REVIEW - tataruangpertanahan.comtataruangpertanahan.com/pdf/pustaka/bahan_tayangan/109.pdf · •Pengembangan angkutan massal berbasis rel a.l pembangunan jalur Kereta Api Antar Kota,

REVIEW TENTANG PENATAAN RUANG

JABODETABEKPUNJUR

PERPRES 54/2008

OUTLINE PEMBAHASAN

Latar Belakang Peninjauan Kembali

1

Kronologi Pembahasan2

Isu-Isu Penting dalam Review Perpres 54/ 2008

3

untuk meninjau kembali substansi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

TUJUAN

1. Landasan hukum yang mendasari adalah:a. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;b. PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN; danc. PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

2. Tantangan penerapan Perpres 54/2008 terkait peraturan perundang-undangan, dinamikalingkungan fisik, dan isu strategis pengembangan kawasan metropolitan.

3. Antisipasi perubahan kebijakan nasional dalam hal pengembangan wilayah danpembangunan sektor-sektor tertentu yang berskala besar dan/atau kegiatan pembangunanpenting lainnya yang tidak dapat ditampung dalam struktur ruang dan pola ruang padarencana tata ruang juga mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian rencana tataruang dengan kondisi di lapangan

LATAR BELAKANG

Latar Belakang Peninjauan Kembali1

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat

kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang

memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. (penjelasan Pasal 20 (4), UU 26/2007 Penataan Ruang)

PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Pasal 83 - 87

Sementara ini belum ada peraturan pelaksanaan lebih lanjut (pedomanpelaksanaan) mengenai peninjauan kembali rencana tata ruang.

penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang

pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang

perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang

Ps.83 huruf a

Ps.83 huruf b

Ps.83 huruf c

keputusan Menteri untuk peninjauan kembali terhadap dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional

Ps.84 huruf a

Peninjauan kembali rencana tata ruang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Ps.85 ayat (1)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian

Ps.85 ayat (2)

Proses pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi : Ps.86

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang

Ps.87 ayat (1)

rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang Ps.87 ayat (1) huruf a

rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang Ps.87 ayat (1) huruf b

dapat disertai dengan usulan untuk dilakukan penertiban terhadap pelanggaran rencana tata ruang

revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ps.87 ayat (2)

Ps.87 ayat (3)

Peninjauan kembali rencana tata ruang

Ps.83

kegiatan pengkajian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya.

Evaluasi terhadap rencana tata ruang dan penerapannya.

penilaian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya.

PP 15/2010 Penyelenggaraan

Penataan Ruang

Peninjauan Kembali Revisi

Peninjauan kembali rencana tata

ruang merupakan upaya untuk

melihat kesesuaian antara

rencana tata ruang dan

kebutuhan pembangunan yang

memperhatikan perkembangan

lingkungan strategis dan dinamika

internal, serta pelaksanaan

pemanfaatan ruang

Revisi rencana tata ruang dapat

diartikan sebagai upaya merubah

atau memodifikasi rencana tata

ruang

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan

kembali rencana tata ruang dapat berupa rekomendasi

perlunya dilakukan revisi atau tidak perlu dilakukan revisi

terhadap rencana tata ruang.

Definisi Peninjauan Kembali dan Produk

Dalam revisi rencana tata ruang, backbone yang berupa rencana strukturruang dan pola ruang harus dipertahankan karena menyangkut kepastianhukum dan untuk menjaga wibawa dari rencana tata ruang

Isu-isu strategis yang belum diakomodir dalam Perpres 54/2008 tentang RTR

Kawasan Jabodetabekpunjur akan diakomodir dalam revisi Perpres RTR

tersebut

7

Prinsip-prinsip dilakukannya Revisi

PertemuanEselon 1

14 Mei

24 Mei

PertemuanCoffeMorning Eselon 2

5 Juni

Pertemuanke-1 Aspek Pemetaan Spasial (BIG)

Juni

Identifikasi isustrategispengembanganJabodetabekpunjur

Juni

Identifikasi kesesuaianPerpres 54/2008 dengankebijakan spatial plan dan kebijakandevelopment plan

Pertemuan FGD K/L

1 Agustus

Penjaringaninformasi PokjaK/L

3-14 September

12 Nov

30 Juli

Pertemuan ke-2Aspek Pemetaan Spasial (BIG)

Workshop

November

Forum BKPRN Eselon II

Penyusunan Rekomendasi Hasil Review

Desember

Rumusan PokokHasil Review

1-5 Oktober

II. Kronologi Pembahasan REVIEW PERPRES 54/2008

III. Isu-Isu Penting dalam REVIEW PERPRES 54/2008 yang perlu untuk diputuskansebagai dasar rekomendasi bagi revisi

1. Isu terkait struktur ruang di Jabodetabekpunjur:a.Perlunya penyesuaian terkait rencana pembangunan infrastruktur

dalam

MP3EI dan MPA

• National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)

• Pengendalian Banjir, Pemanfaatan Kanal Banjir Timur

• Pengembangan angkutan massal berbasis rel (a.l. Pembangunan jaringan

KA Kalibaru-Cilamaya, Pembangunan Jakarta Monorail, Pembangunan

Mass Rapid Transit (MRT), kereta api lingkar Jabodetabek)

• Pembangunan Toll JORR 2 , Akses Dry Port Cikarang, Pembangunan

enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta, Pembangunan jalan tol Depok-

Antasari, Pembangunan jalan tol JORR W2-Utara

b. Perlunya penyesuaian terkait rencana pembangunan infrastruktur utama dalamRTRWP DKI Jakarta• Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) DKI Jakarta, • Pembangunan 6 ruas Toll Dalam Kota DKI Jakarta, • Pengembangan angkutan massal a.l MRT, Commuter Line, Jaringan KA double track• Rencana Tanggul dan Reklamasi Pantai Utara Jakarta• Sistem pengendalian banjir

c. Perlunya penyesuaian terkait rencana pembangunan infrastruktur utama dalamRTRWP Jawa Barat• Pembembangan akses yang terintegrasi a.l pembangunan jalan Tol CISUMDAWU,

CIKAPALI, tol Bogor Ring Road, jalan lingkar;• Pengembangan angkutan massal berbasis rel a.l pembangunan jalur Kereta Api Antar

Kota, pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Bandung, pembangunan rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong, Peningkatan/Pembangunan rel ganda KA Perkotaan Manggarai-Cikarang

• Pengendalian Banjir dengan pembangunan Waduk di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum

c. Perlunya penyesuaian terkait rencana pembangunan infrastruktur utama dalamRTRWP Banten

• Pengembangan jalur kereta api (double track) Jakarta - Kota Tangerang• Pengembangan stasiun kereta api terpadu kawasan Bandara Soekarno-Hatta• Bendungan Pasar Baru di Kota Tangerang untuk pengendalian banjir.

III. Isu-Isu Penting dalam REVIEW PERPRES 54/2008 yang perlu untuk diputuskansebagai dasar rekomendasi bagi revisi (lanjutan...)

2. Isu terkait Pola Ruang di Jabodetabekpunjur:

a. Perlunya penyediaan ruang bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Jabodetabekpunjur

yang dikaitkan dengan jaringan kereta api commuter dalam bentuk Transit Oriented Development

(TOD)

b. Perlunya upaya pengendalian banjir dengan menetapkan kawasan lindung a.l. Penetapan Konsepsi

Cagar Biosfer Cibodas

c. Perlunya penyesuaian nomenklatur pola ruang dengan Pepres KSN Perkotaan lainnya

3. Isu terkait batas delineasi KSN Jabodetabekpunjur

a. Perlunya mempertimbangkan masuknya Karawang ke dalam KSN Jabodetabekpunjur mengingat

pesatnya investasi manufaktur ke kawasan tersebut.

4. Isu terkait kelembagaan pengelolaan KSN Jabodetabekpunjur

a. Kebutuhan kelembagaan pengelolaan metropolitan dan efektivitas BKSP

5. Isu terkait pengendalian pemanfaatan ruang KSN Jabodetabekpunjur

a. Telah dilakukan audit tata ruang Jabodetabekpunjur

b. Dari hasil audit ditemukan ketidaksesuaian antara RTR KSN Perkotaan Jabodetabekpunjur dengan

kondisi di lapangan

c. Pada prinsipnya revisi RTR KSN Perkotaan Jabodetabekpunjur bukanlah pemutihan

III. Isu-Isu Penting dalam REVIEW PERPRES 54/2008 yang perlu untuk diputuskansebagai dasar rekomendasi bagi revisi (lanjutan...)

Pengembangan terkait MP3EI dan MPA

Pengembangan

Soekarno-Hatta

International Airport

Pengembangan Jalur

jaringan jalan dan

jaringan Kereta Api

Pengembangan

Sub-Koridor

Pengembangan

Pelabuhan

Tanjung Priok

Rencana

Pembangunan

Pelabuhan Cilamaya

Rencana

Pembangunan

Karawang Airport

Pengendalian Banjir

Pengembangan

Sub-Koridor

Pengembangan Jalur

jaringan jalan dan

jaringan Kereta Api

investasi karawang 2012 mencapai 15.822.066.392.727 (peringkat 1 investasi di Jabar)

Pengembangan Pelabuhan Cilamaya & Bandara Karawang

Pengembangan angkutan massal berbasis rel

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

13

16 17

18

22

20

19

23

21

KabBekasi

KabBogor

Kota Bogor

Kota Depok

Kota Bekasi

Kot a Tangsel

Kot a Tangerang

KabTangerang

TOD Urban Fringe

Jabodetabekpunjur

19. Kali Deres

20. Poris

21. Serpong

22. Depok

23. Bekasi

Pengembangan TOD Jabodetabekpunjur

Rencana Tanggul dan Reklamasi

NCICD

Sumber : Kajian Penilaian Lingkungan secara Cepat atau Rapid Environmental Assessment (REA), DHI Water & Environmental, 2011

Rencana Tanggul dan Reklamasi

Rencana jalan tol ((1) Perda 1/2012 RTRWP DKI Jakarta, (2) RKP 2013)

Rencana jalan tol (PP 26/2008 RTRWN) belum tergambarkan pada

Perpres 54/20081 : Bogor Ring Road2 : Sukabumi – Ciranjang, Ciranjang – Padalarang

Pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta : 1. Jalan tol kemayoran -Kp.Melayu 2. jalan tol Sunter-Rawa Biaya-Batu

Ceper 3. jalan tol Pasar Minggu- Casablanca 4. jalan tol Sunter-Pulo Gebang-

Tambelang 5. jalan tol Ulujami-Tanah Abang 6. jalan tol Duri Pulo

Belum terakomodir pada Perda 22/2010 RTRWP Jabar

1

2

Pengembangan Jalan Bebas Hambatan

Cagar Biosfer Cibodas

Konsepsi Cagar Biosfer Cibodas (ditetapkan oleh Unesco sebagai Cagar Biosfer tahun 1980, Luas : ±108.000 Ha)

Zona Inti (TN Gede Pangrango)

Zona Penyangga

Zona Transisi

Penetapan Kawasan Lindung