Executive Summary 1 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang 1.1 Latar Belakang Pemanfaatan sumberdaya alam serta pelestarian lingkungan perlu diatur untuk menghindari kerusakkan lingkungan atau bencana lingkungan sehingga pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat secara sinergis berjalan bersamaan. Banyak produk hukum dibuat oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam maupun pelestarian lingkungan, namun exploitasi sumberdaya alam masih terjadi secara besar-besaran tanpa memperhatikan kemampuan alam untuk memperbaiki diri. Pengaturan pelestarian lingkungan juga perlu diperhatikan di dalam pengaturan tata ruang. Berbagai kebijakan pemerintah cukup jelas dan tegas mengatur tata ruang pengembangan wilayah baik dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota dengan memperhatikan aspek lingkungan ke dalam penataan ruang wilayah yang harus dilindungi untuk kepentingan kelestarian fungsi lingkungan. Kawasan lindung dan kawasan budidaya ditetapkan untuk menjaga keharmonisan antara pembangunan daerah dengan kelestarian fungsi lingkungan. Pengelolaan kawasan lindung secara khusus diatur oleh Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990. Kebijakan tersebut disusun sebagai pedoman pengelolaan kawasan lindung di dalam pengembangan pola tata ruang wilayah. Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga menyebutkan keharusan penetapan kawasan lindung selain kawasan budidaya. Kelemahan di dalam upaya pengendalian penerapan rencana tata ruang menjadi kendala utama di dalam menjamin kelestarian fungsi kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya informasi yang aktual dan valid terkait dengan kondisi kawasan lindung juga akan menyulitkan upaya pengendalian tata ruang. Karenanya sistem pemantauan secara reguler perlu dikembangkan untuk mengetahui apakah rencana tata ruang yang dibuat sesuai dengan kondisi di lapangan, bagaimana kondisinya serta perubahan apa yang terjadi di dalam kawasan lindung tersebut. Informasi yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perbaikan kebijakan terkait dengan pengelolaan kawasan lindung sehingga dapat memaksimalkan fungsinya untuk melindungi dan mencegah terjadinya bencana lingkungan. 1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran Adapun maksud, tujuan, dan sasaran dalam rangka penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang sesuai dengan yang disampaikan didalam Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai berikut. PENDAHULUAN 1
80
Embed
PENDAHULUAN 1 - Barenlitbang Official Websitebappeda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/hasil_kajian... · dengan kondisi kawasan lindung juga akan menyulitkan upaya pengendalian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Executive Summary
1
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
1.1 Latar Belakang
Pemanfaatan sumberdaya alam serta pelestarian lingkungan perlu diatur untuk
menghindari kerusakkan lingkungan atau bencana lingkungan sehingga
pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat secara sinergis berjalan bersamaan.
Banyak produk hukum dibuat oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan
sumberdaya alam maupun pelestarian lingkungan, namun exploitasi sumberdaya alam
masih terjadi secara besar-besaran tanpa memperhatikan kemampuan alam untuk
memperbaiki diri.
Pengaturan pelestarian lingkungan juga perlu diperhatikan di dalam
pengaturan tata ruang. Berbagai kebijakan pemerintah cukup jelas dan tegas
mengatur tata ruang pengembangan wilayah baik dari tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten atau kota dengan memperhatikan aspek lingkungan ke dalam penataan
ruang wilayah yang harus dilindungi untuk kepentingan kelestarian fungsi lingkungan.
Kawasan lindung dan kawasan budidaya ditetapkan untuk menjaga keharmonisan
antara pembangunan daerah dengan kelestarian fungsi lingkungan. Pengelolaan
kawasan lindung secara khusus diatur oleh Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990.
Kebijakan tersebut disusun sebagai pedoman pengelolaan kawasan lindung di dalam
pengembangan pola tata ruang wilayah. Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang juga menyebutkan keharusan penetapan kawasan lindung selain
kawasan budidaya.
Kelemahan di dalam upaya pengendalian penerapan rencana tata ruang
menjadi kendala utama di dalam menjamin kelestarian fungsi kawasan lindung yang
telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya informasi yang aktual dan valid terkait
dengan kondisi kawasan lindung juga akan menyulitkan upaya pengendalian tata
ruang. Karenanya sistem pemantauan secara reguler perlu dikembangkan untuk
mengetahui apakah rencana tata ruang yang dibuat sesuai dengan kondisi di
lapangan, bagaimana kondisinya serta perubahan apa yang terjadi di dalam kawasan
lindung tersebut. Informasi yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar
pertimbangan perbaikan kebijakan terkait dengan pengelolaan kawasan lindung
sehingga dapat memaksimalkan fungsinya untuk melindungi dan mencegah terjadinya
bencana lingkungan.
1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran
Adapun maksud, tujuan, dan sasaran dalam rangka penyusunan Naskah
Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
sesuai dengan yang disampaikan didalam Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai
berikut.
PENDAHULUAN 1
Executive Summary
2
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
1.2.1 Maksud
Maksud dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan
Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang adalah :
1. Mengidentifikasi kawasan lindung di Kota Malang;
2. Mengidentifikasi obyek-obyek yang masuk dalam kategori kawasan lindung;
3. Memetakan seluruh kawasan lindung pada peta kedalaman skala 1 : 1000;
4. Menetapkan Pokok-pokok kebijakan kawasan lindung;
5. Menetapkan Kawasan Lindung Kota Malang;
6. Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengendalian Kawasan Lindung
dengan melibatkan kearifan lokal;
7. Menganalisis Indikasi Program dan Prioritas program tahunan selama 10 tahun;
8. Menyusun Naskah Akademis dan Rancangan peraturan Walikota tentang
Kawasan Lindung Kota Malang
1.2.2 Tujuan
Tujuan umum penyusunan laporan pendahuluan ini pada umumnya
memberikan esensi terhadap pemahaman kembali Kerangka Angka Acuan Kerja yang
telah dibuat. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan
Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang ini adalah Menyusun
pedoman sebagai acuan bersama bagi pemerintah dan masyarakat dalam
pengelolaan, pemantauan, dan pengendalian kawasan lindung di Kota Malang.
Tahapan proses yang dilalui adalah :
1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Survei dan Studi Literatur;
3. Tahap Analisis Data;
4. Tahap Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang
Kawasan Lindung Kota Malang;
Sehingga mampu :
1) Mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup;
2) Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta
nilai sejarah dan budaya daerah;
3) Mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang sebagai kota
pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa
agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
4) Menjamin kepastian hukum pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
1.2.3 Sasaran
Adapun Sasaran dari Penyusunan Kawasan Lindung Kota Malang ini adalah :
1. Teridentifikasinya secara data dan spasial penetapan kawasan lindung sesuai
Executive Summary
3
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
aturan perundang-undangan.
2. Terciptanya pemanfaatan ruang dan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai
rencana tata ruang;
3. Tersedianya acuan yang operasional dalam pengaturan kawasan lindung di Kota
Malang.
Adapun Sasaran dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan
Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Jalur Sepeda Kota Malang dapat
dikelompokkan untuk masing-masing tahapan sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan :
a. Perencanaan alat survei;
b. Mapping kelompok kawasan lindung di Kota Malang;
2. Tahap Survei dan Studi Literatur;
a. Studi literatur tentang pengertian dan kriteria teknis kawasan lindung;
b. Survei instansional tentang data yang terkait kawasan lindung;
c. Survei lapangan lokasi kawasan lindung untuk kemudian dilakukan
plottingnya pada peta
3. Tahap Analisis Data;
a) Mengidentifikasi kawasan lindung di Kota Malang, secara spasial dan
data tabular;
b) Mengidentifikasi obyek-obyek yang masuk dalam kategori kawasan
lindung;
c) Memetakan seluruh kawasan lindung pada peta skala 1 : 1000;
d) Analisis Pokok-pokok kebijakan kawasan lindung;
e) Penetapkan Kawasan Lindung Kota Malang;
f) Analisis kegiatan budidaya yang masih diperkenankan di Kawasan
lindung;
g) Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pengendalian Kawasan Lindung
dengan melibatkan kearifan lokal;
h) Analisis Indikasi Program dan Prioritas program tahunan selama 10
tahun;
4. Tahap Penyusunan Naskah Akademis dan rancangan peraturan Walikota
tentang Rencana Kawasan Lindung Kota Malang;
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pada dasarnya berfungsi untuk membatasi suatu pokok
bahasan agar tetap fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun ruang lingkup
dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota
tentang Kawasan Lindung Kota Malang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang
lingkup substansi serta kegiatan.
Executive Summary
4
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah
Wilayah studi kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan
Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang adalah seluruh wilayah
Kota Malang, yang meliputi luas Kota Malang 110,06 km2, yang terdiri dari 5 Kecamatan
dan 57 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah, yaitu:
Utara : Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari (Kab. Malang),
Timur : Kecamatan Dau (Kota Batu), Kecamatan Wagir (Kab. Malang),
Selatan : Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Tajinan (Kab. Malang),
Barat : Kecamatan Pakis, Kecamatan Tumpang (Kab. Malang).
Secara keseluruhan ruang lingkup wilayah perencanaan untuk perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian Kawasan Lindung Kota Malang meliputi bagian
wilayah kota:
1) Pusat Malang Tengah;
2) Sub Pusat Malang Tenggara;
3) Sub Pusat Malang Timur;
4) Sub Pusat Malang Timur Laut;
5) Sub Pusat Malang Utara; dan
6) Sub Pusat Malang Barat
Untuk pemahaman lebih lanjut terkait wilayah administrasi Kota Malang dapat dilihat
pada peta 1.1.
1.3.2 Ruang Lingkup Substansi Dan Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan dan substantif untuk Penyusunan Naskah Akademis
dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang ini
meliputi:
1. Tahap Persiapan;
Kegiatan persiapan bertujuan membuat persiapan khusus yang diperlukan bagi
pelaksanaan kegiatan, termasuk melakukan koordinasi tim dalam menyusun
jadwal dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang efektif, sehingga tidak
melebihi waktu yang telah ditetapkan. Lingkup kegiatannya meliputi :
a) Perencanaan survei;
b) Mapping obyek dan kelompok kawasan lindung;
c) Persiapan alat survei;
2. Tahap Survei dan Studi Literatur;
Kegiatan survei dan studi literatur bertujuan mengumpulkan data lapangan, data
instansional, dan data pustaka. Lingkup kegiatannya meliputi :
a) Pelaksanaan survei instansional, untuk memperoleh data sekunder
mengenai kebijakan makro kawasan lindung di Kota Malang;
b) Pelaksanaan survey lapangan, untuk memperoleh data primer kawasan
lindung
Executive Summary
5
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Peta 1. 1 Batas Administrasi Wilayah Kota Malang
Executive Summary
6
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
c) Pelaksanaan studi literatur dan aturan untuk memperoleh acuan
implementatif penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan
lindung;
3. Tahap Analisis Data;
Data hasil survey disajikan dan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan
pengolahan dan analisis. Lingkup kegiatannya antara lain meliputi :
a. Identifikasi kawasan lindung di Kota Malang, meliputi kawasan rawan
bencana, kawasan lindung setempat (seperti sempadan sungai), kawasan
resapan air, kawasan hutan kota, kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau), dan
lain sebagainya;
b. Identifikasi obyek-obyek yang masuk dalam kategori kawasan lindung,
termasuk di dalamnya adalah sempadan rel kereta api dan sempadan
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
c. Memetakan seluruh kawasan lindung, dengan peta dasar hasil foto udara
atau citra satelit;
d. Analisis Pokok-pokok kebijakan kawasan lindung, terkait dengan kebijakan
nasional, provinsi, dan daerah dengan mengangkat kearifan budaya lokal;
e. Penetapkan Kawasan Lindung Kota Malang;
f. Analisis pemanfaatan ruang melalui kegiatan budidaya yang masih
diperkenankan di Kawasan lindung;
g. penetapan Kebijakan Pengelolaan dan Pengendalian Kawasan Lindung;
h. Analisis Indikasi Program dan Prioritas program tahunan selama 10 tahun;
4. Tahap Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang
Kawasan Lindung Kota Malang. Lingkup kegiatannya adalah :
a) Penyusunan Naskah Akademis Kawasan Lindung Kota Malang Kota Malang,
dengan sistematika mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni :
- Judul
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kajian Teoretis dan Praktik Empiris
- Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan
terkait
- Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis, dam Yuridis
- Bab V : Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi
muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Bab VI : Penutup
- Daftar Pustaka
- Lampiran : Rancangan Peraturan Daerah
Executive Summary
7
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
b) Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota dalam bentuk naskah hukum atau
legal drafting, dengan sistematika mengacu pada Undang-Undang No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni :
- Judul
- Pembukaan
--- Frasa Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
--- Jabatan Pembentuk Peraturan perundang-undangan
--- Konsiderans
--- Dasar Hukum
--- Diktum
- Batang Tubuh
--- Ketentuan Umum
--- Materi Pokok yang Diatur
--- Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
--- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
--- Ketentuan Penutup
- Penutup
- Penjelasan (jika diperlukan)
- Lampiran (jika diperlukan)
1.4 Kerangka Berpikir
Adapun kerangka pikir dan tahapan Penyusunan Naskah Akademis dan
Rancangan Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang adalah
sebagai berikut.
Executive Summary
8
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan
Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Executive Summary
9
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
2.1 Kawasan Lindung Setempat
2.1.1 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota
Malang
Penetapan sempadan sungai ditentukan berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai.Kawasan
sempadan sungai ditentukan pada sungai bertanggul dan tidak bertanggul, baik di
dalam maupun di luar kawasan perkotaan.
Di Kota Malang mengalir sungai Brantas, Sungai Bango, Sungai Amprong, Sungai
Mewek, Sungai Kajar, dan Sungai Metro. Sungai-sungai tersebut berada di dalam
kawasan perkotaan dan tidak bertanggul.
Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, kawasan sempadan sungai di Kota Malang
ditetapkan sebagai berikut:
Sungai Brantas
Sungai Brantas mengaliri Malang Utara, MalangTimurLaut,Malang Timur, Malang
Tengah, dan MalangTenggara. Sungai ini memiliki lebar 5,5 meter dan kedalaman 30-
70 cm, tepatnya di Kecamatan Klojen. Dilihat dari kedalaman sungai terhadap kriteria
penetapan, maka garis sempadan Sungai Brantas ditetapkan 10 meter diukur dari tepi
kiri dan kanan sungai sepanjang aliran sungai.
Sungai Bango
Sungai Bango mengaliri Malang Timur Laut, dan Malang Timur. Sungai ini memiliki
lebar 4 meter dan kedalaman 70 cm, tepatnya di Kecamatan Belimbing.Dilihat dari
kedalaman sungai terhadap kriteria penetapan, maka garis sempadan Sungai Bango
ditetapkan 10 meter diukur dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang aliran sungai.
Sungai Amprong
Sungai Amprong mengaliri Malang Timur, dan Malang Tenggara. Sungai ini memiliki
lebar5 meter dan kedalaman 30-50 cm, tepatnya di Kecamatan Kedungkandang.
Dilihat dari kedalaman sungai terhadap kriteria penetapan, maka garis sempadan
Sungai Amprong ditetapkan 10 meter diukur dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang
aliran sungai.
Sungai Mewek
Sungai Mewek mengaliri Malang Utara, dan Malang Timur Laut. Sungai ini memiliki
lebar 10 meter dan kedalaman 2 meter. Dilihat dari kedalaman sungai terhadap
kriteria penetapan, maka garis sempadan Sungai Mewek ditetapkan 10 meter diukur
dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang aliran sungai.
PENETAPAN DAN PENANGANAN KAWASAN LINDUNG BESERTA OBYEK YANG MASUK DIDALAMNYA
2
Executive Summary
10
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Berdasarkan penetapan garis sempadan sungai tersebut di atas serta melalui
perhitungan peta GIS maka diperoleh luasan keseluruhan kawasan lindung setempat
untuk sungai di tiap BWK Kota Malang adalah sebagai berikut.
Tabel 2. 1 Luas Kawasan Lindung Setempat Berupa Sempadan Sungai Tiap BWK
Kota Malang
No. BWK Kota Malang Luasan Kawasan
Lindung (Ha)
1 BWK Malang Utara ± 229,59
2 BWK Malang Timur ± 102,09
3 BWK Malang Tengah ± 85,12
4 BWK Malang Timur Laut ± 145,43
5 BWK Malang Barat ± 333,43
6 BWK Malang Tenggara ± 83,38
Jumlah ± 979,05
Sumber : Hasil Perhitungan Peta GIS, 2013
Tabel 2. 2 Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Sungai di BWK Malang Utara
Lokasi Kondisi Eksisting Kebutuhan Penanganan Lokasi
Sungai
Metro
(tidak
bertanggul
)
Sungai
Brantas
(tidak
bertanggul
)
- Semakin banyak
pengkorvesian lahan-lahan
konservasi menjadi kawasan
permukiman
- Semakin sproradisnya
pertumbuhan permukiman di
bantaran sungai dan sungai
lain serta anak sungainya
sehingga menjebabkan
penyempitan dimensi sungai
yang nantinya akan
berdampak terjadi bencana
banjir
- Pertumbuhan di sepanjang
bantaran sungai dapat
menyebabkan penurunan
citra kota (slum area)
- Kurang terawatnya serta
kurang maksimal dalam
memanfaatkan ruang
terbuka di BWK Malang Utara
sebagai pembentuk citra
kota.
- Luasan Kawasan sempadan
sungai cenderung berkurang
karena adanya alih fungsi
lahan
- Penataan kembali
permukiman di
bantaran sungai
- Sosialisasi larangan
mendirikan
bangunan di
bantaran sungai
- Untuk kawasan
sepanjang bantaran
sungai yang terletak
di kawasan
permukiman perlu
adanya
pengendalian
sempadan
bangunan untuk
mempertahankan
fungsi sungai sebagai
penampung aliran air
hujan dan
pembuangan limbah
rumah tangga di
daerah perkotaan.
BWK
Malang
Utara
Sungai
Metro
- Sempadan sungai digunakan
sebagai permukiman seperti
Kelurahan Bandulan,
- Penataan kembali
permukiman di
bantaran sungai
BWK
Malang
Barat
Executive Summary
11
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Lokasi Kondisi Eksisting Kebutuhan Penanganan Lokasi
Mulyorejo.
- Masyarakat menggunakan
sungai untuk MCK
- Sosialisasi larangan
mendirikan
bangunan di
bantaran sungai
- pengendalian
sempadan
bangunan untuk
mempertahankan
fungsi sungai sebagai
penampung aliran air
hujan dan
pembuangan limbah
rumah tangga di
daerah perkotaan.
- Peningkatan
kesadaran
masyarakat yang
tinggal di sekitar
bantaran sungai
untuk tidak
mencemari sungai
dengan membuang
sampah ke aliran
sungai tersebut.
Sungai
Brantas
- Sempadan sungai sudah
banyak berubah fungsi
menjadi permukiman
- Di beberapa sempadan
sungai tidak terdapat
tanggul sehingga pada
saat terjadi hujan deras, air
meluap masuk kawasan
permukiman
- Penduduk yang tinggal
berdekatan dengan sungai
membuang sampah, air
limbah, dan MCK di sungai
- Luasan kawasan sempadan
sungai berkurang karena
adanya alih fungsi lahan
Penataan
permukiman di
bantaran sungai
Pengendalian
kegiatan yang telah
ada disekitar sungai
Penyediaan tempat
pengolahan limbah
yang disediakan di
tiap lingkungan
permukiman, agar
tidak mencemari air
sungai karena pada
akhirnya
pembuangan akhir
ke sungai
Peningkatan
kesadaran
masyarakat yang
tinggal di sekitar
bantaran sungai
untuk tidak
mencemari sungai
dengan membuang
sampah ke aliran
sungai tersebut.
Pembangunan jalan
inspeksi di
sepanjang sungai
BWK
Malang
Tengah
Executive Summary
12
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Lokasi Kondisi Eksisting Kebutuhan Penanganan Lokasi
untuk memudahkan
pengawasan
terhadap
berkembangnya
kawasan terbangun
pada sempadan
sungai maupun alih
fungsi lahan lainnya.
pembuatan tanggul
di sempadan sungai
Sungai
Amprong
Sungai
Brantas
Kali Asin
- Sempadan sungai sudah
banyak berubah fungsi
menjadi lahan terbangun
- Penduduk yang tinggal
berdekatan dengan sungai
membuang sampah, air
limbah, dan MCK di sungai
Penataan
permukiman di
bantaran sungai
Pengendalian
kegiatan yang telah
ada disekitar sungai
Penyediaan tempat
pengolahan limbah
yang disediakan di
tiap lingkungan
permukiman, agar
tidak mencemari air
sungai karena pada
akhirnya
pembuangan akhir
ke sungai
Peningkatan
kesadaran
masyarakat yang
tinggal di sekitar
bantaran sungai
untuk tidak
mencemari sungai
dengan membuang
sampah ke aliran
sungai tersebut.
Pembangunan jalan
inspeksi di
sepanjang sungai
untuk memudahkan
pengawasan
terhadap
berkembangnya
kawasan terbangun
pada sempadan
sungai maupun alih
fungsi lahan lainnya.
BWK
Malang
Tenggara
Executive Summary
13
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Lokasi Kondisi Eksisting Kebutuhan Penanganan Lokasi
Sungai
Bango
(tidak
bertanggul
)
Sungai
Brantas
(tidak
bertanggul
)
- Semakin banyak
pengkorvesian lahan-lahan
konservasi menjadi
kawasan permukiman
- Bahaya banjir bandang,
yang tidak dapat
diperkirakan kapan akan
terjadi banjir bandang, dan
sebagainya.
- Semakin sproradisnya
pertumbuhan permukiman
di bantaran sungaidapat
menyebabkan
penyempitan dimensi
sungai dan aliran sungai
yang deras dapat
menyebabkan terjadinya
erosi di bibir sungai , yang
lama-lama menyebabkan
longsor
- Pertumbuhan di sepanjang
bantaran sungai dapat
menyebabkan penurunan
citra kota (slum area)
- Sebaiknya
difungsikan untuk
kawasan
penghijauan, selain
berfungsi untuk
melindungi juga
dapat memberikan
kontribusi bagi
pelestarian
lingkungan kota yang
lebih asri.
- Penataan kembali
permukiman di
bantaran sungai
- Sosialisasi larangan
mendirikan
bangunan di
bantaran sungai
- Untuk kawasan
sepanjang bantaran
sungai yang terletak
di kawasan
permukiman perlu
adanya
pengendalian
sempadan
bangunan untuk
mempertahankan
fungsi sungai sebagai
penampung aliran air
hujan dan
pembuangan limbah
rumah tangga di
daerah perkotaan.
- Pembangunan jalan
inspeksi di sepanjang
sungai untuk
memudahkan
pengawasan
terhadap
berkembangnya
kawasan terbangun
pada sempadan
sungai maupun alih
fungsi lahan lainnya.
BWK
Malang
Timur
Laut
Sumber : Hasil Analisa, 2013
Executive Summary
14
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Peta 2. 1 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Utara
Executive Summary
15
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Peta 2. 2 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Timur
Executive Summary
16
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Peta 2. 3 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Timur Laut
Executive Summary
17
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Peta 2. 4 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Tengah
Executive Summary
18
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Peta 2. 5 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Barat
Executive Summary
19
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Peta 2. 6 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Tenggara
Executive Summary
20
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
2.1.2 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Irigasi Di Kota
Malang
Untuk menetapkan kawasan sempadan irigasi di Kota Malang sebelumnya
telah dilakukan analisa komparatif antara kebijakan yang mengatur tentang irigasi
dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Merujuk dari hasil analisa tersebut serta
kesepakatan antara tim teknis maka penetapan kawasan sempadan irigasi di Kota
Malang dapat ditetapkan sebagai berikut.
(1) Saluran Irigasi Tidak Bertanggul yang sebagian besar mendominasi di seluruh
BWK Kota Malang ditetapkan 3 meter di ukur dari tepi saluran parit. Untuk
penetapan sempadan saluran irigasi yang memiliki kondisi karakteristik saluran
dengan ketentuan debit/kemampuan mengalirkan air dan kedalaman air
berbeda dapat ditetapkan,
Saluran irigasi tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 1 meter
dan memiliki kemampuan dalam mengalirkan air 4 m³/detik atau lebih,
maka sempadan irigasi ditetapkan 5 meter yang sekaligus merupakan
batas mendirikan bangunan diukur dari tepi luar parit saluran baik disisi
kanan dan kiri saluran.
Saluran irigasi tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 1 meter
dan memiliki kemampuan dalam mengalirkan air 1-4 m³/detik, maka
sempadan irigasi ditetapkan 3 meter yang sekaligus merupakan batas
mendirikan bangunan diukur dari tepi luar parit saluran baik disisi kanan dan
kiri saluran.
Saluran irigasi tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 1 meter
dan memiliki kemampuan dalam mengalirkan air kurang dari 1m³/detik,
maka sempadan irigasi ditetapkan 2 meter yang sekaligus merupakan
batas mendirikan bangunan diukur dari tepi luar parit saluran baik disisi
kanan dan kiri saluran.
(2) Saluran Irigasi Bertanggul
Saluran irigasi bertanggul dengan ketinggian kurang 1 meter dan memiliki
kemampuan dalam mengalirkan air 4 m³/detik atau lebih, maka
sempadan irigasi ditetapkan 5 meter yang sekaligus merupakan batas
mendirikan bangunan diukur dari sisi bagian terluar kaki tanggul atau
inspeksi jalan
Saluran irigasi tidak bertanggul dengan ketinggian kurang dari 1 meter dan
memiliki kemampuan dalam mengalirkan air 1-4 m³/detik, maka sempadan
irigasi ditetapkan 3 meter yang sekaligus merupakan batas mendirikan
bangunan diukur dari sisi bagian terluar kaki tanggul atau inspeksi jalan
Saluran irigasi tidak bertanggul dengan ketinggian kurang dari 1 meter dan
memiliki kemampuan dalam mengalirkan air kurang dari 1m³/detik, maka
sempadan irigasi ditetapkan 2 meter yang sekaligus merupakan batas
Executive Summary
21
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
mendirikan bangunan diukur dari tepi luar parit saluran baik disisi kanan dan
kiri saluran.
Berdasarkan penetapan garis sempadan saluran irigasi tersebut di atas serta melalui
perhitungan peta GIS maka diperoleh luasan keseluruhan kawasan lindung
setempat untuk saluran irigasi di tiap BWK Kota Malang adalah sebagai berikut.
Tabel 2. 3 Luas Kawasan Lindung Setempat Berupa Sempadan Irigasi Tiap BWK
Kota Malang
No. BWK Kota Malang Luasan Kawasan
Lindung (Ha)
1 BWK Malang Utara ± 9,74
2 BWK Malang Timur ± 2,52
3 BWK Malang Tengah ± 0,59
4 BWK Malang Timur Laut ± 5,50
5 BWK Malang Barat ± 3,45
6 BWK Malang Tenggara ± 5,25
Jumlah ± 27,08
Sumber : Hasil Perhitungan Peta GIS, 2013
Kebutuhan penanganan yang ada dilakukan pada area sempadan irigasi
yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung Kota Malang. Kebutuhan
penanganan pada area sempadan irigasi Kota Malang didasarkan pada kondisi
potensi permasalahan eksisting yang ada pada masing- masing karakteristik saluran
irigasi.
Tabel 2. 4 Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Irigasi di Kota Malang
No. Jenis Saluran Karakteristik dan kondisi
Saluran
Kebutuhan Penanganan
1 Irigasi Primer (Kali
amprong, Kali
Metro, dan Kali
Sukun)
Untuk kali amprong
Memiliki debit 0,49
m3/det, kali metro
memiliki debit 2,873
m3/det di akhir tahun
2011
Rata- rata kedalaman 50
cm – 1 m dan tidak
bertanggul
Berfungsi sebagai saluran
irigasi primer yang
menyuplai daerah irigasi
BWK Malang Tenggara
Penggunaan lahan
sekitar saluran sebesar
80% berupa sawah dan
areal terbuka
Masih terdapat ruang
Normalisasi saluran
secara rutin
Mempertahankan serta
melestarikan daerah
hijau di sisi kanan dan
kiri saluran
Membatasi kegiatan
yang mengeksplorasi
sumberdaya alam yang
terkandung dalam
sungai/ saluran
Meminimalisasi faktor
pembawa sedimentasi
dari hulu ke hilir
Menerapkan garis
sempadan saluran
yang sudah ditetapkan
untuk membatasi
Executive Summary
22
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
No. Jenis Saluran Karakteristik dan kondisi
Saluran
Kebutuhan Penanganan
terbuka hijau di sisi kanan
dan kiri saluran setebal ±
2 m
bangunan- bangunan
liar di tepi saluran
2 Irigasi Sekunder
(melalui Kel.
Kedungkandang,
Kel. Buring, Kel.
Bumiayu, Kel.
Wonokoyo, Kel.
Gadang, Kel.
Cemorokandang)
Rata- rata memiliki debit
0,5-1,5 m3/detik di akhir
tahun 2011
Memiliki rata- rata
kedalaman kurang dari 1
m dan tidak bertanggul
Berfungsi sebagai saluran
irigasi sekunder yang
menyuplai daerah irigasi
BWK Malang Tenggara
Penggunaan lahan
sekitar di beberapa
saluran ada yang melalui
kawasan permukiman
sehingga permasalahan
yang terjadi saluran
irigasi tertutup sampah
dan bangunan bahkan
difungsikan sebagai
saluran drainase
Tidak ada jalan atau
ruang pembatas antara
saluran dengan
permukiman
Menerapkan garis
sempadan saluran
yang sudah ditetapkan
untuk membatasi
bangunan- bangunan
liar di tepi saluran
Memisahkan saluran
irigasi dengan saluran
pembuang drainase
kota terutama pada
saluran yang melintasi
kawasan permukiman
Menyediakan ruang
atau jalan setelah
sempadan irigasi untuk
upaya konservasi dan
pemeliharaan saluran
Perbaikan saluran yang
telah tertutup material
bangunan
3 Irigasi Tersier Rata- rata memiliki debit
kurang dari 1 m3/detik
Memiliki rata- rata
kedalaman 30-50 cm
dan tidak bertanggul
namun beberapa
saluran sudah diperkeras/
diplengseng dan masih
ada pula yang masih
alami
Terdapat titik saluran
yang masih belum
tersuplai air ke petak-
petak sawah di musim
kemarau dari jaringan
saluran sekunder
Meningkatkan jaringan
irigasi terutama saluran
irigasi tersier untuk area
petak sawah yang sulit
dijangkau
Menerapkan garis
sempadan saluran
yang sudah ditetapkan
untuk upaya
pelestarian saluran
Perbaikan saluran-
saluran tersier alami
yang masih mengalami
penyempitan saluran
dengan membangun
plengsengan saluran
Sumber : Hasil Kajian dan Analisa, 2013
Executive Summary
23
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Peta 2. 7 Penetapan Kawasan Lindung sempadan irigasi Kota Malang
Executive Summary
24
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
2.2 Kawasan Cagar Budaya
Kawasan cagar budaya di Kota Malang meliputi bangunan cagar budaya dan
lingkungan cagar budaya.
Penetapan kawasan cagar budaya ditentukan berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 32
tahun 1990, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008. Berdasarkan dari kriteria
yang telah ditetapkan pada kebijakan tersebut dan hasil analisis, maka kawasan cagar
budaya di Kota Malang, terdiri atas:
Bangunan cagar budaya, yang meliputi Balai Kota Malang, Stasiun Kereta Api,
Bank Indonesia, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Masjid Jami’, Gereja
Kayu Tangan, Gereja Immanuel, Toko Oen, RS RKZ, Sekolah Cor Jessu, Klenteng
Toa Pek Tong, RS Tentara Soepraoen, Gedung PLN, serta perumahan yang ada
di sepanjang Jl. Ijen, Jl.Besar Ijen, Jl.Semeru, Jl.Kahuripan, Jl.Tugu,
Jl.Kertanegara.
Lingkungan cagar budaya, yang meliputi lingkungan Candi Badut, lingkungan
Candi Tidar, lingkungan Gunung Buring, situs Tlogomas, lingkungan Polowijen,
program kegiatan dari kebutuhan penanganan masing- masing kawasan lindung
beserta obyek yang ada didalamnya di Kota Malang dapat disajikan pada Tabel 3.1
berikut.
INDIKASI PROGRAM TAHUNAN PENGELOLAAN
KAWASAN LINDUNG
3
50
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Tabel 3. 1 Indikasi Program Kawasan Lindung Beserta Obyek Yang Masuk Didalamnya Di Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
Sempadan
Sungai
Sepanja
ng aliran
Sungai
Brantas,
Sungai
Metro,
Sungai
Bango,
Sungai
Amprong
, dan Kali
Mewek
Di
Seluruh
BWK
Kota
Malang
Penetapan
garis
sempadan
sungai
Dinas
Pekerjaan
Umum Cipta
Karya, Badan
Lingkungan
Hidup,
Wasbangdalin
g, Dinas
Pengairan
Wilayah
Pengawasan
Bango
Gedangan, PT.
Jasa Tirta I
APBD
Penyusunan
studi penelitian
untuk daerah
aliran sungai
yang memiliki
karakteristik fisik
sungai yang
khusus
terutama pada
titik meander
(lekuk sungai)
APBD
Konservasi
sungai di luar
kawasan
terbangun
APBD,
APBN
Sosialisasi
larangan
mendirikan
bangunan di
bantaran
sungai
APBD
Inventarisasi
rumah- rumah
yang
APBD
51
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
menempati
kawasan
sempadan
sungai
Pembangunan
patok batas
sempadan
sungai
APBD
Perlu adanya
studi kelayakan
lahan untuk
resettlement
APBD
Penyiapan
lahan bagi
masyarakat
yang terkena
resettlement
APBD,
APBN
Resettlement
bangunan
yang
menempati
sempadan
sungai yang
telah
ditetapkan
APBD,
APBN
Penghijauan
melalui
penanaman
kembali pada
lahan bekas
APBD
52
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
bangunan
Pengendalian
sempadan
bangunan
APBD
Sosialisasi
sebagai upaya
peningkatan
kesadaran
masyarakat
untuk tidak
mencemari
daerah aliran
sungai
APBD
Sempadan
Irigasi
Irigasi
Primer
(Kali
amprong
, Kali
Metro,
dan Kali
Sukun)
Normalisasi
saluran secara
rutin
Dinas
Pekerjaan
Umum Cipta
Karya, Badan
Lingkungan
Hidup,
Wasbangdalin
g, Dinas
Pengairan
Wilayah
Pengawasan
Bango
Gedangan,
BAPPEDA
APBD
Mempertahanka
n serta
melestarikan
daerah hijau di
sisi kanan dan
kiri saluran
APBD,
Swadaya
Masyara
kat
Pembangunan
patok batas
sempadan
saluran irigasi
APBD
Pembangunan
plengsengan
bibir saluran
untuk
APBD,
APBN
53
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
melancarkan
debit air
Membatasi
kegiatan yang
mengeksplorasi
sumberdaya
alam yang
terkandung
dalam sungai/
saluran
APBD
Meminimalisasi
faktor pembawa
sedimentasi dari
hulu ke hilir
Swasta,
Swadaya
Masyara
kat
Menerapkan
garis sempadan
saluran yang
sudah
ditetapkan
untuk
membatasi
bangunan-
bangunan liar di
tepi saluran
APBD,
Swadaya
Masyara
kat
Irigasi
Sekunder
(melalui
Kel.
Kedungk
andang,
Memisahkan
saluran irigasi
dengan saluran
pembuang
drainase kota
terutama pada
APBD
54
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
Kel.
Buring,
Kel.
Bumiayu,
Kel.
Wonokoy
o, Kel.
Gadang,
Kel.
Cemorok
andang)
saluran yang
melintasi
kawasan
permukiman
Menyediakan
ruang atau jalan
inspeksi setelah
sempadan irigasi
untuk upaya
konservasi dan
pemeliharaan
saluran
APBD,AP
BN
Perbaikan
saluran yang
telah tertutup
material
bangunan
APBD,
Swadaya
Masyara
kat
Pembangunan
plengsengan
bibir saluran
untuk
melancarkan
debit air
APBD
Seluruh
kawasan
BWK
Kota
Malang
yang
mempun
Meningkatkan
jaringan irigasi
terutama
saluran irigasi
tersier untuk
area petak
sawah yang sulit
APBD
55
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
yai
saluran
irigasi
tersier
dijangkau
Perbaikan
saluran- saluran
tersier alami
yang masih
mengalami
penyempitan
saluran dengan
membangun
plengsengan
saluran
APBD,
APBN
Kawasan
Cagar
Budaya
Jl. Tugu,
Jl.
Trunojoy
o, Jl.
Klayatan,
Jl.
Merdeka
Barat, Jl.
BasukiRa
hmat, Jl.
Celaket,
Jl.Kayuta
ngan,
Kel.
Besuki,
Kel.
Inventarisasi
ulang
benda/lingkung
an cagar
budaya
berdasar
kebijakan pusat
yang berlaku
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata,
BAPPEDA
APBD
Pengelompokka
n kelas/kategori
pelestarian
benda/lingkung
an cagar
budaya melalui
studi penelitian
APBD
Penyusunan
peraturan
daerah tentang
penetapan
APBD
56
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
Polowijen cagar budaya
Pelestarian dan
perlindungan
bangunan
cagar budaya
APBD
Sosialisasi
bangunan
cagar budaya
sebagai promosi
wisata
APBD
Kawasan
Rawan Banjir
Sempad
analiran
sungai
dengan
jarak 25-
250
meter
dari tepi
sungai
Penertiban
permukiman
yang berada di
sempadan
sungai melalui
resettlement
BPBD Kota
Malang, Dinas
Pengairan
Wilayah
Pengawasan
Bango
Gedangan,
Dinas
Pekerjaan
Umum Cipta
Karya
APBD
Pemintakatan
kawasan rawan
bencana
berdasarkan
tingkat
kerawanan
APBD
Sosialisasi
pemanfaatan
ruang di
kawasan rawan
bencana sesuai
tingkat
kerawanannya
APBD
pengendalian APBD
57
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
sempadan
bangunan
melalui
pengketatan
pemberian ijin
bangunan
menerapkan
desain
bangunan yang
sesuai terhadap
masing- masing
tingkat
kerawanan
bencana banjir
APBD
normalisasi
sungai dan
pembuatan
tanggul sekitar
kawasan rawan
banjir
APBD
Kawasan
RTH Jalur
Jalan
Jl. Besar
Ijen, Jl.
Bandung
-
Jl.Vetera
n- Jl.
Yogyaka
rta,
sekitar
kawasan
Pemangkasan
ranting di area
pejalan kaki
untuk memenuhi
kebutuhan
ruang bebas
dari juntaian
ranting dan
dahan pohon
sekitar 2,5 m dari
Dinas
Pertamanan
dan
Kebersihan
Kota Malang,
Dinas PU Bina
Marga
APBD
58
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
Jl.
Surabay
a, Jl.
Bogor, Jl.
Jakarta,
Jl.
Merbabu
, Jl.
Panglima
Sudirman
, Jl.
Tumengg
ung
Suryo
serta
taman Jl.
Kali
Mewek,
Taman
Serayu,
Taman
Ciujung,
Taman
Cisadea,
dan
Taman
Cidurian
permukaan
tanah
Meliputi
seluruh
ruas
Pemeliharaan/
perawatan
secara berkala
APBD
59
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
jalan di
Kota
Malang
yang
memiliki
ruang
terbuka
hijau
pada tanaman
pohon yang baru
direncanakan
sebagai RTH Jalur
Jalan
Melakukan
seleksi pada
jenis pohon
yang sudah
tidak lagi
memiliki
ketahanan
tinggi terhadap
pengaruh udara
dan kemudian
mengganti
dengan calon
tanaman pohon
baru bermassa
daun padat
APBD
Meliputi
koridor
jalan
yang
memiliki
akses
menuju
kawasan
industri
yang
Menerapkan
pola
penempatan
vegetasi bergilir
antara pohon
bermassa daun
rapat dan pohon
perdu/semak
APBD
60
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
notaben
enya
jalan
tersebut
dilalui
oleh
kendara
an berat
dan
koridor
jalan
yang
memiliki
intensitas
kendara
an
padat
Meliputi
koridor
jalan
yang
memiliki
kondisi
sekitar
berupa
ruang
terbuka
yang
terhamp
ar cukup
Menerapkan
pola tanam
berbaris dan
berjarak rapat
dengan
kerapatan
kurang dari 3 m
APBD
Menempatkan
tanaman pohon
bermassa daun
rapat dan tinggi
± 4-5 m untuk
koridor jalan
APBD
61
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
lua yang
bersebelahan
dengan area
terbuka cukup
luas
persimpa
ngan Jl.
Besar Ijen
ke arah
jalan
terusan
Jl.
Surabay
a-
Jl.Guntur
dan Jl.
Buring,
persimpa
ngan Jl.
Besar Ijen
ke arah
Jl.
Bandung
,
persimpa
ngan Jl.
Besar Ijen
ke arah
Jl. Kawi,
dan
Pemangkasan
pada cabang,
dahan, dan
ranting yang
dapat
menghalangi
pandangan
pengguna jalan
APBD
62
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
persimpa
ngan Jl.
Hamid
Rusdi
serta
taman
bundara
n Jl.
Panglima
Sudirman
dan
Taman
Segitiga
Arjosari
Kawasan
RTH Taman
Seluruh
lokasi
Taman di
wilayah
BWK
Kota
Malang
pembagian
ruang aktif dan
pasif untuk
taman dengan
fungsi publik
rekreatif
Dinas
Pertamanan
dan
Kebersihan
Kota Malang
APBD
penyelenggaraa
n studi penelitian
dan studi
kelayakan
terkait pemilihan
lokasi taman
yang sesuai
untuk
dikembangkan
sebagai taman
APBD
63
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
tematik
penetapan
tema taman
untuk
memunculkan
kesan utama,
karakter atau
identitas Kota
Malang
APBD
Kawasan
RTH Makam
dan
Lapangan
Olahraga
Seluruh
wilayah
BWK
Kota
Malang
peningkatan
kualitas visual
tanaman
dengan
penataan
pohon yang
tidak
mengganggu
kegiatan
olahraga
didalamnya
Dinas
Pertamanan
dan
Kebersihan
Kota Malang,
Masyarakat
APBD
Penataan
vegetasi dan
lansekap di area
pemakaman
yang tidak
memunculkan
kesan
menyeramkan
APBD
Kawasan
RTH Hutan
Seluruh
lokasi
Penanaman
tanaman
Dinas
Pertamanan
APBD
64
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
Kota dan
Taman Bibit
Hutan
Kota di
wilayah
BWK
Kota
Malang
diterapkan
dengan tingkat
kerapatan
sedang dan
memiliki
ketinggian yang
bervariasi.
dan
Kebersihan
Kota Malang
Pembentukan
hutan kota yang
akan
dikembangkan
adalah hutan
kota
bergerombol
dan hutan kota
jalur
APBD
Pelaksanaan
studi kelayakan
Hutan Kota dan
Taman bibit
apabila akan
difungsikan
sebagai hutan
kota rekreatif
APBD
Menetapkan
persentase
peruntukkan
Hutan Kota
sebagai fungsi
ekologis dan
APBD
65
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
rekreatif
Kawasan
RTH Jalur Rel
Kereta Api
Seluruh
wilayah
keluraha
n yang
dilintasi
jalur rel
kereta
api
Menyediakan
lahan
permukiman
yang layak
untuk
resettlement
bangunan
rumah yang
menempati
sempadan rel
Dinas
Pertamanan
dan
Kebersihan
Kota Malang,
PT. KAI Daop
VIII
APBD,
APBN
Pengosongan
lahan dari
bangunan yang
menempati
sempadan rel
APBD,
APBN
Penghijauan
lahan
sempadan rel
kereta dengan
melakukan
penanaman
beberapa
varietas vegetasi
yang sesuai
APBD
Mengembalikan
status lahan KAI
yang
dipergunakan
oleh pihak
APBD,
APBN
66
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
pribadi dengan
mengukur ulang
luasan kavling
Penanaman
vegetasi yang
memiliki
karakteristik
fungsi sebagai
buffer atau
pembatas
antara areal
persawahan
dengan
sempadan rel
yang
mempertimban
gkan jarak dari
sumbu rel
adalah 5 m
APBD
Mempertahanka
n sempadan rel
kereta api yang
masih memiliki
RTH
APBD
Kawasan
RTH Jalur
SUTT
Seluruh
wilayah
keluraha
n yang
dilintasi
jalur SUTT
Melakukan
sosialisasi
kepada
masyarakat
mengenai
bahaya
Dinas
Pertamanan
dan
Kebersihan
Kota Malang,
PT. PLN
APBD
67
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
dan pos
pengaw
asannya
bermukim di
sekitar area jalur
pengaman SUTT
Mengendalikan
intensitas
bangunan
dengan melihat
kriteria
ketinggian
bangunan yang
diijinkan pada
bagian bwah
jalur pengaman
SUTT
APBD
Resettlement
permukiman
yang
menempati/
berdiri tepat di
area kaki tower
SUTT
APBD,
APBN
Pengembangan
RTH Pengaman
Jalur SUTT
dengan
menerapkan
konsep roof
garden pada
bangunan yang
berada di
APBD
68
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
bawah jalur SUTT
Menjaga
konsistensi areal
persawahan,
ladang, kebun
untuk tidak
berubah
menjadi lahan
terbangun
APBD
Melakukan
pengawasan
terhadap kondisi
RTH sempadan
sekitar jalur SUTT
untuk
mengantisipasi
pemanfaatan
ruang secara
illegal
APBD
Penghijauan
dengan kriteria
penanaman
vegetasi yang
tidak
menimbulkan
gangguan
terhadap
jaringan listrik
serta
menghindari
APBD
69
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Penanganan
Kawasan Lokasi
Program dan
Kegiatan dari
Bentuk
Penanganan
Tahun Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Sumber
Dana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
bahaya terhadp
penduduk
sekitarnya
dengan tetap
mempertimban
gkan jarak
bebas minimum
Kawasan
RTH
Sempadan
Sungai dan
bufferzone
Seluruh
wilayah
BWK
Kota
Malang
Peningkatan
resapan air dan
longsor serta
area peneduh di
sepanjang jalan
aliran sungai.
Dinas
Pertamanan
dan
Kebersihan
Kota Malang,
Dinas
Pengairan
Wilayah
Pengawasan
Bango
Gedangan, PT.
Jasa Tirta I
APBD
Pengembangan
tanaman/veget
asi pada
sempadan
sungai
diarahkan pada
jenis tanaman
yang memiliki
perakaran kuat,
dedaunan yang
rindang
APBD
Sumber : Hasil Rencana, 2013
70
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Contents 1.1 Latar Belakang .......................................................................................................................................................................... 1
1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran................................................................................................................................................ 1
1.2.2 Tujuan ....................................................................................................................................................................................... 2
1.3 Ruang Lingkup ........................................................................................................................................................................... 3
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah....................................................................................................................................................... 4
1.3.2 Ruang Lingkup Substansi Dan Kegiatan ......................................................................................................................... 4
2.1 Kawasan Lindung Setempat ................................................................................................................................................. 9
2.1.1 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Malang .............................. 9
2.1.2 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Irigasi Di Kota Malang ............................... 20
2.2 Kawasan Cagar Budaya ...................................................................................................................................................... 24
2.3 Kawasan Rawan Bencana .................................................................................................................................................. 27
2.4 Kawasan RTH Kota .................................................................................................................................................................. 29
2.4.1 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Jalan Di Kota Malang ...................................................... 29
71
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
2.4.2 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Taman, Monumen, Gerbang Kota Malang ........................ 31
2.4.3 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Lapangan Olahraga Dan Makam ......................................... 33
2.4.4 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Hutan Kota Dan Taman Bibit ................................................... 36
2.4.5 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur Kereta Api .................................................... 37
2.4.6 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur Sutt.................................................................. 39
2.4.7 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Sempadan Sungai Dan Buffer Zone ...................................... 41
Tabel 2. 1 Luas Kawasan Lindung Setempat Berupa Sempadan Sungai Tiap BWK ......................................................... 10
Tabel 2. 2 Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Sungai di BWK Malang Utara .............................................. 10
Tabel 2. 3 Luas Kawasan Lindung Setempat Berupa Sempadan Irigasi Tiap BWK ........................................................... 21
Tabel 2. 4 Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Irigasi di Kota Malang ........................................................... 21
Tabel 2. 5 Kebutuhan Penanganan Kawasan Cagar Budaya .............................................................................................. 24
Tabel 2. 6 Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Jalan di Kota Malang................................................................................... 30
Tabel 2. 7 Penetapan RTH Taman Kota, Monumen, Gerbang Kota di Masing- masing BWK Kota Malang .............. 31
Tabel 2. 8 Jenis dan Lokasi RTH Makam dan Lapangan Olahraga di Masing- masing BWK Kota Malang................ 33
Tabel 2. 9 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Makam dan Lapangan Olahraga Tiap BWK Kota Malang .... 36
Tabel 2. 10 Lokasi RTH Hutan Kota dan Taman Bibit di masing- masing BWK Kota Malang ........................................... 36
Tabel 2. 11 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Pengaman Jalur Kereta Api Tiap BWK ........................................ 38
Tabel 2. 12 Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Kereta Api di Kota Malang ....................................................................... 38
Tabel 2. 13 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Pengaman Jalur SUTT Tiap BWK .................................................... 39
Tabel 2. 14 Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur SUTT di Kota Malang ............................................................ 40
72
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
Peta 2. 1 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Utara.......................................................................................................... 14
Peta 2. 2 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Timur ......................................................................................................... 15
Peta 2. 3 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Timur Laut ................................................................................................. 16
Peta 2. 4 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Tengah ....................................................................................................... 17
Peta 2. 5 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Barat .......................................................................................................... 18
Peta 2. 6 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Tenggara .................................................................................................... 19
Peta 2. 7 Penetapan Kawasan Lindung sempadan irigasi Kota Malang.................................................................................................... 23
Peta 2. 8 Penetapan Kawasan Lindung Rawan Bencana di Kota Malang ................................................................................................. 28
Peta 2. 9 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Utara .......................................................................................................... 43
Peta 2. 10 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Timur ....................................................................................................... 44
Peta 2. 11 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Timur Laut ................................................................................................ 45
Peta 2. 12 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Tengah ..................................................................................................... 46
Peta 2. 13 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Barat ........................................................................................................ 47
Peta 2. 14 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Tenggara .................................................................................................. 48
73
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
74
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
75
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
76
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
77
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
78
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
79
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang
80
Executive Summary
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang