturan Pasal 5 ini malah

terputus-putus, itu yang dapat karni jelaskan untuk F-PP.

KETUARAPAT:

Kami persilakan dari F-PP.

F-PP (DRS. H. JUSUF SYAKIR) :

Di dalam pasal RUU itu dikatakan bahwa jurusita itu berwe-nang

"minta bantuan Kepolisian, berwenang minta Kejaksaan, Departeman

Kehakiman, Pemerintah Daerah setempat, Pertanahan Nasional, Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain dalam

rangka melaksanakan penagihan pajak". Kami minta yang berhak minta

bantuan Kepolisian dan Kejaksaan itu bukanjurusitanya, tapi Pejabat yang

mengangkat jurusita itu.

Jadi dinaikan satu tingkat, hak untuk minta bantuan kepada Kepolisian.

Jangan setiap kali jurusita mau menyita dia sudah berhak minta bantuan

Poisek setempat, tapi yang berhak minta bantuan Polisi atnu Kejaksaan

adalah Pejabatnya, bukan jurusita nya.

Ini usulan kami. Jadi supaya tidak gampang jurusita itu lalu begitu

minta bantuan kepada Kepolisian, lalu minta bantuan Kejaksaan. Tingkat

jurusita ini adalah dibawahnya Pejabat.

Karena itu kami mengusulkan, yang berhak meminta bantuan kepada

Kepolisian itu jangan jurusita, tetapi Pejabat yang mengangkat jurusita itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari F-PP. Kami persilakan dari Pemerintah.

560

DIRJEN PAJAK:

Dapat di Panja kan saja Pak.

KETUA RAPAT :

Maka dengan Demikian DIM nomor 76 Panja, dapat disetujui ?

( RAPAT : SETUJU )

DIM nomor 77, kami persilakan dari F-KP.

F-KP (NY. SIS lIENDAR\VATI HADIWITARTO) :


Dari F-KP mengusulkan agar kata "kecuali ditctapkan lain olchMenteri

atau Kepala Daerah" dihapus.

Jadi setclah perubahan "Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah

kerja Pejabat yang mcngangkatnya".

Mengapa demikian ? Karena seandainya ada hal yang di luar wilayahnya,

tentunya akan minta bantuan kcpada Pejabat yang di luar wilayah tcrsebut,

bukan lalu wilayahnya menjadi militer. Itu saja, tcrima kasih.

KETUA RAPAT :

" Tcrima kaslih dari F-KP.

Untuk dijadikan satu gampang Pemerintah menjawabnya. Kami persilakan dari F-PP.

561

F-PP (IR- H.M. SALEH KHALID., MM) :

lni kami ada ralat DIM" yang seharusnya ini adalah F-PP perlu penjelasan pasal, apa yang dimaksud "kewali ditetapkan lain" oleh Menteri atau Kepala Daerah perlu penjelasan.Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F-PP.

Kami persilakan dari Pemerintah.

PEMERINTAH (DIRJENPAJAK) :

Terima kasih.

Halini semata-mata sebetulnya dimaksudkan untuk kepentingan

praktis dan kadang-kadang dilapangan memang diperlukan, misalnya

kerumitan prosedur yang bisa terjadi dalam satu kota terdapat 2 KPP

atau lebih, misalnya saja KPP Kecamatan Gambir itu bisa terdiri dari 2 KPP, Jakarta terdiri dari 3 Kanwil, tapi bisa juga sebaliknya 1 KPP kalau mewakili lebih banyak daerah tidak masalah, tapi 1 yuridiksi administratif

menutup ukuran Pemda itu bisa Iebih dari 1 kantor. Sehingga hal-hal begitu

atau bentllk KPP-nya itu ada KF'P yang khusus meliputi wilayah Indonesia

sebaliknya yang begitu luas, tidak meliputi daerah mana yang akan diambil

KPP tertentu Badora misalnya, itu wilayah seluruh Indonesia, kebalikan yang tadi 1 Kecamatan dua atau satu kota 2 KPP.

Hal-hal beglni tentu perlu diatur, kalau tidak. Tidak cocok dengan definisi kalau tidak ada close untuk menghadapi situasi demikian. Terima kasih ..

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari Pemerintah. Kami persilakan dari F-KP.

562


Dari F-KP saya kira apa yang dijelaskan perlu ditampung dalam

penjelasan pasal supaya jelas, karena kalau hanya begini bagaimana orang

menangkap tidak jclas juga.

Jadikami usulkan untuk di Panja kan. Terima kasih.

PEMERINTAH:

Itu kalau kami diperkcnankan, kami akan mernbantu untuk membuat

penjelasan seperti tadi. Jadi di Panja kan Saudara Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

DIM nomor 77 Panja, setuju ?

(RAPAT: SETUJU )

Naskah awalnya dari Pemerintah. DIM nomor 78, kami persilakan dari

F-KP.


Tcrima kasih Bapak Pimpinan.

Untuk Pasal 6 ini F-KJ> memandang perJu, bahwa apa yang terisi dari

Pasal 6ini dimuat dalam Bab terscndiri. Mcngapa Dcmikian ?

Karena dalam RUUini diatur tcntang "Penagihan seketika sekaligus,

kemudian Surat Paksa, Lelang, Sita, Penyanderaan dan Pencegahan",

Sehingga )cbih runtut rasanya, Icbih mudah untuk mempelajari, melihat

bila Penagihan seketika sekaliglls ini juga diatur dalam Bab tersendiri,

dan kami juga Itelah melihat di KUP tcntang Penagiban seketika sekaligus

ini ternyata apa yang dimuat di KUP itll sama dengan yang eli RUU inL

563

lPadahal menurut hemat kami, halini perlu dilengkapi. ladibukan hanya

begitu saja. Mengapa perlu dilengkapi '}

Karena Penagihan seketika sckaligus itu diherikan atau disampaikan

bila ada kecurigaan, jadi waktunya belum jatuh tempo begitu maksud

kami, itu disampaikan bila ada curiga dan lain-lain sebagaimana apa yang

diatur dalam Pasal 6 ini. Sehingga apabila ini tidak dilengkapi dengan

alasan, selain alasan penerbitan surat perintah juga materi surat perintah

itu sendiri, inijuga belum diatur dalam KUP. Kemudian yang mewajibkan

pemberitahuanjurusita kepada wajib pajak, dan batas waktu itu sendiri.

Jadi kami usulkan hal ini diatur dalam Bab tersendiri, dan kami usulkan

bila f(:kan-rekan sepakat untuk diPanja kan. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih dari F-KP.



Kami sependapat untuk ini di-Panja kan, karena sebenarnya mengenai

Pelaksanaan Pelaksanaan Penagihan seketika sekaligus mengapa tidak

dimasukan dalam Bab tersendiri, karena menyangkut masalah hanya

sewaktu-waktu saja, tidak secara umum berlaku. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Maka dengan Demikian, DIM nomor 78 Panja, setuju?

( RAPAT : SETUJU )

564

DIM nomor 79, saya kirainiPanja - Timus.

(RAPAT: SETUJU )

DIM nomor 80, Panja - Timus.

(RAPAT: SETUJU )

DIM nornor 81. Panja - Timus.

( RAPAT : SETUJU )

DIM nornor 82, oke.

( RAPAT : SETUJU )

DIM nornor 83, Panja - Tirnus.

( RAPAT : SETUJU )

DIM nornor 84, Panja .. Timus. Kami persilakan, belum diketok.

INTERUPSI F-KP (NY. SIS HENDARWATI HADIWITARTO) :

Tadi hanya mengingatkan saja kembali, bahwa Pasal 6 itu kan

rnenyangkut DIM nornor 79,80 dan seterusnya, Sehingga itu satu pakelt, apa

tidak begitu, pembahasannya kan satu paket Pak. Karena Pasal 6 Tadikami

usulkan untuk diatur dalam Bab tersendiri dan di-Panja kan, tapi mernang

diantaranya substansi ini ada disitu dan oke:,ini kami hanya mengingatkan

kembali. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi dalam kaitan DIM nomor 79 ini di-Panja kan, dan yang bmi

sebutkan tadi itll Panja - Timus.

565

DIM nomor 84 dikaitkan dengan DIM nomor 78, ini Par0a, setuju ?

( RAPAT : SETUJU )

DIM nomor 85, oke.

( RAF'AT : SETUJU )

DIM nomor 86 usul perubahan dari F-PDI, apakah dalam halini tidak

berlebihan tanpa melibatkan Badan Peradilan. Kami persilakan dari F

PDI.



Dalam halini Kepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah aJPakah tidak berlebihan, ini

mohon penjelasan dulu. Karena biasanya ini adalah suatu Kepa\a dari pada

Putusan Peradilan.

Jadi kalau ini diberikan atau dipasang di dalam suatu Surat Paksa,

apakah tidak terlalu berlebihan. Ini mahan penjelasan dulu Pak, terima

kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F-PDI. Kami persilakan dari Pemerintah.


Terima kasih Bapak Ketua"

UntlUk diketahui bahwasanya Surat Paksa itu sebenarnya sama dengan

Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang me:mpunyai kekuatan hukum

566

yang sudah tetap, makanya dipakai kata-kata yang berkepala "OEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA".

Jadi untuk diketahui, bahwasanya dalam kaitan Surat Paksaini apakah

sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah melibatkan Badan Peradilan, dapat

dijelaskan bah\va dalam kaitannya dengan Penerbitan Surat Paksa tidak

perlu melibatkan Badan Peradilan Pajak-Karena sesuai dengan UU No. 19

Talmn 1959, dan RUU ini diberikan kcdudukan dan kekuatan hukum yang

sarna dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kckuatan hukum yang

tetap Surat Paksaini. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pemerintah. Kami persilakan F-PDI.

F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SH) :

Kami mohon di Panja kan saja dulu Pak.

KETUARAPAT:

F-KP setuju DIM nomor 86 di Panja kan.

F-KP (ABDULLAH ZAINIE, SH) :

SctUjll Pak.

KETUARAPAT:

Dari F-PP"

F-PP (lR. H.M. SALEH KHALID, M.M.) :

Setllju Pak.

567

KETUARAPAT:

Dari F-ABRI.


Setuju.

KETUA RAPAT :

Dengan Demikian DIM nomor 86 Panja.

(RAPAT : SETUJU )



Dari F-KP didalam usul perubahan "perlu dalam Surat Paksa tersebut

dicantumkar. batas waktu pembayaran".

Perlu kami kemuka-kan demikian, karena terkait dengan Pasal 11 RUU

nanti dalam pembicaraan lebih Ian jut disitu juga mengenai "batas waktu

tentang Surat Paksa" yang mengutarakan bahwa, "Surat Paksa tidak dapat

dilanjutkan dengan penyitaan sebellllm lewat jangka waktu 24 (dua puluh

empat) jam".

Untuk itu maka dari F-KP mengusulkan agar dibawah angka gandul3

yang setelah dirubah menjadi c itu dicantumkan d, yaitu batas waktu.

Demikian dari kami, terima kasih.

568

KETUA RAPAT :


Kami persilakan kepada Pemerintah, karena ini juga ada kaitannya

dengan DIM nomar 78 tadi.

nmJEN PAJAK :

Pada prinsipllya kami dapat menerima nanti di-Panja kan, memang disini disebutkan "sckuralllg-kurangnya" yang nanti dapat ditambahkan

beberapa hal yang dirasa memang periu. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Setuju F-KP untuk Panja. Silakan dari f-KP.

F-KP (ABDULLAH ZAINIE, SH):

substansi setuju di-Panja kan, tetapi letaknya barangkali keliru ini. Jadi

untuk PDln DIM l1omor 87 itu tetap,. substansinya kita geser kebawah DIM nomor 88. Tcrima kasih.

KETUARAPAT:

JadiDIM nomor 87 substansi, setujui, oke.

( RAPAT : SETUJU )

DIM nomor 88 Panja, setuju ?

(RAPAT: SETUJU)

569

DIM nomor 89, oke.

( RAPAT : SETUJU )


F-KP (NY. SIS HENDARWATI IlADIWITARTO) :


Disini F-KP menanyakan, apakah pelaksanaan dari penerbitan Surat

Paksaini secara bertahap atau salah satu dipenuhi sudah

Kemudian penulisan angka sebagaimana yang tadi juga "I), 2), 3)"

diganti dengan "a, b, c". Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F-KP.

Kami persilakan kepada Pemerintah.

Cukup untuk menerbitkan Surat Paksa. ini secara substansi.


Mengenai masalah Pelaksanaan Penagihan, disini memang dilakukan

secara bertahap dan komulatif.

Pertama, dalam hal Surat Ketetapan Pajak sudah sebulan atau sudah

jatuh tempo tidak dibayar, kita lakukan peneguran dahulu selama seminggu

semenjak jatuh tempo terjadi.

570

Kemudian, sesudah itu bam dilakukan Surat Paksa 21 hari sesudah

dilakukan teguran.

Kemudian, 24 (dua puluh empat) jam dilakukan Surat Perlntah

melaksanakan penyitaan tersebut. Jadi memang kumulatif dan bertahap, terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih dari Pemerintah. Dari F-KP, Silakan.


Terima kasih.

Karena pertanyaan ini, karena disini "atau nya" itu letaknya di, akhirnya terkait DIM nomor 90 dengan DIM nomor 91, 92, terkait akhirnya.

Karena dari Pemerintah Tadi menjelaskan bahwa komulatif dan

bertahap kalau tidak salah, dan disini itu 1), kemudian 2) bam atau,

kemudian 3).

Jadi disini ini kami bingung, apakah berarti disini komulatif atau satu

sudah cukup. Ini yang perlu, ini kaitannya dengan ataunya itu dimana, dan nantijuga kaitannya dengan usulan Bab bam kami. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih.

Kami persilakan dad Pemerintah.


Mengenai atau tadi kaitannya dengan masalah khusus tadi yang telah

571

dibahas didepan, yaitu mengenai Penagihan seketika dan sekaligus. Jadi

dengan sendirinya mengenai Penagihan seketika dan sekaligus tidak

mengikuti alur daripada apa yang tadi telah dikemukakan.

Jadi Penagihan seketika dan sekaligus tadi adalah merupakan prosedur tertentu khusus yang menyimpang daripada apa yang telah diuraikan tadi.

Oleh karena itulah tadi dikemukakan. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih.

Kami beri kesempatan kepada F-KP, silakan.

F-KP (NY. SIS IlENDARWATI HADIWITARTO) :

Terima kasih.

Jadi Penagihan seketika sekaligus tadi, apakah juga sebelumnya itu

diterbitkan dulu, diterbitkan penagihan teguran dan sebagainya, kan tidak Pak ya. Sehingga bila sudah diterbitkan Penagihan seketika sekaligus

walaupun sebelumnya tidak didahului dengan peringatan, itu langsung bisa Surat Paksa.

Hal ini kami kemukakan sekali lagi akan memperkuat alasan, mengapa kami usulkan perlu Bab tersendiri tentang Penagihan seketika sekaligus dan perlu dilengkapi. Supaya segi keadilan dari wajib pajak juga terlindungi, terjamin. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih.

572

Masih ada tambahan dari F-KP, silakan.


Saudara Pimpinan.

Tadi oleh Ibu Sis dikemukakan bahwa DIM nomor 90 ini tidak terlepas

dari DIM nomor 91 dan 92.

Pertanyaalll dari F -KP ialah, penerbitan Surat Paksa itu apakah komlliatif

atau alternatif. 1, 2, 3, kalau ketiga syaratlllya itu dipenuhi, komulatif dia,

apa begitu, atau cukup untuk PDInt 1 saja. PDInt 1 sudah dipenuhi bisa

diterbitkan Surat Paksa, PDInt 2 dipenuhi bisa diterbitkan Surat Paksa,

Demikian juga PDTnt 3 atau PDInt 1 plus PDInt 2 bisa Surat Paksa, atau

PDInt 3 bam Surat Paksa, sebab disini ada perkataan "atau".

Saya kira itu inti daripada permasalahan dari F-KP,ini tambahan untuk

Ibu Sis. Terima kasih

KETUA RAPAT :


Kami kembalikan Jagi kepada Pemerintah untuk dapat memberi

kan ketegasan daripada hubungan DIM nom or 90, 91 dan 92. Kami

persilakan.


Mengenai masalah PDInt DIM nomor 90, dan 91 dalam kaitannya dengan Surat Teguran dan DIM nomor 91 mengenai masalah Penagihan

Pajak Seketika itu alternatifPak.

573

Jadi dalam kaitannya dengan DIM nomor 90 sesudah dilakukan Peneguran, baru dilakukan Surat Paksa dan Penyitaan. Dalarn kaitannya

dengan Penagihan seketika dan sekaligus, Surat Paksa sekaligus juga diikuti dengan melakukan Penagihan seketika dan sekaligus, Jadi tanpa

didahului oleh Surat Peringatan, makanya alternatif untuk masing-masing pihak itu.

KETUARAPAT:

lni saya kira ada usulan untuk di Panjakan saja Pak.

Tapi sebelumnya kami minta dari F-PDI, ini kita masih bicara-kan

DIM nomor 90 yang mana usulan perubahan dari F-PDl adalah "berapa

kali diterbitkan surat teguran atau peringatan, sebaiknya dimasukan dalam

penjelasan".lnijuga saya kira harnpir sarna, silakan dari F-PDI.



Penjelasan perlu kami mohonkan, soalnya disini tidak tercan-tum Pak,

berapa kali sebenarnya teguran, peringatan nya ini. Karena disini, biasanya kalau peringatan, teguran itu mestinya 2-3 kali atau bagaimana,ini soalnya disini merupakan suatu rangkaian.

Pasal8

Surat Paksa diterbitkan apabila:

1) Penanggung Pajak tidak melunasn utang pajak sampai dengan tanggal

jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

574

Jadi sebenarnyaini rnohon penjelasan berapa kaliini Pak, kalau memang bisa, itu supaya dicantumkan dalam penjelasan berapa kali peringatan dan

teguranini. Terima kasih.

PEMERINTAH (DIRJEN PAJAKlFUAD BAWAZIER) :

Surat Teguran itu diterbitkan hanya 1 kali, dan itu juga disini digunakan

istilah atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,ini oleh karena prinsipnya sarna, tetapiini meliputi sangat banyak rnacam pajak yang

tercover disini, berbagai macam seperti definisi didepan termasuk Pajakpajak Daerah, ada pihak perolehan hak tanah, ada cukai dan bea rnasuk dan

seterus nya.

Dengan Demikian maka untuk mengakomodir hal-hal seperti itu prinsipnya sarna, tapi istilah-istilah itu perlu dimungkinkan, karena

menarnpung berbagai macam rangkuman UU yang lain.

Terima kas:ih.

KETUARAPAT:

Karni usull<an, oleh karena ini kita belum terlalu jumpa dijalan yang samaini, kita Panja kan, setuju ?

INTERUPSI F-PDI (HANDJOJOPUTRO, SH) :

Kami mohon supaya didalamPan ja nanti diberikan juga kemung-kinan penjelasannya, supaya lebih jelas lagi. Karenaini, nanti yang bayar pajak itu juga rakyat-rakyat yang mungkin belum paham ini, supaya lebih jelas lagi Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi DIM nomor 90 Panja, dan Penjelasannya (Naskah Awalnya) kita serahkan kepada Pemerintah. Setuju untuk di-Panja kan ?

575

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Pansus yang kami hormat, maka kita sampai membahas DIM

nomor 90, dan kiranya sekarang sudah ada lebih sedikit waktu untuk kita

istirahat sampai dengan pukull 13 .00 WIB, maka dengan rapat kami skors

sampai pukul 13.00 \vIB untuk makan siang dan menjalankan ibadah

Dzuhur bagi yang mengerjakannya. Dengan ini rapat kami skors.

( Rapat diskors Pukul 12.05 WIB )

Sidang yang kami Muliakan skorsing kami cabut.

(Skol'sing dkabut Puku113.00 WIB.)

Dan kita akan melanjutkan pembahasan naskah RUU mengenai

"Penagihan Pajak dengan Surat Paksa" dengan kompilasi DIM yang I

ada depan kita, Tadi kita telah bahas te1ah sampai dengaru nomor 90 kita

memasuki sekarang nomor 91. Nomor 91 ada dari F-KP saya kira ini tadi

hubungan dengan, namun kami silakan.

F-KP (NY SIS HENDARWATI HADIWITARTO) :

Saya kira nomor 91 dan 92 paket saja Pak. Panja, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dan dari F-PP sesuai dengan Tadi Panja-Timus. Jadi

nomor '91 Panja, setuju Pak Menteri. Terima kasih.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 92 juga Panja.

576

(RAPAT : SETUJU)

M Nomor 93 oke.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 94 Panja-Timus, setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 95.0ke.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 96, kami persilakan dari F-KP, F-KP menjadi tetapi, silakan

F-PP.

F-PP (Ir. H.M. SALEH KHALID, MM)

Panja-Timus Pak.

KETUA RAPAT

Jadi nomor 96 Panja-Timus, setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 97, Panja-Timus.

tRAPAT : SETUJU)

Nomor 98.


Bapak Ketua.

Nomor 97 itu ada usulan saya kira bukan Panja-Timus, nomor 97 saya usulkan Panja saja. Karena ada usulan substansi.

577

KETUA RAPAT :

ladinomor 97 Panja.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 98, F-PP tidak ada, F-PDI setuju Panja-Timus. Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 99, saya kira Panja-Timus inl. Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 100. Panja-Timus setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 101, oke.

Jadi tadi yang nomor 101 semula tetap, maafkemlldian menjadi Panja

Timus, sekalliagi kami tawarkan, F-KP angka 3 menjadi hllruf c dan angka

4 diganti dengan hllruf d, dan kata "tetap" dihaplIs. Apakah disetujui kalau

Panja-Timus. Setuju

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 102, ralat, di ralat lagi, menjadltidak ada, jadi olke

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 103, tidak ada kosong seharusnya, jadi oke.

(RAPAT : SETUJU)

578

Nomor 104, kami persilakan dari F-KP.

F-KP (NY. HARTINI MOCHTAR KASRAN, SH) :

Terima kasih Saudara Pimpinan.

F-KP disini mengusulkan agar kata "komisaris" dan kata "pemegang sa ham" dihapus dari angka 1 (gandul). Dan angka 1, ini diganti menjadi

huruf a. Hal ini komisaris dan pemegang sahamini sesuai dengan UU

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, karena yang bcrtanggung

jawab dalam manajemen bukanlah komisaris maupun pemegang saham melainkan direksi. Jadi cukup Direksi saja disini yang dicantumkan, terima

kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, silakan f-PP.

F-PP (11-' H.M. SALEH KHALID, MM) :

F-PP ada ralat Pak.

Sehingga usulnya itu menjadidibelakang kata "sekutu" dan kata "baik"

disisipkan kata-kata "Dewan Pengawas" dan "anggota firma", Sehingga menjadi"pcngurus Dircksi komisaris pemegang saham atau pemilik modal

atau sekutu" disisipkan "dewan pengawas dan anggota tcrima baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang mcmungkinkan atau. Tcrima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari ralatnya F-PP. Kami usulkanini untuk Panja apakah

Pemerintah setuju. Namun dari F-PP minta penjelasan dari Pemerintah.

579

PEMERINTAH :

Kami Setuju di Panja kan, ada satu catatan yang kami mohon yang

betul-betul diperhatikan.

Di perusahaan-perusahaan swasta, pada umumnya komisaris itulah

pemegang sahamnya.ini supaya kita pikirkan baik-baik, Jadiumumnya

men~ka adalah komisaris, komisaris itu ya pemegang saham, tidak selalu

tetapi sangat seringkali, apakahini tidak sesuai dengan Undang-undang

tentang Perseroan Terbatas, pengertian kami selall1aini justru Undang

undang tentang Perseroan TeJrbatas ll1emperluas tentang tanggungjawab

renteng, justm mell1perluas yang bam ini UU tentang Perseroan Terbatas

Jadinamun Demikianini sebaiknya kita perdalam Panja Saudara Ketua.

Dengan pengertian mohon catatan kami ini diiperhatikan, karena kami

tidak hadir secara fisik di Panja nya. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Teriima kasih dari Pemerintah.

Kami tawarkan kepada F-KP dengan penjelasan dari Pemerintah

apakah ini setuju di Panja kan" F-PP, F-ABRI, F-PDI setuju Maka nomor

104 Panja.

(RAPAT: SETUJU)


F-KP( ....... ):

Tidak masuk rekaman

580

KETUARAPAT:

Terima kasih dari F-KP, oleh karena F-PP tetap, F-PDI tetap, dan F

ABRI tetap. Diusulkan Panja-Timus. Dapat disetujui.

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih. nomor 106 oke.

Nomor 107, usul F-PDI Ikata "dalam" diganti dengan kata "pada".

Panja-Timus .. Setuju ?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 108 oke.

(RAPAT: SETUJU)

Namor 109, kami pt~rsilakan dari F'-PP, minta penjelasan tentang

pengocualian. silakan.

F-PP (Ir. H.M. SALEH KHALID, MM):

F-PP minta penjelasan, tentang pengecualian yang ditetapkan lain oleh

Menteri atau Kepala Daerah, saya kira dalam beberapa DIM yang lalu juga

Demikian, karena pada penjelasan ditulis cukup jeias, padahal belumjelas,

mahan penjelasan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F-PP, kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (ARI SOELINDRO) ::

Kami sependapat untuk nanti di kemukakan ke Panja, tetapi perlu

581

dije\askan disini bahwasannya dan sebenarnya tadi sudah dijdaskan oleh Pak

Fuad, menyangkut mengenai masalah kecuali ditetapkan lain oJch Menteri

atau Kcpala Daerah, di dalam kaitannya dengan wewenang wilayah

kelja dari pejabat, dimana Tadi dikatakan misalnya di Jakarta ini, dimana

untuk satu kota terdapat bebcrapa KPP ini nanti kami masukkan di dalam

penjclasan pada Panja, yang rumusanya kami akan buat.

Terima kasih.

KETUARAPAT

Terima kasih, kalau demikian maka nomor 109 Panja dengan draft

awal oleh Pemerintah. Setuju ?

(RAPAT : SETUJU)

Substansinya oke, silakan F-ABRL

F-ABRI (PUDJlARTO, SE) :

Sebaiknya ditctapkan bahwa Batang Tubuh ini okc, Panja nanti hanya

penjelasan saja Pak, sebaiknya Demikian. Batang Tubuhnya oke, tetapi

perIu penjelasan dari Pemerintah, penjelasan Pasal. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Tcrima kasih, dari F-ABRI.

Tadi telah kami utarakan bahwa substansinya atauini tetap, dan

penjelasannya itn yang di dalam Panja dan draft awal dari Pemerintah,

untuk itu kita ketok lagi.

(RAPAT: SETUJU)

582

Nomor 110, usul perubahan dari F-ABRI, kami persilakan.


Dari F-ABRI mengusulkan diantara kata "ayat (9)" dan kata

"memberitahukan" ditambah kata "wajib membantu" .

F-ABRI berpendapat bahwa dengan menambah wajib membantu,

maka pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat melaksanakan surat

perintah benat-benar akan berusaha untuk membantunya, hal ini sebagai

lebih menekankan terhadap para pejabat. Demikian saja terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Sedangkan dari F-PDI, saya kira ini sarna dengan yang tadi Panja-Timus

untuk itu kami persilakan kepada Pemerintah untuk dapat memberikan

penjelasan mengenai usulan perubahan dari F-ABRI.

PEMERINTAH :

Kami dapat menerima usul F-ABRI, sebab ini akan memperjelas

dan rumusan lebih lanjut nanti disempurnakan di Panja-Timus kalau di

perkenankan kami akan membantu dalam rumusannya, senada dengan

yang dikemukakan oleh F-ABRI. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih dari Pemerintah. Maka dengan Demikian nomor 110

menjadi Panja-Timus draft awal dari Pemerintah. Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

583

Nomor J 11, Panja Timus.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor J 12, tetap semua.


F-KP (NY. HARTINI MOCHTAR KASRAH, SH) :


F-KP mempertanyakan kaitan Pasal J 1 ini dcngan Pasal7 ayat (2) yaitu

apakah batas waktu tidak perlu dicantuml<an dalam surat paksa sebagai

butir ke 4, atau butir d. Soal batas waktu dan perlu pemikiran waktunya

dapat diperpanjang dua kali 24 jam.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :


Kami lihat dari F-ABRI usul perubahan apa dasar menentukan waktu

24 jam, kami persilakan Pak.


Dari F-ABRI hanya mohon penjelasan kepada Pemerintah, itu apa

dasar menentukan waktu 24 jam, saya kira itu saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dari F-PP ini usulan Jadi 3 kalli. Kami persilakan F-PP.

584

F-PP (IR. H.M. SAI.EH KHALID, MM) :

Kami mengusulakan 3 kali 24 jam, kalau Tadi F-KP 2 kan 24 jam,

dengan mempertimbangkan masa waktu 24 jam itu terlalu singkat, tnt

ralat. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih,ini ada ralatnya. Kami persilakan kepada Pemerintah.


Disini perlu dijelaskan bahwa batas waktu 1 kali 24 jam itu sebenamya

sudah cukup memadai, mengingat sebelumnya kepada si penanggungjawab telah diberikan waktu yang cukup, untuk melunasi utang pajaknya, yaitu

Pertama, jatuh tempo pembayaran 30 hari sejak tanggal surat

ketetapan.

Kedua, surat tegoran diten-bitkan 7 hari sejak jatuh tempo, kemudian

surat paksa diterbitkan 21 hari setelah tanggal surat teguran. Jadi jumlah sudah 58 hari, Jadi kami kira sudah cukup waktu, Jadiini hanya ujung dari

pada proses yang sudah berjalan sebelumnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari Pemerintah, kami ke:mbalikan lagi kepada F-KP, itu penjelasan pemerintah tadi, kami persilakan.

NY. HARTINI MOCHTAR KASRAN, SH

Cukup jelas, tapi mohon di Panja kan saJa.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Dari F-ABRI, silakan.

585


Saya kira kami menerima dan Batang Tubuh tetap. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dari F-PP.

F-PP (m. H.M. SALEH KHALIO, MM) :

Minta di Panja kan saja Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Maka dengan demikian kita minta persetujuan dari F-PDI, apakah

setuju di Panja kan Pak.

F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SH)

Setuju.

KETUA RAPAT :

Dari F-ABRI, dari Pemerintah, Nomor 113 Panja.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 114, oke.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor lIS juga oke,

(RAPAT: SETUJU)

586

Nomor 116, Kami persilakan dari F-ABRI.


Saya kira seperti yang semula pak, kata "melaksanakan" dihapus,

demikian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Maka dengan Demikian, nomor 116 Panja-Timus. Setuju ?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor It7, oke.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 118, ini ada pertanyaan dari F-PDI, kami persilakan dari FPDI- Usu1 perubahan.

F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SII) ~


Kami juga ingin penjelasan, apakah baikini, sebaiknya penanggung jawab atau kuasanya itu hadir dan kata "dalam diganti dengan "pada" itu sudah tercover dengan sebelumnya, jadi kami hanya mohon kejelasan sebaiknya apakah penanggungjawab dan kuasanya itu hadir juga di dalam halini. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih, saya kira dari F-PP juga Panja-Timus, kami persilakan dari pemerintah, ini ada pertanyaan mengenai penjelasan ini, usulan dari F-PDI.

587


Jadi kesimpulan disini bahwa di dalam masalah pelaksanaan daripada

mengenai penyitaan tersebut meskipun yang bersangkutan tidak hadir, tetap

pelaksanaan dapat dilakukan dengan menghadirkan saksi yang lain, dari

sini misalnya dari pemerintah daerah setempat lurah dan sebagainya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih, kami kembalikan kepada F-PDI, apakah cukup jelas.


Maksud kami ini kuasanya apa bisa hadir Pak.

KETUARAPAT:

Silakan.

PEMERINTAH (ARI SOELENDRO)

Baik, usul dimasukkan Panja saja.

KETUA RAPAT :

Maka dengan Demikian, nomor 118 Panja. Setuju ? Dari F-KP kami

persilakan, belum di ketok pak.

F-KP (HIS OM PRASETYO, SH) :

F-KP ingin menggunakan kesempatan ini untuk menambahkan

pemikiran untuk masuk dalam Panja yaitu apabila penanggung pajak atau

588

penanggung jawab ternpat itu hadir, tapi dia rnenolak untuk dilaksanakan

sitaini perlu dicanturnkan disinijuga.

KETUA RAPAT :

Terirna kasih,ini ada usulan tarnbahan di dalarn Panjaini nanti,ini

merupakan usulan pernikiran. Iadi 118 Panja ditambah dengan pernik iran

dari F-KP tadi. Setuju untuk Panja ?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 119, sama saya kira Panja-Timus. Panja, dapat disetujui Panja

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 120, Panja-TImus, dapat disetujui.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 121, pada kata "gerak" ditambah kata "ber", kami persilakan

dari F-ABRI.


Ini berupa redaksional sebetulnya, Jadikalau rnernang apakah itu

barang gerak, apakah barang bergerak, karena disini ada barang bergerak

kemudian di Batang lain juga ada barang gerak, ini redaksional saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari F-ABRI,ini kami usulkan untuk Panja-Timus. Dapat

disetujui ?

589

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 122, kami silakan dari F-KP kata "dapat" supaya dihapus/ dihilangkan.


Terima kasih

Maksud kata "dapat" supaya dihapus atalll dihilangkan adalah agar supaya ketentuan ini bersifat lebih normatif, demikian terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih.

Dari F-PDI ini juga ada perubahan ralat, kami persilakan.



Dari F-PDI mengusulkan agar kata "ditempeli atau" itu dihapus saja

Pak. Jadi cukup atas barang-barang yang disita dapat diberi segel sita. Dan juga mohon penjelasan bentuk segelnya Pak, terima kasih. Dan

penjelasannya.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F-PDI.

Oleh karena ada mohon penjelasan, kami persilakan dari Pemerintah.


Untuk dimaklumi bahwasannya tidak setiap barang yang disita itu

590

dapat ditempeli segel sita, misalnya kita. menyita tanah, kita tidak bisa

menempelkan Pak. Jadi Ibiasa berita acara sita saja, kita taruh di dalam

ruangan. Terirna kasih.

KETUA RAPAT :

Kemudian dari F-KP tadi sudah dijawab sudah Pale. diberi segel sita.


Sarna Pak, bahwa itu tidak semua barang mernang tidak dapat ditempeli

segel sita, Jadi yang diatur itu tata cara penyegelannya saja, karena

barangnya ada tanah, mungkin barang lain, ada yang barang yang kecil

dan sebagainya. Sehingga kalau digunakan diberi atau ditempeli kadang

kadang kata-kata ini menjadi perdebatan, karena itu ditaruh dua-duanya

agar sesuai . Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih, maka kami usulkan ini menjadi Panja. Setuju 7. s:ilakan

dari F-ABRI.

F-ABRI (PUDJARTO, SE) :

Tadi Pemerintah telah menjelaskan, saya kira dengan pemerintah

menjelaskan kemungkinan F-KP ini bisa menerima, jangan Panja

semuanyaini, karena yang lain tetup, ini kan hanya masalah kata.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih dari F-AJ3RI.

Ini juga suatu anjuran agar kita juga dapat menyepakati di Pansus ini

apa yang sehenarnya dapat kita selPakati, untuk itu kami persilakan F-PDl.

591


Disini itu adalam pengertian Pak nanti istilahnyaini, soal dapat tadi kalau dihilangkan, lain dengan kalau ada dapat,ini F-PDI menghendaki supaya, kalau memang itu barang yang disita itu, harap diberi segel sita saja, soal itu nanti ada ditempel atau tidak saya rasa apa perlu dicantumkan disini, saya rasa dipenjelasan sudah ada, yang penting intinya adalah barang itu disegel sita. Soal ditempel atau tidaknya itu masalah teknis pelaksanaannya saja, bukan masalah pengertian segel sitanya. Karena segel sita itu pada hakekatnya adalah suatu tanda.

Untuk ini kami mohon supaya dipenjelasan ini diberikan stempel tadi yang mana perlu tidaknya itu, tetapi kalau yang di Batang Tubuhnya cukup diberi· segel sita saja, tapi dapatnya juga hams dihapuskan Pak, terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih. Dari F-KP silakan.


Terima kasih.

F-KPmengusulkanuntukPanja-TimusPak.KarenadidalamPenjelasan ini mengenai tempe I menempel itu tidak ada,jadi memang barangkali perlu ada tambahan-tambahan penjelasan Jadi Panja-Timus saja.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Kalau demikian ini ada usul bahwa Panja-Timus dengan penjelasan dan naskah awalnya diterbitkan oleh Pemerintah.

592

Apakah dapat disetujuiini. Panja-Timus dari usul F-KP Pak. Oapat disetujui F-ABRI. silakan ..

F-ABRI (PUDJlARTO, SE) :

Oke silabn.

KETUA RAPAT :

F-PP, bagaimana.

F-PP (ffi. H.M. SALEH KHALID, MM) :

Tidak keberatan Pak.

KETUARAPAT:

Dari Pemerintah.

Maka Demikian nOlllor 122 Panja-Timus dan penjelasan naskah awal

oleh Pemerintah.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 123, Jadi tetap ada usulan dari F-PDI tetapi ralatnya seharusnya

tetap, maka 123 oke.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 124 oke.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 12:5, kami silakan F-KP.

593

F-KP (Dr. H. FATm DAHLAN) :

Saudara Pimpinan.

DIM 125,ini memang berkaitan dengan DIM 126, 127, dan 128.

Oleh F-KP ini hanya ingin mengusulkan di dalam DIM 125 ini,

penyempurnaan kalimat yang diambil dari DIM 128, Jadiayat (l)-nyaini

mempunyai dua materi, yaitu 126 dan 127 dan 128, lengkapaya diantara pajak sesudah penanggung pajak, sebelum kata "berupa" itu kita angkat perasa yang terdapat di dalam DIM 128 seluruhnya, kedalam kalimat

kalimat ke dalam kalimat-kalimat, Sehingga terbaca "penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik penanggung pajak" disambung "yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, dan seterusnya berupa",

baru masuk nanti ke 126, 127 sebagai yang kedua. Jadi kami usulkan hanya pemindahan perasa, kalau secara substansial kami dapat menyetujui.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Dari F-PP saya kira sarna dengan yang diatas, F-ABRl tetap, F-PDI tetap. Substansinya dapat disetujui Pak ya, ini pemindahan susunan saja.

Kalau dengan demikian ini menjadi Panja-Timus dapat disetujui

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 126, kami persilakan F-KP.

F-KP (dr. H. FATHI DAHLAN) :


594

Dalam hal ini F-KP ingin penjelasan mengenai, ada beberapa hal yang

tennasuk barang bergerak, kapal yang diklasifikasikan barang bergerak

mengapa tidak masuk ayat (1) ini, tidak tersebut dia, kemudian ini berupa

pertanyaan berapa batasan kapal yang diklasifikasikan barang bergerak dan

tidak bergerak. Ketentuan tersebut supaya masuk dalam penjelasan.

Kemudian berapa batasan jumlah pinjaman dari penanggung pajak

atau pelayanan ini dalam rangka mengantisipasi bagi penanggung pajak,

karena halini tidak ada penjelasannya, maka kami ingin penjalasan dari

Pemerintah tcntang hal-hal yang kami tanyakan ini. Terima kasih.,

KETUARAPAT:

Terima kasih.

Kami lanjutkan dahulu dengan F-ABRJ dengan pertanyaan, supaya

sekaligus dijawab oleh Pemcrintah. silakan.


Dari F-ABRJ juga mohon penjelasan dari Pemerintah. Kami mengajukan

pertanyaan bagaimana pclaksanaan pcnyitaan terhadap saham dan surat

bcrharga yang PT nya tidak atau belum Go Publik, ini pelaksanaannya

bagaimana?

Yang kedua, bagaimana dengan pesawat terbang milik pribadi, apa

dapat disita,ini peltanyaan kami. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih.

Sedangkan yang lain tetap, maka kami kembalikall kepada Pemerintah

untuk dapat memberikan penjclasan danjawaban.

595


Atas pertanyaan F-KP dapat diberikan ke:terangan Demikian dalam

rumusan Pasal 14 ayat (1 )ini memang digunakan "termasuk" Sehingga

kapal yang diklasifikasikan sebagai barang bergerak itu sudah masuk

didalam pengertian didalamnya. Sedangkan kapal yang termasuk barang

tak bergerak adalah kapal dengan batas isi kotor paling sedikit 20 m3 ini

dari Kitab UU Hukum Dagang dan Kepailitan, maupun dari UU Pelayaran,

itu definisinya.

Sedangkan penyitaan dalam rangka penagihan pajak masih penjelasan

untuk F-KP tidak mengenal batasan jumlah utang pajak. Terhadap

pertanyaan F-ABRI sementara yang dapat diberikan adalah mengenai

saham untuk yang belum Go Publik saya rasa ini dapat dibahas nanti dalam

Panja, saham ataupun surat berharga lainnya.

Sedangkan terhadap penyitaan pesawat terbang milik pribadi dapat

dijelaskan bahwa pad a prinsipnya semua barang milik penanggung pajak

dimana sekali lagi saya tekankan bahwa pengertian penanggung pajakini

sudah termasuk didalamnya adalah wajib pajak, baik barang bergerak

maupun barang tidak bergerak ataupun hak-hak dapat dis ita untuk dijadikan

jaminan pelunasan pajak selain yang dikecualikan dalam RUUini. Memang

ada yang dikecualikan barang-barang tertentu yang kebutuhan dasar, alat

kesehatan ataupun alat-alat lImu pengetahuan, Sehingga dengan Demikian

pesawat terbang milik pribadi dapat juga ikut disita, Demikian penjelasan

kami.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Jadikami kembalikan kepada F-KP, penjelasan Pemerintah sudah

diberikan dan F-ABRI jawaban pertanyaan sudah diberikan. Kami

persilakan F-KP.

596

F-KP (Dr~ H. FATID DAHLAN) :


Ata penjelasan Pemerintah, kami dapat menerima dan mengucapkan

terima kasih dan seterusnya kami usulkan agar hal ini kita Panjakan.

KETUA RAPAT :

Dari F-ABRI ini ada usul supaya di Paqjakan.

F -ABRI (PUDJIARTO, SE) :

Setuju supaya di Panjakan.

KETUA RAPAT :

F-PP, F-PDI, setuju Panja. Maka nomor 126 Panja.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 127 Panja - Til1lus. Setuju Panja - Til1lus ?

INTERUPSI, F-ABRI (pUDJIARTO, SE) :

Sebentar Bapak Ketua.

Dalam konsep naskah RUUini kurang awalan "ber" barang tak gerak

seharusnya "barang tak bergerak".

Teril1la kasih.

597

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Untuk itulah kita usulkan Tadi Panja Timus supaya "gerak"ini ditambah

"ber". Setujuini Panja - Timus ?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 128, kami silakan F-KP.

F-KP (Dr. H. FATm DABLAN) :

Terima kasih Bapak PImpinan.

DIM 128 ini seperti yang tadi sudah kami katakan ini yang dihubungkan

dengan DIM 125 tadi, sehingga ini yang diangkat menjadi kalimat didalam

Pendahuluannya. Kalau materinya memang tidak berubah. Terima kasih.

Kami usulkan di Panja Timus.

KETUA RAPAT :


Maka 128 ini substansinya tetap; tetapi susunannya Tadi pemindahan

pemindahan itu di Timuskan. Setuju

(RAPAT S:EroJU)

Nomor 129, kami silakan dari F-PP

F-PP(IR. H.M.SALEHKHALID, MM):

F-PPada ralat Pak.

Seharusnya ayat (2) RUU perlu penjelasan Pasal menyangkut tentang

perkiraan nilai barang melalui perusahaan, nilai atau resort company itu

saja DIM kami.

KETUARAPAT:

Terima kasih.

Ini pennintaannya pell~elasan Pasal, kami silakan Pemerintah.

PEMERINTAH (DIRJEN PAJAK) ::

Sebenarnya jurusita pajak itu sendiri sudah dibekali pengetahuan

mengenai bagaimana menilai barang daripada penanggung pajak, tetapi

kendati demikian tidak tertutup kemungkinan adanya penggunaan jasa penilai dalam rangka penilaian tersebut, oleh karcna itu dapat diusulkan

di Panja.

KETUARAPAT:

Terima kasih dari Pemerintah.

NomoI' 129 Panja dan draft awal dari Pemerintah.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 130 dari F-ABRI ada perubahan susunan kalimat, kami persilakan.


Usul F-ABRI adalah perubahan susunan kalimat, substansi tidak

599

berubah. Biasanya kalimat seperti ini adalah Peraturan Pemerintahnya dibelakang biasanya demikian. Oleh karena itu kami mengusulkan untuk

dirubah susunan kalimat saja. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih.

Dari F-PDI, apakah masih perlu diatur lagi dengan Peraturan

Pemerintah., kami silakan Pak.


Terima kasih Bapak Ketua.

Disini kami rasa sudah cukup terangkum semua, jadi menurut F-PDI

itu mohon penjelasan, apakah masih perIu diatur lagi dengan Peraturan

Pemerintah. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

F-PP, perlu penjelasan Pasal. Silakan.

F-PP (IR. H.M. SALEH KHALID, MM) :

Perlu penjelasan Pasal tentang hak-hak lainnya ini,jadi pada penjelasan nanti draft awal Pemerintah kita mohon kesediaan. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih.

Kami kembalikan kepada Pemerintah atas 130 dari F-PDI, ya sHakan.

600


Pengertian hak-hak lainnya memang untuk mengantisipasi, karena

di dalam perkembangannya memang banyak hal-hal yang muncul yang

tadinya beJum mempunyai nilai komersial atau nilai uang menjadi

mempunyai nilai uang. Tapi hal yang sudah nampak sekarang misalnya

adalah hak penambangan, hak penguasaaJfl hutan, bak penangkapan ikan

dan hak-hak lainnya yang mungkin sekali dari waktu ke waktu berkembang

mempunyai nilai komersi211 atau nilai uang, tennasuk hak-hak lain di Pasar

Modal, Pasar Uang dan sebagainya, rasanya perlu untuk diantisipasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih.

Saya kira sudah dijelaskan, kami usulkan draft awal pemerintah Panja

dan penjelasan dari pada ayat ini draft awalnya dari pemerintah, substansi

tetap. Dapat setujui itu.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 131 dengan seltldirlnya oke.

(RAPAT : SETUJU)

DIM nomor 132.

F-KP (SIS HENDARWATI HADIWITARTO) :

Substansi tetap hanya angka 123 penulisannya itu diganti dengan a, b,

601

c, d dan seterusnya,jadi ini menyangkut sampal ke kebawah 133, 134, 135,

ya satu paket.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih Bu Sis.

Dari F-PP ini Panja Timus seperti yang diatas. silakan dari pemerintah.

ini ada usulan angka-angkaini diganti dengan a, b, c, d.


Timus Pak!

KETUA RAPAT :

Timus betul setuju. Panja - Timus sampai 135.

Jadi DIM nom or 132 Panja - Timus.

(RAP AT : SETUJU)

DIM nomor 133 Panja - Timus.

(RAPAT: SETUJU)


(RAPAT: SETUJU)


(RAPAT : SETUJU)

602

Sekarang kami masuki 136, kami persilakan dari F-KP.


Dari F-KP mengusulkan karena disini dari RUU dikatakan bahwa

kese 1 uruhannya nilainya tidak lebih dari RpJ juta. F-KP mengajukan agar

kata itu dihapus, jadi kalimat yangjumlah nilai keseluruhan tidak lebih dari

Rp. 3 juta itu dihapus lalu diganti dari peralatan digunkana untuk pekerjaan

atau usaha sehari-hari dalam keadaan jalan, Sehingga jangan dibatasi

begitu Pak, karena kalau yang disita itu dibatasi dengan nilai Rp.3 juta,jadi

kemungkinannya untuk bekerjia nilai itu lebih dari Rp. 3 juta lalu dia tidak

bisa bekerja lalu bagaimana bisa membayar pajak dan sebagainya,ini kami

usulkan supaya tidak ada batasanjadi sifatnya substansi diusulkan untuk di

Panjakan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :


Kami silakan dari F-ABRl, illi ada pertanyaan mengapa Rp.3 juta.


F-ABRl hanya bertanya saja mohon penjelasan dari Pemerintah

mengapa mengapa Rp. 3 juta. Demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. F-PP silakan.

603


F-PP mengusulkan nilai Rp. 3 juta itu dinaikan menjadi Rp. lO juta, alasannya adalah untuk peralatan kerja sehari-hari kalau kita lihat di pedesaan itu nilai traktor tangan sudah 5 - 6 juta tergantung mereknya.

Jadi kalau alat kerjanya itu disita, ya Produktifitasnya menjadi hilang. Jadi untuk memproteksi ini kami mengusulkan nilainya menjadi Rp. 10 juta. Terima kasih.

KETUARAPAT:

~erima kasih F-PP. Kami silakan pemerintah..


Angka-angka ini sebetulnya sewaktu-waktu memang dapat ditinjau

kembali dengan PP dimungkinkan, sementara kami berpendapat bahwa dengan angka Rp. 3 juta itu dia akan mampu melanjutkan kelangsungan

kehidupan primernya, untuk itu barangkali kami usulkan untuk nanti dibahas

lebih lanjut untuk mendapatkan perumusan angka yang d;isepakati Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jad idengan Demikian 136 untuk menyepakati angka dan rumusan, yangjelas Panja. Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 137 Panja - Timus. Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

604

Nomor 138 F-PP, silakan.

F-PP (DRS. H. YUSUF SYAKIR) :

DIM 138 F-PP menglllsulkan supaya sebelum ayat (2) itu disisip-kan

sebuah ayat bam dan ayat 2 nya menjadi ayat (3), ayat: barunya berbunyi,

itu ada ralat usulan DIM nya itu, disitu dikatakan: ketentuan sebagaimana

diatur mestinya berbunyi besarnya jumlah uang sebagaimana dimaksud

ayat (1) angka 5 dapat diubah dengan Keputusan Menteri, jadi usulan

kami yang 10 j uta itupun lI1antinya dapat diubah suatu saat oleh Keputusan

Menteri, bukan dengan PP karena kalau dengan PP terlalu lama cukup

ditentukan oleh Keputusan Menteri. Terima kasih,

KETUARAPAT:

Terima kasih dari F-PP. Kami silakan dati pemerintah.


Mohon untuk di Panjakan saja Pak !

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Maka dengan demikian 138 Panja.

(RAPAT : SETUJU)

DIM nomor 139 F-PP.


Nomor 139 ada ralat sehamsnya itu barang-barang yang te]ah disita,

605

dititipkan kepada penanggung pajak/wajib pajak keeuali apabila menurut

pejabat pajak barang-barang terscbut perlu disimpan di kantor Pejabat atau

di tempat lain

KETUA RAPAT

Ada ralatnya ini.

F'-PP (DRS. H. YUSUF SYAKIR} :

Pada DIM kami itu ada ralat yang pada buku hala:tnan J 17 yang

bta-kata setclah perubahan itu dieoret semuanya jadi tidak ada ralatnya

berbunyi begitu, sehingga usulan pcrubahan adalah yang pCI1ama mengenai

"pcnanggung pajak" ditambah "wajib pajak" yang diatas jllga sudah ada

usulan

pejabat

itu Timus, tetapi ini ada kata-katajurusita itu diganti dengan

kalau dalam lUJU dikatakan bahwa barang-barang yang

lebh di,;lta dihtipkan kepada pcnanggung pajak, keenali apabila menurut

barang-barang terscbut perlu disimpan dikantor pejabat. Kami

bukan menurutjurll sita tapi menurut pejabat barang itu perlu

Jisimpan di kantor pejabat atl'lu di tempat lain. jadiyang menentukan itn

sitanya ditnana nanti yang mcnyimpan itu tetapi aleh pejabatnya.

!adi ini brena barang yang disita itu bisa milyaran bukan hanya seke:dar

1JUiuhan juta, tapi bisa milyaran, maka tempat menyimpannya dimana itu

i:,enc!ak·nya c!itetapkan bukan oleh juru sita 1tetapi oleh pejabat, seperti

usulan juga dalam hal menghubungi kepolisian atau kejaksaan itu

bukan olehjuru sita tetapi oleh pejabat yang mengangkatnya,jadidinaikkan

wewenangnya itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kalan Demikian sama dengan yang terdahulu, makaini Panja. Setuju

Panja.

606

I(RAPAT: SETUJU)

INTERUPSI F-ABRI (R.M. PURBA) :

Mohon diperhatikan sekali lagi l38, di kolom l38 itu usul F-PP Tadi

menambah ayat (2) bam itu tadi sudah disepakati untuk di Panjakan. Tapi l38 ayat (2) RUU itu belum dibahas, apakah itu tetap atau bagaimana.

Terima kasih.

F-PP (DRS. YUSUF SYAKIR) :

Saya kira kalau ayat yang 3 itu yang dari ayat (2) itu saya kira oke, karena semua tidak ada yang mengusulkan, hanya F-PP mengusulkan

sisipan ayat saja bukan membicarakan ayat (2) nya. Hanya menjadi ayat (3) itukan masalah angkanya saja.

KETUARAPAT:

Silakan Pak.

F-PP (DRS. H.M. MUKROM AS' AD) :

Jadi usulannya F-PP tadi kalau memang ayat ini (2) sudah di oke itu bisa bertentangan, jadi makanya Pak Purba tadi menetralisir masalah ini, kalau ini disetujui oke, ayat (2) ini bisa bertentangan usul F-PP dengan keputusan Menteri tadi.

F -ABRI (R.M. PURBA) :

Begini Pak Ketua.

Jadi kami melihat usul ini sebelum ayat (2) disisipkan ayat (2) bam, ayat (2) RUU menjadi ayat (3), tadi yang sudah kita bahas ayat (2) sisipan,

607

jadi usul F-PP ayat (2) baru dengan ralat rurnusannya sudah disepakati

Panja, sedangkan ayat (2) RUU itu bel urn dibahas, tapi rnenurut Pak Jusuf

Syakir Itadi sebenarnya sudah oke begitu. Jadi menu rut saya ayat (2) RUU

dengan ayat (2) baru usul F-PP itu tidak bertentangan, hanya ayat (2) RUU usul F-PP itu nanti dibahas di Panja diterima apa tidak. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Tcrima kasih.

Jadi inilah hikmah dad suatu musyawarah dan pembahasan inijadi 138

ayat (2) itu oke.

(RAPAT: SETUJU)

US1J!l'ln F-PP akan di Panja kan, sekali lagi kami ulang usuJan bam dari

F-PP di Panja kan, setuju.

(RAPAT: SETUJU)

DIM nomor 140 oke.

(RAPAT : SETUJU)

DIM nomor 141, kami persilakan pada F-KP.

F-KP (ABDULLAH ZAINIE, SH) :

Tcrima kasih Pimpinan.

DIM F-KP untuk Pas;cd 17 ini dengan nomor 141 ini saya kira

tidak jauh berbeda dcngan apa yang sudah kita diskusikan tadi yaitu

berkaitan dengan Rahasia Bank. Dan pada k,esempatan ini kami hanya

ingin memperoleh penegasan dari Pernerintah bagaimana perlakuan kita

608

terhadap UU Perbankan yang berkaitan dengan Rahasia Bank. Sebab disini

itu disebutkan adanya pemblokiran lebih dulu terharap deposito dan Lain

lain kekayaan daripada penanggung pajak yang ada di Bank.ini kami ingin

penegasan dari Pemerintah ada semacam kekhawatiran nanti di dalam

pelaksanaan undang-undang ini dimana kadang-kadang aparat kita punya

kecenderungan lIntuk menyatakan bahwa lIndang-undangini adalah lex

spesialis, oleh karena dia lex spesialis maka dia dengan lex generalis. Oleh

karena itu maka dia menyisihkan Undang-undang Perbankan yang ada, itu kadang-kadang ada mungkin keinginannya demikian.

Kemudian juga ada satu adegium pada hukum kita bahwa kalau ada undang-undang yang bam maka dia akan mendrogat undang-undang yang

lama nah ini juga. Jadi kami ingin memperoleh kejelasan disini bahwa

apa yang kita cantumkan disini itu tetap kita mengaclI atau berpegang

teguh kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, jadi apa yang sudah dimasukkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai

Rahasia Bank ;itu' akan dipe:rlakukan sepenuh-nya, sehingga tidak akan ada aparat yang dirnasa akan datang di dalam melaksanakan undang-undangini

menyatakanini lex spesialis dan kami tidak mengikuti Undang-undang

ten tang Perbankan. Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Saya kira dari F-PP juga sarna sebab ini menurut ketentuan undangundang yang berlaku. Kamii silakan.

F-PP (Ir. H.M. SALEH KHALID, MM)

Saya kira konteks dan latar belakangnya sarna seperti apa yang

609

dimaksud oleh F-KP, dalam hal ini F-PP mengusulkan secara konkrit katimatnya Sehingga pada akhir kalimat ditambah menurut ketentuan

Undang-undangyang berlaku, itu Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami sitakanPemerintah.

PEMERINTAH(MENTERIKEUANGAN IMAR'IE MUHAMMAD ) :

Saudara Ketua.

Kami sangat gemblra atas kepekaan kita terhadap ketentuan-ketentuan

Undang-undang yang sangat sensitifyaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun

1992 berikut peraturan palaksanaannya, khususnya yang menyangkut kerahasiaan bank. Usul konkrit kami mengenai pelaksanaan Pasal 17ini

diberikan penjelasan yang pada intinya adalah pelaksanaan lebih lanjut

Pasal 17, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan mengacu kepada Undang-undang NomoI' 7 Tahun 1992 khususnya Pasal 40 dan Pasal41 berikut semua ketentuan pelaksanaannya., dan itu saya kira

lebih jelas dari pada ketentuan yang berlaku. Kalau pihak F-PP menyetujui

di penjelasan Pak ! itu lebih kuat,jadipelaksanaan lebih lanjut dari Pasal17 dilaksanakan dengan mengacu pada atau berpegang pada Undang- undang

Nomor 7 Tahun 1992 khusus Pasal40 dan Pasal41 berikut semua ketentuan pelaksanaannya, semua Peraturan Perundangan Pelaksanaannya, ketentuan

pasalnya, jadiada PP-nya, adalam-Iainnya, ada SK Menteri Keuangan dan lain-lin, jadidengan kata lain sebelum dilaksanakan harus izin Menkeu,

jadiitu dimasukan dalam penjelasan karena disini saya lihat dipenjelasan

memang cukup jclas kekhawatiranini sangat mendasar dan kami bersedia mempertimbangkan dan jika Sidang yang terhormat setuju, kami bersedia

untuk mengusulkan perumusan itu seperti yang kurang lebihnya sama tadi,

610

semangatnyakan sarna dan itu kita selebaikan dalam tingkat Panja. Terima

kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari Pemerintah.

Kami usulkan bahwa DIM 141 Panja dan Penjelasan Pasal 17 draft awal dari Pemerintah dikaitkan dengan Pasal 40 dan Pasal 41 daripada Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992. Apakah dapat disetujui ?

INTERUPSI F-PDI (DRS. IGNATIUS SUWARDI) :

Terima kasih atas penjelasan Pemerintah tadi~ saya mengcover juga dikaitkan dengan usul F-PDI yang didepan tentang rahasia bank sarna.

PEMERINTAH :

Semua yang ada kaitan dengan rahasia bank diberikan penjelasan yang bunyinya standar yang isinya kurang lebih nanti kita sempumakan dalam Panja, jadisemua pasal-pasal nanti kita lihat yang ada kaitannya dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 khusus-nya Pasal 40 dan Pasal 41 diberikan penjelasan yang sarna. Sekian, terima kasih.

KETUARAPAT:

Baik, terima kasih.

Maka DIM nomor 141 ini Panja dengan penjelasan draft awal dari Pemerintah.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 142 oke. DIM 1430ke. DIM 144 Panja-Timus, apakah setuju ?

611

(RAP AT : SETUJU)

DIM 145, kami persilakan dari F-PDI yang memintakan penjelasan.


F-PDI mohon penjelasan mengenai masaJah kemungkinan lalainya

pihak kejaksaan mallpun kepolisian, disini bagaimanajika pihak kejaksaan

atau pihak kepolisian laJai memberitahukan, yang kami tanyakan adalah

bagaimana akibatnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (ARIE SOELENDRO) :

Bapak Ketlla.

Jadi apabila instansi terkait misalnya disini kepolisian atau aparat

Kejaksaan tidak melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dengan

sendirinya untuk yang bersangkutan akan berlaku sanksi seslIai dengan

ketentuan-kctentuan yang berlaku bagi yang bersangkutan, misalnya kalau

Pcgawai Negeri PP No. 30 dan sebagainya. Demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

TcrimakasihPemerintah, silakan F-PDI .


Penjelasan tadi cukup je\as, namun sebaiknya juga dicantumkan dalam

penjelasan, kalau bisa, supaya ada pedoman.

612

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Sidang yang saya hormati.

Kalau kita melihat F-PP sarna dengan bunyi yang diatas, maka Panja

Timus. Dan usulan F-PDI minta diberikan penjelasan Sehingga ini Panja,

ditambah penjelasan dan draft awal dari Pemerintah.

Apakah dapat disetujuii ?


Kami tertalrik dengan pertanyaan dari F-PDI,jadikalau pihak Kejaksaan

dan Kepolisian itu lalai rnemberitahukan, sanksi kepada petugas itu ada,

sesuai dengan ketantuan yang berlaku. tapi yang barangkali dimaksud

dalam RUUini kalau lalai diberitahukan maka kemungkinan tidak dapat dilaksanakan penyltaan ataukah begitu atau bagaimana cara penyitaan

selanjutnya, itu barangkali yang lebih diharapkan oleh F-PDI, jadisaya

bukan rnembantu, walaupun sarna-sarna Indonesia, tapi timbul pertanyaan . jadikalau lalai memberitahukan apakah tidak mengakibatkan terjadinya

hambatan terhadap penyitaan itll. Barangkali itu yang dirnaksud.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami akan kembalikan ini kepada Pemerintah supaya apa yang kita bahas di Pansus ini jelas, kalau lalai bagaimana.

613


Jadi dalam hal aparat terkait, kejaksaan dan kepolisian lalai untuk

memberitahukan bahwasanya kepada pejabat dalam hal ini juru sita mengenai barang-barang yang seharusnya merupakan obyek vital

dengan selldirinya untuk barang-barang yang bersangkutan yang sudah

dikembalikan, dalam hal misalnya barang-barang tersebut masih ada dan

juru sita mcngetahui hal itu otomatis yang bersangkutan akan mendatangi

penanggllng pajak itu sendiri untuk menanyakan dan melakllkan suatu

penyitaan dari barang-barang yang sudah dikcmbalikan. Saya kira

dcmikian.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Saya kira ini hams ada penjelasan yangjeJas, saya kembalikan kepada

F-PP.


Memang pertanyaan F-PDJ itu akibatnya tidak jadidisita itu barang

blau lalai,ini kalau lalai, jadiharus diatur dalam ayat berikutnya, kalau

Kejaksaan dan Kepolisian ~alai sesuai ayat (3) maka harus bagaimana ini,

surat sita sudah dikeluarkan, barang tadi mulanya disita oleh Kejaksaan

atau Kepolisian tapi kalau satu perkamini dikembalikan lagi kepada yang

punya, padahalini sudah keluar surat sita, tapi lalai memberitahukannya,

artinya tidak jadi disita oleh juru sita, ini bagaimana ? Apakah mestinya

dcngan demikian tetap surat sita itll berlaku pad a barang yang sudah

dikcmbalikan pada pemiliknya tadi, kalau itu berlaku begitu kita

cantumkan dalam ayat bel"ikutnya, jadi ini bukan lalai kemudian yang

blai dihukum, tidak ada masalah hukllmanini, akibatnya jllru sita tidak

bisa menyita barang kalau tidak diatur berikutnya, jadi saya kira perlu

ada ay.at-ayat berikutnya mengatur ini, andaikata lalai tadi. Terima kasih.

614

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari F-PP. Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINThH(MENIERIKEUANGAN/DRS.MA'RJEMUHAMMAD) :

Saudara Ketua;

Jadi ini memang masukan yang sangat berharga karena itu Saudara

Ketua, jika sidang ini menyetujui kita tambah dengan ayat (3), dalam hal

tadi kelalaian dan selanjutnya, jadi untuk menutup kemungkinan tinggal

menambah kepastian hukum bagi wajib p~tiak,jadi tidak ada maksud betul,

karena penyitaan dari siapapun akhirnya mempunyai akibat publik dan

perdata yang sam a bagi wajib pajak, jadi karena itu jika dapat diterima

oleh sidang yang terhormat, kami akan coba merumuskan dengan mungkin

kita tam bah satu ayat dan nanti kami usulkan di Panja kan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Silakan dari F-ABRI

F-ABRI (R.M. PURBA) :

Terima kasih Pak, jadi maksudnya memang demikian.

KETUA RAPAT

Maka dengan demikian DIM nomor 145 ini di Panjakan, mungkin

tambahan satu ayat untuk mendapatkan kepastian hukum bagi wajib

pajak dan penjelasannya draft awal dari Pemerintah. Maka DIM nomor

145 Panja.

615

(RAPAT: SETUJU)

DIM 146 oke.

(RAPAT : SETUJU)

DIM 147, kami persilakan dari F-ABRI penjelasan barang-barang yang telah dis ita.


Dari F-ABRI, hanya mengusulkan, karenadalam penjelasan disebutkan cukup jelas padahal F-ABRI belumjelas tentang barang-barang yang telah dis ita danjuga pengertian instansi yang berwenang, ini kami menyarankan

agar dijelaskan pada penjelasan. Terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih f.·ABRI.

Kami persilakandari F-PP.

F-PP(IR. H. SALEH KHALED) :

F-PP juga mengusulkan yang sama.

Hanya F-PP mengusulkan kata "lain" jadi pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang ditambah dengalll perlu penjelasan dengan Istansl lain yang berwelllang ditambah dengan perlu penjelasan isntansi

lain contohnya apa yang dimaksud disini supaya lebihjelas. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih F-PP.

Kepada F-PDI kami persilakall.

616

F-PDI (HANDJOJO PUTRO.SH) :

Bapak Ketua.

F-PDI hampir sarna, namun kalimatnya Tadiberbeda yaitu agar

dijelaskan yang dimaksud instansi yang berwenang selain pengadilan

negari, jadiselain Pengadilan Negeri instansi mana saja yang berwenang.

Mohon dijelaskan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F-PDI.

Selanjutnya karni persilakan dari Pemerintah.

PEMERINTAH (ARIE SOELENDORO) :

Kami sependapat untuk dibicarakan di Panja didalam penjela-sannya

instansi yang berwenang tersebut bisa merupakan aparat Kepolisian,

Kejaksaan maupun BUPLN. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Demikianlah penjelasan dari Pemerintah. Selanjutnya kami persilakan

F-PDI.

F-PDI (HANDJOJO lPUTRO, SH) :

Kami setuju di Panjakan dengan catatan nanti untuk menambahkan

penjelasan.

KETUA RAPAT :

Dari F-ABRI.

617

618

F-ABRI (pUDJlARTO.SE) :

Setuju di Panjakan.

KETUA RAPAT :

Dari F-PP setuju di Panjakan?

F-PP (IR.H.M. SALEH KHALED,MM) :

Setuju di Panjakan.

KETUARAPAT:

Dari F-KP setuju di Panjakan ?

F-KP (HISOM PRASETYQ,SH) :

Setuju di Panjakan.

KETUARAPAT:

Pemerilltah setuju di Panjakan ?


Setuju di Panjakan.

KETUARAPAT:

Maka DIM 147 Panja.

(RAPAT : SETUJU)


lni sedikit tambahan, 1tapi bukan untuk DIM 147.

Mohon maaf kami kembali ke DIM 145, temtama nanti dalam

merumuskan ayat (3) yang bam Tadisudah dikasih contoh kalau Kejaksaan atau Kepolisian lalai memberitahukan pada pejabat yang menerbitkan

surat paksa agar segara melaksanakan penyitaan, tapi disamping itu ada satu hal lagi yang barangkali perlu diwaspadai, karena terjadi bahwa barang-barang yang sudah disita oleh Kejaksaan maupun Kepolisian itu

adakalanya dipinjamkan kembali kepada terdakwa, jadikalau dipinjamkan kembali, nanti pada sidangnya dia bawa kembali,ini kira-kira bagaimana

? Sejauh mungkin kami saranlkan kalau barang itu sudah ada surat sitanya

supaya tidak boleh dipinjamkan kembali kepada yang pemiIik, karena menu rut hukum itu boleh, misalnya barang bukti kendaraan menabrak,

kendaraan ditahan, sebagai barang bukti tapi adakalanya itu bisa dipinjam, pakaikan kepada pemilik.

lni mahan supaya nanti dapat tertampung dalam hal terhadap hal kendaraan itu ada surat sita maka kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam

pakaikan kepada sipemilik. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Purba.

Saya kiraini masukan untuk dimasukkan nomor 145, sekiranya ada ayat tambahan, mengenai dipinjamkan kern bali. Selanjutnya kita melangkah ke DIM 148. Kami persilakan'dari F-KP.

F-KP ( dr. H. FATm I>AIll..AN) : .


619

DIM 148 dari F-KP mengllsulkan agar dipecah menjadidua ayat bam

dan sekaligus penyempurnaan kalimat Sehingga berbunyi sebagai berikut

; ayat (2) terhadap barang-barang yang telah disita oleh pengadilannegeri,

jum sita pajak menyampaikal1i surat paksa disertai permohonan kepada

Ketua Pengadilan Negeri untllk menetapkan barang-barang yang telah

disita tel"sebut sebagai jaminan pelunasan hutang pajak.

Kemudian ayat (3) yang diusulkan bam sebagai pecahan daripada

ayat (2) RUU berbunyi sebagai berikut dalam hal barang-barang disita

oleh Instansi yang berwenang lainnyajum sita menyampaikan surat paksa

kepada instansi yang berwenang tersebut. Hal ini diusulkan dengan alasan

karen a Pengadilan Negeri itu satu Instansi sedangkan yang lainnya satu

instansi, jadipenempatan satu maksud dengan dua instansi dalam satu ayat

kami rasaini kurang tepat dan kbih memungkinkan untuk tidak terjadinya

keragu-raguan dipisah menjadidua ayat, satu terhadap Pcngadilan

Negcri dan satu lagi tcrhadap Instansi yang berwenang. Tcrima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasib dari F-KP. Selanjutnya kami persilakan F-PP.

F-PP (JR. H.M. SALEH KHALED, MM) :

Dari F-PP mengusulkan tiga kata yang disisipkan yaitu kata salinan,

ketua dan lain, sehingga lcngkapaya terhadap barang yang telah disita

scbagaimana yang dimaksud dalam ayat (I), juru sita pajak menyampaikan

salinan surat paksa, jadi ada kata "salinan surat paksa" kepada Ketua

Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih F-PP.

620

Kita lanjutkan pad a F-PDI.

F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SH) ::


Dari F-PDI yang satunya redaksional yang depan-depan tadi sama,

kedua mengenai masalah menghilangkan kata "Hakim" jadikata "Hakim"

dihapus saja, soalnya disini ditekankan adalah instansi atau lembaga yang

di Pendgadilan Negcri-nya bu Kan hakimnya, jadi istilahnya disini adalah

tcrhadap barang-barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pad a ayat

(1) juru sita pajak menyampaikan surat paksa kepada Pengadilan Ncgeri

atau instansi yang berwenang.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih F-PDI.

Selanjutnya kami persilakan Pcmerintah, untuk menjawab apa yang

dikemukakan oleh Fraksi-Fraksi tadi.

PEMERINTAH (ARlE·SOELEl'-T))RO) :

Atas usul perubahan dari F-KP, Pemerintab dalam halini tidakscpcndapat

karcna sebenarnya usulan-usulan tersebut sudah dimuat didaJam pcnjelasan

Pasal 19 ayat (2), (3) dan (4) yaitu bahwasanya penycrahan salinan surat

paksa atau juru sita pajak kepada Hakim Pengadilan Ncgcri atau instansi

yang berwenang dimaksudkan agar hakim atau instansi yang berwenang

menentukan bahwa penyitaan barang t,ersebut berlaku juga sebagai

jaminan untuk pelunasan hutal1lg pajak yang tercantum dalam surat paksa.

621

Sedangkan men genal penghapusan kata hakim dalam halini kami tidak

sependapat karena sebenarnya yang menetapkan bahwa barang terse but

disita sebagai jaminan itu adalah hakim ..

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Kami kiraini, saya usulkall kita Panjakan.


Kita renungkan dulu.

KETUARAPAT:

jadi DIM 148 Panja sambil kita renung kernbali. DIM 148 Panja.

(RAPAT : SETUJU)

DIM 149 saya kira sarna Panja sambil direnungkan.

(RAPAT : SETUJU)

DIM 150. Saya persilakan F-PDI.


F-PDI hanya redaksional, sarna dengan yang didepan sebelumnya.

KETUARAPAT:

Kalau begitu DIM 150 Panja-Tirnus, setujui

(RAPAT : SETUJU)

622

DIM 151, Panja, mengenai hakim dihapus, tennasuk yang harns kita

renungkan.

(RAPAT : SETUJU)

DIM 152 Panja-Timus.

(RAPAT : SETUJU)


(RAPAT: SETUJU)


(RAPAT: SETUJU)

DIM 155, kami persilakan F-ABRI.


Dari F-ABRI hanY21 mohon penjelasan yaitu masalah putusan

hakim,ini putusan hakim bisa dua macam, barang dikembalikan kepada yang bersangkutan atau penanggung pajak atau barang terscbut tidak

dikernbalikan kepenanggung pajak, jadi karni mohon penjelasan plltusan

hakirn yang bagaimana. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terirna kasih F-ABRI.

Selanjutnya kami persilakan F-PP.

F-PP (IR. H. SALEH KHALED, 1\11\1):

Pada DIM 155 kami ada raIat, seharusnya DIM itu berbunyi kata

623

"hakim" setelah kata "putusan" diganti kata "pengadilan", kata "hakim" setelah kata "oleh" dan sebelum kata "pengadilan" diganti kata "ketua",

Sehingga berbunyi "Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disarnpaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada

Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasillelang" Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih F-PP. Selanjutnya dari F-PDI.


Terima kasih Pak Ketua;

F-PDI yang pertama sarna dellgan yang terdahulu yaitu haklmnya

dihapus diganti Pengadilan Negeri tetapi disini hakim pengadilan negerinya

ditladakan saja supaya jangan diulang-ulang, jadidisini kalau lengkapaya

saya bacakan "Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai

kekuatait hukum tetap segera disampaikan kepada Kantor Lelang untuk

dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang, jaditidak berulangulang lagi menyebut hakim-hakim terus dan yang pertama dihapus dan yang keduapun ditiadakan. Terima kasih.

KETUARAPAT:



Hanya kata-kata, tetapi kata-kata ini mempunyai implikasi yang agak dalam, nanti karni renung sambil kita melihat KUHP masing-masing, karni

akan melihat kembali, kita Panja kan. Terima kasih.

624

KETUARAPAT:

Terima kasih. DIM 155 Panja.

(RAPAT : SETUJU)

DIM 156 Pasal20 oke.

(RAPAT : SETUJU)

DIM 157 kami persilakan f-KP.


Terima kasih Saudara Pimpinan,

F-KP mengusulkan agar kala dimaksud dan kalimat kecuali ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah dihapus, jadi setelah kata dimaksud rasa kecuali ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah dihapus haHni dimaksudkan agar supaya tidak "terkesan bahwa dengan adanya

pengecualian ini ada kecenderungan menimbulkan kctidak pastian hukum, sedangkan dipenjelasan Pasalnya cukup jelas~ Demikian dari FF-KP.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih F-KP.

Sclanjutnya kami persilakan F-ABRI.


F-ABRI sama dengan yang terdahulu yaitu kata "melaksanakan" dihapus. Terima kasih.

625

KETUARAPAT:


Selanjutnya kami persilakan F-PDI.



DariiF-PDlhanyarnemintacontohmengenaimasalahiniPak,disamping

itll soalnya dibawahnya ada kekecualianjuga, kecuali ditetapkan lain oleh

Menteri atau Kepala Daerah, jadiini supaya mohon diberilkan contohnya.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih F-PDI.

Selanjutnya kami persiIakan Pemerintah.

PEMERINTAH (DIRJEN PAJAK/ DRS. FUAD BAWAZIER) :

Terima kasih.

Kekecualianini sebetulnya bukan hak-hak istimewa atalU hak preogatif

tapi semata-mata untuk pelaksanaan dilapangan yaitu dalam hal terjadisatu

yuridiksi Pemerintah Daerah misalnya Kecamatan atau Kabupaten

terdapat lebih dari satu kantor Ipelayanan pajak, ini tidak selalu met antara

yuridiksi menurut Pengadilan Negeri atau yuridiksi menu rut nanti kalau

bicara di Peradilan Pajak itu met dengan yuridiksinya Kantor Pelayanan

Pajak, Sehingga itukan perIu diatur kalau tidak nanti malah tidakjalan, itu

semata-mata yang dimaksudkan. Terima kasih ..

626

INTERUPSI F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SH) :

Kalau bisa mohon dijelaskan nanti mengenai penjelasannya itu.

KETUA RAPAT :

Makadengan demikian kami usulkan DIM 157 Panja dengan penjelasan

draft awal dari Pemerintah. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 158, saya kira hampir sarna dengan yang diatas usul perubahan dari F-ABRI.jadi Panja-Timus.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 159, saya kira ini Panja-Timus.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 160 oke.

(RAP AT : SETUJU)

DIM 161 oke.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 162, kami persilakan dari F-PP.

F-PP (DRS. H. YUSUF SYAKIR) :

DIM 162 dari Pasal22 ayat (l} kami mengusulkan seperti yang diatas sudah kami usulkan istilah penanggung pajak ditambah kata-kata wajib

627

pajak, ini hanyarumusan. Kemudian kata-kata "setelah berdasarkan putusan"

dihapus diganti dengan kata-kalta "pengadilan pada penyitaan sebagaimana

dimaksud Pasal 19", jadi bunyinya begini : "pencabutan sita dilaksanakan

apabila penanggung pajak atau wajib pajak telah melunasi hutang pajak

dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan pada

peny Itaan sebagaimana dimaksud Pasa:! 19", Pasal19 yang bunyinya, Pasal

19 in i menceritakan mengenal penyltaan tidak dapat dilaksanakan terhadap

barang-barang yang telab disita oleh pengadilan negeri dan seterusnya tadi.

Demikian usulan F-PP. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari F-PP. Dad F··PDI silakan.


Terima kasih Ketua.

Walaupun ini ada sedikit kealpaan mengenai masalah putusan Hakim,

tetapi sebelumnya F-PDI selalu mengusulkan diganti dengan Pengadilan,

mahan kalau bisa disinkronkan, pertama itu.

Kedua, mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan kalimat atau

ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah. Padahal ini sudah ada

keputusan Pengadilan, mengapaini ada excepfio1l1agi ,ini mohon penjelasan

Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari F-PDI.

Kami silakan kepada Pemerintah.

628


Terima kasih.

Yang dimaksud dengan ditetapkan oleh Pemerintah itu misal dalam

hal obyek vitalnya itu kebakaran dan sudah tidak perlu lagi atau banjir,

hilang atau musnah dan sejenisnya tidak perlu membuang waktu lagi,

karena itu sudah dikeluarkan surat kitaini perlu dicabut. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Jawaban pertanyaan dari F-PP, Pak.

PEMERTh'TAH:

Yang F-PP dan mungkin ada dari Fraksi yang lain, kami usulkan di

Panja kan.

'KETUARAPAT:

Maka dengan dcmikian 162.

F-PDI (HANJOJO PUTRO, SH):

Sebentar Pak, kalau di Panja kan kami mahan ditambahkan tadL, mohon

ditambah Pcnjelasannya yang exception tadi pak. Supaya nanti jangan ada

exception yang lain, Pak. Terima kasih.

KETUA JL<\PAT:

Teriama kasih, Pak PDI.

629

Sebenarnya kami dari kata Panja mau kami masukkan kedalam

Penjelasan. Jadi 162 Panja, Penjelasan dan naskah awal dari Pemerintah.

Setuju? Setuju.

(RAI)AT: SETUJU)

Nomor 163, ini kalau tidak salah Panja-Timmus, tetapi kami silakan F-PP.

F-PP (DRS. H. JUSUF 8YAKIR)

Kami mengusulkan ayat bam, jadi bukan Timmus. Kami usulkan

ayat baru. jadisetelah ayat 1 ditambah ayat bam berbunyi "sebelum

pengadilan atau instansi lain yang berwenang melakukan pencabutan sita

wajib memberitahukan kepada pejabat yang telah mengeluarkan surat

paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 agar pejabat dimaksud

mengeluarkan surat sita".

Jadi memang ada kewajiban dia mem beritahukan kepada pejabat supaya

pejabat itu langsung kemudian mengeluarkan surat sita ini kelihatannya

belum diatur dalam pasal-pasal sebe\umnya. Tedma kasih.

KETUA RAPAT:

1i~rimakasih dari F-PP mengusulkan ayat bam kami teruskan kepada

F-PDI.

F-PDI (HANDJOJO PUTRO, 8H):

Dari F-PDI hanya redaksional, Pak sarna de:ngan yang di depan.

630

KETUA RAPAT:

Jadi untuk F-PDI adalah Panja-Timmus, Pak. Kami silakan

Pemerintah.

PEMERINTAH:

Karena tadi yang ron dari scri ke tiga itu ada masalah substansi dan itu

tampaknya akan menjadiayat barujika kita sepakati kami usulkan di Panja

kan dan kami akan coba nanti rumuskan sebagai draft.

KETUA RAPAT:

Dengan Demikian 163 Panja. silakan.

F-PP (lIt. ILlVL SALI:H KHALID, MM):

Pak Ketoa tambah sedikit l'lelul"Uskan karena

F-PP 3 tiga ada runmsan yang sit~nnya Timmus. Pencabul.an sita itu hem!

uSlllkan hUrD! beS<lL p d:m S-llY;Li:1dikalau Tadi tEv.2 b;uu ntu

Panja, makam, 'fienus. Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT;

RUU lama itu Panja-T:immus, Pak usu! bam itll Panja .tu sudah 2 kali

kami scbut, Pak. Tcrima kasih.

Halaman 47, nomoI" 165. F-·PP silakan.

F-PP (IR. H.M. SALEH KHALID, MM):

F-PP usu! pcrub3hannya iill setelah perubahan pcrwngglwg

wajib pajak ditambahkan dilarang dan didalam memori IW satu penjelasan penangguli1g pajak dilarang meminjah

631

memindahkan hak, misalnya menjual, menghadihkan, mewariskan, mewakafkan dan menyumbangkan. Jadi di sini ada 2 hal, yaitu penambahan kata "wajib pajak" Kemudian pada memori penjelasan ada sumbangan substansi.Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sebelum kami mengambil keputusan kami silakan dari Pemerintah.

PEMERINTAH:

Terserah Pak Ketua apa ini Panja-Timmus atau Panja kami dua-duanya setuju.

KETUA RAPAT:

Kami serahkan kepada Ketua, maka kami akan mengambil keputusan, kesimpulan atas persetujuan Pansus mengenai penanggung pajak, dan wajib pajak dilarang maka itu Panja-Timmus dan penambah penjelasan, Panja, silakan Pak Purba

F-ABRI (R.M. PURBA):

Penjelasan Pasal23 ayat 1 sudah ada rumusan seperti yang diusulkan F-PP. Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Ini susah kalau bicara sarna serumah, Pak. ini dalam Penjelasan sudah ada. silakan dari F-PP.

F-PP (DRS. H. JUSUF SYAKIR):

Betul memanginilah, ini kita harus menyadari kelemahan kita ini.

632

Ralat meralat itukan sudah DIM diusulkan Sekretariat kemudian ada kita

ralat. Ralatnya itu sendiri tidak lengkap ada ralat Iagi.ini biasa teljadidan

saya kira bukan hanya satu Fraksi, BPK saja meralat apa\agi kita.

Jadi memang seharusnya kata-kata ketcrangan dan seterusnya itu

tidak ada itu, itu diralat. Jadi Pak Purba benar itu. Jadi kata-kata dibawah

keterangan dalam memori penjelasan dan seterusnya itu seharusnya tidak

ada. Karena itll Sdr Saleh KJlalid pada waktu menjelaskan tidak bersemangat

karena ragu-ragu, tidak logis. Jadi memangini ralat sehamsnya tidak ada

ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak.

Jadi inilah kalau mataharipun sudah agak miring. jadikita mempunyai

masalah di F-PP,ini adalah masalah Panja-Timmus mengenai Pajak dan

wajib Pajak dilarang yang lain dianggap tidak ada atau drop, maka d'~ngan

dernikian 165 Panja Timus. Setuju ? Setuju.

(RAPAT : SETUJU)


F-KP ( ffil\TU SALEH) :

Terima kasih Sdr. Ketua.

lni dari F-KP sarna dengan sarannya yang ada didepan itll hanya untuk

merubah 1 gandul untuk angka 166. Itu hanya mcnyangkut satu gandul

yang dirubah mcnjadi huruf a, sedangkan 2 gandul itu menyangkut DIM

nomoI' 167,3 gandul itu menyangkut DIM nomor 168. Jadi 1 gandul diganti

huruf a, 2 gandul diganti huruf b, dan 3 gandul diganti huruf c hanya itu.

633

Substansinya tetap, jadi kalau mau diokekan substansi bagi F-KP Oke.

Hanya yang 1 gandul, 2 gandul dan 3 gandul itu saja yang disarankan untuk

diubah menjadi huruf a, huruf b, dan huruf c; Demikian saya kira cukup jelas. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Saleh.

Jadi substansi tetap gandul menggandul nanti kita susun lagi namun

masih adla dari F-PP usul perubahan, kami persilakan dari F··PP.

F-PP (IR. H.M. SALEH KHALID, MM):

Jadi sudah jelas bahwa 166 kami menambahkan kata atau merusak.

jadilengkapaya memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan,

meminjamkan atau merusak barang yang telah disita. Demikian Pak tidak

ada ralat, Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini supaya sebelum kita terus kita tanya dulu apa ada ralat kembali.

Kami silakan Pemerintah.

PEMERINTAH:

Panja Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Nomor 166 Panja.

634

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 167, Panja-Timmus ini Pak.

(RAPAT:: SETUJlT)

fni tadi gandu1 menggandul Sehingga saya katakan Panja Timmus.

Setiap usul kita pcrhatikan, Pak.

Baik, kita lanjutkan kepada 168 kalau ini disetujui ini Panja Timmus.

(RAPAT: SETUJU)

Noma!" 169., ini Panja-Timmus Pak F-PDI ? Panja-Timm.us substansi

tetap.

(RAPAT: SETUnJ)

Nomor 170, silakan F··PP.

F-PP (DRS.H. .JUSUF SYAKIR):

Penjelasan Pasal24 berbunyi: "Ketentuan mcngenai tata cara pcnyitaan

diatur lebih ianjut dengan Peraturan Pemerintah" Penjebsan bunyinya:

"Tata cam penyitaan untuk penagihan Pajak Pusat ditetapkdD oleh MCllleri

dan untuk penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah'·.

Kami usulkan pcnjelasanini cukup jclas karena semuanya nanti diatur

di dalam Peraturan Pemerintah.

KETUARAPAT:

Terima kasilh dari F-PP.

635

Kami silakan kepada Pemerintahini supaya apa katanya Tadi overbodig

katanya. silakan Pak.

PEMERINTAH:

Usul ini akan kami renungkan dan kami usulkan di Panjakan; Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri. Dapat disetujui itu 170 Panja sambil merenungkan bagaimana usul dari F-PP tadi supaya Penjdasan Pasal 24

itu dihapus.jadi ini Panja.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 171, kami silakan dari F-KP semula tetap menjadi, silakan.

F-KP (NY. SIS HENDARWATI HADIWITARTO):


Dari F-KP, Pasal25 ini kami usulkan mulaii dengan bab baru yaitu Bab VI (enam) "Pelelangan" judulnya. Dalam RUUini dimasuk-kan dalam Bab Penyitaan. jadikami usulkan supaya lebih runtun sesuai dengan isi dari RUU sendiri, maka Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 itu diatur dalam 1 Bab tersendiri namanya Bab VI (enam) tentang Pelelangan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Sis.

Silakan dari F-ABRI mengenai penagihan ditambahkan kata Pajak, Tadi sudah kita setujui yaitu masuk Panja-Timmus atau tidak keberatan,

636

Kami persilakan dari Pemerintah mengenai usulan dari F-KP.

PEMERINTAH:

Kami kalau tidak salah, F-KP menjadikan satu dan memang ada

relevansinya 25 sampai dengan 28. Kalau Pemerintah setuju kalau kita

Panja kan 25 sampai dengan 28. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Dengan demkian atas persetujuan Pemerintah jugakalau dapat kita

setujui 171 Panja, 172 Panja, 173 Panja. jadi 171 Panja setuju ?

F-ABRI (R.M. PURBA):

Sebentar Pak Ketua kalau tidak salah usul dari F-KP itukan perubahan

sistimatikanya yaitu membuat Bab VI (enam) Tentang Pelelangan, itu

disepakati untuk di Panja kan, F-ABRI tidak keberatan tetapi muatannya

barangkali bisa kita bahas.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Purba saling mengingatkan, makanya ketoknya

belum bunyi, baru menyebut saja. Maka 171 Panja, setuju ?

(RAPAT:SETUJU)

Nomor 172, ada pertanyaan dari F-ABRI silakan Pak.


Saya kira pertanyaanini juga seperti yang terdahuluini, nanti akan

dibahas di dalam Panja saya kiraDemikian.Terima kasih,

637

KETUA RAPAT:

Dari F-PDI saya kira juga sarna dalam diganti pada, rnaka 172 Panja, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

NOffior 173, kami silakan F-KP.

F-KP (mNU SALEH):

Terima kasih Sdr. Ketua.

Mengenai DIM 173 ini, ini kita hams melihat DIM 172 karena ayat 3

dan ayat 2 itu herkaitan. Di ayat 2 atau DIM 172 itu disehut barang atau hak

yang dis ita sedangkan DIM 173 atau ayat 3 ini,ini hanya disebut barang

saja. Oleh karena itu, F-KP menyarankan supaya ditambah disamakan

dengan ayat 2 atau DIM 172 itu, yaitu barang atau hak yang dis ita dan

seterusnya itu kalimat tidak ada perubahan. Demikian saran dari pada F

KP. Demikian Sdr. Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari F-KP kalau dari F-PDI yaitu seperti Tadidalam

diganti kata pada, Panja Timmus. Kami silakan Pemerintah atas usul F-KP.

PEMERINTAH:

Sesuai dengan apa yang kami tegaskan Pak Ketua, kami usulkan di

Panja kan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri .

638

Usul Panja, setuju ? maka 173 Panja.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 174, Panja-Timmus setuju "?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 175, silakan ini dari F-KP kami persilakan.

F-KP (mNU SALEH):

Pak Ketua yang terhormat.

Mengenai 2 gandul ini dengan sendirinya 2 gandul diubah menjadi huruf

b, kemudian kiita yang perlu ada pertanyaan mengenai penyertaan modal

apa sekiranya tidak perlu dimuat dalam ayat 3 ini. Demikian pertanyaan

dari pada F-KP'.

KETUA RAPAT:

Terima kasih F-KP, darii F-PDI menanyakan silakan Pak.

F-PDI (HANDJOJO F'UTRO, SH):

Saya rasa sarna dengan diatas sifatnya adalah minta penjelasan tentang

persesuaian dengan UU Perbankan, Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasiih, maka kami silakan Pemerintah untuk dapat memberikan

penjelasan mengenai usul F-KP.

PEMERIl"'HAH:

Kami yang mengenai penyertaan modaR, tentunya kita tidak bisa

639

memindahkan penyertaan modal seperti kita mindahkan uang tunai, uang

tabungan, saldo, rekening dll. Jadi ini mesti kita tampung tersendiri Sdr.

Ketua. Dan itu tidak bisa begitu saja karena itu tergantung dan itu ada

ketentuan akte notarisnya, PT-nya itu atau Firma atau apa namanya terserah

kepada bentuk persekutuannya makaini kami usulkan di Panja kan.

Kemudian yang mengenai F-PDI, dalam kaitan dengan rahasia bank

nanti kallli lihat apakah betul ini bersinggungan dengan P'asal 40 dan 41

UU Nomor 7 Tahun 1992, kalau lllemang kita beri penjelasan seperti tadi.

Penjelasannya standar sifatnya dalam kaitannya Pasal40 dan 41 UU !lomor

7 talmn 1992. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terillla kasih.

Jadi 175 Panja dan atas usul F-PDI ini apa dia bersinggungan dengan

UU Perbankan atau rahasia bank,ini akan diberikan penjelasan dan draft

awalnya dari Pemerintah. Jadi intinya 175 Panja, Setuju ?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 176, saya kira ini Panja-Timus angka 3 menjadi huruf c, setuju

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 177, Panja-Timmus tetapi F-PDI ada pertanyaan kami silakan

Pak.

F-PDI (HANJOJO PUTRO, SH):


Dalam hal ini adalah mcngenm masalah pengalihan hak lllenagih

640

piutang dari penanggung pajak kepada pejalbat, namun tanpa sepengetahuan

dari pada debitur. Untuk ini F-PDI mahan penjelasan apakah debitur tidak diberitahu terlebih dulu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, kami silakan Pemerintah.

PEMERINTAH (DmJEN PAJAK):

Tentang tata cara penyitaannya seperti pemberitahuan dan sebagainya nya itu akan diatur di dalam ketentuannya lebih lanjut, misalnya kalau Peraturan Pemerintah atau seperti diusulkan oleh F-PP tadi, Kepmen atau

Keputusan Kepala Daerah di sana pengaturannya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, F-PDI sudahjelas ?

F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SII):

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Maka dengan Demikian 177 Panja-Timmus.

(RAPAT : SETUJU)

Namor 178, ada pertanyaan dari F-ABRI kami silakan F-ABRI.


Dari F-ABRI, hanya pertanyaanjadi mahan penjelsan dari Pemerintah karena di sini dalam Batang Tubuh tercantum pihak-pihak. Apa yang

641

dimaksud dengan pihak-pihak sesuai dengan apa yang tercantum di Batang

Tubuh. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-PDI saya kira "dalam" diganti "pad a" itu Panja-Timmus kami silakan

atas pertanyaan dari F-ABRI kepada Pemerintah.


Pihak lainini misalnya bursa effek, debitur, yang nanti akan dimuat

dalam Penjelasan, Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

F-ABRI mungkin masih ada login menambah.


Terimakasih kalau nanti akan dilengkapi di Penjelasan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tcrima kasih maka nomor 178 Panja, Penjelasan awal dari Pemerintah,

setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 179, Panja-Timrnus.

(RAPAT : SETUJU)

642

Nomor 180, kami persilakan dari F-ABRI.


Dalam hal ini juga berupa pertanyaan, yaitu apa dasar perhitungan 8

hari, mengingatpenanggung pajak melakukan gugatan memerlukan waktu

14 hari dan kemungkinan penanggung pajak ini dapat menang. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, dari F-PP

F-PP (JR. H.M. SALEH KHALID, MM):

F-PP mengusulkan 8 hari itu diganti menjadi15 hari,jadi lebih panjang. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih F-PP. Kami silakan Pemerintah.

MaafIbu, ada ralat dari F-KP perubahan ralat, kami silakan Ibu.

F-KP (NY. HARTINI MOCHTAR KASRAN, SH):

F-KP ada perubahan ralat untuk DIM-nyajuga pertanyaan mengingat

bahwa diketentuan Pasal 26 ini menyinggung masalah 8 hari juga apakah memang sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pelelangan yang

menjadi rujukan dari ketentuan ini . Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

643

Kami serahkan kepada Pemerintah untuk memberikan jawaban 8

hampir samahanya 14, 15 ini pertanyaannya, silakan.


Usul untuk dibawa ke Panja, Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nomor 180, Panja setuju ?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 181, oke.

(RAP AT : SETUJU)

Nomor 182, oke.

(RAPAT :SETUJU)


F-KP (NY. HARTINI MOCHTAR KASRAN, SE):

Sesudah ayat A, barangkali perlu ada kctentuan yang mengatur tentang

sanksi apabila ketentuan ini dilanggar, demikian dari kami. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima Kasih dari F-KP, dari F-PDI kami persilakan.



644

Di sini ada suatu amaran bahwa pejabat dan jurusita pajak tidak

diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang tetapi bagaimana

terhadap keluarganya, Pak ini mohon penjelasan juga.

KETUA RAPAT:

Terima kasih F-PDI, kall1i silakan dari Pemerintah.

PEMERINTAH:

Ini untuk kesekian kalinya cukup menarik ini, jadi memang betul

bahwa kita usaha maksimal dalam undang-undang ini, supaya tidak ada

penyalahgunaan wewenangkan kan hakekatnya itu, maka jika disetujui

kami usulkan untuk kita Panja kan dengan catatan kami akan mencoba

merunrcuskan sanksi seperti Tadi yang diusulkan yang umumnya saya kira

semangatnya sama semua Fraksi.

Jadi mungkin ya panjang jadi itu yang mendasar apa sampai

keberapa-keberapa kalau itu dilanggar itu hanya Tuhan yang tahu yang

sudah-sudah. Akhimya kekuasaan itu tergantung pada etika kekuasaan

dalam pelaksanaannya yang dalall1 UUD 1945 disebut semangat para

penyelenggara negara, kan itu kan etikat kekuasaan dengan kata lain

akhirnya itu. jadi yang paling bisa ll1engontrol ujungnya itu ya diri kita

seharusnya. Undang Undang itu membantu tapi yang paling bisa mengontrol

diri kita ya kita.

Jadi kami sepakat dan akan kami berikan, mencoba merumuskan sanksi

jika disetujui nanti di Panja disampaikan. Terima kasih.

KETUA RAP AT:

Terima kasih.

Kami simpulkan 183 Panja dan rumusan sanksi dari Pemerintah secara

645

awal dirumuskan oleh Pemerintah dan nanti kita akan bahas bersama.

jadi183 Panja setuju ?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 184, pasal27 F-ABRI kami persilakan.


Terima kasih.

jadi F-ABRI mengusulkan demikian, dalam Batang Tubuh bahwa

berbunyi Demikian "Lelang tetap dilaksanakan walauJPun keberatan yang diajukan wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan".

F-ABRI berpendapat bahwa apabila wajib pajak tidak menggugat

dan waktu untuk menggugat telah habis, lelang tetap dapat dilaksanakan.

Kami mengerti masalah ini, tapi apabila wajib pajak menggugat sesual

waktu yang telah ditentukan dan ternyata keputusan belum ada, disarankan

agar pelaksanaan Ielang ditangguhkan. Demikian, terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih, F-PP.


Inisebetulnya selera bahasa saja ini Ketua, jadikita usulkan "'Ie lang

tetap dapat dilaksanakan", masalah selera bahasa lah. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F-PP.

646

Tempo-tempo selera inilah yang melancarkan segal a sesuatunya Pak.

Kami silakan dari Pemerintah atas usul F-ABRl.

PEMERINTAH:

Kami cantumkan kata "dapat", karena agar "IeIang tetap dapat

dilaksanakan tanpa dihadiri", tetap jadi tidak hams, maaf oh ya "Ielang tetap dilaksanakan waIaupun keberatan yang diajukan oIeh wajib pajak

belum memperoIeh keputusan keberatan". Ini hams dilihat juga dalam

kaitannya dengan ayat berikutnya, ayat (2) selanjutnya Pasal27.

Ini adaIah untuk menjaga jangan sampai, jadi ini supaya jalan, jadi kalau menunggu itu, ini sarna saja dengan analog dengan "Keberatan

tidak menunda kewajihan pemhayaran pajak". Sehah kaIau "keheratan itll menunda", semua keberatan rame-rame tidak bayar pajak,ini juga

Demikian. jadimaksudnya adaIah. Dan kami usuIkan Saudara Ketua, kalau mcmang dengan penjeIasan ini sebagian Fraksi yang memberikan catatan

terhadap pasaIini masih juga mempunyai reserve opinion, maka kami

usulkan di Panja kan. Dan ini mahan dibaca daIam kaitan ayat (2) dan

ketentuan KUP. Baik , tcrima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami silakan dari F-ABRl.


Setuju di Panja kan Pak.

KETUA RAPAT :

F-PP?

647

648

F -PP (IR. H.M. SALEH KHALID, MM) :

Setuju.

KETUA RAPAT :

Dari F-KP?


Setuju.

KETUA RAPAT :

F-PDI?


Maaf, setuju Pak.

KETUARAPAT:

Maka 184, Panja.

Nomor ] 85, oke.

(RAPAT : SETUJU)

(RAPAT: SETUJU)




Dari F-KP hanya membah kalimat saja, jadi substansi tetap, kami

usulkan di Panja-Timus.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Dari F-PP" saya kira hampir sarna yaitu sudah kita bahas Tadi yang

lebih dahulu, kata-kata "wajib pajak, penanggung pajak" ditambah kata

kata "wajib p"jak". Maka 186, Panja-Timus. Setuju ?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 187, oke

(:RAPAT: SETUJU)

Nomor 188, kami persilakan F-PP.


F-PP, ada ralat.

KETUA RAPAT :

Ada ralat F-PP.


Yang ralatnya cukup panjang lebar. Pasal 28 ayat (1) kami usulkan

dipecah menjadi 4 (empat) ayat,jadi 4 (em pat) butir.

I (satu) a, seperti ayat (I) RUU, yaitu "hasillelang dipergunakan terlebih

dahulu membayar biaya penagihan yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar" utang pajak".

649

Kemudian ditambah 3 (tiga) butir lagi, yaitu 1 (satu) b, 1 (satu) c, 1

(satlU) d, yang bunyinya sebagai berikut :

I (satu) b, "dalam hal hasillelang sudah mencapaijumlah yang cukup

untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak, maka pelaksanaan Ie lang

dihentikan" .

1 (satu) c, "sisa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b beserta

kelebihan uang hasil lelang dikembali oleh pejabat kepada wajib pajak!

penanggung pajak, dengan ketentuan bahwa kcterlambatan pengembalian

tiap bulan ditambah Imbalan bunga 4 % (empat persen) dari nHal uang

ditambah nilai taksasi barang yang dikembalikan"

I (satu) d, "Penjabat yang lalai yang rnenyebabkan tambahan imbalan

sebagaimana dimaksud ayat (1) c diberikan hukuman sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku".

ladimaksud kami adalah Pasal28 ayat (I) ini tetap sebagaimana adanya

danini menjadil (satu) a, Sehingga 1 (satu) b, 1 (satu) c, 1 (satu) d,ini

menjadi elaborasi penjabaran lebih lanjut yang dari sudah ada. Sehingga

semuanya menjadi 4 (empat butir). Terima kasih Pak Ketua.

KETUARAPAT:

Terima kasih dari F-PP. Kami lanjutkan dari F-PDI.

F-PDI(HANDJOJO PUTRO, SH) :


Dari F-PDI itu hanya mohon penjelasanjuga ini, sebabnya ini lelang itu

mengenai masalah dan kadang-kadang betul-betul sangat menyakitkan hati,

artinya apalagi kalau barang ini kena lelangnya jauh dengan harga yang

650

sebenarnya Pak. Untuk ini F-PDI mohon penjelasan, siapa yang menentukan

limit harga lelang dengan tidak merngikan pihak yang mempunyai barang

Pak ?, sebenarnya siapa ini yang menentukan limit barang ini ? Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih F-PDI.

Kami silakan Pemerintah.


Yang menentukan harga batas limitnya adalah Pejabat

PEMERINTAH :

PakKetua.

Kembali lagi yang kami kemukakan tadi, Pejabat ini kan tunduk

pada sumpah jabatan. Jika ternyata bahwa dalam penentuan limit ini

semena-mena, apalagi ada indikasi penentuan limit subjektif sifatnya,

subjektif artinya adalah dalam artl kata. bahwa ada kepentingan-kepenti

ngan juruslta di dalamnya dalam menentukan harga limit tersebut, maka

tentunya persoalannya lain. Persoalan lain artinya menjadi pidana, itu

pasti demikian.

jadi apakah ini, kami kira nanti di Panja kan dan dapat dibuat sebagai

suatu record, kami gembira sekali kalau dibuat suatu record daripada

pembicaraan di Panja, Panja itukan akhirnya ke Pansus. Dan itu dengan

demikian mengikat bagi Pemerintah,· untuk nanti di dalam memasukan

dalam Peraturan Pemerintah atau pelaksanaan peraturan yang lebih lainnya.

Sehingga kita upayakan supaya penentuan limit harga itu seobjektif

mungkin, tentunya harns demikian. Cuma kalau diatur semua di sini kan,

651

seperti kita atur segala sesuatunya tentang ketentuan-ketentuan Sumpah

Jabatan, dan lain-lain, dan ini jadi bisa segini.

Jadi tentunya ini harus dibaca dalam keseluruhan ketentuan - ketentuan

yang menyangkut kewenangan-kewenangan publik. Jika ada, jika

kewenangan itu disalahgunakan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Menteri.

Cuma dari F-PP Pak, Pak Menteri belum menjawab tambahan ayat

sebagai elaborasi.

PEMERINTAH:

lni bagi, itu kami kira, kami usulkan di Panja kan Pak. jadi karenajuga

menyangkut sistematikaini, tidak salah tangkap tadi. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih. F-PP?


Bisa kami tambahkan sedikit Pak Menteri .

Sebetulnya apa yang disarankan oleh F-PP sebagian substansinya sudah

ada pad a penjelasan~ hanya Fraksi mempertimbangkan beberapa substansi itu cukup prinsipiil untuk diangkat di Batang TlIblih itu saja, dan ditambah

masalah sanks i.

Terima kasih.

PEMERINTAH :

Dengan Demikian kita angkat, karena dianggap lebih cukup berbobot

652

untuk diangkat sebagai suatu ayat barn. Kami pertimbangkan nanti kami

tentunya kami rumuskan dan nanti diajukan di Panja.


Setuju.

KETUA RAPAT :

F-PDI?


Terima kasih Pak.

Kami senang sekali tadi mendengar penjelasan dari Pak Menteri tadi,

kalau bisajuga nanti mengenai masalah yang menentukan limit itu supaya

juga ditambahkan. Dengan catatan lagi dalam penjelasan supaya disebutkan

bahwa adanya tidak sewenang-wenangan tadi, supaya lebih ada suatu

pedoman yang sifatnya suatu warning Pak. Sehingga nanti, yasumpah itu

memang banyak Pak sumpah, tetapi yang lebih mengikat Jagi adalah suatu

amaran Pak di sini supaya lebih ditakuti Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F-PDI, jadi setuju di Panja Pak ?

Maka Del11ikian kami usulkan, bahwa 188 Panja dan nanti rumusan

rumusannya akan dibahas di dalam kita membahas di Panitla Kerja. jadi

nomor 188 Panja.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 189, saya kiraini Panja-Timus, oleh karena dari F-PP sarna

mengenai penanggung pajak dan wajib pajak. Setuju Panja-Timus ?

653

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 190, kami persilakan dari F-KP ..

F-KP (NY. SIS HENDARWATI HAOIWITARTO) :

F-KP, ini berkaitan dengan usulan yang Tadi tentang penambahan Bab

baru, Sehingga BAB V menjadi BAB VII, karena Tadi ada BAB III

(baru) dan BAB VI. Terima kasih.

KETUA RAP AT :

Kalau begitu kami usulkan tnl Panja-Timus. Panja-Timus dapat

disetujui 190 ?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 191, saya kira ini Panja Pak,jadi 191 Panja.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 192, ini oke saya kira.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 193, kami persilakan F-ABRI.


F-ABRI hanya ingin penjelasan sebenarnya, tentang "pencegahan

dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak

sekurang-kurangllya Rp 100.000.000,00 (sleratus juta rupiah)". Ini latar

belakangnya bagaimalla? Terima kasih.

654

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak. Dari F-PP.

F-PP (JR. H.M. SALEH KHALID, MM) :

Untuk ini kami Panja-Timus saja Pak.

KETUA RAPAT :

silakan kepada Pemerintah atas pertanyaan F-ABRI.

PEMERINTAH :

Sebagaimana Kami kemukakan Saudara Ketua dan para Anggota

Pansus yang terhormat, maka khususnya masalah pencegahan maupun dan

atau penyanderaan,ini memang akan dilakukan sebagai upaya terakhir dan sangat selektif. Nah, mengapa Rp 100.000.000,00 (seratus juta) ini kan

ya susah,ini terus terang saja ya kami berpendapat dengan asumsl kalau

orang menunggak Rp.l 00.000.000,00 (seratus juta) itu bisa dihitung sudah penghasilannya berapa. Jadi dia tidak termasuk orang yang bawahlah Pak. Kalau utang pajaknya saja sudah Rp 100.000.000,00 (seratus juta)ini

umumnya, kalau yang kecil-kecil kan tidak ada, yang kami hapuskan PBB

yangterkecil itu Rp.l0.000,00 (sepuluh ribu), Rp. 1 00.000,00 (seratus ribu), Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) tidak ada yang mencapaijuta-juta,

nanti akhimya milyaran, tapi penghapusannya segini bendelnya itu. Bulcan itu maksudnya di sini, masa yang begitu mau dicekal, ya tidak pasti.

Jadi dengan demikian, kami ambil angka seratus juta sebagai mana kami jelaskan pada waktu keterangan Pemerintah dan pada waktu kallli

menjawab memberikan tanggapan terhadap pendapat Fraksi pada waktu Tingkat II. Oleh karena itu kami usulkan di Panja kan, dan ini juga telah diblcarakan dengan Departemen Kehakiman. Kami kira dengan melihat

655

pengaJaman yang dilakukan pe:ncegahan selamaini terhadap para debitur

tertentu daJam rangka utang kepada negara, khususnya dalam kaitannya

dengan Bank Pemerintah yang dilakukan oleh BUPLN angka seratus juta

memadahi Pak, ini impiris, terus terang angka ini diangkat dari kenyataan

di lapangan. Karena itll lebih lanjut kami usuIkan hal ini di Panja kan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. KalaL! begitu 193, Panja? Kami silakan F-ABRI.

P··ABlU (PUDJIARTO, SE) :

Demikian Kctua, jadidengan apa yang dijelaskan ini saya kira untuk

Batang Tubuh, kami berpendapat "tetap", Sehingga bisa Timus, begitu.

F-ABRI (RoM. PURBA):

Tambahan Pak Ketua.

Untuk angka seratusini, nampaknyaini angka tetap, tidak ada

kemungkinan perubahan. jadikalau ada kemungkinan nanti ada perubahan

situasi keuangan inflasi dan sebagainya, angka seratus sebaiknya akan

tetap. Memang kami dapat memperh:itungkan orang yang l11el11punyai

utang pajak seratus juta, kaJau PPh ini kira-kim penghasilannya sekitar

tiga ratus juta itu, tiga ratus sampai tiga ratus dua puluh juta, kaJau PPh.

Kalau PBB, wanini beralii niJai juaJ objek pajaknya seratus l11ilyar, kalau

pajaknya seratus juta kal i seribu berarti seratus milyar.

Tapi dalam RUU ini tidak ada kemungkinan suatu saat angka ini akan

disesuaikan, apakah diatur dengan PP atau Kepmen. Itu yang sebenarnya

latar beJakang pertanyaan tadi, mengapa angka seratus. Jadi kalau ingin

656

menJanng lebih banyak tentu angkanya· dikecilkan, tapi kalau mgm

membebaskan lebih banyak angkanya dibesarkan.

Itu saja Pak dasar pertanyaannya, jadi tidak ada kemungkinan

peru bahan, mungkin kalau UU ini berlaku dua puluh tahun, dua puluh

tahun yang akan datang juga seratus juga, padahal nilai duit barangkali

sudah berbeda.

Begitu saja Pak, terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih.

Mungkin Pemerintah ingin menambah apa yang ditambahi oleh F

ABRI.

PEMERINTAH :

Ketua, kami kira ada ini, "besarnya utang pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 dan Pasal 33 ayat (6) dapat diubah dengan Peraturan

Pemerintah". Jadi persis Pak Purba yang kami hormati nilai uang kan bisa turun, kalau dua puluh tahun lagi kita mesti antisipasi, dan kami

kira apa harus kita merubah UU hanya satuayat saja. Karena itu kalau disepakati untuk mengakomodir apa yang dikemukakan oleh Pak Purba

yang terhormat, maka diatur dalam Pasal33 ayat (6). Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi kalau demikian 193 Panja-Timus ?

F-ABRI (R.M. PURBA)

Maaf Pak Ketua.

Kalau itu masalahnya bagi F-ABRI tidak ada masalah, Memang tadi

657

sifatnya pertanyaan, kemudian kaitannya dengan perubahan nilal uang.

jadibagi F-ABRI tidak ada masalah seratus itu sudah oke, karena ternyata memang ada kemungkinan perubahan jumlah utang pajak itu tadi yang

diatur di Pasal33 ayat (6). Terima kasih Pak Ketua.

KETUARAPAT:


Oleh karena usul pertanyaan dari F-ABRI sudahjelasjawaban-nya dan

F-PPini masih ada masalah penanggung pajak dan wajib pajak, tadi sudah

kita rumuskan Panja-Timus. Silakan.

F-PP (H. ALI HARDI KIAIDEMAK, SH) :

Kami ulangi, yang menyangkut Panja itu karena ada yang masih substansi, kami mengusulkan sebelum kata "dapat" disisipkan kata "hanya".

ini kan atas dasar itu berarti kan substansi agak perlu kita bkarakan lebih dalam di Panja. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi Panjaini Pak, 193 Pan ja.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 195, ya sebelum 195 tentu 194, dan 194 ini adalah oke.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 195, silakan F-PP.


DIM nomor 195, Pasal 30 ini kami ada pertanyaan sedikit Pak

658

Menteri. Padla ayat (1), "Menteri keuangan dapat membcrikall keputusall

pencegahall". Pada aya1t (4), "Menteri Kehakimall dan Pe jabal yang

memohon pencegahan".

Jad ipertanyaallllya, sebenarnya siapa yang secara hirarki berhak

mclakukan pencegahall tersebut, hakimkah atau setiap Menteri, helldaknya

hal ini dibahas lebih ianjut, jangan sam pal terjaditumpang tindih

kewenangan" apalagi da'lam hal kepastian hukum. A palagi da'lam Pasal

32 RUU "Pencegahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang

undangan yang berlaku"" Jadi disini masalah kewenangan ini bagairnana

sebenarny?

Kemudian mengenai penyempurnaan re:daksional, kami mengusulkan

pada akhir kalimat ayat (l) ini ditambah kata-kata "atau atas permintaan

Kepala Daerah", sebagaimana tertera pada DIM yang telah ditulis di sini.


KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami silakan Pemerintah.

PEMERINTAH :

lni pertanyaanyang memang perlu kita clearkan, ini ada kaitannya dengan

UU lain, Undang-undang Nomor 9 Tabun 1982 tentang Keimigrasian.

Kita mengetahui bahwa UU ini memberikan kewenangan kepada A

(empat) Pejabat Tinggi, yaitu Menteri dalam hal ini Menteri Kehakiman

yang sepanjang menyangkut masalah Keimigrasian. Kemudian Menteri

Keuangan sepanjang menyangkut piutang negara. Kemudian Jaksa Agung

sepanjang menyangkut pelaksanaan Ketentuan Pasal 32 huruf c, Undang

undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dan

PanglimaAngkatan Bersenjata, saya kira dalam kaitan ini., soal pertahanan

659

keamanan. Yang kaitannya langsung di sml adalah mengenai Menteri·

Kehakiman dan Menteri Keuangan.

Nan, bcrtitik tolak daripada UUini tidak ada memberi kewenangan

kepada Pejabat daripada Pemda, karena itu tidak bisa Pejabat Pemda atau

Gubernur atau apa, tidak bisa melakukan pencegahan. Karena itu sifatnya

hanya mengusulkan kepada Menteri Keuangan, kemudian kalau memang

alasannya cukup, Menteri Ketllangan melakukan. Supaya sejalan dengan

UU tentang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1982. Jadi meminta. Terima

kasih Pak.

KETUARAPAT:

Terima kasih Pak Menteri. silakan F-PP.


Kami mengusulkan ini di Panja kan Pak ,. supaya ada pendalaman

lebih lanjut. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Nomor 195, di Panja kan, apakah Pemerintah setuju Pak ? Nomor

195, Panja.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 196, saya kira ini Panja-Timus, apa setuju ?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 197, kata "dalam" diganti dengan "pada", Tadi sudah kita

putuskan Panja-Timus.

(RAPAT: SETUJU)

660

Nomar 198, kata "dalam" diganti kata "pada", setelah kata-kata

"penanggung pajak" ditambah kata "wajih pajak", Panja-Timus Setuju ?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 199, oke.

(RAPAT: SETUJU)

Namor 200, Panja-Timus.

(RAPAT: SETUJU)

Namor 201, kami persilakan F-KP.

F-KP (HlSOM PRASETYO, SH) :

Pada DIM 201 ini, F-KP hanya rnenyarankan agar supaya dipenjelasan

itu dicantumkan Undang-undang: yang berlaku, yaitu Undang-undang

Namor 9 Talmn 1992 tentang Keimigrasian, ini semata-mata untuk

memudahkan membaca saja ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari F-KP. Kami sHakan dari Pemerintah.

PEMERINTAH :

Mungkin nanti ditampung dalam penjelasan Pasal ini, kalau setuju

nanti kami rumuskan, di Panja kan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pemerintah.

Namor 201, Panja, dan rumusan penjelasan awal dari Pemerintah,

setuju ?

661

(RAPAT : SETUJV)

Narnar 202, Pasal33. Karni silakao F-PP.


loi sarna deogan yang lewat Pak,

KETUA RAPAT :

Panja-Timus ?


Bukan-bukan, ini ada kata "hanya" Pak ya ? "Penyanderaan hanya",

jadi mungkin nuansanya substansial, jadi mungkin Panja Pak. Terima

kasih.

KETUA RAPAT :

Kepada F-PDI, kami silakan.

F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SH)

Pak Ketua, sampai dengan Pasal 36, sepanjang mengenai

"penyanderaan" F-PDI mahan dihapus Pak. Kami setuju di Panja kan

Pak. Terima kasih.

KETUARAPAT

Kalau begitu tidak usah kita putar liagi ini Pak. Jadi 202 ini Panja.

(RAPAT : SETUJU)

662

Nomor 203, dihapus F-PP, F-PDI. Panja, setuju Pak ?

(RAPAT : SETUJU)


F-KP (HISOM PRASETYO, SH) :

Bapak Ketua, pada DIM nom or 204 ini F-KP mempertanyakan kepada

Pemerintah yang menyusun RUUini, yaitu penentuan teotangjangka waktu

penyanderaan paling lama 1 (satu) talmo. Kami mengajukan pertanyaanini,

karena iogin mengaitkao dengan tindakan yaog hampir samajiwanya, yaitu

dalam hal penahanan dalam perkara pidal1ia, yaitu secara berjenjang mulai

dari Penyidik, Penuntut Umum atau Jaksa,. Hakim, Pengadilan Negeril

Pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. itu misalnya di tingkat Pcnyidik 30

(tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 40 (empat puluh) hari, Pad a Jaksa

30 (tiga puluh) hari dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari.

Jadi itu berjenjang dan setiap kali pendek-pendek saja itu, karenaini

mungkin berkaitan dengan hak asasi. Maka kami mempertanyakan

pertimbangannya apa 1 (satu) tahun, apa tidak terlalu lama, kalau misalnya

seperti pada Undang-undang tal1Un 1959 dulu itu ada dua macam, yaitu

untuk utang pajak sampai dengan lima puluh ribu rupiah itu paling lama 6

(enam) bulan, dan utang pajakdi atas lima puluh ribu rupiah itu paling lama

1 (satu) talmo. Atau mungkin apakah tidak surat keputusan penyanderaan

pertama itu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan 6 (enam)

bulan.

lni hal-hal yang Ingin F-KP itu meodapat penjeiasan dari Pemerintah.

Terima kasih.

663

KETUA RAPAT :

Terima kasih dad F-KP.

Dari F-ABRI ini ralatnya te:tap. Tolong kore:ksi kalau saya salah. maka

dengan demikian, dari F-PDI dihapus.

Kami persilakan dari Pemerintah untuk dapat menjelaskan apa yang

dikemukakan oleh F-KP tadi.

PEMERINTAH :

Saudara Ketua.

Kami kira kami bisa mempertimbangkan apa yang dikemukakan oleh

rekan dari F -KP, bisa kita rumuskan, disinikan paling lama setahun, misalnya

kita rumuskan, untuk pertama kali 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk

6 bulan berikutnya, jadiakhirnya setahun, bagi dua, cuma ada periodisasi,

maksudnya ini kan kalau 6 bulan pertama ini dia sudah tobat, terus langsung

sebelum 6 bulan, terus dia langsung, dia kasiih tahu, saya punya harta,

haI1anyaini, kan konangan, ya sudah, terus bayar ya tidak diperpanjang.

tapi kalau kalimat ini, ya mustinya sama juga, seharusnya buat apa dia

nunggu sampai satu tahun, kecuali dia suka disandera itll, tentunya kan

tidak, ini kan orang-orang mampu, masa suka disandera. Karena itu kalau

umpamanya seluruh kita, Fraksi-fraksi dalam Pansus ini sepakat, kami

tidak keberatan untuk mempertimbangkan masa penyanderaan adalah 6 bulan, kemudian dapat diperpanjang 6 bulan berikutnya, sama juga

akhirnya paling lama 1 tahun, cuma dibagi dua periode Saudara Ketua.

Kalau ini memang kita kehendaki dan merupakan keputusan kita, kami

bersedia untuk merumuskan kembali ayat (3) ini.

Terima kasih.

664

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami minta pendapat dari F-ABRI, oleh karena masa penyerahan

paling lama 1 tahun dapat dirubah menjadidapat selarna 6 bulan, dan dapat diperpanjang 6 bulan berikutnya, dan rumusan daripada ayat itu tadi akan dibuat secara awal oleh pemerintah. silakan F·ABRI.

F-ABRI (PUDJlARTO, SE):

Saya kira F-ABRI dalam menentukan batang tubuh ini, berpendirian

tetap. Mungkin dalam penjelasan akan dijelaskan lebih dalam silakan saja, setuju saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

F-ABRI tetap, F-PP tetap pada DIM-nya, F-PDI hapus.

Jadi kalau begitu ini Panja Pak Menteri. 204 Panja ?

(RAPAT: SETUJU)

205. Kami persilakan kepada F-KP.

F-KP (NY. HJ. OETARTI SOEWASONO, S.H-) :


F-KP pada DIM-nya mempertanyakan mengenai penyanderaan.

Mengapa F-KP mempertanyakan, oleh karena temp at penyanderaan

ini adalah sangat perlu menurut pendapat F-KP dicantumkan didalam

665

batang tubuh secara normatif, karena ini adalah menyangkut perarnpasan

kemerdekaan seseorang, dan tempat itu harns jelas, oleh karenaini bukan

suatu bahwa wajib pajak itu bukan narapidana. Jadi tempatnya harns jelas, mengusulkan dirnmah tahanan. Demikian dari F-KP, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bu.

Kami serahkan kepada pemerintah.

PEMERINTAH :

Benar, di Rutan, kal;lU tidak salah ada di penjelasan. Memang tempatnya

di Rutan.

F-KP (NY. HJ. OETARTI SOEWASONO, S.H.) :

Tetapi F-KP mengusulkaltl supaya dimuat didalam batang tubuh,

oleh karena perampasan daripada kemerdekaan seseorang., jadi ini harns

normatifPak. Terima kasih.

PEMERINTAH :

Penjelasan ini diangkat di batang tubuh ?

F-KP (NY. HJ. OETARTI SOEWASONO, S.H.) :

YaPak.

PEMERINTAH :

Kalau kami tidak salah, ini diusulikan supaya penjelasan ini diangkat

menjadi batang tubuh, karena sifatnya nomlatif Ya bisa saja lab, kita serahkan

666

pada ahli-ahli hukum Pak Ketua, saya menyerah saja, karena saya hukan

sarjana hukum sih. Kalau memang kita sepakat, ahli-ahli hukum kita ini

normatif sifatnya harus diangkat di induknya, di batang tubuhnya, kami

tidak keberatan.Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kalau begituini saya kira ahli hukumnya banyak di Panja. Jadi kita

bahas di Panja. F-PDI iniJiuga dihapus, silakan Pak.

F-KP (HISOM PRASETYO, S.H.) :


Pada DIM Namar 205 ini, F-KP dengan maksud untuk mempercantik

rumusan-rumusan dalam undang-undang ini, maka F-KP ingin membekali

nanti kepada Panja, yaitu rumusan dari ay.at (4) Pasa133 ini yang di DIM

205 itu disesuaikan dengan gaya bahasa yang dipakai di Pasal 30 ayat (2)

atau DIM Namor 196. Jadi kira-kira bunyinya nanti demikian,

"Surat perintah penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :

a. Identitas penanggung pajak yang dikenakan penyanderaan.

b. Alasan untuk me:lakukan penyanderaan.

c. Tempat dilaksankannya penyanderaan.

d. Tanggal ij in penyanderaan.

e. Jangka waktu atau lamanya penyanderaan.

Demikian sumbangan dari F-KP, terima kasih.

667

KETUARAPAT:

Terima kasih Pak.

Prinsipnya ini panja apa Bapak setujui Pale, dengan nanti masukan

masukan.

PEMERINTAH :

Mungkin ini Panja Timus, kalau yang kalimat. Oh maaf-maaf, lupa.

KETUA RAPAT :

Karena F-PDI ada yang dihapus Pak. Jadi 205 Panja.

(RAPAT : SETUJU)

206. Kami persilakan F-ABRI.

F-ABRI (PUDJIARTO, SE.) :

Usul F-ABRI untuk batang tubuh tetap, tapi dalam penjelasan perlu

dicanturnkan bagaimana kalau Anggota DPR yang pengusaha, kalau

Anggota DPR yang bukan pengusaha saya kira tidak akan hutang pajak

sam pal Rp.l 00 juta, bagaimana aturannya, karena didalam penjelasan tidak

dicantumkan Anggota DPR, demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari F-ABRI. Dari F-PP.

F-PP (IR. H.M. SALEH KHALID, M.M.) :

Sebenarnya kami ingin penjelasan lebih lanjut pada pasal penjelasan,

668

karena di sini dikatakan cukup jelas. Di sini dikata-kan penyanderaan tidak

boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah, atau

sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti pemilihan umum.

Cukup jelas, kalau beribadah, pemilihan umum mungkin sudah jelas, tapi

sidang resmi, sampai sejauhmana dikatakan sidang resmi itu. Sehinggaini

harns ada penjelasan juga. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami kembalikan kepada Pemerintah untuk diberikan penjelasan

mengenai sidang resmi Pak~ Silakan Pak.

PEMERINTAH :

Ada dua substansi Saudara Ketua, yaitu mengenai ketentuan protokoler

mengenal Anggota DPR. Kami sampaikan protokoler karena setiap warga negara tunduk pada Undang-undang itu. Dengan demikian yang

disampaikan adalah prosedur pemanggilan sampai disanderanya nanti

bagaimana. Kami lebih senang jika para Anggota Dewan yang terhormat membantu kami dalam hal ini, karena urnsan ini kan lebih mengerti

Anggota Dewan daripada saya, terns terang saja.

Jadi prosedur-prosedur yang sudah baku, ya kita ikuti, dan mungkin itu bisa dicantumkan dalam penjelasan pasal, dalam hal ini menyangkut

Anggota Dewan, kalau Anggota Dewan tidak keberatan ya kami tidak apa

apa, silakan saja, kalau itu dianggap tidak apa-apa, kami tidak keberatan. Jadi itu nanti di Panja, tapi kami Mohon dibantu oleh paraAnggota Dewan yang terhormat dengan suatu pengertian kita, bahwa setiap warga negara tunduk pada ketentuanini, bahkan seharusnya kan Anggota Dewan tidak boleh ada yang menunggak sampai Rp.l 00 juta, seharusnya, tapi wong namanya manusia, manusia tetap kemungkinan ada, jadi tidak ada salahnya kita atur

669

hal ini, pahlt-pahit di depan. Kemudian hal yang kedua, ibadah misalnya,

jelas, lagi naik haji apa gitu, kemudian pemiilihan umum jelas, nah apa

yang disebut dengan sidang resmi, kami kira;ini perlu dirumuskan dalam

peraturan pemerintah, sekali lagi kala'll Anggota Dewan bisa menyurnbang

pikiran, misalnya sidang resmi yang kami pikirkan, ada Sidang MPR,

kan bisa saja, ada pengusaha yang sedang menghadiri Sidang MPR, kita

tunggu sclcsainya Sidang MPR. Jadi memang bukan sidang kemudian

yang rapat-rapat ke~ja perusahaannya,ini sidang resmi, bikin rap at tcrus

dia sampai habis, kapan-kapan saja, bukan itu, contohnya Sidang MPR, itu

kan pcnjelmaan kedaulatan rakyat, dan ini akan dijelaskan dalam peraturan

pcmerintah, dan jika sekali lagi ada masukan dari Anggota Dewan yang

terhormat, sungguh sangat kami hormati dan hal itu mungkin kalau tidak

ada hal yang prinsipil, kami kira apa periu masih di Panjakan Saudara

Ketua, ini kan cuma sidang resmi itu apa, sudah kami kasib contoh, Sidang

Umum. Ya apa perlu masih di Panjakan kalau demikian, ini sudahjelas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Menteri, masih perlu karena F-PDI dihapus Pak.

PEMERINTAH :

Mau tidak mau harus di Panjakan.

KETUA RAPAT :

Maka 206 Panja.

(RAPAT : SETUJU)

Sidang yang kami hormati,

670

Kalau membaca hurnf a tentu kita ingin sampai hurnf z Pak. Kalau

dalam agama, Al-fatehah itu hendaklah sampai waladdollim, kami meminta

kesediaan Anggota Pansus kiranya kita sudah sampai ke nom or 206, masih

ada 40 nomor, kiranya dapat kita selebaikan pada petang had ini.

Untuk itu kami minta persetujuan agar rapat Pansus ini kita perpanjang

sampai selesai. Setuju ?

F-KP (ABDULLAH ZAINIE, S.H.) :

Saya kira ada alasan dari Pimpinan untuk mengajukan itu kepada rapat

Pansusini, dimana Anggota Pansus tidak tabu persis apa latar belakangnya,

sebab 40 PDInt lagi barangkali sampai jam 5, kita belum sembahyang

Ashar Iho Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Zaine,

Memang itu yang saya pandang tadi Pak, supaya alasan-alasan ini dapat

dikemukakan oleh Pemerintah kepada kita didalam mencari kesepakatan

untuk menyelesaikan suatu tugas, kami persilakan Pak Menteri dapat

menjelaskan Pak.

PEMERINTAH :

Saudara Ketua,

Memenuhi penugasan daripada Pimpinan, maka kiranya, tampaknya,

sulit bagi kita bersidang hari Jum'at. Karena kami pagi had ternyata diluar

kekuasaan kami tidak bisa ke dewan,jadi sekali lagi diluar kekuasaan kami.

Kalau kami sih mau dipanggil jam berapa datang. Karena itu sebagaimana

telah kami sampalkan itu hari Jumat, jam 02.30 nya kami harus memlmpin

671

rapat modal ventura se-Indonesia. itu penting sekali, urusan usaha-usaha

kecil, kan ada persiapan untuk pertemuan di Bogar pada hari Sabtunya

jam 10 dengan Bapak Presiden. itu modal ventura seluruh Indonesia. jadi

dengan Demikian waktu kita semakin terdesak dengan waktu, mungkin itu

salah satu pertimbangan pimpinan, selain itu ya kita harapkan sisanya ini

bisa kita selebaikan sekitar satu jam, diharapkan. Tadi Saudara Pimpinan

pada \Vaktll istirahat menyampaikan kepada kami apakah bisa, saya bilang

ya kalau para anggota Pansus setll-ju, kami setll~u, diperpanjang. Demikian,

terima kasih.

KETUA RAPAT :


Sidang yang kami hormati, besok Pak Menteri bam dapat bersama

kita pada jam 13.00 WIB.

PEMERINTAH :

Maaf, kalau kami tidak salah besok jam 14.00 WIB.

KETUARAPAT:

Beil'dasarkan pertimbangan itulah segal a sesuatu kami akan rnencari

kesepakatan kita bersama, kalau kami katakan tadi sampai selesai, kami

haqklll yakin dengan kebersamaan kitaini akan selesai sekitar jam 17.00

dan bagi yang ingin sembayang Ashar, jam 5 itu masih ada waktu sampai

jam 6 kurang 20. Setuju untuk kita lanjutkan ?

(RAPAT : SETUJU)

Maka sidang kita perpanjang sampai sekitar menjelang magrib. Maaf

sampai sebelum Ashar habis.

672

Baiklah kita akan lanjutkan 207. F-KP tetap, F-ABRI tetap, F-PP ada

usulan dan F-PDI hapus. Panja.

(RAPAT : SETUJU)

208. Setuju Panja.

(RAPAT: SETUJU)

209, Panja.

(RAPAT: SETUJU)

210,Panja.

(RAPAT : SETUJU)

211, Panja.

I(RAPAT: SETUJU)

212, Panja.

(RAPAT : SETUJU)

AlhamduliUah, 213 Timus. Panja Timus, setuju ?

(RAPAT: SETUJU)

214, Panja Timus,begitu, ini semula usul perubahan gugatan,

mell1jadiusul perubahan gugatan dihapus diganti dengan kata tetap, ralatnya

berbunyi demikian. jadi 214 okey punya. Betu I ?

(RAPAT: SETUJlJ)

673

215, Panja Timus.

F-KP (InSOM PRASETYO, S.H.) :

jadisesuai dengan apa yang disampaikan F-KP pad a pembahasan

DIM terdahulu, waktu pengertian tentang DPP, pada waktu masalah.

KETUA RAPAT :

215, F-KP tctap, F-ABRI tetap, F-PP tetap, F-PDI Pasal37 menjadi

Pasal33, setelah perubahan Pasal33. Timus ? Panja Timus Pak

(RAPAT : SETUJU)

216, semula tetap, menjadikata tetap dihapus diganti dengan

pertanyaan bagaimana terhadap gugatan pencegahan dari F-KP, dan dari

F-PDI ada perubahan, gugatan dan banding. Kami persilakan dari F-KP.

F-KP (mSOM PRASETYO, S.H.) :

'Terima kasih Bapak Ketua,

J:ldi pada DIM Nomor 216 F-KP ingin menyampaikan dua hal. Pertama,

berupa pertanyaan, bagaimana dengan gugatan terhadap penceg:lhan. Yang

kedua, berkaitan dengan apa yang disampaikan F-KP pada pembahasan

DIM 34 \Vaktu kita mernbicarakan pengertian umUIll., khusus mengenai

Hadan Peradilan Pajak, kami tadi mengkaitkan itu kepada DIM 216 ini.

Sebab nanti akan berakibat bagaimana pandangan kita terhadap BPP

itt!, itu 111ungkin berubah di sini. jadimungkin TIadan Peradila11.P.ajak ini

Il1cnggunakan hurufkecil, jadi badannya b kecil, peradi1an dan seb:lgainya

itu, jadi pengertian genius. jadi ini mohon menjadisalah satu hal yang

dibicarakan dalam berikut nanti.

674

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak, dan dari F-POI.

F-PDI (HANDJOJO PUTRO, S.H.) :

Terima kasih Pak Ketua,

Sebenamya gugatan itu yang dimaksud gugatan banding Pak. Karena

apa yang telah diputuskan oleh instansi yang berwenang ini kemudian tidak diterima, selanjutnya pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan

banding. Jadi bukan gugatan Pak, karena di sini merupakan suatu tingkat kedua sebenamya, setelah adanya suatu penyelesaian di tingkat kalau tidak

salah instansi Oirjen, ini bam diajukan gugatan yang mempakan suatu

bandingini Pak.

Jadi di sini F-POI mahan ditambahkan diantara gugatan dan

penanggung, ditambahkan banding, sehingga berbunyi; "gugatan banding penanggung pajak terhadap tindakan pelaksanaan penagihan hanya dapat

diajukan kepada Badan Peradilan Pajak". Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Oleh karena ini ada substansi, saya usulkan kita Panjakan. Setuju Pak

POI, setuju ?

(RAPAT : SETUJU)

218,kami persilakan F-KP, mengenai tenggang waktu gugatan.

F-KP (mSOM PRASETYO, S.H.) :

Bapak Ketua, dan Bapak Ibu sekalian,

675

Mohon maaf, rada kurang rnengerti, mudah-mudahan ini sudah kembali lagi konsentrasinya.

Jadi pada DIM 218 F-KP mengusulkan tambahan ayat bam yaitu

tentang tenggang waktu mengajukan gugatan. Sementera sekian dulu Pak.

KETUA RAPAT :

Ini usul pembahan ditambah dengan ayat bam, yaitu tentang tenggang

waktu mengajukan gugatan, kami usulkan ini di Panjakan. Setuju ?

(RAPAT: SETUJU)

219, Panja Timus. Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

220, POI silakan.

F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SH.) :

Terima kasih Pak Ketua, disini ada suatu dualisme atau diskrimlnasi juga antara pihak ketiga dengan pihak yang mengajukan banding. Pihak

pertama diajukan kepadaBadan Peradilan Pajak tetapi pihak ketiga justm

kepada pihak Pengadilan Negeri. Mohon penjelasan apa bedanya ini Pak,

haknya, wewenangnya ini, sehingga diberi \vewenang yang lain ini.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami· persilakan pemerintah.

PEMERINTAH (DIRJEN PAJAK) ::

Teriima kasih, gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang

676

merupakan gugatan perkara perdata yang merupakan kewenangan dan

konpetensi Perad ilan Negeri, Badan Tingkat III itu belum tentu dianya wajib

pajak, sedang pihak I, pihak II itu yang berperkara langsung perpajakan,ini

bukan wajib pajak,jadi hak dia approve kesana. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Sudah cukup jelas Pak.

F-PDI (HANDJOJO pumo, S.H.) :

Sudah Pak jelas.

KETUA RAPAT :

Maka DIM nomor 220 tetap oke.

(RAPAT: SETUJU)

221, kami persilakan F-PDI. jadi DIM nomor 221 Panja-Timus.

Setuju?

(RAPAT :: SETUJU)

DIM nomor 222, ada pertanyaan apa sebab di diskriminasi. Sudah,

jadi oke.

(RAPAT : SETUJU)

DIM nomor 223, Panja-Timus.

(RAPAT: SETUJU)

DIM nomor 224, urutan banding penanggung pajak. Panjaini, setuju ?

Panja.

677

(RAPAT: SETUJU)

DIM nomor 225, F-PDI kami persilakan.

F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SH.) :

SamaPak.

KETUA RAPAT :

Apa samanya Pak. .

F-PDI (HANDJOJOPUTRO, S.H.):

DIM nomor 224 itu kalau tidak salah sarna dengan yang di atas Pak, tadi.

KETUARAPAT:

DIM nomor 225,ini Pak.


Terlalu cepat Pak soalnya.

KETUARAPAT:

DIM nomor 224, Panja. SekarangDIM nomor 225.


Juga mohon penjelasanini. Pelaksanaan surat paksa, sita dan hilang

tidak dapat diajukan setelah Ielang dilaksanakan.ini narnpaknya kurang

adil Pak, soalnya setelah lelang dilaksanakan haknya kok terns hilang gitu

Pak.ini mohon penjalasan ini.

678

KETUARAPAT:

Terima kasih, kami harapan pemerintah penjelasan, mudah-mudahan

ini akan kita selebaikan di Pansus ini. silakan Pak.

PEMERINTAH (DIR.JEN PAJAK) :

Sebenarnya denganketentuanini agar terdapat kepastian hukum dalambidang penagihan. Karena kalau sudah dilaksanakan lelang, itu yang sudah selesai, kalau tidak begitu nanti tidak bisa dilaksanakan, kepastian

hukumnya sudah disitu Pak. Terima kasih.

PEMERINTAH :

Kita sudah membahas dli de pan, lelang itu melalui berbagai prosedur sebelumnya, jadi ini sudah diujungnya saja Pak, supaya dia tidak berlaku

mundur lagi. Kalau tidak, kita mundur lagi. Jadi semua prosedur yang

mendahului pelaksanaannya telah dilkuti. inikan asumsinya. Terima kasih.


Terima kasih Pak, sudah jelas Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau sudahjelas, inijadi oke Pak.

Jadi nomor 226 oke. Maksud sayn 226 ini sesudah 225. Jadi yang oke

itu 225.

(RAPAT : SETUJTJ)

Nomor 226, butir hurufb dihapus. Panja ?'

679

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 227, ini F-PP minta usul perubahan; perlu pembahasan

mendalam. Silakan.

F-PP (IR. H .. M. SALEH KHALID, MM) :

Terima kasih Ketua.

Jadi terhadap DIM 227, di sini berbunyi; gugatan pihak ketiga terhadap

kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang

dilaksanakan. Yang perlu mendapat perhatian kita adalah :

Pertama, kepemilikan barallg oleh peltlanggung pajak atau wajib

pajak kemullgkinan didukung oleh dokumen palsu. Contoh; banyak kasus

sertifikat tanah asH tapi palsu.

KETUARAPAT:

Usul akhir ini adalah perlu pembahasan mendalam.

F-PP (JR. H.M. SALEH KHALID, MM) :

Ya, mengapaperlu didalami, ini kami bacakan. Ini saya sedang

mendalami Ketua.

Kedua, ke~ungkinan pengumuman peltlyitaan tidak sampai kepada pihak ketiga. ini bagaimana mekanismenya ? Ini menyangkut prosedur.

Sedangkan pihak ketiga ini berkepentingan.

Ketiga, kalau toh sudah dilelang, apakah pihak kcttga tersebut tidak

bisa menarik hasilleJang seharga barangnya.

Keempat, mana yang leb ih sah pemilik atas hasillelang dengan pemilik

680

asli (pihak ketiga) yang mungkin juga didukung oleh dokumen yang sah,

yang betul-betul asli, yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kelima, karena Surat Paksa berkepala kata-kata "demi keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'" tentulah kekuatan ekskutorial

didapatkan karena keadilan.

Jadi persoalannya bagaimana keadilan yang harus diterapkan kepada

pihak ketiga. Jadi F-PP sendiri belum mempunyai suatu pemikiran yang

kongkret, apakah kita pe:rlu membuat rambu-rambu pada penjelasan.

Karena pada penjelasan ini dikatakan"cukup jelas" Sedangkan ini

menyangkut keadilan pihak ketiga, yang mungkin pemilik asli dari barang

yang dimaksud. Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada F-PP, selanjutnya F-PDI kami persilakan.

F-PDI (HANDJOYO PUTRO, SH) :


Hampir sama dengan F-PP, juga menanyakan tentang dasar keadilan

dan kepastian hUkumnya. Disini seolah-olah adanya suatu varian terhadap

pihak ketiga yang walaupun benar-benarsebagai pemilik daripada barang

tersebut, terkena kehilangan haknya setelah adanya Ielang. lni agak

berbahaya juga Pak Menteri. Soalnya kadang-kadang ada suatu lelang

yang tidak diketahui umum atau yang lain itu tidak tahu, walaupun

diumumkan.

Nah dengan adanya pasal yang demikian ini benar-benar nanti bagi

pemilik barang yang benar··benar sebagai perniliknya, jelas kehilangan

haknya setelah adanya Ielang. Walaupun lelang sudah di laksanakan, saya rasa

681

sebaiknya tidak ada itu istilah pembatasan, karena disini pun waktunya tidak ada. Waktu kapan ini berapa lama velY far. lni kami mahan supaya

di-Panja kan lebih mendalam pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan kepada pemerintah.

PEMERINTAH (DmJEN PAJAK) :

Saya rasa nanti bisa diberikan pengamanan di dalam penjelasan,

meskipun beberapa hal diberikan keterangan tambahan di sini, bahwa

mekanisme Ie lang yang berl.aku sekarang ini semestinya sudah bisa

mengatasi hal-hal yang dikhawatirkan akan tirnbul padla pemerlksaan

dokumentasi segala.

Hal yang kedua, yang kita juga sudah coba pi ki rkan lelang itu si

pembeKinya memang memerlllkanjuga satu kepastian hukum bahwa lelang

itu dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan dengan rasa aman. Kalau

tidak ada keamanan sepe11i itu orang itu tidak ada yang berani membeli

barang lelang, karena takut terus percumajangan beli barang Jclang, karena

akan ada banyak masalah".

Yang ketiga, yang lebih pentingini tentang gugatan pihak ketiga,ini

yang perlu diamankan. Sebell1arnya sudah diberikan kesempatan kepada

pihak ketiga tadi untuk mengajukan sebelum Ie lang dilaksanakan, yaitu

melalui Pengadilan Negeri. Nah kalau ada bukti dari Pengadilan Negeri itu

akan ditunda sampai urusannya seJesai Hak gllgatannya pihak ketiga itu

ke Pengadilan Negeri itll diberikansebelum lelang dilaksanakan. Nantiini

yang mesti dirumuskan lebih lanjut barangkali dalam penjelasan. Terima

kasih.

KETUA RAPAT :

Kalau begitu, silakan Pak Menteri.

682

PEMERINTAH :

Saudara Ketua, ayat iini adalalh untuk memberikan kepastian hukum.

Jika tidak demikian, maka tidak akan ada Ie lang, ada Ie lang banyak orang

tidak mau ikut lelang, dan tidak tuntas kita di dalam prosedur Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa. Itu terakhir, mana uangnya. Kami tidak mau

Kemudian menumpuk barang di Kantor Pajak, mau ditaruh dimana itu

barang-barang, jadi nanti berubah menjadi Kantor Pegadaian ini.

Tetapi perlu kita simak bersama, bahwa sebelum sita dilakukan

semua prosedur-prosedur telah diikuti, demikian juga sebelum Ie lang

dilaksanakan. Dan kami tidak keberatan jika terhadap ayat ini dibikin

penjelasan mengenai prosedur lelang yang menunjuk vendur reglement

yang masih berlaku kalau tidak salah dari dua minggu diumumkan di

surat kabar, paling tidak dua surat kabar umUl11 dan lain-lain, di kota

setempat dimana lelang akan di laksanakan. ltu kita ambil. Mengambil

over sepenuhnya, kita coba menjelaskan.

Nah kita tahu bahwa prinsip hukum, tidak bisa kalau undang-undang

juga sudah mengumul11kan l11isalnya, terus ada orang kita tangkap" Saudara

melanggar ayat sekian", "Oh saya tidak tahu itu". Tidak bisa itu. Karena itu

selalu ditutup "agar setiap orang mengetahuinya", jangan memerintahkan

pengumUl11an dalam lembaran negara, maksudnya kan itu. Tidak ibisa, ini

hukum positif. Kalau tidak begitu, tidak bisa jalan Pak Ketua, maaf saja ..

Jadi kita sudah berikan suatu cara yang cukup fair. Jadi seimbang.

Jika ada pihak-pihak yang l11erasa dirugikan, termasuk kemungkinan Tadi

sertifikat palsu dan lain-lain, setelah dia membaca itu ajukan segera ke

Pengadilan Negeri setempat kemudian itu akan ke Badan Peradilan Pajak,

katakanlah sementara ini masih hurufkecil semua (badan peradilan pajak),

tentunya tidak akan dilaksanakan Ie lang, jika memang nyata-nyata bahwa

memang patut diragukan. Kita tunggu pengadilan dalam hal itu. itu pasal

683

penyeimbangnya. Jadi tidak benar kalau tidak ada pasal penyeimbangnya

tetapi ini harus ada. Kalau tidakada ayat ini" ujungnya itu Surat Paksa

ini berhenti. Jadi sudah tinggal menyuap begitu Pak Ketua, sudah di sini

prakeknya begini, ya numpuk nasinya di sini terus, lebih-Iebih tidak ada

kepastian hukum.

Tetapi kami setuju supaya ada rambu-rambu, meskipun sudah ada pasal

yang mengatur mengenai kemungkinan pemilikan barang, katakanlah yang

sah, coot lIll coot belum tentu sah juga, banyak orang tuntut-menuntut

sekarang inL Wong tanah pajak juga dituntut, yang sudah kapal-kapal

dibayarkan kok, hanya karena surat-suratnya saja yang tidak dibereskan

pada waktu itu. Bukti-bukti SPM ada,kami sudah bayar sen1Ua, dituntut,

yang menuntut banyak. Banyak yang menuntut tanah bingung saya sampai.

Padahal kami sudah transir bahwa sudah dibayar itu, cuma pada saat itu

kekurangan pada satu administrasi pajak atau pajak tidak mengurus bukti

bukti kepemilikannya. Jadi yang begini itu banyak sekali, te:rutama di kota

kota besar, karena harga tanahnya tinggi.

Karena itu kami kira Pak,iniada pemikiran yang baik yang diajukan,

khususnya oleh F-PP dan F-PDI. Kalau disepakati, kami bersedia

menyediakan diri untuk diberikan penjelasan mengenai ayat ini dengan

mellgambil over prosedur-prosedur le1ang sebagai-mana diatur dalam

vendur regiement, dan itu sudah berlaku, itu hukum positi£: Terima kasih.

KETUARAPAT:


Setelah dibahas menda!am dalam Pansusini, nomor 227 kita Panja kan

dan penjelasan draft awa! dibuat oleh pemerintah dengan memperhatikan.

INTERUPSI F-PDI (HANDJOYO PUTRO, SH) :

Saudara Ketua, kami masih bersikap begini Pak, ini masalah pihak

684

ketiga Pak, yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan dari pihak yang

terkena pelelangan. Umpamanya sebagai contoh, ada pihak yang sedang

ke Juar negeri, katanya disita, keliru. lni manusiawi Pak Menteri. Danjuga

pernah terjadi; Edy Tanzil pun katanya keliru, hartanya Taspen, digugat

pun akhirnyajuga keliru. lni banyak terjadi Pak, istilahnya dalam rangka

pelaksanaan hakini. Tetapi kalau dibatasi, pihak ketiga ini. Kalau pihak

yang kena le1ang banyak, saya sctuju Pak. Tempi kalau pihak lain yang tidak

ada kena-mengena dengan masalah kenakalan 50al pajak ini, ini mohon

dipertirnbangkan juga nanti di Panja Pak. Jangan penjelasannya Pak.ini

harus kita renungkan kembali Pak, supaya di Panja penuh. Terirna kasih.

KETUARAPAT:

Terirna kasih.

Tadijuga kami katakan bahwaini Panja penuh, bukan Panja-Timus,

Pak. Tetapi penjelasannya nanti dibuat draft awalnya oleh Pernerintah

dengan memperhatikan IUsulan dad F-PP dan usulan dari F-PDJ, agar

jelas memberikan kepastian hukum dan Vendur reglement juga kita akan

masukan sebagai rambu-rambu. Setuju ini di Panja ?

(RAPAT: SETUJU)

Terirna kasih.

Selanjutnya nomor 228, Panja -Timus ini saya kira.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 229, kami minta F-KP setelah perubahan ketentuan khusus.

Maka !lomor 229 oke.

(RAPAT: SETUJU)

685

NomoI" 230, Panja - Timus.

(RAPAT : SETUJU)



Di sini F-KP mengusulkan, yang intinya sebetulnya berdasarkan pada

Pasal9, dimana disitu diatur tentang bila Surat Paksa hilang. Di sini dalam

ketentuan khusus, maka F-KP menambahkan juga bagaimana dengan

surat-surat lain yang hilang? jadi untuk nom or 231 dan 232 ini berkaitan

Pimpinan, kami usulkan untuk di-Panja kan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, pak.

F-ABRI yang tadinya tetap, sekarang ada pl~rubahan, silakan Pak.

F -ABRI (PUDJIARTO, SE) :

F -A B RI mengusulkan seperti yang t,erdahulu.,yuitu kata"melaksanakan"

dihapus. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

F-PP sudah kita buhas terlebih dahulu, dan F-PDI "Surat Perintah

Penyanderaan" dihapus, maka ini saya kira Panja Panja penuh.

(RAPAT: SETUJU)

686

Dikaitkan pula dengan Domor 232, saya kim juga Panja penuh.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 233, kami persiJakan F-KP.



Disini F·KP mengusulkan diantara kata setelah "dan atau" disisipkan

kata "kesalahan", setelah kata "pejabat" pada akhir kalimat ditambah

dengan kalimat "atau setelah ada penggantian terhadap yang hilang".

Jadi setelah perubahan. Tindakan pelaksanaan penagihan dilanjutkan

setelah kesalahan a13u kekeliruan dibetulkan oleh pejabat atau setelah

ada penggantian terhadap yang hilang. Panja Timus barangkali Pak usul

kami.

KETUARAPAT:

Panja penuh itu Bu.

Nomor 233 atas pengusul Panja - Timus. Maka nomor 233 Panja

Timus. Bisa disetujui ?


Saya kira Panja ini Pak, karena menambah "setelah ada penggantian

terhadap yang hilang", ini substansi juga saya kira ini. Terima kasih.


Dapatjuga Pak, karen a terkait dengan yang usulan karoi tadi, yang di depan, Panja.

687

KETUA RAPAT :

Kalau begitu, F-PDI setuju Panja ? Maka nomor 233 Panja.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 234, Panja - Timus.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 235, kami persilakalll F-PP.

F-·PP (II. ALlMARWAN HANAN, SH) :

Terima kasih, di dalam penjelasan, kami minta ditambah bahwa

keberatan itu dari keputusan Dirjen Pajak, dan putusan banding adalah

putusan dari MPP atau BPP sesuai Undang-undang KUP.

JeJasnya sepel1i kam i usulkan tertera dalam DIM; dimohon di pen jelasan

ditambah bahwa keberatan itu dari keputusan Dirjen Pajak, dan putusan

banding adalah putusan dari MPP atau BPP sesuai dengan undang-undang

atau Ketentuan Umum Perpajiakan.Terima kasih ..

KETUARAPAT:

Dipersilakan F-PDI, ada usul perubahan.


Terima kasih Pak.

Ini sebenarnya bukan perubahan,ini mahan penjelasanjuga. ini di sini

disebutkan bahwa keberatan atau keputusan banding yang mengakibatkan

utang pajak menjadi berkurang. Tetapi bagaimana kalau: seandainya

688

penanggungjawab tidak ada utang pajak, jaditidak hanya berkurang

tetapi tidak ada sama se:kali utang pajak. Jadi bagaimana akibatnya Pak ?

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Kami persilakan pemerintah.


Memang kalau tidak ada utang pajak,ini tentunya tidak ada penagihan

pajaknya Pak.

F-PDI (IIANDJOJO PUTRO, SH) :

Disini disebutkan bahwa menjadi berkurang utangnya, pajaknya

menjadi berkurang. lni bagaimana kalau tidak ada sarna sekali utang pajak

itu Iho Pak?

PEMERINTAH :

Pada waktu proses inikan sudah qjungnya sekali Pak, pada waktu

pertama kali dia sanggah, yang bersangkutan, rnasak diam, diam itu berarti

membenarkan. Jangan salahkan petugas pajak dong. Pagi-pagi sanggah

Pak sepenuhnya, ini kan diatur di sini bahwa kalau memang, ada juga

KUPini hams dilihat dalam kesatuan dengan undang-undang yang lain.

Kalau memang dia tiidak merasa punya utang pajak itu sebabnya nyata,

jumlahnya nyata, begitukan. Jadi keabsahan dilihat dari sudut formal dan

material. Kalau umpamanya ternyata bahwa yang bersangkutan tidak

punya utang pajak sama sekali, ya pagi-pagi sanggah. Se\esai urusannya.

689


Begini Pak Menteri, ini kami baca, apabila setelah pelaksanaan lelang,

wajib pajak memperoleh keputusan keberatan-atau keputusan banding, ternyata dia tidak ada utang pajak Pak, keputusannya. Seandainya ini.

PEMERINTAH (DffiJEN PAJAK) :

Berikutnya kan mengembalikan seluruhnya Pak, di ayat berikutnya

barangkali.

Kemudian sedangkan yang pertanyaan dari F-PP, Pak ya. Hendaknya

kita ingat bahwa di sini tidak semata-mata Dirjen Pajak, karena ini

mengakafer juga pajak daerah, jadi bisa kepala daerah. Keberatan itu bisa terhadap keputusan Dirjen Pajak, mungkin Dirjen Bea dan Cukai, mungkin

juga Kepala Daerah Tingkat I ataupun Kepala Daerah Tingkat II. Kalau

banding memang kepada Badan Peradilan Pajak, yang memutuskan satu.

Jadi mungkin itu yang perlu kita klarifikasikan, karena ada jenjangjenjangnya. Kalau dalam KUP memang waktu itu KUP memang acuan

pokok, tetapi dalam Pasal 25 dan Pasal 27, memang Pasal 25-nya adalah mengenai keberatan terhadap keputusan Dirjen Pajak, Paal 27-nya adalah

pada Badan Peradilan Pajak. Tetapi karena ini kemudian digunakannya

diperIuas, tidak hanya semata-mata untuk pajak yang dike lola Di~en Pajak, makanya Pasal25, nya itu hendaknya analog dengan Kepala Daerah

maupun Dirjen Bea dan Cukai dan seterusnya.Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kami kembalikan kepada F-PP.

690

F-PP (H. ALIMARWAN HANAN, SH) :

Kami sllIdah mengerti penjelasan itu, tetapi sambil merenung lebih mendalam tidak salah kalau kita angkat atau bawa ke Panja, saya kira

begitu.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Nomor 235, diusulkan Panja dan penjelasan awal draft oleh Pemerintah.

Apakah dapat disetujui ?

(RAPAT : SETUJU)


F-PP (H. ALIMARWAN HANAN, SH) :

Di dalam usul perubahan kami sama, hampir sama, agar dalam

penjelasan; apabila pejabat terlambat mengembalikan, Pemerintah

memberikan biaya 2% sebulan atau selama-Iamanya 2-4 bulan, lalu kata "yang berlaku" dihapus, setelah kata "ketentuan" ditambah kata "peraturan", dan seterusnya setelah perubahan sebagai tertera, yaitu.

Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jadi demikian yang kami harapkan, terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih.

/

691

bari F-PDI "dalam" Sebelum kata "ayat" diganti "pada Panja Timus.

Maka kami usulkan ini Panja saja.

Setuju nomor 236 Panja, dan usulan F-PDI Panja-Timus itu

(RAPAT: SETUJU)


(RAPAT : SETUJU)

Nomor 238, oke.

(RAPAT: SETUJU)


(RAPAT : SETUJU)

Nomor 240, oke.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 24), Pasal47 menjadiPasal49, tetap. Panja - Timus.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 242, Panja - Timus ..

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 243, oke.

(RAPAT: SETUJU)

692

Nomor 244, kami persilakan F-KP; F-ABRI. Kalau begitu kami usulkan

Panja-Timus. Dapat disetujui ?

(RAPAT: SETUJU)


(RAPAT: SETUJ1J)

Nomor 246, oke.

(RAPAT: SETUJU)


F-PP (H. ALI MAR\VAN HANAN, SH) :

Kami kira sudahjelas,karenakami hubungkan dengan RUU yang ada sudah dianggap jelas. Jadi konsisten kami seperti pasal-pasal yang lain supaya dihapus. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Nomor 247, Panja.

Maaf Pakini terlipat Pak,pullya ralat. jadi F-PDI ?

F-PDI (HANDJOYO PUTR(), SH) :

Sarna Pak dengan Sebeluinnya. " ;;

KETUA RAPAT :

Jadi sarna Panja ya Pak? jadi nomor 247, Panja.

693

(RAPAT: SETUJU)


(RAPAT : SETUJU)

Nomor 249, oke.

(RAPAT : SETUJU)


(RAPAT: SETUJU)


(RAPAT : SETUJU)

Nomor 252, F-PP - Timus, F-PDI pertanyaan. Kami persilakan pak.

F-PDI (HANDJOYO PUTRO, SH) :

Dari F-PDI mohon penjelasan, dan juga usul Pak, agar di tunjuk

diantaranya Peraturan Pelaksanaan dibidang penagihan pajak yang tetap

berlaku dalam penjelasan pasal. Jadi supaya lebih paham, pelaksanaan

mana peraturannya itu Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan Pak Menteri.

PEMERINTAH :

Kami usulkan diPanja kan dan kami setuju bahwa yang berlaku tetap

694

kita sebutkan, supayajangan nanti dianggap tidak berlaku. Yang pasti KUP

beriaku. Jadi ini yang kaitannya dengan Undang-undang Nomor 19 Talmn

1959.

Jadi kita Panja kan, nanti kami coha mengakomodasi apa yang

disampaikan oiteh F-PDI.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Nomor 252., Panja dan akan dirumuskan usulan F-PDL Apakah betul

begitu, Pemerintah ? Nomor 252, Panja. silakan F-KP.


Noma!" 251, kami kira Panja itu. itu dihapus, lalu dipindahkan. Jadi kita

sebelum memindahkan satu ayat atau pun pasal ke bab yang lain, mungkin

kita perlu diskusikan mendalam ke lPanja lebih dulu sebelum diserahkan

kepada Timus. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Nomor 251, usnl perubahan dari F-KP angka ayat (1) dihapus,

karena ayat (2) Pasal 43 dipindahkan ke Bab Peralihan. Maka kalau tadi

kita mungkin karen a ingin lcepat menjadi Panja:-Timus, sekarang Panja.

(RAPAT: SETUJU)

NomoI' 252, Panja dengan draft penjelasan awal dari pemerintah.

(RAPAT : SETUJU)

NomoI' 253, Panja.

(RAPAT SETU.m)

695

Nomor 254, Panja. Semula dikosongkan seharus tertulis tetap, jadi F

PDI juga tetap. Jadi Panja.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 255, Panja - Titnus. Setuju Pak ?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 256, oke.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 257, kami persilakan F-KP, kata "tetap" dihapus diganti dengan

kalimat "cara penulisan perlu disempumakan". Panja-Timus. Kemudian

F-ABRI Panja - Timus. Apa setuju ini Panja - Timus ?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 258, ini tetap, dan oke.

(RAPAT : SETUJU)


(RAPAT: SETUJU)

Nomor 260, oke.

(RAPAT : SETUJU)


(RAPAT SETUJU)

696

Nomor 261, oke. Semula tetap menjadi kata "tetap" dihapusdiganti

dengan usul perubahan "angka 1996" dihapus, setelah perubahan. Lembaran

Negara Republik Indonesia, Tahun Nomor ini sudah oke semua ini Pak. Saya kira nomor 26 I oke.

(RAPAT : SETU,JU)

Mengenai penjelasan, ini kit,; sepakat unmk disesuaikan dengan

kesepakatan kita. Dan ini di-Panjakan semua. Setuju penjelasan dt Panja?

(RAPAT: SETUJU)

Alha11ldulillahirrobil 'alami11.

Tepat plIkuJ 16. 40 WIB, jadi masih sempat Sholat Ashar, kita telah

dapat menyelesaikan DIM RUU tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa.

Bapak Menteri dan sidang yan:g kami hormati ,

Sekiranya di dalam pembahasan ini ada eara atau kata-kata kami

yang kurang berkenan di hati, kami mohonkan maaf yang sebesarbesarnya, anggaplah itu suatu kelemahan dari setiap insan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bahwa kita telah sama-saama tekun menyelebaikan RUU yang dipereayakan kepada kami untuk memimpin Pansusini, Sehingga denganini pula ingin kami mendapat kepastian Rabll 5 Maret 1997, sebaiknyajam berapa dimulai rapat Pak Menteri.

PEMERINTAH :

Kami kira biasanya kalau betul-betul arnan, kami usaha sejauh

mungkin pukul 13.00 WIB di sini Pak. Tetapi ini disediakan makan atau

697

tidak ? Kalau ada, Insya Allah kami upayakan Sebelum pukul 14.00 WIB. jadikami masih bisa makan dan Sholat Dzuhur di sini.

Jadi dengan Demikian mulainya pukul 14.00 WIB juga Pale Ketua.

KETUA RAPAT :


Di gedung DPR ini, selama dan sepanjang kita masih membahas

RUUini, tetap disediakan makan pada pukul 13.00 s.d. 14.00 WIB Pak.

Maka besok rapat dimulai pukul 14.00 WIB. Tetapi makan siang

telah disediakan mulai pukul 12.00 WIB, yang dibahas besok adalah RUU tentang Badan Peradilan Pajak. Dan sesuai dengan kesepakatan

kami, besok yang terhormat Bapak Yusuf Thalib akan mulai memimpin

mengenai pengadilan-pengadilan, karena sesuai dengan profesi beliau sebagai Sarjana Hukum (SH).

Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kami mengucapkan

terima kasih, mari kita saling doa menjalankan tugas dan kewajiban kita

masing-masing.

Dengan izin Saudara-saudara perkenankan kami menskors rapat

Pansusini sampai besok puku114.00 WIB untuk rnenghadapi Pansus yang ke 8 (delapan).

Wahillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu 'alaikum Warahmatul-Iahi

Waharakatuh.

(RAPAT DISKORS PUKUL 16.45 WID)

698

Jakarta, 4 Maret J 997

A.N. KETUA RAPAT

PANSUS 5 RUU BIDANG PERPAJAKA.N

.Ny" ANiTA_~:n:KAB~)JO, S.H. N1P.210000974

699

LAPORAN SING KAT

PANITIA KHUSUS (PANSUS)

PEMBAHASAN 5 ROO TENTANG

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Tahun Sidang : 1996 - 1997

Masa Persidangan : III

Rapat Ke : 9

Jenis Rapat : Rapat Kelja ke 7

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/TanggaJ : Selasa , 4 Maret 1997

Pukul : 10.15··16.45 WIB

Tempat : Ruang Kaca Gedung DPR-Rl

Ketua Rapat : H. Syaiful Anwar Husein

Sekretaris Rapat : Ny. Anita Soekarjo, SF[

Acara : Pembahasan Materi DIM RUU Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

945

Hadir Anggota Pansus :

50 orang dari 59 C'rang Anggota 1(~tap

19 orang dari 28 orang Anggota Penggati

- Pemerintah : (Menteri Keuangan RI beserta

jajarannya ) :

lCESIMPUJLANlKE1>UTUSAN:

1. Ketua Rapat mencabut skorsing dan rapat . dilanjutkan pukul 10.15

wm dan dinyatakan terhuka untuk ul1lum.

2., Koreksi terhadap laporan singkat tgL 28 Februari 1997 akan dilakukan

seeara teliuiis dari· masing-masing Fraksi dan Pernerintah, untuk

pembetulan seperlunya dari Sekretariat Pansus.

3. Lanjutan Pemhahasan Materi;

3.1. DIM No.Urut 1 disetujui rumusan baru dengan menghapus

an gka "1996".

3.2. DIM No.Urut 2 sid 23 seluruh Konsideran Menimbang dan

Konsideran Mengingat pembahasannya diserahkan ke Panja

llntuk diteruskan ke Tim Keei!.

946

3.3. DIM No.Urut 24 disetlljlli sesuai naskah RUU.

3.4. DIM No.Urut 25 jUdlli Bab-J RUU "KETENTUAN

UMUM" disetujui sesuai naskah RUU.

3.5. DIM No.Urut 26 Pasal 1 RUU disetujui sesuai naskah RUU.

3.6. DIM No.Urut 27 Pasal I butir I RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja ..

3.7. DIM No.Urut 28 Pasal 1 butir 2 RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja.

3.8 DIl\1 No.Uwt 29 Pasal 1 butir 3 RUU pembahasannya

dise:rahkan ke Panja.

3.9. DIM No.Urut 30 Pasal 1 butir 4 RUU pembahasannya


3.10 DIM No.Urut 31 Pas:al 1 bulir 5 RUU pembahasannya


3.11 DIM No.Urut 32 Pasal 1 butir 6 RUU pembahasannya


3.12 DHv1 No.Urut 33 Pasal 1 butir 7 RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

3.13 DIM No.Urut 34 Pasal 1 butir 8 RUU disemhkan ke Panja.

3.14 DIM No.Urut 35 Pasall butir 9 RUU

pembahasannya

pembahasanmya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

3.15 DIM No.Urut 36 Pasall butir 10 RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

3.16 DIM No.Urut 37 Pasal I butir 11 RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

947

3.l7 DIM No.Urut 38 Pasal 1 Lutir 12 RUt) pcmbai13Sannyil

diserahkan ke P2nja, perlu penje!asan tentang "bi~ya lain

lainnya".

3 13 DIM No.Umt 39 ?z,sal 1 butir 13 RUU pem!:Jahasallny<:

3 19

3.21

3.23

3.24

3.25

3.27.

948

diserahkan ke Panja untuk diteruskan kc 'lil11 Pemmus.

DIM No.Urut 40 PasaJ I butir i4

discrahkan ke Panja.

DIM No.Urut 41 Pasai 1 't".uir 15

diserahkan kc Panja.

DIM No.Urut 42 Pasal 1 butir 16


RUG

Rue

RUU

pembahasannya

, , pe ra Da nas;llln':la

pembahasannya

DIM No.Urut 43 Pasal 1 butir 17 RUU disetujUi sesuai naskah

RUU.

DIM No.Urut 44 ])asal 1 butir 18 RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja untuk diterus'kan ke Tim Pl.:rumus.

DIM No.Urut 45 Pasal 1 butir 19


DIM No.Urut 46 Pasal 1 butil' 20


RUU pcmbahasannya

RUU pembahasannya

DIM No.Urut47 Pasall butir21 RUU disetujui sesllai naskah

RUU.

DIM No.Umt 48 Pa~al 1 butir 22 RUU disetujui sc~suai naskah

RUU.

3.28. DIM No.Urut 49 Pasall butir 23 RUU disetujui rumusan baru

sesuai usul F-ABRI. Usul butilr 24 dan 25 pembahasannya


3.29. DIM No.Urut 50 judul Bab-II RUU "PEJABAT DAN

JURUSITA PAJAK" disetujui sesuai naskah RUU.

3.30. DIM No.Urut 51 penomoran pasal: "Pasal 2" RUU disetujui sesuai naskah RUU.

3.31. DIM No.Urut 52 Pasal2 ayat (1) RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

3.32. DIM No.Urnt 53 Pasal 2 ayat (2) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

3.33. DIM No.Urut 54 Pasal 2 ayat (3) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja ..

3.34. DIM No.Urnt 55 Pasal2 ayat (3) butir I) dan 2) huruf a RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diternskan ke Tim

Perumus.

3.35. DIM No.Urnt 56 Pasal 2 ayat (3) butir 2) hurnf b RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

3.36. DIM No.Urut 57 Pasal 2 ayat (3) butir 2) huruf c RUU

pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diternskan ke Tim Perumus.

3.37. DIM No.Urut 58 Pasal 2 ayat (3) butir 2) huruf d RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

949

3.38. DIM No.Urut 59 Pasal2 ayat (3) butir 2) huruf e, f, g, dan h,

pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke

Tim Perumus.

3.39. DIM No.Urut 60 penomoran pasal: "Pasal ]" RUU disetujui

sesuai naskah RUU.

3.40. DIM No.Urut 61 Pasal3 ayat (I) RUU pembahasannya

diserahkan ke Par\ia.



3.42. DIM No.Urut 63 pcnomoran pasal: "Pasal 4" RUU disetujui

sesuai naskah RUU.



3.44. DIM No.Urut 65 rumusan sumpah pada alinea pertama dalam

Pasal 4 ayat (1) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

3.45 DIM No.Urut 66 rumusan sumpah pad a alinea kedua dalam

Pasal4 ayat (1) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

3.46. DIM No.Urut 67 rumusan sumpah pada alinea ketiga dalam

Pasal4 ayat (2) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

3.47. DIM No.Urut 68 rumusan sumpah pada alinea keempat dalam

Pasal4 ayat (1) RUU pembahasannya discrahkan ke Panja.

3.48. DIM No.Urut 69 Pasal 4 ayat (2) RUU pembahasannya


950

3.49. DIM No.Urut 70 Pasal5 ayat(l) RUU disetujui sesuai naskah RUU.

3.50. DIMNo.Urut71 Pasal5 ayat (1) butir I) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

3.51. DIMNo. Urut72 Pasal5 ayat (I) butir 2) RUUpembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

3.52. DIM No. Urut 73 Pasal 5 ayat (I) butir 3) RUU pembahasannya diserahkan ke PanJja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

3.53. DIM No.Urut 74 Pasal5 ayat (I) butir 4 RUU pembahasannya


3.54. DIM No.Urut 75 Pasal5ayat (2) butir I) RUUpembahasannya diserahkan ke Panja.

3.55. DIM No.Urut76 Pasal5 ayat (2) butir 2) RUU pembahasannya disemhkan ke Panja.

3.56. DIM No.Urut 77 Pasal 5 ayat (3) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja dengan draft awal penjelasan dari Pemerintah.

3.57. DIM No.Urut 78 Pasal6 RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

3.58. DIM No.Urut 79 Pasal6 butir 1) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

951

3.59. DIM No.Urnt 80 Pasai 6 butir 2) RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja untuk diternskan ke Tim Pernmus.

3.60. DIM No.Urut 8] Pasai 6 butir 3) RUU pembahasannya


3.61. DIM No.Urut 82 Pasa!6 butir 4) RUU disetujui sesuai naskah

RUU.

3.62. DIM No.Urut 83 Pasa! 6 butir 5) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

3.63. DIM No.Urnt 84 judul Bab-III RUU "SURAT PAKSA"

pembahasannya diserahkan ke Panja.

3.64. DIM No.Urnt 85 penomoran pasal: "Pasa! T' RUU disetujui sesuai naskah RUU.

3.65. DIM No.Urut 8:6 Pasa! 7 ayat (1) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

3.66. DIM No.Urnt 87 Pasa! 7 ayat (2) RUU disetujui sesuai naskah RUU.

3.67. DIM No.Urnt 88 Pasal 7 ayat (2) butir 1), 2), dan 3) RUU


3.68. DIM No.Urnt 89 Pasal 8 RUU disetujui sesuai naskah RUU.

3.69. DIM No.Urut 90 Pasa! 8 butir 1) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja dengan draft awal penje!asan dari

Pemerintah.

952

3.70. DIM No.Urut 91 Pasal 8 butir 2) RUU pembahasannya


3.71. DIM No.Urut 92 Pasal8 butir 3) RUU pembahasannya


3.72. DIM No.Urut93 Pasal9 ayat{l) RUU disetujui sesuai naskah

RUU.

DIM No.Urut 94 Pasal 9 ayat (2) RUU pembahasannya


3.74. DIM No.Urut 95 pen0l110ralll pasal: "Pasal 10 RUU

disetujui sesuai naskah RUU.




disemhkan ke Panja.



3.78. DIM No.Urut 99 Pasal 10 ayat (3) butir 1) RUU

pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim

Perumus.

3.79. DI1\1[ No.Urut 100 Pasal 10 ayat (3) butir 2) RUU

pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan Ike Tim

Perumus.

3.80. DIM No.Urut 101 Pasal 10 ayat (3) butir 3) dan 4) RUU

pemlbahasannya diserahkan kePanja untuk diteruskan keTim

Perumus.

953

3.81. DIM No.Umt 102 Usul penambahan butir 5) RUU dari F-PP

dicabut, dianggap tidak ada.

3.82. DIM No.Umt 103 PasallO ayat(4) RUU disetujui sesuainaskah

RUU.

3.83. DIM No.Umt 104 Pasall0 ayat (4) butir l)pembahasannya

diserahkan ke PanJa.

3.84. DIM No.Umt 105 Pasal 10 ayat (4) butir 2) RUU

pembahasannya diserahkan ke Panja untuk ditemskan ke Tim

Pemmus.

3.S5. DIM No.Umt 106 Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) RUU


3.S6. DIM No.Umt 107 Pasal 10 ayat (7) RUU pembahasannya

diserahkan ke PanJa untuk ditemskan ke Tim Pemmus.

3.87. DIM No.Umt 108 Pasal 10 ayat (S) RUU disetujui sesual

naskah RUU.

3.SS. DIM No.Umt 109 Pasal 10 ayat (9) RUU rumusan batang

tubuh disetujui sesuai naskah RUU, penjelasan pasalnya

pembahasannya diserahkan ke Panja dengan draft awal dari

Pemerintah.

3.89. DIM No.Umt 110 Pasal 10 ayat (0) RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Pemmus,

dengan mmusan bam dari Pemerintah.

3.90. DIM No.Umt 111 Pasal 10 ayat (II) RUU pembahasannya


954

3.91. DIM No.Umt 112 penomoran pasal: "Pasal 11" RUU


3.92. DIM No.Umt 113 Pasal 11 RUlJ pembahasannya diserahkan

ke Panja.

3.93. DIM No.Urnt 1114 JUDUL Bab IV RUU "PENYITAAN"


3.94. DIM No.Urut lIS penOl11oran pasal: "Pasai 12" RUU


3.9S. DIM No.Urnt 116 Pasal 12 ayat (1) RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja untuk diternskan ke Tim Pernmus.

3.96. DIM No.Urut 117 Pasal 12 ayat (2) RUU disetujui sesual

naskah RUU.

3.97. DIM No.Urut 118 Pasa1 12 ayat (3) RUU pembahasannya


3.,98. DIM No.Urut 119 Pasal 12 ayat (4) RUU pembahasannya


3.99. DIM No.Urut 120 Pasal 12 ayat (S) RUU pel11bahasannya

discrahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.



3,101. DIM No. Urut 122 Pasal 12 ayat (7) RUU pembahasannya

d iserahkan ke Pan ja untukd iteruskan ke Tim Perumus,Penje!asan

Pasal dari PCl11erintah.

95S

3.102. DIM No.Urut 123 Pasal 13 RUU disetl~ui sesual naskah

RUD.

3.103. Dili No.Urut 124 penomoran pasal: "Pasal 14" RUU


3.104. DIM No.Urut Jl25 Pasal 14 ayat (1) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

3.105. DIM No.Urut 126 Pasal 14 ayat (1) butir 1) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.


pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diiteruskan ke Tim Perumus.

3.107. DIM No.Urut 128 pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

Catatan: Pemerintah membuat rumusan awal berkai tan

dengan pemindahan kalxmat usul FKP.

3.108. DIM No.Urut 129 Pasal 14 ayat (2) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja dengan draft penjelasan dari

Pemerintah.

3.109. DIM No.Urut 130 Pasal 14 ayat (3) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja dengan draft awal penjelasan dari

Pemerintah.

3.110. DIM No.Urut 131 penomoran pasal: "Pasal IS" RUU disetujui sesuai naskah RUU.

956



3.1 ]2. DIM No.Urut 133 ~asal 15 ayat (1) butir 1) dan butir 2)

pembahasannya diserahkan ke Panja. untuk diteruskan ke Tim

Perumus.

3.113. DIM No.Urut 134 Pasal ]5 ayat (1) butir 3) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Pe:rumus.

3.114. DIM No.Urut 135 Pasal IS ayat (1) butir 4) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim

Perumus.



3.116. DIM No.Urut 137Pasal IS ayat (1) butir 6) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

3.117. DIM No.Urut nSPasal 15 ayat (2) RUU batang tubuh disetujui sesuai naskah RUU, dan usul ayat baru FPP

3.1lB. DIM No.Urut 139 Pasal 16 RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

3.119. DIM No.Urut 140 penomoran pasal: "Pasal 17" RUU disetujui sesuai naskah RUU.·

3.120. DIM No.Urut 141Pasal17 ayat(l) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja dan draft awal Peflielasan Pasal dari Pemerintah, termasuk semua pasal y~g ada kaitannya dengan rahasia Bank.

957

3.121. DIM No.Umt 142 Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) RUU


3.122. DIM No.Urut 143 penol11oran pasal: "Pasal JB" RUU



diserahkan ke Panja untuk diteruskalll ke Tim Perumus.


diserahkan ke Panja, dengan penambahan ayat bam, rumusan

awal dari Pemerintah.


disetujui sesnai naskah RUU.

3.126. DIM No.Umt 147 Pasal ]9 ayat (1) RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja dengan draft awal Penjelas:lll dari

Pemerintah.

958

3.127. DIM No.Umt 148 Pasal :19 ayat (2) RUU pembahasannya


3.128. DIM No.Umt 149PasaI19ayat(3) RUU pembahasannya




3.130. DIM No.Urnt 151 Pasal 19 ayat (5) RUU pcmbahasannya


3.131. DIM No.Urnt 152 Passl '19 ayat (6) RUU pembahasannya


3.132. DIM No.Umt 153 Pasal 19 ayat (6) butir 1) RUU


Perumus.

3.133. DIM No.Urut 154 Pasal 19 ayat (6) butir 2) dan butir 3)RUU


Perumus.

3.134. DIM No.Uru1t 155 Pasal 19 ayat (7) RUU pembahasannya


3.135. DIM No.Urut 156 penomoran pasal: "Pasal 20" RUU



pembahasannyadiserahkan ke: Panja beserta penjelasannya.

dengan draft awal dari Pemerintah.



Perumus.

3.156. DIMNo.Urut 77 Pasal25 ayat(3) butir4) RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja untuk ditemskan ke Tim Perumus.

3.157. D1M No.Urut 178 Pasal 25 ayat (4) RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja beserta penjelasan pasalnya dengan

rumusan draft awal dari Pemerintah.

3.158. DlM No.Urut 179 Pasal 25 ayat (5) RUU pembahasannya


959



3.160. DIM No.Urnt 181 Pasal26 ayat (2) RUU disetujui sesuai

naskahRUU.

3.161. DIM No.Urnt 182 Pasal 26 ayat (3) RUU disetujui sesuai

naskahRUU.


diserahkan ke Panja, dengan ruinusan "sanksi" dan draft awal

dari Pemerintah.

3.163. DIM No.Urnt 184 Pasal27 ayat (1) RUU pembahasannya


3.164. DIM No.Urut 185 Pasal 27 ayat (2) RUU disetujui sesuai

naskah RUU.

3.165" DIM No.Urut 186 Pasal 27 ayat (3) RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja untuk diterus1can ke Tim Perumus.

3.166. DIM No.Urnt 187 penomoran pasal:- "Pasa!1 28" RUU


3.167. DIM No.Urut 188 Pasal28 ayat(l) RUU pembahasannya

diserahkan Ire Panja dellgan mempertimbangkall usul tambahan

dari F-PP draft awal dari Pemerintah.



3.169. DIM No.Urut 190 penomoran Bab V RUU pembahasanllya


960

3.170. DIM No.Urut 191 judul Bab V RUU: "PENCEGAHANA

DAN PENY ANDERAAN" pembahasannya diserahkan ke

Panja.

3.171. DIM No.Urut 192 penomoran pasal: "Pasal 29" RUU disetujui

sesuai naskah RUU.

3.172. DIM No.Urut 193 Pasal29 RUU pembahasannya diserahkan

ke Panja.











3.178. DIM No.Urut 199 Pasal 30 ayat (5) RUU disetujui sesual

naskahRUU.


ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

3.180. DIM No.Umt 201 Pasal32 RUU pembahasannya diserahkan

ke Panja beserta penjelasan pasalnya dengan mmusan draft


961

3.181. DIM No.Urut 202 Pasal33 ayat (I) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

3.182. DIM No.Urut 203 Pasal 33 ayat (2) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.


diserahkan ke Panja dengan rumusan bam batang tubuh dari Pemerintah.

3.184. DIM No.Urut 205 Pasal33 ayat (4) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja, dikaitkan dengan DIM No.Urut 196.



3.186. DIM No.Umt 207 Pasal33 ayat (6) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

3.187. DIM No.Urut 208 Pasal34 ayat (1) butir 1), butir 2), dan butir

3) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

3.188. DIM No.Urut 209 Pasal 34 ayat (I) butir 4) RUU



diserahkan kc Panja ..

962

3.190. DIM No.Umt 211 Pasal35 RUU pembahasannya diserahkan

ke Panja ..


ke Panja

3.192. DIM No.Urut 213 penomoran Bab VI RUU pembahasannya

diserahkan kt~ Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

3.193. DIM No.Urut214judulBabVIRUU "GUGATAN" disetujui

sesuai naskah RUU.



Perumus.

3.195. DIM No.Umt 216 Pasal37 ayat (1) RUU pembahasannya

diserahkan ke: Panja.



3.197. DIM No.Urut 218 usul penambahan ayat (3) baru dari FKP




Perumus.

3.199. DIM No.Urut 220 Pasal 38 ayat (1) RUU disetujui sesuaJ

naskahRUU.



3.201. DIM No.Urut 222 Pasal 38 ayat (3) RUU disetujui sesuaJ

naskahRUU.


pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim P,erumus.

963

3.203. DIM No.Urut 224 PasaI39 ayat (1) RUU pembahasannya


3.204. DIM No.Urut 225 PasaI39ayat(1) butir a RUU disetujui sesuai

naskah RUU.

3.205. DIM No.Urnt 226 Pasal 39 ayat (1) butir b RUU



discrahkan ke Panja heserta penjelasannya dengan nnl1usan

draft awal dari Pemerintah.

3.207. DIM No. Urnt 228 penomoran Bah VII RUU pcmbahasannya


3.208. DIM No.Urnt 229 judul Bah VII RUU "KETENTUAN

KHUSUS" disetujui sesuai naskah RUU.

3.209. DIM No.Urnt 230 penomoran pasal: "Pasal 40" RUU


Perumus.

3.210. DIM No.Urut 231 Pasal40 ayat (I) RUU pembahasannya

discrahkan ke Panja.

3.211. DIM No.Urut 232 Pasal40 ayat (2) . RUU pembahasannya





pembahasannya discrahkan ke Panja untuk diteruskan keTim

Perumus.

964

3.214. DIM No.Umt 235 Pasa141 ayat(l) RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja besel1a penjelasannya dengan rumusan

draft awal dad Pemerintah.

3.215. DIM No.Umt 236 Pasa141 ayat (2) RUU pembahasannya




Perumus.

3.217. DIM No.Umt 238 Pasal 42 RUU disetujui sesuat naskah RUU.

3.218. DIM No.Urut 239 penomoran Bab VIII RUU pembahasannya

diserahkan ke: Panja untuk ditl~ruskan ke Tim Perumus.

3.219. DIM No.Umt 240 judul Bab VIII RUU "KETENTUAN PERALIHAN" disetujui sesuai naskah RUU.

3.220. DIM No.Urut 241 penomoran pasal: "Pasal 43" RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim

Perumus.


diserahkan ke PanJa untuk diteruskan ke Tim Pemmus.

3.222. DIM No.Urut 243 Pasal 43 ayat (1) butir 1) RUU disetujui slesuai naskah RUU.

3.223. DIM No.Urut 244 Pasal 43 ayat (1) butir 2) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

965

3.224. DIM No.Urnt 245 Pasal 43 ayat (1) butir 3) RUU

pembahasannya diiserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim

Perumus.

3.225. DIM No.Urnt 246 Pasal 43 ayat (I) butir 4) RUU disetujui

sesuai naskah RUU.

3.226. DIM No.Urnt 247 lPasal 43 nyat (2) RUU pembahasannya


3.227. DIM No.Urut 248 penomoran Bab X RUU pembahasannya


3.228. DIM No.Urut 249 judul Bab X RUD "KETENTUAN

PENUTUP" disetujuil sesuai naskah RUU.

3.229. DIM No.Urut 250 penonwran pasal: "pasal 44" RUU

pcmbahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim

Perumus.

3.230. DIM No.Urut 251 Pasal 44 ayat (I) RUU pembahasannya



diserahkan ke Panja beserta rumusan penjelasan dan draft





ke Panja.

966



Perumus.

3.235. DIM No. Urut 256 Pasal 46 RUU disetujui sesuai naskah

RUU.

3.236. DIM No.Urut 257 pembahasannya diserahkan ke Panja untuk

diiteruskan ke Tim Perumus.

3.237. DIM No.Urut 258 disetujui sesuai naskah RUU.

3.238. DIM No.Urut 259 pcmbahasannya diserahkan ke Panja untuk

di.teruskan ke Tim Pemmus.

3.239. DIM No.Urut 260 disetujui sesuai naskah RUU.

3.240. DIM No.Umt 261 disesuaikan dengan rumusan bam dengan

menghapus angka "1996"

4. Seluruh lPenjelasan Pasal dibahas di Panja bersama-sama dengan

batang tubuh sesuai penugasan Pansus.

5. Rapat diskors pukul 16.45 wm dan akan dilanjutkan kembaJi besok

Rabu, 5 Maret 1997 pukul ]4.00 WIB. .~

Jakarta, 4 Maret 1997

A.N. KETUA RAPAT

PANSUS 5 RUU BIDANG PERPAJAKAN

SEKRETARIS PANSUS

Ny. ANITA SOEKARDJO, S.H.

NIP. 210000974

967

risalah rapat - DPR RI

Documents