PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 08/PJ/2012 TENTANG
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 08/PJ/2012TENTANG
TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYAPasal 5 :Ayat 2 :
Huruf b : Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
Bagi WP yang terdaftar di KPP Madya Berlaku ketentuan sbb :Dalam hal Wajib Pajak berstatus pusat, kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk tempat-tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dilaksanakan di KPP Madya;
Dalam hal Wajib Pajak berstatus cabang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan berada di wilayah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya dilaksanakan di KPP Madya hanya atas cabang tersebut.Pasal 5 ayat 3 :Bagi Wajib Pajak berstatus pusat yang tetap terdaftar di KPP Madya yang sama namun berkedudukan di luar wilayah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan di KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak tersebut dengan menerbitkan NPWP cabang, berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun SMT.Pasal 5 ayat 5 :Dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada KPP Madya, Kepala KPP Madya menerbitkan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SMT untuk:Wajib Pajak yang sebelumnya terdaftar pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus serta Kantor Pelayanan Pajak Madya, meliputi seluruh tempat kegiatan usaha Wajib Pajak; atauWajib Pajak yang sebelumnya terdaftar pada KPP Pratama dan telah diterbitkan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang masih berlaku pada tanggal SMT, meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak sesuai dengan surat keputusan pemusatan tempat PajakPertambahan Nilai terutang sebelumnyayang berlaku sejak tanggal SMT sampai dengan 31 Desember tahun SMT dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 5 ayat 7 :Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun SMT, Kepala KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menerbitkan surat keputusan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang untuk tempat-tempat kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun SMT denganmenggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kecuali untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf aPasal 5 ayat 8 :Dalam hal Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya yang memiliki tempat kegiatan usaha di luar wilayah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini menghendaki tempat kegiatan usaha tersebut dipusatkan di KPP Madya, Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang kepada Kepala KPP Madya.Pasal 5 ayat 9 :Bagi Wajib Pajak yang tetap terdaftar di KPP yang sama dan pernah diterbitkan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang oleh Kepala KPP, maka surat keputusan pemusatan tersebut dinyatakan tetap berlaku dan tidak perlu diterbitkan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, kecuali Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya.Pasal 6 ayat 2Bagi Wajib Pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak yang sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdaftar di KPP Pratama di luar wilayah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut terdaftar pada KPP Madya, maka kewajiban Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai diadministrasikan di KPP Pratama tersebut dengan menerbitkan NPWP cabang baru.Pasal 11Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2008 tentang Tempat Pajak Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Sebelumnya Dikukuhkan Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Atau Kantor Pelayanan Pajak Madya; danPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2011 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;dicabut dan dinyatakan tidak berlakuKesimpulanKewajiban Pelaporan PPN bagi WP yang terdaftar di KPP LTO dan KPP Jakarta Khusus meliputi seluruh wilayah Indonesia.Kewajiban Pelaporan PPN bagi WP yang Kantor Pusatnya terdaftar di KPP Madya Tangerang (Kota Tangerang) dilaksanakan di KPP Madya Tangerang.Kewajiban Pelaporan PPN bagi WP yang merupakan Cabang atau terdaftar di KPP Madya Tangerang (Kota Tangerang) sebagai Kantor Cabang, maka kewajiban pelaporan PPN di Madya Tangerang hanya atas Kantor Cabang tersebut.WP yang sebelumnya terdaftar di KPP Madya Tangerang dan kembali terdaftar di KPP Madya Tangerang, tetapi WP tersebut berada di luar kota Tangerang, Maka Per 1 Januari 2013 kewajiban pelaporan kembali ke KPP Pratama dimana Kantor Pusat WP tersebut berada.
KesimpulanPaling lama 1 bulan, KPP Madya Tangerang wajib menerbitkan surat keputusan pemusatan PPN untuk :WP yang sebelumnya terdaftar di KPP LTO, KPP Jakarta Khusus, KPP MadyaWP yang terdaftar di KPP Pratama dan sebelumnya WP tersebut telah mendapatkan ijin pemusatan PPN.Surat Keputusan Pemusatan PPN ini berlaku hanya s.d. 31 Desember 2012.WP pindahan dari KPP Pratama yang tidak memiliki Ijin Pemusatan PPN, tidak perlu diberikan Surat Keputusan Pemusatan PPN oleh KPP Madya Tangerang
KesimpulanPaling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun SMT, KPP Madya Tangerang wajib menerbitkan Surat Ijin Pemusatan untuk WP yang Pusatnya berada di Kota Tangerang, dan ijin ini berlaku mulai tgl 1 Januari 2013.Jika WP menghendaki kewajiban PPN untuk dipusatkan di KPP Madya Tangerang, maka WP tersebut wajib melakukan pemberitahuan ke KPP Madya Tangerang.KPP Madya Tangerang menerbitkan Surat Keputusan Pemusatan PPN, meskipun WP tersebut merupakan WP yang lama (sebelumnya telah terdaftar di KPP Madya Tangerang)
