RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG 1 Ringkasan Secara teknis penyusunan studi kelayakan Lokasi Politeknik Kota Malang sebenarnya tidak menghadapi kendala yang berarti, tetapi pemasalahan mendasar yang dihadapi adalah berkaitan dengan kedudukan studi kelayakan ini terhadap proses perencanaan pembangunan yang segera dimulai, serta telah dimulainya perkuliahan semester I Tahun akademik 2008/2009. Esensi studi kelayakan sebagai suatu studi awal terhadap kelayakan proyek pembangunan menjadi tidak tepat manakala Operasional pendirian dan ijin operasional telah di keluarkan oleh pemerintah (DIKTI), bahkan perkuliahan telah dilangsungkan. Oleh karena itu penekanan penetapan lokasi pembangunan menjadi tidak dapat dilakukan secara “steril” akademik semata tetapi lebih memperhatikan aspek-aspek “realita” yang sedikit tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sebuah studi kelayakan pada umumnya. Walaupun demikian, persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan standart kualitas sebuah studi kelayakan yang menuntut kondisi ideal sebuah perencanaan pembangunan kampus tetap menjadi prioritas untuk menjadi pertimbangan dalam membuat rekomendasi. Hasil studi “kelayakan” ini diharapkan akan mampu mengisi kekurangan mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan dan operasionalisasi Politeknik Kota Malang. Kajian aspek hukum khususnya, akan menjadi bagian penting dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang aspek-aspek akademik (proses belajar mengajar), aspek kepemilikan, dan tatakelola Politeknik Kota Malang. Permasalahan yang didalami dalam studi kelayakan ini mencakup 4 aspek utama, yakni: (1) Aspek keterkaitan Tata Ruang Kota; Lokasi Pembangunan Politeknik Kota Malang seharusnya akan menjadi treager atau magnet perkembangan kawasan sekitar. Dalam skala kota, keberadaan Politeknik Kota Malang diharapkan dapat “menyeimbangkan” dan memeratakan pengembangan wilayah kota melalui penyebaran pusat-pusat aktifitas yang mampu memacu pembangunan di wilayah sekitarnya. (2) Aspek Hukum (Kelembagaan, dan tatakelola); Keberadaan Politeknik Kota Malang sebagai konsekwensi penerimaan hibah dari Pemerintah (DIKTI) kepada Pemkot Malang, perlu penyempurnaan administratif baik dari sisi kepemilikan, maupun dalam hal teknis operasional sebagai institusi Pendidikan Tinggi. (3) Aspek Teknis, yang mencakup aspek arsitektural bangunan, teknik sipil, dan keterkaitan aspek lingkungan alamiahnya. Bentuk arsitektural yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan ciri spesifik kawasan serta kemungkinan memunculkan potensi sebagai “identitas” kawasan tersebut. Untuk proses pembanunan diperlukan kajian AMDAL Lalin dan AMDAL Lingkungan sebagai syarat terhadap kelengkapan IMB. (4) Aspek sosial-ekonomi; Malang sebagai kota pendidikan, diharapkan perkembangannya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Politeknik Kota Malang seharusnya mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan sosial-ekonomi masyarakat kota Malang khususnya masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. (5) Hasil perhitungan terhadap kelayakan ekonomi seperti telah diuraikan dalam laporan lengkap studi ini, dari sisi analisis keuangan pembangunan Politeknik Kota Malang layak untuk dilaksanakan.
25
Embed
Ringkasan - bappeda.malangkota.go.idbappeda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/hasil_kajian... · dimulainya perkuliahan semester I Tahun akademik 2008/2009. Esensi studi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
1
Ringkasan
Secara teknis penyusunan studi kelayakan Lokasi Politeknik Kota Malang
sebenarnya tidak menghadapi kendala yang berarti, tetapi pemasalahan
mendasar yang dihadapi adalah berkaitan dengan kedudukan studi kelayakan ini
terhadap proses perencanaan pembangunan yang segera dimulai, serta telah
dimulainya perkuliahan semester I Tahun akademik 2008/2009. Esensi studi
kelayakan sebagai suatu studi awal terhadap kelayakan proyek pembangunan
menjadi tidak tepat manakala Operasional pendirian dan ijin operasional telah di
keluarkan oleh pemerintah (DIKTI), bahkan perkuliahan telah dilangsungkan. Oleh
karena itu penekanan penetapan lokasi pembangunan menjadi tidak dapat
dilakukan secara “steril” akademik semata tetapi lebih memperhatikan aspek-aspek
“realita” yang sedikit tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sebuah studi kelayakan
pada umumnya. Walaupun demikian, persyaratan-persyaratan yang berkaitan
dengan standart kualitas sebuah studi kelayakan yang menuntut kondisi ideal
sebuah perencanaan pembangunan kampus tetap menjadi prioritas untuk menjadi
pertimbangan dalam membuat rekomendasi. Hasil studi “kelayakan” ini diharapkan
akan mampu mengisi kekurangan mengenai pelaksanaan perencanaan
pembangunan dan operasionalisasi Politeknik Kota Malang. Kajian aspek hukum
khususnya, akan menjadi bagian penting dalam penyusunan Peraturan Daerah
(Perda) yang mengatur tentang aspek-aspek akademik (proses belajar mengajar),
aspek kepemilikan, dan tatakelola Politeknik Kota Malang. Permasalahan yang
didalami dalam studi kelayakan ini mencakup 4 aspek utama, yakni:
(1) Aspek keterkaitan Tata Ruang Kota; Lokasi Pembangunan Politeknik Kota
Malang seharusnya akan menjadi treager atau magnet perkembangan
kawasan sekitar. Dalam skala kota, keberadaan Politeknik Kota Malang
diharapkan dapat “menyeimbangkan” dan memeratakan pengembangan
wilayah kota melalui penyebaran pusat-pusat aktifitas yang mampu memacu
pembangunan di wilayah sekitarnya.
(2) Aspek Hukum (Kelembagaan, dan tatakelola); Keberadaan Politeknik Kota
Malang sebagai konsekwensi penerimaan hibah dari Pemerintah (DIKTI)
kepada Pemkot Malang, perlu penyempurnaan administratif baik dari sisi
kepemilikan, maupun dalam hal teknis operasional sebagai institusi Pendidikan
Tinggi.
(3) Aspek Teknis, yang mencakup aspek arsitektural bangunan, teknik sipil, dan
keterkaitan aspek lingkungan alamiahnya. Bentuk arsitektural yang dihasilkan
diharapkan mampu memberikan ciri spesifik kawasan serta kemungkinan
memunculkan potensi sebagai “identitas” kawasan tersebut. Untuk proses
pembanunan diperlukan kajian AMDAL Lalin dan AMDAL Lingkungan sebagai
syarat terhadap kelengkapan IMB.
(4) Aspek sosial-ekonomi; Malang sebagai kota pendidikan, diharapkan
perkembangannya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Keberadaan
Politeknik Kota Malang seharusnya mampu memberikan dampak positif bagi
pengembangan sosial-ekonomi masyarakat kota Malang khususnya
masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
(5) Hasil perhitungan terhadap kelayakan ekonomi seperti telah diuraikan dalam
laporan lengkap studi ini, dari sisi analisis keuangan pembangunan Politeknik
Kota Malang layak untuk dilaksanakan.
RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
2
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pembangunan Jangka Panjang Kota Malang memiliki visi yang sangat
strategis. Visi Kota Malang adalah “Terwujudnya Kota Malang sebagai kota
Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawaskan Lingkungan menuju
Masyarakat Sejahtera”, Visi tersebut secara jelas mengamanahkan pembangunan
dengan arah yang berorientasi pada pengembangan bidang pendidikan.
Pengembangan bidang pendidikan merupakan keputusan yang sangat strategis,
karena pengembangan pendidikan sebagai upaya pembangunan sumberdaya
manusia, akan memberikan multiplayer effect pada pengembangan sektor-sektor
lain secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing SDM menuju
Pasar Bebas.
Peningkatan daya saing SDM di era global menuntut standardisasi
kompetensi keahlian maupun akademik yang kompetitif. Berkaitan dengan hal ini
maka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Malang diarahkan
untuk mencapai keseimbangan antara pendidikan umum (SMA dan Universitas /
Institut) dan pendidikan keahlian (SMK dan Politeknik), menuju proporsi 70 % : 30 %.
Kapasitas dan kompetensi SDM di dalam sebuah komunitas akan menjadi salah satu
faktor penting untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sebagai salah
satu aspek yang terkait dalam human capital investment dalam jangka panjang
akan menjadi salah satu titik fokus yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota
Malang. Pelayanan pendidikan yang baik akan menghasilkan output SDM yang
berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi (competitive advantage). Dengan
demikian terlihat jelas bahwa kualitas tatakelola penyelenggara pendidikan sangat
menentukan output dan outcomes disamping proses dan row-input-nya.
Trend perkembangan jumlah penduduk usia sekolah di Kota Malang untuk
beberapa tahun kedepan akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan
perkembangan jumlah penduduk Kota Malang yang semakin meningkat dari tahun
ke tahun. Besarnya laju pertumbuhan penduduk ini disamping disebabkan oleh
tingkat kelahiran yang cukup tinggi, juga karena adanya arus migrasi dari daerah
hinterland dan migrasi karena aspek pembangunan pendidikan di Kota Malang.
Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2004 sebanyak 789.349 jiwa, dan tahun
2005 sebanyak 798.104 jiwa. Berdasarkan registrasi penduduk oleh BPS Kota Malang
tahun 2006, diketahui jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 807.136 Jiwa.
Dengan luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 Km², maka kepadatan rata-rata
penduduk di Kota Malang pada tahun 2006 adalah 7.333 jiwa/Km².
Tingkat pemerataan kesempatan pendidikan dari tingkatan PAUD/Prasekolah
(TK) sampai dengan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dapat dilihat dari
indikator-indikator seperti APK (Angka Partisipasi Kasar), APM (Angka Partisipasi
Murni), rasio siswa per sekolah, per kelas, per guru, kelas per ruang dan kelas per
guru serta tingkat pelayanan sekolah. Tingginya nilai APK dan APM, merupakan
suatu potensi yang harus dikembangkankan dalam upaya pengembangan bidang
pendidikan di kota Malang. Dalam upaya pengembangan pendidikan perlu
dilakukan pemerataan yang salah satunya dengan mempertimbangkan kondisi
demografis. Pada tahun 2006, perguruan tinggi yang ada di Kota Malang tercatat
sebanyak 48 perguruan tinggi. Hal ini merupakan bukti bahwa potensi sarana
pendidikan tinggi di Kota Malang memiliki daya saing dan daya tarik yang cukup
tinggi.
RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
3
Pemerintah Kota Malang mempunyai perhatian yang cukup tinggi dalam
merespon kebutuhan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi. Komitmen Kota Malang dalam upaya mengembangkan
IT dibuktikan dengan di-launching-nya beberapa kegiatan yang terkait dengan IT,
antara lain pembangunan fasilitas Telecenter “Daragati” di Kecamatan
Kedungkandang, peresmian Website Kota Malang yang baru, launching hot spot di
beberapa titik di Kota Malang sekaligus di-launching-nya Website DPRD Kota
Malang. Prestasi Kota Malang yang patut diberi apresiasi positif di bidang IT antara
lain adalah sebagai juara I pada tahun 2006 dan tingkat Nasional tahun 2007 serta
diraihnya e-Government Award pada tahun 2005 dari Depdagri. Dari Majalah
Warta Ekonomi sebagai juara II serta pada tahun 2006 Kota Malang juga mendapat
penghargaan tampilan Website terbaik ke III dari Harian Kompas.
Keseriusan dan konsistensi pengembangan dan pemanfaatan TIK yang
dilakukan oleh pemerintah Kota Malang merupakan upaya yang positif dan harus
terus menerus dilakukan. Penandatanganan MOU antara Walikota Malang dengan
Dirjend Dikti pada tanggal 18 Desember 2007 tentang Hibah Pendirian Politeknik di
Kota Malang, merupakan suatu hal yang patut ditindaklanjuti. Kota Malang
merupakan satu diantara 9 (sembilan) kota/kabupaten di Indonesia yang akan
mendapatkan hibah pendirian Politeknik. Rancangan awal Politeknik yang akan
dikembangkan oleh Pemerintah Kota Malang adalah Politeknik dengan 3 Program
studi yaitu Informatika, Mekatronika dan Telekomunikasi. Politeknik Kota Malang
akan didirikan di kawasan Malang International Education Park (MIEP), yakni sebuah
kawasan yang dibangun sebagai pusat pendidikan bertaraf Internasional. Yang
menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah kelayakan Lokasi Politeknik Kota
Malang. Aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi,
penetapan kelembagaan, serta kemungkinan dampak terhadap masalah sosial-
budaya dan ekonomi; lingkungan fisik serta finansialnya. Pembangunan Politeknik
Kota Malang harus disertai kajian studi kelayakan yang mendalam dengan
memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif dalam studi kelayakannya.
1.2. Tujuan dan Sasaran Studi Kelayakan
Tujuan dilakukannya studi kelayakan ini adalah untuk :
1. Melakukan kajian mengenai kelayakan Lokasi Pembangunan Politeknik Kota
Malang yang komprehensif, yang mencakup aspek kajian; (1) Aspek
keterkaitan Tata Ruang Kota; (2) Aspek Hukum (Kelembagaan, dan
tatakelola); (3) Aspek sosial-ekonomi; (4) Aspek Lingkungan, serta (5) Aspek
teknis dan arsitektural bangunan, dalam rangka menghasilkan konsepsi, serta
kriteria dasar pengembangan yang dapat digunakan dalam peyusunan Detail
Engineering Design (DED) pembangunan Politeknik Kota Malang, sehingga
akan didapatkan lokasi pembangunan Politeknik Kota Malang yang tepat.
2. Memperoleh gambaran obyektif mengenai kelayakan pembangunan
Politeknik Kota Malang ditinjau dari aspek-aspek tersebut di atas serta dampak
terhadap lingkungan setempat dan masyarakat di sekitar lokasi
pembangunan secara keseluruhan.
3. Menyusun konsepsi-konsepsi serta kriteria dasar pengembangan yang dapat
digunakan sebagai rekomendasi dan arahan dalam penyusunan Detail
Engineering Design (DED) Politeknik Kota Malang.
Sasaran studi kelayakan ini adalah untuk menghasilkan kajian yang dapat
dijadikan acuan untuk penyusunan disain teknis (detail engineering design)
RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
4
Politeknik Kota Malang. Sasaran atau hasil yang ditargetkan dalam studi kelayakan
ini adalah:
1. Aspek keterkaitan Tata Ruang Kota; Mendapatkan Lokasi Pembangunan
Politeknik Malang yang akan menjadi treager atau magnet perkembangan
kawasan sekitar, serta dapat “menyeimbangkan” dan memeratakan
pengembangan wilayah kota.
2. Aspek Hukum (Kelembagaan, dan tatakelola); Mendapatkan model
kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku
baik dari sisi kepemilikan, maupun kelembagaan teknis operasional sebagai
institusi Pendidikan Tinggi dalam bentuk Politeknik.
3. Aspek sosial-ekonomi; Menghasilkan kajian aspek sosial-ekonomi terhadap
rencana pembangunan Politeknik Kota Malang, serta rekomendasi tentang
dampak positif aspek sosial-ekonomi masyarakat Kota Malang khususnya
masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
4. Aspek Lingkungan; Menghasilkan Analisa aspek lingkungan pembangunan
Politeknik Kota Malang yang merupakan isu penting sebagai konsekwensi dari
sebuah proses pembangunan.
5. Aspek teknis dan arsitektural bangunan; Menghasilkan suatu konsepsi tentang
pemecahan masalah teknis pembangunan maupun perancangan (design)
yang mencakup permasalahan bentuk arsitektural yang diharapkan mampu
memberikan ciri spesifik kawasan serta kemungkinan potensi sebagai
“identitas” kawasan tersebut.
1.3. Lingkup Pembahasan
Studi kelayakan merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan setiap akan
dilakukan upaya pembangunan. Studi kelayakan dilakukan untuk mengetahui
dampak-dampak yang mungkin dapat terjadi, sehingga dapat diketahui solusi-solusi
apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir/menghilangkan dampak terhadap
pembangunan yang akan dilakukan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran studi
kelayakan ini, secara garis besar lingkup kegiatan studi kelayakan ini mencakup tiga
kegiatan, yaitu:
1. Kegiatan pengumpulan data lapangan berupa survey lapangan dan kajian
data sekunder, serta Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan kajian
terhadap aspek Tata Ruang Kota, aspek Hukum (Kelembagaan), aspek sosial-
ekonomi, aspek Lingkungan, aspek teknis dan arsitektural bangunan, serta
identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan Politeknik Kota Malang.
2. Kegiatan analisis kelayakan yang mencakup aspek keterkaitan Tata Ruang
Kota, aspek Hukum (Kelembagaan, dan tatakelola), aspek sosial-ekonomi,
aspek Lingkungan, Aspek teknis dan arsitektural bangunan.
3. Penyusunan konsepsi-konsepsi serta kriteria dasar pengembangan yang
dapat digunakan sebagai arahan/panduan dalam penyusunan Detail
Engineering Design (DED).
2. Aspek Hukum Dan Kelembagaan Politeknik Kota Malang
Pembahasan tentang aspek hukum dan kelembagaan ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman tentang kelembagaan, serta tatakelola Politeknik Kota
Malang. Kajian ini menjadi sangat penting karena kedudukan Politeknik Kota
Malang yang sangat “unik”. Hal ini dikarenakan Politeknik Kota Malang merupakan
milik pemerintah (Pemerintah Kota Malang), yang notabene tidak memiliki
RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
5
kewenangan (wajib) dalam pengelolaan institusi Pendidikan Tinggi, walaupun
secara esensi memiliki tanggungjawab atas pengendalian kualitas pendidikan
sampai level tertinggi dalam hal pemantauan dan memfasilitasi sarana dan
prasarana pendidikan. Kajian terhadap aspek Hukum dan Kelembagaan Politeknik
Kota Malang dilakukan dengan berlandaskan produk-produk peraturan
perundangan mulai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peratuan Daerah
maupun SK Walikota.
2.1. Kajian Aspek Hukum Politeknik Kota Malang
Kajian Aspek Hukum (Kelembagaan, dan tatakelola) bertujuan untuk
mendapatkan model kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku baik dari sisi kepemilikan, maupun kelembagaan teknis
operasional sebagai institusi Pendidikan Tinggi dalam bentuk Politeknik.
Permasalahan yang mendasar dalam kelembagaan dan tatakelola Politeknik
(Pendidikan Tinggi) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota yang hanya memiliki
kewenangan pelaksanaan tugas perbantuan pendidikan di tingkat pendidikan
dasar dan menengah, memiliki kompelksitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu,
kajian terhadap aspek peraturan perundangan menjadi sangat penting.
Kajian terhadap aspek hukum dalam studi kelayakan lokasi ini bukan hanya
untuk mendapatkan lokasi pembangunan yang tepat, tetapi juga untuk
mendapatkan rekomendasi mengenai status kepemilikan lembaga, serta tatakelola
Politeknik Malang yang tepat dan sesuai dengan pranata hukum yang berlaku.
Aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah:
1. Landasan Hukum Pemkot sebagai Pemrakarsa/pemilik politeknik dalam proses
pembangunan maupun tatakelolanya. Kewenangan Pemerintah daerah
sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 khususnya pasal 2 ayat (2) dan ayat (3);
UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 11
ayat (1) bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan
layanan dan kemudahan, serta menjamin penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”; serta memperhatikan
visi Kota Malang; “Terwujudnya Kota Malang sebagai kota Pendidikan yang
Berkualitas, Berbudaya, Berwawaskan Lingkungan menuju Masyarakat
Sejahtera”.
2. Status Kekayaan/modal Awal Pendirian kampus; Berkaitan sumber awal
pembiayaan pembangunan dari APBN (hibah), maka harus memperhatikan
dan mengacu pada UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
dan peraturan pelaksanaanya; Biaya awal merupakan kekayaan negara
yang dipisahkan, maka harus mengacu pada UU No 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negera, statusnya adalah tetap menjadi milik negara, penggunaan
dan pertanggungjawabannya mengikuti sistem APBN/APBD; Penggunaan
dana Hibah menurut PP No. 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah
diarahkan untuk menunjang peningkatan fungsi dan layanan dasar umum,
serta pemberdayaan aparatur pemerintah.
3. Status Badan Penyelenggara Pendidikan; Mengacu pada kekayaan negara
yang dipisahkan, maka ketentuan UU No. 20 tahun 2003 khususnya pasal 53
ayat (1) tentang Bandan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi harus
diperhatikan, dan menjadi acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan