Modul 1Ilmu poltik Ruang Lingkup dan KonsepKegiatan belajar
1PERKEMBANGAN ILMU POLITIKDi yunani kuno pemikiran politik ttg
negara dan pemerintahan dimulai sekitar 450. SM. Tercermin dalam
filsafat Plato dan Aristoteles Seperti tercermin dlm karya filsafat
plato dan ariestoteles, mengemukakan gagasan bahwa dengan
menerapkan asas-asas penalaran thd masalah kemanusiaan. di cina dan
india juga mewariskan tulisan ttg negara dan pemerintahan dalam
bentuk filsafat dan kesusastraan spt dharmasastra dan arthasastra
di india, maupun karya confucius dan mencius di cinaDi indonesia
kita dapat menemukan pemikiran mengenai negara dan pemerintahan dlm
kitab Pararaton, Nagarakertagama, dan babad tanah jawiIlmu politik
dilihat dari kerangka yg lebih luas - sebagai pembahasan mengenai
berbagai aspek kehidupan termasuk , kepercayaan, pemerintahan,
kenegaraan/kemasyarakatan sering disebut sering disebut sbg ilmu
tertua diantara ilmu sosial lainya.Ilmu politik dilihat sbg bagian
dari ilmu sosial yg memiliki dasar ,kerangka, pusat perhatian dan
cakupan yg terinci lahir pada abad ke 19Perkembangan ilmu plitik
dipengaruhi oleh ilmu hukum : pusat kajian adalah negara yg dikenal
dgn tradisi yuridis formal berkemabang di jerman,austria dan
prancis. Sedangkan di inggris banyak dipengaruhi oleh filsafat
moral. Inggris dan prancis kemudian menjadi ujung tombak dlm
perkembangan ilmu politik sebagai disiplin tersendiri setelah
dibentuk Ecole Libere des sciences...(1870) diprancis dan london
school of economics and....(1895) di inggrisTradisi yuridis formal
yg dipengaruhi oleh ilmu hukum juga mempengaruhi kajian ilmu
politik diindonesiaPerkembangan ilmu plitik di amerika berpijak
pada : ide rasionalitas, yunani ; ide yuridis Romawi ; ide
kenegaraan jerman : ide-ide persamaan, kebebasan dan kekuasaan yg
berasal dari inggris dan prancis.Ketidakpuasan sarjana-sarjana
amerika terhadap pendekatan yuridis menyebabkan mereka berpaling
pada pengumpulan fakta-fakta empirik.kemudian didukung oleh
perkembangan ilmu-ilmu sosial spt; psikologi dan sosiologi. APSA
(asosiasi ilmu politik amerika ) didirikan th 1904 sbg wadah untuk
mengumpulkan fakta empirik.Bersamaan berdirinya APSA dua filsuf ;
wiliam james dan john dewey memberikan sumbangan psikologi ilmu
politik dan dikenal sebagai pendekatan perilaku.
Bidang kajian ilmu politikMenurut Andrew Heywood (1997) dlm
bukunya politics ,,ilmu politik di 4 bidang kajian utama Teori
politik meliputi Definisi politik, pemerintahan, sistem dan rezim,
ideologi politik, demokrasi dan negara Bangsa-bangsa dan
globalisasi meliputi Bangsa dan nasionalisme, politik subnasional
dan politik global Interaksi politik meliputi Ekonomi dan
masyarakat, budaya politik dan legitimasi, perwakilan, pemilu
partai politik, kelompok, kepentingan gerakan Mesin pemerintahan
meliputi Konstutusi, Hukum dan yudikatif, lembaga legislatif,
eksekutif, birokrasi, militer dan polisi Kebijakan dan kinerja
meliputi Proses kebijakan dan kinerja sistem
Dalam Contemporary political science yg diterbitkan UNESCO ;
ilmu politik dibagi 4 bidang kajian utama : Teori politik meliputi
kajian undang undang dasar, konstitusionalisme dan sejarah
perkembangan pemikiran politik Lembaga politik meliputi studi
undang-undang dasar, pemerintahan nasional, fungsi sosial ekonomi
dari pemerintah, perbandingan perkembangan ilmu politik Partai,
golongan dan pendapat umum meliputi kajian atas partai politik,
golongan dan asosiasi, partisipasi warga, pendapat warga Hubungan
international meliputi studi bidang politik international,
organisasi dan administrasi international serta hukum
internationalJika kita bandingkan kedua rumusan ruang lingkup
politik diatas dapat disimpulkan 1. Bidang pertama...teori politik
merupakan bahasan sistematika dan generalisasi-2 dari gejala
politik ...kajiannya bersifat spekulatif ( merenung renung ),
deskriptif/ menggambarkan, dan komparatif / membandingkan2. Bidang
kedua ...lembaga lembaga politik, mempelajari kinerja pemerintah...
bidang ini erat kaitanya dgn teori politik3. Bidang ketiga ..lebih
banyak mengunakan konsep konsep sosiologi dan psikologi dan sering
menampilkan aspek dinamika dan sering menonjolkan aspek dinamika
politik massa.
Perkembangan lain dari politik ialah : munculnya studi tentang
pemabangunan politik (political development ).....> mengakaji
dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap susunan masyarakat
khususnya bagaimana pengaruh lembaga politik terhadap perubahan yg
terjadi dalam masyarakat
Definisi definisi ilmu politikSecara umum politik adalah :
berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yg menyangkut
proses penentuan tujuan dari sistem dan bagaimana melaksanakan
tujuan-tujuanya. Heywood ....merumuskan politik scr luas sbg
keseluruhan aktivitas di mana masyarakat membuat, mempertahankan,
dan membuat amandemen aturan2 umum dimana mereka hidupPembuat
Keputusan (decision Making )Kebijakan umum ( public policies
)Wewenag ( authority )Perumusan definisi ilmu politik melibatkan
beberapa aspeka. Negara/ stateMerupakan suatu organisasi dlm suatu
wilayah yg memiliki kekuasaan tertinggi yg sah dan di taati oleh
rakyatnyaRoger F Soultau ; dlm bukunya introduction to politics
mengatakan Bahwa ; ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan
negara dan lembaga yg akan melaksankan tujuan itu.b.
KekuasaanAdalah : kemampuan seseorang/ kelompok untuk mempengaruhi
tingkah laku seseorang/kelompok lain sesuai keinginan pelaku*Harold
D . laswell dan A. Kaplan : ilmu politik mempelajari pembentukan
dan pembagian kekuasaan*W.A Robson : ilmu politik mempelajari
kekuasaan dalam masyarakat...yaitu bersifat hakiki, dasar,
proses-proses ruang lingkup dam hasil- hasil.*Ossip K. Flectheiem :
ilmu politik adalah ilmu sosial yg mempelajarii sifat dan tujuan
dari negara sejauh negara mrp organisasi kekuasaanc. Pengambil
keputusan dan kebijakan publikSebagai konsep ilmu politik,
melibatkan keputusan yg diambil scr kolektif dan mengikat warga
masyarakat* Harold D . laswell : who gets what, when and how (
siapa mengambil keputusan dan untuk siapa keputusan itu dibuat
)*Joice Mitchell >>politik adalah pengambilan keputusan
kolektif/pembuat kebijakan umum untuk masyarakat
seutuhnya*Hoogerweff : kebijakan umum ditafsirkan sebagai kebijakan
untuk membangun masyarakat scr terarah melalui pemakaian
kekuasaan*Easton : kehidupan politik mencakup bermacam macam
kegiatan yg mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu
d. Kompromi dan konsensus*Bernard Crick : karena konflik tdk
bisa dihindari maka saat kelompok-2 sosial dlm masyarakat yg
bertentangan sama-sama memiliki kekuasaan maka mereka tidak bisa
dihancurkan begitu saja tetapi dpt dipecahkan melalui kompromi.
Politik dalam hal ini dianggap sbg kekuatan penuntun menuju
keberadaban yg menjauhakan masyarakat dari pertumpahan darahe.
Pembagian/alokasiPembagian/distribusi dan Alokasi yg dimaksudkan
adalah : pembagian dan penjatahan nilai nilai dlm masyarakatPolitik
adalah pemabgian dan pengalokasian nilai secara mengikatNilai dlm
ilmu-ilmu politik diartikan sbg sesuatu yg dianggap baik dan benar,
sesuatu yg diinginkan/ sesuatu yg memiliki harga
Kegiatan belajar 2Konsep Konsep PolitikKonsep adalah : unsur
penelitian yang terpenting dan merupakan sesuatau yg digunakan para
peneliti untuk lebih mengert dunia sekelilingnya.Dalam ilmu politik
kita juga mengenal beberapa konsep, yang dinamakan konsep politik.
Para filsuf politik misalnya mencaribesensi dari konsep politik
seperti kebenaran, hukum/keadilan. Sedangkan para sarjana politik
modern lebih cenderung ke konsep-konsep seperti : masyarakat,
negara/sistem politik, pemerintah, legitimasi.A.
MasyarakatPengertian masyarakat *Robert Mc iver : masyarakat adalah
suatu sistem hubungan-hubungan yg ditata.*Harold J Laski :
masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja
sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka
bersama.B. Negara*Robert Mc, Iver negara : asosiasi yg
menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dlm suatu
wilayah, dengan berdasarkan pd sistem hukum yg diselengarakan oleh
suatu pemerintah yg untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan untuk
memaksa*Max Weber negara merupakan masyarakat yg mempunyai monopoli
untuk menggunakan kekerasan fisik scr sah dalam suatu wilayah
tertentu*Robert H. Soltau : negaralah yg mengatur/mengendalikan
persoalan bersama atas nama masyarakat*Andrew Heywood : 5 ciri
negara1. memiliki kedaulatan2. Pengakuan sbg institusi publik3.
memiliki kekuasaan yg sah4. dominasi yg didukung oleh penggunaan
kohensif5. mrp suatu asosiasi teritorial dgn batas-batas geografis
yg scr yuridis diakui domestik/globalC. WilayahMerupakan batas
geografis di dalam mana negara masih dapat memaksa kekuasaanya baik
mengunakan kekerasan yg sah, monopoli, maupun memberlakukan
ketentuan perundang-undangan yg berlaku* menurut hukum
international 1982 batas wilayah laut indonesia 12 mil dari pantai
dan 200 mil merupakan zona ekonomi eksklusifD. PendudukMerupakan
seseorang/sekelompok org yg karena keberadaanya dlm wilayah
tertentu, diwajibkan mematuhi segenap ketentuan perundangan yg
berlaku dlm wilayah tsb.E. PemerintahMerupakan organisasi yg
berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yg
mengikat bagi seluruh penduduknya.Perbedaan konsep negara dan
pemerintahan menurut Heywood:1. Ruang lingkup negara lebih luas
(extensive)Pemerintah : bagian dari negara yg terdiri dari semua
institusi pada ruang publik2. Negara adalah : entitas yg kontinu
bahkan sering kali permanen sedangkan pemerintah bersifat sementara
karena terus menerus berganti3. Pemerintah adalah ; pelaksana
otoritas negara sbg otak negara4. Negara menjalankan otoritasnya yg
impersonal dimana staf birokrasi direkrut dan dilaih untuk bisa
bersikap netral5. Secara teoritis negara wemakili kepentingan
masyarakat dan pemerintah mewakili sebagian kelompok yg pada saat
itu sedang berkuasaF. KedaulatanMerupakan kekuasaan tertinggi untuk
membuat dan melaksanakan undang2 dgn semua cara*Roger H soultau
tujuan Negara : memungkinkan rakyatnya berkembang serta
menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin*Harold J. laski :
menciptakan keadaan dimana rakyat dpt mencapai keinginannya scr
maksimalSetiap negara, terlepas dari ideologi yg dianut memiliki
beberapa fungsi minimum yaitu :1. Menyelenggarakan penertiban/law
and order2. Mengusahakan kesejahteraan rakyatnya3. Menyelengarakan
pertahanan4. Melaksanakan keadilanG. KekuasaanSecara umum kekuasaan
diartikan : sbg kemampuan seseorang/sekelompok org dgn menggunakan
sumber daya tertentu untuk mempengaruhi tingkah laku
seseorang/sekelompok org sesuai dgn keinginanKekuasaan ,sbg
kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, menurut keith
Boulding memiliki beberapa bentuk perwujudan yaitu : 1.
Pengaruh/influence berupa loyalitas dan komitmen2. Pertukaran
dengan keuntungan mutual/deal atau kesepakatan3. Kekuasaan sbg
kekuasaan dlm bentuk keras berupa paksaan/intimidasi
Sumber-sumber daya kekuasaan politik terdiri dari :a. Fisik
dalam penguasaan senjatab. Ekonomic. Normatif ; tradisi, moralitas
religius, legitimasi, dan wewenangd. Personal ; karisma, daya
tarik, dan popularitase. Keahlian ; informasi, pengetahuan,
teknologi, dan intelegensi*kekuasaan Politik adalah : kemampuan
untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah), baik terbentuknya
maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan
sendiri*Ossip K. Flectheim Kekuasaan sosial adalah : keseluruhan
dari kemampuan hubungan2 dan proses-proses yg menghasilakan
ketaatan dari pihak lain, untuk tujuan yg telah ditetapkan oleh
pemegang kekuasaan.Dari pengertian diatas terlihat bahwa kekuasaan
politik hanya merupakan bagian dari kekuasaan sosial.Kekuasaan
politik dibedakan menjadi 2 macam ;1. Bagian dari kekuasaan sosial
yg terwujud dlm negara : presiden, MA, DPR2. Bagian dari kekuasaan
sosial yg ditunjukkan kepada negara ; organisasi politik,
organisasi agama, organisasi minoritasH. Legitimasi Terkait sangat
erat dengan penerapan kekuasaan sah/legitimate atau tidak
sah/illegitimate*Max Weber terdapat 3 model legitimasi :1. model
Tradisional .... diberikan oleh masyarakat berdasarkan tradisi yg
sudah mengakar2. model kharismatik..... didasarkan kualitas
personal seorang pemimipin3. legal rasional ....didasarkan pada
peraturan legal formal yg mendasari kekuasaan seorg pemimpin
*Leslie Holmes (1993) mengembangkan legitimasi menjadi 10
modelTeori
1. Traditional klasik/old traditionalSama dgn model Max
Weber
2. Karismatik
3. Tujuan rasional/goal rational
4. EudemonicMendapatkan legitimasi jika penguasa mampu
memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan
5. Nasionalis/official nationalistPenguasa mendapatkan
legitimasi masyarakat saat saat penguasa dapat membela kepentingan
nasional
6. Traditional baru/new traditionalPenguasa baru mendapatkan
legitimasi dgn mengacu kembali dasar-dasar tradisi lama yg masih
dipegang oleh masyarakat luas
7. Legal rasional
8. Pengakuan formalPengakuan yg diberikan dunia
international
9. Dukungan formal
10. Keberadaan panutan eksternal
Kegiatan Belajar 3Sistem politikSistem politik menyangkut
proses-proses dan kegiatan politik. Sistem politik terdiri dari
bagian-bagian yg saling bergantung satu sama
lainnya/interpendenment. Untuk itu perlu diperhatikan :1. Bahwa
setiap perubahan dlm suatu bagian dlm sistem akan berpengaruh
terhadap keseluruhan sistem2. Sistem itu bekerja dlm suatu
lingkungan tertentu yg lebih luas dan ada perbatasan antara
masing-masing sistemSistem politik disebut juga sistem terbuka,
sehingga terbuka pula bagi pengaruh yg berasal dari
lingkungannyaAristoteles membuat sistem klasifikasi politik klasik
yg didasarkan pada 2 dimensi : siapa yang mendapat manfaat dan
siapa yg memerintah. Dalam konsep politik selalu akan ditemukan
,,,proses, struktur, dan fungsi. :*Proses politik : pola-pola (
Sosial dan Politik) yg dibuat manusia dlm mengatur hubungan-2
antara satu sama yg lain.*Struktur politik : mencakup lembaga
formal spt ; parlemen dan informal spt ;jaringan komunikasi*Fungsi
politik: membuat keputusan yg mengikat seluruh masyarakat spt
kebijakan umum dan pengalokasian nilai-nilai dlm masyarakat.
Disebut juga OUTPUT sistem politik
Variabel penting dalam sistem politik :Pengertian
1. KekuasaanCara untuk mencapai hasil yg diinginkan dlm alokasi
sumber daya dlm kelompok masyarakat
2. KepentinganTujuan yg ingin dikejar oleh pelaku politik
3. KebijakanHasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan
,,,,bentuk perundang-undangan
4. Budaya politikOrientasi subjektif individu thd sistem
politik
A. Pendekatan pendekatan sistem politik*David Apter dan Charles
F andrian (1968) menguraikan 3 kelompok pendekatan pada awal
1980-an1. pendekatan normatifFokus kajian nilai yg diinginkan dlm
masyarakat, pendekatan ini mempelajari norma-norma dlm bentuk
aturan, hak dan kewajiban, menggunakan seluruh masyarakat sbg unit
analisinya
2. Pendekatan strukturalMempunyai 5 penekanan a. Legal formal :
mempelajari administratif dan institusi negara kolonial sbelum
perang dunia ke 2b. Struktur2 international : partai politik,
pegawai negri, konstitusic. Kelompok baik formal maupun informald.
Struktur dan fungsi yg membentuk sistem yg saling terkaite.
Struktur dlm bentuk kelas menurut analisis ekonomi marxis
3. Pendekatan perilaku Problema yg terkait dgn proses
pembelajaran, sosialisasi, motivasi, persepsi sikap terhadap
otoritas dan pertimbangan sikap lain
B. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik1. Pendekatan
legal/institusional Berkembang diakhir abad 19 Pokok bahasan
mencakup unsur-unsur legal dan institutional mis : sifat undang2,
masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal dan yuridis
Fokus kajian :a. Pendekatan tradisional menggambarkan struktur
politik formal tanpa berusaha membandingkanb. Tidak menaruh
perhatian pada organisasi2 informalc. Tidak hendak menguji
kesesuaian antara apa yg tertulis dlm dokumen formal dgn kenyataan
praktikd. Cenderung mempelajari evolusi institusi2 formale.
Cenderung mengkaji negara secara individual satu persatu tdk
membandingkan dgn negara lainPedekatan ini juga sering dikritik
karena :a. Pendekatan terlalu normatif ( norma norma barat sebagai
standart )b. Analisis dalam pendekatan ini tdk membedakan antara
fakta dan normac. Label parokhialisme/etnosentrismed. Sifat nya
statis Pertengahan abad 1930 diamerika muncul mazhab chicago dgn
tokoh : charles meriam dan Harold laswell : mempelopori pandangan
bahwa esensi politik adalah kekuasaan, terutama kekuasaan untuk
menentukan kebijakan.2. Pendekatan perilaku dan pasca
perilakuMerupakan reaksi terhadap teori yg dikembang dgn
menggunakan pendekatan legal/institusional. Muncul setelah perang
dunia kedua Tujuanya menurut eulau : untuk menjelaskan mengapa
orang melakukan tingkah laku politik tertentu bagaimana dampaknya
terhadap proses dan sistem politik Tidak Memperlakukan lembaga
formal sbg titik central Tidak hanya mengamati perilaku perorangan
tetapi juga organisasi Cenderung bersifat kuatitatif,
interdisipliner membandingkan beberapa negara Mempelajari faktor
pribadi, budaya, sosiologi dan psikologiPendekatan ini dapat
diidentifikasikan sbb: Menampilkan keteraturan/regularitas
Menbedakan scr jelas antara norma dan fakta Analisisnya bebas nilai
tdk boleh dipengaruhi nilai-nilai pribadi Penelitianya bersifat
sistematis dan cenderung dan cenderung theory building Harus
bersifat murni ,kajian terapan yaitu : mencari penyelesaian masalah
dan penyusunan rencana perbaikan
Kritik terhadap pendekatan ini : Permasalahan diskriminasi ras,
perlombaan persenjataan dan keterlibatan amerika terhadap perang
vietnam Tokoh tokoh pasca perilaku yang dipengaruhi tokoh tokoh
marxis : hebert marcuse, dan jean paul sartre3. Pendekatan Neo
marxisKelompok neo marxis sangat kritis terhadap komunisme maupun
sejumplah aspek dlm masyarakat kapitalis. Dikembangkan dlm kerangka
holistik : keseluruhan gejala sosial mrp suatu kesatuan yg tdk
terpisahkan satu dgn yg lain. Fokus analisis : kekuasaan serta
konflik yg terjadi dalam negaraKelompok neo marxis : Frankfurter
schule yg berkembang di prancis berdiri :Mengutamakan analisis
interdisipliner diantara bidang2 ilmu , sosiologi, filsafat,
ekonomi dan sejarah TOKOH : jean P santre, Louis althuser, ralph
milliband, steven lukacs, nicolas poulaantazs dan JJ Oconnor Mazhab
frankruft didirikan di jerman 1923 ; Marx horkheimer ( 1895 1973 ),
Theodor adorno ( 1903 1969 ), herbert marcuse ( 1898-1979 ) dan
jurgen habemasKritik terhadap pandangan kelompok ini : Lebih
cenderung mengecam sarjana BORJUIS bukan membentuk teori baru
Kurang melakukan penelitian empirik yg tdk nampak Neo marxis
kontemporer mrp ciptaan teoritis sosial yg berasal dari kampus4.
Pendekatan pilihan rasionalPendekatan ini dikenal sbg pilihan
rasional Ekonomi politik mrp bentuk perkembangan variasi analisis
rational choice, public choice dan colective choice Pandangan ini
memperlihatkan keterkaitan erat antara politik dan ekonomi
Optimalisasi kepentingan dan efisiensi mrp inti dari teori rational
choiceKritik terhadap pandangan ini : Manusia tidaklah selalu
rasional dan sering tdk mempunyai skala preferensi Pemikiran ttg
sifat individualistik dan materialistik manusia terlalu
berlebihanAda dua reaksi atas munculnya pendekatan ini : 1.
Munculnya perhatian pada persoalan keadilan, persamaan hak dan
moralitas ( John Rawls )2. Meningkatnya perhatian pada dan
keinginan negara untuk meningkatkan peran negara di masa modern.5.
Pendekatan institusional baru Muncul sbg reaksi terhadap pendekatan
sebelumnya Perhatian utama adalah pada negara dan
institusi-institusinya. Pendekatan ini menolak pandangan yg melihat
negara sbg aktor politik pilihan mereka Bagi pendekatan ini negara
sebagai instirusi merupakan aktor tersendiri yg independen dari dan
tdk merepresentasikan kelas/kelompok yg berada dlm masyarakat
MODUL 2DEMOKRASIKegiatan belajar 1A. Pengertian demokrasi
Berasal dari kata yunani kuno demos : rakyat dan kratos atau
Kratein : kekuasaan Menurut asal katanya demokrasi : rakyat
berkuasa Demokrasi dikelompokkan dalam 2 aliran a. Demokrasi
konstitusional : mencita citakan suatu pemerintahan yg terbatas
kekuasaanya.b. Komunisme : mencita-citakan pemerintahn yg cenderung
totaliter demi menuju kesejahteraan yg merata untuk seluruh
masyarakatnya. Kedua kelompok aliran ini berkembang bermula di
eropa yg kemudian menyebar ke beberapa negara di asia, amerika
latin dan afrika selatan setelah PD II. Kelompok demokrasi
konstitutional : india, filipina, indonesia Kelompok pendukung
komunisme : eropa timur, korea utara, RRC, vietnam Indonesia
dianggap sbg contoh negara pendukung konstitutional karena :1.
Indonesia ialah negara berdasarkan hukum tdk berdasarkan kekuasaan
semata2. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi tdk bersifat
absolut Ciri khas demokrasi konstitutional : a. Gagasan pemerintah
yg demokratisb. Pemerintah kekuasaanya terbatas dan tdk boleh
sewenang wenang thd warganyac. Pembatasan kekuasaan pemerintah
tercantum dlm konstitusiGagasan vanguard democracy merupakan
istilah dari perkembangan demokrasi di negara totaliter, artinya
Partisipasi politik ditandai dengan mobilisasi massa
B. Sejarah awal perkembangan demokrasi Warisan yunani kuno pada
abad ke 6 sampai ke 3 SM.---- digunakan di negara kuno ( city-state
)--- sistem yg digunakan adalah demokrasi langsung/direct
democracy. Gagasan demokrasi yunani hilang kemudian di dunia barat
dan eropa memasuki abad pertengahan ( 600 1400 ) . karena
berkembangnya struktur sosial yg feodal yaitu : hubungan antara
vassal dan lord. Karena adanya penyebaran agama kristen yg sangat
kuat di eropa. Terjadi kekuasaan dualisme antara negara dan gereja
dimana agama kristen mengenal sistem hirarki kependetaan dgn sistem
monarki. Dan pada abad ini disebut dgn abad kegelapan ,,karena
sering terjadi pertikaian dan penindasan antara kepala negara dan
kepala agama. Pada abad pertengahan telah terjadi peristiwa penting
yaitu awal mulanya pengakuan hak dan perlakuan khusus dari raja
john dari inggris thd para bangsawan yg terwujud dlm sebuah dokumen
magna charta ( piagam besar ) th 1215 Menjelang beralkhirnya abad
pertengahan di eropa telah terjadi serangkaian perubahan sosial dan
kultural yg menghantarkan eropa menuju masa yg lebih modern dgn
pemikiran yg lebih rasional dan memunculkan negara negara nasional
modern. Ada 2 kelompok aliran yg perlu di catat 1. Renaissance
1350- 1600 : eropa selatan , italia2. Reformasi 1500- 1650 : eropa
utara : jerman. Swiss, Aliran renaissance : membangkitkan kembali
kejayaan yunani kuno tidak hanya dlm bidang kebudayaan tetapi juga
ajaran sosial politik seperti mengembangkan demokrasi Reformasi :
suatu aliran pembaharuan dlm bidang agama kristen yg bertujuan
membersihkan agama dari pengaruh lain yg menyebabkan kekuasaan
gereja begitu korup dlm kehidupan masyarakat. Kedua aliran ini
telah mempersiapkan masyarakat hak-hak asasi manusia eropa barat
pada masa 1650-1800 untuk memasuki masa pencerahan /aufklarungPada
hakikat teori teori kontrak sosial tsb merupakan upaya untuk
mendobrak dasar pemerintahan absolut melalui penetapan hak-hak
politik rakyat. Filsuf-filsuf pencetus gagasan ini antara lain ;
John Locke ( 1632 1704 ) : hak politik mencakup atas hidup,
kebebasan, dan kepemilikan ( life, liberty and property ) Badan
legislatif (badan pembuat undang undang)Badan Eksekutif (badan
pelaksana)Badan Federatif ( yang berhubungan dengan masalah perang
dan damai, pembuatan perjanjian dan persekutuan)
Montesquieeu dari prancis ( 1689 1755 ) : mencoba memperbaiki
pemikiran Locke dgn menyusun suatu sistem yg disebut trias
political . sistem ini memisahkan kekuasaan menjadi kekuasaan
legislatif/ pembentuk undang-undang. Excekutif : pelaksana
undang-undang. Yudikatif : kekuasaan mengadili. Jean Jacques
Rousseau : sistem ini didasarkan atas check and balance sehingga
setiap lembaga memiliki posisi yang saling mengimbangi ( mengilhami
revolusi prancis 1789 )Kegiatan belajar 2Sejarah dan perkembangan
demokrasi abad ke - 19 dan ke - 20Demokrasi dalam wujud konkret sbg
program dan sistem politik pada akhir abad 19 merupakan perwujudab
dari pemikiran keberadaan hak hak politik rakyat. Melalui
konstitusi baik tertulis/ written constitution maupun unwritten
constitution, gagasan ini disebut konstitualisme sedangkan negara
yg menganut dinamakan negara
konstitusional/constituonal/rechstaatPada abad ke 19 dan permulaan
abad ke 20 . gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapatkan
perumusan yuridis Ahli hukum eropa barat kontinental immanuel kant
( 1742 1804 ) dan friendrich julius stahl mengunakan istilah
rechsstaat ada 4 unsur klasik yaitu :1. Hak hak manusia2.
Pemisahan/pembagian kekuasaan untuk menjamin hak tsb.3. Pemerintah
berdasarkan hukum4. Peradilan administrasi Ahli anglo saxon : A.V
dicey memakai istilah rule of law unsur unsurnya :1. Kedudukan yg
sama dihadapan hukum.2. Terjamin hak-hak manusia oleh undang-undang
serta keputusan keputusan pengadilan.
Dari perumusan diatas tampak bahwa perumusan hanya bersifat
yuridis dan hanya menyakut bidang-bidang hukum saja. Hal ini
menyebabkan perumusan yg dibuat sangat dipengaruhi oleh gagasan
bahwa negara dan pemerintah hendaknya tidak turut campur tangan dlm
kepentingan negaranya kecuali : bencana alam , hubungan luar negri
dan pertahan negaraAliran pemikiran ini disebut liberalisme dgn
Dalil ( the least govermen is the best goverment artinya
pemerintahan yang paling sedikit campur tangan adalah yg paling
baik ) atau dgn bahasa belanda staatsonthouding. Negara dalam
pandangan ini dianggap hanya sbg negara penjaga
malam/nachtwachtrestaat.Laissez aller berarti kalau manusia
dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing masing maka dengan
sendirinya ekonomi negara akan sehat. (negara hukum klasik)Dampak
praktik demokrasi konstitusional abad 19 merubah pemikiran para
ahli politik untuk memberikan peranan yg lebih besar pada
pemerintah yg menandai wajah baru dari demokrasi konstitusional
abad ke 20 , terjadi perubahan besar besaran dlm bidang sosial
ekonomiPada masa ini peranan pemerintah diprluas tidak lagi sekedar
menjadi negara penjaga malam tetapi ikut berperan aktif untuk
mengatur perekonomian masyarakat. Dan disebut sebagai negara
welfare state/ negara kesejahteraan. Pemikiran abad 20 diikuti oleh
peninjauan kembali mengenai negara klasik yg diajukan oleh A.V
Dicey dan Imanuel kant pada abad 19 yg disesuaikan dgn tuntutan
abad 20 , perubahan ini telah dicoba rumuskan oleh international
commision of jurisst. Badan ilmu hukum international ,,dlam
konferensi di bangkok 1965 badan ini merumuskan Rule of law (
disamping hak hak politik hak ekonomi harus diperhatikan )
Syarat syarat dasar sebagai batasan minimal bagi
terselenggaranya pemerintahan yg demokratis yg di bawah Rule of law
:1. Perlindungan konstitusional2. Badan kehakiman yg bebas dan
tidak memihak3. Pemilu yang bebas4. Kebebasan menyatakan pendapat5.
Kebebasab berserikat/berorganisasi dan beroposisi6. Pendidikan
kewarganegaraanDisamping merumuskan rule of law dalam rangka
perkembangan baru international commision of jurisst. Perumusan yg
paling umum mengenai sistem demokarasi adalah : suatu bentuk
pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan melalui wakil wakil
yg dipilih oleh meraka dan yg bertabggung jawab kepada mereka
dipilih melalui proses pemilihan yg bebas.*Pemikiran Henry B. Mayo
: sistem politik yang demokratis adalah :dimana kebijakan umum
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi scr
efektif oleh rakyat melalui pemilihan-pemilihan berkala berdasarkan
atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dlm suasana
terjamin kebebasan politik.Nilai-nilai yg mendasari sistem politik
yg demokratis menurut B Mayo :1. Penyelesaian masalah dgn damai
melalui dialog/mufakat2. Penyelengaraan perubahan-perubahan sosial
scr damai dlm suatu masyarakat yg sedang berubah3. Penyelenggaraan
pergantian pemimipin sesuai ketentuan yg berlaku4. Pembatasan
pemakaian kekerasan sampai batas minimum5. Pengakuan adanya
keanekaragaman dgn mengakomodasi penciptaan masyarakat yg
terbuka/fleksibel6. Penegakan keadilan bagi semua orang
Untuk melaksanakan nilai-nilai diatas perlu diselenggarakan
beberapa 6 lembaga :1. Pemerintah yg bertanggung jawab dlm
menyediakan hal-hak rakyat2. Suatu dewan perwakilan rakyat yg
mewakili golongan-golongan yg dipilih melalui pemilu3. Suatu sistem
organisasi politik yg mencakup lebih dari satu partai4. Pers dan
media massa yg bebas untuk menyatakan pendapat5. Sistem peradilan
yg bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan
keadilan
*Pendapat Samuel Huntington : perkembangan demokrasi dunia
terjadi dlm beberapa gelombang perkembangan besar . gelombang-
gelombang itu antara lain :1. permulaan abad 19 sampai tahin
1930-an dimana jumlah pemerintahan demokratis bertambah scr
bertahap ,gelombang balik terjadi pd sekitar 1926 sampai 1942
karena perkembangan pemerintah Fasis dibenua eropa2. gelombang
kedua : terjadi lebih pendek setelah negara Fasis mengalami
kekalahan di PD II : pada periode ini terjadi peningkatan jumlah
negara demokratis yg sebelumnya mrp negara koloni negara eropa yg
kemudian merdeka . memasuki th 1960-an dan 1970-an ,,perkembangan
demokrasi di negara baru ini mengalami hambatan krn perkembangan
kediktatoran partai/militer terutama di amerika latin, afrika dan
juga beberapa negara asia dan eropa selatan ( portugal, yunani dan
spanyol )3. gelombang ketiga 3 muncul kepermukaan pada tahun 1974
diawali tumbangnya pemerintahan rezim militer di portugal dan di
ikuti th 1980-an di negara amerika latin, th 1989-an dinegara eropa
timur dan tengah , bekas uni soviet dan sebagian negara afrika
ygmasih berlangsung hingga sekarang
Demokrasi radikal (ernesto laclau dan chantal mouffe) berusaha
mengembalikan pentingnya peran langsung setiap unit masyarakat
dalam proses demokrasi melalui mekanisme demokrasi
langsung.Demokrasi pluralis dan deliberatif (will kymlicka dan anne
phillips dan iris marion young yang mengedepankan konsep demokrasi
kontemporer yang penting karena kemunculannya bersamaan dengan
maraknya gerakan sosial baru yang berhasil mengemukakan identitas
kelompok. Mekanisme ini dirasakan perlu untuk diterapkan agar
tirani mayoritas yang selama ini identik dengan praktik demokrasi
bisa dikikis.
kegiatan belajar 3demokrasi di negara - negara non- demokrasi
begitu populernya demokrasi konsep ini banyak diadopsi oleh rezim
negara yg sebenarnya tidak demokratis untuk mendapatkan dukungan
massa. Hal ini terjadi pada pemerintahan Bolshevik th 1917. Dan
memunculkan konsep vanguards democracy (sejenis demokrasi terpimpin
yg dilaksanakan partai komunis.) Dan pada abad ke 18 saat
pemerintahan Napoleon Bonaparte saat itu menggunakan
plebisit/referendum untuk menggalang dukungan massa atas
pemerintahan diktatorial militernya dan mengangkatnya sbg seorang
kaisarcontoh paling mengena dari bentuk diktatorial partai politik
ini adalah peran partai komunis uni soviet ( PKUS ) . penyebaran
pemerintahan memuncak pada tahun 1960-1970 tidak hanya di afrika
tetapi juga di asia dan amerika latin , baru pada th 1980-1900-an
demokrasi berhasil mencapai puncaknya.*study tentang pemerintahan
no demokratis dimulai oleh karya Hannah Arent dalam bukunya The
original of totalitarianism (1951)* Arent berpendapat : bahwa rezim
totaliter dapat muncul dari sebuah gerakan totaliter sekumpulan
besar org yg terorganisasi yaitu mereka yg mengalamo atomasi sosial
dan individualisme secara extrim. Rezm totaliter bisa berada
dibawah dominasi pemerintahan sebuah partai tunggal ataupun
militer*arent berpendapat : mengangap penting peran ideologi khas
totaliter dalam menyuburkan fondasi pemerintahan totaliter
bertujuan : untuk membetuk dan mengubah tujuan hidup masyarakat
untuk mengabdi sepenuhnya.* 6 karakteristik pemerintahan totaliter
menurut Friedrich dan Brzezinski :1. adanya sebuah ideologi
totaliter yg mencakup teori tentang perkembangan sejarah, ekonomi,
sosial dan masa depan negara menurut pandangan rezim berkuasa yg
berguna sbg dasar pengambilan keputusan.2. Sebuah partai tunggal
yang membentuk kultus individu untuk mendukung kepemimpinannya3.
Kesatuan polisi teroistik baik dgn metode fisik maupun psikologis
untuk menjamin kepatuhan total masyarakat4. Monopoli komunikasi
oleh rezim sbg sarana indoktrinasi ideologi resmi negara5. Monopoli
senjata oleh rezim untuk menghapus perlawanan bersenjata6.
Pengaturan ekonomi sentralistik
A. Perkembangan marxisme leninnisme di uni
sovietMarxisme-leninnisme atau komunisme adalah : penafsiran lenin
terhadap marx tentang historis materialistik, pertentangan kelas
dabn pengisapan nilai lebih.*tujuan komunisme : penyelamat umat
manusia dari belenggu kemiskinan dan dicapai melalui revolusi
proletar dibawah pimpinan partai komunis yg tergantung pada
kediktatoran politbiroSosialisme adalah gagasan yang pertama kali
digunakan oleh vladimir lenin*pemikiran Stalin : bahwa sosialisme
dpt dimulai di satu negara lebih dahulu sehingga pandangan marxis
yg semula global menjadi nasionalis.B. Marxisme leninisme diluar
uni soviet dan transisi menuju demokrasiFaktor penting yg diduga
mengembangkan ajaran marxisme-leninisme adalah
interprestasi-interprestasi baru yang dilakukan oleh pemimpin2
marxis-leninisme yg sering dibungkus dgn istilah demokrasi*beberapa
istilah yg digunakan seperti : demokrasi rakyat, demokrasi nasional
dan demokrasi revolusioner yg digunakan pemerintah komunis pasca
STALIN*demokrasi yg tumbuh di eropa timur seperti : ceko, polandia,
hongaria, bulgaria, rumania dan yugoslavia menyepakati bahwa
demokrasi rakyat adalah : bentuk khusus demokrasi yg berfungsi sbg
kediktatoran proletariat dan mrp negara pada masa peralihan yg
bertugas mengendalikan perkembangan ke arah
nasionalis*negara-negara ke 3 memiliki pola yg berbeda dgn pola
EURO komunisme . th 1960 (moskaw) khruschev menawarkan rumusan baru
yg disebut demokrasi nasional*khruscev berpendapat : demokrasi
nasional merupakan tahap peralihan dari demokrasi borjuis ke
demokrasi rakyat. Dimana masyarakat agraris itu kaum buruh yg
sangat sedikit dan belum mrp lapisan dominan dlm struktur
sosial.*tugas partai komunis adalah : mengendalikan front nasional
yg dibentuk bersam dgn kaum petani, intelektual, dab borjuis*ada 2
hal yg dpt ditimba dari pergeseran konsepsi demokrasi menurut
terminologi komunis yaitu1. Semakin tajamnya persaingan ideologis
timur barat khususnya soviet amerika
Kegiatan belajar 4 Demokrasi di indonesia
Pemilu orde baru : 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997.9 parpol +
1 golkar pada pemilu 19712 parpol + 1 golkar pada pemilu 1977,
1982, 1989, 1992, 1997
1. Demokrasi parlementerTh 1945 1959*Ditandai menonjolnya
parlementer dan partai politik, landasan yg digunakan UUD 1945 dari
(th 1945-1949), UUD RIS th 1949-1950 dan UUDS 1950 dari (th
1950-1959)*sistem parlementer ini tanggung jawab politik terletak
pada perdana mentri dan para menteri pembantunya ,dan presiden sbg
kepala negara sng simbolis *pemilu pertama kalinya dilaksanakan th
1955
2. Demokrasi terpimpinTh 1959 -1965*ciri2 ; membesarnya peranan
presiden sukarno*melemahnya peranan partai politik kecuali
PKI*meningkatnya kekuasaan politik dan militer* akhir periode ini
dengan adanya G30s th 1965
3. Demokrasi pancasilaTh 1965 -1998*landasan UUD 45 dgn
menggunakan sistem presidensial- Praktek-praktek demokrasi ditandai
dengan ciri-ciri tertentu, di antaranya adalah demi kestabilan
politik maka mensahkan keseragaman dalam pelaksanaan pemilu
akitivitas massa dan parlemen* ciri yag menonjol : besarnya peranan
militer sbg akibat perjalanan sejarah di bidang politik di bantu
kaum teknokrat dan birokrat* pelaksanaan pemilu pada th 1971, 1977,
192, 1987*9 parpol + golkar pemilu 1971* 2 parpol + golkar dipemilu
berikutnya UUNo3 th 1985 ttg parpol + golkar serta UU No.8 th 1985
ttg ormas
4. Masa reformasi1998 - sekarangAdanya penyeimbangan antara
legislatif dan excekutif dan pengaktifan check and balance
DEMOKRASI PARLEMENTER / LIBERAL (17 Agustus 1950 5 Juli
1959)
Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau
demokrasi liberal. Demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal
dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan politik demokrasi
liberal atau parlementer disebabkan hal-hal sebagai berikut:
1.Dominanya politik aliran maksudnya partai politik yang sangat
mementingkan kelompok atau alirannya sendiri dari pada mengutamakan
kepentingan bangsa2.Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih
rendah3.Tidka mampunya para anggota konstituante bersidang dalam
mennetukan dasar negara.
DEMOKRASI TERPIMPIN(5 Juli 1959 11 Maret 1966)Pada sistem ini
berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juni 1959 yang
berbunyi sebagai berikut.
1) Pembubaran Konstituante,2) Berlakunya kembali UUD 1945.3)
Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.
Pada masa ini, pemerintahan dominan lebih bisa mengatur rakyat
karena adanya sentralisasi, namun rakyat tak bisa berbuat apa-apa
karena semua keputusan ada di tangan presiden. Tidak adanya
kebebasan pers dan juga anggota partai yang dipenjara menunjukkan
pada masa ini jaminan HAM lemah. Terbatasnya peran partai politik
dan berkembangnya pengaruh PKI semakin membuat demokrasi ini
runtuh.
DEMOKRASI PANCASILA ORDE BARU (Maret 1966 21 Mei 1998)Demokrasi
Pancasilaadalah demokrasi yangdijiwaiolehsila kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan/perwakilan
yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.Pada masa Demokrasi Pancasila, terlihat
bahwa pemerintahan berlangsung lebih aman tanpa adanya kudeta
(kecuali ketika masa keruntuhan di tahun 1998). Namun, rotasi
kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, inflasi yang
merebak, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari
semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, serta tumbuhnya
KKN yang merajalela membuat demokrasi ini disebut demokrasi yang
tipis akan arti demokrasi yang sesungguhnya.
DEMOKRASI REFORMASI (21 Mei 1998 - Sekarang)
Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya
adalah demokrasi dengan mendasarkan padaPancasiladanUUD 1945dengan
penyempurnaan. Meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan
tertinggi Negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung
jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata
hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif
dan yudikatif.Pada era reformasi ini, rakyat akhirnya bsia aktif
dalam mengutarakan aspirasinya. Demokrasi yang sesungguhnya pun
akhirnya terjadi di Indonesia. Rakyat mulai menggunakan reformasi
total di semua sektor kehidupan. Berantas KKN pun mulai
dicanangkan. Artinya, era inilah era yang benar-benar demokrasi
MODUL 3 HAK ASASI MANUSIA
Kegiatan belajar 1Sejarah hak asasi manusiaBanyak orang mengacu
pada pengalaman inggris th 1215 sbg tonggak sejarah hak asasi
manusia. Pada th 1215 bangsawan inggris telah berhasil membuahkan
magna charta ( piagam agung) yang membatasi kekuasaan raja JOHN
atas hak-hak bangsawan. Melalui pergolakan dan perlindungan yang
lama akhirnya bill of rights ( undang-undang hak ) diterima
parlemen inggris th 1689. Bill of rights (undang undang hak) mrp
suatu naskah perundangan yg dihasilkan melalui revolusi tak
berdarah ( the glorious revolution of 1688 ) terhadap raja JAMESDi
prancis terjadi pada dinasti bourbon ( louis XVI ) dikenal dgn
revolusi prancis 1789 yang menghasilkan declaration des droits de
lhomme et du citoyenTahun 1789 perjuangan rakyat amerika yg
terinsiprasi dari revolusi prancis mengasilkan biil of right yg
mencakup 10 rumusan hak asasi manusia. Pd th 1791 biil of right
menjadi bagian dari undang-undang dasar amerika serikatTimbulnya
gagasan hak ini dasarnya merupakan akibat dari berkembangnya
pendekatan rasionalisme yg tercermin dalam karya karya thomas
hobbes ( 1588-1679), john locke ( 1632-1704) dari inggris dan
montesquieu (1689-1755), Jean-jacques rousseau ( 1712-1778) dari
prancisLocke yang menjadi penganjur utama konsep pemerintahan
terbatas, perlindungan hak atas hidup, kebebasan dan
kepemilikan.Pada abad 20 mulai menapilkan dimensi baru yakni hak di
bidang sosial, ekonomi dan budaya . *tahun 1941 presiden Roosevelt
merumuskan the four freedoms 4 kebebasan yang terdiri dari
kebebasan untuk berbicara/ freedom of speech kebebasan
beragama/religion kebebasan dari ketakutan/from fear kebebasan dari
kemlaratan/from wanttahun 1966 sidang PBB menyetujui 2 perjanjian
:1. covent on economic social and cultur right /bidang
ekonomi,sosial dan budaya2. covenant on civil and political rights/
bidang politik dan hak sipil
pada th 1950 beberapa negara eropa barat membentuk council of
europe dan telah menandatangani convention of the protection of
human right and fundamental freedom di roma, sbg tindak lanjut
perjanjian tsb , uastria, belgia, denmark,irlandia, islandia,
luxembrug, belanda, norwegia dan jerman barat .berhasil membentuk
makamah eropa untuk hak asasi manusai yg mulai aktih tahun 1959
perpaduan antara kesepakatan dan lembaga yg mendukung kesepakatan
itulah yang membuahkan beberapa tonggak lain misalnya : perjanjian
genocide/1948, kerja paksa/1957, dikriminasi berdasakan
kelamin/1951 dan 1962, diskriminasi berdasarkan ras 1965. Tahun
1981 negara- negara berkembang menelurkan African Charter on human
and peoples right di banjul ( dikenal dgn banjul charter ) Di asia
1993 terbentuknya bangkok declaration Deklarasi wina juni 1993
menjadi sebuah hasil kompromi atas perbedaan visi tentang
universilitas HAM . indonesia memberikan sumbangan yg berharga dlm
deklarasi wina dengan menekankan perlunya hak asasi dlm konteks
kerjasama internatinal yg didasari oleh penghormatan kedaulatan yg
sederajat dari semua negara .....( tertuang dlm pasal 5) Diakhir
abad 20 telah terjadi 2 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia.
Kasus genocide selama perang saudara di rwanda dan negara bekas
yugoslavia menorekan tinta gelap pada perkembangan hak asasi. Untuk
menangani pelanggaran hak asasi manusia yg sistem matis PBB
membentuk badan ad hoc di rwanda dan yugoslavia ...yg disebut
international criminal tribunal ditanzania dan den hag Abad 21 PBB
berdasarkan statuta roma 1998 membentuk badan international
criminal court (ICC) yang kewenangannya melampaui batas batas
nasional negaranya, ironis nya america dan indonesia belum
meratifikasi pembentukan ICC yg resmi berdiri th 2002
A. Perjanjian hak sipil dan politikB. Perjanjian hak ekonomi,
sosial dan budaya
Pasal 6: hak atas hidup, kebebasan dan keamanan pribadiPasal 6 :
hak atas pekerjaan
Pasal 9 : hak atas kebebasan dan keamanan diriPasal 8 : hak
untuk membentuk serikat sekerja
Pasal 14 : hak atas persamaan hak dimuka badan peradilanPasal 9
: hak atas pensiun
Pasal 18 : hak atas kebebasan berpikir, mempunyai suara hati dan
agamaPasal 11 : hak atas tingkat kehidupan yg layak
Pasal 19 : hak untuk menyatakan pendapat tanpa mengalami
gangguanPasal 13 : hak atas pendidikan
Pasal 21 : hak atas kebebasan berkumpul scr damai
Pasal 22 : hak untuk berserikat
HAK ASASI PEREMPUAN 1979 CEDAW ( convention on the elimination
of all forms of discrimination against women) disah kan oleh PBB.
Ini tak lepas dari gerakan kaum perempuan untuk mendapatkan
pengakuan kesetaraan politik, ekonomi dan sosial Terjadi 3
gelombang besar sbg reaksi ketidakadilan yg dialami kaum perempuan
:1. Abad 18 .....Zaman victorian terpusat di negara barat ;
inggris, prancis dan amerika ( salah satu tokoh nya bernama Mary
woolstnecraft )2. Tahun 1840 1850an era gelombang feminisme pertama
*mulai mendapatkan hak memilih dlm pemilu pertama kali dibelakukan
th 19203. 1960-an muncul feminisme gelombang kedua ( new social
movement )*salah satu tokohnya Betty Friedan yg berpendapat bahwa
subordinasi perempuan lebih disebabkan karena distribusi hak dan
kesempatan yg tidak adil dlm masyarakat. Konvensi CEDAW th 1952
memuat 3 pasal penting :1. Perempuan berhak untuk memberikan suara
dlm pemilu tanpa diskriminasi2. Perempuan dapat dipilih untuk semua
badan efektif yg diatur hukum nasional3. Perempuan berhak menduduki
jabatan resmi dan penyelengaraan sesuai fungsiSebelum kemunculan
CEDAW, international convention of human rights sudah meletakan
dasar untuk hak hak perempuan agar diperlakukan setara dengan laki
laki. Sidang umum PBB juga sebenarnya sudah menghasilkan Convension
on the Political Rights of women tahun 1952.HAK ASASI DALAM ISLAM1.
Hak untuk hidup ( 17:33 dan 5:32 )7. Hak untuk menyatakan kebenaran
( 4:135)
2. Hak untuk memperoleh keadilan ( 5:8 )8. Hak untuk mendapatkan
perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama ( 6:108,
5:48 )
3. Hak persamaan ( 49:13 )9. Hak mendapatkan kehormatan dan nama
baik ( 33:60-61, 49:1, 19:12 )
4. Kewajiban untuk memenuhi apa yg sesuai dgn hukum serta hak
untuk tidak patuh kepada apa yg tidak sesuai dgn hukum ( 5:8)10.
Hak ekonomi ( 51, 19, 76 :8, 2:188, 46 :19, 39:70, 7:32 dan 53:59
)
5. Hak kebebasan ( 3:76 )11. Hak untuk memiliki (62 : 10 )
6. Hak kebebasab kepercayaan( 2:256 )
Kegiatan belajar 2Hak asasi manusia di indonesia
Prof Soepomo mendukung gagasan negara integral, sistem
pemerintahan yang paling sesuai bagi Indonesia adalah sistem
demokrasi yang telah hidup di pedesaan. Soepomo tidak mengakui
dualisme negara dengan individu.Soekarno : jika betul betul hendak
mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong
menolong, enyahkan pikiran liberalisme.Dr. Mohammad Hatta :Hak hak
warga negara perlu dimasukan dalam UUD 1945 meskipun negara yang
akan dibentuk adalah negara kekeluargaanMuhammad Yamin : Dengan
gigih memperjuangkan jaminan atas hak hak warga negara segala
konstitusi lama dan baru di dunia ini berisi perlindungan dasar.
Aturan dasar tidaklah harus berhubungan dengan liberalisme
Dalam UUD 45 belum tertuang scr rinci jaminan terhadap hak asasi
manusia Dari 37 pasal batang tubuh UUD 45 hanya 4 pasal yang scr
langsung berkaitan dgn hak asasi manusia yaitu pasal 27 : kedudukan
dimuka hukum, 28 : kebebasan berserikat, 29 : kebebasan beragama
dan 31 : memperoleh pendidikan Alasan mengapa UUD 45 hanya relatif
sedikit mencantumkan hak asasi manusia :1. UUD 45 disusun dlm waktu
yg sangat mendesak menjelang akhir pendudukan jepang2. UUD 45
dibuat sebelum pernyataan hak asasi manusia diterima PBB th 1948,
oleh karena konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 semakin banyak pasal
yg mengatur ttg hak asasi manusi. Menurut Mr. Muh yamin : UUDS 1950
lah satu-satunya konstitusi yg banyak memasukkanhak asasi seperti
yg telah diputuskan oleh PBB3. Menurut kelompok kebangsaan UUD 45
dibuat berdasarkan pada rasa gotong-royong dan kekeluargaan tidak
mengakui adanya individualisme dan liberalisme
Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
UUD 1945Bab X, warga negara dan penduduk pasal 28Kebebasan
berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran.....Bab XA, hak asasi
manusia, Pasal 28EAyat 2 : setiap org berhak atas kebebasan
meyakini kepercayaan.....Ayat 3 : setiap org berhak atas kebebasan
berserikat......mengeluarkan pendapatPasal 28Fsetiap org berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi....serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, mengolah dan menyampaikan informasi
dgn menggunakan segala jenis saluran yg tersedia*pernyataan sedunia
ttg hak asasi manusia, pasal 19setiap org berhak atas kebebasan
mempunyai dan mengeluarkan pendapat.....*perjanjian hak-hak sipil
dan politik , pasal 191. Setiap org berhak untuk mempunyai pendapat
tanpa mengalami gangguan2. Setiap org berhak untuk mengeluarkan
pendapat ; dlm hal ini termasuk kebebasan untuk mencari dan
menerima......
Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum
UUD 1945, bab X warga negara dan penduduk , pasal 27Ayat 1 :
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum......Bab
XA hak asasi manusia , pasal 28DAyat 1 : setiap org berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum......*pernyataan sedunia ttg hak asasi manusia, pasal
7Sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas
perlindungan hukum.....*perjanjian hak-hak sipil dan politik ,
pasal 26 Semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas
perlindungan hukum tanpa diskriminasi........
Hak atas kebebasan berkumpul
UUD 45, bab X warga negara dan penduduk pasal 28Kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran....Bab XA hak asasi
manusia , pasal 28EAyat 3 : setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, ......*pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia,
pasal 201. setiap org mempunyai hak atas kebebasan berkumpul2.
tiada seorangpun dapat dipaksa memasuki salah satu
perkumpulan*perjanjian hak sipil dan politik, pasal 21Hak berkumpul
secara bebas diakui, tiada satu pembatas pun dpt dikenakan thp
pelaksanaan hak ini.......
Hak atas kebebasan beragamaUUD 45 bab XI pasal 29Ayat 1 : setiap
orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya,.....*pernyataan sedunia ttg hak asasi manusia , pasal
181. Setiap org behak atas kebebasan pikiran , keinsyafan batin dan
agama....2. Tak seorang pun dapt dipaksakan...3. Kebebasan untuk
menyatakan agama/kepercayaan hanya dpt dikenakan pembatasan menurut
ketentuan hukum.....4. Negara negara peserta dlm perjanjian ini
mengikat diri untuk menghormati kebebasan orang tua .......
Hak atas penghidupan yang layakUUD 45 bab X warga negara dan
penduduk pasal 27Ayat 2 : tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan.........Bab XA, hak asasi manusia , pasal 28ASetiap orang
berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup........Pasal 28DAyat
2 : setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan..........Pasal 28HAyat 1 : setiap org berhak hidup
sejahtera lahir dan batin.....Ayat 2 : setiap org berhak mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus......guna mencapai persamaan dan
keadilanAyat 3 : setiap org berhak atas jaminan
sosial...........Ayat 4 : setiap org berhak mempunyai hak
milik..........*pernyataan sedunia atas hak asasi manusia pasal
251. setiap org berhak atas tingkat hidup yg menjamin kesehatan dan
keadaan baik untuk dirinya dan......2. ibu dan anak berhak mendapat
perawatan dan bantuan istimewa*perjanjian hak-hak ekonomi, sosial
dan budaya pasal 61. negara peserta perjanjian ini mengakui hak
atas pekerjaan....2. langkah-langkah yg diambil oleh negara ini
untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini meliputi tatanan
teknis dan vokasional serta pelatihan program..........pasal 7
....negara mengakui hak setiap orang atas kenyaman kerja yg adil
dan pantas terutama :a. remunerasi / upah bagi semua pekerja yg dlm
batasan minimumnya meliputi1) upah yg pantas dan adil2) sebuah
penghidupan yg layak....b. kondisi kerja yang aman dan sehatc.
kesempatan yg sama bagi setiap org untuk dipromosikan dlm
pekerjaan......d. istirahat, hiburan dan batasan yg masuk akalpasal
9negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk
mendapatkan jaminan sosial termasuk asuransi sosial.Pasal 111.
negara peserta dlm perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas
tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarga termasuk
sandang, pangan dan perumahan yg layak...2. negara peserta dlm
perjanjian ini Yng mengakui hak dasar setiap org untuk bebas dari
kelaparan.... termasuk rencana khusus untuk :a. memperbaiki cara
produksi, pengawetan dan distribusi pangan...b. dengan
memperhitungkan masalah yg dihadapi oleh negara yg mengimpor/
mengekspor bahan makanan
Hak atas kebebasan berserikatUUD 45 bab X warga negara dan
penduduk pasal 28Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dgn lisan dan tulisan dsb ditetapkan oleh negara.Bab XA,
hak atas manusia pasal 28EAyat 2 : setiap org berhak atas kebebasan
menyakini kepercayaan, menyatakan sikap sesuai hati nuraninyaAyat 3
: setiap org berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat*pernyataan sedunia atas hak asasi manusia
pasal 23 ayat 4Setiap org berhak mendirikan dan memasuki
serikat-serikat sekerja untuk melindungi kepentingannya*perjanjian
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya pasal 81. Negara peserta
perjanjian ini mengikat diri untuk menjamina. Hak setiap org untuk
membentuk serikat sekerja dan menjadi anggota serikat sekerja
pilihannya......b. Hak bagi serikat sekerja untuk mendirikan
federasi/konfednderasi nasional.....c. Hak serikat pekerja untuk
bertindak scr bebas dan hanya dibatasi oleh ketentuan hukum dan
diperlakukan dlm masyarakat demokratis demi kepentingan umum....d.
Hak untuk melancarkan pemogokan, asalkan dijalankan menurut
ketentuan negara bersangkutan2. Pasal ini tidak menghalangi
diadakannya pembatasan yg sah atas pelaksanaan hak ini oleh anggota
perang/ kepolisian/pemerintah3. Tiada satu pasal pun dalam pasal
ini dpt memberi wewenang kepada negara-negara peserta dlm
perjanjian organisasi buruh international 1948, mengenai kebebasan
berserikat dan perlindungan berorganisasi untuk mengambil
langkah-langkah legislatif yg dpt membahayakan/melaksanakan
ketentuan hukum......*perjanjian hak-hak sipil dan politik pasal
221. Setiap org berhak atas kebebasan untuk berserikat termasuk hak
untuk membentuk....2. Tiada satu pembatasan pun dapat dikenakan thp
hak ini , kecuali yg ditentukan oleh hukum yg diperlakukan dlm
masyarakat3. Tiada satu pasal pun dalam pasal ini dpt memberi
wewenang kepada negara-negara peserta dlm perjanjian organisasi
buruh international 1948, mengenai kebebasan berserikat dan
perlindungan berorganisasi untuk mengambil langkah-langkah
legislatif yg dpt membahayakan/melaksanakan ketentuan
hukum......
Hak atas pengajaranUUD 45 amandemen ke-4 bab XIII pendidikan dan
kebudayaan pasal 31Ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikanAyat 2 : Setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintah wajib membiayaiAyat 3 : Pemerintah
mengusahakan dan menyelengarakan suatu sistem pengajaran....Ayat 4
: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
20%Ayat 5 : pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dgn
menjunjung tinggi nilai agama dan perstuan bangsa.....
Bab XA hak asasi manusiapasal28EAyat 1 : setiap org bebas
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan,
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat
tinggal......serta berhak kembaliPasal 28BAyat 2 : setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh ......serta berhak atas
perlindungan dari kekerasn dan diskriminasiPasal 28CAyat 1 : setiap
org berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan ....Ayat 2 : setiap org berhak untuk
memajukan dirinya dlm perjuangan haknya scr kolektif untuk
mengembangkan masyarakat bangsa dan negaranya.*pernyataan sedunia
atas hak asasi manusia pasal 261. Setiap org berhak mendapat
pengajaran, pengajaran harus dgn Cuma-Cuma, setidak-tidaknya dlm
sekolah tingkat rendah dan tingkat dasar....2. Pengajaran harus
ditujukan ke arah perkembangan pribadi yg seluas-luasnya....3.
Orangtua memp hak utama untuk memilih macam pengajaran yg akan
diberikan kepada anak mereka*perjanjian hak-hak ekonomi, sosial dan
budaya pasal 131. Negara peserta dlm perjanjian ini mengakui hak
setiap orang atas pendidikan dan sepakat bahwa pendidikan akan
mengarah pada pengembangan penuh dari kepribadian org serta
kesadaran akan harga dirinya2. Negara peserta dlm perjanjian ini
mengakui bahwa dlm usaha melaksanakan hak ini scr penuh maka:a.
Pendidikan dasr diwajibkan ini terbuka bagi semua orang.b.
Pendidikan menengah dlm segala bentuk...akan diselenggarakan dan
terbuka bagi semua melalui cara-cara yg layakc. Pendidikan tinggi
akan diusahakan terbuka bagi semua berdasarkan kesanggupand.
Pendidikan masyarakat dianjurkan/ditingkatkan sejauh mungkin bagi
mereka yg belum pernah /belum menyelesaikan pendidikan dasar scr
penuhe. Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkat digiatkan
secara kuat.....3. Negara peserta dlm perjanjian ini bertekad untuk
menghormati kebebasan orang tua diman berlaku, wali hukum,.....4.
Tiada sesuatu pasal pun dlm pasal ini dpt membenarkan campur tangan
dlm masalah kebebasan perorangan..... untuk mendirikan dan
membimbing lembaga pendidikan kecuali dgn mengikat pada ketentuan
ayat 1.....
Hak berkeluargaUUD 45 bab XA hak asasi manusia pasal 28CAyat 1 :
setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yg sahAyat 2 : setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan......
*perjanjian hak ekonomi, sosial dan budaya pasal 101.
Perlindungan dan bantuan yg sebesar-besarnya diberikan pada
keluarga sbg unit kelolompok alami paling mendasar........pernkahan
harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak2. Perlindungan
khusus yg diberikan pada para ibu selama masa sebelum dan sesudah
melahirkan.......3. Tindakan perlindungan dan bantuan khusus harus
diambil atas nama semua anak dan orang muda tanpa diskriminasi atas
dasar asal usul.....*pasal 28G ( hak perlindungan dari rasa takut
dan penyiksaan )*pasal 281 (2) ( dilindungi dari diskriminasi ) (3)
( hak identitas budaya masyarakat )
Pendapat MAURICE CRANSTON : pengakuan suatu negara terhadap
perlindungan terhadap hak asasi manusia terdiri atas 2 tingkat :1.
Negara mengakui hak-hak asasi manusia sbg hak-hak normal (moral
rights)2. Negara itu mulai mengakui perlindungan asasi sbg hak-hak
positif (positive rights)
Perkembangan HAM pada masa reformasiAmandemen UUD 45 mengenai
perlindungan HAM tampaknya belum memadai dengan tiadanya peraturan
pelaksanaan dan kesimpangsiuran perubahan peundang-undangan yg
terus terjadi. Masih banyak kritik tentang amandemen UUD 45
terutama adanya aturan non-rectroactivity ( tidak berlaku surut )
yang mengandung ketakutan bahwa pelanggaran HAM dimasa lalu tidak
dpt diajukan ke pengadilanUU HAM No. 39/1999 dan UU pengadilan HAM
No. 26/1999 telah mencantumkan pengecualian terhadap dasar hukum
nonretroaktif tersebut untuk pelanggaran HAM berat yg digolongkan
kejahatan terhadap kejahatan kemanusiaan tetapi pengecualian ini
tdk terdapat pada amandemen UUD 45 tahun 2002
Hak asasi perempuan di indonesiaPerkembangan hak asasi perempuan
diindonesia dikatakan berkembang lambat sejak kemerdekaan. Dgn
diratifikasinya konvensi hak politik perempuan yg dikeluarkan PBB
melalui UU no. 68/1958 hal ini meumbuhkan peran politik diindonesia
tetapi masih di tingkat yg rendah. Demikian juga setelah
meratifikasi CEDAW dgn mengeluarakan UU No. 7/1974 jumlah perempuan
yg menduduki posisi penting dlm perpolitikan masih 15%Hak asasi
perempuan mengalami perkembangan pesat di penghujung akhir abad
ke-20. Pada 1993 KOMNASHAM perempuan dibentuk. Sejalan dgn
reformasi sejumlah tokoh perempuan mengajukan usulan peberlakuan
kuota 30 % perempuan seperti yg diputuskan pada deklarasi WINA dan
konferensi perempuan di beijingUsulan kuota 30 % berhasil masuk UU
pemilu yg secara efektif berlaku th 2003
MODUL 4BUDAYA POLITIK, SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI
POLITIK
Kb 1 Budaya politik
Tahun 1871 E.B. Taylor telah memperkenalkan konsep budaya dalam
studi antropologi yang menurutnya : Keseluruhan yang kompleks
termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat dan
lain-lain kemampuan dan kebiasaan yg diperoleh seseorang sbg
anggota masyarakat. Ralph Linton : mengartikan kebudayaan dgn
memberi tekanan pada ciri-ciri kesejarahan sebagai pewaris sosial
atau tradisi sosial CS ford : memaknai kebudayaan scr psikologis
sebagai cara-cara untuk memuaskan kebutuhan dan pemecahan masalah
Talcott Parsons bersama kroeber : memberikan penafsiran sosiologis
mengenai kebudayaan yaitu : isi dan pola-pola nilai, gagasan dan
sisitem-sistem simbol yg bermakna yg membentuk tingkah laku atau
benda-benda yg diproduksi lewat tingkah laku manusia yg
ditransmisikan dan diciptakan
A. Konsepsi budaya politik konsep budaya politik yg nereflesikan
pengaruh Parson dan bidang-bidang ilmu sosial yg lain tergambar
jelas dlm buku Gabriel ALMond dan G bingham Powel th 1987 budaya
politik : seperangkat sikap sikap kepercayaan-kepercayaan dan
perasaan-perasaan ttg politik yg terjadi dalam sebuah negara pada
suatu waktu tertentu Almond membedakan sikap individu terhadap
objek politik atas 3 bagian :1. Kognitif : meliputi pengetahuan dan
kepercayaan yg diukur dgn menggunakan pengetahuan mengenai sistem
politik2. Afektif : diukur dgn melihat perasaan individu terhadap
sistem politik3. Evaluatif : melihat sistem dgn memperhatikan norma
evaluatif individu terhadap sistem politik
B. Tiga aspek budaya politik1. Orientasi terhadap sistem :
menentukan ( keabsahan/ legitimacy ) para otoritas politik2.
Orientasi terhadap proses politik Orientasi kognitif, afektif dan
evaluatif mrp dasar pembentukan tipologi politik
Ada 3 macam tipe politik berkaitan dgn proses politik menurut
Almond dan Powell : a. parochial : warga negara masih kecil tingkat
kesadaran tentang sistem politik. Individu tidak melihat bahwa
dirinya atau partisipasinya berpengaruh terhadap sistem politik.
Persepsi seperti ini sangat umum bagi masyarakat tradisionalb.
subjek adalah bila warga negara yang menjadi bagian dari sebuah
sistem politik nasional memandang ada pengaruh atau potensi
pengaruh dari sistem tersebut pada kehidupan mereka.c. Partisipan :
budaya politik yg ideal dlm negara demokrasi). Warga negara dalam
kelompok ini mempunyai kesadaran bahwa mereka dapat mempengaruhi
sistem politik.
dan tipologi ini dibedakan menjadi 2 menurut kegunaanya : 1.
Untuk melihat pengaruh individu terhadap proses politik *2. Untuk
melihat hubungan-hubungan diri dengan aktor lain.3. Orientasi
terhadap kebijakan publik : pada aspek ini masyarakat menilai
bagaimana kondisi masyarakat saat ini. Apakah sudah baik atau
belum/ apakah sudah sesuai harapan ttg kebijak publik yg di buatC.
Bangunan budaya politik Talcot parsons : membedakan 4
variabel-berpola yg membedakan antara budaya trditional dan budaya
modern :1. Budaya modern melihat sebuah objek secara spesifik tdk
lagu dgn cara mencampu-baur/difusse2. Budaya modern melihat scr
netral tdk scr emosional3. Budaya modern mengakui standar-standar
dan konsep-konsep universal tidak partikular4. Budaya modern
menekankan pencapaia , bukan pewarisan status dlm menilai dan
merekrut individu untuk peran sosial Budaya dgn pola tsb diatas
disebut sebagai budaya yg berorientasi sekular, budaya sekular
biasanya terbuka terhadap inforrmasi baru dan berupaya mencari
baru, menerima perubahan dan berupaya menyesuaikan diri dgn
perubahan Almond dan Powel melihat pengaruh sikap/orientasi sekular
dalam budaya politik pada tingkat : .Sistem : berarti melemahnya
penggunaan adat kebiasaan dan karisma sbg basis legitimasi Proses :
meningkatnya kesadaran akan kesempatan politik dan kesediaan
menggunakan kesempatan bagi org banyak Kebijakan : tampak pada
kesempatan menghasilkan kebijakan untuk mengontrol lingkungan
ekonomi dan sosial Sekulerisasi tidak slalu membawa kebaikan;
sekulerisasi yg berlebihan justru akan menghambat kinerja Perbedaan
kondisi sosial ekonomi yg besar akan menimmbulkan konflik politikD.
Premis-premis konseptual budaya politik Gagasan Almond yg melandasi
konsepsi budaya politik antara lain :1. Partisipasi dan proses
politik yg demokrasi : peran serta warga negara scr aktif dan
proses politik yg demokratis 2. Rasionalitas dan sekuleritas :
mendukung cara berpikir yg rasional serta ditinggalkanya orientasi
traditional3. Kebaikan bersama dan tanggung jawab : sebuah sistem
yg berjalan dgn baik yang bergantung pada kebaikan warga negara dan
kinerja sistem scr keseluruhan.
Kegiatan Belajar 2Kewarganegaraan dan penyelenggaraan pemerintah
yg baik
A. KewarganegaraanMeningkatnya perhatian ttg kewarganegaraan
disebabkan :1. Fenomena perubahan dlm politik international yg
berdampak pd negara nasional Misal : runtuhnya kontrol komunis di
eropa timur, pembentukan kembali batas wilayah nasional disejumlah
negara yg mengalami perpecahan2. Meningkatnya dominasi ideologi
kanan baru sehingga menimbulkan ancaman terhadap hak sosial warga
negara3. Peningkatan migrasi antarnegara dan pengungsi yg mencari
perlindunganDefinisi kewarganegaraan :*menurut MARSHALL : status yg
diperoleh mreka yg merupakan anggota penuh sebuah komunitas. Semua
yg memiliki status tersebut memiliki hak dan kewajiban yg sama yg
melekat pada status yg diperolehnya tsb.Ada 2 dimensi yang
terkandung dalam definisi marshall1. Seperangkat aturan hukum yg
mengatur hubungan sosial diantara individu , serta hak dan
kewajiban negara maupun warga negara2. Seperangkat hubungan sosial
di antara individu dan negara dan antar individu*menurut OLOF
PETERSSON : kesempatan yg sama untuk berpartisipasi dlm peraturan
masyarakat*THOMAS JANOWSKI : keanggota pasif dan aktif dlm sebuah
negara nasiona dgn hak-hak universal*JONATHAN FRIEDMAN :
keanggotaan dalam wilayah tertentu atau dalam masyarakat yg diatur
sebuah pemerintahJONATHAN FRIEDMAN : keanggotaan dalam wilayah
tertentu atau dalam masyarakat yang diatur oleh sebuah
pemerintahanB. Tradisi kewarganegaraanAda 2 tradisi : 1. Tradisi
liberal/tradisi marshal : menekankan pada hak-hak individu Gagasan
kewarganegaraan yg dikembangkan T.H marshal bermula dari ide Alfred
marshall Ketidakadilan scr ekonomi tdk dapat dihapus tetapi kondisi
ketidaksamaan kelas sosial akan lebih dapat diterima jika persamaan
kewarganegaraan di akui Marshal mengembangkan analisis konsepsi
kewarga negaraan TRIPARITITE yg terdiri atas hak sipil, sosial,
ekonomi Kewajiban utama adalah membayar pajak sbg imbalan untuk
proteksi yg diterima dari negara Warga harus diberi kebebasan
seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan mengejar kebahagianya
sendiri2. Tradisi republikan/komunitarian : lebih menekankan
kewajiban-kewajiban sbg bagian dr kehidupan masyarakat Tidak
mempunyai tokoh penggagas sentral Scr historis tradisi ini lebih
tua yaitu pada masa yunani kuno dan romawi hingga rousseau pada
zaman modern Aristoteles ( zaman yunani ) : menyumbang pemikiran
ttg pelayanan publik : warga negara tdk menginginkan kekayaan dan
kekuasaan untuk dirinya sendiri, bertingkah laku sesuai dgn nilai
dan norma Cicero ( masa Romawi ) menyumbang gagasan ttg kebijakan
warga negara Machiavelli ( 1459-1517) memberikan ide ttg
patriotisme dan kewarganegaraan Rousseau ( 1712-1778 ) memberikan
sumbangan pikiran untuk menjawab pertanyaan ttg bagaimana caranya
membuat org bersedia tunduk pada negaranya tetapi dpt
mempertahankan kebebasan kemampuan manusia Tujuan kewarganegaraan
dapat disederhanakan ke dalam 2 hal 1. Dapat diciptakan dan
dipertahankannya polity yg adil dan stabil2. Individu dapat
menikmati kebebasannya C. Penyelenggaraan yang baik ( good
governance )Good governance scr umum adalah : proses pengambilan
keputusan dan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yg telah
diambil/ Dapat diartikan : sebuah proses pengambilan keputusan dgn
cara pelaksanaan keputusan yg dilakukan dgn baik Dilihat dari
artinya yg penting dlm good governance : bagaimana proses
pengambilan/pelaksanaan keputusan tsb berlangsung Dalam analisis
sistem politik konsep good governance dipakai untuk melihat
keterlibatan berbagai pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan
keputusan Ada 8 karateristik good governance :1.
Partisipasi/participation2. Peraturan hukum/rule of law3.
Transparansi/transparancy4. Tanggap/responsiveveness5. Berorientasi
konsensus/consensus oriented6. Berkeadilan dan inklusif7. Efektif
dan efisien8. Akuntabel
Kegiatan belajar 3Sosialisasi dan komunikasi politikA.
Sosialisasi politikAda 2 Yang dipelajari 1. Sistem politik 2.
Struktur yang melakukan sosialisasi politik/agen
sosialisasi*sosialisasi politik menurut ALMOND dan POWELL : sebuah
proses lewat mana budaya politik diinformasikan, dipertahankan dan
diubah.*sosialisasi politik adalah : proses dimana nilai, norma,
kepercayaan,sikap, perilaku yg diinformasikan, dipertahankan dan
diubah.B. Agen dan gaya sosialisasi*Agen-agen sosialisasi Menurut
Jenning dan Niemi : keluarga, kelompok peer, komunitas, lingkungan
tetangga, sistem sekolah, organisasi formal
C. Komunikasi politikMerupakan fungsi sosialisasi dan budaya
politikDibedakan menjadi 5 struktur 1. Tatap muka/face to face yg
bersifat informal2. Struktur non politis ...seperti : keluarga,
kelopok ekonomi dan agama3. Struktur input politik...seperti :
partai politik, organisasi kepentingan atau masyarakat sipil4.
Struktur output politik seperti : lembaga eksekutif, legeslatif,
birokrasi, 5. Media massa ...: surat kabar
Modul 5Partisipasi dan partai politikKegiatan belajar
1Partisipasi politikA. Definisi dan alasan berpartisipasiMenurut
:1. Herbert Mcclosky : kegiatan sukarela dari warga masyarakat
melalui mana mereka mengambil bagian dlm proses pemilihan kekuasaan
dan scr langsung dan tidak langsung, dlm proses pembentukan
kebijakan umum2. Norman H. Nie dan sidney verba : kegiatan pribadi
warga yg legal yg sedikit banyak langsung bertujuan untuk
mempengaruhi seleksi pejabat negara........3. Samuel P.Huntington
dan joan M : kegiatan warga yg bertindak sebagai pribadi-pribadi,
yg dimaksut untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah,
pertisipasi bisa bersifat individu atau kolektif , terorganisasi
atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan,
legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.B. Jenis-jenis
partisipasiDibedakan menurut intensitas dan frekuensinya david F.
Roth dan Frank L. Wilson mengambarkan dlm piramida partisipasi : 1.
Pengamat 2. Partisipan 3. Aktivis. Gabriel A. Almond mengaitkan
partisipasi politik dgn latar belakang sosial ekonomi yaitu :1. 22
% org amerika tdk aktif dlm politik .....ekonomi rendah dari
kalangan kulit hitam2. 21 % hanya aktif memberikan suara
....ekonomi rendah daerah perkotaan ( specialis pemilih )3. 15 %
aktif memilih dan kegiatan politik ...ekonomi kuat gol atas
(aktivis kampanye )4. 11 % aktivis penuh , pemimpin partai Joan
nelson membedakan partisipasi menjadi : bersifat otonom dan yg
dimobilisasi Kegiatan partisipasi dibedakan atas 2 macam :1.
Partisipasi yg melembaga ( routine political participation ) :
partisipasi yg dianjurkan/ legal2. Partisipasi yg tdk melembaga :
kegiatan yg tdk diperbolehkan oleh penguasa mis ; pemogokan kerja
buruh di pabrik, demonstrasi yg nerusakC. Politik kelompok dan
hak-hak kelompok ( group rights ) Politik kelompok merupakan bagian
dari gerakan politik pengakuan yg bermula dari kemunculan politik
identitas Keanekaragaman identitas dan budaya dapat disebabkan
beberapa faktor :1. Proses pembentukan negara baru pasca PD II yg
tdk mengikuti garis pembelahan scr alamiah2. Konflik politik
berdarah telah memaksa berpindahnya penduduk dari negara asal3.
Meningkatnya globalisasi yg menyebabkan banyak orang mencari kerja
ke negara lain4. Pengelompokan identitas dan budaya yg tdk
ditimbulkan oleh perbedaab etnis, ras, ataupun nasionalitas Menurut
kymlicka ada beberapa macam hak minoritas yg mungkin akan dituntut
oleh kelompok etnis atau nasionalis :1. Hak untuk memerintah
sendiri2. Hak-hak polyetnis , bisa diberikan dlm bentuk dukungan
finansial3. Hak perwakilan khususD. Gerakan sosial baruFaktor yg
menyebabkan kemunculan gerakan ini seperti perubahan ekonomi,
sosial, dan politik Gerakan sosial baru adalah : bentuk aksi dan
tingkah laku kolektif yg merefleksikan kritik fundamental terhadap
moderenitas dan rasionalitas Gerakan disebut baru karena :1. Isu
utamanya ttg inklusif ke dalam hak-hak dasar2. Format
pengorganisasian dari gerakan-gerakan ini tdk merefleksi gerakan
massa dari partai politik serikat buruh/birokrasi yg berusaha
mendapat kekuasaan lewat mobilisasi. Ciri-ciri GSB menurut hank
jonston, enrique larana dan joseph gusfield :1. Latar belakang
status sosial partisipasi dari gerakan sangat bervariasi2. Tidak
merepresentasikan ideologi tertentu3. Tidak menggunakan isu ekonomi
tetapi lebih pada isu-isu simbolik dan budaya4. Keterkaitan
diantara individu dan kolektivitas tdk jelas lebih menekankan
identifikasi yg bersifat individual5. Melibatkan aspek-aspek
personal dan yg intim dari kehidupan manusia dan bergerak ke
wilayah kehidupan sehari-hari6. Menggunakan taktik mobilisasi tanpa
kekerasan7. Pengorganisasian dan penyebaran organisasi2 gerakan
sosial baru berkaitan dgn krisis kredibilitas saluran partisipasi
traditional8. Organisasi gerakan sosial baru biasanya
terdesentralisir, segmented, dan diffused dan bersifat otonom
lokal
E. Civil society Mulai ramai diperbincangkan sejak terjadinya
transformasi politik dibekas negara uni soviet dan negara-negara
eropa timur. Konsep ini digunakan untuk mengambarkan pusat
perpolitikan diluar negra yg bebas menentukan Definisi menurut
Cohen dan arato : wilayah interaksi sosial diantara wilayah ekonomi
dan negara yg didalamnya mencakup semua kelompok sosial yg paling
intim, asosiasi yg bersifat sukarela, gerakan sosial dan berbagai
wadah komunikasi publik, yg diciptakan melalui bentuk bentuk
pengaturan mobilisasi diri sendiri yg independen dlm kelembagaan
maupun kegiatan. Menurut Cohen dan Arato ada dua hal utama yang
mempengaruhi perkembangan kajian civil society, diantaranya adalah
fokus utama partisipasi politik dilakukan tidak oleh negara tetapi
oleh masyarakat Civil society merupakan istilah yg dipergunakan
bagi kelompok atau unsur otonom yg bergerak di wilayah publik
diluar masyarakat politik dan ekonomi. Ada 2 keuntungan civil
society menurut Ryaas rasyid : 1. Dapat menghindari munculnya
kekuasaan yg otoritarian akibat terlalu lemahnya masyarakat2.
Mencegah kemungkinan meledaknya revolusi sosial akibat terlalu
kuatnya masyarakat
Kegiatan belajar 2Latar belakang kaitan dengan masalah
perwakilan dan partisipasi politik Studi tentang partai politik
dimulai awal abad ke 20 yang dipelopori moisei ostrogrorksy/1902,
robert michels/1911, maurice duverger/1951 dan sigmund
neumann/1956A. Latar belakang sejarah Partai politik pertama lahir
di eropa barat dgn gagasan bahwa rakyat mrp faktor yg menentukan
dalam proses politik Permulaan abad ke 18 peranan partai politik di
negara barat bersifat elitis dan arsitokrasi ( mempertahankan
kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja) Cikal bakal
partai politik berawal dari dalam parlemen inggris yaitu kelompok
the tories ( tuan tanah dan bangsawan ) dan the wings ( pengusaha
dan pedagang )B. Kaitan dengan perwakilan politikAda 2 macam
perwakilan :1. Perwakilan politik/political
representation......diwakili partai politik dan organisasi politik
Dasar perwakilan politik : partai politik bertujuan
merebut/mempertahankan kekuasaan politik Sebagai penyalur aspirasi
politik2. Perwakilan fungsional/function representation/non
politik.....lebih menekankan pada perwakilan golongan / profesiC.
Kaitan dengan partisipasi politikAda 2 macam partisipasi politik
:1. Partisipasi politik yg melembaga/rountine political
participationAdalah : partisipasi yg dianjurkan dan scr formal
diperbolehkan oleh penguasaC/: ikut dalam pemilu, kegiatan seminar,
diskusi serta kegiatan yg diperbolehkan oleh penguasa2. Partisipasi
politik yg tidak melembaga /nonroutine political participaionAdalah
: kegiatan yg tidak dianjurkan / dilarang oleh penguasaC/:
demonstrasi, mogok, protes Partisipasi politik juga bisa dibedakan
menurut penerimaan dari masyarakat Nelson membedakan partisipasi
politik menjadi :a. Partisipasi yg bersifat otonom ......
partisipasi bersifat sukarela dan atas inisiatif masyarakatb.
Partisipasi yg dimobilisasi..... diarahkan oleh pemerintah
Kegiatan belajar 3Pengertian, definisi, dan fungsi partai
politikUnsur-unsur yang melekat pada partai politik1. Kelompok
orang yg membentuk suatu organisasi formal dgn keanggotaan yg
jelas2. Kelompok org tsb mempunyai nilai-nilai dan tujuan yg sama,
nilai disini bisa ideologi, agama dll3. Kelompok ini mempunyai
tujuan politik yaitu : merebut/mempertahankan kekuasaan politik
A. Definisi partai politik Carl j . friedrich partai politik
adalah sekelompok manusia yg terorganisasi scr stabil dgn tujuan
merebut/mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi
pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan
kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan
materiil R.H soltau : partai politik adalah sekelompok warga negara
yg sedikit banyak terorganisasi, yg bertindak sbg kesatuan politik
dan yg dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk memilih........
Sigmund neumann : partai politik adalah organisasi dari
aktivis-aktivis politik yg berusaha untuk menguasai pemerintah
serta merebut dukungan rakyat..... Alan Ware : sebuah institusi
yang (a) mendapatkan pengaruh dalam suatu negara, sering kali dgn
berusaha untuk menempati posisi penting dlm pemerintahan (b)
biasanya mewakili lebih dari sebuah kepentingan dlm masyarakatB.
Partai politik, gerakan politik dan kelompok kepentingan Gerakan
politik : suatu kelompok/golongan yg ingin mengadakan perubahan
pada lembaga politik Tujuan : menitik beratkan pada adanya suatu
perubahan baik yg bersifat lembaga maupun perubahan tata masyarakat
scr keseluruhan Kelompok kepentingan : Tujuan : memperjuangkan
sesuatu kepentingan tertentu, kepentingan yg menjadi dasar bisa
berupa kepentingan gol, kelompok atau terbatas pada kepentingan
anggotanya sendiri Kepentingan kelompok mempunyai orientasi yg
lebih sempit dibandingkan partai politik Kelompok penekan Hampir
sama dgn kelopok kepentingan yang membedakan adalah aspek tujuan
dan cara Tujuan lebih luas daripada kelompok kepentingan Cara :
melalukan dgn cara yg lebih keras /memaksa C. Beberapa fungsi
partai politik1. Sebagai sarana komunikasi politik Menjembatani
antara pemerintah dan masyarakat... untuk mendengar, mengumpulkan,
menggabungkan serta merumuskan aspirasi2. Sebagai sarana
sosialisasi dan mobilisasi politik Menjelaskan hak dan kewajiban
warga negara, pentingnya berpatisipasi dlm pemilu, menyelenggarakan
kursus-kursus kader dan latihan berorganisasi 3. Sebagai sarana
rekrutmen politik dan pembentukan pemerintahan Fungsi rekrutme
mempunyai manfaat antara lain ; mengurangi alienasi dikalangan
generasi muda4. Sebagai sarana pengatur konflik dalam masyarakat
Cara partai politik mengatur konflik dlm masyarakat adalah membuat
aturan permainan /mendukung aturan permainan yg telah ada dlm
masyarakatD. Partai politik di negara totaliter Fungsi partai
politik dinegara totaliter mengatur dan membina hampir seluruh
kehidupan masyarakat dan negara Negara totaliter basis ideologi
partai adalah komunis
Kegiatan belajar 4Sistem dan klasifikasi partai politikAda 3
sistem partai politik : partai tunggal, dua partai, multipartaiA.
Sistem satu partai atau partai tunggal Dalam sistem ini terdapat 2
variasi :1. Dinegara tsb hanya terdapat satu partai yg boleh hidup
dan berkembang C/; partai komunis di uni soviet2. Partai tunggal
mendominasi kehidupan kepartaian, tdk ada suasana bersaing karena
parta lainya yg ada harus menerima kepemimpinan dari partai tsbB.
Sistem dua partaiPengertian :1. Memang hanya ada 2 partai besar yg
mendominasi, sementara partai lain terlalu kecil2. Adanya 2 partai
dimana salah satu berperan sbg partai berkuasa yg lain menjadi
oposisi scr bergantian3. Adanya satu partai dominan yg biasanya
memerintah sendiri dgn sebuah partai lain yg selalu menjadi
kekuatan oposan Negara yg terkenal dgn sistem ini : inggris (
partai konservatif dan buruh), amerika ( P.republik dan demokrat )
Kekuatan sistem ini : memudahkan terbentuknya integrasi nasional
adanya pengawasan yg terus-menurus oleh partai oposisi
kelemahan sistem ini : memudahkan timbulnya polarisasi antara
partai yg berkuasa dan partai oposisiC. Sistem multipartai
Kelemahan sistem ini : banyak partai yg mrp wakil kelompok dan gol
menyulitkan terbentuknya konsensus nasionalD. Kalsifikasi partai
politik Dapat didasarkan atas beberapa hal Al : segi komposisi,
fungsi keanggotaan dan dasar ideologi. Berdasarkan komposisi dan
fungsi keanggotaan dibedakan menjadi 2 :1. Partai kader... lebih
mementingkan keketatan, disiplin dan kualitas anggota Lebih
mementingkan kualitas dari pada kuantitas Kelemahan : biasanya
mereka kalah dlm mengumpulkan jumlah dukungan masyarakat 2. Partai
massa...kebalikan dari partai kader Kelemahan : disiplin anggota
lemah Terkadang tidak saling kenal Sistem rekrutmen tdk ketat3.
Pada tahun 1966 Otto von Kircheimer menambahkan lagi sebuah jenis
partai berdasarkan keanggotaanya yaitu : cath-all (partai yang
perkembangan lebih lanjut dari partai massa, setelah menyesuaikan
diri dengan pertambahan jumlah pemilih dalam jumlah besar, kemudian
partai ini cenderung menyesuaikan diri dengan pertumbuhan jumlah
pemilih dalam jumlah besar . teori ini nampak jelas dlm
perkembangan partai politik eropa barat seperti : CDU dijerman dan
New labour di inggris4. Th 1980-an Richard S. Katz dan Peter Mair
Menambahkan lagi yaitu : partai Cartel. Partai ini cenderung
berorientasi mempertahankan posisinya dlm pemerintah Kalsifikasi
berdasarkan sifat dan orientasinya :1. Partai lindungan Memiliki
organisasi nasional yg kendor, meskipun pada tingkat lokal sering
kali cukup ketat Tujuan utama : biasanya dikaitkan dgn pencarian
dukungan untuk memenangkan calon partai mereka dlm pemilu C/ : P
demokrat dan P republik di amerika2. Partai ideologi atau partai
asas Adalah partai yg mengikat dirinya pada ideologi atau asas
tertentu dlm menyusun program kerja partainya. Klaus von beyme
mengklasifikasikan partai berdasarkan ideologi menjadi 9 :1. Partai
liberal dan radikal2. Partai konservatif3. Partai sosialis dan
sosial demokrat4. Partai kristen demokrat5. Partai komunis6. Partai
agraris7. Partai regional dan etnis8. Partai ektrim kanan9. Gerakan
ekologi/lingkungan Dilihat dari pendekatan sosiologis Lipset dan
rokkan mengelompokkan menjadi 4 klasifikasi1. Pusat-daerah (
centre-periphery)2. Negara-gereja (state-church)3. Ladang-industri
(land-industry)4. Pemilik modal-pekerja (owner-worker)E. Partai
politik diindonesia1. Masa penjajahan belanda Periode kelahiran
partai politik indonesia ( hindia-belanda) Pada masa itu semua
organisasi baik yg bertujuan sosial spt : budi utomo dan
muhammadiyah ataupun yg berasas politik, agamadan sekuler spt :
serikat islam, PNI, dan partai katolik ikut berperan dlm pergerakan
nasional untuk indonesia merdeka Th 1939 didewan rakyat terdapat
beberapa fraksi didlm dewan rakyat yaitu : fraksi nasional (M husni
thamrin) PPBB/perhimpunan pegawai bestuur bumi putera ( prawoto).
Dan indonesische national groep ( muh yamin ) Th 1939 diluar dewan
rakyat ada usaha untuk mengandakan gabungan partai politik KRI (
komite rakyat indonesia ) terdiri dari GAPI + MIAI + MRI2. Masa
pendudukan jepang ( 1942-1945) Semua kegiatan partai politik
dilarang , hanya gol islam diberikan kebebasan untuk membentuk
partai MASYUMI... yg sebenarnya lebih banyak bergerak dibidang
sosial3. Masa merdeka Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik
besar sbg peraih suara terbanyak : masyumi, PNI, NU, PKI pada masa
1950-1959 disebut sbg masa kejayaan partai politik Masa demokrasi
parlementer diakhiri dgn dekrit presiden 5 juli 1959 dan mengawali
masa demokrasi terpimpin Masa demokrasi terpimpin peranan partai
politik dikurangi sedangkan dipihak lain peranan presiden sangat
kuat Partai pada masa demokrasi terpimpin : NASAKOM, NU, PNI, PKI
Masa ini PKI memainkan peranan dan tambah kuat Memasuki Orde baru
partai dpt bergerak lebih leluasa. Masa ini muncul organisasi
kekuatan politik baru yaitu golkar dan menjadi pemenang pada pemilu
1971 mengalahkan NU, Parmusi dan PNI 1973 terjadi penyederhanaan
melalui fusi partai politik 4 partai islam NU, Parmusi, partai
syarikat islam dan Perti bergabung menjadi PPP PNI, partai kristen
indonesia , P katolik, P murba dan IPKI bergabung menjadi PDI Sejak
pemilu 1977 di domonasi oleh Golkar4. Masa reformasi 48 partai yg
mengikuti pemilu 1999 UU pemilu mengunakan sistem proporsional dgn
elektoral therhold 2 % UU pemilu 2003 mrp reformasi termutakhir
implementasinya th 2004 UU pemilu 2003 mengunakan sisten simple
majority untuk angota DPR, DPR Prov, DPR kab. Untuk DPD mengunakan
sisten proporsional Memperkenalkan penerapan kuota 30 % calon
perempuan Elekthorial threshold 3 %
Modul 6Undang-undang dasar dan pembagian kekuasaan
Kegiatan belajar 1Undang-undang dasar
A. Arti dan fungsi undang-undang dasar Bahasa belanda ; grondwet
..: grond = dasar dan wet = undang-undang Jerman ; grundgezetz ..
istilah keduanya ini merujuk pada bentuk naskah yang tertulis
Diindonesia UUD 45 mengunakan istilah undang-undang untuk menyebut
bagian tertulis dari hukum dasar negara, disamping itu uud berlaku
juga hukum dasar yg tdk tertulis Pendapat sarjana ttg pentingnya
konstitusi :*N. Jayapalan : konstitusi mrp hal yg sangat penting
bagi setiap warga negara untuk menjalankan administrasi pemerintah
oleh pejabat politiknya (A constitution is very essential......)*C
F strong : konstitusi mrp kumpulan prinsip-prinsip yg mengatur
kekuasaan pemerintah, hak-hak bagi yang diperintah, dan hubungan
diantara keduanya(A constitution is a principle.....)*Carl J.
Friedrich : menyatakan bahwa pemerintah mrp kumpulan aktivitas yg
diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yg tunduk kepada
pembatasan yg dimaksut untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yg
diberikan untuk pemerintah itu tdk disalah gunakan Pendapat tentang
UUD*E.C.S wade , UUD adalah : suatu naskah yg memaparkan rangka dan
tugas-tugas pokok pemerintahan suatu negara dan menentukan
pokok-pokok cara kerja badan-badan tsb.*herman finer : riwayat
hidup suatu hubungan kekuasaan ,, Sejarah perkembangan UUD Dimulai
dari eropa pd abad pertengahan yg kemudian membuahkan magna charta
(piagam agung ) th 1215 berisi ttg pengakuan raja john inggris
terhadap hak dari para bangsawan Th 1679 muncul habeas corpus act
yg mrp perluasan dr magna charta,,,berisi larangan untuk menahan
org tanpa alasan yg jelas Th 1689 muncul bill of right,,,,
menetapkan beberapa hak rakyat ,, hak untuk mengajukan petisi
kepada raja, hak berbicara B. Undang-undang dasar dan konvensi
Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintah inggris tertuang
dalam konstitusi sbb:1. Ketentuan tertulis antara lain :a. Magna
charta (1215) ditandatangani raja john atas desakan kaum
bangsawanb. Biil of right/1689 dan act of settlement/1701 :
keduanya mrp kemenangan parlemen thd raja dari dinasti stuart,
yaitu adanya pemindahan kekuasaan dari tangan raja ke parlemenc.
Parliament act ( 1911 dan 1949 )...undang-undang ini mengatur dan
membatasi kekuasaan majelis tinggi dan sekaligus memberikan
supremasi kekuasaan kpd majelis rendah2. Beberapa keputusan hakim,
terutama yg mrp penafsiran thd uu parlemen3. Tradisi atau
kebiasaanMenurut edward M sait diantara kebiasaan yg penting :a.
Kabinet harus mengundurkan diri apabila kehilangan dukungan
mayoritas majelis rendahb. Bila kabinet mengundurkan diri, raja hrs
terlebih dulu memberikan kesempatan kepada pimpinan partai oposisi
untuk membentuk kabinet baruc. Sebelum berakhirnya masa jabatan
majelis rendah perdana mentri dpt mengajukan permohonan kepada raja
untuk membubarkan parlemen dan kemudian mengadakan pemilud. Perdana
mentri juga merangkap sbg anggota majelis rendah Kodifikasi adalah
proses menuangkan konvensi pada undang undangMenurut ivor jennings
kodifikasi perlu dilakukan karena :1. UU lebih berwibawa
dibandingkan konvensi2. Pelanggaran UU lebih mudah diketahui dgn
demikian tindakan bisa diambil dgn cepat karena hakim lebih mudah
menafsirkan daripada konvensi tdk tertulis3. UU mulai berlaku pada
waktu yg jelas sedangkan konvensi kadang-kadang sukar ditetapkan
kapan ia mulai berlaku Undang-undang amerika menganut konstitusi
tertulis disusun tahun 1787 dan diresmikan 1789 merupakan
konstitusi tertulis tertua didunia Praktik penyelenggaraan
pemerintahan di amerika : UUD bukan satu-satunya landasan
konstitusional , ada beberapa ketentuan landasan konstitusional
lain mis : UU dan keputusan Makamah agungC. Ciri undang-undang
dasar1. Pernyataan mengenai cita-cita dan asas ideologi negarac/:
dalam preambul UUD amerika : kami rakyat amerika dalam keinginan
......2. Organisasi negaraMenjelaskan struktur pemerintahan dan
pembagian kekuasaan3. Hak-hak asasi manusia (jikaberbentuk naskah
tersendiri disebut bill of right)D. Pengubahan undang-undang dasar
C.F strong UUD diklasifikasikan sbg konstitusi tertulis yang
fleksibel ia dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan
pembuatan UU C.F strong : prosedur perubahan undang-undang sama
dengan prosedur pembuatan undang undang Beberapa prosedur untuk
mengubah UU sbb :1. Sidang lembaga legislatif harus memenuhi
quorum, diterapkan di belgia2. Referendum atau plebisitPerubahan UU
harus disetujui masyarakat, seperti diterapkan di : australia,
denmark, irlandia dan switzerland3. Melalui negara-negara bagian
dari suatu sistem federasi4. Dalam suatu negara berbentuk federasi
ada dua tahap untuk mengubahnya Amerika perubahan hanya mungkin
dilakukan apabila usul perubahan disetujui 2/3 dikedua majelis
kongres Australia dan switzerland : perubahan diusulkan lembaga
legislatif di tingkat pusat dan hrs diratifikasi oleh mayoritas
pemilih dlm pemungutan suara5. Melalui musyawarah khusus , seperti
di beberapa negara amerika latinE. Kedudukan undang-undang dasar
Perbedaan UUD dan UU1. Sebagian besar UUD dibentuk melalui prosedur
yg sulit dibandingkan UU, dan lembaga pembentuknya pun berbeda C/:
indonesia UUD dibuat MPR , UU dibuat oleh Presiden bersama DPR2.
Karena dibuat istimewa UUD dapat dianggap sbg sesuatu yang luhur,
UUD bahkan sering dianggap sbg kerangka suatu bangsa3. UUD memuat
garis-garis besar mengenai dasar dan tujuan negara, setiap
ketentuan UUD akan dilaksanakan oleh UU.
Kegiatan belajar 2Pembagian kekuasaan menurut tingkat (otonomi)
danFungsi (chek and balance)
Pembagian kekuasaan dibagi 2 cara yaitu vertikal dan horisontal.
A. Pe