RESTRUKTURISASI STATUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH …

RESTRUKTURISASI STATUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PADANGAN BOJONEGORO DARI SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH MENJADI BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH

Dimas Rahardiyan Apriliyanto1

Imam Subekti, Ph.D.,Ak.,CA.2

Universitas Brawijaya

[email protected]

[email protected]

ABSTRACT

This Research aims to know the restructuring process Padangan General

Hospital from Regional Work Unit to Public Service Agency, various constraints

faced by Padangan General Hospital as well as the solution to overcome those

obstacles, and various advantages or disadvantages received by the patients or the

hospital when it becomes Public Service Agency. The type of this research is case

study research with quantitative descriptive approach. Data used in this research

are both quantitative data and qualitative data. The data source was attained

through interview and various documents directly from Padangan General

Hospital. Data analysis in this research is done through measuring the feasibility

of Padangan General Hospital to be Public Service Agency by using two

indicators such as service indicators provided to the public and financial

performance indicators of Padangan General Hospital based on Cost Recovery

Rate Method. The researchers also analyzed the transformation process of

Padangan General Hospital from Regional Work Unit to Public Service Agency

by comparing the procedures based on Law No. 23 in 2005 about Financial

Management of Public Service Agency to the existing reality. Based on the

conducted data analysis, it concludes that Padangan General Hospital is feasible to

be upgraded to Public Service Agency; further, the result of restructuring

processes taken by Padangan General Hospital demonstrate some changes on

organizational structure, employee recruitment and selection processes, asset

management and procurement processes, as well as financial management. By

becoming Public Service Agency, it is expected that Padangan General Hospital

can improve its service performance provided to the population and able to be

more self-dependent in financing its entire operation.

Keywords: Restructuring, Public Service Agency, Padangan Hospital,

Financial Performance, Service Performance, Constraints, Advantage

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses restrukturisasi status RSUD

Padangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD), berbagai hambatan yang dihadapi oleh rumah sakit

ketika akan menjadi BLUD beserta solusi atas hambatan tersebut dan berbagai

manfaat atau kerugian yang diterima oleh pasien maupun pihak rumah sakit ketika

akan menjadi BLUD. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan

wawancara dengan pihak RSUD Padangan dan berbagai dokumen yang diperoleh

secara langsung dari RSUD Padangan. Analisa data yang dilakukan dalam

penelitian ini yaitu dengan mengukur kelayakan RSUD Padangan untuk menjadi

BLUD dengan mengggunakan dua indikator yaitu indikator pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat dan indikator kinerja keuangan yang dimiliki oleh

RSUD Padangan dengan menggunakan meotde CRR. Peneliti juga menganalisa

mengenai proses perubahan Rumah Sakit Umum Padangan yang sebelumnya

SKPD menjadi BLUD dengan cara membandingkan prosedur yang ada dalam

praturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan BLUD dengan realita dilapangan. Berdasarkan pengolahan

data diperoleh kesimpulan bahwa RSUD Padangan layak untuk ditingkatkan

menjadi BLUD dan hasil dari proses restrukturisasi yang dilakukan oleh RSUD

Padangan terdapat berbagai perubahan yaitu perubahan pada struktur organisasi,

perubahan perekrutan tenaga kerja, perubahan pengelolaan dan pengadaan aset

serta perubahan pengelolaan keuangan. Dengan menjadi BLUD diharapakan

RSUD Padangan dapat meningkatkan kinerja pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dan lebih mandiri dalam membiayai seluruh kegiatan operasionalnya.

Kata Kunci: Restrukturisai, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD

Padangan, Kinerja Keuangan, Kinerja Pelayanan, Hambatan, Manfaat.

PENDAHULUAN

Institusi pemerintahan yang berbentuk BLUD mulai diterapkan sejak

diterbitkanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005

yang menjelaskan mengenai Pengelolaan Keuangan BLUD. Dalam Peraturan

Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa BLUD merupakan instansi pemerintah yang

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk barang dan jasa dengan

tujuan tanpa mencari sebuah keuntungan. Untuk mendukung pelaksanaan BLUD

tersebut, maka dibentuklah sebuah sistem pengelolaan keuangan yang

memberikan BLUD keleluasaan dalam mengelola keuangan dan aspek – aspek

non keuangan. Sehingga diharapkan BLUD dapat meningkatkan kemandirian dan

otonomi dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya secara optimal

dan efisien

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit yang didirikan oleh pemerintah pusat dan

pemerintah daerah harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang

bertugas di bidang kesehatan. Instansi atau lembaga teknis daerah dengan

pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan aturan yang

mendasari pengelolaan perumahsakitan di Indonesia. Dengan penerapan peraturan

ini akan mengakibatkan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel untuk

dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan mutu

pelayanan kepada masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah Padangan adalah rumah sakit tipe D milik

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki angka kunjungan pasiennya

cukup tinggi dan selalu mengalami kenaikkan yang signifikan dari tahun ke

tahun. Selain itu rumah sakit juga sudah dilengkapi dengan peralatan medis yang

canggih. Dengan berbagai keunggulan dan kemampuan yang dimiliki oleh rumah

sakit, maka rumah sakit seharusnya sudah cukup layak untuk menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dengan

adanya pola pengelolaan BLUD di RSUD Padangan diharapkan terjadi

peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan dapat fleksibel

dalam menghadapi tuntutan masyarakat secara cepat dengan tidak meninggalkan

jati diri RSUD Padangan yaitu mengemban misi sosial sebagai pemberi

pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak rumah sakit

yang diwakili oleh drg. Fajar Respati yang menjabat sebagai Kepala Sub. Bagian

Tata Usaha RSUD Padangan pada pada tanggal 18 Desember 2015. Hasil dari

wawancara tersebut yaitu peneliti mengetahui motivasi RSUD Padangan untuk

menjadi BLU yaitu dengan menjadi BLUD diharapkan dapat menjadi solusi atas

berbagai masalah yang dihadapi oleh RSUD Padangan yaitu kekurangan Sumber

Daya Manusia seperti dokter spesialis, bidan, perawat, kekurangan obat pada

pertengahan tahun anggaran, serta biaya – biaya yang timbul pada pertengahan

tahun anggaran yang tidak bisa dibiayai oleh rumah sakit. Karena ketika masih

menjadi SKPD rumah sakit tidak diperbolehkan melakukan pembelanjaan yang

tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sehingga berdasarkan pada hasil wawancara tersebut membuat peneliti

berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai proses perubahan status dari

SKPD menjadi BLUD pada RSUD Padangan, mengetahui berbagai hambatan

yang harus dihadapi oleh rumah sakit selama proses perubahan tersebut, serta

untuk mengetahui berbagai manfaat yang diterima oleh rumah sakit dan pasien

ketika merubah statusnya menjadi BLUD.

LANDASAN TEORI

Teori Restrukturisasi Organisasi

Dengan adanya era globalisasi yang semakin cepat, maka akan

berpengaruh terhadap perubahan kehidupan dalam masyarakat. Salah satu dampak

perubahan dalam diri masyarakat adalah perubahan dalam organisasi. Perubahan

dalam organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari lingkungan eksternal

organisasi maupun lingkungan internal dari organisasi seperti perubahan tujuan

yang ingin dicapai, perubahan anggota dalam struktur organisasi, perubahan sikap

dan perilaku dari anggota dalam organisasi dan perubahan berbagai kegiatan yang

dilakukan oleh organisasi tersebut. Sedangkan perubahan yang disebabkan oleh

lingkungan eksternal dari sebuah organsiasi seperti perubahan kebijakan dan

peraturan yang berlaku, perubahan sikap dan perilaku yang ada di masyarakat

serta perubahan trend dan gaya hidup yang semakin berkembang di dalam

masyarakat.

Menurut para ahli, bahwa struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang

berpengaruh terhadap kinerja dari organisasi publik. Hal ini disebabkan karena

dalam struktur organsisi akan menjelaskan tentang seluruh wewenang, tugas, dan

fungsi yang telah didelegasikan dalam sebuah organisasi. Sehingga dalam

pelaksanaan sebuah organsiasi akan bergantung pada struktur organisasi yang

telah dibuat.

Perubahan struktur organsiasi dilakukan dengan cara merubah sebagian

atau keseluruhan struktur organsiasi dengan tujuan untuk menentukan bentuk

yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh

organisasi tersebut yang lebih dikenal dengan istilah restrukturisasi organisasi.

Dengan adanya restrukturisasi dalam sebuah organisasi, diharapkan sebuah

organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada sehingga

organisasi tersebut mampu untuk terus berkembang dan mampu bertahan hidup

dengan perubahan lingkungan yang ada.

Tujuan dari restrukturisasi organisasi adalah untuk mempersiapkan sebuah

organisasi untuk dapat mencapai tingkat kompetisi yang diinginkan dengan

menggunakan struktur organisasi yang ramping dan fit. Seperti yang kita ketahui,

organisasi pemerintah yaitu organisasi publik yang melakukan restrukturisasi

organisasi bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat luas sehingga akan

berpengaruh terhadap pelayanan sebuah organisasi kepada masyarakat secara

optimal dan efisien (Gouillart dan Kelly, 1995).

Proses Penetapan Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara Badan Layanan Umum Daerah/BLUD adalah instansi di

lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

efisiensi dan produktivitas

Intansi pemerintahan yang menjadi BLUD bertujuan untuk tidak mencari

keuntungan walaupun pada dasarnya BLUD dikelola dalam praktik bisnis. Karena

BLUD memiliki sebuah misi yaitu untuk menyejahterakan kepentingan

masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang optimal. Ketika BLUD tidak

beorientasi pada profit, mereka tetap bisa mendapatkan keuntungan dari

pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Biaya yang dibebankan oleh

BLUD kepada masyarakat tetap dikontrol dan diawasi oleh pemerintah.

Keuntungan yang didapat oleh BLUD dapat digunakan untuk membiayai seluruh

operasional dari instansi tersebut sehingga akan tumbuh kemandirian dan

diharapkan tidak akan terus menerus bergantung dari bantuan pemerintah.

Untuk bisa menjadi BLUD, sebuah instansi atau satuan kerja harus memenuhi

berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu persyaratan

substantif. Persyaratan tersebut berisi bahwa sebuah instansi pemerintah yang

bersangkutan harus menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:

penyediaan barang dan jasa layanan umum, dan dapat mengelola dana khusus yang

dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan persyaratan teknis

yang harus dipenuhi adalah kinerja pelayanan yang dimiliki oleh suatu instansi

layak ditingkatkan menjadi BLUD yang direkomendasikan oleh kepala daerah.

Selain itu instansi tersebut juga harus memiliki keuangan yang sehat yang dapat

ditunjukkan dengan dokumen usulan penetapan BLUD. Jadi kinerja dari instansi

pemerintah yang ingin menjadi BLUD harus memiliki pendapatan dari layanan

yang diberikan cenderung untuk meningkat dan harus efisien dalam mengelola

pendapatannya, untuk membiayai seluruh biaya operasionalnya. Sehingga BLUD

bisa mandiri dalam membiayai semua belanja operasionalnya. Persyaratan yang

terakhir untuk bisa menjadi sebuah BLUD adalah Persyaratan administratif,

dimana instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh

dokumen berikut:

a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan,

dan manfaat bagi masyarakat.

b. Pola tata kelola yaitu peraturan internal yang ada di unit kerja yang akan

menerapkan pola keuangan BLUD

c. Rencana strategis bisnis, yaitu rencana strategis yang dibuat dalam periode

lima tahunan dan harus mencakup visi, misi, program startegis, pengukuran

pencapaian kinerja, rencana pencapian lima tahunan serta proyeksi

keuangan lima tahunan dari unit kerja yang akan menjadi BLUD

d. Standar pelayanan minimum yaitu batasan – batasan minimal yang harus

dipenuhi oleh unit kerja yang berupa jenis dan mutu pelayanan dasar yang

diberikan kepada masyarakat

e. Laporan keuangan pokok, dimana laporan tersebut harus sesuai dengan

sistem akuntansi yang berlaku pada pemerintah daerah. Laporan keuangan

yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca serta catatan atas laporan

keuangan. Calon BLUD juga harus membuat proyeksi dari neraca dan

laporan operasional, proyeksi ini dibuat untuk SKPD yang baru dibentuk dan

harus berpedoman dengan standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi

profesi akuntansi indonesia

Berbagai dokumen yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah

tersebut, harus disampaikan kepada kepada SKPD untuk mendapatkan

persetujuan sebelum disampaikan kepada Bupati

Prosedur – Prosedur untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah

Berbagai Prosedur yang harus dipenuhi oleh Instansi pemerintah ketika

berkeinginan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah harus mengikuti

prosedur – prosedur yang ada sebagai berikut:

1. Tahapan yang pertama yaitu calon BLUD menyiapkan semua persyaratan

administratif yang terdiri dari surat pernyataan kesanggupan, pola tata

kelola, rencana strategis, standar pelayanan minimum, laporan keuangan

dan laporan audit terakhir. Seluruh dokumen persyaratan tersebut harus

disampaikan kepada sekretaris daerah sebelum kepada kepala daerah.

2. Tahapan selanjutnya, yaitu sekretaris daerah memeriksa dokumen

administratif yang diajukan oleh calon BLU dan apabila semuanya sudah

lengkap maka selanjutnya sekretaris daerah akan meneruskannya kepada

kepala daerah untuk dinilai dan ditetapkan

3. Tahapan ketiga yaitu kepala daerah selanjutnya membentuk tim penilai

yang bertugas untuk melakukan evaluasi atas kelayakan calon BLUD untuk

menjadi BLUD. Tim penilai berasal dari unsur pemrintah dan profesional

Tahapan keempat yaitu tahapan penilaian dan evaluasi terhadap usulan calon

BLUD, apakah mereka telah layak menerapkan pola keuangan BLUD atau tidak.

Kalaupun misalnya layak, apakah status yang diberikan adalah penuh atau

bertahap.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Sebuah instansi pemerintah yang telah berubah bentuknya menjadi BLUD

diberikan kebebasan untuk mengelola keuangannya. Sehingga diharapkan dengan

berubah menjadi BLUD, manajemen dari instansi pemerintah tersebut mampu secara

optimal mengelola pendapatan yang dimilikinya untuk membiayai seluruh aktivitas

operasionalnya dengan syarat, mereka tidak boleh melupakan misi utama yang

diemban yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat tanpa mencari

keuntungan semata. Dengan adanya misi tersebut, BLUD dapat menerapkan praktik

bisnis dalam menjalankan seluruh operasionalnya tetapi tidak diperkenankan untuk

berorientasi dalam mencari keuntungan saja tetapi juga harus dapat memajukan dan

menyejahterakan masyarakat luas. Sehingga biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat

untuk mendapatkan pelayanan dari BLUD harus diawasi dan dikontrol oleh

pemerintah. Dengan dibentuknya BLUD mampu mengelola keuanganya secara

fleksibel dan dapat meningkatkan kinerja dari BLUD secara efisien

Pengelolaan Barang Oleh Badan Layanan Umum Daerah

Dalam mengelola barang yang dimiliki oleh BLUD seperti Pengadaan

barang/jasa, harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis.

Barang inventaris milik BLUD dapat dialihkan kepada pihak lain atau

dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis. Dalam melakukan Pengalihan

barang inventaris kepada pihak lain BLUD dapat melakukanya dengan cara

menjualnya, menukarkanya atau menghibahkan barang inventaris tersebut.

Penerimaan yang didapat oleh BLUD sebagai hasil dari penjualan barang

inventaris merupakan pendapatan BLUD. Sedangkan ketika BLUD ingin

melakukan penghapusan barang inventaris yang dimilikinya harus terlebih dahulu

melaporkannya kepada kepala SKPD terkait.Instansi pemerintah yang telah

menjadi BLUD tidak dapat mengalihkan atau menghapus aset tetap, kecuali

atas persetujuan pejabat yang berwenang. Penerimaan hasil penjualan aset tetap

sebagai akibat dari pengalihan merupakan pendapatan BLU dan harus

dilaporkan kepada pemimpin lembaga/kepala SKPD terkait.

Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan

Layanan Umum Daerah

Laporan Keuangan yang dibuat oleh BLUD harus sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi

indonesia. Laporan keuangan BLUD meliputi laporan realisasi anggaran/laporan

operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dan

laporan mengenai kinerja BLUD. Kemudian Laporan keuangan tersebut

dikonsolidasikan dalam laporan keuangan SKPD/Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan sebagaimana yang telah dibuat, disampaikan kepada

kepala SKPD serta kepada bupati/walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah

periode pelaporan berakhir. Laporan keuangan BLUD merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD/Pemerintah

Daerah. Sehingga Penggabungan laporan keuangan BLUD pada laporan

keuangan SKPD/Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan. Selain itu Laporan pertanggungjawaban keuangan BLUD diaudit

oleh pemeriksa eksternal yang independen.

Perubahan Status Rumah Sakit Umum Menjadi Badan Layanan Umum

Daerah

Rumah sakit merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan yang

memberikan pelayanan kesehatan perorangan mulai dari pelayanan rawat inap,

rawat jalan, dan gawat darurat yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2009 bahwa rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah pusat dan

pemerintah daerah harus berbentuk Badan Layanan Umum atau Badan Layanan

Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan

adanya peraturan ini, maka sebuah rumah sakit harus menjadi BLUD agar terjadi

pengelolaaan secara fleksibel dalam hal operasional rumah sakit. Sehingga

diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara

optimal dan efisien. Selain itu dengan berubahnya rumah sakit menjadi sebuah

BLUD dapat mengurangi masalah – masalah yang sering dikeluhkan oleh para

pasien yang berobat di rumah sakit, khususnya pada rumah sakit yang dimiliki

oleh pemerintah daerah seperti kurangnya SDM yang dimiliki oleh rumah sakit

tersebut sehingga menyebabkan pelayanan menjadi kurang optimal, kurang

lengkapnya peralatan medis yang dimiliki oleh rumah sakit, serta persaingan yang

semakin besar dengan banyak bermunculan rumah sakit swasta yang memiliki

kualitas yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus,

yaitu sebuah peristiwa atau fenomena yang membutuhkan sebuah penelitian

sehingga dapat memecahkan masalah yang ada dan dapat memberikan berbagai

solusi atas permasalahan yang ada (Sekaran, 2006). Pembahasan dalam

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan

deskriptif yaitu peneliti memberikan gambaran – gambaran yang relevan

mengenai sebuah fenomena yang berasal dari berbagai prespektif mulai dari

sesorang, organisasi maupun industri kepada peneliti (Sekaran, 2006). Metode

penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan sebuah pemaparan yang

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat pada objek

penelitian sesuai dengan objek yang akan diteliti (Nazir, 2003).

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif

dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab - akibat secara faktual pada

permasalahan yang diteliti, serta menganalisanya untuk membuat sebuah

kesimpulan. Penelitian studi kasus yang menggunakan pendekatan kuantitatif

memiliki manfaat untuk memberikan sebuah solusi atas berbagai masalah dan

dapat memberikan gambaran pada suatu obyek tertentu dengan cara melakukan

berbagai analisa yang mendalam mengenai subyek yang diteliti.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan – batasan dalam

pembahasan yang akan diteliti dengan tujuan agar penelitian dan observasi yang

dilakukan menjadi lebih tepat sasaran. Dalam penelitian ini ruang lingkup yang

digunakan oleh penulis terdiri dari obyek penelitian dan subyek penelitian.

Objek penelitian dari penelitian ini adalah RSUD Padangan Bojonegoro.

Sedangkan subyek penelitian merupakan segala sesuatu yang berhubungan

dengan fenomena atau permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis yaitu

mengetahui proses restrukturisasi status RSUD Padangan Bojonegoro dari Satuan

Kerja Perangkat Daerah menjadi Badan Layanan Umum. Penelitian ini dilakukan

di RSUD Padangan yang berlamatkan di JL. Dr. Sutomo Nomor 2 Padangan

Bojonegoro dan menghabiskan waktu selama satu setengah bulan dari tanggal 1

November sampai 15 Desember 2015. Penelitian ini dilakukan di RSUD

Padangan karena rumah sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit yang ada

di Kabupaten Bojonegoro yang sedang berproses merubah setatusnya yang

awalnya SKPD menjadi BLUD pada tahun 2015.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan

data kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa informasi angka yang

tercantum dalam laporan keuangan, jumlah SDM, berbagai indikator pelayanan

serta kinerja laporan keuangan. Selain itu terdapat pula data kualitatif yang ada

dalam penelitian ini yang berupa informasi yang berupa huruf atau nonbilangan

yang terdapat pada struktur organisasi, rencana startegi bisnis RSUD Padangan,

serta tata kelola yang dibuat dan dijalankan oleh RSUD Padangan.

Sumber data merupakan dasar untuk memilih metode pengumpulan data

apa yang akan digunakan dalam penelitian. Sumber data adalah kumpulan data

yang diperlukan oleh peneliti selama melakukan penelitian dan harus relevan

dengan fenomena yang ingin diteliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

yaitu:

Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari

berbagai macam sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti

dengan cara melakukan wawancara kepada Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

RSUD Padangan yaitu drg. Fajar Respati pada jam 09.00 WIB hari Jumat, 18

Desember 2015, karena beliau memiliki pengetahuan yang cukup mengenai

seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh RSUD Padangan mulai dari

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, pengelolaan keuangan serta

pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh RSUD Padangan. Selain itu

terdapat berbagai dokumen yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisa

proses restruturisasi dari SKPD menjadi BLUD pada RSUD Padangan dan

peneliti memperoleh berbagai dokumen tersebut langsung dari RSUD Padangan

yaitu:

a. Profil RSUD Padangan yang dapat berupa visi dan misi dari RSUD

Padangan

b. Rencana Strategi Bisnis RSUD Padangan yang dapat berupa jumlah

kunujungan pasien, jumlah SDM serta data mengenai indikator pelayanan

yang diberikan oleh RSUD Padangan

c. Laporan keuangan yang dimiliki oleh RSUD Padangan yaiu neraca, arus kas,

dan laporan realisasi anggaran.

d. Standar pelayanan minimal yang dimiliki oleh RSUD Padangan Bojonegoro

e. Dokumen pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,

keuangan, dan manfaat bagi masyrakat yang dibuat oleh RSUD Padangan

f. Pola tata kelola yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Padangan

Analisis Data

1. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data,

yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Berikut

merupakan proses dalam menganalisa data yang diperoleh selama penelitian:

Menjelaskan proses perubahan Rumah Sakit Umum Padangan yang sebelumnya

SKPD menjadi BLUD dengan cara membandingkan prosedur yang ada dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah dengan realita yang ada.

a. Perubahan sebelum dan sesudah menjadi BLUD pada struktur organisasi,

serta pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan kepada seluruh

pegawai yang ada di RSUD Padangan

b. Perubahan perekrutan sumber daya manusia yang dilakukan oleh RSUD

Padangan sebelum dan sesudah menjadi BLUD.

c. Perubahan pengelolaan dan pengadaan aset/barang pada RSUD Padangan

sebelum dan sesudah menjadi BLUD.

d. Perubahan Pengelolaan Keuangan yang dimiliki oleh RSUD Padangan

sebelum dan sesudah menjadi BLUD.

2.Menjelaskan berbagai kegiatan operasional yang dilakukan oleh RSUD

Padangan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan dan berbagai

dokumen yang diperoleh dari RSUD Padangan dengan tujuan mengetahui

berbagai hambatan yang dihadapi oleh RSUD Padangan selama proses perubahan

menjadi BLUD.

3.Menganalisa berbagai masalah yang dihadapi oleh rumah sakit, dan

memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang

dihadapi oleh rumah sakit ketika berproses dalam merubah statusnya dari SKPD

menjadi BLUD.

4. Menganalisa berbagai manfaat atau kerugian yang diperoleh pasien dan pihak

rumah sakit ketika akan berubah bentuknya menjadi BLUD, dengan cara

melakukan pengamatan secara langsung dilapangan dan melakukan wawancara

dengan pihak rumah sakit.

HASIL RESTRUKTURISASI RSUD PADANGAN

Perubahan Struktur Organisasi pada RSUD Padangan

Ketika nantinya RSUD Padangan menjadi BLUD maka akan terjadi

perubahan struktur organisasinya yang tentunya akan terjadi pula perubahan pada

tugas dan wewenang pada organsiasi tersebut. Berdasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 maka struktur organisasi dari RSUD

Padangan ketika menjadi BLUD akan berubah sebagai berikut:

Gambar 5.1 Struktur Organisasi RSUD Padangan ketika nantinya berubah

bentuk menjadi BLUD

Perubahan Perekrutan Sumber Daya Manusia pada RSUD Padangan

Sumber daya manusia merupakan hal yang cukup vital bagi keberlangsungan

sebuah organisasi hal ini dikarenakan sumber daya manusia akan berpengaruh

secara langsung terhadap operasional sebuah organisasi, apalagi dalam rumah

sakit yang merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam memberikan jasa

pelayanan kepada masyarakat. Sehingga baik buruknya pelayanan yang diberikan

kepada msayrakat akan dipengaruhi oleh sumber daya manusianya.

Perkembangan Jumlah Tenaga Pelayanan RSUD Padangan Tahun

dan Proyeksi Tahun 2016

Tenaga Pelayanan

RSUD Padangan

Jumlah SDM

Sebelum BLUD

Tahun 2015

Kebutuhan Tenaga

Pelayanan

Tahun 2016

Proyeksi SDM

setelah BLUD

Tahun 2016

PNS NON

PNS PNS

NON

PNS PNS

NON

PNS

Dokter Spesialis 1 3 2 2 3 5

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

DIREKTUR

KEPALA BIDANG

ASUHAN PERAWATAN

KEPALA BIDANG

PELAYANAN MEDIS

SUB BAG

KEPALA TATA

USAHA

SATUAN PENGAWAS

INTERN KOMITE

MEDIS

KOMITE

KEPERAWATAN

DEWAN PENGAWAS

Dokter Umum 6 2 0 1 6 3

Dokter Gigi 2 0 0 0 2 0

Perawat 22 36 2 5 24 41

Bidan 5 9 0 0 5 9

Apoteker 1 0 1 0 2 0

Sarjana Kesehatan

Masyarakat 1 1 1 0 2 1

Asisten Apoteker 3 5 0 0 3 5

Ahli Gizi 1 1 0 2 1 3

Fisioterapis 1 0 0 0 1 0

Radiografer 2 3 0 0 2 3

Analis Kesehatan 3 2 0 1 3 3

Refraksionis 0 0 1 0 1 0

Tekniker Gigi 1 0 0 0 1 0

Perawat Gigi 0 0 1 0 1 0

Sanitarian 2 0 0 0 2 0

Akademi Elektro

Medik 1 0 0 1 1 1

Rekam Medik 1 1 0 0 1 1

Jumlah 53 63 8 12 61 75

Sumber: RSUD Padangan Tahun 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa jika RSUD Padangan telah menjadi

BLUD, dapat melakukan dapat merekrut tenaga medis non pegawai negeri sipil

dengan cara pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap secara Mou dan Kontrak

Perkembangan Jumlah Tenaga Administrasi dan Keuangan RSUD

Padangan Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

Tenaga Administrasi

Keuangan RSUD

Padangan

Jumlah SDM

Sebelum

BLUD

Tahun 2015

Kebutuhan Tenaga

Administrasi dan

Keuangan

Tahun 2016

Proyeksi SDM

setelah BLUD

Tahun 2016

PNS NON

PNS PNS

NON

PNS PNS

NON

PNS

Bendahara Pengeluaran 1 0 0 0 1 0

Bendahara Gaji 1 0 0 0 1 0

Bendahara Penerimaan 1 0 0 0 1 0

Pembantu Bendahara

Penerimaan 1 0 0 0 1 0

Staf Administrasi 3 0 0 2 3 2

Staf Tata Usaha 0 1 0 3 0 4

Akuntan 0 0 0 2 0 2

Jumlah 7 1 0 7 7 8

Sumber: RSUD Padangan Tahun 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa dengan menjadi BLUD, rumah sakit dapat

merekrut tenaga non medis secara kontrak ataupun mou untuk memenuhi

kebutuhan yang ada. Pada proyeksi Tahun 2016 terlihat bahwa rumah sakit

melakukan perekrutan tenaga sebanyak 7 orang yang terdiri dari staf tata usaha,

staf administrasi dan akuntan.

Perubahan Pengelolaan dan Pengadaan Aset/Barang

Perubahan yang terjadi dalam pengelolaan dan pengadaan barang yaitu

instansi pemerintah yang telah menjadi BLUD diberikan kebebasan untuk

mengelola seluruh asetnya seperti melakukan pembelian obat – obatan pada

pertengahan tahun sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu lagi menunggu anggaran

yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Selain itu pengadaan barang seperti obat-

obatan dapat diperjualbelikan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi

pendapatan dari BLUD dan dapat dipergunakan oleh rumah sakit untuk

membiayai kebutuhan operasionalnya. RSUD Padangan ketika telah menjadi

BLUD diberikan kewenangan untuk mengelola investasi dengan cara melakukan

pembangunan gedung dan berbagai pengadaan alat – alat kesehatan sesuai dengan

kebijakan manajamen rumah sakit.

Perubahan Pengelolaan Keuangan RSUD Padangan

Terdapat berbagai perubahan dalam pengelolaan keuangan ketika nantinya

RSUD Padangan menjadi BLUD. Mulai dari pengelolaan pendapatan dan

pengeluaran belanja operasional. Pendapatan dari rumah sakit nantinya dapat

berupa pendapatan fungsional dimana pendapatan tersebut berasal dari tarif

layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan dari rumah sakit juga

berasal dari pendapatan hibah, pendapatan kerjasama, serta dana APBD dan

APBN yang digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit

Terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan akuntansi, pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan BLUD. Ketika menjadi BLUD maka rumah sakit

akan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain menggunakan standar SAK nantinya

rumah sakit tetap harus membuat laporan keuangan dalam bentuk Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dikarenakan rumah sakit masih berada dalam

naungan pemerintah daerah yang masih menggunakan SAP dalam laporan

keuanganya. Proses penyusunan kedua laporan keuangan tersebut yaitu:

Berdasarkan SAK:

Berdasarkan SAP:

Gambar Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Bukti

Transaksi

Jurnal

Umum

Buku

Besar

Neraca

Saldo

Jurnal

Penyesuaian

Laporan

Keuangan

Buku

Besar

Neraca

Saldo Jurnal

Umum

Jurnal

Penyesuaian Laporan

Keuangan

Rumah sakit ketika nantinya telah menjadi BLUD harus membuat 2 laporan

keuangan yaitu berdasarkan pada SAK dan SAP. Proses penyususnan kedua

laporan keuangan tersebut dimulai dari mengindentifikasi transaksi yang ada,

kemudian melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal pada akun tertentu.

Setiap jurnal yang telah dicatat, akan diposting ke buku besar pada akun yang

tepat. Setelah memposting setiap jurnal ke dalam buku besar, maka langkah

selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Tujuan dari penyusunan neraca saldo

adalah untuk memastikan bahwa saldo debit dan saldo kredit telah sama. Tahapan

selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian, tahapan ini berfungsi untuk

menemukan kesalahan dalam pencatatan, penjurnalan atau posting ke buku besar.

Setelah melakukan penyesuaian pada neraca saldo yang telah dibuat, maka

tahapan yang terakhir yaitu menyiapkan laporan keuangan.

HAMBATAN RSUD PADANGAN KETIKA AKAN MENJADI BLUD

Hambatan RSUD Padangan ketika akan menjadi BLUD

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak RSUD Padangan yang

diwakili oleh drg. Fajar Respati pada jam 09.00 WIB hari Jumat, 18 Desember

2015, beliau mengemukakan bahwa hambatan yang dihadapai oleh RSUD

Padangan yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh

RSUD Padangan ketika nantinya akan menjadi BLUD seperti tenaga akuntansi,

sehingga bendahara yang dimiliki oleh RSUD Padangan saat ini berlatar belakang

pendidikan gizi yang kurang begitu memahami tentang akuntansi keuangan.

Apalagi ketika nantinya ketika menjadi BLUD standar yang digunakan juga akan

berbeda dan pengelolaan keuangan akan secara penuh akan dikelola berdasarkan

kebijakan dari rumah sakit dan menyebabkan kesulitan dalam mengelolanya.

Selain itu masih belum terdapat sistem yang terkoneksi dengan baik pada rumah

sakit yang mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan operasional yang ada di

RSUD Padangan.

Sumber Daya Manusia

Ketika nantinya menjadi BLUD rumah sakit akan mengahadapi sebuah

hambatan yaitu belum adanya tenaga akuntan yang dimiliki oleh RSUD

Padangan. Hal ini akan menyebabkan bendahara dari rumah sakit mengalami

kesulitan untuk mengelola keungan yang ada dikarenakan tidak memiliki latar

belakang akuntansi. Sehingga fleksibilitas keuangan yang diberikan oleh

pemerintah ketika rumah sakit menjadi BLUD akan menjadi sebuah hambatan

bukan menjadi sebuah keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh rumah sakit.

Sistem Informasi

Hambatan lain yang dihadapi oleh rumah sakit yaitu belum adanya sistem

atau software yang terkoneksi dengan baik pada rumah sakit yang mampu

mengintegrasikan seluruh kegiatan operasional yang ada di RSUD Padangan.

Dengan belum adanya sistem yang berjalan dengan baik maka seluruh kegiatan

operasional masih menggunakan cara tradisional yang menyebabkan pelayanan

kepada masyarakat menjadi kurang begitu optimal seperti pelayanan yang

diberikan pada saat rekam medik yang membuat pasien mengantri dan pencatatan

obat2an yang masih belum tersistem dengan baik yang menyebabkan pihak rumah

sakit tidak bisa langsung mengetahui jumlah obat setiap waktu yang berakibat

pada kekurangan obat pada pertengahan tahun yang sebetulnya bisa diantisipasi

dengan baik oleh pihak manajemen ketika memiliki sebuah sistem yang memadai.

Sehingga pasien tidak bisa menukarkan resep obat yang diterima dari dokter ke

RSUD Padangan dan beralih ke rumah sakit swasta atau apotik lain yang

harganya jauh lebih mahal.

SOLUSI ATAS HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH RSUD

PADANGAN KETIKA AKAN MENJADI BLUD

Solusi atas berbagai hambatan yang dihadapi oleh RSUD Padangan ketika

akan menjadi BLUD

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan

mulai tanggal 1 November – 15 Desember 2015 dengan cara melakukan

pengamatan pada setiap aktivitas operasional dari RSUD Padangan mulai dari

pencatatan pasien di rekam medik sampai dengan penanganan pasien serta

kegiatan administrasi dan keuangan. Sehingga peneliti dapat memberikan solusi

atas berbagai hambatan yang dihadapi oleh rumah sakit ketika dalam proses

perubahan menjadi BLUD.

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penerapan SIA

Hambatan yang dimiliki oleh rumah sakit ketika dalam proses merubah

bentuknya menjadi BLUD yaitu belum adanya tenaga akuntan dalam tenga kerja

yang dimiliki oleh rumah sakit sehingga pihak manajamen dari rumah sakit akan

kesulitan dalam mengelola keuanganya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut

peneliti memberikan solusi sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan kepada tenaga kerja yang berada pada bidang keuangan

berupa pelatihan mengenai akuntansi dari mulai pencatatan transaksi hingga ke

pelaporan keuangan yang seusai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang

ada.

2. Ketika rumah sakit nantinya telah menjadi BLUD dapat melakukan perekrutan

tenaga ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan dikarenakan rumah sakit

telah diberikan kewenangan dalam melakukan perekrutan tenaga kerja non pns

sesuai dengan kebutuhan yang ada.

3. Bekerja sama dengan pihak konsultan yang profesional dalam bidang akuntansi

dan keuangan dengan tujuan dapat membuat sistem informasi akuntansi yang

bisa terintegrasi dengan baik dengan rumah sakit, dapat membantu

mempermudah bendahara dalam membuat laporan keuangan yang sesuai

dengan SAK yang ada dan juga dapat membuat pengendalian internal yang ada

dirumah sakit seperti penyimpanan obat – obatan, otorisasi pada setiap

transaksi yang ada, supervisi , pemisahan tugas dll.

Peningkatan Sistem Informasi di RSUD Padangan

Dengan memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan seluruh

kegiatan operasional dari rumah sakit mulai dari pencatatan rekam medik sampai

dengan pemesanan obat – obatan dan pembuatan laporan keuangan. Jika ruamh

sakit telah memiliki sistem pada rekam mediknya maka akan sangat besar manfaat

yang diperoleh dari rumah sakit seperti: waktu tunggu antrian bisa ditekan

seminimal mungkin sehingga bisa meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh

ruamh sakit secara keseluruhan, sebagai cataatan perencanaan pengobatan,

perawatan yang diberkan kepada pasien serta untuk perkembangan dari pasien

tersebut, dan dapat digunakan untuk data sebagai bahan penelitian, analisis dan

pengevaluasian terhadap keualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.

MANFAAT ATAU KERUGIAN PASIEN DAN PIHAK RSUD PADANGAN

KETIKA MENJADI BLUD

Manfaat yang diterima oleh pasien maupun pihak RSUD Padangan ketika

akan menjadi BLUD

Berdasarkan Hasil wawancara dengan pihak rumah sakit yang diwakili

oleh drg. Fajar Respati pada jam 09.00 WIB hari Jumat 18 Desember 2015,

beliau mengemukakan bahwa manfaat yang paling banyak diterima yaitu dari sisi

rumah sakit ketika nantinya berubah menjadi BLUD, dikarenakan dengan menjadi

BLUD rumah sakit bisa mengatasi berbagai masalah yang ada yaitu kekurangan

SDM, belanja operasional yang timbul pada pertengahan tahun dan bisa menjadi

intansi pemerintah yang mandiri. Maka peneliti dapat mengetahui bahwa ternyata

banyak manfaat yang diterima oleh pasien maupun juga dari pihak RSUD

Peadangan ketika nantinya menjadi BLUD yaitu:

1. Dengan menjadi BLUD maka dapat mengatasi masalah yang ada yaitu

kekurangan obat pada pertengahan tahun anggaran karena dengan menjadi

BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang sesuai dengan

kebutuhan yang ada.

2. Dengan menjadi BLUD dapat mengatasi kekurangan sumber daya manusia

yaitu tenaga medis pada rumah sakit seperti dokter spesialis, perawat, bidan,

dll dengan cara melakukan perekrutan tenaga kerja non pns dengan sistem

kontrak atau mou.

3. Mendapatkan fleksibilitas dalam mengelola keuangan yang ada. Sehingga

rumah sakit dapat mengelola seluruh pendapatan dan belanja secara efisien dan

optimal untuk memenuhi segala kebutuhan operasional rumah sakit.

4. Manajemen dari rumah sakit diberikan kelonggaran dalam membuat kebijakan

– kebijakan startegis yang dapat meningkatkan kinerja dari rumah sakit yang

tertuang dalam Rencana Startegi Bisnis (RSB) yang berisi tentang program

strategis yang akan dijalankan oleh rumah sakit berupa program, kegiatan

indikatif, sumber daya manusia dan administratif yang ingin dicapai dalam

kurun waktu 1 sampai dengan lima tahun

Tidak ada kerugian yang diterima oleh pasien maupun pihak RSUD

Padangan ketika akan menjadi BLUD

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara

dengan pihak RSUD Padangan yang diwakili oleh drg. Fajar Respati pada jam

09.00 WIB hari Jumat 18 Desember 2015, dan berbagai analisis yang telah

dilakukan oleh peneliti. Peneliti berkesimpulan bahwa tidak ada kerugian yang

diterima oleh pasien maupun pihak RSUD Padangan ketika menjadi BLUD. Hal

ini dikarenakan dengan menjadi BLUD maka rumah sakit mendapatkan banyak

sekali manfaat yang ada seperti: dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada

ketika masih menjadi SKPD seperti kekurangan obat pada pertengahan tahun,

kekurangan jumlah sumber daya manusia dan belanja operasional pada

pertengahan tahun anggaran. Selain itu rumah sakit juga mendapatkan berbagai

fleksibilitas yang diberikan oleh pemerintah ketika menjadi BLUD seperti

perekrutan tenaga kerja, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari berbagai analisis yang telah dilakukan oleh peneliti,

maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai restrukturisasi

perubahan status dari Satuan Kerja Perangkat Derah menjadi Badan Layanan

Umum Derah pada RSUD Padangan yaitu antara lain:

1. Hasil dari proses Restrukturisasi RSUD Padangan menjadi BLUD terdapat

beberapa perubahan yaitu: perubahan pada struktur organisasi yang dimiliki

oleh RSUD Padangan sehingga menyebabkan perubahan pada tugas dan

wewenang yang diberikan pada seluruh tenaga kerja dari RSUD Padangan,

perubahan perekrutan tenaga kerja yang diberikan kebebasan untuk melakukan

perekrutan sesuai dengan kebutuhan yang ada, perubahan pengelolaan dan

pengadaan aset dan barang dan perubahan pengelolaan keuangan

2. Dalam proses menjadi BLUD, RSUD Padangan mendapatkan beberapa

hambatan yaitu belum adanya tenaga akuntan yang ada dalam rumah sakit dan

belum adanya sebuah sistem yang terintegrasi pada seluruh kegiatan

operasional dari RSUD Padangan.

3. Ketika rumah sakit bisa mengatasi hambatan – hambatan dalam proses

merubah statusnya menjadi BLUD yaitu dengan cara melakukan perekrutan

tenaga ahli akuntansi dan membuat sistem yang baik pada rumah sakit. Dengan

cara tersebut rumah sakit diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada

dan dapat meningkatkan kinerjanya secara opotimal.

4. Setelah melakukan penelitian dengan cara langsung terjun ke lapangan dan

wawancara dengan pihak rumah sakit yang diwakili oleh drg. Fajar Respati

peneliti dapat kesimpulan bahwa banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh

RSUD Padangan ketika nantinya berubah bentuk menjadi BLUD yaitu bisa

mengatasi permasalahan yang dihadapai rumah sakit sebelum menjadi BLUD

Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran

yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Ketika nantinya RSUD Padangan telah Bebrubah statusnya menjadi BLUD

seharusnya terdapat peningkatan dalam pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dengan cara dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul

ketika belum menjadi BLUD yaitu kekurangan obat pada pertengahan tahun

dan kekurangan tenaga medis.

2. Ketika RSUD Padangan menjadi BLUD maka seharusnya rumah sakit secara

perlahan tidak lagi bergantung terhadap bantuan dana dari pemerintah yang

berupa APBN dan APBD sehingga rumah sakit bisa lebih mandiri dalam

membiayai seluruh kegiatan operasionalnya.

3. RSUD Padangan seharusnya memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap

tenaga yang bekerja pada bidang keuangan mengenai pengelolaan angagran

dan akuntansi. Sehingga diharapkan rumah sakit mampu mengelola

keuanganya secara optimal dan dapat membuat laporan keuangan seusai

dengan Standar Akuntansi Keuangan.

4. RSUD Padangan diaharapkan memiliki sistem yang terintegrasi dengan seluruh

kegiatan operasional dari rumah sakit sehingga dapat mampu meningkatkan

kinerjanya secara opotimal, mampu membuat pengendalian internal yang baik

serta mampu bersaing dengan ruamh sakit – rumah sakit swasta yang ada di

Kab. Bojonegoro.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa keterbatasan

antara lain:

1. Objek penelitian yang diteliti yaitu RSUD Padangan masih dalam proses

merubah bentuknya dari SKPD menjadi BLUD, sehingga membuat penelitian

kurang maksimal dikarenakan peneliti tidak bisa membandingkan secara akurat

mengenai seluruh kinerja dari RSUD Padangan sebelum menjadi BLUD dengan

setelah menjadi BLUD.

2. Peneliti tidak memiliki wewenang untuk menganggap data yang berasal dari

informan yaitu RSUD Padangan yang berupa berbagai dokumen yang terdiri

atas: struktur organisasi, rencana strategi bisnis, laporan keuangan yang dibuat

oleh rumah sakit, pola tata kelola, dan standar pelayanan minimal merupakan

sebuah data yang benar atau salah. Sehingga peneliti memberikan data sesuai

dengan apa yang diberikan oleh RSUD Padangaan Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

A.Hall, James. 2009. Accounting Information Systems. Buku 1. Edisi 4.

Terjemahan Dewi Fitriasari dan Deny Arnos. Jakarta : Salemba Empat.

Cahyani, Ati. 2003. Dasar – Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Penerbit

Grasindo

Bahtiar,Arif. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Edisi I. Jakarta: Salemba Empat.

Bernardian and Russell. 1998. Human Resource Management an Experiental

Approach. Boston : McGraw- Hill.

Darmadji, Eferin 2004. Metode Penelitian Untuk Akuntansi: Sebuah Pendekatan

Praktis. Malang: Bayumedia Publishing.

Ely Trianasari, 2010, Penyusunan Rencana Strategi RSUD Dr. Saiful Anwar

Malang Menuju Badan Layanan Umum (BLU).Laporan KKNP.

Universitas Brawijaya.

Farich, Achmad. 2012. Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Yogyakarta: Gosyen Publishing.

F.J. Gouillart and J. N. Kelly.1995. Transforming the Organization. New York :

McGraw-Hill, Inc.

Gibson, Ivancevich, Donelly. Tanpa Tahun. Organisasi.Terjemahan (Adiarni).

2011. Tangerang : Binarupa Aksara.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi

Pertama. Jakarta : Salemba Empat.

Herbert, A. Simon.1982. Administrative Behavior, A Study of Decision,

Terjemahan. Jakarta : PT. Bina Aksara.

Umar, Husein. 2002, Strategic Management in Action. Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama

Ikatan Akuntan Indonesia, 2004. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba

Empat.

Irrianto,Nur dan Bambang Supomo. 2002.Metodologi Penelitian Bisnis Untuk

Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Krisna, Melfina. 2012. Analisis Beban Kerja Dan Kebutuhan Tenaga Di Instalasi

Farmasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Tesis. Universitas

Indonesia.

Lukman, Mediya. 2013. Badan Layanan Umum Dari Birokrasi Menuju

Korporasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Jogjakarta : Penerbit Andi

Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas

Badan Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Prasetyo, Ryan. 2013. Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Obat

Pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Studi Pada Rumah Sakit Umum Dr.

Saiful Anwar Malang. Skripsi. Universitas Brawijaya.

Rahamawati, Nur. 2006. Analisis Tarif dan Biaya Pelayanan Jasa Rawat Inap

Untuk Meningkatkan Pendapatan Di Rumah Sakit Umum Daerah

Sidoarjo.Skripsi. Universitas Brawijaya.

Ramos, Jose Andrew. 2008. Restrukturisasi Organisasi Administrasi Perpajakan

Modern, Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Cengkareng.Tesis.

Universitas Indonesia.

Riyandi Santoso, Galdys. 2011. Analisis Sistem Pengelolaan Anggaran Rumah

Sakit Setelah Berstatus Badan Layanan Umum, Studi Kasus Pada Rumah

Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Skripsi. Universitas Brawijaya

Robbin. 2002.Essential of Organizational Behavior,5 ed. Terjemahan Halida dan

Sartika. Jakarta : Erlangga.

Robbin dan Coulter.2010. Management.Edisi 10. Terjemahan Sarban Bob dan

Bernadi Devri. Jakarta : Erlangga

Sekaran, Uma. 2005. Research Methods For Bussiness. Buku 2. Edisi 4.

Terjemahan Kwan M. Jakarta : Salemba Empat.

Soeroso. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit. ECG.

Sugiyarti,Dwi. 2010. Analisis Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Setelah

Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus Pada RSUD Kabupaten

Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya

Sutarto. 1993. Dasar – Dasar Organisasi. Jakarta: Gajah Mada University Press.

Sunarto. 2007. Sistem Pengendalian Manajemen. Yogyakarta: Amus.

Supranto. (1997). Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan

Pangsa Pasar. Jakarta: Rineka Cipta.

Thoha,Miftah. 2002. Dimensi – Dimensi Prima Ilmu Administrasi negara.

Jakarta: CV Rajawali

Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang – Undang No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum.

Utomo,W. (2007). Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal:

Bagaimana Semangat Kompabilitas Menjiwai Budaya Birokrasi.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Widjayanto, Nugroho. 2001. Pemeriksaan Operasional Perusahaan. Jakarta:

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Widyasari,Devi. 2012. Efektivitas Pelayanan Kesehatan Dari Perubahan Bentuk

Pelayanan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Menjadi Badan

Layanan Umum Daerah. Skripsi.Universitas Udayana.