Review Penagihan Pajak-1.PptxREV

ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK

PEMERIKSA PAJAK

PRESENTED BY:

SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN ADMINISTRASI PENAGIHANSUBDIT PENAGIHAN

DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

JAKARTA, JUNI 2010

TUNGGAKAN PAJAK

MATERI PRESENTASI• LATAR BELAKANG:

– IKHTISAR TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI SECARA UMUM

– STAKEHOLDERS ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK

– REFERENSI DASAR HUKUM UNTUK REVIU PIUTANG PAJAK

• SUBYEK REVIU ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK:– PIUTANG PPh DAN PPN

– PIUTANG PBB DAN BPHTB

– PENENTUAN NILAI PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAN DALUWARSA PAJAK

• PELAKSANAAN REVIU ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK― STRUKTUR

― WAKTU

― LAPORAN

• KESIMPULAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

Rp

DJPBoard of Directors

Management

Penanggung Pajak

LEGISLATIF (DPR)

KEPENTINGAN DATA PIUTANG PAJAK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan 2010

Laporan Keuangan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari

BPK RI (www.indonesia.go.id)

DASAR HUKUM UNTUK REFERENSI REVIU ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO: 191/PMK.09/2008 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

3. PERATURAN DIRJEN PAJAK NO: 08/PJ/2009 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PAJAK.

4. SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NO: 50/PJ/2010 TENTANG KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK.

5. SURAT DIREKTUR PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN NO: S-144/PJ.04/2010 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN RUTIN PENAGIHAN (SEBELUMNYA S- 28 /PJ.04/2009 & S- 08 /PJ.04/2009)

6. PERATURAN PERPAJAKAN LAINNYA TERKAIT DENGAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

DAFTAR LAPORAN RUTIN YANG BERKAITAN DENGAN DATA PIUTANG PAJAK

LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG PAJAK (L-04.1.06); LAPORAN KRITERIA KUALITAS, UMUR DAN

PENYISIHAN PIUTANG PAJAK (L-04.1.17); LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG PBB (L-04.1.18);

LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG BPHTB (L-04.1.19).

PENGENDALIAN ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK: TUJUAN, IDENTIFIKASI RISIKO DAN PROSEDUR

• Untuk memenuhi TUJUAN dari administrasi piutang pajak terkait dengan kepentingan data akurat untuk kepentingan Board of Directors dan penyusunan Laporan Keuangan, maka diperlukan pengendalian (control) untuk memastikan bahwa :– Nilai piutang pajak (saldo awal & akhir) dan semua mutasi piutang pajak

(penambahan atau pengurangan) yang tercatat dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak dan Laporan Kriteria Kualitas, Umur dan Penyisihan Piutang Pajak adalah VALID (didukung dengan dokumen sumber dan kertas kerja dengan penjelasan yang memadai).

– Semua mutasi piutang pajak yang valid TELAH DIAKUI DAN DIPERHITUNGKAN dalam Laporan Rutin.

– Semua mutasi piutang pajak dicatat dalam sistem dan dalam Lap.Rutin secara AKURAT (BENAR DALAM PERHITUNGAN MATEMATIS).

– Kohir dan dokumen pendukung terkait tunggakan pajak harus TERJAGA DARI KEMUNGKINAN HILANG (pencurian, pemusnahan, dll).

– Lap.Rutin disusun secara EFEKTIF DAN TEPAT WAKTU. – Semua nilai piutang pajak diakui dalam Lap.Rutin SESUAI DENGAN KETENTUAN

PERPAJAKAN YANG BERLAKU. – Nilai piutang pajak diungkapkan secara LENGKAP DAN BENAR (full disclosure and

fair) untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.

IDENTIFIKASI RISIKO ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK

INGAT RUMUS SEDERHANA INI……..SETIAP RISIKO KESALAHAN (KEMUNGKINAN NEGATIF YANG TERJADI) MENCERMINKAN SETIAP PELANGGARAN TUJUAN PENGENDALIAN

INTERNAL ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK

NILAI PIUTANG PAJAK (SALDO AWAL & AKHIR) DAN SEMUA MUTASI PIUTANG PAJAK (PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN) YANG TERCATAT DALAM LAPORAN RUTIN ADALAH

VALID (DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN SUMBER DAN KERTAS KERJA DENGAN PENJELASAN YANG MEMADAI).

TUJUAN PENGENDALIAN INTERNAL RISIKO PENGENDALIAN INTERNAL

NILAI PIUTANG PAJAK (SALDO AWAL & AKHIR) DAN SEMUA MUTASI PIUTANG PAJAK (PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN) YANG TERCATAT DALAM LAPORAN RUTIN ADALAH

TIDAK VALID (TIDAK DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN SUMBER DAN KERTAS KERJA DENGAN PENJELASAN YANG MEMADAI).

SEMUA MUTASI PIUTANG PAJAK YANG VALID TELAH SELURUHNYA DIAKUI DAN DIPERHITUNGKAN DALAM LAPORAN RUTIN.

SEMUA MUTASI PIUTANG PAJAK YANG VALID TIDAK SELURUHNYA DIAKUI DAN DIPERHITUNGKAN DALAM LAPORAN RUTIN.




SEMUA MUTASI PIUTANG PAJAK DICATAT DALAM SISTEM DAN DALAM LAP.RUTIN SECARA AKURAT.

KOHIR DAN DOKUMEN PENDUKUNG TERKAIT TUNGGAKAN PAJAK HARUS TERJAGA DARI KEMUNGKINAN HILANG (PENCURIAN, PEMUSNAHAN, DLL).


LAP.RUTIN DISUSUN SECARA EFEKTIF DAN TEPAT WAKTU.

SEMUA MUTASI PIUTANG PAJAK DICATAT DALAM SISTEM DAN

DALAM LAP.RUTIN SECARA TIDAK AKURAT.

KOHIR DAN DOKUMEN PENDUKUNG TERKAIT TUNGGAKAN PAJAK

HILANG (PENCURIAN, PEMUSNAHAN, DLL).

LAP.RUTIN DISUSUN SECARA TIDAK EFEKTIF DAN TIDAK TEPAT WAKTU.




SEMUA NILAI PIUTANG PAJAK DIAKUI DALAM LAP.RUTIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU.


NILAI PIUTANG PAJAK DIUNGKAPKAN SECARA LENGKAP DAN BENAR (FULL DISCLOSURE AND FAIR) UNTUK KEPENTINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

SEMUA NILAI PIUTANG PAJAK DIAKUI DALAM LAP.RUTIN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU.

NILAI PIUTANG PAJAK TIDAK DIUNGKAPKAN SECARA LENGKAP DAN BENAR ( NOT FULL DISCLOSURED AND FAIR) UNTUK KEPENTINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

TUJUAN & PROSEDUR REVIU ADMINISTRASI

PIUTANG PAJAK

SUBYEK REVIU PIUTANG PAJAK

NILAI PIUTANG PAJAK PPh dan PPN/PPnBM

NILAI PIUTANG PAJAKPBB DAN BPHTB

PENENTUAN PENYISIHAN DAN DALUWARSA

PIUTANG PAJAK

1

2

3

LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG PPh DAN PPN/PPnBM (L-04.1.06)

Piutang awal bulan

Penambahan Piutang

Pengurang Piutang

Piutang Akhir Bulan

TUJUAN REVIU:1. MEMASTIKAN SALDO AWAL PIUTANG SAMA DENGAN SALDO

AKHIR BULAN SEBELUMNYA .2. MEMASTIKAN SALDO AWAL PIUTANG DIDUKUNG DENGAN

DAFTAR KOHIR DAN DOKUMEN FISIKNYA.

1

2 PROSEDUR REVIU:1. MEMBANDINGKAN NILAI SALDO AWAL PIUTANG DENGAN SALDO

AKHIR BULAN SEBELUMNYA.2. KHUSUS UNTUK SALDO AWAL PIUTANG BULAN JULI DAN JANUARI

HARUS SESUAI DENGAN SALDO AKHIR PIUTANG MENURUT BERITA ACARA REKONSILIASI NASIONAL (ANTARA KANWIL DAN KP-DJP).

3. MEMBUAT DAN MENGADMINISTRASIKAN RINCIAN DAFTAR KOHIR DAN DOKUMEN FISIKNYA YANG MENDUKUNG SALDO AWAL PIUTANG.

LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG (L-04.1.06)S-144/PJ.04/2010

Piutang awal bulan

Penambahan Piutang

Pengurang Piutang

Piutang Akhir Bulan

TUJUAN REVIU:1. MEMASTIKAN SELURUH PENAMBAH PIUTANG YANG DIAKUI ADALAH

VALID (DIDUKUNG DOKUMEN SUMBER) .2. MEMASTIKAN SELURUH PENAMBAH PIUTANG YANG VALID DIAKUI

DALAM LAP.RUTIN.3. MEMASTIKAN PENAMBAHAN PIUTANG DIAKUI DALAM LAP.RUTIN

SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU.

1

2

PROSEDUR REVIU:1. MEMBANDINGKAN RINCIAN DAFTAR PENAMBAH PIUTANG (STP/SKP,.KEPUTUSAN UPAYA

HUKUM,STP BUNGA PENAGIHAN, WP PINDAH, LAIN-LAIN) DENGAN DOKUMEN SUMBER.2. MENELITI APAKAH DOKUMEN SUMBER PENAMBAH PIUTANG YANG TERBIT TELAH DIAKUI

DALAM LAP.RUTIN.3. MENELITI DOKUMEN SUMBER KHUSUSNYA KOHIR UNTUK TAHUN PAJAK 2008 DAN

SETERUSNYA HANYA DIAKUI SEBAGAI PENAMBAH PIUTANG DALAM LAP.RUTIN SEBESAR NILAI PIUTANG YANG DISETUJUI.

CONTOH KASUS REVIU UNTUK PENAMBAH PIUTANG


1

BPK menemukan adanya perbedaan jumlah penambah piutang pajak berupa surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP) antara yang disajikan dalam laporan perkembangan piutang pajak dengan REGISTER SKP dan STP

dari Seksi Pelayanan.

2 BPK menemukan adanya dokumen fisik STP/SKP yang terbit selama tahun berjalan dan belum diperhitungkan sebagai penambah piutang pajak dalam

Laporan Perkembangan Piutang.

3BPK menemukan jumlah penambah piutang pajak dalam Laporan

Perkembangan Piutang baik pada kolom STP/SKP/Upaya Hukum (Keberatan, Banding, Peninjauan Kembali) / STP Bunga Penagihan / WP Pindah / dan Lain-

Lain TIDAK DIDUKUNG dengan dokumen fisik dan tidak ada penjelasan memadai khususnya untuk kolom lain-lain)



4

BPK menemukan adanya SKPKB untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya yang tidak disetujui tetapi diakui sebagai penambah piutang

pajak di Laporan Perkembangan Piutang.

PERHATIKAN ILUSTRASI & PENJELASAN DALAM:1. SURAT DIREKTUR PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

NOMOR: S-144/PJ/2010 TGL.24 MARET 2010 PERIHAL PENYAMPAIAN LAPORAN RUTIN;

2. SURAT DIT.P2 NOMOR:57/PJ.04/2010 TANGGAL 9 FEBRUARI 2010 PERIHAL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN REKONSILIASI PIUTANG PAJAK PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2009.



5

BPK menemukan adanya Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) yang belum tercatat sebagai penambah piutang

pajak dan belum ditindaklanjuti.

PERHATIKAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK - SE - 78/PJ/2008 TANGGAL 19 DESEMBER 2008 TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK

LANJUT SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK

DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI) .


Piutang awal bulan

Penambahan Piutang

Pengurang Piutang

Piutang Akhir Bulan

TUJUAN REVIU:1. MEMASTIKAN SELURUH PENGURANG PIUTANG YANG DIAKUI

ADALAH VALID (DIDUKUNG DOKUMEN SUMBER) .2. MEMASTIKAN SELURUH PENGURANG PIUTANG YANG VALID DIAKUI

DALAM LAP.RUTIN DENGAN MEMPERHATIKAN CUT OFF TANGGAL LAPORAN KEUANGAN.

3. MEMASTIKAN PENGURANG PIUTANG DIAKUI DALAM LAP.RUTIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU.

1

2

PROSEDUR REVIU:1. MEMBANDINGKAN RINCIAN DAFTAR PENGURANG PIUTANG (SSP,PBK.KEPUTUSAN UPAYA

HUKUM,PENGHAPUSAN, WP PINDAH, LAIN-LAIN) DENGAN DOKUMEN SUMBER.2. MENELITI APAKAH DOKUMEN SUMBER PENGURANG PIUTANG YANG TERBIT TELAH DIAKUI

DALAM LAP.RUTIN.3. MENELITI DOKUMEN SUMBER PENGURANG PIUTANG KHUSUSNYA SSP SEBAGAI PENGURANG

PIUTANG TELAH DILAKUKAN REKONSILIASI DENGAN MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN).

CONTOH KASUS REVIU UNTUK PENGURANG PIUTANG


1

BPK menemukan adanya perbedaan atau selisih antara jumlah SSP yang dilaporkan sebagai pengurang piutang pajak dalam Laporan Perkembangan

Piutang dengan Modul Penerimaan Negara dengan Kode Jenis Setor 3.

Mekanisme Rekonsiliasi antara Jumlah SSP sebagai Pengurang Piutang Pajak dalam Laporan Perkembangan Piutang dengan MPN dapat

mengacu kepada S-149/PJ.04/2010 perihal Klarifikasi Selisih antara Pembayaran SSP pada Laporan Perkembangan Piutang (L.04.1.06)

dengan Pembayaran SSP pada Modul Penerimaan Negara Tahun 2009

Tujuannya adalah:

1) Mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan perbedaan/selisih;

2) Menghitung jumlah SSP sebagai pengurang piutang pajak yang seharusnya.

MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)


Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 49/PJ/2007:Data MPN yang diturunkan oleh Kantor Pusat DJP (KPDJP) ke KPP adalah Data MPN yang telah direkonsiliasi oleh DJPBn sehingga dapat dipakai sebagai rujukan untuk penyusunan Laporan Penerimaan Pajak (LPP), pemindahbukuan, konfirmasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak.

PERATURAN DIRJEN PAJAK - PER - 148/PJ./2007 PERIHAL PELAKSANAAN MODUL PENERIMAAN NEGARA:

Pembayaran dan/atau penyetoran pajak serta pemotongan/pemungutan pajak DINYATAKAN SAH setelah

mendapatkan NTPN dan NTB atau NTPN dan NTP atau NTPN dan NPP dan telah dilakukan rekonsiliasi oleh Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.



2

BPK menemukan adanya dokumen KMK Penghapusan Piutang Pajak yang belum diperhitungkan sebagai pengurang nilai piutang pada Laporan

Perkembangan Piutang

Terjadi perbedaan waktu (time difference) dalam pencatatan jumlah piutang pajak yang dihapuskan antara saat salinan Keputusan Menteri

Keuangan pada tanggal keputusan dengan jumlah penghapusan piutang dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak yang dilakukan

oleh Kantor PelayananPajak terkait

Perhatikan Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: S-22/PJ.04/2010 perihal Pengakuan Penghapusan Piutang Pajak pada Laporan Perkembangan

Piutang Pajak dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009


Piutang awal bulan

Penambahan Piutang

Pengurang Piutang

Piutang Akhir Bulan

TUJUAN REVIU:1. MEMASTIKAN SELURUH PIUTANG AKHIR BULAN YANG DIAKUI ADALAH VALID

(DIDUKUNG DENGAN RINCIAN DAFTAR KOHIR, DAFTAR SISA TUNGGAKAN DAN DOKUMEN FISIK) .

2. MEMASTIKAN SELURUH PIUTANG AKHIR BULAN YANG VALID, TELAH DIAKUI DALAM LAP.RUTIN DENGAN MEMPERHATIKAN CUT OFF TANGGAL LAPORAN KEUANGAN.

1

2

PROSEDUR REVIU:1. MEMBANDINGKAN NILAI PIUTANG AKHIR BULAN DENGAN RINCIAN DAFTAR KOHIR DAN DENGAN

DOKUMEN SUMBER (FISIKO KOHIR).2. MENELITI AKURASI PENGHITUNGAN MATEMATIS ATAS JUMLAH PIUTANG AKHIR DALAM

LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG.

CONTOH KASUS REVIU UNTUK SALDO AKHIR PIUTANG PAJAK


1

BPK menemukan nilai akhir piutang pajak tidak didukung dengan dokumen fisik kohir (KOHIR TIDAK DITEMUKAN)….!

Untuk langkah terakhir setelah upaya pencarian dokumen secara maksimal tidak berhasil….pencetakan ulang STP/SKP pengganti sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2010.

KOHIR…..??

Untuk pencegahan agar tidak terjadi lagi di masa mendatang…..perhatikan penatausahaan berkas penagihan dalam SE-50/PJ.4/2010 tentang Kebijakan Penagihan Pajak:1. Otorisasi Pegawai untuk Administrasi Berkas2. Rumah Berkas3. Scanning Kohir4. Ruangan dan Lemari Khusus Kohir

CONTOH KASUS REVIU UNTUK SALDO AKHIR PIUTANG PAJAK


2

BPK menemukan terdapat nomor kohir sama (ganda) dalam daftar kohir penentu nilai akhir piutang pajak dalam Laporan Perkembangan Piutang

NO. KOHIRSAMA…..??

Prosedur Reviu:1. Identifikasi adanya kohir dengan nomor sama pada saat

query data kohir dan menyusun daftar kohir penentu nilai akhir piutang pajak.

2. Teliti kohir dengan nomor sama dengan dokumen fisik, dengan berbagai kemungkinan a.n:

1. Terdapat SK Pembetulan, SK Keberatan ataupun putusan hukum lainnya yang muncul dalam sistem terkait dengan STP/SKP sebelumnya.

2. Terdapat penerbitan kohir yang sama oleh KPP Lama dan Baru untuk kasus WP Pindah.

3. Memang terjadi kesalahan dari sistem sehingga muncul nomor kohir sama meskipun fisik dokumen hanya satu.





PIUTANG PAJAK

1

3

LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG PBB

(L-04.1.18) DAN BPHTB (L-04.1.19)

Piutang awal bulan

Penambahan Piutang

Pengurang Piutang

Piutang Akhir Bulan

TUJUAN REVIU:1. MEMASTIKAN SALDO AWAL PIUTANG PBB DAN BPHTB SAMA

DENGAN SALDO AKHIR BULAN SEBELUMNYA .2. MEMASTIKAN SALDO AWAL PIUTANG PBB DAN BPHTB

DIDUKUNG DENGAN DAFTAR SPPT/ KOHIR DAN DOKUMEN FISIKNYA.

1

2

PROSEDUR REVIU:1. MEMBANDINGKAN NILAI SALDO AWAL PIUTANG PBB DAN BPHTB DENGAN SALDO

AKHIR BULAN SEBELUMNYA.2. KHUSUS UNTUK SALDO AWAL PIUTANG BULAN JULI DAN JANUARI HARUS SESUAI

DENGAN SALDO AKHIR PIUTANG MENURUT BERITA ACARA REKONSILIASI NASIONAL (ANTARA KANWIL DAN KP-DJP).

3. MEMBUAT DAN MENGADMINISTRASIKAN RINCIAN DAFTAR SPPT/KOHIR DAN DOKUMEN FISIKNYA YANG MENDUKUNG SALDO AWAL PIUTANG PBB DAN BPHTB.

Piutang awal bulan

Penambahan Piutang

Pengurang Piutang

Piutang Akhir Bulan

TUJUAN REVIU:1. MEMASTIKAN SELURUH PENAMBAH PIUTANG YANG DIAKUI ADALAH

VALID (DIDUKUNG DOKUMEN SUMBER) .2. MEMASTIKAN SELURUH PENAMBAH PIUTANG YANG VALID DIAKUI

DALAM LAP.RUTIN.3. MEMASTIKAN PENAMBAHAN PIUTANG DIAKUI DALAM LAP.RUTIN

SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU.

1

2

PROSEDUR REVIU:1. MEMBANDINGKAN RINCIAN DAFTAR PENAMBAH PIUTANG (SPPT, STP/STB/SKP,KEPUTUSAN

UPAYA HUKUM, LAIN-LAIN) DENGAN DOKUMEN SUMBER.2. MENELITI APAKAH DOKUMEN SUMBER PENAMBAH PIUTANG YANG TERBIT TELAH DIAKUI

DALAM LAP.RUTIN.

LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG PBB (L-04.1.18) DAN BPHTB (L-04.1.19)


1

BPK menemukan adanya perbedaan jumlah penambah piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB

antara yang disajikan dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dengan rekap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

PBB yang diterbitkan oleh Seksi Pelayanan.

Prosedur Reviu:1. Dapatkan daftar register penerbitan SPPT dari Seksi Pelayanan untuk

memastikan jumlah SPPT yang diakui dalam Laporan Perkembangan Piutang.

2. Lakukan rekonsiliasi untuk mengidentifiksi penyebab perbedaan antara SPPT yang dilaporan dalam Laporan Perkembangan Piutang dengan register SPPT yang diterbitkan oleh Seksi Pelayanan.


(L-04.1.18) DAN BPHTB (L-04.1.19)


Piutang awal bulan

Penambahan Piutang

Pengurang Piutang

Piutang Akhir Bulan

TUJUAN REVIU:1. MEMASTIKAN SELURUH PENGURANG PIUTANG YANG DIAKUI ADALAH VALID

(DIDUKUNG DOKUMEN SUMBER) .2. MEMASTIKAN SELURUH PENGURANG PIUTANG YANG VALID DIAKUI DALAM

LAP.RUTIN DENGAN MEMPERHATIKAN CUT OFF TANGGAL LAPORAN KEUANGAN.3. MEMASTIKAN PENGURANG PIUTANG DIAKUI DALAM LAP.RUTIN SESUAI DENGAN

KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU.

1

2

PROSEDUR REVIU:1. MEMBANDINGKAN RINCIAN DAFTAR PENGURANG PIUTANG (STTS,SSB,SSP, PBK.KEPUTUSAN

UPAYA HUKUM,PENGHAPUSAN, LAIN-LAIN) DENGAN DOKUMEN SUMBER.2. MENELITI APAKAH DOKUMEN SUMBER PENGURANG PIUTANG YANG TERBIT TELAH DIAKUI

DALAM LAP.RUTIN.3. MENELITI DOKUMEN SUMBER PENGURANG PIUTANG KHUSUSNYA STTS SEBAGAI PENGURANG

PIUTANG PBB TELAH DILAKUKAN REKONSILIASI DENGAN LAPORAN BULANAN PENERIMAAN PBB DARI BANK OPERASIONAL (MELAKUKAN SINKRONISASI DATA PEMBAYARAN PBB UNTUK PEMBAYARAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN PBB ELEKTRONIK).


1

BPK menemukan perbedaan jumlah pengurang piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berupa pembayaran antara yang disajikan dalam Laporan

Perkembangan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dengan rekap Laporan Bulanan Penerimaan PBB dari Bank Operasional III dan Surat Keputusan

Pengurangan PBB yang diterbitkan oleh KPP XXX.


(L-04.1.18) DAN BPHTB (L-04.1.19)

PROSEDUR REVIU:1. Dapatkan daftar perekaman STTS di SISMIOP dari Seksi Penagihan;

2. Perbandingkan daftar perekaman STTS dengan nilai hasil konfirmasi data pembayaran PBB untuk pembayaran melalui Tempat Pembayaran PBB elektronik.

3. Koordinasikan dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait untuk mendapatkan update SK Pengurangan PBB dan Keputusan Upaya Hukum lainnya.

Perhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 84/PP/2008 tentang Pemutakhiran Data Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan


2

BPK menemukan adanya dokumen KMK Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang belum diperhitungkan sebagai pengurang nilai piutang pada

Laporan Perkembangan Piutang

Terjadi perbedaan waktu (time difference) dalam pencatatan jumlah piutang pajak yang dihapuskan antara saat salinan Keputusan Menteri

Keuangan pada tanggal keputusan dengan jumlah penghapusan piutang dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak yang dilakukan

oleh Kantor PelayananPajak terkait

Perhatikan Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: S- /PJ.04/2010 perihal Pengakuan Penghapusan Piutang Pajak pada Laporan Perkembangan Piutang Pajak

dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009


(L-04.1.18) DAN BPHTB (L-04.1.19)

Piutang awal bulan

Penambahan Piutang

Pengurang Piutang

Piutang Akhir Bulan

TUJUAN REVIU:1. MEMASTIKAN SELURUH PIUTANG AKHIR BULAN YANG DIAKUI ADALAH VALID

(DIDUKUNG DENGAN RINCIAN DAFTAR SPPT, KOHIR, DAFTAR SISA TUNGGAKAN DAN DOKUMEN FISIK) .

2. MEMASTIKAN SELURUH PIUTANG AKHIR BULAN YANG VALID, TELAH DIAKUI DALAM LAP.RUTIN DENGAN MEMPERHATIKAN CUT OFF TANGGAL LAPORAN KEUANGAN.

1

2

PROSEDUR REVIU:1. MEMBANDINGKAN NILAI PIUTANG AKHIR BULAN DENGAN RINCIAN DAFTAR SPPT, KOHIR DAN

DENGAN DOKUMEN SUMBER (FISIKO KOHIR).2. MENELITI KEAKURATAN PENGHITUNGAN MATEMATIS PENENTUAN SALDO AKHIR PIUTANG PBB

DAN BPHTB.


(L-04.1.18) DAN BPHTB (L-04.1.19)





PIUTANG PAJAK

1

2

PEDOMAN AKUNTANSI PIUTANG PAJAK (PER-08/PJ/2009)

Aset berupa Piutang Pajak di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direlisasikan (net_realizable value).

Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan Piutang Pajak tidak tertagih atas saldo akhir piutang di tanggal neraca.

Kebijakan penyisihan Piutang Pajak tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati.

PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

NILAI PENYISIHAN PIUTANG = PIUTANG DALUWARSA + SEBAB LAINNYA SELAIN DALUWARSA

L.04.1.17)

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

15/PJ./2004 tanggal 19 Januari 2004

antara lain mengatur bahwa Kepala Kantor

Pelayanan Pajak/Pajak Bumi

dan Bangunan setiap bulan wajib melakukan

inventarisasi terhadap piutang-piutang pajak yang DIPERKIRAKAN

TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI.

Kriteria piutang yg disisihkan:a. WP OP

b. WP Badan

Penyisihan Piutang Pajak

MEMENUHI KRITERIA DISISIHKAN DENGAN

DOKUMEN PENDUKUNG YANG MEMADAI.

CONTOH KASUS REVIU UNTUK PENYISIHAN PIUTANG

1 BPK menemukan adanya nilai piutang yang masuk dalam saldo akhir piutang pajak telah daluwarsa tetapi tidak dibentuk penyisihan piutang

tidak tertagih

Prosedur Reviu:1. Identifikasi piutang pajak yang telah daluwarsa tetapi belum

dihapuskan pada tanggal laporan keuangan.2. Buat Laporan Penelitian Administrasi atas nilai piutang yang telah

daluwarsa dilampiri dengan kohir sebagai dokumen pendukung nilai penyisihan piutang pajak.

3. Perhitungkan nilai piutang pajak yang telah daluwarsa tersebut sebagai bagian dari nilai penyisihan piutang pajak.

Perhatikan kriteria piutang pajak yang disisihkan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-08/PJ./2009 tentang Akuntansi Piutang Pajak.

PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

ILUSTRASI KERTAS KERJA

Piutang Awal Bulan Penambahan Piutang Pengurang Piutang Piutang Akhir Bulan

100 50 25 125

KPP ABCLAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG PAJAK

Bulan Desember 2009

15 5 10 5 5 3 2 5 50

KK-1 KK-2 KK-3 KK-4 KK-5 KK-6 KK-7 KK-8

Penambahan Piutang

SKP STPSK

KeberatanPutusan Banding

Putusan PK

STP Bunga Penagihan

WP Pindah

Lain-lainJumlah Penambahan

piutang

KERTAS KERJA

KERTAS KERJA (KK-1.1)RINCIAN SKP PER

TAHUN PAJAK

KERTAS KERJA (KK-1.2)RINCIAN SKP PER JENIS

PAJAK

KERTAS KERJA (KK-8)PENYESUAIAN KARENA

SALAH INPUT

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR WILAYAH DJP……………KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ABC

NO TGL.SKP NO.SKP TAHUN PAJAK JUMLAH KET.

1 05/12/2009 001151010890309 2008 4 √2 10/12/2009 013691010190102 2001 3 √3 15/12/2009 016871010590306 2005 6 √4 25/12/2009 000021400690306 2006 2 √

15

KETERANGAN:√ TELAH SESUAI DENGAN DAFTAR REGISTER PENERBITAN SKP BULAN DESEMBER 2009 DARI SEKSI PELAYANAN

KERTAS KERJA

RINCIAN PENAMBAHAN SKP PER TAHUN PAJAK BULAN DESEMBER 2009

Dibuat Oleh Diteliti Oleh

KK-1.1

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxNIP…………………… NIP……………..


ILUSTRASI KERTAS KERJADEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR WILAYAH DJP …..KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ABC

1 016173528 PT.XXXXXXXXXXXXX 04-05-2009 5 4 001031060890308 1 √2 016957417 PT. ZZZZZZZZZZZZZZ 10/10/2009 9 6 001801070890309 3 √3 016960544 PT. GGGGGGGGGG 22/10/2009 7 6 008361060790309 1 √

5

KETERANGAN:√ TELAH DIBUKTIKAN DENGAN DOKUMEN FISIK SKP DAN BERITA ACARA PENYESUAIAN (TERLAMPIR)

KET.

KK-8

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXNIP………………………. NIP……………………………… NIP……………………………..

Kohir SELISIH

JUMLAH

Dibuat Oleh Diteliti Oleh Disetujui Oleh

KERTAS KERJA

KESALAHAN ADMINISTRASI PENCATATAN SKP TERLALU KECIL SEBAGAI PENAMBAH DI LAPORAN PEKEMBANGAN PIUTANG DIBANDINGKAN NILAI KETETAPAN DALAM SKP

No NPWP Nama WP Tanggal TerbitJUMLAH NILAI

KETETAPAN (SKP)

JUMLAH INPUT

DALAM LP3


Piutang Awal Bulan Penambahan Piutang Pengurang Piutang Piutang Akhir Bulan

100 50 25 125

KPP ABCLAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG PAJAK

Bulan Desember 2009

KERTAS KERJA

KERTAS KERJA (KK-2)RINCIAN SSP ATAS SKP/STP TERBIT DIBAYAR KURANG

DARI 30 HARI

KERTAS KERJA (KK-4)RINCIAN PBk

KERTAS KERJA (KK-10)PLB (PERHITUNGAN

LEBIH BAYAR)

Dibayar kurang dari 30

hari

Dibayar lebih

dari 30 hari

Dibayar kurang dari 30

hari

Dibayar lebih

dari 30 hari

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

3 4 2 3 3 5 4 2 1 27 2 25

KK-1 KK-2 KK-3 KK-4 KK-5 KK-6 KK-7 KK-8 KK-9 KK-10

SKP/STP terbit

sebelum tahun….

SKP/STP terbit

Pengurangan Piutang

Jumlah Pengura

ngan Piutang (26)-(27)

Pembayaran

Ps. 16 /Ps. 36

UU KUP

SK Keberata

n

Putusan Banding

Putusan PK

Penghapusan

WP Pindah

Lain-Lain

Jumlah kolom (13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(23)+(24)+

(25)

PLB (Penghitungan Lebih Bayar)

SSP Pbk

SKP/STP terbit

sebelum tahun 2009

SKP/STP terbit

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR WILAYAH DJP ………KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ABC

1 067752451 004791050790308 25/11/2009 1208101313050307 186810000004 411125 300 1 √2 054859574 003281050790307 5/12/2009 1502051213070315 096194000003 411125 300 1 √3 060005360 018671050490308 15/12/2009 1015051403121514 000O05150927 411125 300 1 √4 014463376 021931019790198 20/12/2009 1207030803031512 817510000002 411221 300 1 √

4

KETERANGAN:√ TELAH SESUAI DENGAN DATA MPN ( PRINT OUT DATA MPN TERLAMPIR)

KK-2

Ket.

SSP DI MPN YANG DIKURANGKAN DI LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG BULAN DESEMBER 2009

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXNIP………………………. NIP……………………………… NIP……………………………..

XXXXXXXXXXXXX

Kode Setor Jumlah Setor

JUMLAH


KERTAS KERJA

No NPWP No Kohir Tanggal Bayar PNTPP NTB Kode MAP



1 067752451 004791050790308 25/11/2009 1208101313050307 1 1 √2 054859574 003281050790307 5/12/2009 1502051213070315 2 1 √3 060005360 018671050490308 15/12/2009 1015051403121514 3 1 √

JUMLAH 6 3

KETERANGAN:√ TELAH SESUAI DENGAN SK PBk DARI SEKSI PELAYANAN DAN KONFIRMASI KE SEKSI PENGAWASAN & KONSULTASI (TERLAMPIR)

NIP……………………………..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

NIP………………………. NIP………………………………

Nilai Pbk Ket.


KERTAS KERJA

PBk YANG DIKURANGKAN DI LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG BULAN DESEMBER 2009 KK-4

No NPWP No Kohir Tanggal PbK No.PbkNilai Ketetapan

(SKP/STP)



DISETUJUI TIDAK DISETUJUI1 067752451 004792050990308 15/11/2009 0 2 25/11/2009 1208101313050307 186810000004 411125 300 2 √

2

KETERANGAN:√

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXNIP………………………. NIP……………………………… NIP……………………………..

JUMLAH


NILAI KOHIRTgl. Kohir

Atas SKPKB No. 004792050990308 tgl 15 November 2009 dilakukan pelunasan pada tgl 25 Desember 2009 yang melebihi jumlah yang disetujui sesuaipembahasan akhir sebesar Rp 2 (Fisik kohir dan print out data MPN terlampir).

KERTAS KERJA

PERHITUNGAN LEBIH BAYAR (PLB) KK-10

No NPWP No Kohir Tanggal Bayar PNTPP NTB Kode MAP Kode Setor Jumlah Setor Ket.


TERIMA KASIH

SUKSES SELALU

SELAMAT BEKERJA DENGAN PENUH

INTEGRITAS DAN

PROFESIONALITAS…

SELESAI….

Review Penagihan Pajak-1.PptxREV

Documents