RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RANCANGAN …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170523-112352-7315.pdf · Acara : Masukan RUU tentang Pengelolaan Sampah dari : Dirjen Sumber

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDANESIA

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT

PANSUS RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

Tahun Sidang : 2006-2007 Masa Persidangan : IV Jenis Rapat : RDP Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juni 2007 Waktu : 13.00 - 16.00 WIB Tempat : Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara 1 DPR-RI

Jl.Gatot Subroto Jakarta Ketua Rapat : Ir. Hendarso Hadiparmono, MBA Sekretaris : Dra. Dewi Barliana, M. Psi Acara : Masukan RUU tentang Pengelolaan Sampah dari :

Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Cipta Kerya, Dirjen P2PL, Kepala BAPPENAS, BPPT dan LIPI

Anggota Hadir : dari 50 Anggota Pansus orang dari Undangan Pimpinan : 1. Ir. Hendarso Hadiparmono ( Ketua/ F. PDIP ) 2. Syamsul Bachri, MSc ( Wakil Ketua / F. PKB ) 3. Hj. Szaidah Sakwan, MA ( Wakil ketua / F. PKB ) 4. Ir. Wahyudin Munawir ( Wakil Ketua / F.PKS ) F. PARTAI GOLKAR 1. Drs. Mahadi Sinambela, M.Si 2. H.Saleh Djasit, SH 3. Ir. Agusman Effendi 4. Ir. Azhar Romli, Msi 5. Dra. Watty Amir, SH

1

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

6. H. Abdul Nurhaman, S. IP, S.sos Msi 7. Ir. H. Soeharsojo 8. H. Dito Ganinduto, MBA 9. Hj. Hayani Isman Soetoyo 10. H. M. Malkan Amin 11. Prof. Drs. H. Rustam E Tamburaka, MA F. PDI PERJUANGAN 1. Ismayatun 2. Willem M Tutuarima, SH 3. Nazarudin Kiemas 4. Jaka Aryadipa Singgih 5. Anwar fatta 6. Ida bagus Nugroho 7. Tumbu Saraswati F. PARTAI DEMOKRAT 1. Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM 2. Ir. Denny Sultani Hasan, PHd 3. Ir. H. Asfihani 4. Teuku Riefky Harsya F. PPP 1. Tgk. Mohammad Yus 2. KH. Ismail Muzaki 3. H. Choirul Anwar Lubis F. PAN 1. Ir. Ichwan Ishak, Msi 2. Ir. Tjatur Saptoedy, Msi 3. Ir. Afni Achmad 4. Darmayanto F. PKB 1. Dr.H.L.Misbah Hidayat 2. dr. Umar Wahid Hasjim, Sp. P 3. Muhammad Zubair 4. Drs. Muchotob Hamzah F. PKS 1. Drs. M. Idris Luthfi, M.Sc. 2. Kh. Ir. ABDUL Hakim MM F. BPD 1. Rapiuddin Hamarung

2

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

F. BINTANG REFORMASI 1. dr. Hj. Kasmawati Tahir Z Basalamah F. PDS 1. Drs. Hasurungan Simamora UNDANGAN : 1. Syahrul Aiman - Kepala Pusat Inovasi LIPI 2. Isrard - kaba Humas LIPI 3. Alter Tampubolon - LPKI LIPI 4. Djumadi A Rochim - BKPI LIPI 5. Susmono - Dir PPLP Ciptakarya 6. A Widjanarko - Dirjen Ciptakarya 7. Matta Aman - KLH 8. Agus Purwandianto - Dpkes 9. Jawa T Anggadiredja - Deputi Ro LIPI Bid IPSA 10. Titi Resmi - BTL — BPPT 11. Deddy Priatna - Deputi SP Bappenas 12. hasjim Wibowo - Puskalit Depkes 13. Erasa - Puskablit Depkes

3

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT : HENDARSO HADIPARMONO Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat slang Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Pansus pengelolaan sampah. Had ini Rabu 6 Juni sesuai jadual dan sesuai undangan kita mengundang pihak-pihak

terkait dengan RUU ini dari pemerintahan, yaitu dari Bappenas, dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal P2PL, Departemen Kesehatan, BPPT, LIPI, dan Dirjen Sumber Daya Air. Seperti yang telah juga kami sampaikan bahwa undangan nanti kita setelah rapat ini kita akan Rapat Intern tentang Pansus untuk membicarakan kunjungan teknis.

Dengan seizin Bapak dan Ibu Rapat ini saya buka. KETOK PALU SATU KALI

(Rapat dibuka pukul : 13.20 WIB) Dengan pemberitahuan mungkin kita bicara sebentar sebelum tamu kita persilakan hadir.

Jadi karena ada 6 kalau nanti hadir semua, saat ini yang sudah hadir adalah 4 dari 6. Kita akan atur waktunya supaya tidak panjang, jadi setiap tamu ini nanti akan kita bed waktu 10 menit untuk presentasi yang prinsip-prinsip, kemudian kita atur tanya jawab. Tanya jawab kalau tidak keberatan kita coba begini, saya usul dibuka termin pertama 5 orang penanya dijawab dulu, barangkali pertanyaan yang berikutnya itu mungkin sudah terjawab atau sudah tercover disitu supaya tidak berulang-ulang. Kalau disetujui nanti kita akan lakukan seperti itu. Setuju Pak ya ? Setuju Ibu ya ?

(RAPAT : SETUJU) Terima kasih. Baik kalau begitu mungkin tamu bisa dipersilakan. Dari daftar hadir tercatat sudah 28

orang dari 50 orang jadi sudah korum. Yang hadir hari ini adalah Dirjen Cipta Karya Bapak Agus Widjanarko silakan Pak. Dari Bappenas Deputi Sarana dan Prasarana. Dari BPPT Kepala Teknologi Pengembangan Sumber Alam.

Bapak-bapak sekalian, Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu memenuhi undangan kami Panitia Khusus

Pengelolaan Sampah yang dibentuk oleh DPR sebagai respon atas masukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah yang disampaikan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Sesuai prosedur TAP di DPR bahwa undang-undang yang menyangkut daerah rancangan undang-undang itu juga harus mendapat pendapat dan opini dari Dewan Perwakilan Daerah dan itu telah berlangsung. Dan hari ini adalah hari pertama dimana kami Panitia Khusus memandang perlu untuk memperkaya pengetahuan, wawasan, dan pendapat atau opini dari pihak-pihak yang kami anggap relefan dan penting untuk menghasilkan undang-undang yang maksimal kualitasnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian.

4

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Dan kami susun acara hari ini. Pertama akan ada persentasi atau penjelasan dari masing-masing, yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bappenas, BPPT, dan LIPI yang sudah hadir. Sebetulnya kami mengundang dari Direktorat Jenderal P2PL dan juga Dirjen Sumber Daya Air.

Untuk menyingkat waktu saya kira apakah kita perlu perkenalkan satusatu disini Bapak/Ibu ? Perkenalkan, oke kalau perlu diperkenalkan. Maksudnya kita memperkenalkan tidak ? Tidak usah ya Pak. Saya minta mohon kesepakatan saja, ini supaya ringkas saja. Jadi Bapak-bapak memang salah satu yang menjadi acuan dari proses pelaksanaan Pansus Sampah ini adalah bahwa Pansus ini bekerja secara efisien dan efektif. Oleh karena itu hal-hal yang memang bisa diringkas kita usahakan ringkas secepatnya.

Oleh karena itu kami mohon nanti yang hadir bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin sekaligus dengan penjelasannya yang kami alokasikan sementara ini 10 menit per instansi. Kira-kira bisa disetujui Pak ? Untuk penjelasan yang pertamakali kami mohon Bapak Dirjen Cipta Karya Bapak Agus Widjanarko, MIP. Waktu dan tempat kami persilakan Pak.

PEMERINTAH : DIRJEN CIPTA KARYA Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Yang kami hormati Bapak-bapak Anggota yang terhormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini yang masuk dalam Panitia Khusus RUU Pengelolaan Sampah.

Nama saya Agus Widjanarko Pak, kami Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen PU. Kami dalam hal ini membawa Direktur Penyehatan Lingkungan Permukiman yang sebetulnya juga menangani mengenai sampah. Kami ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini beberapa prinsipprinsip dahulu untuk mohon kiranya dapat sebagai masukan bagi Bapak/Ibu sekalian di Anggota Pansus, mulai dari prinsip penanganan sampah nanti bagaimana harmonisasi dan koordinasinya di tingkat pusat dan pemerintah daerah.

Jadi yang pertama ini kami akan menyampaikan mulai dari sampah itu Pak, sampah itu sendiri sebetulnya dari sumber sampai dia menjadi pengolahan atau di tempat pembuangan atau pemrosesan akhir. Jadi dari pertama kalau kita lihat sebetulnya yang menjadi sumber sampah itu kami kelompokkan, ada komersial begitu ya, itu bisa pasar, bisa pertokoan. Hunian itu itu bisa kawasan perumahan dan permukiman. Dan juga industri-industri atau pabrik-pabrik. Termasuk dalam hal ini di dalam kawasan permukiman itu ada perkantoran, rumah sakit, maupun fasilitas pendidikan sekolah Pak.

Sebetulnya kalau kita ingin nanti bahwa di undang-undang inikan kita pengelolaan itu ada pengurangan dan penanganan Pak ya. Jadi kalau sumber ini sejak awal bisa dikurangi sampahnya, jadi produksi sampahnya bisa dikurangi, maka beban kepada berikutnya itu pengangkutan sampai pada pengolahan di tempat pembuangan akhir itu akan lebih meringankan beban daripada pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Jadi pengurangan ini bisa kita gunakan pola-pola pemilahan, jadi menggunakan pemilahan nanti disitu juga bisa diolah yang

5

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

organik itu kita bisa olah lagi menjadi pupuk kompos, ini bisa ditanggulangi sejak dari skala lingkungan permukiman yaitu rumah tangga, bahkan paling luas mungkin nanti kelurahan. Baru sisa yang tidak tertampung kita tangani kita masuk kepada pengumpulan skala kawasan, kalau di daerah perkotaan itu bisa kawasan perkotaan, kita kadang-kadang sementara ini dibuatkan tempat penampungan sementara atau stasiun peralihan antara, dan disinilah juga bisa sekali lagi digunakan pemilahan tadi dengan konsep 3R tadi (mengurangi, menggunakan, dan di recycle). Baru sisanya yang terakhir kita taruh kita letakkan pada tempat pemrosesan akhir yaitu pengelolaan. Metodenya bisa sanitary landfill atau dengan pola dibakar Pak, ini wise to energy yang artinya bisa dibakar sambil dimanfaatkan untuk energi.

Secara visual kami bisa gambarkan sepintas disini, jadi secara visual itu dengan pola-pola bagaiman dari sumber sampah sampai di level RT/RW, di pasar kita menggunakan pemilahan, bak-bak sampahnya bisa kita olah, terus nanti di dalam yang di tengah ini ada tempat pembuangan sementara penampungan sementara sampai dengan stasiun peralihan antara, dan terakhir kalau beban itu tidak terlalu berat maka beban untuk di tempat pengolahan akhir atau TPA itu bisa tidak terlalu berat dan umurnya bisa makin panjang, memanagenya lebih mudah. Kalau yang sekarang inikan terjadi semuanya ditumpuk dan semuanya dibuang pada tempat pengolahan akhir.

Dari sini maka kalau bisa disetujui seyogyanya masukan untuk konsep RUU ini sebaiknya bisa mengatur secara keseluruhan bahwa sampah itu tidak hanya sampah domestik atau di daerah permukiman tapi juga termasuk tadi industri, sampah komersial, sampah yang dari rumah sakit, dan pasar tadi Pak.

Dan mestinya kita itidak bicara kalau karena levelnya undang-undang seyogyanya sampah ini tidak hanya mengatur sampah padat atau sampah yang rumah tangga tapi juga mengatur bagaimana sampah limbah cairnya. Karena misalnya dari komersial itu saya ambil contoh perbengkelan atau industri itu buangan-buangan oli misalnya itu, itu juga saya kira bisa megotori nanti mencemari air baku atau air permukaan yang digunakan sebagai air minum.

Jadi secara keseluruhan sampah ini sebaiknya konotasinya tidak hanya daerah permukiman/perkotaan juga mungkin juga harus di pedesaan juga, dan aspek teknis di dalam rangka pengurangan sampah itu tidak hanya teknis teknologisnya tapi nanti harus bagaimana aspek kelembagaannya, aspek pembiayaannya, termasuk pengaturan bagaimana kita bisa menggerakkan peran serta masyarakat khususnya di dalam rangka tadi mengurangi dari sumber, dan mengatur kewenangan dari masing-masing instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Secara jelas pada gilirannya kami juga mengusulkan, karena sampah ini fungsinya pelayanan umum (public services) seyogyanya perlu dipisahkan di dalam undang-undang ini mana yang sebagai regulator, mana yang sebagai operator atau penyelenggara. Kalau pemerintah mestinya dia sebagai penanggungjawab tapi sebagai regulator (pengawas). Tapi sebagai penyelenggara atau operator sebaiknya jangan pemerintah, bisa penyelenggara apakah di daerah itu badan usaha atau unit-unit pengelola teknis, karena sampah ini nanti bisa juga semacam

6

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

menarik iuran ada income yang bisa digunakan di dalam rangka mengembalikan infrastruktur maupun operasi dan pemeliharaannya. Tapi kalau itu dikelola dinas notabene sebagai wakil pemerintah dia tidak bisa menarik iuran nanti Pak. Ini yang perlu dibicarakan. Termasuk di dalamnya adalah selain kewenangan provinsi untuk menangani apabila ada kerjasama antar daerah, terus juga perizinan-perizinan pembentukan badan usaha dari pengolahan sampah ini.

Jadi secara keseluruhan Bapak/Ibu sekalian sebetulnya kami memberikan masukan terhadap RUU ini, itu kami dasarkan dalam sistem lengkap tadi. Jadi misalnya kalau disetujui karena di RUU ini baru mengatur sampah padat dan itupun terbatas untuk sampah di daerah permukirnan. Terus kami bertanya apakah memang hanya padat ? Bagaimana dengan sampah cair tadi, terus bagaimana juga sampah mengenai limbah beracun yang dari pabrikpabrik. Seyogyanya karena ini undang-undang harusnya mengatur secara keseluruhan. Nanti kalau perlu pengaturan lebih detail kita bisa meletakkan itu di dalam peraturan pemerintah saja, jadi prinsip-prinsip yang baku di dalam mengatur secara keseluruhan tadi kita letakkan di undang-undang, pendetailannya bisa kepada Peraturan Pemerintah. Misalnya mengatur limbah cair, atau limbah beracun itu juga bisa secara detail kita masukkan di dalam PP nya.

Saya kira demikian Bapak Ketua Panitia Pansus yang terhormat. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih Pak Agus Widjanarko. Berikutnya kami mohon kesediaan Bapak Dedi Priyatna Deputi Sarana dan Prasana

Bappenas untuk menyampaikan presentasinya. PEMERINTAH : DEPUTI BAPPENAS Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat slang. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan dan Pimpinan yang sangat kami hormati. Saya mohon maaf tidak membuat bahan presentasi tapi karena saya memang kekurangan

informasi ini Pak. Saya pikir bahwa RUU ini sudah dibahas beberapa kali disini sehingga saya memberikannya pasal per pasal, tapi yang umum juga kita sebutkan tapi tidak kita tampilkan. Namun demikian nanti apabila itu diminta kita akan buatkan untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat. Secara keseluruhan saya kira saya akan berikan disini komentar kami, tapi yang pasal per pasal nanti saya akan berikan kepada panitia di pemerintah.

Bapak dan Ibu sekalian, Sesungguhnya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Agus Dirjen Cipta Karya ini sudah juga

mencakup apa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi saya setuju sekali bahwa karena ini undang-undang seharusnya ini lebih luas, tidak hanya sampah padat saja. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya berpendapat bahwa tadi Pak Agus hanya mengatakan bahwa perlu dipisahkan antara regulator yang dalam hal ini pemerintah dan operator yang nantinya akan mengoperasikan.

7

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Saya berpendapat agak sedikit berbeda dengan Pak Agus. Regulator buat saya jangan hanya sekedar pemerintah tapi kita mengusulkan apabila itu adalah semacam regulator di Dewan Kota ataupun di kabupaten ataupun di provinsi yang keanggotaannya tidak hanya dari pemerintah tapi juga bisa dari pakar, bisa dari swasta yang dipilih. Ini barangkali ada contoh untuk pengelolaan air minum di DKI itu ada badan regulator air minum, ada juga.

untuk Migas ada badan pengatur Migas yang tidak hanya terbatas dari pemerintah. Kami berpendapat bahwa kalau hanya terbatas dari pemerintah seolah-olah keahlian tersebut ada hanya di pemerintah, padahal di luar pemerintahan itu di kampus ataupun di praktisi-praktisi itu jauh lebih banyak. Sehingga kami mengusulkan itu ada regulator tersendiri.

Berhubungan dengan tugas kami dalam menyusun perencanaan pada ujung-ujungnya regulator inilah yang memang harus menyusun setiap tahun atau ada jangka panjang apa yang disebut dengan rencana pengelolaan sampah. Karena kalau itu dijadikan Renstra dari departemen ataupun Renstra dari dinas itu biasanya terlalu kecil dan tidak spesifik fokus. Tapi kalau ini dibuat oleh satu badan tersendiri yang dalam hal ini katakanlah badan regulator daerah ataupun dewan regulator daerah atau apapun namanya maka rencana pengelolaan sampah ini bisa terintegrasi dan bisa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi salah produk yang katakanlah menjadi kontrak untuk regulator itu adalah rencana pengelolaan sampah itu harus performance base di dalamnya jadi apa saja yang mau dicapai. Itu yang berhubungan dengan kelembagaan dan rencana pengelolaan sampah.

Yang kedua untuk pendanaan Pak. Ini di Pasal 18 disitu disebutkan secara nyata bahwa pendanaan bisa datang dari subsidi salah satunya. Ini kalau bisa kami mengusulkan subsidi ini jangan explicitly dicantumkan karena saya khawatir nanti ujung-ujungnya walaupun disini dapat dari subsidi tapi kemudian subsidi ini bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan utamanya, padahal menurut kami ini masalah sampah ini kalau bisa suistanable, bisa membiayai sendiri, tidak dari subsidi. Namun demikian kemungkinan itu bisa saja dituliskan disini, tapi subsidinya dihilangkan tapi bisa dari sumber-sumber yang sah itu saja, saya kira kan subsidi juga sumber yang sah, tapi jangan expkit/ydisebutkan subsidi. Itu untuk yang pendanaan.

Terus yang lainnya Pak itu adalah barangkali Pak Agus dan Bapak-bapak yang ada disini serta Bapak-bapak yang terhormat, Bapak dan Ibu yang terhormat Anggota Dewan itu tahu persis bahwasanya pemerintah sedang menggalakkan apa yang disebut dengan kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur dimana sampah memang bagus masih belum termasuk di dalam Perpres Nomor 67, dan saat ini Perpres 67 inipun juga sedang akan dirubah dimana sampah juga akan termasuk di dalamnya. Sehingga di dalam undang-undang ini seyogyanya atau saya usulkan bahwa secara eksplisit disebutkan bahwa ini dimungkinkan untuk public private partnership jadi kerjasama pemerintah dan swasta. Kalau seperti itu memang apabila misalnya pembuatan TPA atau pengelolaan TPA itu tidak commercially viable itu bisa mendapatkan dana pemerintah/injeksi pemerintah agar IRR nya naik. Hal seperti itulah yang mungkin nantinya bisa dianggap sebagai subsidi, itu sebetulnya adalah injeks dari pemerintah pusat katakanlah atau dari

8

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

pemerintah provinsi kalau itu dikabupaten, tapi untuk meningkatkan economic rate of return karena supaya ada swasta yang beminat. Bukan kita tidak percaya terhadap pemerintah, tapi saya kira alangkah baiknya apabila semua hal-hal yang seperti ini yang berhubungan dengan infrastruktur ini bisa di public private partnership kan pemerintah sebagai regulatornya saja.

Tadi disinggung oleh Pak Agus mengenai pembangkit listrik tenaga sampah. Ini saya kira sudah sangat umum di seluruh dunia bahwa untuk pembangkit listrik tenaga sampah itu diberikan insentif yang sangat besar sehingga karena itu mendorong penyediaan energi untuk masyarakat atau untuk masyarakat sekeliling. Ini saat ini saya kira Jawa Barat satu contoh itu sudah masuk usulan ke Bappenas akan membuat pembangkit listrik tenaga sampah ini di Gede Bage Pak. Dan sebagaimana biasanya bahwa pembangkit seperti itu secara komersial itu viable tapi secara ekonomi kan viable sehingga pemerintah dalam hal ini KKPBI bermaksud untuk membantu agar supaya IRR nya naik.

Hal yang seperti itu insentif dan insentif untuk hal yang besar seperti tadi, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah misalnya, saya usulkan secara eksplisit juga disebutkan kira-kira bagaimana nanti pengaturan untuk pemberian insentif ini.

Tadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian disini memang disebutkan kelihatannya sebagai pengganti dari regulator ini ada yang disebut dengan Forum Pengelolaan Sampah, itu ada di halaman 26 atau di Pasal berapa itu adalah Pak itu disitu.

Ini bust saya kalau hanya sekedar forum kurang kuat Pak. Sampah ini amat sangat penting sekali dan bisa mengakibatkan yang sangat berbahaya untuk masyarakat. Jadi kalau hanya sekedar forum biasanya ini tidak bisa memberikan insentif kepada mereka untuk bisa bekerja sebagaimana mestinya. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, dari Bappenas masukannya seperti itu. Tapi yang pasal per pasal nanti saya akan berikan kepada panitia pemerintah Pak.

Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Wa'alaikumsalaam.

Terima kasih Pak Dedi Priyatna. Berikutnya kami undang Bapak Profesor Dokter Djana T. Angkadiredja MS Kepala

Teknologi Pengembangan Sumber Alam BPPT kami persilakan Pak. PEMERINTAH : DIRJEN BPPT Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para Pimpinan Pansus RUU Sampah. Bapak-bapak Anggota Dewan yang kami hormati. Teman-teman sejawat dari Eksekutif.

9

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang umum-umum saja, yang prinsip dan umum. Hal-hal yang Iebih detail sudah kami sampikan secara tertulis kepada Bapak-bapak Anggota Dewan yang terhormat.

Ada beberapa hal yang mungkin perlu didasari Undang-Undang Sampah ini berkaitan dengan hal yang pertama adalah seperti yang dikemukakan oleh Pak Agus Widjanarko tadi mengenai jenis sampah. Tampaknya kita harus memilih apakah kita akan semua jenis sampah, apakah kita akan gunakan istilah limbah atau sampah, kelihatannya ini lebih kepada sampah perkotaan, sampah rumah tangga. Kalau kami melihat sebetulnya cenderung kepada keseluruhan undang-undang ini membahas limbah yang artinya juga bisa sampah padat, solid dan likuid.

Dari sisi teknologi yang kedua kami ingin selalu melihat dari sourches sampai kepada pemrosesan akhir. Oleh karena itu tadi juga dijelaskan oleh Pak Agus Widjanarko bahwa bagaimana sourches daripada sampah ini bisa diolah sedemikian rupa sampai kepada tingkat akhir di hilir di tempat pengolahan akhir. Kami selalu menyebut tidak pembuangan akhir tapi pengolahan akhir. Kalau. Konotasi pembuangan akhir selalu menjadi negatif dari segi sosial dan budaya sehingga mungkin istilah juga terminologi kita sempurnakan, tidak lagi menggunakan teknologi 'tempat pembuangan akhir' tapi 'tempat pengolahan akhir'.

Dari sourches sampai kepada pengolahan kami melihat ada beberapa aspek teknologi yang bisa digunakan meskipun unsur budaya juga sangat kental di dalamnya. Pertama adalah, tadi 3R plus R kalau kami, 3 plus 1R. Pertama kita mengurangi, seperti dikatakan oleh Pak Agus tadi bagaimana mengurangi sourches sampah ini memerlukan aspek sosialisasi dari segi kultur kita memilah mana yang oganik-anorganik dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita melihat sampah ada yang masih bisa digunakan re use, kemudian ada sampah yang bisa kita olah untuk kemudian digunakan atau kita istilahkan recycle. Dan apabila kita melihat dari sisi sampah atau limbah secara keseluruhan maka ada beberapa hal yang mungkin harus kita lakukan recovery atau rehabiltasi sehingga kami menggunakan istilah `3R plus 1'.

Di sisi akhir teknologi atau dari sisi teknologi tempat pengolahan akhir sementara ini tampaknya melihat bahwa di kita belum ada yang menggunakan teknologi yang benar-benar teknologi sanitary landfill atau teknologi yang benar-benar bisa di pertanggungjawabkan. Sementara ini TPA yang ada di kita lebih banyak menggunakan open dumping. Oleh karena itu kami sering berdiskusi dengan teman-teman dari PU bahwa kita ingin menerapkan bahwa benar-benar sanitary landfill baik yang dryce (sistem kering) ataupun wetcell (sistem basah) itu bisa benar-benar kita terapkan. Ini yang dari sisi teknologi kami melihat hal tersebut perlu dilihat atau dituangkan di dalam beberapa aspek atau pasal di dalam undang-undang ini.

Yang ketiga masalah paradigma baru di dalam pengolahan sampah. Mestinya kita mulai merubah paradigma kita bahwa sekarang ini seolah-olah tidak ada tanggungjawab dari produsen, orang, ataupun kelompok yang menghasilkan sampah atau yang memproduk sampah. Oleh karena itu kami ingin jiwa undang-undang ini juga ada masuk paradigma baru di dalamnya itu bahwa penghasil limbah harus mengolah limbah harus bertanggungjawab dalam mengolah limbah.

10

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Di dalam penjelasan umum di dalam rancangan undang-undang ini ada terbersit sedikit tetapi tampaknya kurang tegas, ada pasal yang juga menyebutkan itu tetapi lebih kepada sampah yang sulit untuk diolah, jadi penghasil sampah yang sulit untuk diolah maka siprodusen nya itu yang harus mengolah sampah. Mungkin paradigma ini tampaknya harus kita sosialisasikan dari mulai tidak hanya yang sulit tetapi juga dari tingkat level apapun pemproduksi sampah juga harus mengolah sampah even itu hanya di tingkat rumah tangga artinya dia sudah mulai juga belajar mengolah sampahnya.

Oleh karena itu dengan paradigma ini bahwa si produsen sampah juga harus mengolah sampah, dalam bentuk operasionalnya bagaimana mungkin bisa kita tuangkan dalam pasal-pasal ataupun di dalam Peraturan Pemerintah menyangkut juga masalah kelembagaan nantinya bagaimana Pemerintah harus bisa mampu menjadi regulator nantinya dan ada kelembagaan tertentu yang secara operasional.

Berkaitan dengan paradigma tadi maka menjadi dua pilihan, apakah benar-benar pengolahan sampah ini menjadi pelayanan publik atau pelayanan jasa. Karena sementara ini disebut pelayanan publik juga tidak murni pelayanan publik karena masih ada pungutan uang dari produsen sampah ataupun rumah tangga dan sebagainya. Ataukah kita akan mengatakan bahwa ini adalah pelayanan jasa karena ada badan atau pengelola atau operator yang nanti menangani masalah sampah yang diatur juga di beberapa pasal di dalam rancangan undang-undang ini.

Berkaitan dengan paradigma tadi maka mungkin kita tampaknya kita harus melihat juga dari dua sisi itu, apakah kita murni menjadi pelayanan publik ,atau pada level mana kita pelayanan publik, pada level mana kita menjadi pelayanan jasa. Untuk tingkat industri mungkin sudah tidak lagi disebut pelayanan publik, mustinya dia harus bertanggungjawab terhadap sampahnya, mungkin itu pelayanan jasa yang harus diberikan.

Menyangkut masalah kelembagaan berkaitan dengan apakah ini merupakan pelayanan publik dan merupakan pelayanan jasa maka pengaturan kelembagaan pun di dalam rancangan undang-undang ini mungkin perlu disempurnakan bersama-sama oleh kita sejauhmana tingkatan kelembagaan sebagai operasional, kemudian dimana pemerintah yang akan menjadi regulator.

Selanjutnya Bapak-bapak sekalian, berkaitan dengan masalah yang terkait dengan pengolahan sampah di pemerintah kabupaten/kota. Kalau kita memang benar-benar mau mengolah sampah ini dengan benar dengan teknologi yang tepat dan benar maka tampaknya memang dari segi biaya bukan hal yang kecil, cukup besar. Oleh karena itu mungkin perlu diantisipasi melalui beberapa apapun bentuk tadi, apakah pelayanan publik, pelayanan jasa, maka ada beberapa yang harus diantisipasi oleh kita berkaitan dengan pembiayaan, apakah istilah subsidi, ataupun tadi Pak Dedi mengatakan jangan istilah subsidi yang terlalu ditonjolkan tetapi mungkin ada satu sumber dana yang sah sesuai dengan peraturan. Tetapi intinya itu diantisipasi karena pengolahan sampah secara benar itu memerlukan pendanaan yang cukup besar. Dan kalau kita menggunakan paradigma yang tadi kami sebutkan bahwa penghasil sampah juga harus mengolah sampah maka ini juga akan menjadi lebih ringan dalam pembiayaan.

11

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Saya kira itu mungkin Bapak-bapak secara singkat hal-hal yang prinsip yang ingin kami kemukakan dan yang umum, hal-hal yang lebih redaksional kami sudah tuangkan di dalam saran penyempurnaan dari kami kepada forum ini.

Terima kasih. Wassalaamu'alaikurn Warohmatullaahi Wabarokaatuh.


Terima kasih. Berikutnya kami mohon kesediaan mungkin Bapak Dokter Insinyur Syahrul Aiman Kepala

Pusat Inovasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kami persilakan. PEMERINTAH : KAPUS INOVASI LIPI Terima kasih Pak. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Bapak Pimpinan Pansus yang kami hormati. Bapak/Ibu Anggota Dewan. Saya Syahrul Aiman dari LIPI. Ada beberapa hal yang ingin kami usulkan dalam rancangan undangundang ini, ada 4

kelompok kalau kita mau kelompokkan. Yang pertama tadi adalah, saya tidak akan mengulang lagi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak sebelumnya, kami dari LIPI juga melihat bahwa rancangan undang-undang ini mungkin memang perlu kita buat sedemikian rupa sehingga lebih komprehensif sifatnya tidak hanya terbatas pada sampah padat saja. Tadi sudah dibahas panjang lebar dan saya kira kami tidak akan mengulangi itu lagi karena kami setuju dengan hal-hal yang diusulkan sebelumnya.

Yang kedua begini, kalau kita melihat masalah sampah yang kita hadapi sudah sejak sekian lama, saya mohon maaf saya sendiri melakukan penelitian sampah ini sudah sejak tahun 1978, jadi tugas saya pertama itu adalah mengenai sampah dulu memang. Dua hal yang utama yang kita lihat dari berbagai kajian kita adalah yang pertama adalah masalah jumlah dan kualitas, yang berikutnya adalah masalah budaya. Kalau kita melihat dari kacamata yang pertama jumlah dan kualitas ini memang suatu hal yang tidak akan mungkin kita hambat dengan makin banyaknya jumlah penduduk dan dengan makin tingginya pendapatan perkapita itu jumlah sampah akan otomatis juga akan naik. Tetapi masalah budaya ini yang mungkin kita dari LIPI mengusulkan bagaimana caranya supaya di dalam undang-undang kita ini juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan dari anak-anak kita sejak awal sudah bisa menyadari bagaimana pentingnya penanganan sampah atau pengelolaan sampah atau penanganan sampah apapun yang kita sebutkan. Itu yang kedua.

Dan yang ketiga adalah kalau kita melihat usulan dari RUU ini kita melihat memang pemikiran-pemikiran teknisnya sangat terbatas, padahal seperti tadi juga Pak Dedi, Pak Profesor Yatna dan yang lain menyampaikan teknologi-teknologi itu sekarang sudah sangat maju, malah

12

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

kita sendiri mengembangkan teknologi-teknologi yang disebut dengan teknologi plasma untuk menghancurkan sampah sehingga tidak berbekas lagi. Hal-hal seperti ini sudah dipakai pada skala industri. Jadi mungkin ini hal-hal yang perlu kita pertimbangkan juga.

Yang ketiga adalah kalau kita berbicara mengenai sampah seperti yang akan kita buatkan undang-undangnya ini mungkin memang kita perlu memilahmilah sedemikian rupa, karena seperti yang sama-sama kita pahami disamping sampah padat yang paling mendesak juga adalah sampah pencemaran udara yang akan mengakibatkan global warning yang saat ini kita belum punya pengaturan mengenai itu. Jadi tidak hanya sampah padat tetapi juga sampahsampah yang berupa limbah gas yang menyebabkan apa yang dikenal sekarang global warning sudah menjadi permasalahan yang sangat-sangat jelas di depan mata kita.

Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan memang seperti juga tadi Bapak-bapak sebelumnya, LIPI sudah menyampaikan kalau perbaikan dalam pasal demi pasal itu sudah kita tuliskan dan ini mungkin bisa menjadi masukan bagi Bapak-bapak semuanya.

Itu empat hal yang ingin kita sampaikan Bapak, terima kasih. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih Bapak Doktor Insinyur Syahrul Aiman. Berikutnya kami mohon kesediaan yang mewakili Direktorat Jenderal P2PL Departemen

Kesehatan Bapak Doktor Agus Purwadianto Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia, kami persilakan Pak.

PEMERINTAH : KARO HUKUM DEPKES Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Yang terhormat Bapak Pimpinan yang saya hormati. Pertamakali mohon maaf bahwa Bapak Dirjen P2MPL tidak bisa hadir karena ada tugas di

Meda dan kami mewakili Beliau. Dan izinkan kami mengutarakan yang sudah ditulis dan sudah disampaikan kepada Sekretariat DPR sebagai berikut.

Jadi bahwa masalah sampah ini tidak mungkin dilepaskan dari aspek kesehatan masyarakat, dan sampah merupakan media pengembangbiakkan breeding places factor penyakit yang mulai dari kecoa, lalat, binatang pengerat dan sebagainya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat luas sehingga aspek kesehatan masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dalam pengelolaan sampah. Dan setiap aktifitas manusia baik di pemukiman, tempat kerja, laboratorium, industri, rumah sakit, tempat umum, dan lain sebagainya menghasilkan sampah yang jenis karakteristiknya beragam dan secara terus menerus sesuai dengan aktifitas itu sendiri. Sebagai konsekuensinya pengelolaan sampah dimulai dari pengumpulan, pengangkutan, pembuangan harus dilakukan secara konsisten dan teratur. Jika ada penundaan pada salah satu sistem maka akan mengganggu sistem itu sendiri. Misalnya bahwa kalau pengangkutan tidak rutin maka akan menimbulkan penumpukkan sampah yang dapat menjadi media perkembangbiakkan faktor penyakit, pemandangan yang tidak enak, dan bau busuk termasuk pencemaran air tanah.

13

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Dalam sarana layanan kesehatan produsen sampah juga bersifat spesifik. Seperti sampah medis, sampah laboratorium, dan obat yang kadaluarsa sehingga pengelolaannya memerlukan penanganan khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan berbagai kajian maka sampah yang dihasilkan dari sarana pelayanan kesehatan rumah sakit sebesar 0,14 kilo KH per TT perhari, ada sebanyak 1.178 rumah sakit di seluruh Indonesia, dan timbunan sampah puskesmas kira-kira sekitar 7,5 gram per pasien perhari, dengan demikian timbunan sampah layanan kesehatan sekitar 15 sampai 20 persen berupa sampah atau lmbah medis yang sangat berbahaya. Disamping itu sejalan dengan kemajuan teknologi kedokteran untuk melakukan treatment dan terapi dengan menggunakan teknologi nuklir juga sampah akan mengandung zat radio aktif dan untuk itu diperlukan penanganan secara khusus agar tidak timbul bahaya radiasi.

Berdasarkan kenyataan tersebut pada permasalahan-pemasalahan yang ada dan berkaitan dengan obat daluarsa yang bisa dimanfaatkan kembali ini bisa juga merugikan masyarakat luas, oleh karena itu diperlukan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk penanganan sampah terutama sampah medis.

Dan kami memberikan semacam usulan bahwa dari Departemen Kesehatan mengusulkan kepada Bapak dan Ibu yang terhormat diperlukan pengaturan pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah sehingga benar-benar masyarakat mengetahui tentang sampah dan bahayanya terutama terhadap kesehatan dan lingkungan khususnya penanganan sampah mulai dari tingkat rumah tangga sehingga tercermin perilaku bersih dan sehat.

Yang kedua, kami mengusulkan agar dimuat juga di dalam rancangan undang-undang ini adalah pengaturan aspek kesehatan masyarakat secara koordinatif. Jadi dalam hal ini kami mengusulkan agar sektor kesehatan memiliki kewajiban untuk mengatur dan membina dan mengawasi terhadap pengelolaan sampah dari aspek kesehatan masyarakatnya khususnya timbunan sampah dari sarana layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik, laboratorium, dan industri farmasi.

Kemudian sampah limbah medis yang infectius seperti jarum suntik yang merupakan benda tajam, dan limbah pathologis, limbah farmasi, genotoxic, limbah kimia, dan limbah radio aktif juga merupakan unsur-unsur pengaturan yang mempertimbangan Departemen Kesehatan. Dengan demikian dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah ini sebaiknya juga di amanatkan penetapan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden yang memberikan peran kepada menteri yang membidangi kesehatan untuk mengatur, membina, dan mengawasi pengelolaan sampah medis.

Kemudian perlu diperjelas juga peran pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota disamping peran pengawasan yaitu peran yang mengatur ketentuan operasional dan penetapan kebijakan bagi wilayahnya dalam penangan sampah, seperti penetapan alokasi, Peraturan Daerah, dan sumber daya manusia sehingga diperlukan adanya klausul tersendiri tentang peran pemerintah daerah.

14

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Itu saja usulan karni, sekian. Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih Pak. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, telah kita dengarkan bersama masukan, informasi

dari stake holders Pansus Pengelolaan Sampah ini yang kalau saya sarikan kira-kira ada beberapa aspek yang mungkin kita nanti bisa perdalam.

Pertama tentang 'definisi sampah' itu sendiri mungkin yang meliputi juga apakah ini meliputi area geografis kota saja, atau desa juga, atau daerahdaerah yang lain.

Kemudian yang kedua masalah tanggungjawab stake holders dalam pengelolaan sampah ini, badan pengelola, pemerintah, regulator dan sebagainya. Lalu policy kita nanti apakah ini pelayanan publik atau pelayanan jasa. Berikutnya masalah kelembagaannya siapa saja sebetulnya yang terkait dengan ini, apakah levelnya daerah, apakah nasional. Masalah pendanaan, sistem insentif dan disinsentif. Kemudian aspek teknologi, aspek jumlah sampah dan budaya, aspek pendidikan, aspek kesehatan. Yang mungkin kita bisa ingat-ingat nanti waktu kita memperdalam masalah ini di Panja, Tim Perumus dan seterusnya.

Untuk selanjutnya seperti yang kesepakatan kita tadi saya buka yang pertama untuk 5 orang, nanti semua akan dapat cuma 5 dulu. Syukur-syukur dari pertanyaan yang 5 ini nanti yang ke 6 dan seterusnya membatalkan diri karena ternyata sudah ditanya sama penany yang nomor 1 sampai 5.

Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, marl kita coba ya, ini lebih efektif atau tidak ini saya juga ingin tahu ini, saya mohon kita efektif dan efisien. Tanpa bermaksud, membatasi waktu tapi Bapak-bapak sudah memberi contoh bagaimana bisa menyampaikan secara ringkas, mudah-mudahan kita lebih ringkas lagi.

Kami persilakan Pak Azhar. ANGGOTA : AZHAR ROMLI Terima kasih Pimpinan. Teman-teman Pansus Pengelolaan Sampah yang saya hormati. Tamu kita dari berbagai instansi, Cipta Karya, BPPT, LIPI, Kesehatan, dan juga Bappenas.

Saya pikir Bapak-bapak kita yang hadir ini cukup pakar Pak untuk kita. Dan hari ini kita adalah menerima masukan tentunya dalam rangka kita membahas undang-undang yang memang datang dari pemerintah.

Pertanyaan saya yang pertama Pak, apakah diantara pemerintah tentunya dengan kantor Menteri Lingkungan Hidup yang sebagai penanggungjawab ini sudah ada koordinasi sebelumnya dalam hal persiapan penyampaian RUU ini kepada kita.

Kenapa saya tanya ? Karena memang RUU ini datang dari pemerintah Pak. Tadi yang kita tangkap sebagian masalah definisi yang diungkapkan oleh Ketua itu juga masih berbagai interpretasi dan usulan.

15

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Saya sependapat Pak kalau kita kali ini bicara undang-undang itu lebih bersifat komprehensif. Tetapi kita juga kalau tidak salah Bapak-bapak kita di Komisi VII inikan ada Undang-Undang Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup itu juga kalau tidak salah ada pasal yang membicarakan soal limbah. Kalau kita bicara limbah memang persoalannya tidak hanya padat seperti yang sekarang ini kita terima limbah padat, cair, dan bahkan udara, tapi tidak sedetail saya pikir, itu hanya singgung-singgung pasal-pasal saja. Oleh karena itu kalau ini memang kita mau arahnya sudah menemukan definisi kenapa kita harus membicarakan hal yang kecil-kecil kalau bisa kita bicara yang lebih besar dari kali ini, kita bicara undang-undang.

Jadi kenapa kita hanya bicara padat saja pengelolaan sampah bahkan. `pengelolaan' — ada kata 'pengelolaan'. Bukan bicara sampah, kalau sampah bisa di interpretasikan. 'pengelolaan' berarti hanya mengelola sampah. Tidak bisa juga bagaimana sampah itu timbul, sumber, apa yang dikatakan oleh Pak Agus tadi.

Kenapa kita harus demikian memang. Pengalaman juga Pak bukan di ini, kemarin kebetulan ada Pansus lain kita berkunjung juga ke Korea. Itu Pansus Pemerintah DKI tapi kita di bawah bagaimana Pemerintah Korea itu ibukotanya mengelola juga soal sampah, salah satu itu limbah cair yaitu kotoran manusia ini dikelola di treatment oleh mereka menjadi bisa air minum dan bisa jadi pupuk juga. Saya pun jadi lama terjenguknya, kita ini kadang-kadang minum mungkin minum yang itu. Tapi begitulah di negara yang telah maju Pak ada juga sampah-sampah yang padat seperti demikian.

Oleh karena itu Pak kalau memang kita mau arahnya kesana yang kami harap dari Bapak ini adalah dalam bentuk-bentuk usulan konkret kalau memang kita sudah harus bicara tentang sampah cair tadi, sampah gas tadi, central global warning tadi misalnya. Tidak hanya persoalan padat yang sekarang ini sebagian sudah ada.

Padat juga saya pikir banyak problem yang harus kita bicarakan. Misalnya Pak Agus, sampah juga bagaimana persoalan-persoalan istilahnya kita menangani sampah yang ada di sungai. Kita tidak cukup hanya meminta kesadaran manusia ataupun memakai escavator dicangkul dibawa kesitu tapi akibat banjir yang terjadi di kota-kota terbesar termasuk Jakarta itu saya pikir itu adalah sampah padat berupa segala hal itu yang menyangkut disungai itulah yang membuat kadangkala persoalan banjir yang terjadi pada kita. Itukan tidak cukup hanya tenaga manusia yang ngambil, harus menggunakan mungkin teknologi juga atau alat angkut yang bersifat otomatis, elektronik, agar bisa masuk dia di tempat tong sampah atau diangkut oleh truk. Yang demikian-demikian itu juga harus kita bicarakan mungkin di dalam undangundang kita ini.

Demikian juga soal limbah cair. Kita masih ingat mungkin 10 atau 5 tahun yang lalu kejadian Indorayon. Kita juga sehari-hari ketemu bagaimana terjadi limbah cair akibat hanya pabrik kecil seperti tahu di penduduk-penduduk pemukiman masyarakat. Kita juga ingat misalnya bagaimana terjadinya industri tekstil banyak limbah-limbah yang membahayakan kehidupan masyarakat.

16

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Banyak contoh, maka dengan itu kami minta kepada Bapak-bapak kalau memang ini kita ada kesepakatan misalnya bicara lebih bersifat tidak hanya terbatas definisi limbah atau sampah padat yang seperti sekarang ini ya mungkin usulan konkret Iangsung pasal per pasal khusus yang di luar daripada RUU yang sudah ada dari pemerintah itu yang kita harapkan. Itu persoalan yang menyangkut RUU ini kita dimensi.

Yang kedua juga bagaimana sanksi mungkin harus kita perlakukan juga terhadap terutama tadi orang-orang atau produsen daripada sampah ini yang terbesar misalnya dari kalangan industri, ataupun dari kalangan rumah sakit, ataupun dari kalangan pertokoan. Termasuk juga pedagang-pedagang kita kalau di pasar itu, pergi kita ke Keramat Jati itu Pak, akibat dia dagang sehari besoknya minta ampun itu sampah. Apakah itu hanya dibiarkan begitu saja oleh pedagang. Jadi kalau kita mau konsisten sanksi ini harus kita perlakukan sama. Termasuk rumah tangga, masyarakat kita RT/RW ataupun lurah harus berfungsi kelembagaan nanti kaitannya mengawasi juga masyarakatnya kirakira care tidak dia terhadap sampah ini tanggungjawab itu tadi.

Ini menurut saya kita sependapat kalau itu arahnya kita mau kesana harus ada sanksi tanggungjawab semua orang terhadap pelaku terhadap sampah ini. Karena semua kita tidak menginginkan, baik dari berbagai hal untuk kesehatan maupun apa saja.

Terhadap regulator. Regulator saya sependapat kita tidak saja hanya persoalan ini tanggungjawab kepada pemerintah karena dana mungkin terbatas, tapi yang menyangkut prasarana infrastruktur. Menurut hemat saya yang menyangkut terkait dengan persoalan bagaimana sampah ini diatasi baik cair maupun darat tadi harus ada tanggungjawab pemerintah untuk penyediaannya, maksudnya dana. Tapi ketika itu misalnya untuk mengooperator suatu sampah misalnya itu dibuat pengolahan kembali kita undang swasta, silakan saja di kota-kota, di Bandung, Surabaya, atau di tempat lain yang memang sekarang ini cukup padat. Kita kasih ruang pemerintah itu memberikan kesempatan itu kepada swasta untuk ambil bagian kesana. Bagaimana kita memasukkan di dalam undang-undang ini saya pikir itu ini kita bersama nantinya dalam soal hal itu.

Soal teknologi tadi misalnya, kalau bisa kita harus bagaimana menemukan teknologi yang benar-benar cocok buat kita untuk bisa mengatasi berbagai limbah yang terjadi tadi Pak.

Saya pikir hanya itu beberapa hal yang perlu mendapat comment dan masukan bagi kami untuk kita lebih dalami lagi pembahasan daripada undangundang, tapi kami perlu jawaban. Sebaiknya undang-undang yang mau kita bahas ini arah konkretnya bagaimana walaupun tadi kita sudah dengar di kalangan pemerintah. Karena ini soal undang-undang ini dari pemerintah Pak jadi kami balik bertanya dulu kepada pemerintah walaupun diantara kita mungkin sudah ada ininya rnana arahnya ini mau kita lakukan.

Terima kasih. Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.


17

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Terima kasih Pak Azhar. Tadi pertanyaan Bapak ditujukan kepada semuanya Pak ya. Berikutnya kami mohon Pak

Willem kami persilakan Pak. ANGGOTA : WILLEM M TUTUARIMA Terima kasih Pimpinan. Ini saya juga jadi bingung mau tanya pada semua atau pada salah satu Pak. Ini begini

sebenarnya, menurut saya ini kalau kita sepakat sebenarnya kita satukan dulu filosofi kita ini mau membuat undang-undang sampah ini seperti apa karena nanti dia akan turun ke bawah nanti pelaksanaannya juga akan nampak di filosofi itu sendiri siapa yang bertanggungjawab. Karena kalau kita lihat apa yang diajukan oleh pemerintah tidak tahu apakah terlepas Bapakbapak ini sudah diajak bicara atau belum, tapi kalau yang kami amati tadi sepertinya belum.

Kalau saya boleh berpendapat ini sangat penting Pak karena nanti pendkatannya akan sangat berbeda. Kalau pendekatannya ini kepada kekuasaan pemerintah untuk memaksa masyarakat pasti akan terjadi penekanan-penekanan pada masyarakat. Padahal di satu sisi masyarakat itu menurut hak asasi manusia berhak untuk mendapat lingkungan yang bersih dan sehat.

Ini kita sepakat dulu sebenarnya mau kemana ini. Saya mengharapkan justru ini dari Bapak-bapak sekalian ini marl kita bicara soal kira-kira landasan filosofi yang paling tepat sebelum kita membahas pasal-pasalnya itu dimana Pak supaya nanti ke bawahnya itu nyambung.

Terima kasih. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih Pak. Ini mungkin kesulitan umum kami Pak karena tadi seperti kata Pak Azhar ini kita

menghadapi ahli-ahli semua jadi kita juga nanyanya bingung, semua ahli kan, mendingan tanya saja kepada semua. Berikutnya kami mohon Bapak Abdul Hakim.

ANGGOTA : KH. IR. ABDUL HAKIM Terima kasih Pimpinan. Rekan-rekan Anggota Pansus. Bapak dan Ibu Tamu Undangan kami yang kami muliakan. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Selamat slang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan Para Anggota serta Undangan. Kami sependapat bahwa hal yang mendasar yang perlu ada kesamaan persepsi tentu

antara inisiator pemerintah dengan DPR terkait dengan definisi sampah ini, itu mendasar menurut kami.

Saya mencoba untuk memahami apa yang diusulkan oleh pemerintah dari naskah akademis yang disampaikan. Tentu untuk bisa memahami itu ditinjau dari tiga sisi, dari sisi filosofisnya, dari sisi sosilogisnya, dan yang ketiga dari sisi yuridisnya.

18

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Saya coba buka-buka Pak terkait dengan naskah akademis yang disampaikan oleh pemerintah, pertama dari sisi sosiologisnya dari sisi sosilogisnya dari data-data yang diungkapkan oleh pemerintah hanya menyampaikan data-data jumlah sampah di beberapa kota itu sampah rumah tangga, misalnya dijelaskan dari halaman 4 sampai halaman 8 itu adalah pemerntah hanya menyampaikan data-data kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) di beberapa kabupaten/kota. Ini jelas ini adalah sampah rumah tangga. Berarti dari alasan sosilogisnya pemerintah hanya ingin menyelesaikan persampahan hasil produk dari rumah tangga.

Kemudian yang kedua, dari landasan filosofisnya paling tidak saya mencoba untuk memahami dari pengertian yang disampaikan oleh pemerintah yaitu di halaman 48 di pengertian sampah. Memang tidak konsisten pemerintah menyampaikan, pada saat menyampaikan pengertian sampah hanya dibatasi pada sampah berbentuk padat. Tetapi ketika pemerintah membagi sampah itu ada tiga bagian, sampah rumah sampah sejenis, sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.

Pemerintah menjelaskan apa yang dimaksud dengan sampah spesifik ? Yang dimaksud sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya memerlukan penanganan secara khusus. Berarti dengan demikian seluruh jenis sampah padat, cair, dan gas sekalipun kalau memang demikian masuk. Ini ada inkonsistensi dari pemerintah sekalipun menurut hemat saya pencermatan saya.

Kemudian dari sisi yuridis tadi sudah disebut-sebut terkait dengan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup. Saya belum membaca itu dan belium mempelajari itu, barangkali tolong saya diberikan juga barangkali oleh rekan-rekan Anggota Pansus yang lain ataupun oleh Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini.

Apakah kemudian Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut sudah mengatur tentang pengelolaan limbah cair. Artinya kalau itu belum mengatur ketika diatur disini sesungguhnya tidak bertabrakan.

Barangkali itu komentar saya, saya coba untuk memahami, mendalami apa keinginan pemerintah dari naskah akademis yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu sesungguhnya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak untuk diperluas karena sesungguhnya kita ingin menyelesaikan sebuah persoalan besar dimana sesungguhnya di RUU ini di pasal menimbangnya itu sudah tercermin. Ada 5 alasan kenapa disampaikan RUU ini terkait dengan persoalan kehidupan masyarakat yang sudah konstruktif, kemudian penanganan sampah yang dilakukan secara komprehensif. Jadi menimbangnya itu sesungguhnya sudah baik, tetapi ketika kemudian pada bab dan isinya menjadi tergradasi menciut.

Barangkali ini Pimpinan respon saya terhadap apa yang disampaikan oleh tamu kita pada kesempatan ini.


19

ARSIP D

AN DOKUMENTASI


Terima kasih. Berikutnya kami mohon Bapak Idris Luthfi. ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSC Terima kasih Ketua. Saya akan singkat. Jadi yang pertama mengenai kepada dari Departemen Kesehatan.

Anda mengusulkan agar pengaturan tentang sampah medis juga dimasukkan dalam undang-undang ini. Pertanyaan saya adalah apakah selama ini belum ada undang-undangnya atau Peraturan Pemerintah nya atau keputusan-keputusan menteri atau Keppres nya. Kalau itu sudah minta kami ini semua diberikan supaya akan mudah kami untuk mengadakan harmonisasi dan sebagainya. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, saya tidak tahu ditujukan kepada siapa, sesungguhnya ada sampah yang dia terletak antara padat dan cair, yaitu sampah rumah tangga yang biasanya kita buang setiap pagi itu. Itu selama inikan perilaku budaya kita kan kita tanam itu, kita kasih sumur kita tanam kita tutup rapatrapat. Ini akan mempengaruhi kualitas air tanah sehingga kalau kita lihat data semakin banyak orang Indonesia yang kena hepatitis, makin banyak orang Indonesia yang kena Tipus dan sebagainya. Kalau di negara maju itu tidak ada yang ditimbun dalam tanah, semua dialirkan dari jamban-jamban itu dari WC-WC itu dialirkan sampai ada tempat khusus untuk mengelola. Bahkan saya dengar di Jepang dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi listrik minimal untuk menerangi jalan sekitar perumahan tersebut dan sebagainya. Ini yang dikumpul dan diolah, selama inikan itu belum ada aturannya.

Ini juga saya minta pendapat dan pernikiran pars stake holders yang di depan ini karena mereka berpengalaman dan punya kelayakan bagaimana baiknya mengelola yang demikian, apakah ini kita kategorikan sampah atau kita kategorikan apa ini. Sedangkan kotoran hewan kita atur pengelolaannya jadikan kompos, kotoran manusia kita biarkan pula dia.

Jadi itu saja saya minta masukan, terima kasih. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih Pak Idris. Berikutnya Ibu Kasmawati kami persilakan. ANGGOTA : DR. KASMAWATI Z BASALAMAH Terima kasih. Saya tidak perpanjang. Jadi yang pertama memang kita adakan persamaan persepsi

mengenai sampah ini karena kita akan membentuk satu undang-undangnya ini sypaya jangan setengah-setengah, kalau bisa ya namanya semua sampah, mulai dari sampah basah, sampah kering, sampah padat, dan sampai kimia. Jadi jangan satu-satu, karena kita sudah tahu sudah terlalu banyak bahayanya untuk kita, dan lahan semakin sedikit kemudian sampah semakin banyak jadi tanah-tanah kita bisa tercemar itu dengan adanya sampah-sampah ini.

20

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Setelah kita sudah menentukan undang-undangnya otomatis kita sudah bisa memberi sanksi kepada yang tidak mengindahkan pengolahan sampah ini baik dari masyarakat sampai ke pengelola industri-industri atau rumah sakit dan lain-lain sebagainya.

Kemudian yang ketiga masalah untuk penanganan sampah ini memang kita perlukan dana yang besar bukan dana yang sedikit, jadi musti dilibatkan dari pemerintah dan swasta kemudian dikelola. Jadi bukan cuma swasta, jadi swasta bekerjasama dengan pemerintah. Karena kalau swasta saja tidak ada koordinasi nanti jadi tidak ada pengawasan.

Kalau misalnya sudah dikelola ya itulah step-step nya itu penanganannya, mulai dengan pendidikan, diadakan pendidikan terutama mulai dari pra sekolah sampai kepada mahasiswa untuk menanamkan pentingnya ini perilaku hidup sehat dan bersih.

Terus yang penanganan sampah ini kita tahu bahwa yang baru disebut masalah agar kita jangan terlalu memboros-boros eneri ya marilah kita seperti penanganan teknologi mengenai yang setiap pagi kita kebelakang jangan dibuang cuma-cuma bisa dijadikan energi, bisa juga jadi pupuk, jadi banyaklah. Jadi marilah kita serius menangani, jadi jangan cuma satu sampah tapi semua. Sedangkan sampah masyarakat itu juga ditangani serius. Apalagi ini sampah yang menakutkan jadi tidak kelihatan busuk tetapi dia pencemaran lingkungan bisa menyebabkan penyakit dan lain sebagainya. Itu saja barangkali dari saya.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.


Terima kasih. Bapak-bapak sekalian, ada lima penanya dan pertanyaannya dari Sabang sampai

Merauke, jadi saya persilakan mungkin yang menurut Bapak perlu dikomentari perlu dijawab mungkin silakan berdasarkan urutan seperti tadi. Dimulai dari Pak Agus Widjanarko silakan.

PEMERINTAH : DIRJEN CIPTA KARYA Jadi kami mungkin, tidak bisa satu persatu Pak tapi ada hal-hal yang penting tadi

mengenai tadi dari Pak Azhar pertamakali, juga teman-teman yang lain dari Pak Willem tadi apakah kita ini koordinasi.

Memang pembahasan awal kita bareng-bareng Pak dan ini nanti mungkin pada saat harmonisasinya yang kurang tajam sehingga itu tadi akhirnya sampah itu hanya ditangani yang domestik. Kalau kami istilahnya 'domestik' itu sampah rumah tangga Pak.

Perlu saya sampaikan informasi disini Pak, kalau pengaturan sampah rumah tangga itu dengan Undang-Undang Nomor 7 mengenai Sumber Daya Air itu ada PP Nomor 16 Tahun 2005 yang mengatur air minum dan sanitasi. Kami bawa cuma 10 copi ini nanti, dimana di dalamnya mengatur selain mengatur air minum juga mengatur bagaimana sanitasi supaya tidak mencemari badan sungai. Dan sanitasi disini adalah sampah dan air limbah itu diatur. Sampah dan air limbahnya adalah domestik lingkungan rumah tangga tadi Pak sudah diatur itu. Jadi kalau kami

21

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

untuk itu tadi maka kami mengusulkan kalau bisa memang ini karena undang-undang Pak seyogyanya mengatur secara keseluruhan sampah tadi.

Kami juga sebetulnya berdasarkan flow tadi Pak yang secara keseluruhan. Kami membuat semacam masukan kepada seluruh pasal-pasal kelengkapan itu secara tertulis, tetapi kami hanya membawa terbatas, kami tidak berani membagikani dulu karena belum tentu forum ini setuju kalau dibahas secara keseluruhan, maka yang kami bagikan adalah tadi prinsipprinsip dulu tadi yang istilahnya Pak Willem 'filosofinya dulu'. Jadi konsepnya baik secara filosofis, sosiolgis, maupun yuridisnya Pak Abdul Hakim.

Saya kira demikian Pak Ketua. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih Pak Agus. Berikutnya mungkin siapa yang dari Bappenas. PEMERINTAH : DEPUTI BAPPENAS Terima kasih Pak. Saya bahkan lebih parah lagi dibanding dengan Pak Agus, koordinasi ini memang saya

tidak pernah ikut sama sekali, ini hari pertama saya melihat jadi mohon maaf ini Pak, jadi Pak Hendarso saya harus katakan juga akhirnya, makanya saya tadi ragu-ragu juga memberikan tanggapan ini 'sepertinya pemerintah ini tidak satu suara'. Tapi saya kira karena ditanyakan oleh Bapak tadi betul Pak jadi belum ada itu.

Mengenai usulan-usulan konkret tadi yang ditanyakan yang dimintakan, barangkali nanti kalau ada dari arahan atau petunjuk kesimpulan yang dari Bapak-bapak sekalian ada harus seperti apa nanti arahnya, apakah sampah keseluruhan apa seperti apa. Saya kira kita akan buatkan mungkin versi masing-masing. Tapi yang lebih bagus lagi Pak adalah permintaan kepada Lingkungan Hidup untuk berkoordinasi dengan semua stake holders, kecuali memang kalau tidak membutuhkan Bappenas tidak apa-apa juga.

Terus kemudian yang tadi Pak sampah tadi yang kita buang tiap pagi atau yang lain-lainnya kernudian dijadikan energi atau dijadikan pupuk. Ini saya kira sudah jadi trend dimana-mana bahwa ini diberikan insentif yang sangat besar. Tadi saya katakan untuk dijadikan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) atau apapun. Atau barangkali ada bahan-bahan sampah yang kemudian dijadikan dinding yang energi efisiensi, dindinya itu di recycle tapi kemudian menjadi dinding rumah, itu betul-betul diberikan insentif yang begitu besar di luar negeri manapun.

Ini memang disini ada ada insentif dan disinsentif tapi seolah-olah ini tidak menjadi hal yang penting. Tadi usulan Ibu dan usulan yang lain saya kira ini perlu sekali diberikan insentif yang begitu besar kepada badan usaha yang memang bisa menginvestasikan untuk hal-hal yang semacam tadi.

Ini kembali yang tadi pendidikan budaya ini saya sangat tertarik sekali yang tadi dikatakan juga bleh Pak Syahrul dan oleh Ibu juga tadi mengenai pendidikan dari awal, ini juga saya kira

22

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

harus terlihat disini. Karena memang kalau kita lihat misalnya di Singapore Pak jaman dulu sekali sama saja kotor dengan kita, tapi begitu Lee Kwan Yeu waktu itu presiden jadi ada sampah kemudian di denda 50 dolar sekarang menjadi 500 dolar, orang lama-lama jera di penjara hanya sehari-dua hari. Memang dimaki-maki habis Pak Lee Kwan Yeu tapi akhirnya sekarang menjadi terbiasa. Barangkali itu sanksi Pak sanksi yang harus juga jelas, apakah di undang-undang ini diperjelas sanksinya harus seperti apa, tapi nanti detailnya barangkali di PP.

Terus kemudian kalau kita lihat di negara maju, tadi Bapak-bapak sudah katakan juga yang terutama sekali yang memang saya lihat misalnya di Amerika, setiap rumah tangga ini membuang sampah sudah harus dalam tiga karung yang berbeda, untuk plastik berbeda, untuk sampah basah berbeda, untuk kertas berbeda. Begitu kita mencampurkan ketahuan oleh mereka itu langsung di denda. Dibalikkan lagi itu namanya sampah ke kita rumah tangga ini dikembalikan kemudian kita juga di denda. Itukan juga memberikan efek jera buat kita semua. Itu yang pertama.

Terus yang kedua, lingkungan juga lingkungan dari satu lingkungan juga wajib menyediakan satu tempat untuk membuang sampah tadi itu. Jadi kalau di kita kan sampah itu dibawa oleh tukang sampah, kalau disana kan sampah itu pagi-pagi saya akan buang sampah itu ke tempat yang disediakan oleh lingkungan oleh komuniti, itu dalam bentuk roda besar, dimasukkan juga ke empat yang berbeda tadi. Jadi pemerintah daerah ataupun badan usaha yang kontrak dengan pemerintah daerah hanya memasukkan tadi itu kotak dalam besi berjalan itu ke dalam truk setelah diambil jadi cepat sekali dan bersih semuanya. Kalau sampai kita tidak membuang sampah setiap pagi itu ya di rumah tentunya akan penuh karena kita tidak boleh naruh di luar. Ini bagaimana supaya di dalam undang-undang ini juga ada mewajibkan kalau itu perumahan wajib menyediakan di depan. Karena kalau menurut saya budaya di kita membuang sampah sendiri ke tempat yang sekian meter itu mungkin belum ada itu bolehlah oleh pengurus RT/RW. Tapi kewajiban dari perumahan atau yang membangun perumahan untuk menyediakan satu area untuk menyimpan tempat sampah tertutup yang bersih saya kira itu juga mungkin perlu ada diwajibkan dalam undang-undang ini Pak, ini semacam fasilitas sosial dan fasilitas umum. Tidak hanya Masjid misalnya, tapi juga adalah penampungan sampah. Sehingga tukang-tukang sampah tiap pagi-pagi itu kalau ngambil di rumah-rumah kita itu mengambil kesitu. Hanya kalau untuk industri saya setuju sekali dengan Bapak tadi bahwa mereka harus mempunyai kewajiban sendiri untuk mengelola sendiri karena dia sudah besar sekali.

Mungkin kalau yang lain-lainnya kalau saya lihat nampaknya sudah sepakat semuanya bahwa ini tidak hanya sampah padat atau sold waze perkotaan tapi keseluruhan. Barangkali kalau seperti itu ini akan menjadi perombakan yang jadi cukup besar Pak.

Mungkin itu saja Pak dari kami, terima kasih. KETUA FtAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih Pak. Berikutnya mungkin dari BPPT kami persilakan Pak.

23

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

PEMERINTAH : DIRJEN BPPT Terima kasih Pimpinan. Ada beberapa hal yang mungkin kami ingin sampaikan. Pertama pada saat-saat awal

koordinasi kami diminta menyangkut masalah aspek teknologi untuk penanganan sampah ini. Jadi sama sekali tidak ada koordinasi tapi ada koordinasi kami lakukan.

Kembali seperti Pak Agus mungkin pada saat harmonisasi akhir agak louse jadi tampaknya seperti ini. Kami banyak memberikan masukan pada saat awal kami dari sisi teknologi diminta untuk memberikan masukan-masukan aspek-aspek teknologi.

Dari Pak Azhar dengan Ibu Kasmawati saya kira mungkin ada bahwa sanksi memang benar Pak, kalau kita sudah undang-undangnya jelas kita akan memberikan sanksi akan berpengaruh besar.

Jadi hal yang berkaitan dengan masalah definisi dan sebagainya mungkin kita harus dibuat kesepakatan bersama sehingga nanti akan berkaitan juga dengan masalah sanksi siapa yang melakukan pelanggaran atau menghindari undang-undang ini.

Masalah dana pemerintah, kalau kita melihat dari beberapa negara maju memang kita belum tentu bisa sepenuhnya seperti mereka, mereka sudah sepenuhnya dikelola oleh badan swasta dimana sampah menjadi azas manfaat atau azas berguna sepenuhnya, tapi kita perlu transisi dalami. Saya berpikir bahwa memang ada tanggungjawab pemerintah dalam hal ini bukan hanya sebagai regulasi, hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur mungkin masih memang harus disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini. Operator dalam operasionalisasinya memang mungkin bisa diserahkan oleh swasta dalam bentuk mitra kerja. Dalam hal ini tadi ketika dikemukakan bahwa ada dua aspek pelayanan publik dan pelayanan jasa dimana pemerintah bisa masuk di dalamnya memberikan kontribusi dalam tanda petik mungkin bisa dikatakan investasi sehingga itu bisa dilakukan oleh swasta di dalam operasionalnya karena berkaitan dengan masalah subsidi dalam tanda kutip kalau tadi kurang pas dengan istilah subsidi.

Satu contoh misalnya dalam pengelolaan sampah open dumping saja kemampuan pemerintah kabupaten kepada perusahaan swasta yang melakukan itu masih relatif kecil kemampuan membayar per kibik sampahnya, sedangkan realisasi daripada biaya sampah, ngangkut sampah dari mulai TPS kepada TPA itu memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu mungkin dalam artian apakah subsidi pengertian biaya pemerintah harus tetap ada.

Berkaitan dengan masalah beberapa aspek teknologi tadi dikemukakan bahwa sampah domestik, dalam artian domestik rumah tangga yang memang sehari-hari kita produksi, ada beberapa sebetulnya pendekatan yang harus kita lakukan. Hanya masalahnya yang seringkali kontrolnya yang kurang adalah bagaimana septictank yang harus kita buat dengan benar septictank itu yang seringkali diabaikan. Mestinya septictank, namanya juga septic jadi mestinya betul-betul bisa higienis. Tetapi terus terang saja mungkin kontrol agak kurang dilakukan terutama tidak saja di perumahan-perumahan yang sederhana, perumahan-perumahan mewah pun kadang-kadang hal itu kurang mendapat perhatian, sehingga bisa kemungkinan terjadi pencemaran

24

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

terhadap lingkungan sumber air dan sebagai bisa saja terjadi. Kalau saja kita bisa menerapkan itu sebetulnya paling tidak bisa mengurangi pencemaran dari limbah atau kotoran yang sehari-hari kita produksi.

Tetapi meskipun demikian kita pernah mencoba BPPT dengan beberapa komunitas di Jawa Timur, di Pesantren dan sebagainya untuk mengelola limbah manusia ini menjadi biogas, dan dimanfaatkan untuk listik, dimanfaatkan untuk penerangan, dimanfaatkan untuk masak, meskipun ada embel-embel sering guyonan kita 'kalau dipakai masak ini nanti', tetapi hal itu kebetulan Pak Ustadz nya meyakini bahwa ini tidak haram karena tidak bersentuhan karena dipakai untuk masak saja.

Menarik juga menurut saya bahwa karena di dalam komunitas yang sangat kecil dimana semua seorang santri itu membuang di tempat yang sama, mungkin agak sulit juga untuk melakukan di satu perumahan. Tetapi menurut kami kalau saja septictank itu dipergunakan diterapkannya dengan benar para pengambil tinja ini jadi pada batas tertentu pada kurun waktu tertentu septictank masih bisa nampung secara teknologi mengatasi pencemaran, tetapi pada jumlah waktu tertentu mungkin harus diambil oleh pengambil tinja dan kemudian itu diolah dalam bentuk biogas yang bisa dimanfaatkan untuk penerangan maupun untuk masak dan lain sebagai energi lainnya.

Untuk di tempat-ternpat yang open dumping tertentu kami sudah juga melakukan beberapa percobaan mengambil landfill gas, jadi kami mengambil gas di beberapa TPA yang masih open dumping dan kemudian kita coba manfaatkan juga, dan itu dari segi teknologi sebetulnya sudah tidak ada masalah, bahkan dalam waktu dekat kami bersama teman-teman dari PU dari Dirjen Cipta Karya akan melakukan uji coba yang benar-benar sanitary landfill, dan baik dengan wet cell maupun dengan dry cell di Bangli Pulau Bali bersama pemerintah daerah kabupaten untuk menerapkan benar-benar ini contoh daripada teknologi pengolahan akhir sampah.

Saya kira itu mungkin yang bisa kami tanggapi, terima kasih. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih Pak. Berikutnya kami mohon apabila ada pendapat atau komentar dari LIPI. PEMERINTAH : KAPUS INOVASI LIPI Terima kasih Pak. Menjawab pertanyaan apakah tadi LIPI diikutsertakan. Memang kebetulan ini baru

pertamakali kita mendengar ini Pak. Jadi memang terus terang saja sampai dengan tadi malam pun kita masih berdiskusi mengenai RUU ini. Kita memang melihat RUU ini di satu pihak diaturnya sangat-sangat teknis, kita malah berpikir mestinya itu level nya mungkin level PP, atau mungkin malah level peraturan daerah. Tapi di lain pihak ada yang memang juga terlalu umum terlalu generik. Tapi saya tidak tahu bagaimana, karena memang LIPI baru pertamakali dilibatkan ini.

25

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Tapi kalau boleh kita mengusulkan, jadi memang saya kira kita memang perlu membuat aturan atau undang-undang yang memang mencakup ke segala hal tadi, sampah padat, cair, dan gas. Tentu saja nanti seperti tadi pertanyaan Pak Azhar adalah bagaimana usulan-usulan konkret untuk hal-hal seperti ini karena tentu akan mencakup area yang sangat luas, kita bisa melihat memang ini akan mencakup area yang sangat luas karena masingmasingnya itu juga sangat-sangat spesifik. Apalagi kalau dimasukkan pertanyaan dari Pak Idris Lutfhi tadi bagaimana dengan sampah manusia misalnya. Karena kalau kita lihat di negara-negara lain pun itu diatur dengan peraturan-peraturan yang terpisah Pak. Jadi memang ini kalau kita akan menyatukan itu semua ke dalam sebuah memang akan sangat luas. Tapi tentu bisa saja karena dengan undang-undang itu kita hanya mengatur yang globalglobalnya, sedangkan nanti yang lebih detailnya itu bisa diatur dengan PP atau peraturan yang di bawahnya.

Kemudian saya juga seperti tadi kata Pak Dedi kalau memang ini seperti biasa kalau memang ini dari Pansus nanti menghasilkan satu kesimpulan dan keputusan dan kemudian LIPI diminta untuk mengusulkan usulan-usulan per bab per pasal itu kita akan melakukan itu.

Saya kira demikian Pak, terima kasih Pak. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Silakan Pak dari Departemen Kesehatan. PEMERINTAH : KARO HUKUM DEPKES Terima kasih. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan yang terhormat. Tadi dikatakan bahwa untuk sampah-sampah yang berbahaya yang berasal dari limbah

rumah sakit memang apakah sudah ada Peraturan Pemerintah nya atau tidak. Jadi setelah kami cek di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan itu

memang di Pasal 22 itu ada lengkapnya berbunyi demikian, jadi ayat (1) 'Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat: Ayat (2) 'Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan, pemukiman, lingkungan ketja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya: Ayat (3) 'Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi, kebisingan, pengendalian faktor penyakit dan penyehatan, atau pengamanan lainnya: Ayat (4) tidak tertulis, ayat (5) adalah 'Ketentuan mengenai penyelenggaran kesehatan lingkungan dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah: Jadi sayangnya sampai sekarang dari sejak 1992 sampai tahun ini belum dibuat Peraturan Pemerintah nya, masih dalam bentuk draft.

Kemudian yang kedua adalah informasi bahwa limbah yang ada di sungai itu sudah terbukti menyebarkan polio yang kemarin ini kita hampir saja dipermalukan oleh dunia internasional karena itu dalam satu enclove lingkungan yang sama di daerah Sukabumi itu menularnya melalui sungai. Dan itu jelas sekali dampaknya untuk negara kita dari aspek kesehatan.

26

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Kemudian di beberapa daerah yang endemis itu sampai sekarang pesitu masih ada walaupun tidak kita publikasikan secara luas, yang dari kencingnya tikus itu masih ada dan itu juga merupakan salah satu perhatian kita semuanya.

Jadi dalam konteks seperti ini maka sampah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang relevan dengan kondisi sekarang adalah yang perlu diperhatikan adalah juga kaitannya dengan penyakit-penyakit menular akibat virus yang selama ini juga, seperti flu burung dan sebagainya itu mungkin akan ada dalam waktu yang akan datang, dan terkait dengan Undang-Undang Wabah yang masih tetap ada di kita.

Terima kasih. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Saya kira sudah cukup banyak informasi ditambahkan. Saya beri kesempatan dulu kepada

penanya yang tadi apabila ada hal-hal yang belum. ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSC Saya sedikit. Tadi disinggung mengenai Undang-Undang Kesehatan ini ada hubungannya,

sekarang sedang dibahas kalau tidak salah ada pansusnya. Apakah pasal tentang penanganan limbah ini juga masuk dalam draft nya.

PEMERINTAH : KARO HUKUM DEPKES Saya tidak hafal persis Pak tapi akan kita cek nanti. Terima kasih. ANGGOTA : IR. ASFIHANI Interupsi Pak. Terima kasih Pimpinan. Sebenarnya pada kesempatan ini saya tidak bertanya dengan narasumber Pak, saya

nanya kepada Pimpinan setelah saya mendengar daripada narasumber yang berkaitan dengan apa yang dikatakan narasumber tadi. Karena kalau saya amati juga masalah rancangan undang-undang yang mau kita bahas ini antara judul sama isi juga sangat-sangat berbeda, judulnya terlalu luas tapi isinya dipersempit. Kemudian juga saya teringat ada saran daripada DPD yang mengatakan undang-undang ini tidak perlu, harusnya di Keppres kan saja dan sebagainya.

Maksud saya begini Pak Pimpinan supaya kita jangan terlalu jauh membahas bagaimana kita dalam hal ini internal kita dulu dalam hal ini untuk bisa bagaimana menyepakati apakah undang-undang ini harus kita kembalikan dulu ke pemerintah supaya disinkronisasikan. Kalau kita kan di DPR itu biasanya kalau inisiatif DPR itu ada yang namanya harus masuk ke Baleg Pak, ada harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan dan sebagainya. Kalau ini kita bahas terlalu jauh padahal barang ini tidak jelas ini akan mempersulit kita untuk kedepannya. Dan lebih konkret lagi sebenarnya yang lebih realistis kita harus ke lapangan dulu melihat situasi baru kita ada bayangan.

Itu saran Pimpinan, terima kasih. KETUA FtAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih.

27

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Karena ini interupsi dan interupsi kepada Pimpinan, Pimpinan wajib jawab dulu Pak jadi tolong sabar sebentar Pak. Jadi saya kira begini Bapakbapak, apabila Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak keberatan step sekarang ini sampai ke kunjungan teknis pun itu adalah dalam rangka mendapat masukan. Kebetulan Bapak terlalu cepat menyimpulkan baru satu saja sudah 'Iangsung belok saja kanan' begitukan kira-kira, tolong sabar sedikit. Kalau disetujui kita terima masukan yang lain-lain, termasuk kunjungan lapangan, setelah itu kita ini mungkin baru tahu ini ternyata yang kita punya ini apaan ini. Kira-kira begitu ya, misalnya begitu ya. Nanti kita putuskan bersama apakah kita kembalikan dulu atau bagaimana. Mudah-mudahan ini ...(tidak jelas) pertamakali. Terima kasih.

Ini apa, interupsi ? Pertanyaan kan ? ANGGOTA : HM. MALKAN AMIN Ini interupsi Pak Ketua, interupsi saja. Bisa ? Terima kasih. Begini, saya menyambung tadi interupsi teman kepada Pak Ketua, terus jawaban yang

saya terima dari Pak Ketua. Saya hanya ingin menyarankan supaya Pak Ketua itu dengan sabar menerima interupsi dari teman-teman. Jangan kita di blap artinyakan, kebetulan kita mempercayakan ini Pimpinan kepada Bapak oleh karena teman-teman melihat raut wajah Bapak itu wajah bijaksana begitu Pak, jadi kalau ada blap-blap begitu teman-teman jadi 'Ketua yang kita anggap bijaksana jadi seperti ini'.

Terima kasih. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih Pak. Namanya manusia adalah tempat salah Pak ya, jadi saya senang ada sahabat

mengingatkan. Terima kasih Pak. Sekarang pertanyaan Pak ya. Kami persilakan Bapak Menteri kita. ANGGOTA : DRS. MAHADI SINAMBELA, Msi Terima kasih Pimpinan. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Terima kasih teman-teman dari pemerintah yang belum bersatu. Kabinetnya Indonesia bersatu tapi isinya belum. Jadi saya kira memang kita butuh pendalaman yang lebih lengkap lagi karena pemerintah kan punya informasi yang lengkap dan karena itu bukan berarti harus ditolak tapi harus dipadukan karena kita masih punya waktu. Saya yakin teman-teman apakah Bappenas yang ngambil inisiatif ini harus dipadukan dulu begitu, karena ternyata yang ditanyakan teman-teman tadi mungkin sudah ada yang diatur, mungkin ada yang belum diatur. Jadi misalnya mengenai kotoran manusia, itu tadi sudah ada aturannya kelihatannya tapi disini mungkin belum masuk.

Jadi saya menyarankan itu Pak Ketua supaya kita lebih mendapatkan bahan yang lebih lengkap, karena mungkin yang disusun yang pemerintah melalui Ampres yang sudah disampaikan kepada kita Amanat Presiden itu belum lengkap. Jadi apa sajalah mungkin yang harus

28

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

disampaikan kita terima. Mungkin tidak perlu kita bahas hari ini, kita tidak perlu setuju atau tidak setuju usulnya dari masing-masing instansi ini karena inikan namanya pendalaman, yang tidak setuju mencatat saja saya kira begitu. Jadi termasuk Pak Ketua jadi kita tidak perlu menginterpelasi Ketua saya kira, tidak perlu ada hak bertanya pada Ketua.


KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Wa'alaikumsalaam. Terima kalau di interpelasi. Berikutnya Pak Tjatur. ANGGOTA : IR. T3ATUR SAPTOEDY, MT Terima kasih Ketua. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Bapak/Ibu yang saya hormati, dari Pemerintah. Saya ada beberapa usulan. Memang kalau dilihat dari judul dan isi itu secara teknisi ini

sudah betul karena memang sampah itu domestic solid waze dalam khasanah ketekhnikan Iingkungan itu. Dan kalau kita lihat dari perjalanan RUU ini memang sebetulnya komisi ini sudah rapat beberapa kali dengan menteri untuk supaya Kementerian LH itu berkoordinasi dengan departemen dan lembaga yang lain karena memang fungsi KLH Itu adalah koordinasi kebijakan dalam hal ini masalah persampahan.

Sebetulnya tidak ada yang salah, cuma kalau kita mau ini sebagai undang-undang yang komprehensif tentu kalau misalnya domestik saja itu disitu ada solid waze dengan waze water atau dengan air buangan yang tadi disampaikan. Tapi kalau sampah saja ini sebegini saja walaupun sempit, tapi menurut kami ini dalam terminologi ini sudah betul, tapi kalau kita lihat undang-undang kecil begitu. Saya mengusulkan ini ditambah dengan waze water tadi dengan air buangan. Jadi nanti undang-undangnya bunyinya 'RUU Buangan Domestik', disitu ada padat dan ada cair, limbah padat dan limbah cair.

Saya mengusulkan Pak Ketua, kalau kita putuskan ini menjadi buangan domestik kita kembalikan kepada pemerintah untuk berkoordinasi. Karena kita kemarin berkhusnuzhon bahwa Kementerian LH itu sudah berkoordinasi dengan PU, Bappenas, dan lembaga yang lain, tapi ternyata kita dengar langsung dari Bapak-bapak yang terhormat itu baru pertamakali diajak bicara soal ini. Karena kenyataannya di lapangan justru secara teknis yang banyak berkecimpung di dalam persampahan itu tempatnya Pak Agus. Itu disitu kalau dulu ada Direktorat PLP (Penyehatan Lingkungan Pemukiman), disitu ada persampahan yang tiap hari bergelut dengan SNI soal sampah. Masih ada ya? Saya sudah lama tidak bergelut disitu. Artinya kalau saya mengusulkan sebagai undang-undang itu musti ditambah dengan limbah cair. Tapi kalau kita sepakati sampah ini nanti kita perlu undang-undang tentang limbah cair artinya dornestik.

29

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Konklusinya saya mengusulkan ini dikembalikan ke pemerintah, kita beri waktu beberapa lama, misalnya 2-3 bulan, tapi dengan tambahan contentyaitu limbah cairnya, jadi nanti menjadi RUU Buangan Domestik. Dan saya kira biasa ada perubahan nama, ada perubahan content itu tidak harus mengubah birokrasi yang semuanya Ampres dan sebagainya tidak perlu dirubah.

Terima kasih. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih masukannya, mungkin nanti kita bahas tersendiri internal Pansus ya saya

kira. Berikutnya kami mohon Bapak Muchotob mohon maaf kami persilakan. ANGGOTA : MUCHOTAB HAMZAH Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Pimpinan Pansus dan pars Undangan yang saya hormati. Pertama saya sampaikan bahwa biasanya di dalam pembahasan RUU itu ada dari

Hukum, mereka yang menguasai penuh dengan hukum-hukum itu a, b, c nya sampai z sehingga ketika kita bahas itu nyambung. Mungkin Bappenas juga mempunyai hukum itu. Tapi menurut saya lebih konkret lagi kalau Dephum kita undang untuk ikut membahas ini juga. Jadi undang-undang apa saja yang telah disebutkan tentang persampahan ini atau perlimbahan ini, sehingga tidak ada tumpang tindih dari apa yang akan kita bahas dalam pembahasan ini.

Yang kedua mengenai usulan kita `jasa atau pelayanan publik'. Menurut saya kalau kita lihat bahwa pemerintahan kita inikan semua pemerintahan mulai dari ...(tidak jelas) sampai service states, kita mestinya service states kalau bisa itu artinya tanpa kita pungut apapun. Tapi kan keadaan kita yang seperti ini menurut saya transisi bisa saja kita menggunakan yang namanya jasa pemerintah kepada mereka untuk mengelola sampah.

Yang ketiga tentang penamaan ini. Menurut saya bukan sekedar membuang sebagaimana disampaikan oleh Pak Agus tadi tapi justru pengelolaannya, kalau perlu sampah tuntas menjadi plasma artinya tanpa bekas, atau bahkan digunakan dengan kepentingan-kepentingan produktif yang lain seperti kelistrikan dan sebagainya itu.

Lalu yang keempat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ada yang namanya polluter pay splints pooh yaitu siapa yang mencemar membayar. Menurut saya ini lebih ditingkatkan lagi menjadi tadi `insentif dan disinsentif' sehingga yang insentif itu bisa dikembangkan gairah untuk ikut membangun budaya, sekaligus yang disinsentif bisa untuk menjeratkan.

Sekian, terima kasih. KETUA FtAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih Pak atas masukannya dan pertanyaannya. Berikutnya kami persilakan Pak

Sutan Bathoegana. ANGGOTA : DRS.' H. SUTAN BATHOEGANA, MBA Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

30

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Hormat saya kepada kepada Rekan-rekan Anggota Pansus RUU Sampah, kemudian untuk Pemerintah.

Bapak-bapak sekalian, Terus terang saja ini RUU ini sudah kami terima kira-kira dua bukan yang lalu baru saya

baca sekarang Pak. Kurang menarik sebenarnya, tapi sebenarnya penting karena sampah. Bapak-bapak ini dari pemerintah, kalau Bapak sudah baca kira-kira, saya sambil scanning

saja membaca ini, disini ada Bab V 'Kerjasama dan Kemitraan' kerjasama untuk mengelola sampah itu kelihatannya pemda-pemda semuanya itu.

Ini yang pertama pertanyaan saya, kalau seandainya ada investor mau mengelola sampah ini dimasukkan kemana barang itu.

Yang kedua, kalau sudah ada investor besar-besaran mengelola sampah ada jaminan sampah itu ada terus. Saya khawatir Bapak/Ibu sekalian ketika nanti ada orang mengelola sampah, sampah yang dikumpulkan di depan rumah itu hilang semua karena mereka bilang itu jadi duit kita harus jual, jadi tidak nyambung barang ini.

Ini penting Pak karena apa ? Saya pernah berbicara sama salah satu investor dari China datang kesini ingin mengelola sampah ini. Di China sampah itu bermanfaat bisa dibikin kayak batu bata itu, bisa pupuk, macam-macam ada mesinnya. Dia mau datang kesini ada jaminan tidak Pak Sutan di Indonesia ini kalau umpamanya kami buat disini sampahnya selalu ada nanti. Kalau tibatiba masyarakat menghilangkan sampahnya karena tidak dijual ada jaminan tidak kira-kira. Ini penting Pak, tahu-tahu hilang sampah itu karena berharga. Padahal manfaatnya itu jangan dibebankan, semestinya kita bikin jangan membebankan rakyat lagi. Disinikan retribusi sampah diambil, ini diambil, ketika nanti datang investor mengolah sampah besar-besaran, ini bagus inikan, hilang pula sampah, ada jaminannya tidak, ini penting ini.

Ini kelihatannya pemda-pemda lokal-lokalan melulu ini sampah ini. Kita harus ke depan Pak memikirkannya terutama untuk Bapak-bapak yang di LIPI ini sama BPPT harus melihat visi ke depan. Kalau yang ini RUU Sampah ini saya lihat hanya lokal-lokalan saja ini, ambil retribusi dari rakyat kelola-kelola sendiri, lebih banyak sampahnya daripada retribusi ini, akhirnya beban kita. Tapi coba dibuka peluang yang demikian Pak, China bisa aman itu. Kalau ini dibuka kita bikin disini kita tambah klausul apa saja namanya kita undang dari sana. Mungkin tidak ada lagi Pak sampah yang kayak di Jawa Barat yang meledak itu, ngeri kan. Ini kalau bisa jangan ada lagi pembuangan akhir itu hanya bisa 5-6 hari saja sudah itu diangkut orang, inikan tidak. Ini pertanyaan saya Pak.

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.


Inilah mungkin pertanyaan paling singkat dari Pak Sutan sepanjang saya kenal Pak Sutan. Berikutnya kami persilakan Pak Rifky.

ANGGOTA : TEUKU RIFKY HARSYA Terima kasih.

31

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Pimpinan, Rekan-rekan Pansus, dan Pemerintah yang saya hormati. Langsung saja pertanyaan saya. Mungkin ada pengalaman dari Bapakbapak di

pemerintah mengenai perbedaan dari sampah kategori sampah yang tadi kita sebutkan dengan sampah pasca bencana alam. Ini mungkin saya perlu masukan mengenai dilihat dari tiga aspek, pertama dari aspek kesehatan, yang kedua dari aspek pengelolaannya, dan yang ketiga dari aspek teknologi.

Kenapa ini penting ? Karena kita tahu bahwa Indonesia termasuk daerah rawan bencana dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berawal dari sampah yang diakibatkan oleh bencana alam ini. Memang kalau dilihat dari bentuk padat atau cair yaitu hampir sama, tapi mungkin kalau sudah ada komponen kayak waktu tsunami itu dari dasar laut kemudian masuk. Sekarang kayak di Banda Aceh itu air tanah itu sangat bahaya untuk diminum, cuma mungkin belum terlalu banyak yang tahu, tapi itu mungkin dampaknya dalam sekian tahun. Kemudian juga mungkin juga dari bangunan-bangunan itu, bangunan campur bangkai atau campur apa.

Mungkin itu perlu masukan dari Bapak-bapak dilihat dari tiga aspek tadi, jadi perbedaan sampah biasa dengan sampah pasca bencana dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek kesehatan, aspek pengelolaan, dan teknologi.

Terima kasih. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Pak Rustam. ANGGOTA : PROF. DRS. RUSTAM E. TAM BURAKA Terima kasih Ketua. Pimpinan, Rekan-rekan Anggota Pansus yang saya hormati, Pemerintah.

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah yang

telah menyampaikan masukan kepada kami. Saya sependapat kalau pengertian sampah ini diperluas seperti yang disarankan tadi oleh narasumber, antara lain dari Pak Agus Widjanarko dan pembicara lainnya. Jadi bukan hanya sampah yang padat tapi juga limbah cair, beracun, atau sampah padat dan cair.

Karena rancangan undang-undang ini yang diajukan oleh pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup saya malah mengusulkan begini, dengan masukan tadi kita kan masing-masing fraksi itu akan menyusun Dim. Setelah kita menyusun DIM itu disitulah kita ajukan kepada pemerintah, dan mungkin pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup yang mengajukan rancangan undang-undang ini bisa melihat kembali bahwa usulnya itu betul-betul sangat sempit dibandingkan dengan usul DIM dari masing-masing fraksi. Karena kita tadi pembicara saya simak dari masing-masing pembicara dari fraksi-fraksi yang ada itu menginginkan itu agar rancangan

32

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

undang-undang ini diperluas, cukan cuma sampah yang padat tapi juga limbah yang cair. Dan malah dari usul pemerintah tadi ada mengusulkan itu agar sifat yang gas juga itu dimasukkan, tapi saya kira itu sudah terlalu jauh. Itu usul saya.

Kemudian khusus kepada BPPT. Saya sangat tertarik tadi dengan apa yang dikemukakan oleh BPPT bahwa sources sampah bisa di proses di tempat pengolahan akhir, apa yang Bapak katakan tadi dengan istilah '3R plus 1' dengan menggunakan teknologi sanitary landfill dan open dumping.

Saya ingin tanyakan menurut BPPT mana yang lebih bernilai tinggi value advantage nya dari kedua teknologi ini. Kemudian kalau ini teknologi diterapkan di Indonesia mana yang kira-kira lebih cocok. Dan negara apa saja yang sudah menggunakan teknologi-teknologi yang Bapak kemukakan tadi.

Kemudian mengenai peran pemerintah. Saya kira apa yang ada sekarang pengelolaan sampah yang sekarang itu pemerintah itu berperan sebagai regulator juga sebagai operator. Jadi saya sangat sependapat dalam rancangan undang-undang itu kita pisahkan, pemerintah itu sebagai regulator juga pengawas tapi operatornya mungkin kita carikan apa yang diistilahkan disini apa ada swasta, atau mungkin melalui badan pengelola sampah itu, inilah yang akan mengatur siapa yang akan berperan mengendalikan persampahan ini dengan mendirikan peran swasta, apa itu tempat pengelolaan sampah agar teknologinya ini seperti apa yang Pak Sutan katakan tadi agar pada saat ada investor asing itu tidak hilang itu sampah tapi betul-betul dijamin suistanabilitasdaripada pengelolaan sampah ini ke depan.

Saya kira ini usul saya Pak Ketua, terima kasih. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

ANGGOTA : NAZARUDIN KIEMAS Pak Ketua, boleh tambah Pak Ketua. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Sebentar, mohon saya sebelum menjawab ini boleh saya tanya apakah masih ada yang

mau bertanya. ANGGOTA : NAZARUDIN KIEMAS Masih Pak. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Nanti dulu. Ada berapa ? Dua ? Kalau dua saya mungkin kalau Bapakbapak dan Ibu setuju

tambahkan sekarang. Silakan Pak. ANGGOTA : NAZARUDIN KIEMAS Terima kasih. Pak Ketua Pimpinan Pansus. Teman-teman Anggota Pansus dan Pemerintah.

33

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Saya ini kalau bicara sampah setback Pak Tjatur ya setback 20 tahun yang lalu. Mungkin Bapak-bapak dari ahli lingkungan mungkin kenal saya, sebab dulu awal daripada peraturan sanitasi lingkungan itu saya ikut nyusun itu.

Kalau kita lihat sampah secara generalis secara umum yang ada di otak awam kita seluruh permasalahan semua aktifltas manusia itu menghasilkan sampah. Kalau kita generalis Pak semua orang akan terlibat dengan hukum yang saya rasa jadi tidak ada aktifitas manusia itu. apalagi pesawat terbang mengeluarkan sampah, kereta api mengeluarkan sampah, kapal laut mengeluarkan sampah. Jadi itu biarkanlah aturannya masing-masing. Tadi katanya gas, nanti aktifitas pemboran minyak mengeluarkan gas Cot ditutup tidak ada aktifitas manusia lagi, semua terancam oleh hukuman, ini juga kita harus hati-hati.

Kemudian sampah diserahkan ke swasta. Kena lagi KPK, harus tender, begitu tender waktunya dua bulan, sampah satu hari saja di Bandung itu berapa ribu ton, jadi tidak mungkin sampah itu di swasta kan karena harus di tender. Kapan proses tender ? Makan waktu. Berapa lama ? Mungkin dua minggu, tiga minggu. Dan siapa-siapa yang ngangkat ?. Ini pernah kasus terjadi di Tokyo ketika waktu itu diserahkan kepada swasta. Jadi tidak mungkin sampah itu kita memakai istilah regulator maupun sebagai operator ya harus digabung. Sebab begitu itu di tender celaka Pak, bisa makan waktu satu bulan. Bandung saja itu satu minggu saja sampah sudah berapa ribu ton, berapa ribu meter kubik. Jadi kita akan terperangkap oleh aturan yang kita buat.

Memang usulan Pak Tjatur sementara ini karena aturan rumah sakit sudah ada buangan, aturan rumah sakit oleh Depkes. PAM juga sudah ada aturan air minum yang dibuat oleh Depkes. Kemudian pabrik-pabrik juga sudah ada, kayak lahan juga sudah ada aturan. Lebih baik kita fokus saja ke rumah tangga Pak (domestik), karena domestik ini sampah hari ini tidak ada yang mengatur, kalau rumah sakit sudah ada yang mengatur. Kalau saya lihat itu domestik sampai hari ini tidak ada. Kapal terbang sudah ada yang ngatur, bahkan internasional mengatur. Kapal laut internasional mengatur. Bahkan pelabuhan pun internasional sudah ada yang mengatur. Tapi domestik rumah kita ini siapa yang ngatur. Kalau saya lebih cenderung domestik atau sampah padat maupun cair dari rumah tangga itu sendiri sebab ini tidak ada yang ngatur. Kalau ini tidak ada yang ngatur ini juga akan sampah itu terbengkalai.

Kemudian siapa yang mengelola ? Itu di New York kalau tidak salah terakhir per meter kubik itu malah sampai 8 dolar insentifnya siapa yang mau mengelola, 8 US Dolar siapa yang mau mengelola.

Balik lagi kata Pak Sutan, begitu barang ini menjadi berharga nanti kita beli duren kulitnya harus kita jual lagi karena ada yang beli, ini juga jadi masalah lagi.

Dan untuk sampah di negeri kita negara agraria ini ada masalah Bapakbapak sekalian, itu orang-orang asing ingin mengelola sampah disini dan saya sudah bicara panjang sama mereka, mereka itu ingin mengambil komposnya. Kanada 100 persen yang diolah sama dia komposnya itu 100 persen dibawa ke Kanada. Karena apa ? Karena Kanada sudah kehabisan energi tanahnya karena daerah tandus. Kalau disitu tidak tandus mungkin Amerika itu tidak di Amerika Serikat

34

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

mungkin di Kanada. Jadi negeri kita ini inilah incaran orang untuk mengambil organik. China mau karena China sudah hampir mendekati kehabisan energi tanahnya.

Ini juga harus diwaspadai oleh undang-undang ini Pak, kalau ada investor asing masuk membawa komposnya bagaimana, ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi jangan sekadar ada datang orang asing investasi dikelola sampahnya, komposnya dia bawa. Kita juga jangan boros sampah itu dibuang-buang, mau diapakan sampah ini.

Ini menurut saya kita lihat saja macam Mekkah, Madinah, itu sudah kehabisan energi, tapi kan Tuhan baik sama bangsa itu. Tanpa disadari satu tahun itu 2-3 juta orang kesana itu memberikan energi kepada tanahnya. Sekarang sudah subur, Madinah sudah hijau, Mekkah sudah hijau bertahuntahun. Kenapa ? Semua jama'ah yang datang kesitu memberikan energinya. Jangan energi yang ada di kita ini sudah energi listrik, gas, batubara, sampah saja diambil lagi celaka ini. Tolonglah Pimpinan beserta pemerintah sampai sejauh itupun kita harus waspada.

Terima kasih. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih Pak Nazarudin. Kemudian kami persilakan Bapak Muhammad Yus. ANGGOTA : TENGKU MUHAMMAD YUS Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Bapak Pimpinan, Bapak Anggota Pansus, dan Bapak-bapak sebagai Narasumber yang saya hormati. Melihat kepada judul rancangan undang-undang ini yaitu 'Rancangan Undang-Undang

Pengelolaan Sampah'. Kenapa 'pengelolaan' ? Sebab bila kita lihat ini ada dua hal disitu. Yang pertama bagaimana upaya supaya bersih dari sampah yang ujungnya masyarakat kita sehat. Contoh saja air sungai Ciliwung dulu itu diminum oleh Belanda, hari ini menjadi akhir limbah. Limbah rumah tangga, limbah pabrik, limbah macam-macam ke sungai itu. Dan sesungguhnya airnya datang dari gunung bersih jernih, sampai ke Jakarta bisa cennar. Ini perlu ada undang-undang.

Demikian juga masalah rumah tangga, jalan dan sebagainya. Tapi di dalam itu ada juga waktu dibuang sampah, yang namanya sampah harus dibuang, tapi ada orang yang memanfaatkan yang perlu pada sampah itu. Kita lihatlah masyarakat ada pemulung-pemulung yang penghasilannya juga lebih besar pemulung itu, mungkin lebih besar daripada Anggota DPR, besa pemulung hasilnya itu. Dan bila datang masyarakat datang orang luar dari luar negeri melihat bangsa kita kerjanya seperti itu juga memalukan walaupun penghasilannya itu besar.

Maka dari itu ada dua hal tadi. Pertama memang harus lewat budaya, pendidikan, penyadaran masyarakat, adanya penyuluh. Nanti ada pasal dalam undang-undang mengharuskan badan tertentu memberikan penyuluhan. Kemudian yang kedua juga perlu sanksi terhadap pelanggaran semuanya itu. Itu baru bisa bersih dari sampah.

35

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Di pihak lain sampah itu perlu, bisa di eksploitasi bermacam kepentingan. Itu sebenarnya soal lain. Dari penampungan sementara sampai penampungan akhir pembuangan akhir, sampai kesana itu sudah tidak bisa ditampung lagi. Lalu kemudian ada pihak yang bisa mengelola dan bisa dimanfaatkan itu bab lain. Maka oleh karenanya yang melaksanakan pertama itu pengelolaan. Bukan 'pengelolaan', apa namanya saya tidak tahu juga, tidak punya istilah saya itu untuk itu, pokoknya bukan 'pengelolaan', pembuangan sampah pembersihan sampah itu harus ditangani oleh pemerintah dengan sistem yang diatur oleh undang-undang.

Kemudian yang kedua, persoalan nanti itu di tender, pembuangan akhir itu nanti di tender, tender ini nanti ada pemasukan buat negara, bisa kembali kepada masuk dalam APBN dan sebagainya.

Maka dari itu saya ingin mendengar pemikiran Bapak-bapak bagaimana memberikan peluang atau penanganan terhadap orang yang memanfaatkan sampah yang bukan investor besar itu bukan, yang contoh pemulung tadi, jangan sampai kelihatan ada pemungut-pemungut itu lagi di jalan-jalan, tidak baik itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, sistem pengelolaan sampah hari ini pertama diangkut kemudian ditampung pada penampungan sementara, lalu selanjutnya diangkut pada penampung akhir. Dalam pengangkutan ini, itu banyak sekali yang tersisa, di kota-kota besar itu banyak yang tersisa itu, hari ini tersisa, besok akhirnya bertumpuk, kemudian juga mendatang penyakit. Apakah ada pikiranpikiran temukan mungkin dalam kajian-kajian Bapak, atau juga dari pengalaman di luar negeri bagaimana teknis pengolahan, jangan seperti ini lagi, sehingga benar-benar bisa terkuras habis sampah itu bisa bersih. Dan pertanyaan ini saya tidak tahu mau ditujukan kemana, jadi terserah Bapakbapak siapa yang berkompeten untuk menjawab ini dipersilakan saja.


KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO MBA Wa'alaikumsalaam.

Saya persilakan Pak Wahyudin dari Pimpinan. WAKIL KETUA : IR. WAHYUDIN MUNAWIR Terima kasih Pak Hendarso. Saudara-saudara Anggota Pansus yang saya hormati, dan Para Dirjen beserta unsur-unsur pemerintahan yang saya hormati. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Saya sedikit saja tertarik dengan ide tentang yang dari BPPT terutama penghasil limbah harus mengelola limbah. Memang di Surabaya misalnya sebuah contoh yang menarik Kota Surabaya sudah melibatkan unilever untuk mengelola sampah dan mungkin cukup berhasil. Kita mengetahui bahwa ini seperti Aqua ini yang banyak bertebaran produk-produk dari industri yang sedemikian rupa, plastik-plastik yang lainnya juga seperti itu. Tapi kalau ini juga diberlakukan kita terima misalnya, nanti petani juga kena juga itu karena penghasil limbah harus mengolah limbah,

36

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

penghasil limbah harus mengolah limbah. Maksud saya barangkali dari BPPT bisa mengeksplorasi atau memberikan contoh yang paling baik bagaimana kira-kira ini bisa di implementasikan. Kalau itu tidak diberlakukan memang hal-hal seperti ini juga akan terus berkembang, ini harus ada beban itu kepada mereka pada industri, ada beban tambahan memang, nanti secara itu ada beban tambahan. Kalaupun ini diberlakukan juga nanti para petani-petani juga akan terkena itu karena dia juga menghasilkan limbah. Barangkali itu yang mohon penjelasan dan jalan keluarnya.

Terima kasih banyak Pak. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.


Terima kasih. Kami persialkan Ibu Saidah. WAKIL KETUA : H7. SAIDAH SAKWAN, MA Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Pimpinan, segenap Anggota, dan Para Tamu yang saya hormati. Saya hanya sedikit saja Pak. Tadi tertarik dari Bapak dari BPPT yaitu yang terkait dengan

kita harus memilih antara pengelolaan sampah sebagai jasa pelayanan atau sebagai pelayanan publik. Saya kira ini memang harus ada sebuah pilihan paradigmatis karena ini nanti akan berimplikasi kepada pendanaan, juga terkait dengan policy-policy pada tingkat operasionalisasinya.

Saya kira kita mohon untuk dijelaskan lebih detail mungkin terkait dengan, mungkin dari Bappenas juga bisa memberikan argumentasi kira-kira dari sisi, inikan ada pembebanan pembiayaan otomatis, apakah kita memilih diantara dua alternatif ini, dan ini berimplikasi kepada proses pembiayaannya akan seperti apa.

Saya kira itu saja Pak, terima kasih. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih. Bapak Syamsul silakan Pak. ANGGOTA F.PG : SYAMSUL BACHRI, MSC Saya menyambung Pak Wahyudin tadi dari Pak Yana, produsen sampah harus juga jadi

processing sampah. Memang ini suatu tema yang singkat tapi maknanya cukup mendalam. Kalau dia tidak bisa mengolah ada konsekuensinya, ada pinalti. Mungkin itulah yang dilakukan rumah tangga di kota, dia menghasilkan sampah dia tidak bisa olah sehingga dia membayar iuran sampah dan iuran, sampah itulah yang digunakan untuk mengolah sampah. Tapi mungkin perlu di elaborasi lebih dalam bagaimana mekanisme itu bisa berjalan sehingga bisa juga menimbulkan efek jera bahwa menciptakan sampah itu ada konsekuensinya, ada konsekuensi ekonomi atau finansial, tapi juga bisa ada konsekuensi hukum.

37

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Yang kedua soal perluasan substansi dari definisi sampah. Ini sangat menarik, mungkin Bapak-bapak dari Cipta Karya, dari BPPT, maupun dari Depkes, dari LIPI bisa memberikan elaborasi yang lebih komprehensif. Memang selama ini ada kesan bahwa definisi yang ada dalam RUU itu rada-rada sempit sehingga ada ruang yang lowong yang mungkin tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya limbah cair, limbah gas, atau limban-limbah yang lain yang tidak masuk dalam kategori ini.

Selanjutnya yang ketiga, kami menyarankan dari Bapak-bapak sekalian terutama yang tidak dilibatkan dalam proses-proses final, RUU ini kami berharap bahwa RUU ini akan komprehensif. Oleh karena itu mungkin nanti kami akan menyarankan kepada Kementerian LH dari Bapak-bapak dari instansi Bapak ada menjadi tim teknis dalam pembahasan-pembahasan lebih lanjut sehingga dari seluruh aspek RUU ini bisa lebih kaya.

Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih. Bagaimana kalau sementara kita bed kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan

tanggapan dari sepuluh penanya ini ? Kami persilakan Pak. ANGGOTA : AZHAR ROMLI Ketua, sedikit saja interupsi ini. Posisi kita kan sebenarnya hari ini adalah menerima masukan. Tertulis sudah, ada respon

juga persoalan definisi ini mau kita kemana RUU kita ini, apakah bentuk pengelolaan sampah saja atau tidak. Saya pikir respon mereka sebenarnya karena memberikan masukan sudah ada kepada kita, kita nanti akan bagaimana ini mengadjust kembali, mengolah kembali. Kalaupun ada Bapak-bapak misalnya hanya say hello saja bahwa kami begini ditugaskan kesini memberikan ini. Kalau kita ...(tidak jelas) kita bukan dianggap pekerja ini mungkin Pak maaf.

Jadi itu maksud saya menginterupsikan kita terima saja dulu, kembali di tingkat pemerintah bagaimana sarannya nanti misalnya masuk, apakah ini dalam bentuk undang-undang lebih ini atau terbatas. Di kita juga kita kaji lagi mungkin usul tadi seperti yang diusulkan oleh pemerintah ini, atau kita mau kembangkan. Usul saya bukan tidak membatasi Bapak-bapak tamu kita ini tidak bisa berbicara, tapi .kita berbicara lebih pas lah dengan konteks bicara kita.


KETUA FtAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih Pak. Jadi saya kira kita tempatkan rapat ini dalam rangka pendalaman saja. Kemudian ternyata

dari pendalaman ini kayaknya kita harus mengevaluasi. Kalau Bapak dan Ibu sepakat kebetulan nanti kita Rapat Internal Pansus setelah ini mungkin salah satu yang mungkin kita bahas adalah kalau ini kita mau bagaimana seperti yang Bapak sampaikan tadi. Setuju kira-kira begitu Pak ?

38

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Jadi kita sekarang dengarkan saja memang ada beberapa yang memang mengharapkan komentar ataupun jawaban dari pemerintah.

Kami persilakan Pak, siapa dulu sajalah. PEMERINTAH : DEPUTI BAPPENAS Kalau begitu saya dulu Pak ya. Saya tertarik dengan Pak Sutan tadi dan tadi Pak Nazaruddin Kemas. Pak Sutan, saya

sependapat sekali dengan Bapak bahwa ini harus dibuka tidak hanya untuk pemda atau investor lokal atau investor nasional tapi juga investor internasional.

Lalu bagaimana tadi dengan apakah sampah ini akan habis nantinya. Ini kalau kita berkaca di negara maju yang sudah maju jauh lebih maju dari kita kelihatannya sampah ini tidak akan habis. Namun kalau ini memang menjadi kekhawatiran investor asing ini memang ada selalu di dalam klausul kontrak kita untuk PPP (Public Private Partneship) apa yang disebut kalau di listrik misalnya ada yang disebut dengan take or pay clause, jadi kalau sampah itu tidak mencukupi sekian persen dari produksi kapasitas maka pemerintah harus bertanggungjawab bayar berapa. Itu sama juga dengan PSO kita terhada kereta api kalau kapasitasnya kurang dari 70 persen maka pemerintah harus membayar sekian dalam bentuk PSO, ada begitu Pak. Itu bisa saja diatur seperti itu, dan saya sependapat itu memang harus demikian adanya.

Karena sekarang satu contoh pemerintah ingin membangun tol dari Solo ke Kertosono, tapi itu dianggap oleh swasta yang investor itu tidak visible secara komersial. Tapi pemerintah tidak mau atau PU tidak mau juga membangun itu untuk dibangun dengan dana pemerintah, ini maunya oleh investor jalan tol. Maka untuk bisa menaikkan IRR pemerintah menyediakan lahan tanahnya, yang lainnya dibangun oleh swasta sehingga IRR nya revenue ininya IRR nya menjadi naik. Itu memang diatur di dalam Perpres Nomor 67 tentang kerjasama pemerintah swasta.

Ini memang tadi Ibu katakan bagaimana konsekuensi terhadap pembiayaan. Apabila ini bisa dilakukan seperti itu untuk persampahan ini alangkah eloknya saya kira Pak. Jadi pemerintah bukan subsidi tapi kemudian menginjeksi permodalan agar supaya IRR nya naik. Katakanlah supaya investornya bisa datang TPA nya katakanlah bangunan ataupun infrastruktur yang masuk ke dalamnya itu harus ditanggung oleh pemerintah provinsi atau.

ANGGOTA : DRS. H. SUTAN BATHOEGANA, MBA Interupsi Pak melalui Pak Pimpinan boleh Pak karena ada menyangkut pertanyaan dari

saya. Itu benar kata Bapak tadi. Ada lagi yang maksud saya yang akan saya sampaikan ke Bapak masalah sampah yang hilang itu. Maksud saya satu lagi kalau seandainya RUU ini kita jalankan, investor katakan kita buka, saya takut sampah berharga yang saya katakan salah satu publik atau masyarakat nyimpang sampahnya sementara 'ente bell dulu baru gua keluarkan' begitu maksud saya itu. yang tadi sudah benar itu Pak kalau umpamanya sampah itu hilang ada sedikit

39

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

pemerintah membantu. Itu mestinya harus ada sedikit juga kasih tahu sama masyarakat, sudah sampahnya diambil diumpetin. Bisa kejadian dpmikian Pak ? Mesti ada sanksinya.

PEMERINTAH : DEPUTI BAPPENAS Itu memang perlu penelitian lebih lanjut kalau memang sampah. Tapi untuk investor

supaya aman saya kira bisa dimasukkan di dalam kontraknya apa yang disebut take or play clause tadi Pak.

Kemudian tadi yang mengenai Pak Nazaruddin Kemas bahwa tidak mungkin sampah ini diswastakan karena nanti akan ada masalah dengan

Perpres Nomor 80 mengenai Pengadaan, di tenderkan tendernya lama sehingga sampah tidak ada yang mengambil.

Saya kira, ini pendapat saya Pak, pendapat saya tidak perlu seperti itu karena toh juga bisa dengan jangka panjang pengelolaan ini, konsesi jangka panjang seperti juga sekarang ada jalan tol. Dan terus terang sekarang juga untuk sampah ini juga saat ini belum termasuk di dalam prioritas yang untuk public private partnership di dalam Perpres Nomor 67 yang kerjasama pemerintah-swasta tapi memang akan ditambahkan bahwa di persampahan juga akan dimasukkan supaya menjadi visible untuk dilaksanakan secara kerjasama pemerintah-swasta atau public private partnership.

Tadi untuk pengadaan ini juga konsesi setahun-dua tahun karena investor ataupun pengusaha swasta saya kira tidak mau yang hanya sebentarsebentar. Mereka juga sudah akan investasi mobil, investasi apa, tentunya mereka juga meminta konsesi paling sedikit berapa tahun. Justru tendernya adalah disitu, mereka meminta konsesi berapa tahun untuk bisa mengembalikan ini ke pemerintah, apakah 20 tahun apa 25 tahun, maka kalau menawarkan 20 tahun — 20 tahun itulah yang menang. Tender sebelumnya kalau sebelum habis dilaksanakan setahun atau dua tahun sebelumnya.

Saya kira memang ada di beberapa negara maju yang kemudian failed karena terlambat, tapi kebanyakannya lancar-lancar saja saya lihat, memang harus diatur seperti itu.

Itu pendapat saya Pak, terima kasih Pak. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih. Silakan mungkin dari BPPT. PEMERINTAH : DIRJEN BPPT Terima kasih Pak. Ada beberapa mungkin yang kami ingin jelaskan. Pertama berkaitan dengan masalah

sampah habis atau tidak saya kira Pak Sutan tidak akan ada orang nyimpan sampah kayaknya, mudah-mudahan tidak seperti itu karena bau sampahnya Pak, apalagi yang mau di olah itu yang organik itu.

Kedua mengenai sampah pasca pencana dan sampah biasa. Pada intinya sampah dilihat dari segi jenisnya, fisiknya, apakah itu akibat dari bencana atau akibat dari produksi suatu industri

40

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dari jenisnya apakah itu masuk dalam golongan B3 dan sebagainya.

Dari pendekatan teknologi tentunya kita melihat dari sisi lain bahwa bagaimana mengelola sampah itu. Hanya mungkin kalau sampah pasca bencana lebih urgent karena ada beberapa hal aspek lain seperti tadi dikemukakan misalnya ada mayat, campur dengan mayat, pengolahan dan sebagainya. Sehingga pada waktu kami mencari sumber air untuk masyarakat pengungsi di Aceh, BPPT kami sangat hati-hati betul untuk melakukan pengujian karena mungkin terjadi pencemaran dan sebagainya karena masih banyak sampah dan sebagainya, penanganan sampahnya harus disegerakan.

Jadi pada sisi teknologi sampah apapun artinya pendekatan itu adalah jenis sampah yang kita tangani Pak. Dari sisi kesehatan tentunya pendekatan saya kira akan lebih jelas bahwa ada beberapa yang harus diperhatikan.

Mengenai Profesor Tamburaka. Pada umumnya di Indonesia ini sekarang, bukan pada umumnya, hampir semua TPA itu menggunakan open dumping yang sekarang ini tentunya harus dirubah karena cara pengolahan dengan open dumping ini yang tidak tepat dari segi kesehatan, dari segi pengolahan, pemanfaatan dan sebagainya. Bahkan kalau kita berusaha nanti sanitary landfill ini diterapkan maka ada sekitar 400 atau hampir 500 open dumping ini harus ditutup segera karena membahayakan dari segi kesehatan.

Sangat berbeda antara open dumping dengan sanitary landfill karena pada teknologi sanitary landfill setiap layer itu akan ada penutupnya Pak, bahkan limbah air lijit air lindi yang turun di dasar itu dihindari untuk tidak menyerap ke air tanah. Jadi setiap ada tumpukan layer yang sampah ditutup lagi dengan layer tanah. Itu yang kita sebut dengan drycell artinya dalam metoda keing. Kalau dengan metoda wetcell yang sama juga sanitary landfill lindi nya yang kita angkat lagi, jadi lindi yang ditampung di bawah kita angkat lagi ke atas sehingga pemanfaatan dari sampah organik lainnya bisa dipakai untuk komposting dan sebagainya. Jadi oleh karena itu tampaknya kami sepakat dengan teman-teman dari sejawat dari PU untuk menerapkan sanitary landfill ini dan kita akan coba benar-benar teknologi sanitary landfill yang diterapkan. Itu keuntungannya Pak kalau dari segi sanitary landfill atau advantage nya sanitary landfill dibanding open dumping.

Open dumping kayak bola liar Pak, dari segi kesehatan dan sebagainya sangat membahayakan. Termasuk juga resapan terhadap resources lain yang ada di dasar.

Kedua, negara-negara mana saja. Hampir negara maju menggunakan sanitary landfill Pak, baik yang bentuk wetcell ataupun yang dalam bentuk drycell, artinya mereka memanfaatkan. Bahkan dalam bentuk wetcell ini bio reactor nya dimana lindi nya diproses menjadi gas dan gasnya dimanfaatkan untuk energi. Seperti contoh Jerman misalnya Pak itu menggunakan seperti itu. Australia, negara-negara hampir semua.

Bahkan negara tetangga kita pun sudah menggunakan sanitary landfill. Seperti Malaysia misalnya, dia sudah menggunakan teknologi sanitary landfill Pak. Negara-negara kecil biasanya karena sanitary landfill itu membutuhkan lahan yang cukup besar, biasanya negara-negara kecil

41

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Jepang, Taiwan, Singapore, dia lebih menggunakan insenerator dibanding dengan menggunakan sanitary landfill dibanding dengan menggunakan sanitary landfill. Meskipun ada selaka-selaka kecil di daerah-daerah rurel mereka menggunakan, tetapi intinya negara-negara model lahan yang kecil ini menggunakan insenerator.

Pak Muhammad Yus, ini yang menarik Pak proses dari sources ke TPA. Kalau kita benar-benar menggunakan 3R, katakanlah di Australia contoh misalnya Pak, menggunakan teknologi 3R yang benar-benar dilaksanakan dengan baik, yang terbuang ke TPA itu maksimum 20 persen Pak biasanya, yang lainnya terolah. Sempat kami berpikir dari segi sosial bahwa bagaimana mengenai pemulung dan sebagainya yang biasanya bekerja di daerah-daerah yang TPA yang open dumping itu Pak. Justru proses inilah yang menurut saya juga bisa memberikan lapangan pekerjaan di dalam 3R tadi (Reduction, Reuse, dan Recycle), seperti yang dilakukan sekarang oleh para pemulung mengambil beberapa bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan lagi atau di daur ulang kemudian dijual oleh yang bersangkutan kepada pengumpul-pengumpul kemudian kepada satu industri. Jadi meskipun kita menggunakan sanitary landfill, mengolah dari resources tampaknya memang mungkin perlu penelitian lebih detail lagi, tapi tampaknya lahan pekerjaan dari pemulung yang dikhawatirkan misalnya hilang itu akan ada lahan pekerjaan disitu dengan proses 3R tadi. Termasuk untuk komposting juga, karena proses recycling misalnya kita bisa menggunakan composting memproduksi kompos juga itu merupakan lahan pekerjaan tersendiri. Satu contoh kami bangun di Rawasari sebagai satu percontohan misalnya untuk satu skala, kecamatan mungkin tidak tapi skala desa lah, berhasil juga dengan baik mereka bisa memanfaatkan pendapatan dari situ.

Berkaitan dengan masalah Pak Wahyudin dan sekaligus mungkin Pak Syamsul Bachri bahwa penghasil sampah adalah juga pengolah sampah. Ini mungkin yang semangat ini harus kita dorong Pak. Satu contoh, seringkali produsen plastik dia tidak tanggungjawab bagaimana plastik itu kemudian diolah setelah dikonsumsi oleh kita. Sekarang yang terjadi adalah secara tidak langsung pemulung mengambil kemudian dijual lagi ke pabrik plastik yang membuat. Tetapi dia merasa tidak mempunyai kewajiban untuk itu. Hal-hal semacam ini mungkin yang harus kita jiwai di dalam undang-undang ini agar penghasil sampah-sampah plastik yang susah, di dalam satu pasal ada dikemukakan yang susah diolah kemudian dia punya tanggungjawab. Di beberapa negara kalau kita berbelanja ke supermarket membawa plastik kemudian kita akan mendapat hadiah karena plastik yang dibawa oleh kita ke rumah kemudian dibawa lagi ke supermarket kemudian dipakai lagi sebagai bahan, jadi mengurangi limbahnya. Hal-hal semacam yang semangat ini harus dilakukan. Bagaimana botol-botol aqua, bagaimana steroform yang banyak tersebar, produsennya sendiri merasa tidak punya tanggungjawab untuk mengolah itu. Dengan proses inilah yang dilakukan, bukan kemudian pengguna atau konsumennya yang mengolah tapi ada kewajiban, yang secara internasional disebut dengan expanded producer responsibility jadi produser sendiri tanggungjawab terhadap produknya untuk melakukan pengolahan.

42

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Hal-hal semacam itu yang mungkin kami angkat Pak Syamsul dan Pak Wahyudin bahwa memang mungkin ada tingkatan. Pada produsen rumah tangga sampai sejauhmana rumah mengolah sampahnya, memilah misalnya antara organik dan anorganik. Tapi yang sering terjadi kan masalahnya di rumah tangga di pilah ada wadah sampah organik dan anorganik, begitu diangkut di dalam truk, truknya yang sama jadi hanya nyampur lagi.

Ini berkaitan juga dengan masalah investasi mungkin Pak masalah investasi dari pemerintah bagaimana infrastruktur, berkaitan dengan Ibu Saidah tadi pertanyaannya sejauhmana implikasi dana terhadap pelayanan publik dan pelayanan jasa. Inilah yang mungkin nanti kita tidak perlu dibuat dikotomi, mungkin pada level tertentu kita bisa ditingkatkan menjadi pelayanan jasa dimana swasta ikut bermain bekerjasama dalam bentuk multi years contract sehingga tidak kekhawatiran bahwa itu akan setiap tahun akan terlambat, tapi kalau mu/ti years contract seperti dikatakan oleh Pak Dedi tadi saya kira mungkin akan teratasi. Dan di pada mana, pada level yang pelayanan publik. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan.

Saya kira itu mungki Pak, terima kasih. ANGGOTA : IR. AFNI ACHMAD Boleh saya nanya sedikit Pak pertanyaan kepada Bapak ini. Dimungkinkan tidak sampah ini untuk rekiamasi, apakah cukup aman atau secara teknis

apa bisa dilakukan. PEMERINTAH : DIRJEN BPPT Selama jenisnya tidak berbahaya tidak tergolong pada B3 masih dimungkinkan untuk

melakukan rekiamasi lahan, tinggal masalahnya adalah bagaimana memilah itu apakah B3 atau tidak. Satu contoh misalnya ada satu limbah industri yang cukup besar slake dari pabrik nikel misalnya yang sekarang ini produksinya bukan main banyak sekali. Tapi karena di dalam undang-undang tergolong adalah mengandung B3 pada pemanfaatannya untuk misalnya jalan itu sangat bagus sekali sangat kuat, hampir di beberapa tempat di Seroako itu menggunakan itu awalnya. Tapi begitu slake itu masuk ke lahan B3 itu kemudian tidak boleh lagi dimanfaatkan untuk apapun kecuali dibuang di dalam aturan-aturan main pertambangan sehingga dia tidak lagi dimanfaatkan orang. Tapi yang sedihnya kemudian akhirnya dicuri juga banyak orang tempat itu, kira-kira itu mungkin Pak.

KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Mungkin dari instansi lain ada ? Silakan Pak. PEMERINTAH : KAPUS INOVASI LIPI Ada dua hal Pak begini, saya ingin mengingatkan Bapak/Ibu Dewan yang terhormat

sehubungan dengan pertanyaan Pak Sutan tadi yaitu kalau sampah ini sudah ada yang mengolah apakah nanti sampahnya tidak akan hilang karena disimpan oleh masyarakat. Saya kira kita perlu ingat 1977-1078, sebelum tahun itu, itu yang namanya kaca yang namanya logam itu tidak ada nilainya dibuang. Tetapi setelah tahun itu setelah pabrik yang ada di Ancol sana membeli yang namanya itu gelas bekas, kemudian Cilegon memakai itu, itu bahan itu menjadi bahan berharga,

43

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

dan malah pemulung mau membeli dari rumah tangga. Jadi bukan tidak mungkin Pak hal itu terjadi, tapi mungkin kalau untuk sampah organik mungkin akan terlalu jauh. Saya ingat persis kejadian ini karena kebetulan saya bekerja di pabrik itu adalah pabrik yang pertama yang saya bekerja yang pada saat itu pada saat kita mengatakan bahwa bahan baku lebih bagus dari beling itu tidak ada yang percaya, kemudian mengatakan siapa yang mengumpulkan. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi Pak. Mungkin bagaimana kita menuangkan di dalam undang-undangnya supaya itu yang tidak terjadi.

Yang kedua adalah begini, itu tadi usul dari kalau saya tidak salah tadi Pak Rustam bahwa sebaiknya kita hanya melihat sampah padat dan liquid tetapi gas tidak usah dulu terlalu jauh.

Begini Pak, kalau kita melihat peraturan-peraturan yang ada sekarang, itu baik pada level PP maupun pada tingkat yang di bawahnya itu sudah ada yang mengatur mengenai emisi tapi hanya dari pabrik atau daerah-daerah tertentu. Kalau nanti pengolahan sampah ini dikembangkan, misalkan saja ada investor yang mau membakar sampah misalnya, ini akan terkait mau tidak mau terkait dengan limbah gas nya. Jadi mungkin kalau kita mau berbicara sampah unsicht sampah padatnya saja, saya kira kalau kita berbicara nanti sampai ke teknologinya mau tidak mau kita akan terkait kesana. Itu sebabnya saya mengatakan lebih baik kita juga melihat sekalian dengan gasnya.

Terima kasih. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih. Dari Departemen Kesehatan kami persilakan. PEMERINTAH : KARO HUKUM DEPKES Memang salah satu ranah yang mesti dipikirkan adalah dikaitkan dengan bencana alam

tadi dan kaitannya dengan masalah krisis, karena justru yang harus kita lindungi orang-orang hidup yang ada di sekitar. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa misalnya contohnya kalau sampai dari manusia sendiri, mayat dalam hal ini.

Saya kebetulan di forensic medicine saya kebetulan bekerja disitu sampai sekarang. Jadi seperti di tsunami itu kalau sepanjang teman-teman yang menolong itu tidak terluka tangannya mestinya cukup aman. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah virus itu memang ditularkan melalui jaringan yang hidup. Jadi sepanjang memang ada satu kurun waktu tertentu di terik matahari mestinya tidak berbahaya.

Kemudian yang masih menjadi bahan perdebatan adalah apakah kalau dalam bencana yang sangat masal itu sebaiknya dikubur lebih dulu kemudian nanti identifikasinya belakangan, kita mengandalkan pada ketahanan dari baju, logam, dan sebagainya yang dipakai oleh penduduk. Hal ini yang kadangkadang masih bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Jadi kalau dari segi keamanan memang lebih bagus dikubur lebih dulu. Kenapa ? Karena umumnya mayat itu akan menggembung dan meletus perutnya, dan sumber penularan terbesar kan dari isi perut, itu adalah

44

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

dalam 2-3 hari. Itu yang krusial sepeti itu, itu yang menimbulkan satu sumber pencemaran dari lingkungan.

Terima kasih. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih. Ada tambahan ? Silakan Pak. PEMERINTAH : DIRJEN CIPTA KARYA Sedikit saja Pak. Jadi menanggapi tadi apakah ini kalau di lihat dari investasi, investasi publik atau investasi

kerjasama dengan pemerintah-swasta. Saya kira kalau sampah inikan mestinya harus untuk investasi awal, itu mustinya harus publik dulu Pak karena memerlukan infrastruktur yang cukup berat itu. Tapi dalam nanti operasi dan pemeliharaannya itu bisa menyertakan tidak hanya swasta tapi juga masyarakat itu sendiri, jadi tetap dianggapnya public services tapi dengan konotasi yang bisa share antara masyarakat maupun swasta.

Terima kasih Pak. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya ? Cukup ? Kalau cukup sebelum kita akhiri rapat

ini saya ingin mengusulkan apakah kita bisa sepakat bahwa untuk catatan atau kesimpulan rapat ini pertama kita mengharapkan bahwa instansi-instansi tamu kita ini terlibat aktif dalam proses penyusunan undangundang ini. Setuju tidak Pak ? Setuju. Kalau setuju nanti kita akan berkoordinasi, Pimpinan akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bagaimana operasionalnya.

Yang kedua, apakah kita sepakat apabila kita juga mohon masingmasing instansi ini memberikan masukan kepada kita, mungkin seperti yang diminta tadi pasal per pasal begitu. Apapun nanti koordinasinya instansi ini dengan KLH apakah ada manfaatnya apabila kita juga mohon semua instansi ini memberikan masukan Iangsung ke kita pasal per pasal.

ANGGOTA : PROF. DRS. RUSTAM E. TAMBURAKA Menurut saya Pak Ketua tidak perlu, masukan tadi ini sudah cukup banyak. Nanti kita kan

masing-masing fraksi akan mempelajari sesuai dengan rancangan undang-undang dari pemerintah kemudian kita mulai menyusun Dim kita, saya kira begitu nanti Pak. Nanti kan mereka akan sharing dengan pemerintah, nanti kita ketemu lagi disana pada saat Bapak-bapak ini nanti kalau digunakan oleh Menteri Lingkungan Hidup bersama-sama mereka disana, kita akan nanti ketemu pada saat pembahasan ini sesudah Dim masing-masing fraksi itu disusun. Saya kira begitu Pak Ketua, tidak perlu masing-masing ini.

ANGGOTA : MUHAMMAD ZUBAIR Usul Pak Ketua.

45

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Menurut saya disamping pemerintah juga diminta juga dilengkapi juga dari perguruan tinggi ataupun yang lembaga LSM yang concern kepada pengelolaan sampah sehingga lebih kaya lagi, tidak ada masalah. Yang penting pasal demi pasal itu akhirnya lebih lengkap kalau memang itu kita mau, sekaligus langsung matang lah kira-kira begitu.

Terima kasih Pak. KETUA RAPAT : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang sudah memang kita rencanakan berdasarkan

masukan kita semua bahwa perguruan tinggi dan LSM memang akan kita jadualkan untuk kita undang sudah kita jadualkan.

Pertanyaannya tadi sebetulnya begini, idealnya memang sebagai bagian dari pemerintah semua ini memang satu kesatuan. Tetapi sebetulnya Bapakbapak ini juga tadi sudah menyatakan bahwa sebetulnya punya komentar yang lebih detail secara tertulis. Bagaimana kalau itupun juga kita terima setuju ?.

Bapak-bapak sekalian, Terima kasih atas segala masukan, pencerahan. Saya kira ini pencerahan yang bikin kita

juga ternyata apa yang kita duga ternyata lain, jadi saya kira ini sangat bermanfaat. Oleh karena itu ini karena demi republik jadi apapunlah masukan itu kita perlukan. Kami akan berkoordinasi dengan KLH tentang bagaimana mensinergikan semua ini melalui pintu KLH. Tetapi disamping itu kami mohon apapun yang Bapak pikirkan, apapun yang Bapak ingin usulkan juga bisa disampaikan langsung kepada kami. Saya kira lebih baik dobel duplikasi daripada ada yang lobos.

Kalau tidak ada yang lain mungkin saya kira kita bisa akhiri rapat ini. Terima kasih atas segala waktu dan pengetahuan yang kami terima, mudahmudahan kita akan bisa ketemu lagi di proses Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini. Dengan ini kami nyatakan rapat ditutup.

KETOK PALU : 3 KALI (Rapat ditutup pukul : 15.55 WIB)

Jakarta, 6 Juni 2007 an. Ketua Rapat Sekretaris Rapat,

ttd Dra. Dewi Barliana, M.Psi

210001347

46

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RANCANGAN …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170523-112352-7315.pdf · Acara : Masukan RUU tentang Pengelolaan Sampah dari : Dirjen Sumber

Documents