RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI …...KEPALA BNN, SEKJEN MPR RI DAN PLT. SEKJEN DPD RI ----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang : 2017-2018

RANCANGAN

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN

KEPALA BNN, SEKJEN MPR RI DAN PLT. SEKJEN DPD RI ---------------------------------------------------

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang : 2017-2018 Masa Persidangan : V Rapat ke : Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Hari/tanggal : Rabu, 4 Juli 2018. Waktu : Pukul 19.35 – 21.00 WIB Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. Acara : Menyempurnakan Alokasi Anggaran Menurut

Fungsi, Program dan Prioritas Anggaran RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019.

PIMPINAN RAPAT (ERMA SURYANI RANIK, SH/F-PD): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh, Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi III DPR RI, Bapak Kepala BNN beserta jajarannya, Bapak Sekjen MPR beserta jajarannya, Bapak PLT Sekjen DPD beserta jajarannya, Serta hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena malam ini kita bisa melaksanakan rapat dengar pendapat dalam keadaan sehat wal’afiat. Sesuai dengan laporan Sekretariat korum yang berlaku masih korum tadi siang, yaitu rapat pembahasan anggaran, saat ini waktu menunjukan pukul 19.35 WIB saya mohon persetujuan Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bisa menyelesaikan rapat ini paling lambat pukul 21.00 WIB dapat disetujui ya. (Rapat Setuju)

Bapak-Ibu sekalian serta mitra yang kami hormati, ini adalah sesi ke-3 dari pembahasan anggaran Komisi III bersama dengan mitra-mitranya, kami informasikan tadi pagi Komisi III sudah melakukan pembahasan anggaran dengan Komnas HAM, LPSK, Komisi Yudisial, kemudian Mahkamah Konstitusi, PPATK, dan BNPT, malam ini dengan 3 mitra yaitu BNN, MPR, dan DPD, selanjutnya besok kami juga masih akan melakukan pembahasan anggaran yang akan diikuti dengan Pleno Fraksi, mudah-mudahan besok malam bisa disepakati Pleno Pandangan Fraksi ada 10 Fraksi terkait anggaran kerja Komisi III.

Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing Kepala BNN, Sekjen MPR, dan PLT Sekjen DPD, untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan pembahasan anggara, dimeja Bapak-Ibu yang terhormat Anggota Komisi III DPR sudah ada saya yakin sudah ada 3 bahan, kalau bisa kami meminta para mitra sekalian untuk menyampaikan pokok-pokok anggaran yang sudah ada di pagu indikatif, kemudian kekurangannya yang paling mendasar yang ingin minta ditambahkan oleh Komisi III. Karena kesepakatan kita itu harus ada batas bawah, batas bawah itu begini Bapak-Ibu mitra sekalian. Katakanlah anda meminta anggaran Rp 1.000,00 tambahan kemudian pasti ada yang paling mendesak dari Rp 1.000,00 itu mana yang paling mendesak yang membutuhkan dukungan khusus dari Komisi III, itu yang kita ingin Bapak-Ibu paparkan supaya kita ketika rapat dengan Banggar Besar kita dapat meyakinkan mereka, saya kira ini cukup jelas ya Bapak-Ibu mitra sekalian.

Saya ingin memberikan kesempatan pertama kepada Sekjen-sekjen dahulu ya, untuk Kepala BNN belakangan saja, ini narkoba ini kita harus agak serius agak panjang sepertinya, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada PLT Sekjen DPD untuk menyampaikan paparannya, silakan Pak 15 menit maksimal. PLT DPD RI:

Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Komisi III.

Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dan Ibu Anggota Komisi III. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, pertama melaporkan terkait dengan

posisi pagu indikatif untuk DPD dan yang kedua nanti akan dilanjutkan untuk MPR. Bahwa Dewan Perwakilan Daerah perlu kami menyampaikan pada tahun 2017 memiliki serapan yang cukup bagus, dari pagu yang dilaksanakan untuk pembiayaan anggaran tahun 2017 yaitu 97% lebih, dan pada tahun 2018 Dewan Perwakilan Daerah memperoleh anggaran sebesar Rp 1.082.392.940.000,00 dan realisasi posisi pada tanggal 30 Juni tahun 2018 sebesar Rp 500.663.776.258,00 sekitar 46,26%.

Kemudian tahun 2019 yang akan datang Dewan Perwakilan Daerah mendapatkan pagu indikatif sebesar 1,087 Triliun sekian yang direncakana untuk membiayai 2 program, yang pertama adalah program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi, kemudian yang kedua adalah program dukungan managemen dan pelaksanaan tugas lainnya. Jika dibandingkan dengan pagu definitif tahun 2018 sebesar 1,082 Triliun sekian terdapat kenaikan sebesar 4 Miliar sekian, dari pagu indikatif DPD tahun anggaran 2019 secara garis besar telah disusun untuk pembiayaan terhadap program-program di 2 program, yaitu penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi dan program dukungan managemen dan pelaksanaan tugas lainnya.

Untuk penguatan demokrasi sebesar 824 Miliar sekian, dan untuk anggaran di satker dukungan managemen pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 262 Miliar sekian. Dari pagu indikatif yang diterima pada tahun 2019 dengan rencana program yang sesungguhnya ideal telah disusun oleh panitia urusan rumah tangga DPD, kami mengajukan tambahan yaitu yang pertama tambahan itu digunakan untuk kepentingan melaksanakan amanat Undang-undang no.2 tahun 2018 tentang MD3 yaitu mengenai tambahan kewenangan DPD RI melakukan pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda, itu yang pertama kemudian yang kedua adalah untuk kepentingan alokasi gaji, tunjangan, dan dukungan kegiatan Anggota Dewan di

Provinsi Kalimantan Utara, yang nanti 2019 tentu meskipun dinanti akhir masa jabatan juga harus dilayani.

Kemudian alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana ruang kerja Anggota DPD RI Provinsi Kaltara di kantor DPD dipusat yang tentu harus dipersiapkan, sebelum para Anggota DPD dari Kaltara itu mulai melaksanakan tugas, dan berikutnya adalah penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor DPD di Provinsi Kaltara. Kemudian juga untuk kegiatan orientasi dalam sidang-sidang DPD RI akhir masa jabatan 2014-2019, dan sidang DPD RI awal masa jabatan 2019-2024. Penyusunan laporan akuntabilitas anggota dan kelembagaan DPD periode 2-14-2018 dan yang terakhir adalah untuk pembangunan gedung kantor DPD RI di Ibu Kota Negara sebesar 557 Miliar sekian dan pembangunan gedung kantor DPD di Ibu Kota Provinsi sebesar 279 Miliar sekian.

Sesuai dengan arahan Ibu Pimpinan, kami tentu akan menyampaikan hal-hal prioritas sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan, dan utamanya memang untuk kegiatan di Anggota DPD yang baru Ibu dari Kaltara yang sara dan prasarananya harus siap, dan seluruh dukungan hak-hak keuangan dan adminitratif. Kemudian juga yang tertunda sejak 2 tahun yang lalu adalah terkait dengan rencana pembangunan gedung dipusat yang lebih utama lagi juga pembangunan gedung kantor daerah yang selama ini baru pilot project terhadap 3 gedung daerah, yaitu Sumsel, NTT, dan Jogjakarta, oleh karena itu tentu kami mengajukan khususnya untuk pembangunan daerah sebesar 279 Miliar sekian itu sudah diturunkan rencana semula yang setiap daerah memiliki gedung bertingkat 4 sekarang diturunkan bertingkat 3, sehingga praktis membutuhkan biaya setiap Provinsi sekitar 11 Miliar, jadi saya kira 11 Miliar kali 25 Pronvinsi yang kebetulan status tanah sudah dihibahkan dan ada yang masih dalam proses tetapi akan selesai ditahun ini.

Oleh karena itu apabila nanti Bapak-Ibu Komisi III bisa mengalokasikan supaya tentu didaerah-daerah memiliki sarana dan prasarana yang mampu memfasilitasi para Anggota Dewan dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kegiatan lainnya. Saya kira itu point-point dari DPD yang terbesar alokasi anggaran yang diajukan sebesar 915 Miliar sekian adalah terbesar untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana baik pusat maupun didaerah, itu point-point yang diharapkan kepada yang Mulia Pimpinan dan Anggiota Komisi III untuk bisa mempertimbangkan dan apa yang telah kami usulkan khususnya adalah untuk pembangunan sarana prasaranan dipusat dan diaerah.

Kemudian yang kedua untuk menyingkat waktu kami sekaligus juga melaporkan juga untuk MPR Bapak dan Ibu Komisi III, realisasi anggaran ditahun 2018 sampai kondisi bulan Juli adah 413 Miliar sekian sekitar 43% dari alokasi anggaran definitif yang diterima, program yang dilakukan pada tahun 2018 ada 2 program yaitu program pelayanan tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya sebesar 795 Miliar sekian, program dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 157 Miliar sekian.

Selanjutnya pada tahun 2019 setelah kami melaksanakan rapat-rapat Badan Penganggaran MPR ada kebutuhan prioritas untuk tahun 2019 yang belum terpenuhi apabila kita rinci dari anggaran pagu indikatif yang diterima, yaitu untuk kegiatan-kegiatan terkai dengan alokasi anggaran sidang 5 tahun MPR yang diberikan, kemudian yang kedua kegiatan yang berbasis Anggota dan dukungan tambahan anggaran untuk kegiatan kemajelisan dengan adanya perubahan struktur pimpinan yang baru, rincinya angka sebesar 350 Miliar sekian yang pertama adalah untuk kegiatan program tambahan pada program pelaksanaan tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya sebesar 327 Miliar sekian.

Pertama adalah untuk kepentingan tambahan 2X sosialisasi oleh Anggota MPR di daerah pemilihan yaitu sebesar 96 Miliar, kemudian yang kedua untuk seminar Fraksi kelompok sebesar 11X ada 10 Fraksi dan 1 kelompok DPD sebesar 3 Miliar sekian, kemudian yang ketiga untuk dengar pendapat dengan masyarakat oleh Anggota MPR ada tambahan yang selama ini dilakukan sebanyak 2X ada tambahan 4X, sehingga Anggota MPR nanti akan turun ke daerah dalam rangka dengar pendapat 6X, selanjutnya penyerapan aspirasi masyarakat dan rapat 2 panitia ad hoc, gaji dan tunjangan 3 orang pimpinan tambahan dan dukungan kegiatan 3 orang pimpinan. Selanjutnya yang kedua adalah tambahan pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yaitu untuk kepentingan dukungan personil terhadap 3 orang pimpinan yang baru, dan perbaikan sarana dan prasarana LED indor diluar gedung nusantara. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang saya hormati.

Khusus unutuk tambahan memang mayoritas disamping juga untuk

memenuhi kebutuhan 3 pimpinan yang baru, sebagian besar adalah untuk kepentingan dari kegiatan-kegiatan di Fraksi maupun yang berbasis Anggota MPR RI, yang meliputi Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI. Mohon kirannya usulan anggaran yang disampaikan oleh MPR Bapak dan Ibu Pimpinan serta Anggota Komisi III bisa mempertimbangkan, karena ditahun 2019 juga memang hasil-hasil kajian akan mengarah kepada pembentukan panitia ad hoc yang akan sudah mulai direncanakan ditahun 2018 dan akan diteruskan di 2019, sehingga pada akhir masa jabatan Anggota MPR RI seperti periode yang lalu juga bisa memberikan rekomendasi kaitannya dengan wewenang dan tugas yang diberikan Undang-undang MD3.

Saya kira itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan usulan tambahan dari DPD RI dan MPR RI, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh. PIMPINAN RAPAT: Walaikum’salam Warahmatullahi Wabarukatuh.

Terima kasih Pak Sekjen, DPD pagu indikatifnya 1,087 Triliun Bapak-Ibu Anggota Komisi III sekalian usulan tambahan sekitar 915 Miliar, 500 Miliar itu untuk gedung DPD di Ibu Kota Negara ya Pak, kemudian 200 Miliar untuk gedung DPD di daerah, ini catatan dari paparannya Pak PLT Sekjen DPD. Lalu kemudian dari MPR ada tambahan usulan anggaran sekitar 350 Miliar ya, karena kita mengakomodir ada 3 Pimpinan MPR yang baru beserta kegiatan MPR dalam rangka bersosialisasi 4 pilar MPR.

Baik terima kasih Pak untuk paparannya, saya terakhir saya serahkan kepada Kepala BNN silakan Pak. KEPALA BNN (KOMJEN POL.DRS.HERU WINARKO): Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI, Yang terhormat Anggota Komisi III DPR RI, Beserta para hadirin sekalian yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh, Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenannya kita dapat bersama melakukan rapat dengar pendapat dengan Pimpinan Anggota Komisi III DPR RI, berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S104/MK.2/2018 tanggal 28 Juni perihal percepatan pelaksanaan penyusunan dan penelaan RKAKL 2019, seluruh KL diminta untuk menyusun RKAKL 2019 berdasarkan pagu indikatif yang telah dibahas dan disepakati oleh BNN, Bappenas, dan Kementerian, dengan rincian sebagai berikut.

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya Rp 938.388.550.000,00.

2. Lalu program kedua P4GN Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap narkoba, sebanyak Rp 570.983.578.000,00.

Total pagu indikatif BNN tahun anggaran 2019 adalah Rp

1.509.378.128.000,00 kemudian dari total anggaran tersebut, sebagian dialokasikan untuk mendanai proyek prioritas nasional BNN tahun anggaran 2019 sebagai berikut.

1. Perkusonal Narkotika dalam sektor farmasi dan non farmasi, kalau misalnya targetnya 1 Miliar.

2. Riset kesehatan dampak narkoba 1,5 Miliar. 3. Survei nasional penyalahgunaan narkoba 2019 9,2 Miliar. 4. Peningkatan kapasitas laboratorium uji narkoba pusat 49 unit, 37 Miliar. 5. Peningkatan kapasitas laboratorium uji narkoba daerah 2 unit, 5 Miliar. 6. Pengembangan model intervensi ketahanan keluarga anti narkoba 1

model 3 Miliar. 7. Model-model intervensi sosial pencegahan penyalahgunaan narkoba 1

Miliar. 8. Peningkatan kapasitas relawan anti narkoba 3,75 Miliar. 9. Pelaksanaan pilot project alternative development 2,954 Miliar. 10. Pengembangan model pendidikan anti narkoba untuk kalangan remaja 2

Miliar. 11. Peningkatan kompetensi petugas rehabilitasi dibalai besar rehabilitasi

sebanyak 4,7 Miliar. 12. Pengembangan sistem komando operasi interdiksi terpadu 20 Miliar. 13. Pembangunan pos komando interdiksi terpadu 7 pos sebanyak 30 Miliar. 14. Penyelidikan dan penyidikan tidak pidana narkoba 615 berkas 50,223

Miliar. 15. Penyelidikan dan pemusnahan lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya

12 titik lokasi 5,424 Miliar. 16. Penyidikan dan penyelidikan tindak pindana pencucian uang hasil tindak

pidana narkotika 43 berkas 20,621 Miliar.

Total sebanyak Rp 199.372.000.000,00, disamping proyek prioritas KL BNN tersebut kita juga sebagai berikut ada proyek prioritas KL BNN.

1. Penyusunan kajian evaluasi dan restrukturisasi organisasi 1 Miliar. 2. Pembangunan sistem penilaian kinerja individu pegawai 1 Miliar. 3. Pembinaan unit vertikal oleh tim terpadu lintas fungsi 2 Miliar. 4. Pelasanaan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

800 Juta.

5. Oprasional program kelompok kerja K-9 3,180 Miliar. 6. Peningkatan kapasitas penggiat dan kader pemuda anti narkoba dibawah

proyek percontohan 1,250 Miliar.

Penyusuaian alokasi belanja operasional 2019 sebagai berikut, untuk realokasi belanja operasional 2019 benja pegawai Rp 476.590.218.000,00 belanja barang Rp 317.504.940.000,00, jadi total Rp 794.095.221.000,00. Alokasi belanja pegawai operasional untuk 5.361 personil dan belum memperhitungkan rencana penambahan 1.280 personil, dengan rincian 129 personil redistribusi, 113 personil ahli status, 115 personil CPNS, 222 personil terdiri dari BNNK baru, 631 personil penambahan kuota pegawai satker vertikal melalui DPK dipekerjakan, jadi kebutuhan anggaran yang seharusnya diajukan sejumlah Rp 509.538.280.000,00 untuk kebutuhan 6.641 personil.

Realokasi belanja barang oprasional telah memperhitungkan operasional dan pemilihan kantor gedung baru, pusat laboratorium narkotika, sewa data center, honor pengelola keuangan satuan kerja vertikal termasuk 21 BNNK baru, dan dukungan operasional serta pemeliharaan kantor untuk 21 BNNK baru. Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat.

Perkembangan zat psikoaktif baru atau NPS menciptakan cela bagi kejahatan

dikarenakan banyak narkoba jenis baru yang belum diatur oleh hukum, terdapat 739 jenis baru didunia dan sebanyak 71 diantaranya beredar di Indonesia, dan sejauh ini baru 65 yang terdaftar dalam lapiran peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2018, ini berarti terdapat 674 yang beredar di dunia dan sewaktu-waktu dapat masuk ke Indonesia namun belum diatur penangananya. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang dihadapi BNN, selain beban tugas lain yang diemban dalam penanggulangan masalah narkoba yang semakin besar, dari waktu kewaktu yang menuntut pengembangan organisasi dan kapasitas kelembagaan yang optimal, namun belum diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai.

Hal ini dapat tergambar dari besaran anggaran pagu indikatif tahun 2019 sebesar Rp 1.509.378.125.000,00 atau lebih rendah sebanyak Rp 220.755.120.000,00 jika dibandingkan alokasi anggaran 2018, dengan besaran Rp 1.732.130.250.000,00, hal ini bertolak belakang dengan pengembangan organisasi BNN sebagaimana yang telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada akhir tahun 2017 jumlah satker BNN bertambah menjadi 223 satker, karena adanya penambahan 21 BNNK baru yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.

Dengan seijin Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat, BNN mengajukan tambahan alokasi anggaran 2019 sebesar Rp 1.456.908.745.000,00 untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang belum mendapatkan alokasi pada pagu indikatif tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut.

1. Pengadaan instrumen video conference pusat dan 34 BNN Provinsi. PIMPINAN RAPAT:

Pak Heru mohon maaf Pak, usulan kebutuhan anggarannya tidak perlu dibaca satu-persatu Pak, jadi saya sudah sekilas membaca ini ada 20 item kegiatan kemudian dari 20 item kegiatan inikan tidak mungkin kita penuhi seluruhnya, kira-kira

yang mana yang merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi pak, itu saja point-point nya supaya Anggota bisa mengerti itu saja, terima kasih Pak.

KEPALA BNN (KOMJEN POL.DRS.HERU WINARKO):

Dari 20 item ini yang kami mohonkan untuk menjadi prioritas itu yang pertama bu pengadaaan instrumen video conference, sampai saat ini kita BNN tidak mempunyai video conference sehingga kita mengendalikan hanya lewat WA dan yang lain, kalau kita mempunyai video conference itu akan lebih mudah terutama untuk menghemat juga untuk pelatihan-pelatihan, jadi kita pelatihan-pelatihan kita tidak mengundang pegawai didaerah ke Jakarta atau sebaliknya, tetapi cukup dengan video conference ini kita bisa aktifkan, jadi ini kami sarankan serta kami mengharapkan untuk pengadaan instrumen video conference ini bisa di realisasi Ibu.

Kemudian yang kedua yaitu pengembangan sarana dan prasarana center of excellent, ini pengembangan untuk balai rehabilitasi korban narkoba Ibu, jadi center of excellent ini kami harapkan karena sudah kami membuat standart untuk rehabilisasi, menjadi acuan untuk tempat rehab di Indonesia ini Ibu itu yang menjadi harapan kami, jadi ada nomor 1 dan nomor 3. Selanjutnya adalah yang nomor 9 Ibu, pengadaan DF detection finder ini penting karena akan kita kembangkan hanya BNNP yang rawan narkoba daerah rawan narkoba kita lengkapkan dengan DF ini, termasuk di Kalbar, Aceh, ini efektif sekali untuk detection finder dilapangan Ibu.

Selanjutnya yang menjadi prioritas kami adalah pengadaan amunisi senjata kita itu menjadi prioritas kita, lalu yang selanjutnya belanja pegawai tambahan kita akan merekrut tambahan pegawai 1.280 personil baik yang dipekerjakan maupun rekrutmen CPNS, ini memang harus menjadi prioritas kita untuk tahun depan. Lalu yang selanjutnya pengadaan sarana dan prasarana kantor BNN Provinsi Jawa Timur, ini sudah dibangun dan akhir tahun ini jadi hanya mereka belum dilengkapi oleh sarana dan prasarana meubel dan lain-lain ini akan kita tambahkan. Lalu dukungan layanan kediklatan, peningkatan kapasitas ASN BNN ini saya ijin melaporkan ke Bapak-Ibu semuanya kita mencoba membuat budaya organisasi baru di BNN, karena beberapa kali kami laporkan kepada Anggota Dewan yang terhormat bahwa BNN ini lebih kompleks, karena ada disitu bukan hanya Polisi-polisi tidak sampai 15% Pak, kemudian ada Bea Cukai, Jaksa, Dekumham, dari kesehatan, dari sosial, lengkap itu semua di BNN.

Jadi memang yang menarik kemarin saya membuat outbond semua pegawai, supaya minimal memiliki kapasitas kompetensi pegiat anti korupsi level pertama Pak, jadi semua Anggota BNN harus menguasai masalah narkoba. Agar nanti budaya organisasi ini benar-benar melekat, kalau misalnya ada yang dari Polisi kemudian TNI masuk ke BNN itu semua tinggalkan semua seragamnya dia menjadi Anggota BNN, ini yang kita kembangkan untuk suatu organisasi di BNN maka disini dukungan layanan kediklatan peningkatan kapasitas ASN, dan juga kami melaporkan kepada Anggota Dewan yang terhormat, kami mengajukan kepada Menteri PAN RB untuk meningkatkan status balai latihan kita menjadi Pusdiklat, lalu juga untuk humas kita tingkatnya menjadi Kapus Humas, lalu juga ditempat rehab di balai rehab kita tingkatkan termasuk juga di laboratorium ada beberapa yang kita tingkatkan.

Selanjutnya yang terakhir untuk dukungan kegiatan P4GN termasuk di 21 BNNK baru, karena kita ada 21 BNNK baru konsekuensinya harus kita siapkan anggaran untuk BNNK tersebut termasuk juga kegiatan P4GN. Demikian yang bisa kami laporkan untuk realisasi anggaran per jenis belanja tahun 2017 itu ada realisasinya adalah 90,6% realisasinya belanja barang, pegawai, dan modal, lalu

untuk kenapa sampai 90% ini karena ada peningkatan belanja pegawai berdasarkan asumsi 100% kehadiran, namun pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan kehadiran pegawai, jadi kami potong kalau ada yang terlambat hadir kemudian ada yang tidak hadir kita potong, jadi kita ada penghematan disini ada sisa.

Selanjutnya realisasi anggaran perjenis belanja sampai saat ini tanggal 2 Juli 2018 adalah 66,3% belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, keseluruhannya, lalu realisasi anggaran per program pertanggal 2 Juli 2018 kita baru 33,7% kendalanya kemarin kita ada revisi anggaran yang kemudian yang pengadaan masih tahap dalam proses. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk Pimpinan Anggota Dewan Komisi III yang kami hormati, paparan kami semoga memperoleh tanggapan, masukan, dan dukungan dari Komisi III DPR RI kepada BNN, agar mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan manajemen kinerja guna optimalisasi kerja BNN dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, atas perhatian Bapak-Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh. PIMPINAN RAPAT: Walaikum’salam Warahmatullahi Wabarukatuh.

Terima kasih Pak Heru. Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati, ada tadi point-point yang

sudah disampaikan oleh Pak Kepala BNN, ada yang memerlukan perhatian khusus bagi kita ada tambahan pegawai 1.280 personil di BNN, yang mau tidak mau ini belum teralokasi ya Pak di pagu indikatif dan item-item lainnya Bapak-Ibu bisa baca lebih lengkap. Sebelum saya menyerahkan kepada para Anggota Komisi III untuk menyampaikan Pandangan Fraksi, Komisi III DPR RI terima kasih Pak untuk 1 dokumen lengkap yang Bapak sampaikan ini laporan penggunaan APBN satuan tiga tahun 2017, jadi setelah tahun berjalan sudah selesai semuanya baru disampaikan kekita.

Ini sesuai dengan Pasal 227 ayat 3 Undang-undang no.17 tahun 2004, bahwa Komisi III sebagai mana alat kelengkapan dewan yang lain tidak punya kewenangan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan satuan tiga, tetapi dalam rangka pengawasan jadi 1 tahun setelah pelaksanaan Undang-undang APBN sebelumnya kami harus punya dokumen ini untuk melihat apakah perencanaan para mitra ini mengulang atau tidak dari yang sudah mereka lakukan. Misalnya ada pengadaan-pengadaan yang sebenarnya sudah dilakukan ditahun sebelumnya kemudian diminta lagi, ini adalah bagian dari pengawasan, karena itu saya juga meminta teman-teman dari Sekjen MPR dan DPD untuk menyerahkan dokumen yang sama ini amanat Undang-undang Ibu, bukan maunya Komisi III DPR tetapi ini amanat Undang-undang untuk melengkapinya sama seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman BNN.

Saya kira demikian dari saya dahulu Pak, saya akan menyerahkan kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR untuk menindak lanjutinya, saya mulai dari Fraksi atau orang ini dari Pak Jhon dahulu ya, kami persilakan. F-PG (H.JHON KENNEDY AZIZ, SH):

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati, Kepala BNN beserta jajaran yang saya hormati, Sekjen MPR RI beserta jajaran yang saya hormati, PLT Sekjen DPD RI beserta jajaran yang saya hormati.

Saya menyimak secara baik dan secara sesama paparan dari BNN itu, keberhasilan BNN dalam hal menekan atau memberantas masalah narkotika tidak terlepas dari pada sosialisasi, tadi saya sampaikan ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh BNN untuk mensosialisasikan apa yang dilakukan oleh BNN.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati.

Berdasarkan pengalaman kami di beberapa Komisi sebelum kami di Komisi

III, ini ada beberapa Kementerian Lembaga dalam hal mensosialisasikan Kementeriannya atau Lembaganya bekerjasama dengan Anggota DPR Komisi itu, saya pikir ini sangat-sangat ampuh Pak Kepala BNN sebab kami punya masa Anggota DPR itu dilapangan punya masa punya konstituen, yang sangat mudah BNN untuk masuk didalamnya jadi berdasarkan hal tersebut kalau kita meniru mencontoh kepada hal yang baik yang dilakukan oleh mitra kerja di Komisi lain, seperti di Komisi IX itu sosialisasi BKKBN, sosialisasi Badan POM, itukan perlu sosialisasi-sosialisasi atau misalnya di Komisi VIII sosialisasi PKH Kementerian Sosial itu sangat-sangat ampuh dalam hal mensosialisasikannya.

Dalam konteks yang demikian ini seperti menyelam sambil minum air jadi sama-sama sukses, antara kementerian lembaga dan kami sebagai Anggota, kalau seumpamanya kita bikin seperti hal yang demikian bagaimana, kalau mengenai dananya nanti kita sama-sama berjuang kita. Itu Pak Kepala BNN di Komisi IX itu seperti BKKBN itu ada 3 produknya yang harus dia sosialisasikan kemasyarkat, misalnya tentang gender, pemakaian apa dan lain sebagai macamnya, itu sangat-sangat ampuh kami Anggota DPR bisa menghadirkan 250-300 orang sekali sosialisasi, tentu nanti kita berhitung berapa biaya setiap sosialisasi itu dan yang paling penting pada malam hari ini kita bersepakat dahulu, apakah BNN bisa bekerja sama dengan Komisi III dalam konteks sosialisasi itu.

Saya pikir ini sangat ampuh karena setelah saya simak paparan dari Pak Kepala BNN itu tadi banyak artinya Kepala BNN yang harus mensosialisasikan kinerja dari pada BNN itu, saya tertarik atas ulasan saya baca bahwa Australia itu justru narkoba itu tidak laku disitu, benar atau salah saya tidak tahu tetapi sangat-sangat ini itu akibat dari sosialisasinya yang luar biasa, saya berharap juga mudah-mudahan Pak Kepala BNN juga mendiskusikan dengan jajaran bahwa bagaimana bentuknya ini bagaimana.

Ini hanya suatu pandangan saja Pimpinan, terima kasih kurang lebihnya mohon maaf, wabilahitaufik wal hidayah,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh. PIMPINAN RAPAT: Walaikum’salam Warahmatullahi Wabarukatuh.

Terima kasih Pak Jhon, selanjutnya sebelah kiri Pak Ichsan Soelistio silakan Pak.

F-PDIP(ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih Ibu Ketua. Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati, Kepala BNN beserta jajaran yang saya hormati, Sekjen MPR RI beserta jajaran yang saya hormati, PLT Sekjen DPD RI beserta jajaran yang saya hormati.

Soal DPD ini Pak, Bapak minta tambahan itu 915 Miliar tadi sudah disinggung oleh Ibu Ketua, ada pembangunan gedung kantor DPD di Ibu Kota Negara dan pembangunan gedung kantor di 25 Provinsi, ini usulan baru atau memang sudah pernah disetuju sebelumnya Pak Ketua, karena kalau dilihat dari 915 Miliar ini 2 item ini saja sudah 820 Miliar, pertanyaannya apakah usulan baru atau memang usulan yang sudah disetujui, contohnya DPR gedung barunya pernah disetujui tapi karena persoalan-persoalan dan lain-lain di hold pembangunannya, ini apakah seperti itu juga atau usulan baru untuk membangun. Kemudian kalau MPR saya tidak punya komentar karena banyak penambahan Pimpinan baru dan ada biaya-biaya untuk pelantikan yang akan datang, dan untuk ad hoc penyerahan dari yang lama kepada yang akan datang, dan juga saya lihat penambahannyakan kira-kira hanya 350 Miliar, ya kalau mau diotak atik lagi tidak ada gunanya lagi penambahan-penambahan itu.

Selanjutnya untuk BNN ini saya membaca penjelasan dari usulan kebutuhan Pak, jadi usulan kebutuhan tambahan tahun 2019 ini untuk nomor 9 itu pengadaan direction finder Pak, mohon maaf ini bukan masuk kedalam satuan tiga, tetapi dinomor 10 itu ada pengadaan intelijen toolkits, kalau kita baca dari orang awam bukan mau masuk kedalam satuan tiga, sama-sama mencari atau mentracking ini Pak tetapi dengan harga yang berbeda sekali, artinya nomor 9 ini kurang siapnya alat pelacakan begitu Pak, kalau ini dimasukin nantinya kebutuhan sistem yang lebih canggih sesuai dengan lingkungan komunikasi di Indonesia serta perkembangan serikat penjahat yang semakin modern ini 220 Miliar.

Kemudian dengan pengadaan intelijen toolkits GPS tracking itu 500 Juta penjelasannya untuk meningkatkan kecepatan dalam mengetahui posisi target operasi sehingga program pemberantasan narkotika dapat segera diketahui, mempermudah dan mempercepat pergerakan petugas BNN yang menggunakan intelijen toolkits dengan memberdayakan teknologi informasi. Kitakan sebagai orang awam inikan kurang-kurang lebih ini membaca pengertian ini, tetapi karena kita berbicara anggaran disini untuk kurang-kurang lebih ini tetapi dari jumlah anggaran itu 220 Miliar berbanding 500 Juta, jadi karena tentunya dalam hal anggaran yang terbatas ini mana yang prioritasnya itu apakah dengan 500 Juta ini bisa menyelesaikan masalah.

Mungkin itu saja sekian Ibu Ketua, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Baik terima kasih Pak Ichsan.

Kalau tadi penjelasan Kepala BNN itu dia menyebut lebih cepat itu pengadaan direction finder, nanti kita tunggu detail penjelasan beliau ya sekarang sebelah kanan lagi Pak Masinton, kami persilakan.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU,SH):

Iya terima kasih Ibu Ketua.

Yang terhormat para Anggota Komisi III, Yang terhormat para mitra kerja kami beserta jajaran.

Saya menyampaikan begini saja Ibu inikan persoalan yang lama sebenarnya, saya dari mulai dari Anggota DPR sejak dilantik sampai sekarang tidak pernah baca itu yang namanya satuan tiga dimana fungsi pengawasan kita, seharusnyakan perintah Undang-undang itu 30 hari setelah Undang-undang APBN disahkan kemudian mitra-mitra kerja itu menyerahkan kekita, bagaimana ini persoalan yang menurut saya bukan baru ini disampaikan ya, tetapi setiap kita bahas anggaran pasti ini disampaikan Anggota terus, ini dimana tumpang tindihnya mana kita tahu ini bahwa setiap tahun ada anggaran penggunaan pengadaan barang segala macam atau program yang tumpang tindih, tahun ketahun kita tidak pernah tahu karena kita tidak pernah disajikan satuan tiganya setelah Undang-undang APBN disahkan.

Jadi kalau saya ini juga heran, apa yang saya bahas dan saya awasi ini anggaran miliar terus rastusan milyar pengadaannya kalau ditotal semua triliunan, kemudian disisi yang lain kita ngomong penghematan anggaran apa segala macam, anggaran berbasis kinerja, apa yang mau kita awasin kinerja apa yang ingin kita awasi, hanya saya tidak tahu ini juga di Komisi anteng-anteng saja setiap kita bahas anggaran begini saja kita tanyakan kepada mitra kerja kita, mitra kerja kita juga diam saja tidak pernah menyerahkan atau diserahkan ke Komisi III tetapi juga tidak disampaikan ke Anggota saya juga tidak tahu, yang jelas saya tidak pernah terima itu.

Itu saja yang perlu saya sampaikan Ibu Ketua supaya ini menjadi perhatian kita dan juga tadi yang disampaikan Pak Jhon mengenai narkotika ini, apalagi narkotika ini menjadi tanggung jawab bersama tidak pernah itu tanya saja Kepala BNN daerah itu, jangankan BNN Provinsi Pak tapi Kepala BNN Nasional saja tidak pernah mengajak kita sosialisasi kemasyarakat. Itu tadi yang disampaikan Pak Jhon kalau di instansi lain di Komisi lainnya itu kerja sama, karena Anggota DPR juga memiliki konstituen di Dapilnya masing-masing tetapi ini tidak pernah, jadi saya sendiri di Jakarta itu tidak pernah BNN Provinsi Bapak itu mengajukan data kekita pengguna narkoba berapa kemudian titik ini nya dimana, jadi disatu sisi kita ngomong peran serta masyarakat tapi disisi yang lain juga kita abai terhadap mengajak tokoh-tokoh masyarakat itu untuk berperan serta, itu yang menjadi catatan menurut saya Kepala BNN yang baru agar ini bisa kita kerjakan sama-sama dan bisa bekerja sama dalam memberantas narkotika ini.

Demikian Ibu Ketua, catatan saya usul supaya semuanya nanti dikasihkan satuan tiganya kalau tidak lebih baik tidak usah kita bahas untuk apa, cape-cape saja kita begini basa-basi saja jadi setiap tahun mohon maaf ini Pak, setiap tahun yang saya baca tidak tahu apa ini dan kemudian tahun besok jangan-jangan dianggarkan sama lagi itu kita tidak pernah tahu, apa yang mau kita awasi kan begitu. Bagi saya seluruh institusi negara ini yang di Komisi III kita minta, Kepala BNN saya rasa kita tegaskan BNN setelah 30 hari wajib serahkan itu perintah Undang-undang, DPD dan MPR juga wajib serahkan, kita tidak pernah tahu ini jangan-jangan pemborosan

anggaran ini jangan-jangan double disini terus programnya tidak maju-maju kita, anggaran keluar terus negara bilang duit tidak punya tetapi jangan-jangan programnya double terus.

Itu saya rasa Ibu Ketua, kalau tidak saya tidak mau lagi bahas anggaran percuma ini, terima kasih. PIMPINAN RAPAT:

Baik Pak Masinton, tadi saya sudah sampaikan dari BNN sudah menyampaikan satuan tiganya Pak, jadi saya sudah bilang oleh staf sekretariat untuk diakses oleh Anggota, dan kita belum terima dari Sekjen MPR dan Sekjen DPD, saya ingin Bapak-Ibu mitra saya ingin membacakan Pasal 227 Undang-undang nomor 27 tahun 2014 tentang hak pengawasan, diayat 3 disebutkan kalau tadi yang disampaikan Pak Masinton itu adalah bagian dari pelaksanaan Pasal 227 ayat 3 Pak, sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, Kementerian Lembaga wajib menyerahkan kepada Komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari, setelah Undang-undang tentang APBN atau Undang-undang tentang APBNP ditetapkan di Paripurna DPR.

Jadikan saya kasih contoh Undang-undang tentang APBN 2018 yang sekarang kita laksanakan itu sudah ditetapkan tahun lalu, jadi mestinya begitu ditetapkan Bapak-Ibu melaporkan perkembangannya kekita, dan saya ingat betul dari rapat dengan teman-teman di KPK sebenarnya KPK sendiri menyayangkan DPR tidak bisa ikut melihat satuan tiga ini, beberapa kali disampaikan oleh Ketua KPK Pak Heru juga pasti tahu, sehingga pengawasan kita di DPR dianggap tidak memadai. Tetapi kita tahu juga putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa kita tidak boleh ikut membahas satuan tiga untuk tahun anggaran yang akan datang, tetapi yang sudah berjalan sudah diputuskan itu harus diserahkan kepada kita Komisi terkait dalam rangka pengawasan seperti apa yang disampaikan Pak Masinton tadi, kita tidak tahu double nya atau programnya tidak berjalan dan seterusnya.

Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian khususnya untuk PLT Sekjen DPD dan Sekjen MPR untuk segera menyerahkan satuan tiga, kalau bisa minggu-minggu ini diserahkan kan dekat juga ini jarak MPR DPR ini hanya beberapa menit saja, clear ya masalah ini ya. Kita lanjut kesebelah kiri lagi ada yang mau.

F-PDIP(ICHSAN SOELISTIO):

Ibu ada yang kurang sedikit saja Ibu.

PIMPINAN RAPAT:

Pak Ichsan saya harus tanya dahulu apakah disebelah kiri ini ada yang lain selain Pak Ichsan dahulu, ini mohon maaf agak kejam ini bagaimana atau langsung Pak Ichsan dahulu ya, silakan Pak Ichsan kalau ada ijin dari tim sebelah kiri saya kasih ijin, silakan Pak Ichsan.

F-PDIP(ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih Ibu Ketua.

Saya hanya ingin bertanya kepada Kepala BNN, didalam keterangan pagu indikatif perkegiatan 2019 itu dalam keterangan terdapat pro PN dan terdapat pro KL, itu maksudnya apa Pak itu saja terima kasih Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT:

Nanti dijawab sekaligus saja ya Pak, dari sebelah kiri silakan Pak Wihadi. F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH.,MH):

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Yang terhormat Kepala BNN, Yang terhormat Sekjen MPR, Yang terhormat PLT Sekjen DPD, Beserta hadirin sekallian yang kami hormati.

Mencermati apa yang sudah disampaikan mengenai masalah anggaran

rencana kerja ini, ada beberapa hal yang kami juga garis bawahi dan juga ingin kami perdalam permasalahan ini, pertama kepada BNN bahwa kita tahu yang namanya BNN ini kalau kita lihat anggarannya memang sebenarnya kecil atau kurang lah ya, jadi karena melihat dari pada tugas dan tanggung jawab dari BNN dalam pemberantasan narkoba itu adalah sangat berat, dalam hal ini kalau kita llihat tadi bahwa pengajuan-pengajuannya lebih kepada permasalahan kita lihat disini direction finder dan intilejen toolkits dan segala macam, tapi saya melihat disini justru pada rehabilitasi ini sangat kurang jadi dalam hal ini saya melihat dukungan paskah rehabilitasi itu hanya 10 Miliar.

Kita melihat bahwa tempat-tempat rehabilitasi BNN ini sangat dibutuhkan untuk saat ini, karena kita melihat bahwa lapas ini penuh karena banyaknya pengguna narkoba, salah satu cara untuk bagaimana kita mengurangi penghuni lapas itu dengan rehabilitasi. Kalau disini saya melihat tidak ada anggaran yang memadai untuk rehabilitasi saya melihat dari tahun ke tahun masalah narkoba dan over kapasitas dilapas-lapas ini tidak akan selesai, saya harapkan disini mungkin darimana yang mungkin kita bisa coba dari anggaran yang sudah ada pagu dari pagunya ini kita kira-kira mana yang rehabilitasi itu bisa ditambah, dan juga kemudian permasalahan-permasalahan rehabilitasi ini bisa juga membantu kita semuanya.

Saya kira hal itu yang menjadi perhatian kita semua Pak, dan salah satunya adalah juga BNNK Kabupaten masih banyak Kabupaten-Kabupaten yang masih belum ada BNNKnya, dan ini juga merupakan satu hal yang kita harapkan untuk secepatnya juga dianggarkan, karena kita melihat bahwa sekarang ini justru narkoba ini merambah ke Kabupaten-kabupaten cukup signifikan angka kenaikannya dia, karena dikota besar sudah mulai terkikis tapi justru sekarang Kabupaten yang mulai kita lihat angkanya naik signifikan, saya kira itu perhatian kita semua.

Kemudian untuk MPR ini masalah Komisi III ini dahulu Tomas dapat 6x kalau tidak salah, saat ini baru dipotong jadi 3x, saya kira kalau Komisi III harusnya dikembalikan lagi ke 6x untuk Tomasnya itu, karena ini kalau tidak anggarannya Tomasnya kita potong juga kalau begitu. Jadi Tomas itu adalah pertemuan Tokoh masyarakat, jadi saya harapkan untuk bisa ditambah khusus untuk Komisi III saja. Selanjutnya untuk DPD saya kira tidak ada yang harus saya perdalam lagi Ibu, terima kasih.

Saya kira demkian Ibu Ketua, beberapa hal yang kami sampaikan, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak Wihadi. Selanjutnya kesebelah kanan silakan Pak NJ.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR JAMIL,S.Ag.,M.Si): Terima kasih Ibu Ketua.

Yang terhormat Ibu Ketua beserta Anggota Komisi III, Para mitra kerja kami BNN, MPR, DPD, beserta jajaran yang hadir.

Pertama tentu kita memahami bahwa kita banyak menghadapi tantangan,

saya mulai dari BNN karena itu memang Kepala BNN di Provinsi Kabupaten Kota diharapkan memliki banyak inisiatif, dengan dana yang terbatas tentu inisiatif itu dibutuhkan, apalagi Pemerintah Daerah juga diminta untuk bertanggung jawab terkait dengan peredaran narkoba atau peredaran gelap narkoba di daerah-daerah mereka, Pak Heru hari ini kita sadar bahwa ini tahun politik 2019 kita akan menghadapi Pileg dan Pilpres, dan tentu saja kita ingin semuanya berlangsung dengan sukses dan sebagian besar barang kali untuk tidak mengatakan semuanya, Anggota Komisi III itu barang kali naik lagi Caleg lagi kira-kira begitu, saya punya pikiran bagaimana kemudian Anggota Komisi III yang eksting sekarang ini itu juga bisa meningkatkan frekuensinya untuk melakukan sosialisasi, mengajak peran serta masyarakat terkait dengan bahaya narkoba.

Tadi Pak Jhon sudah menyampaikan dimana salah satu Komisi di DPR ini itu sering sekali mengajak Anggota yang bersangkutan untuk melakukan sosialisasi, karena itu barang kali sudah saatnya kalau main bola ini sudah menit-menit terakhir Pak, bagaimana mitra kerja Komisi III juga punya inisiatif untuk bersama-sama dengan Anggota Komisi III yang eksisting sekarang ini melakukan semacam sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui radio misalnya, melalui koran misalnya, atau kemudian turun langsung ketengah-tengah masyarakat. Tentu saja kita bersama-sama melibatkan masyarakat dan saya tidak menyebut konstituen karena itu nanti sangat politis sifatnya, mengajak masyarakat agar kemudian bersama-sama.

Itu harapan kami Pak Heru karena ini adalah menit-menit terakhir bagi Anggota DPR yang sekarang ini ada di DPR, kemudian bisa berpartisipasi aktif dengan BNN karena itu memang Kepala BNN di Kabupaten Kota dan Provinsi saya pikir memang harus banyak inisiatif, jadi kadang-kadang lupa mereka Pak kalau ada Anggota Komisi III didaerah pemilihannya, misalnya didaerah pemilihan saya itu Pak kadang-kadang Kepala BNN nya itu kirim gambar dikoran lokal tentang narkotika, kemudian ada testimoni-testimoni dalam koran itu tapi tidak ada Komisi III nya, saya bilang Bapak ini lucu kirim informasi ini tapi kami tidak ada, padahal ada 2 Anggota Komisi III dari Dapil bapak ini, karena itu tolonglah diajarkan Kepala BNN di Dapil saya itu untuk kemudian mengajak kita untuk bersama-sama seperti itu.

Itu terkait dengan BNN mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi bersama-sama Pak, karena Pak SBY dahulu pernah bilang bersama kita bisa, itu harapan kami dan yang lain-lainnya saya pikir itu sebuah kebutuhan yang disampaikan oleh BNN

tadi terkait dengan anggaran-anggaran yang tadi diharapkan ada penambahan, dan tentu saja kami berharap agar Komisi III yang ada di Banggar bisa memperjuangkan apa yang diaspirasikan oleh BNN, karena tadi yang Pak Masinton bilang itu perlu menjadi cermatan kita semuanya, agar kedepan kita bisa mengevaluasi dari sisi anggaran apa saja yang telah dianggarkan, dan bagaimana realisasi dan dampak dari pada anggaran tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jadi Pak Heru dengan maraknya peredaran narkoba secara gelap itu maka itu tantangan kita, apalagi Dapil saya itu ditangkap dapat lagi kemudian ditangkap dapat lagi, jadi bahkan bandar-bandar itu membiayai orang-orang tertentu untuk maju Pilkada dan lain sebagainya, bahkan sudah terendus bandar narkoba di Aceh membiayai Pilkada di Aceh baru-baru ini. Itu Pak Heru mudah-mudahan inisiatif atau aspirasi dari kami dapat ditanggapi dengan positif, dan kemudian kita bersama-sama dilapangan serta kita bisa lakukan itu bersinergi dilapangan, untuk MPR dan DPD saya pikir saya idem Pak Makruf dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-Ibu Komisi III, apalagi ada Pak Sumanjaya disini saya tidak berani keras-keras takut dicubit sama beliau, jadi hanya waktu saya mengusulkan kepada Pak Makruf usai rapat kita beberapa waktu lalu itu, barang kali perlu dipikirkan dipertimbangkan agar Anggota-anggota MPR yang melakukan sosialisasi 4 pilar itu bisa memakai uniform sehingga terlihat bahwa kita sedang melakukan sosialisasi 4 pilar.

Jadi dengan demikian makin gagah MPR itu Pak, kalau ditanya siapa Sekjennya ya Pak Makruf mana ada yang lain, jadi demikian mudah-mudahan sosialisasi 4 pilar MPR bisa kita lakukan dimana-mana, makanya ini sekali lagi dimasa-masa kedepan mudah-mudahan mitra kita punya inisiatif untuk sama-sama Komisi III sekarang itu lebih masif lagi ketengah-tengah masyarakat, barang kali demikian terima kasih semuanya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh. PIMPINAN RAPAT: Walaikum’salam Warahmatullahi Wabarukatuh.

Terima kasih Pak Nashir Jamil, sebelah kiri masih ada silahkan Pak Zacky.

F-PG (H.AHMAD ZACKY SIRADJ.,AK):

Terima kasih Ibu Ketua. Setjen MPR saya kira saya menggaris bawahi usulannya, kepada Ketua BNN

sebagaimana tadi tercatat bahwa ada usulan kebutuhan, salah satu dari usulan kebutuhan itu saya melihat ada political will dari Ketua BNN sekarang ini untuk lebih menegaskan tentang apa yang disebut dengan perang narkoba, hanya mungkin anggarannya saya melihat cukup kecil ini tentang point 11 yang tadi disampaikan juga sebagai prioritas dari kebutuhan itu, pengadaan amunisi senjata saya melihat ini penting ini kalau negara ini menyatakan perang dengan narkoba maka anggaran ini menjadi urgent, dan saya kira alokasi anggarannya sedikit sekali kalau melihat medan dan kemudian gejala yang terjadi didalam masyarakat tentang narkoba ini.

Kepentingan kita menyelamatkan generasi muda yang akan datang itu menjadi sangat penting, apalagi kalau sekarang menurut Pak Jamil tadi bandar narkoba mensponsori pilkada-pilkada, ini saya kira bukan saja menampakan diri

sebagai seorang king maker didalam politik, tetapi ini menjadi tantangan untuk BNN saya kira. Dengan pengadaan amunisi senjata dan anggarannya relatif kecil ini saya kira, ini ada political will yang saya garis bawahi ini barang kali akan ditembak langsung ini bandar-bandarnya, saya tidak tahu bagaimana implementasinya dilapangan tapi saya menduga bahwa ini ada keinginan untuk lebih tegas tentang perang narkoba ini.

Itu saja yang ingin saya sampaikan dan saya mendukung sekali tentang keinginan dari Ketua BNN untuk pengadaan amunisi senjata ini, walaupun sangat sedikit anggarannya, terima kasih Ibu Ketua.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak Kiyai Zacky, sebelah kanan silahkan Pak Anwar.

F-PKB (DR. H.M. ANWAR RAHMAN, M.H):

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III, Saudara Kepala BNN, Setjen MPR, Setjen DPD Republik Indonesia, yang kami muliakan.

Kalau saya melihat dari anggaran yang diajukan ini sangat konservatif sekali,

jadi tidak ada lompatan-lompatan atau ide-ide segar kreativitas baru, bagaimana meningkatkan kinerja dari BNN maupun MPR ini, jadi masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lama rutin saya lihat itu jadi belum ada bagaimana kita lompatan-lompatannya itu Pak ya, jadi kreativitas-kreativitas baru.

Mencermati penggunaan narkoba Pak, sekarang ternyata narkoba itu sudah sampai ke anak-anak SD, sampai kedesa-desa bahkan ibu-ibu rumah tangga, saya sudah baca ada bakul melijo Pak kalau yang tidak tahu bakul melijo itu jualan sayur keliling itu atau di Jakarta namanya tukang sayur, itu sambil jualan narkoba Pak ke Ibu-Ibu. Ini sampai ketingkat desa itu Pak masuk kampung dengan berbagai macam cara, ada juga yang sampai masuk ke anak-anak SD melalui permen ini pernah beberapa kali kita menemukan kita baca. Artinya inikan sudah politis untuk menghancurkan generasi muda kita, kalau kita kaitkan datangnya narkoba kalau kita baca itu narkoba itu selalu datangnya dari 2 paling banyak kalau tidak dari Malaysia dari Cina, padahal pintuk masuk ke Indonesia itu banyak ada dari Singapura, Sidney, Brunei, Dubai, tetapi kita tidak pernah mendengar penyelundupan dari negara atau bandara-bandara selain dari Malaysia sama Cina.

Ini ada dugaan kuat makanya kita minta kepada BNN untuk menyelidiki lebih dalam lagi sindikat-sindikat, atau ada motif politik dibalik narkoba itu menghancurkan generasi muda kita, kami dari PKB kita punya jaringan pesantren se-Indonesia, madrasah-madrasah sekolah-sekolahan para Da’i yang siap membantu BNN untuk sosialisasi ke daerah-daerah, kami siap untuk bekerja sama untuk itu jadi kami punya jaringan pesantren yang santrinya ribuan Pak bahkan jutaan, apalagi juga Pak Nasir Jamil mengatakan pesantren di Aceh.

Jadi ini lembaga pesantren yang masih bersih tidak perlu diperkenalkan juga, jangan sampai kemasukan narkoba, begitu juga dengan program 4 pilar MPR Pak,

kita siap untuk sosialisasi 4 pilar itu untuk menangkal paham-paham radikal yang anti pancasila, kalau kita perhatikan kasus bom yang ada di Surabaya yang menyerang Polisi itu bukan terjadi secara tiba-tiba, orang yang pasang bunuh diri itu ternyata 20-30 tahun waktu SMA sudah terpapar paham radikal Pak, dia tidak mau upacara bendera tidak mau, mata pelajaran kewarganegaraan atau PPKN tidak mau mengikuti, bahkan sampai sekarang masih banyak sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan pelajaran pancasila Pak, ini perlu kita untuk kalau bahasan Surabaya “grasak” kepesantren-pesantren yang seperti itu ya, kita punya jaringan yang sangat kuat dibasis-basis tersebut Pak.

Jadi kita mohon kepada Pak Kepala BNN diadakan kreativitas baru kalau perlu anggaran memang harus naik Pak, artinya tidak ada kebijakan baru atau kreativitas baru yang tanpa anggaran, artinya kalau anggaran misalnya program-program kita bagus dengan anggaran itu nanti otomatis anggaran itu juga harus naik, dengan catatan jelas programnya. Saya rasa itu Ketua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

PIMPINAN RAPAT:

Baik terima kasih Pak Anwar, sebelah kanan habis kemudian kiri ada lagi atau sudah ya, Pak Kepala BNN yang saya hormati tadi ada beberapa catatan dari Anggota Komisi III, mohon ditanggapi tapi yang paling umum tadi saya hampir semuanya mendengar bahwa pelibatan Anggota Komisi III didapilnya masing-masing, dengan BNN lokal khususnya BNN Provinsi atau Kabupaten dalam rangka sosialiasi, sehingga keluhan dari Pak Nasir Jamil tadi kita tidak dengar lagi. Kemudian dari Pak Anwar tadi soal pelibatan pesantren, tentu saja pesantren yang ada didapil beliau kalau pesantrennya di Papuakan tidak lucu juga.

Silahkan dari Kepala BNN dahulu, kemudian nanti ke Pak Sekjen MPR lalu PLT.Sekjen DPD yang sebenarnya 1 orang saja sih, silahkan Pak Heru.

KEPALA BNN (KOMJEN POL.DRS.HERU WINARKO):

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan Rapat dan Bapak-Ibu sekalian. Pak Jhon Kenedy, Pak Masinton, Pak Nasir, saya senang sekali Pak nanti

kalau Bapak berkenan kebetulan kegiatan kita banyak didaerah Pak, kita nanti dengan Pak Nasir juga di Aceh kita ada 3 kegiatan dari daya mas nanti kita bisa ajak Pak Nasir ke Bireun, Aceh Besar. Ijin Bapak-Ibu kalau misalnya nanti LO yang disini nanti kita sampaikan jadwal-jadwal kami, lalu nanti disini mungkin bisa dibagi kalau mau ke daerah-daerah, kita ada 3 proyek di Aceh nanti kalau misalnya ijin Pak nanti diundang Pak ada alternatif development di daerah Bapak nanti bisa, kemudian banyak dari pencegahan juga ada, misalkan Bapak-Bapak berkenan nanti kita banyak kegiatan serta kalau Bapak berkenan juga untuk sosialisasi ini kami sudah mulai bergeser Pak tidak lagi datang kesekolah Pak, sekolah kita bikin modul dengan Mendikbud untuk dimasukan dalam program.

Karena narkoba ini domain nya adalah jaman now, nanti kalau Bapak berkenan bisa datang ketempat kami, kita medsos mulai dari twitter,facebook,

semuanya kita bisa sedot kita analisis dan kita bisa kirim kemereka semuanya apa yang bisa menjadi program-program kita Pak, ini kalau Bapak berkenan kami juga disana ada streaming ada radio, Bapak bisa menyampaikan program-program Bapak di radio kami dan kami juga bekerja sama dengan Elshinta, bekerja sama dengan beberapa radio-radio lainnya Pak ini untuk sosialisasi Pak. Karena kami melihat kalau hanya datang ke sekolah-sekolah tidak efektif Pak, jadi untuk pencegahan kami sekarang kita perbaiki sistem Pak seperti tahun ini kita perbaiki sistem dilapas Pak, terutama untuk kegiatan yang lain-lain.

Mungkin juga untuk Anggota Dewan yang lainnya kami nanti ada kegiatan-kegiatan didaerah, kalau Bapak berkenan bisa ikut kami Pak kalau misalkan Bapak berkenan Pak, karena kami teruterang saja kebanggaan kami Pak kalau Bapak bisa ini, apalagi Bapak memiliki masa yang banyak bisa disampaikan Pak, sama-sama kita mengajak karena begini Pak ijin melaporkan narkoba ini Pak masuknya tidak langsung “ini mau tidak narkoba” tidak seperti itu, tetapi bisa macam-macam supaya tidak cape, herbal, disekolah juga Bapak sampaikan ada MPS itu juga banyak harganya murah-murah Pak, Rp 1.000 beli sampai 10 butir diminum bangga sama teman-temannya ini yang kita target kami kesana Pak, ijin Pak kalau Bapak-bapak berkenan nanti kami juga ada dari rehab ada kegiatan-kegiatan juga, kalau mungkin kegiatan dari Pak Arman mungkin sekali-sekali boleh.

Lalu juga kami terima kasih Pak Anwar, kami nanti akan menemui Bapak Ketua Umum PBNU tetapi beliau juga banyak kesibukan, jadi nanti kami akan coba mengajak teman-teman begitu juga di gereja pak, ada wanita-wanita nasrani dalam do’a malam mau dimasukan apa yang menjadi konten narkoba ini pak, jadi kami semua masuk kemana-mana yang untuk pencegahan dan untuk pemberantasannya juga.

Kemudian untuk Pak Ichsan mengenai nomor 9 dan 10 mengenai alat, ini DF bisa dalam mobil-mobil portable lalu untuk tollkitsnya misalnya seperti antenanya, lalu juga misalnya ada juga kaitan dengan penambahan powernya, kekuatan signalnya, ini yang disebut tollkits Pak, tapi yang intinya adalah DF itu Pak, ini kita harapkan mendapatkan 11 tetapi lebih banyak lebih bagus, karena ijin laporkan kepada Bapak-bapak semuanya, ini sebenarnya Bapak-bapak perlu tahu bahwa kami alat ada dipusat di Jakarta, sehingga penyidik-penyidik yang di BNNP dan BNNK itu ke Jakarta Pak, bisa 2 minggu nginap di hotel atau di kantor untuk menggunakan alat-alat ini Pak, sehingga kami mohonkan ini menjadi prioritas Pak nanti bisa kita kirim ke daerah-daerah yang rawan narakotika Pak begitu Pak, ini yang menjadi harapan kami.

Lalu untuk namanya prioritas nasional dan prioritas KL Pak, kalau prioritas nasional itu ada kegiatannya di mandatkan oleh Kementerian Bappenas, jadi dari Bappenas mandatnya ini jadi kami melaksanakan Pak, jadi ada mengikuti perencanaan dari nasional Pak, tapi kalau KL baru kita Pak prioritas kita. Kemudian untuk paskah rehab BNNK Anggota dengan masyarakat, ijin melaporkan Ibu Ketua bahwa untuk BNNK sementara ini kami dengan Menpan mencoba untuk “moratorium” tidak mudah membentuk BNNK baru, karena tentu mempengaruhi postur anggaran kami kalau banyak dibentuk BNNK tidak ada manfaatnya jadi kami sekarang lagi membuat kompetensi, seperti tadi yang saya sampaikan laporkan kepada Ibu dan Bapak yang terhormat bahwa kita membuat kultur budaya organisasi baru di BNN, jadi mereka benar-benar bahwa saya adalah orang BNN ini disini yang mau saya hidupkan dan sampai ketingkat BNK Ibu, supaya nanti di BNK kami juga dari pada BNP juga keluhan-keluhan banyak dari dipekerjakan baik Kepolisian maupun Pemda Kabupaten Kota, itu yang dikirimkan ke BNNK itu orang-orang yang tidak semuanya

mempunya kompetensi yang mempuni, ini yang kita harus evaluasi dahulu, sehingga untuk BNK ini kita prioritaskan mana yang bisa dan mana yang tidak.

Selanjutnya untuk paskah rehab, ijin melaporkan bahwa paska rehab kita ini memang cukup berat, karena rehab kita 70% setelah kita rehab kembali lagi 70%, karena tidak ada kegiatan paska rehab, ini kita sedang garap bagaimana mantan-mantan pecandu ini bisa bermanfaat bisa dapat uang, kita mencoba nanti tempat rehab kita buat ada work shop disana untuk ada pelatihan-pelatihan, jadi nanti terampil dapat gaji mereka mempunyai keterampilan, yang saya takutkan mereka sudah jadi sehat keluar dari tempat rehab kemudian bandar-bandar melihat ini menjadi potensi untuk bisa menyebar lagi, dikasih barang dan dijual lagi ini akhirnya kembali pakai lagi.

Jadi kita fokus sama-sama disini dari awal sampai akhir semuanya main, begitu juga misalnya Bapak-bapak dari Komisi III berkenan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kalau berkenan hadir ikut bersama kami Pak itu kami bangga sekali Pak, banyak nanti mungkin didaerah-daerah banyak nanti kegiatan kami nanti kalau misalkan Bapak berkenan memanfaatkan, kami memerlukan Bapak karena Bapak mempunyai masa nanti bisa kita sampaikan. Kemudian untuk pengadaan amunisi terima kasih atas dukungannya Pak Zacky ini juga perlu pak, karena juga anak-anak harus lebih terlatih untuk bisa menggunakan ini selain untuk latihan juga digunakan untuk dilakukan tindakan.

Itu saja yang bisa kami lakukan, kami siap untuk apa yang menjadi arahan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan yang terhormat, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh. PIMPINAN RAPAT: Walaikum’salam Warahmatullahi Wabarukatuh.

Terima kasih Pak Heru, catatan-catatan tadi dari Komisi III tadi sudah direspon yang paling kita butuhkan memang sosialisasi bareng ini Pak, ada LO dari BNN tolong LO nya berkoordinasi dengan staf sekretariat sehingga bisa dipetakan Anggota Komisi III dari dapil mana daerah mana, sehingga setiap kegiatan BNN dari meja pimpinan kita minta semua kegiatan BNN didaerah semestinya didampingi oleh Anggota Komisi III, supaya lebih efektif sesuai dengan dapilnya Pak ya.

F-PKS (H.TB.SOENMANJAJA):

Ibu Ketua catatan sedikit saja Ibu untuk BNN mohon ijin. Periode yang lalu Pak setiap Anggota Komisi III itu mendapatkan ID

sebagaimana saya sampaikan kepada Bapak tadi, kami sudah 2 kali bicara dengan LO tetapi belum ada perkembangan sampai saat ini, ini kurang bagus kinerja LO Bapak ini atau lupa mungkin bisa jadi ada aturan yang melarang saya tidak tahu ya, saya sampai 7 kali Ibu Ketua ini ID dari BNN yang dengan ID itu kami dari Komisi III relatif agak leluasa bersilahturahim, dan saya ingin sampaikan berita yang menyenangkan Bapak-Ibu BNN bahwa saya didapil kami Pak Jabar 5 Kabupaten Bogor itu sangat akrab dengan Kepala BNN Kabupaten Bogor, dan kami sering bersama-sama beliau, terima kasih ya tambahan saja.

PIMPINAN RAPAT:

Pak Kepala BNN tolong LO nya dimaksimalkan supaya kita saling bantu dengan Anggota Komisi III didaerah masing-masing, masih bisa diperbaiki Pak Soenman. Selanjutnya silahkan Pak Makruf.

SEKJEN MPR RI:

Terima kasih Bapak dan Ibu Anggota Komisi III, yang pertama sejumlah catatan masukan dari Bapak dan Ibu segera kami tindak lanjuti terutama terkait dengan satuan tiga, InsyaAllah besok kita serahkan memang sudah dipersiapkan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan sosialisasi ditokoh masyarakat tadi ada pertanyaan, jadi usulan-usulan yang disampaikan tambahan dipagu 2019 antara lain juga alokasinya adalah untuk itu, kalau memang dijumlah untuk Anggota MPR yang sekaligus juga Anggota Komisi III, apabila anggaran tambahan ini disetujui setiap Anggota itu khususnya Komisi III selaku Anggota MPR maupun Komisi akan ada kegiatan sejumlah 14 kali, jadi cukup banyak dan yang eksisting sekarang yang ada dipagu indikatif terpetakan anggarannya sebanyak 8 kali, itu sudah ada sosialisasi di dapil, tokoh masyarakat, RDP, itu sejumlah 8 kali, jadi saya kira mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa mengatur waktu supaya dalam 1 tahun yang padat dengan kegiatan, baik di DPR maupun DPD bisa dilaksanakan.

Kemudian soal uniform saya kira Bapak kemarin sampaikan kekami itu kami sedang proses Pak, InsyaAllah mudah-mudahan nanti para Anggota MPR pada saat turun sosialisasi ada kekhasan dengan menggunakan uniform yang tadi disampaikan bisa paling tidak meningkatkan wibawa ya dari pada Anggota MPR.

Kemudian terkait dengan DPD tadi ada pertanyaan soal gedung usulan gedung, itu usulan baru Bapak malah sekarang ini memang Anggota DPD menempati gedung yang dahulu pada saat 2002 itu dibangun oleh MPR waktu itu, dan ruangan-ruangan Anggota DPD itu satu lost ada 4 ruang tamu 1 Pak, dan setiap ruangan 3x3 luasnya. Saya kira cukup padat kami masuk keruangan Anggota DPD itu luar biasa kalau sudah dengan tumpukan arsip tidak bisa bergerak ya, karena dahulu pada saat masih bergabung dengan MPR kami juga yang menginisiatif untuk membangun itu 2002 sampai 2004 kemudian Ibu datang sudah ada kantornya saat itu.

Jadi saya kira ini usulan yang tentu kalau ini tidak ada gedung baru di Jakarta, apalagi di daerah tentu akan menemui kendala karena faktor prasarana yang memang sangat minim. Saya kira itu Ibu yang kami sampaikan terima kasih sekali lagi mohon pertimbangan mudah-mudahan kedepan prioritas-prioritas yang kami sampaikan bisa di pertimbangkan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh. PIMPINAN RAPAT: Walaikum’salam Warahmatullahi Wabarukatuh.

Artinya gedung DPD di Ibu Kota Provinsi dan didaerah itu merupakan usulan

baru, kira-kira cukup jelas ya Pak Ichsan ya, beda Pak dengan usulan gedung DPR kalau soal ruangan sama Pak saya pernah menjadi Anggota DPD sama sesaknya, jadi gedungnya boleh baru atau lama tetapi ruangannya tetap saja kecil.

Baik bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi III yang saya hormati, kita telah mendengar paparan dan penjelasan dari 3 mitra kita, dari BNN, Sekjen MPR, serta Sekjen DPD saat ini diwakili oleh Sekjen MPR selaku PLT. Sekjen DPD, respon-respon terhadap pembahasan catatan dari Bapak-Ibu juga sudah dilakukan oleh mitra kerja kita, dengan demikian selesai sudah materi kita pada malam ini, kita akan menutup rapat kerja kita bersama dengan Kepala BNN, Sekjen MPR, dan Sekjen DPD, beserta seluruh jajarannya, rapat kerja ini akan menjadi catatan untuk pandangan Pleno Fraksi yang rencananya akan kita sampaikan pada besok malam, karena menurut jadwal pembahasan yang dikirim oleh Badan Anggaran untuk RAPBN tahun 2019 sampai pada tanggal 6-9 Juli masih dalam jadwal Raker Komisi-komisi dengan mitra kerjanya.

Jadi masih ada cukup banyak waktu bagi kita sekalian untuk pembahasan yang lebih efektif, besok Komisi III akan rapat yang sama anggaran dengan Sekretaris Mahkamah Agung, Sekjen Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksanaan Agung, Polri, dan terakhir dengan KPK. Baik Bapak-Ibu sekalian dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, saat ini rapat kerja Komisi III dengan Kepala BNN, Sekjen MPR, dan Sekjen DPD kami nyatakan ditutup.

Selamat malam dan terima kasih.

(Ketok Palu 3x)

RAPAT DITUTUP PUKUL 21.00 WIB.