Review Kebijakan Permasalahan Penataan Reklame

8/17/2019 Review Kebijakan Permasalahan Penataan Reklame

http://slidepdf.com/reader/full/review-kebijakan-permasalahan-penataan-reklame 1/39



Mata Kuliah Hukum Administrasi Perencanaan | 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur pertama-tama dan sudah sepatutnya kami ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan ridho-Nya lah. Tugas review yang berjudul “Review

Kebijakan Permasalahan Penataan Reklame (Studi Kasus : Kota Surabaya)”. ini dapat kami

selesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan

terima kasih kepada dosen pengajar mata kuliah Hukum Administrasi dan Perencanaan ,yaitu :

1. Putu Gde Ariastita, ST., MT.

Tak lupa juga kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan kontribusi dalam terselesaikannya makalah ini yang tidah dapat kami sebutkan satu

persatu. Penyusun berharap agar makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada

umumnya. Demikian beberapa kata yang penyusun tulis untuk mengantar para pembaca

menjelajahi makalah ini. Kami sebagai penyusun hanyalah manusia biasa yang tentu tak luput

dari kesalahan. Kritik dan saran sangat kami butuhkan demi tercipta yang lebih baik. Jika terdapat

banyak kesalahan dalam makalah ini, kami sebagai penyusun memohon maaf yang sebesar-

besarnya.

Surabaya, 10 Mei 2014

Penyusun

http://pwk.its.ac.id/civitas-akademika/dosen/putu-gde-ariastita-st-mt

http://pwk.its.ac.id/civitas-akademika/dosen/putu-gde-ariastita-st-mt




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. 2

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... 3

BAB I ................................................................................................................................ 4

PENDAHULUAN .................................................................................................................. 4

1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................................. 4

1.2 RUMUSAN MASALAH ............................................................................................. 5

1.3 MANFAAT DAN TUJUAN PENULISAN ....................................................................... 5

1.4 SASARAN PENULISAN ........................................................................................... 5

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN ..................................................................................... 6

BAB II ............................................................................................................................... 7

PEMBAHASAN .................................................................................................................... 7

2.1 GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN ....................................................................... 7

2.2 EVALUASI KASUS TERHADAP REGULASI ................................................................10

2.2.1 REVIEW KEBIJAKAN ......................................................................................10

2.2.2 ANALISA KASUS ............................................................................................11

2.2.3 SKEMA PENANGANAN KASUS .........................................................................14

BAB III .............................................................................................................................17

KESIMPULAN ....................................................................................................................17

3.1 KESIMPULAN .......................................................................................................17

3.2 LESSON LEARNED ................................................................................................18

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................19

LAMPIRAN ........................................................................................................................20




BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemanfaatan ruang setiap kota memiliki perkembangan fungsi dari waktu ke

waktu. Salah satunya dalam pemanfaatan ruang sebagai media dalam penginformasiaan

publik. Dari fungsi tersebut, Ruang kota memiliki potensi yang sangat bermanfaat bagi

komunitas media, yaitu periklanan. Iklan atau reklame merupakan alat yang tangguh bagi

penyebaran informasi untuk kepentingan pemasaran. Menurut Danisworo (2005)

penempatan reklame yang strategis dapat memberikan kesempatan pada masyarakat

untuk mendapatkan akses visual yang baik pada sumber informasi. Keberadaan reklame

yang beraneka bentuk, ukuran, dan warna yang mencolok akan menarik jika dilihat pada

jarak tertentu. Apabila media tersebut didesain secara menarik dengan penataan lampu

yang indah akan lebih menyemarakkan wajah kota di malam hari.

Pemandangan ini menunjukkan bahwa penempatan reklame yang ditata dengan

baik akan semakin mempercantik dan memperindah dari sudut penataan ruang kota.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penataan reklame yang ada menambah

kesemrawutan yang cenderung merusak pemandangan wajah kota. Reklame tumbuh bak

cendawan di musim hujan, kota Surabaya saat ini menjadi belantara reklame

Penempatan reklame di luar ruangan memiliki pengaruh yang cukup besar

terhadap kehidupan perkotaan karena media reklame tersebut seringkali memiliki

orientasi lokasi pada jalanjalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan antara lain

lokasi strategis, mudah dijangkau, aglomerasi kegiatan, kelengkapan sarana/fasilitas

sosial dan ekonomi, serta kesiapan infrastrukturnya, sebagai akibat adanya keinginan

untuk menonjol agar informasi yang disampaikan semakin efektif. Reklame dengan segala

karakteristiknya secara visual memiliki kontribusi utama terhadap kesan suatu lingkungan.

Salah satu contohnya pengaturan reklame di Kota Surabaya yang telah sudah

mengacu pada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, bukan berarti

kebijakan yang ada menjadi solusi yang handal bagi masalah kesemrawutan reklame di

kota Surabaya. Implementasi kebijakan penataan reklame memegang peranan penting

bagi keberhasilan program dan keberlangsungannya untuk masa yang akan datang.




1.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan perumusan masalah terhadap tidak ada kebijakan yang sesuai dalam

penataan papan reklame iklan. maka munculah pertanyaan dalam reviewserta evaluasi

yang akan dilakukan. Melalui pertimbangan tinjauaan kebijakan dan peraturan yang telahdikeluarkan stakeholder yaitu pemerintah. Agar memunculkan perumusan masalah

sebagai berikut Review kebijakan Penataan Reklame Iklan di kota surabaya.

1.3 MANFAAT DAN TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah review serta evaluasi terhadap kebijakan

atau peraturan yang telah mengatur penataaan papan reklame dikota surabaya.

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penulisan makalah ini adalah sebagai

berikut :1) Memberi pengetahuan dasar dalam kebijakan dan peraturan dalam mengatur

perencanaan.

2) Memberikan arahan yang sesuai dalam Kebijakan dan peraturan yang

mengatur perencanaan wilayah dan kota.

1.4 SASARAN PENULISAN

Untuk mencapai tujuan, sasaran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Review kebijakan serta peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap

penataan reklame iklan.

2) Mengidentifikasi ketidaksesuaiaan kebijakan serta peraturan yang telah

dikeluarkan pemerintah terhadap penataan reklame iklan.

3) Evaluasi kebijakan serta peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah

terhadap penataan reklame iklan dengan memberikan pertimbangan

kebijakan.




1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penulisan, serta sistematika pelaporan dalam Review

Kebijakan Permasalahan Penataan Reklame menurut undang-

undang serta kebijakan oleh pemerintah.

BAB II PEMBAHASAN

Bab II berisi tinjauan serta evaluasi terhadap kebijakan

papan reklame iklan yang dilakukan pemerintah kota surabaya.

BAB III KESIMPULAN

Bab III berisi kesimpulan dan lesson learned dari review

kebijakan tersebut.




BAB II

PEMBAHASAN

2.1 GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN

Penempatan atau penataan reklame di luar ruangan memiliki pengaruh yang

cukup besar terhadap kehidupan perkotaan karena media reklame tersebut seringkali

memiliki orientasi lokasi pada jalanjalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan

antara lain lokasi strategis, mudah dijangkau, aglomerasi kegiatan, kelengkapan

sarana/fasilitas sosial dan ekonomi, serta kesiapan infrastrukturnya, sebagai akibat

adanya keinginan untuk menonjol agar informasi yang disampaikan semakin efektif.

Reklame dengan segala karakteristiknya secara visual memiliki kontribusi utama terhadap

kesan suatu lingkungan.

Pemasangan reklame di Kota Madya Surabaya tidak boleh dilakukan secara

sembarangan, harus mendapatkan izin dari pemerintah kota (pemkot). Pemkot

mempunyai tim khusus yang menangani reklame. Tim ini terdiri dari enam dinas yaitu

Dinas Pendapatan Kota, Dinas Tata Kota, Dinas Bangunan, Dinas Bina Marga dan

Utilitas, Dinas Pertamanan, dan Dinas Perhubungan. Dengan adanya perizinan di

pemkot maka penyebaran reklame bisa dikontrol dan pengenaan pajak pada

pemasangan reklame merupakan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah

Di Kota Surabaya, kurang baiknya penempatan reklame luar ruangan berdampak

pada penurunan estetika dan kualitas visual lingkungan serta penurunan keamanan dan

keselamatan publik. Hal ini dapat dilihat sampai saat ini Pemerintah Kota Surabaya terus

menertibkan reklame-reklame yang menyalahi aturan. Penertiban reklame yang kerap

dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, ternyata hanya menyentuh reklame berkaki.

Papan iklan yang menempel di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan melanggar

aturan masih belum tersentuh. Padahal, rata-rata ukuran papan iklan itu sangat besar.Sebagian besar pelanggaran reklame tersebut terkait dengan penempatan papan iklan

yang tidak sesuai dengan aturan.

Dalam kasus lain adalah kebijakan pajak reklame yang tidak sesuai perda diamana

asal 2 Perda Kota Surabaya No.8/2006 jo. Perda No. 10/2009 tentang Penyelenggaraan




Reklame dan Pajak Reklame menyebutkan, pajak reklame yaitu pajak yang dibebankan

pada reklame. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, terutama pada perpanjangan izin

di tahun kedua, namun pemkot tidak melaksanakan perda dimaksud. Jika mengacu perda,

seharusnya pajak yang dibayar adalah untuk reklame yang terpasang di obyek reklame

atau persil titik reklame. Jika tidak ada reklamenya, ya tidak perlu membayar pajak. Tetapi

pada kondisi di lapangan ketika pengusaha reklame ingin melakukan perpanjanngan

untuk tahun kedua, pihak pemkot Surabaya tetap mmemberlakukan pajak, padahal di

laoangan tidak ada reklame yang dipasang, hal ini tentunya sudah tidak sesuai dengan

perda yang berlaku, dan pihak pengusaha reklame merasa ditean kebijakan yang

diterapkan pemkot Surabaya tersebut.

M. Mahmoed Ketua Komisi B DPRD Surabaya menilai peraturan yang diterapkan

Pemkot Surabaya soal perpajakan reklame tidak aspiratif. Padahal, perda itu disahkan

DPRD dengan mengundang semua pihak, termasuk pengusaha reklame sebagai obyek

pajak. Namun, dalam perda itu ada kalimat masalah tarif selanjutnya diatur oleh peraturan

walikota (perwali). Di situ lah DPRD tidak punya wewenang lagi untuk ikut mengatur

tarifnya karena itu hak prerogatif walikota. Legislatif hanya membahas globalnya saja,

tidak sampai ke persoalan tarif,

Sadjijono, Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi dari Fakultas Hukum Universitas

Bhayangkara Surabaya mengatakan, pemberian izin penyelenggaraan reklame yangkemudian ditetapkan sebagai nilai sewa reklame, memiliki konsep terselubung. "Yang

terjadi adalah pengaburan konsep hukum, karena izin penyelenggaraan reklame

hakekatnya sangat berbeda dengan sewa reklame. Terjadi kerancuan konsep dan regulasi

tentang izin penyelenggaraan reklame dan pajak reklame," tuturnya. ( kanalsatu.com,

2013)

Disamping itu Pengawasan papan reklame di kota Surabaya ini terbukti cukup

lemah.

Diketahui bahta sementara jumlah titik reklame di Surabaya mulai dari yang kecil

hingga besar sekitar 2 ribu titik. Pemerintah kota baru mengetahui sebuah reklame tidak

memiliki izin ketika reklame itu roboh dan mencederai pengguna jalan. Kasus semacam

itu telah terulang beberapa kali. Pada 15 Desember 2008 sebuah reklame milik Hotel JW

Marriott di Jalan Embong Malang roboh. Reklame yang izinnya habis dan belum

diperpanjang itu jatuh menimpa beberapa pengendara motor dan salah seorang




korbannya meninggal setelah tertimpa papan iklan setinggi 20 meter itu. Pertengahan

Januari 2009, sebuah reklame calon legislatif (caleg) yang terpampang di atas gedung di

Jalan Basuki Rahmat juga roboh. Selain robohnya beberapa papan reklame, muncul pula

permasalahan lainnya yakni terbakarnya papan reklame videotron milik PT. Warna-Warni

di Jalan Basuki Rahmat pada tanggal 19 Desember 2008 (www.indopos.co.id, Februari

2009).

Sebagai upaya pengendalian pada reklame-reklame yang ada pada kota Surabaya

sudah mengalami beberapa pergantian mengenai peraturan daerah atau peraturan

walikota. Diketahui bahwa pada tahun 2004 melalui SK Walikota No.12 Tahun 2004

disusun mekanisme mengenai Penataan Reklame, kemudian pada tahun 2006 dikeluarkan

Peraturan Daerah No.8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame

serta Peraturan Walikota Surabaya No.85 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Reklame. Selain itu zin pemasangan Reklame di kota Surabaya diatur terkebih dahulu di

dalam Keputusan Walikota Nomor 09 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Reklame di Kota Surabaya. Mengenai tentang perizinan Reklame di kota Surabaya diatur

di dalam Keputusan Walikota Nomor 58 Tahun 2002. Mengenai pajak Reklame diatur di

dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1999. Peraturan demi peraturan telah

ditetapkan sedemikian rupa, namun masih juga timbul masalah. Maka sebagai syarat

untuk menjamin berfungsinya rencana atau tujuan Keputusan Walikota Nomor 09 Tahun

2003 di dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari instansi-instansi yang terkait maupun

partisipasi masyarakat di dalam pananganannya. Meskipun telah ada regulasi mengenai

penyelenggaraan dan penataan reklame, tidak berarti masalah reklame di Kota Surabaya

bisa diselesaikan dengan mudah. Hal ini dikarenakan bagi pengusaha pembuat reklame

atau biro periklanan belum ada ketentuan lebih rinci yang bisa digunakan sebagai

pegangan dasar penempatan reklame yang sesuai dengan lahan atau tapak dimana

reklame tersebut ditempatkan, sehingga tidak terjadi kompetisi antar reklame dalam hal

ukuran, ketinggian, maupun lokasinya. Penempatan papan reklame merupakan salah satu

aspek dari penataan wajah kota yang sangat berpengaruh pada tampilan visual kawasan

perkotaan. Oleh karena itu, dalam penempatannya perlu diperhatikan keserasian dengan

bangunan sekitarnya, serta keseimbangan terhadap lingkungan sekitarnya

(www.jawapos.com, 2013).

http://www.jawapos.com/

http://www.jawapos.com/




Gambar 1. Kondisi Reklame Kota Surabaya

Sumber: Survey Primer 2015

2.2 EVALUASI KASUS TERHADAP REGULASI

2.2.1 REVIEW KEBIJAKAN

Didalam penataan reklame kota Surabaya, terdapat beberapa kebijakan yang

terkait didalam pengimplementasian dan pengendalian tata kelola reklame. Kebijakan

tersebut diantaranya pada tahun 2004 melalui SK Walikota No.12 Tahun 2004 disusun

mekanisme mengenai Penataan Reklame, kemudian pada tahun 2006 dikeluarkan

peraturan Daerah No.8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame

serta Peraturan Walikota Surabaya No.85 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Reklame Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 12 menentukan mengenai apa yang

dimaksud dengan Reklame, yakni “ benda, alat, perbuatan atau media yang menurut

bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk

memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang

ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca/ didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali

yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah”. Terangkum lebih

lanjut peraturan daerah Kota Surabaya memperbarui peraturan mengenai reklame, yaitu

tertuang pada Peratutan Daerah nomor 76 tahun 2012.

Peraturan Daerah kota Surabaya No.8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan

Reklame dan Pajak Reklame serta Peraturan Walikota Surabaya No.85 tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Reklame terdapat beberapa muatan terkait dengan

penyelenggaraan, pengendalian, sanki pada reklame di Kota Surabaya. Pada peraturan

Walikota Surabaya No.85 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame

dijelaskan pasal penjelas mengenai tata cara pencabutan izin. Telah dijelaskan bahwa




“Apabila izin telah dicabut, maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan

penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku” . Peratutan Daerah nomor 76 tahun

2012, telah diperjelas mengenai penyelenggaraan reklame dan sanksi yang diberikan

pada pelanggar pendirian reklame. Telah dijelaskan pada pasal 15 pada Peratutan Daerah

nomor 76 tahun 2012 yaitu tentang bagaimana penataan reklame pada kota Surabaya,

dijelaskan bahwa Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil hanya dapat dilakukan

pada titik-titik lokasi yang telah ditentukan dalam kawasan penataan reklame kecuali pada

lokasi bukan persil yang meliputi keseluruhan Ruang Milik Jalan yang dimiliki/dikuasai

Pemerintah/Pemerintah Provinsi, penyelenggara Jalan Tol dan Daerah Manfaat Sungai

dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan

Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang belum

ditetapkan sebagai kawasan penataan reklame masih diperbolehkan diselenggarakan

reklame dengan mengikuti ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame di lokasi bukan

persil pada kawasan penataan reklame.

2.2.2 ANALISA KASUS

Di Kota Surabaya, kurang baiknya penempatan reklame luar ruangan berdampak

pada penurunan estetika dan kualitas visual lingkungan serta penurunan keamanan dan

keselamatan publik. Sebagai upaya pembaruan, pada tahun 2004 melalui SK Walikota

No.12 Tahun 2004 disusun mekanisme mengenai Penataan Reklame, kemudian pada

tahun 2006 dikeluarkan peraturan Daerah No.8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan

Reklame dan Pajak Reklame serta Peraturan Walikota Surabaya No.85 tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 12

menentukan mengenai apa yang dimaksud dengan Reklame, yakni “ benda, alat,

perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial,

dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa

atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca/ didengar dari suatu tempat oleh

umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah”.

Dalam implementasi perda tersebut telah dijelaskan pemerintah bahwa penertiban

reklame yang kerap dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, ternyata hanya menyentuh

reklame berkaki. Papan iklan yang menempel di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)

dan melanggar aturan masih belum tersentuh. Padahal, rata-rata ukuran papan iklan itu




sangat besar. Sebagian besar pelanggaran reklame tersebut terkait dengan penempatan

papan iklan yang tidak sesuai dengan aturan. Dalam Perda No.8 tahun 2006 tentang

Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame, papan pariwara yang dipasang di JPO

harus berjarak minimal 1,5 meter dari lantai dasar jembatan. Tujuannya, pengguna

jembatan bisa terlihat dari bawah, sehingga jembatan tidak disalahgunakan. Di beberapa

titik JPO di Surabaya, reklame dipasang menutupi seluruh badan jembatan. Salah satunya

bisa dilihat di Jalan Basuki Rahmat. Pemasangan reklame di JPO tersebut benar-benar

membuat pengguna jembatan sama sekali tidak terlihat.

Dalam penyelewengan kasus ini jelas bahwa kasus ini juga tidak hanya melanggar

perda No.8 Tahun 2006 namun juga melihat pada Peraturan Walikota Surabaya No.85

tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Dimana dalam ketentuan pasal

1 angka 12 dijelaskan bahwa reklame yang memiliki ruang atau memakai fasilitas pejalan

kaki harus mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB). Namun pada prateknya reklame

pada jalan Basuki rahmad, Embong Malang, serta Wonokromo belum terdapat izin

mendirikan bangunan yang mengakibatkan adanya pandangan negatif pada pemangku

kebijakan tersebut. Hal lain yang perlu dicermati adalah reklame yang tak berizin pada

kawasan Jl Mayjen Sungkono, Jl Diponegoro, Jl Indragiri, Jl Dr Soetomo, Jl Raya Darmo,

Jl Raya Gubeng, Jl Kertajaya dan lainnya. Yang disoroti pada reklame jalan tersebut adalah

pada reklame tersebut banyak reklame yang tanpa materi dan juga telah lewat pada

tanggal jatuh tempo. Menurut survey sekunder 2015 kondisi pembiaran reklame seperti

ini sudah ada sejak Desember 2013, tapi seolah dibiarkan pemkot. Ini juga satu bukti

ketidaktegasan pemkot atau Tim Reklame Surabaya terhadap penyelenggaraan reklame

di Surabaya. Menanggapi permasalahan yang sedang terjadi terdapat Perwali 79/2012

tentang Penataan Reklame, dalam hal ini aturan menganai reklame dijelaskan secara

menyeluruh. Dalam hal ini pada Perwali No.79 tahun 2012 reklame di tepi jalan umum

wajib berisi materi iklan dan tanggal jatuh tempo pencopotan reklame. Namun pada

prakteknya papan reklame tidak berisi materi reklame pada jalan tersebut belum

dibongkar dan juga belum ada penindakan lebih lanjut oleh pemerintah terkait, sehingga

pada jalan tersebut masih banyak reklame yang tidak memiliki izin dalam pendiriannya.

Contoh kasus laian terjadi di JL. Urip Sumoharjo, Reklame rokok di jalan urip

sumoharjo bertemakan siang dipendam malam balas dendam merupakan reklame yang

unik dan menarik. Namun apabila dilihat dari sudut pandang umat muslim yang




menunaikan ibadah puasa hal ini tidaklah etis dan menyudutkan. Sepaututnya pemda

harus jeli memberikan ijin kepada pemasng iklan.

Reklame rokok A Mild dengan materi iklan versi Thematic Ramadhan “Siang

Dipendam Malam Balas Dendam, Tanya Kenapa” dituding DPRD Surabaya tidak bermoral.Itu disampaikan Dewan Yulyani dari Fraksi Demokrat Keadilan DPRD Surabaya. Materi

iklan yang disampaikan PT HM Sampoerna dalam reklamenya di beberapa titik Kota

Surabaya sangat menyakitkan umat Islam dan melanggar Perda nomor 8 tahun 2006

tentang reklame. YULYANI menilai reklame A Mild tersebut mencerminkan kalau

pengusaha reklame sering melanggar Perda, tidak hanya tentang perijinan yang

dilanggar, tapi isi materi iklan juga dilanggar

Selanjutnya pelanggaran di bundaran mayjen Sungkono,Indikasi nakalnya biro

reklame terlihat saat mereka memasang konstruksi di luar ketentuan Perda Reklame

No.6/2008. Para biro memasang pondasi reklame kurang dari sepertiga tiang reklame

yang dipasangnya. Padahal dalam peraturan walikota No. 85/2009 sebagai penjabaran

Perda Reklame, pondasi konstruksi tiang reklame harus sepertiga dari tiang reklame yang

dipasang.

Pelanggaran ini menjadikan kontruksi reklame rawan roboh. Karena beban di

bagian atas reklame tidak bisa ditahan pondasi reklame tersebut. Biasanya, masalah ini

baru diketahui setelah reklame itu roboh diterjang angin. Saat itulah yang dijadikan

kambing hitam adalah alam yang tidak bersahabat. Selain itu lemahnya pengawasan

pemasangan reklame menambah deretan masalah atas kenakalan yang dilakukan para

biro reklame tersebut. Tim reklame tidak mampu mengawasi secara detil saat konstruksi

reklame dipasang. Bahkan, saat reklame sudah berdiri juga banyak yang lepas dari

pengawasan.




Berikut merupakan skema permasalahan reklame Kota Surabaya :

2.2.3 SKEMA PENANGANAN KASUS

Dalam pendekatan top down implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir

dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat.

Pendekatan top down bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik

(kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh

administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti

pendekatan top down adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan

birokrasi) sesuai prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakandi tingkat pusat. Sungguhpun demikian Sabatier (dalam Subarsono, 2005) juga

mengemukakan dua kelemahan lain dari pendekatan top-down yaitu :

1. Sebuah kebijakan yang dirumuskansecara berkelanjutan walau secara jelas

telah dirumuskan, menyulitkan pemerintah menguak nuansa persoalan

baru yang berkembang dalam masyarakat;

2. Cenderung melahirkan proses kebjakan publik yang tidak demokratis,

Permasalahan

Penataan ReklameKota Surabaya

perda No.8 Tahun

2006

No.85 tahun 2006

Peratutan Daerahnomor 76 tahun2012

Reklame KotaSurabaya




Proses perizinan reklame di kota surabaya ini bila dikaitkan dengan teori

implementasi kebijakan menurut Grindle adalah implementasi sebagai suatu proses politik

dan administrasi. Peneliti dapat menjelaskan mengenai proses implementasi perizinan

reklame di kotaSurabaya Kegiatan implementasi dipengaruhi oleh :

Kepentingan yang dipengaruhi

Tipe keuntungan atau manfaat

Luasnya perubahan atau derajat perubahan

Tempat pembuatankeputusan

Program implementor, dan

Komitmen terhadap sumber daya.

Merujuk pada skema penangan kasus diatas, setiap implementasi kebijakan sendiri

selalu ada beberapa kendala yang sifatnya bisa saja menghambat proses

implementasiannya dan menghambat proses administrasi dan teknis yang lainnya. Namun

dalam implementasi kebijakan perizinan ini ada beberapa kendala yang sempat membuat

pelaksanaan di lapangan menjadi tidak sesuai dengan target yang di harapkan yaitu ketika

ingin melakukan penertiban posisi reklame. Dalam penataan dan penyelenggaraan Kota

Surabaya yang masih terdapat beberapa penyelewengan dalam hal penataan reklame,

Dalam hal ini yang disoroti adalah permasalahan mengaenai peraturan yang memiliki sifat

pengendalian atau kontroling. Dalam peraturan yang memuat mengenai penyelenggaraanreklame, belum terlihat adanya peraturan yang tegas mengenai pengendalian tata kelola

reklame Kota Surabaya. Dalam pasal pengendalian yang tertera pada peraturan Daerah

No.8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame , Peraturan

Walikota Surabaya No.85 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame serta

Peratutan Daerah nomor 76 tahun 2012 hanya berisi pasal pemberian sanksi berupa sanki

secara administrative, sehingga dalam hal ini para pelaku penyelewengan reklame

senantiasa melanggar tata peletakan dan penyelewengan reklame lainya.

Dalam permaslahan reklame Kota Surabaya yang beragam, perlu adanya skema

penanganan menganai stakeholder yang melakukan penyelewengan terhadap penataan

reklame Kota Surabaya. Untuk itu pemberlakuan instrumen pengendalian khusus

terhadap reklame Surabaya merupakan bagian penting yang harus di tinjau lebih lanjut.

Pengendalian terhadap Dasar Pengenaan Pajak Reklame Sesuai Peraturan Daerah Kota




Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak reklame

tercantum dalam pasal 26 menyebutkan bahwa:

a. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

b.

Nilai sewa reklame dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Objek PajakReklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame.

c. Perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Terlihat bahwa dalam pemungutan pajak pada reklame Kota Surabaya belum

tertera lebih lanjut mengenai instrument pengendalian masalah reklame Kota Surabaya.

Jika menelisik lebih jauh pemungutan intensif pajak yang tinggi dalam hal pengendalian

reklame Surabaya merurapakan instrument yang penting. Telebih dalam hal ini apa bila

pajak intensif diberikan kepada stakeholder yang dinilai memiliki indikasi ketidaktaatan

dalam penyelenggaraan reklame maka pelanggaran terhadap reklame Kota Surabaya

Dapat ditekan sedemikian rupa. Berikut merupakan skema penanganan kasus pada

implementasi kebijakan reklame Kota Surbaya

Instrumen Pengendalian

KebijakanTerkait

Reklame KotaSurabaya

Permasalahan

ReklameKota

Surabaya




BAB III

KESIMPULAN

3.1 KESIMPULAN

1. Surabaya memiliki kebijakan tentang penataan reklame yaitu Peraturan Daerah kota

Surabaya No.8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame

serta Peraturan Walikota Surabaya No.85 tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Reklame terdapat beberapa muatan terkait dengan

penyelenggaraan, pengendalian, sanki pada reklame di Kota Surabaya.

2. Peraturan tentang kebijakan penataan reklame di kota Surabaya masih belum

sepenuhnya ditaati, hal ini terbukti dari beberapa contoh kasus seperti di bundaranmayjen Sungkono yang memasang pondasi reklame kurang dari sepertiga tiang

reklame yang dipasangnya. Padahal dalam peraturan walikota No. 85/2009 sebagai

penjabaran Perda Reklame, pondasi konstruksi tiang reklame harus sepertiga dari

tiang reklame yang dipasang.

3. Perlu adanya pengendalian terhadap peraturan dari kebijakan yang sudah dibuat,

salah satunya yaitu dengan pendekatan top down, artinya keputusan-keputusan

politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan

oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya.

4. Salah satu instrument pengendalian yang diharapkan adalah pemberian pajak intensif

kepada stakeholder sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam

pemungutan pajak reklame di Surabaya.




3.2 LESSON LEARNED

Penempatan atau penataan reklame di luar ruangan memiliki pengaruh yang

cukup besar terhadap kehidupan perkotaan karena media reklame tersebut seringkali

memiliki orientasi lokasi pada jalanjalan utama perkotaan yang memiliki keuntunganantara lain lokasi strategis, mudah dijangkau, aglomerasi kegiatan, kelengkapan

sarana/fasilitas sosial dan ekonomi, serta kesiapan infrastrukturnya, sebagai akibat

adanya keinginan untuk menonjol agar informasi yang disampaikan semakin efektif.

Pelanggaran yang terjdi terkait penataan reklame terutama pada pajak yang

dikenakan tiap reklame dikarenakan kurang adanya pengendalian dari pihak-pihak yang

bertanggung jawab. Hal ini terbukti dari adanya regulasi yang mengatur tentang penataan

reklame tetapi masih terjadi pelanggaran. Konsep pengangan kasus seperti ini dapat

dilakukan dengan pendekatan top-down artinya keputusan-keputusan politik (kebijakan)

yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-

administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Selain itu instrument

pengendalian juga sangat berpengaruh dalam meminimalisir terjadinya pelangaran

penataan reklame.




DAFTAR PUSTAKA

Armoyo, G. (2014). IMPLEMENTASIKEBIJAKAN PEMERINTAHKOTA SURABAYAMENGENAI

PERATURANWALIKOTA SURABAYANOMOR 85 TAHUN2006TERKAIT DENGAN

PENERBITANIZINREKLAMEVIDEOTRONDIKOTA SURABAYA. Jurnal Politik Muda , 332-343.

HB, P. K. (2010). ANALISIS STAKEHOLDER DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN. Jurnal Analisis

Kebijakan Kehutanan , 179 - 193.

Niluh Made Wesya Nugrahani Sri, M. R. (2014). ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

PAJAK REKLAME DALAM UPAYA MENDUKUNG PENGENDALIAN INTERN (Studi pada Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya) . Jurnal Ilmu Administrasi , 1-11.

Peraturan Daerah No.8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame

Peraturan Walikota Surabaya No.85 tahun 2006

Peratutan Daerah nomor 76 tahun 2012.




LAMPIRAN



SALINANPERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 76 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 79 TAHUN 2012TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan PajakReklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 10 Tahun 2009, telah ditetapkan PeraturanWalikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata CaraPenyelenggaraan Reklame;

b. bahwa agar penyelenggaraan reklame dapat berjalan lebih efektif,maka beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan reklamesebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, perluditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentangPerubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /JawaTengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan LembaranNegara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan LembaranNegara Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 TambahanLembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduakali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LembaranNegara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);



2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran NegaraNomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan LembaranNegara Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 TambahanLembaran Negara Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan LembaranNegara Nomor 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan LembaranNegara Nomor 4655);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentangPedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau diKawasan Perkotaan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011Nomor 694);



3

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentangPengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah KotaSurabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang IzinPenebangan Pohon (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003Nomor 8/E);

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentangPenyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran DaerahKota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran DaerahKota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 (LembaranDaerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan LembaranDaerah Kota Surabaya Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran DaerahKota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran DaerahKota Surabaya Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota SurabayaTahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota SurabayaNomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota SurabayaTahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya

Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentangBangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor

4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentangRetribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah KotaSurabaya Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah KotaSurabaya Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah KotaSurabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah KotaSurabaya Nomor 11);

27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentangPengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota SurabayaTahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota SurabayaNomor 13);



4

28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota SurabayaTahun 2012 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 79 TAHUN 2012TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79

Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (BeritaDaerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 80) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izinpenyelenggaraan reklame terbatas pada lokasi persilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagaiberikut:

a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepadaKepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang denganmengisi formulir permohonan dan SPTPD yang telahdisediakan di UPTSA dan menyerahkannya kepadapetugas UPTSA dengan dilampiri persyaratan lengkapyang terdiri dari :

1. Permohonan baru yang tidak memerlukan IMB(menempel pada bangunan dan tidak menggunakankonstruksi) :a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan

menunjukkan aslinya;b) fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;

c) fotocopy Surat Tanda Daftar PenyelenggaraReklame;

d) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabilapengajuan permohonan dikuasakan kepada oranglain;

e) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;

f) desain dan tipologi reklame;

g) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraanreklame berukuran 4R dengan ketentuan:

1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggalpermohonan;



5

2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisiatau gambaran tempat peletakan reklame yangdimohon;

3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnyayang diambil dari dua arah yang berbeda.

h) surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilikpersil dan/atau bangunan dengan dilampiri buktikepemilikan/ penguasaan atas tanah dan/ataubangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atauperjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;

i) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilikpersil bahwa tidak akan menuntut dan tidakmenghalang-halangi pihak Pemerintah Daerahdalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpaizin pemilik dalam rangka melakukan pengawasandan/atau penertiban bagi reklame yang melanggaratau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidakdiajukan perpanjangan izin.

j) Surat Pernyataan bermaterai cukupyangmenyatakan sanggup menanggung segala akibatyang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame.

2. Permohonan baru yang memerlukan IMB (menggunakankonstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunanmaupun yang menempel pada bangunan) :

a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkanaslinya;

b) fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;

c) fotocopy Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;

d) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabilapengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

e) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;

f) desain dan tipologi reklame;

g) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklameberukuran 4R dengan ketentuan:


2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10(sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau

gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang

diambil dari dua arah yang berbeda.

h) gambar rencana konstruksi, terdiri:

1) gambar denah skala 1 : 100;

2) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;



6

3) gambar potongan skala 1 : 10 atau 1 : 20;4) gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 10 atau

1 : 20;5) gambar detail pondasi atau pile skala 1 : 10

atau 1 :20;

i) perhitungan konstruksi yang ditandatangani olehpenanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyaisertifikasi dari lembaga yang berwenang;

j) surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik persildan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lainberupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewasesuai kebutuhan;

k) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persilbahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangipihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untukmemasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangkamelakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklameyang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnyadan tidak diajukan perpanjangan izin.

l) IMB dan gambar IMB bangunan tempat reklamediselenggarakan, bagi reklame yang diselenggarakan diatas bangunan;

m) Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segalaakibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklamebermaterai cukup.

3. Permohonan perpanjangan yang tidak memerlukan IMB(menempel pada bangunan dan tidak menggunakankonstruksi) :


b) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabilapengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

c) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;

d) desain dan tipologi reklame;

e) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklameberukuran 4R dengan ketentuan:


2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10(sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi ataugambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;

3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yangdiambil dari dua arah yang berbeda.

f) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;



7

g) fotocopy SIPR periode sebelumnya dengan menunjukkanaslinya.

h) surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik persil dandilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanahdan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atauperjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;

i) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persilbahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangipihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untukmemasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangkamelakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklameyang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnyadan tidak diajukan perpanjangan izin.

j) Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segalaakibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklamebermaterai cukup.

k) Polis asuransi reklame.

4. Permohonan perpanjangan yang memerlukan IMB(menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah ataubangunan maupun yang menempel pada bangunan) :


b) fotocopy Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;

c) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bilapengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

d) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;

e) desain dan tipologi reklame;

f) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame

berukuran 4R dengan ketentuan:


2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10(sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi ataugambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;

3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yangdiambil dari dua arah yang berbeda.

g) surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik persildan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lainberupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewasesuai kebutuhan;



8

h) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persilbahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangipihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untukmemasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka

melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklameyang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnyadan tidak diajukan perpanjangan izin.

i) Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segalaakibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklamebermaterai cukup;

j) fotocopy peta lokasi;

k) evaluasi konstruksi reklame oleh tim ahli yangberkompeten, jika konstruksi reklame telah berdiri lebih

dari 5 (lima) tahun;

l) polis asuransi reklame.

b. Petugas UPTSA menerima dan memeriksa kelengkapan formulirpermohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkapdikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan danapabila telah lengkap maka petugas membuat check listkelengkapan persyaratan, kemudian petugas membuat TandaTerima untuk diserahkan kepada pemohon dan mengirimkan berkaspermohonan ke Seksi Perizinan Bangunan;

c. Seksi Perizinan Bangunan melakukan penelitian berkas permohonan,meliputi pemeriksaan administrasi dan teknis dan SeksiPengendalian Bangunan melakukan peninjauan lapangan untukmemastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan;

d. apabila setelah dilakukan penelitian baik secara administrasi danteknis terhadap berkas permohonan serta sesuai hasil peninjauanlapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ternyata berkaspermohonan tersebut masih belum memenuhi persyaratan, makapemohon diundang untuk hadir di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

guna diberikan penjelasan terkait dengan pemenuhan persyaratandimaksud, dan pemohon diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kerjauntuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

e. apabila pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerjasebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat memenuhipersyaratan tersebut, maka berkas permohonan dikembalikankepada pemohon melalui UPTSA, dan selanjutnya petugas padaUPTSA menyiapkan dan membuat surat pengembalian berkaspermohonan dan menyampaikannya kepada pemohon;

f. apabila setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan

dan sesuai hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud padahuruf c, ternyata berkas permohonan telah memenuhi persyaratan,Seksi Perizinan Bangunan mengirimkan bahan rapat kepada TimReklame dan mengagendakan rapat Tim Reklame;

g. Tim Reklame melakukan penelitian berkas dan apabila diperlukandilakukan peninjauan lokasi, kemudian memberikan pertimbangan.



9

h. Apabila hasil pertimbangan Tim Reklame memutuskan permohonanreklame diusulkan untuk ditolak, maka Seksi Perizinan Bangunanmembuat Konsep Surat Pemberitahuan untuk ditandatangani olehKepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku ketua Tim

Reklame dan kemudian disampaikan kepada pemohon dengantembusan kepada Kepala Seksi Pengendalian Bangunan.

i. Apabila permohonan reklame diusulkan untuk ditolak dan di lokasitelah didirikan konstruksi reklame, Seksi Pengendalian Bangunanmemasukkan data reklame dimaksud kedalam daftar reklame yangakan ditertibkan.

j. Apabila hasil pertimbangan Tim Reklame memutuskan permohonanreklame diusulkan untuk disetujui, maka selanjutnya :

1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menerbitkanSKPD Reklame dan perhitungan Jaminan Biaya Bongkarkemudian diserahkan kepada UPTSA;

2) Bidang Pemetaan dan Pengukuran melakukan survey pemetaanlokasi dan membuat Peta Lokasi serta menghitung retribusipenggantian biaya cetak peta, untuk reklame yang menggunakankonstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupunyang menempel pada bangunan, kemudian perhitungan retribusipenggantian biaya cetak peta disampaikan kepada pemohonmelalui UPTSA;

3) Bidang Tata Bangunan memproses IMB serta menghitungretribusi IMB, untuk reklame yang menggunakan konstruksi baikyang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yangmenempel pada bangunan, kemudian perhitun

4) gan retribusi IMB disampaikan kepada pemohon melalui UPTSA;

k. UPTSA membuat dan menyampaikan SPB kepada pemohon yangdilampiri dengan SKRD dan SKPD termasuk perhitungan Jaminanbiaya bongkar;

l. Pemohon membayar pajak reklame, menyerahkan Bank Garansidengan nominal sebesar perhitungan jaminan biaya bongkar,retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi IMB palinglambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD dan SKRD keKas Umum Daerah melalui loket pembayaran di UPTSA, kemudianpemohon diberikan SSPD, tanda terima Bank Garansi dan tandabukti pembayaran retribusi;

m. Petugas UPTSA menyampaikan Bank Garansi, tindasan SSPD,tanda terima Bank Garansi, bukti pembayaran retribusi penggantianbiaya cetak peta dan bukti retribusi IMB kepada Dinas Cipta Karyadan Tata Ruang untuk pemrosesan SIPR;

n. Seksi Perizinan Bangunan membuat konsep SIPR Terbataskemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Tata Bangunan gunaditeruskan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruangmelalui Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;



10

o. setelah SIPR Terbatas ditandatangani oleh Kepala Dinas CiptaKarya dan Tata Ruang, dan diagendakan oleh Sekretariat,selanjutnya disampaikan kepada UPTSA guna diserahkan kepada

Pemohon.

(2) Penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbataspada Lokasi Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanpaling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterimadengan lengkap dan benar.

(3) Permohonan perpanjangan SIPR Terbatas pada Lokasi Persilsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 2 (dua)bulan sebelum SIPR Terbatas berakhir dan paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sebelum SIPR Terbatas berakhir dengan ketentuan

persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

(4) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang akan menyampaikan pemberitahuankepada pemilik SIPR Terbatas untuk melakukan perpanjangan izin,pemberitahuan disampaikan 2 (dua) bulan sebelum SIPR Terbatasberakhir.

(5) Guna menunjang kelancaran proses penyelesaian SIPR Terbatas dalampelaksanaannya akan didukung dengan teknologi informasi secaraonline.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi informasi secaraonline sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut olehKepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian Surat Tanda DaftarPenyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(4) adalah sebagai berikut :a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mengisi formulirpermohonan yang disediakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruangpada UPTSA dan menyerahkannya kepada petugas UPTSAdengan dilampiri persyaratan lengkap yang terdiri dari:

1. Untuk kategori P-1 :

a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk;b) Foto copy NPWPD;c) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah;

d) Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame;

e) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila

pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain.


a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk;



11

b) Foto copy NPWPD;c) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah;d) Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-

ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame;

e) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabilapengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

f) foto copy sertifikat keahlian dari lembaga yang berwenangdan foto copy Ijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1) dibidang konstruksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawabstruktur/konstruksi reklame.


a) foto copy Kartu Tanda Penduduk;b) foto copy Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya

dengan menunjukkan aslinya;c) foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan

menunjukkan aslinya;d) foto copy NPWPD;e) foto copy sertifikat keahlian dari lembaga yang berwenang

dan foto copy Ijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1) dibidang konstruksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawabstruktur/konstruksi reklame;

f) foto copy Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan olehLurah;

g) surat Pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame.

h) fotocopy tanda anggota asosiasi penyelenggara reklame.

b. Petugas UPTSA menerima dan memeriksa kelengkapan formulirpermohonan dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikankepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telahlengkap maka petugas membuat check list kelengkapanpersyaratan, kemudian petugas membuat tanda terima untukdiserahkan kepada pemohon dan mengirimkan berkas permohonanke Seksi Perizinan Bangunan;

c. Seksi Perizinan Bangunan melakukan penelitian berkas

permohonan, meliputi pemeriksaan administrasi dan melakukanpeninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengankondisi di lapangan;

d. apabila setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonanserta sesuai hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud padahuruf c, ternyata berkas permohonan tersebut masih belummemenuhi persyaratan, maka pemohon diundang untuk hadir diDinas Cipta Karya dan Tata Ruang guna diberikan penjelasan terkaitdengan pemenuhan persyaratan dimaksud, dan pemohon diberikanwaktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi persyaratan

sesuai ketentuan yang berlaku;

e. apabila pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerjasebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat memenuhipersyaratan tersebut, maka berkas permohonan dikembalikankepada pemohon melalui UPTSA, dan selanjutnya petugas padaUPTSA menyiapkan dan membuat surat pengembalian berkaspermohonan dan menyampaikannya kepada pemohon;



12

f. apabila setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonandan sesuai hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud padahuruf c, ternyata berkas permohonan telah memenuhi persyaratan,

Seksi Perizinan Bangunan membuat konsep Surat Tanda DaftarPenyelenggara Reklame, kemudian disampaikan kepada KepalaBidang Tata Bangunan guna diteruskan kepada Kepala Dinas CiptaKarya dan Tata Ruang melalui Sekretaris Dinas Cipta Karya danTata Ruang;

g. setelah Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame ditandatanganioleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan diagendakanoleh Sekretariat, selanjutnya disampaikan kepada UPTSA gunadiserahkan kepada Pemohon.

(2) Penyelesaian permohonan Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklameselambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonanditerima dan persyaratannya lengkap.

(3) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame berlaku selama 2 (dua)tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Bagan alur penyelesaian permohonan dan pemberian Surat TandaDaftar penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(5) Guna menunjang kelancaran proses penyelesaian Surat Tanda DaftarPenyelenggara Reklame Terbatas dalam pelaksanaannya akan didukungdengan teknologi informasi secara online.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi informasi secaraonline sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Kepala DinasCipta Karya dan Tata Ruang.


Pasal 15

(1) Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil dapat dilakukan padalokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah Daerah atau lokasi bukanpersil yang meliputi keseluruhan Ruang Milik Jalan yang dimiliki/dikuasaiPemerintah/Pemerintah Provinsi, penyelenggara Jalan Tol, DaerahManfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkunganyang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkankepada Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil hanya dapat dilakukan

pada titik-titik lokasi yang telah ditentukan dalam kawasan penataanreklame.



13

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadaplokasi bukan persil yang meliputi :

a. lokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang

dimanfaatkan pihak lain yang telah memiliki hukum denganPemerintah Daerah;

b. keseluruhan ruang milik jalan yang dimiliki/dikuasaiPemerintah/Pemerintah Provinsi;

c. penyelenggara Jalan Tol;

d. daerah manfaat sungai;

e. bantaran rel kereta api;

f. prasarana lingkungan yang oleh perusahaan pembangunanperumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

yang belum ditetapkan sebagai kawasan penataan reklame.

(4) Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil sebagaimana dimaksudpada ayat (3) mengikuti ketentuan penyelenggaraan reklame di lokasibukan persil pada kawasan penataan reklame.


Pasal 17

Penyelenggaraan reklame di lokasi persil pada kawasan penataan reklameharus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jaraksampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasandengan jalan hanya diperbolehkan dengan ketinggian tidak melebihiketinggian bangunan dipersil tersebut atau bangunan yang bersebelahandan paling tinggi 22 m (dua puluh dua meter) dengan luas bidang reklametidak boleh melebihi 50 m² (lima puluh meter persegi);

b. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak lebihdari 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan,ketinggian reklame boleh melebihi 22 m (dua puluh dua meter) dan bolehlebih luas dari 50 m² (lima puluh meter persegi);

c. reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan tidak bolehmelebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (limapuluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakanuntuk pemasangan reklame;

d. reklame yang dibuat pada dinding, tembok, atap bangunan, pagar atautiang dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut;

e. reklame yang dipasang pada tiang dan diselenggarakan di atas bangunanpada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yangberbatasan dengan jalan, bidang reklame tidak melebihi bidang atapbangunan dan luas bidang reklame tidak melebihi 50 m² (lima puluh meterpersegi);



14

f. reklame yang dipasang pada tiang dan diselenggarakan di atas bangunanpada jarak lebih dari 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasandengan jalan, bidang reklame tidak melebihi bidang atap bangunan

g. dalam 1 (satu) persil dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) titikreklame dengan ketentuan antara titik reklame satu dengan lainnyadiselenggarakan secara sejajar dengan arah pandangan jalan ataureklame yang dipasang dengan cara menempel pada bangunan;

h. persil yang berada di persimpangan dan tikungan, pemasangan reklamepada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enammeter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan harusmemperhatikan jarak antara bidang reklame satu dengan lainnya palingsedikit 10 m (sepuluh meter);

i. pemasangan reklame pada persil yang belum terdapat bangunan, yang

diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garispagar yang berbatasan dengan jalan, hanya diperbolehkan denganketinggian reklame tidak melebihi ketinggian bangunan di sebelah kanandan kirinya atau paling tinggi 22 m (dua puluh dua meter) dengan luasbidang reklame tidak melebihi 50 m2 (lima puluh meter persegi);

j. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jaraksampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasandengan jalan oleh penyelenggara reklame kategori P-3 hanyadiperbolehkan dengan jarak antar reklame yang diselenggarakan olehpenyelenggara reklame kategori P-3 dalam satu pandangan paling sedikit100 m (seratus meter).

5. Ketentuan Judul Bab VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

CARA PEROLEHAN TITIK REKLAME DI LOKASI BUKAN PERSILYANG DIMILIKI / DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH


Pasal 21

(1) Cara perolehan titik reklame di lokasi bukan persil yang dimilik/dikuasaiPemerintah Daerah dilakukan melalui sewa.

(2) Titik reklame di lokasi bukan persil yang dimiliki/dikuasai PemerintahDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. titik reklame yang belum disewa oleh penyelenggara reklame;

b. titik reklame yang sedang disewa oleh penyelenggara reklame dan

belum berakhir masa berlaku perjanjian sewa-menyewa.

(3) Penyewa titik reklame di lokasi bukan persil milik/dikuasai PemerintahDaerah pada kawasan penataan reklame harus memenuhi persyaratansebagai berikut :

a. biro reklame atau perorangan/badan yang memiliki tanda daftarpenyelenggara reklame yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;



15

b. tidak memiliki tunggakan/utang pajak reklame kepada PemerintahDaerah;

c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

d. memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan reklameantara lain membayar uang sewa titik reklame, pajak reklame, retribusisesuai kebutuhan dan jaminan biaya bongkar, yang dibuktikan denganrekening koran 3 (tiga) bulan terakhir dan surat jaminan yangdikeluarkan oleh bank;

e. tidak sedang dikenakan sanksi administrasi yang terkait denganpenyelenggaraan Reklame;

f. telah membayar uang sewa titik reklame sesuai jangka waktu yangditentukan dalam perjanjian sewa menyewa titik reklame yangdibuktikan dengan surat tanda setor pembayaran sewa, bagi yang

pernah menyewa titik reklame;

g. tidak pernah melakukan ingkar janji (wan prestatie ) untuk membayaruang sewa titik reklame sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa titik reklame;

h. membuat desain reklame yang akan diselenggarakan.

(4) Pelaksanaan sewa menyewa titik reklame di lokasi bukan persil yangdimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaanbarang milik daerah.


Pasal 22

Jangka waktu perjanjian sewa menyewa titik reklame dilokasi bukan persilyang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah paling lama 5 (lima) tahun.


Pasal 32

(1) Setiap anggota tim melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua TimReklame.

(2) Ketua Tim Reklame mengkoordinasikan laporan hasil pengawasananggota tim guna dilakukan pembahasan oleh tim reklame.

(3) Jika dari hasil pembahasan oleh tim reklame terdapat reklame yangtidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Dinas pemberi izinmemberi sanksi sesuai dengan kewenangannya.


Pasal 34

(1) Pemberian sanksi berupa tanda silang pada materi reklame dilakukandengan menggunakan cat berwarna merah atau stiker bertanda ”X”berwarna merah.



16

(2) Apabila penggunaan cat berwarna merah sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak efektif dilakukan karena materi reklame menggunakanwarna dominan yang sama, maka warna cat dapat diganti denganwarna lain yang memberikan kesan kontras dan mencolok pada materi

reklame yang bersangkutan.

(3) Pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah izin reklame dicabut ataumasa izin reklame berakhir atau ditemukan reklame tanpa izin yangsebelumnya dapat diberikan tanda peringatan.

(4) Pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas pada Satuan Polisi PamongPraja bersama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan danDinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tanpa memerlukan pemberitahuan

terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.


Pasal 36

(1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan Jaminan biaya bongkar.

(2) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa :

a. Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang mempunyaicabang di Kota Surabaya, untuk reklame terbatas dengan nilai

jaminan biaya bongkar lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. uang tunai, untuk reklame terbatas dengan nilai jaminan biayabongkar sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), reklamepermanen dan reklame insidentil.

(3) Jangka waktu bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf asekurang-kurangnya 15 (lima belas) bulan.

(4) Jaminan biaya bongkar berupa uang tunai sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b, dimasukkan dalam rekening Perhitungan Fihak Ketiga.


Pasal 38

(1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak izin reklame dicabut atausudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang, penyelenggara

reklame wajib melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklameyang dipasang.

(2) Jaminan biaya bongkar akan dikembalikan kepada yang bersangkutansetelah pemohon mengajukan Surat Permohonan pengembalian

jaminan biaya bongkar ke Dinas Pendapatan dan PengelolaanKeuangan dan telah membongkar sendiri reklame dimaksud.



17

(3) Pelaksanaan pembongkaran sendiri terhadap reklame olehpenyelenggara reklame harus dilaporkan kepada Kepala Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengajuan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejakizin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidakdiperpanjang.

(5) Pengajuan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), denganmelampirkan :

a. SIPR yang telah habis masa berlakunya atau dicabut kecuali untukreklame insidentil;

b. foto lokasi penyelenggaraan reklame sebelum dan sesudahpembongkaran;

c. bukti asli tanda penyetoran jaminan biaya bongkar atau tanda terimaBank Garansi;

d. fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(6) Berdasarkan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Petugas DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan bersama Dinas Teknis terkaitmelakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita AcaraPemeriksaan Lapangan.

(7) Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud padaayat (6), penyelenggara reklame telah menyelesaikan pembongkaranreklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikankondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menyampaikan suratpemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.

(8) Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud padaayat (7), penyelenggara reklame belum menyelesaikan pembongkaranreklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikankondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan menyampaikan suratpemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan pengembalian

jaminan biaya bongkar belum dapat direalisasikan dan penyelenggara

wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titikreklame terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejaksurat pemberitahuan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuanganditerima oleh pemohon.



18

(9) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuandari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (8), penyelenggara telah membongkar reklame hinggapondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame danlokasi sekitarnya seperti semula, maka Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan menyatakanpengembalian jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.

(10) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuandari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (8), penyelenggara belum membongkar reklamehingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titikreklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka pengembalian

jaminan biaya bongkar tidak dapat direalisasikan dan jaminan biayabongkar disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatandaerah.

(11) Apabila pemohon dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak suratpemberitahuan yang menyatakan jaminan biaya bongkar dapatdirealisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) belummengambil jaminan biaya bongkar, maka jaminan biaya bongkartersebut disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatandaerah.


Pasal 45

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

a. SIPR yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan PengelolaanKeuangan atau Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan surat persetujuanWalikota mengenai pemakaian titik reklame berdasarkan Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan PeraturanWalikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 dinyatakan masih tetap berlakusesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;

b. Permohonan perpanjangan SIPR yang diajukan sebelum berlakunyaPeraturan Walikota ini diproses dengan mengikuti ketentuan PeraturanWalikota ini.



19

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanWalikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Diundangkan di Surabayapada tanggal 20 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

Ditetapkan di Surabayapada tanggal 20 Nopember 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH,MH.Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001

Review Kebijakan Permasalahan Penataan Reklame

Documents