-1- PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NABIRE, Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 14 (empat belas) jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk Kabupaten Nabire, dari 14 (empat belas) jenis Retribussi Jasa Umum, 11 (sebelas) jenis yang akan dipungut, dan ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah; c. bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Retribusi Jasa Umum. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
24
Embed
RETRIBUSI JASA UMUM - jdih.papua.go.id...16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
-1-
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NABIRE,
Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 14 (empat
belas) jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah
Daerah;
b. bahwa untuk Kabupaten Nabire, dari 14 (empat belas) jenis Retribussi
Jasa Umum, 11 (sebelas) jenis yang akan dipungut, dan ditetapkan
dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
c. bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Nabire tentang Retribusi Jasa Umum.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi
Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara. Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);
-2-
4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administratif
Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor124, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara tahun 2008 Nomor69, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Darat (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049).
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 144);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Paniai di Wilayah Propinsi Dati
I Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksana Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubilk;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak;
-3-
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten
Nabire (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE
dan
BUPATI NABIRE
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nabire.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nabire.
3. Bupati ialah Bupati Nabire.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Nabire.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nabire.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.
-4-
11. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/
menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
20. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah
UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta
Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya.
21. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang
yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk
mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
22. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya di singkat TPA adalah tempat atau lokasi
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah khusus untuk pembuangan dan/atau
pemusnahan akhir sampah.
BAB II
JENIS RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM
Pasal 2
(1) Jenis Retribusi Jasa Umum Kabupaten Nabire terdiri dari :
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
-5-
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum.
Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 4
(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas,
puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah,
dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :
a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak
swasta;
b. Pelayanan kesehatan terhadap keluarga dan/atau orang miskin yang ditetapkan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, alat yang digunakan, dan jangka
waktu pelayanan kesehatan.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 6
Besarnya Tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-6-
Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 7
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan
persampahan/kebersihan.
Pasal 8
(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/
kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan
sementara;
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke
lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum
lainnya.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 9
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan, serta jenis
dan/atau volume sampah.
(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non
organik.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 10
(1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta
volume sampah yang dihasilkan.
(2) Besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-7-
Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 11
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Pasal 12 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
adalah pelayanan:
a. Kartu tanda penduduk;
b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
c. Kartu identitas kerja;
d. Kartu penduduk sementara;
e. Kartu identitas penduduk musiman;
f. Kartu keluarga; dan
g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan
pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 13
Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur
berdasarkan berdasarkan jenis dan jumlah layanan.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 14
Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 15 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
-8-
Pasal 16
Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman
dan pengabuan mayat yang meliputi :
a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/
pengabuan mayat; dan
b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau
dikelola Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Pasal 17
Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 19
Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas
penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Pasal 20
Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di
tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 21
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi
penggunaan tempat parkir.
-9-
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 22
Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 23
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan
khusus disediakan untuk pedagang.
Pasal 24
(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana,
berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk
pedagang.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 25
Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang
digunakan.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 26
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/
peralatan, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
(2) Lokasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pasar kelas I dan Pasar Kelas II:
a. Pasar kelas I terdiri dari Pasar Oyehe, Pasar Kalibobo dan Pasar Karang Tumaritis;
b. Pasar kelas II adalah Pasar yang dibangun oleh pemerintah Daerah/Kampung.
(3) Khusus kios swadaya besarnya tarif untuk 5 (lima) tahun pertama disamakan dengan
pelataran dan selanjutnya sesuai tarif kios yang berlaku.
(4) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-10-
Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 27
Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan
pengujian kendaraan bermotor.
Pasal 28
Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan
bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 29
Tingkat Pengggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji.
Paragraf 3
Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi
Pasal 30
Besarnya Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 31
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas penyediaan
peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 32
Objek Retribusi adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
a. Peta Kabupaten;
b. Peta Distrik;
c. Peta Kampung;
d. Peta RTRW;
e. Peta RDRTKW;
f. Peta RUTK;
g. Peta RDTRK;
h. Peta RTRK;
-11-
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 33
Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, kualitas, dan ukuran peta yang
dicetak.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 34
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 35
Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas
penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
Pasal 36
(1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
a. Penyedotan kakus dari sumber ke TPA Tinja;
b. Penyediaan lokasi pembuangan pengolahan lumpur Tinja di TPA Tinja.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 37
Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot dan atau yang
dibuang di TPA Tinja.
-12-
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 38
Besarnya Tarif terhadap pelayanan penyedotan kakus dan pembuangannya adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Paragraf 1
Nama, dan Objek Retribusi
Pasal 39
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa
tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT.
Pasal 40
Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 41
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis UTTP/BDKT.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 42
(1) Retribusi pelayanan tera/tera ulang meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan,