KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BAGIAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA Lem bar Dis osisi Nomor A enda Diterima Tan Sifat Surat 05 Oktober 2016 Rahasia/Penting/Segera Nomor Surat MO-08 /D3.MBU/10/2016 04 Oktober 2016 Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Perihal Penyampaian Renstra Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Diteruskan Kepada KaSubba •ian Perencanaan dan An aran KaSubba ian Mana . emen Kinerja Catatan Ke ala Ba 'an Ke ada Ke ala Subba • ian Untuk Diketahui Bicarakan Dengan Saya lUntuk Perhatian Tindak Lanjuti Edarkan Simpan File Teliti dan Pendapat I Jawaban Konsep Koord.dengan... Catatan : Diteruskan Kepada Catatan Ke 'ala Subba . an Ke 'ada Pelaksana Catatan : Mamat Rohimat Khoirul Mampe Novena Ceria Simbolon Ji Wenny Maulatsih cz NiN'
58
Embed
Renstra Deputi Pertambangan Industri Strategis dan Manufaktur
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BAGIAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA
Lem bar Dis osisi Nomor A enda Diterima Tan Sifat Surat
05 Oktober 2016 Rahasia/Penting/Segera Nomor Surat
MO-08/D3.MBU/10/2016 04 Oktober 2016
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
Perihal Penyampaian Renstra Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan
Media
Diteruskan Kepada
KaSubba •ian Perencanaan dan An aran
KaSubba ian Mana.emen Kinerja
Catatan Ke ala Ba 'an Ke ada Ke ala Subba • ian Untuk Diketahui
Bicarakan Dengan Saya lUntuk Perhatian
Tindak Lanjuti
Edarkan Simpan File
Teliti dan Pendapat
I Jawaban Konsep Koord.dengan...
Catatan : Diteruskan Kepada
Catatan Ke 'ala Subba .an Ke 'ada Pelaksana Catatan :
Mamat Rohimat
Khoirul Mampe
Novena Ceria Simbolon Ji Wenny Maulatsih
czNiN'
ilD
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Gedung Kementerian I3UMN,11. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta 10110
Telepon (021) 29935678 ext.7304, Fax (021) 29935750, website : www.bumn.go.id
LEMBAR DISPOSISI
BIRO PERENCANAAN, SDM, DAN ORGANISASI PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini
Diterima Tgl : 04 Oktober 2016
Nomor Agenda : 1213
Nomor Surat : MO-08/D3.MBU/10/2016
Tgl Surat : 04 Oktober 2016
Lampiran : iberkas
Sifat - Biasa
Dari : Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
7 Disetujui , i Diselesaikan/Disempurnakan I I Untuk Perhatian —I Pelajari I I Ditolak [j Diedarkan I Perbaiki I . i Buat Summary I Diketahui Li Dijawab Tertulis 7 Bicarakan dgn says 1,7 Perbanyak I I Diberi Penjelasan I I Diproses sesuai ketentuan I i Ingatkan FI, Diwakili I I Disiapkan Sambutan / Bahan I I Teliti dan Pendapat Ler Ditindak lanjuti I 1 Ditanggapi/Saran/Masukan I 1 Simpan
Catatan : .r-- 4i 4,, QA I
Jakarta,
Kepala r B' Perencanaan, SDM dan Organisasi
ONY SUPRIHARTONO
NIP 196912311996031001 Disposisi Pejabat Eselon III kepada Peja bat Eselon IV
Petunjuk : Disposisi Peja bat Eselon IV kepada Pelaksana/Staf
Petunjuk :
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM Nomor : MO- 08 /D3.MBIJ/10/2016
Yth : Kepala Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi Dari : Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Hal : Penyampaian Rencana Strategis Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis, dan Media Tanggal : 04 Oktober 2016
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019, dengan ini terlampir kami sampaikan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Tahun 2015-2019 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019.
De► ikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
ang Usaha Pertambangan, Industr rategis dan Media
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
4.. Small Ofiicf,
0
411P t'3 ;3.
411111111110 If= t.rnm 440
• I _
Romans Stra`MOS KEDEPUTIAN BIDANG USAHA
PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS
DAN MEDIA TAM IN any 5 -2019
ism--111111
AFL
03 NEKIFNIFFIIAN
BADAN USANA MILS N.A. REPUBLIK INDONESIA
Daftar Isi
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum
1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
2
B. Potensi dan Permasalahan
1. Potensi
a. Potensi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri
Strategis dan Media
7
b. Potensi BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis dan Media
8
2. Permasalahan
a. Permasalahan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri
Strategis dan Media 8
b. Permasalahan BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media ..... ............... 9
BAB H VISI, MISI,TWVANDAN SASARAN STRATEGIS
A. Visi dan Misi
10
B. Tujuan. 11
C. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama
12
a. SS1-Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar,
kuat dan lincah
15
b. SS3- Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap kebijakan Kementerian
BUMN 22
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015-2019
IDaftar Isi KEMENTE114. USAIIA MUM NEGA.
REPUBLIK INDONESIA
c. SS4-Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan
Implementatif. 25
d. SS5-Pembinaan BUMN yang Optimal. 26
e. SS6- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara
efektif 27
f. SS11-Pelaksanaan Anggaran yang Optimal 28
E3AB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
A. Arah Kebijakan Nasional 34
B. Arah Kebijakan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri 39 Strategis dan Media
C. Kerangka Regulasi 46
D. Kerangka Kelembagaan 46
E3AB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target Kinerja 48
B. Kerangka Pendanaan 49
BAB V PENUTUP
Penutup 51
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGA1V, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015-2019
KEINE MORAN
I BAB I
SAO. USAHA MILK NEGARA FIVIA31.11C INDONESIA
BAB I F'ENDAHULUAN
A. Kondisi Umum
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra—KL) adalah dokumen
perencanaan Kementerian/Lembaga jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM—Nasional) dan bersifat
indikatif.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), setiap
3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,
kompetitif dan berbasis Merit.
4) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka Negara kesatuan.
a. Peletakan dasar-dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris
1) Membuka akses di dalam lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai,
laut dan udara dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan
keperintisan.
2) Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan
telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan Negara.
b. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia.
Percepatan pembangunan konektifitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar
wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui
percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, informasi dan
telekomunikasi serta pasokan energi.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 36 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
I BAB III KOZENTERUN
BAD. USAHA A111.11, NtGARA REPO.. 1,11701.•,
4. Nlemperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Pencegahan dan Pemberantasan korupsi
Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi, meningkatkan
efektifitas implementasi kebijakan anti-korupsi dan meningkatkan pencegahan
korupsi
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program
Indonesia Kerja.
Program Indonesia Kerja ini dilakukan melalui kegiatan Kemitraan BUMN
bersinergi bersama masyarakat yang antara lain pelaksanaan redistribusi tanah
berisiko pada pengalihan aset.
6. Nleningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar International
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia Iainnya.
a. Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan
Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda
b. Membangun transportasi massal perkotaan
Pengembangan angkutan umum massal yang modern dan maju dengan
berorientasi berbasis kepada bus (BRT) maupun rel (LRT, tramway, MRT) dengan
fasilitas alih moda terpadu.
c. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan
1) Meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN yang
berdayaguna dan berhasil guna, antara lain dilaksanakan melalui
pembentukan perusahaan induk (holding company) dan kelompok-kelompok
spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat atau melalui kepemilikan
saham BUMN Tbk.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 37 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KCIVENTERIAN
j BAB In SATAN USAHA MILK NEGARA
NE PlelIK INDON(SIA
2) Membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN, antara lain dengan mencari
bentuk perusahaan dan ukuran/size yang optimal bagi kelangsungan dan
pengembangan usaha BUMN tertentu, serta meningkatkan kerjasama (sinergi)
antar BUMN, dan antara BUMN dengan pihak swasta untuk meningkatkan
daya saing perusahaan domestik.
3) Merintis pembentukan dana amanah pengembangan BUMN
4) Menjaga BUMN dari intervensi politik.
5) Meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme pada jajaran pengelola
BUMN
6) Mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia
7) Mendorong gerakan anti fraud.
8) Mendukung program pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan
memperluas lapangan kerja serta menjadi bagian dari program peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
d. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi
Penyelenggaraan riset terutama pada bidang-bdang yang diamanatkan RPJPN
2005-2025 yaitu (1) pangan dan pertanian (2) energi, energi baru dan terbarukan
(3)kesehatan dan obat (4) transportasi (5) telekomunikasi, informasi dan
komunikasi(6) pertahanan dan keamanan.
e. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional
Peningkatan daya saing dan produktivitas nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga
kerja
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
a. Kedaulatan Energi (cerita kebutuhan dan ketersediaan energi, cara mencapai
sasaran, peran Kementerian BUMN dan BUMN saat ini, dananya berapa)
1) Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara) dan
meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 3 8 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
13ACIAN WAVICItNFGAIIA
I BAB III
REPUBLIK INDONESIA
2) Meningkatkan aksesibilitas energi dengan meningkatkan kapasitas terpasang
pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit baru maupun upgrading
pembangkit yang telah ada.
b. Pengembangan ekonomi kemaritiman dan kelautan
Pengembangan tol laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik
c. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara
Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan
pendidikan dasar berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan bagi siswa
kurang mampu.
9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi melalui peningkatan upaya pembibitan
dan pengembangan
B. Arah Kebijakan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri
Strategis dan Media
Arah kebijakan yang dirumuskan oleh Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,
Inclustri Strategis dan Media merupakan arah kebijakan pembinaan BUMN di lingkup
Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media.
Badan Usaha Milik Negara. yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Kementerian BUMN selaku rapat umum pemegang saham atau pemilik modal
menetapkan arah kebijakan terhadap pembinaan BUMN yang dijabarkan melalui
roadmap BUMN Tahun 2015-2019.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 39 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KEMENTERN61
I BAB III SADAN USAHA MILIK NEGARA
FrEvuaux 11,70011..
Kebijakan Kementerian BUMN bertujuan untuk membuat peran BUMN sebagai agen
pembangunan nasional. Ke depan diharapkan BUMN memberikan kontribusi sebagai
garda terdepan dalam pembangunan nasional dengan kinerja yang lebih baik lagi.
Framework roadmap BUMN dilandaskan pada visi BUMN sebagai agen
pembangunan dan penciptaan nilai, meliputi: Strategic Pillars; Sektoral Roadmap;
dan Organization Restructuring.
a. Strategic Pillars
1) Sinergi antar BUMN
Adalah kolaborasi atau konsolidasi atas fungsi-fungsi yang serupa (misalnya
harkan kapal dan pengembangan alutsista) antar BUMN guna merealisasikan
skala ekonomi, mengurangi redundansi dan inkonsistensi dan mendorong
tercapainya best practices.
Dilakukan oleh sejumlah BUMN yang termasuk dalam kelompok rantai nilai
serupa bekerja bersama guna mengoptimalisasi hasil dan mengurangi
red undansi.
2) Hilirisasi dan kandungan lokal
BUMN meningkatkan fokus untuk berperan serta dalam pengembangan
produk-produk hilir (yang lebih menambah nilai value add) yang berada di
dalam rantai nilai yang sama.
BUMN meningkatkan peran serta dalam pengembangan produk
"input/pendukung" (bahan aktif, suku cadang, mesin dip yang diperlukan oleh
beragam BUMN secara domestic.
Hilirisasi dan kandungan lokal ini bertujuan untuk:
a) Memberikan nilai tambah atas produk yang dimiliki dengan tujuan untuk
pengurangan harga dan peningkatan volume;
b) Pengurangan biaya bahan baku;
c) Peningkatkan profitabilitas;
d) Peningkatkan kualitas;
e) Pengurangan penggunaan devisa;
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 40 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
AKSES PENDANAAN
Kemandirian keuangan menunjukkan BUMN dapat mendanai aktivitas operasionalnya dengan mencari alternatif pendanaan sendiri, baik eksternal maupun internal, tanpa mengandalkan PMN kecuali ada penugasan khusus dari Pemerintah
Kesehatan Keuangandari Sumber Pendanaan Eksternal
Struktur pendanaan yang optimal dengan perpaduan institusi perbankan, alternatif pendanaan, dan investasi dart partner
Kesehatan Keuangandari Somber Pendanaan Internal
Sumber pendanaan berasal dart konsolidasi yang dllakukan antara BUMN dengan BUMS lainnya
Konsolidasi antara BUMS mernperkuat capacity leverage dan intercompany loan sebagai bagian dari akselerasi pertumbuhan
O ,
Pendanaan dari lembaga perbankan maupun LKNB lainnya
Pendanaan dari investor melalui pasar modal (WO, right issue, bonds)
Pendanaan dart strategic Investor dan kerjasama dengan perusahaan lain
11111 Capacity
Cost of Fund Reduction
I BAB III KEME WE IRIAN
BARAN USIVIA ROLM NEGARA REPUOVK INDONESIA
f) Peningkatan kandungan lokal;
g) Penurunan impor; dan
h) Peningkatan produk lokal.
3) Pembangunan ekonomi daerah terpadu
Berbagai BUMN bekerja sama secara efektif untuk menggerakkan
pengembangan ekonomi di kawasan terpilih melalui pelaksanaan proyek-
proyek yang berpotensi menciptakan dampak "spill over' atau turut
menyumbang PDB lokal (melalui penciptaan lapangan kerja, ketersediaan
infrastruktur/ konektivitas).
4) Kemandirian keuangan dan penciptaan nilai
BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu
menciptakan manfaat finansial, diluar mandatnya sebagai agen pembangunan
untuk negeri.
Gambar Kemandiraian Keuangan dan Penciptaan Nilai
Kemandirian Keuangan & Penciptaan Nilai BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu menciptakan manfaat
finansial, di !oar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri
PENINGKATAN NILAI PEMEGANG SAHAM
1111 4pc.•
PENCIPTAAN NILAI BAGI MASYARAKAT MELALUI
PENIBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN
Rp Peningkatan setoran pajak BUMN kepada Pemerintah
Peningkatan setoran dividen dan PNBP kepada Pemerintah
Peningkatan penyerapan
dan produktiyitas tenaga
kerja
Akselerasi pertumbuhan dan
percepatan infrastruktur
Pemerataan pembangunan
ekonomi daerah
Peningkatan kesejahteraan
masyarakat
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 41 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
arnam
WBukitAsam
+TIMAH
PT Fneeramrr IrsooNesut
SEMEN INDONESIA
KEMENTERIAll
I BAB III BADAN US/MA MD( NEGARA
HEPIA3Ult INDONESIA
b. Sektoral Roadmap
Roadmap BUMN disusun per tema per sektor sesuai dengan fokus pemerintah
dengan melibatkan seluruh BUMN yang berkontribusi di dalamnya. Adapun yang
terkait dalam Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan
Media sebagai berikut :
Strategi Pengembangan : Strategi Pengembangan : Konsolidasi untuk meningkatkan Penguasaan pasar, downstream "Leverage" integration dan Ekspansi produksi
Arah Pengembangan Cluster Telekomunikasi, Percetakan Uang dan Media
46p s's
PFN
< ANTARA
Publibing • Mos
*". •-• _
Strategi Pengembangan : Redefinisi Usaha dan Konsolidasi
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 42 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
EPC Balance of Plant Industri
Pembangint .. . . KEMANDIRIAN
ENERGI
Industri Perkapalan Peralatan Pelabuhan
br:clsel; reo,cckouhr.Z.d11
DaQrn
PERHUBUNGAN & MARITIM
Crane, jetty, conveyors, dll
It) Industri Minyak &
Gas
Inductrl Agro & Irigasi
vessel, Pipelines, Fuel System, Tankage
Pinta Air, Trash rack, Alsintan, mill stand
Pampa, ell!
Peralatan
Pabrik
Paralatan dan komponen
KEDAULATAN PANGAN
KENIENTelltAN
I BAB III
OMAN USA). SOUK NeGARA REPusuic INDONESIA
toate*
Cluster National Defence and Hi-Tech industries
Pesawat terbang, kendaraan minter,
munisi, bahan peledak
sistem kendali tempur, elektroteknika, radar
Peralatan energi terbarukan, sensor,
radiofarmaka,
radioisotop
Balsams "Tr Ita<K1
Cluster Shipbuilding and Heavy Industry
1) Fokus Pertambangan dan Semen
a) Strategi yang akan diterapkan untuk cluster Pertambangan adalah
konsolidasi untuk meningkatkan leverage, sedangkan untuk BUMN semen
adalah ekspansi produksi untuk mempertahankan dan meningkatkan
pangsa pasar.
b) BUMN yang bergerak pada bidang usaha mineral dan batubara akan
diarahkan untuk melakukan program hilirisasi dalam rangka meningkatkan
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 43 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
0
„4,2* BACA% USA. ?.11LIK
KEVENT,RiaN tiE(iAil0. I BAB III
nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.
BUMN di bidang industri semen akan diarahkan untuk melakukan dan
memperkuat penguasaan pasar sehingga dapat menjadi pemain utama
dalam industri semen yang diperhitungkan di tingkat Asia Tenggara.
c) Program hilirisasi dan penguatan pasar BUMN cluster Pertambangan dan
Semen yang tercantum dalam roadmap BUMN adalah:
• Hilirisasi komoditas nickel: Proyek Pembangunan Pabrik Feronickel
Halmahera Timur (P3FH)
• Mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan hilirisasi komoditas
bauksit: Pembangunan Smelter Grade Alumina (SGA) di Menpawah
• Peningkatan Kapasitas: Pembangunan Pabrik Semen Kupang 3
• Peningkatan Kapasitas: Pembangunan Pabrik Semen Pidie
2) Fokus Telekomunikasi dan Media
a) BUMN bidang Telekomunikasi yaitu PT Telkom (Persero) Tbk, selain
melaksanakan visi menuju perusahaan jasa telekomunikasi, informasi
media, dan edutainment yang diperhitungkan di Asia, juga mengemban
tugas untuk meningkatkan konektivitas & aksesibilitas masyarakat terhadap
komunikasi melalui pembangunan jaringan mobile broadband dan jaringan
fiber optic sampai ibukota kabupaten.
b) Adapun 4 (empat) BUMN cluster Media, yaitu LKBN Antara, PNRI, BP dan
PFN akan dikonsolidasikan menjadi National Publishing Office yang
mempunyai fungsi utama dalam menyiapkan dan mendiseminasi seluruh
informasi resmi Pemerintah dalam bentuk katalog, melakukan otentifikasi,
produksi dan pelestarian balk dalam format digital maupun non digital,
audio maupun video termasuk online.
Program Utama yang telah tercantum dalam roadmap BUMN adalah:
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 44 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KENIENTERIAN
I BAB III SAGAN USAHA NNLIK NEGARA
RENA., 111,0tiLSia
• Mewujudkan 90% Ibu Kota Kabupaten terjangkau jaringan Fiber Optic.
• Mewujudkan 100% Perkotaan dan 52% Pedesaan terjangkau jaringan
mobile broadband.
• Mengembangkan fungsi dan peran Perum PNRI, PT BP, LKBN Antara
dan Perum PFN sebagai National Publishing Office.
• Mewujudkan digital money sebagai alat pembayaran masa depan yang
efisien dan aman
3) Fokus Manufaktur
a) BUMN di bidang pengolahan logam dasar akan didorong menjadi produsen
besi baja dan aluminium yang terintegrasi dan mempu memenuhi
kebutuhan nasional dengan membangun SGA sebagai bahan baku utama
alumina dari cadangan bauksit yang berlimpah serta melakukan hilirasi
produk menjadi slab dan billet alumunium termasuk alloy dan plate untuk
kebutuhan industri; dan
b) Sedangkan Kratakatau Steel akan terus dikembangkan sebagai sokoguru
industri besi baja nasional dengan kapasitas pengeralan baja yang efetif
dan efisien untuk mencapai kapasitas 4,5 juta ton di tahun 2015 dan 10 juta
ton di tahun 2019.
4) Fokus Pertahanan Strategis
a) BUMN di sektor pertahanan strategis akan dikembangkan untuk
mewujudkan industri pertahanan yang sehat kompetetitif dan mampu
menjadi pemadu utama alat peralatan pertahanan keamanan seperti bahan
peledak, pesawat terbang, senjata dan munisi serta mampu menjadi ujung
tombak penguasaan teknologi tinggi baik dibidang sistem telekomunikasi,
elektroteknika, energi terbarukan, control system.
b) Sedangkan INUKI sebagai industri nuklir tetap dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan radioisotop, radio farmaka, instrumentasi nuklir dan
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 45 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
NEASENTERIAN
I BAB III BAOAN USANA MAIN NEGARA
REPuBLIK 1.101.1(51A
bahan bakar reaktor serta nantinya diarahkan untuk mendukung
pengembangan pembangkit energi nuklir.
5) Fokus Industri Berat dan Perkapalan
a) BUMN dibidang ini akan didorong menjadi industri berat yang berdaya
saing dengan mengkonsolidasikan kekuatan pada pemeliharaan dan
pembangunan kapal perang termasuk kapal selam untuk mendukung
kemandirian pertahanan maupun mendukung kemandirian sektor maritim
dengan kemampuan pemeliharaan perbaikan kapal tongkang, ikan, pandu,
ferry dan tanker serta bangunan lepas pantai; dan
b) Penyatuan kekuatan dibidang industri perkapalan ini akan Iebih
dikonsolidasikan dengan industri peralatan pabrik dan rekayasa dengan
fokus pada kapasitas foundry, forging dan permesianan yang mampu
menghasilkan diversifikasi produk termasuk slat mesin pertanian,
komponen utama pabrik gula maupun kilang minyak dan pembangkit listrik.
C. Kerangka Regulasi
Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015 — 2019 merupakan bagian dari
RPJMN Tahun 2015 — 2019 yang merupakan kelanjutan dari tahap II pelaksanaan
RPJPN Tahun 2005 — 2025 dilaksanakan secara Iebih fokus pada bidang pembangunan
prioritas dengan kinerja yang terukur, serta regulasi yang proporsional dan berkualitas
sehingga Iebih mampu mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan. Untuk itu,
pengelolaan regulasi harus dilakukan dengan baik sehingga regulasi yang dihasilkan
dapat berlaku secara efektif dan implementatif. Disamping itu, pengelolaan anggaran
dapat dilakukan secara efisien baik dalam rangka pembentukan, implementasi maupun
penegakan regulasi terkait untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan.
Kerangka regulasi dalam Renstra ini ditujukan untuk mengoperasionalkan kebijakan
terpilih yang dimaksudkan untuk mendukung dan memantabkan prioritas pembangunan
nasiorial di berbagai bidang pembangunan dan dalam rangka pencapaian visi dan misi
Presiden terpilih.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAAc INDUSTRI Hal 46 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
a,
KEMENTERIAN SABAN USAHA MILIK NEGARA
RE,P1.11( INDONESIA
I BAB III
D. Kerangka Kelembagaan
Disamping pendanaan dan regulasi, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga
memerlukan kerangka kelembagaan Kementerian BUMN yang efektif dan akuntabel
sebagai pelaksana dari program-program yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk
kepacla organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya
manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran,
dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main
dan/atau tata hubungan kerja inter dan antarorganisasi/lembaga pemerintah, sedangkan
Sumber Daya Manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil
negara yang menjalankan organisasi tersebut.
Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan pemerintah tidak harus diartikan
berupa pembentukan organisasi baru. Dalambeberapa kasus, justru dilakukan
perampingan dan penyederhanaan organisasi untuk lebih mengefektifkan dan
mengefisienkan kinerjanya. Upaya penyederhanaan organisasi Kementerian BUMN
seperti itu akan terus dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Strategi upaya penguatan
kelembagaan adalah sebagai berikut:
1. Penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan
kelembagaan instansi Pemerintah, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian
BUMN.
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian BUMN untuk menghindari
multi tafsir dan duplikasi fungsi serta benturan kewenangan.
3. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi
fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 47 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
'pi BAB III KEMENTERLAN
BADAN OSANA WU( NEGARA REPUBLIK INDONESiA
4. Penyempurnaan aturan main/hubungan tata kerja inter maupun antar lembaga agar
tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang Iebih tranparan, sinergis,
harmonis, efektif dan efisien.
5. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja
sehingga dapat melaksanakan visi dan misi Iembaganya dengan baik.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 48 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KEMENTERIAN
I BAB IV omi USA. 1,111,IK NEG..
REKIMIN INCOMES..
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Target kinerja adalah adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai
oleh Kementerian/Lembaga, program dan kegiatan dalam periode waktu yang
telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerjanya, Keasdepan Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media II memperhatikan kriteria-kriteria yaitu target
harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap
indikator kinerja sasaran dan penetapan target harus relevan dengan indikator kinerjanya,
logis dan berdasarkan baseline data yang jelas. Target kinerja Keasdepan Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media II mengacu dan inline kepada target kinerja
Kementerian BUMN.
Kerangka pendanaan adalah penjelasan mengenai kebutuhan pendanaan secara
keseluruhan untuk mencapai sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, meliputi sumber
pendanaan dari APBN (Pemerintah).
A. Target Kinerja
Tabel Target kinerja Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis
dan Media Tahun 2015-2019
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Pembinaan BUMN Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media II
Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah Kepatuhan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN
Jumlah Aset BUMN (Rp T)
346,04 352,4 394,69 442,05 495,09
Jumlah Laba BUMN (Rp T)
15,91 20,91 22,58 24,39 26,34
Jumlah Ekuitas BUMN (Rp T)
198,64 222,47 249,18 279,07 312,56
Capex BUMN (Rp T)
67,91 76,46 88,45 102,72 119,78
Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500
0 1 1 1 1
Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara (Rp T)
29,58 33,56 38,39 43,93 54,48
Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance)
4 6 8 10 12
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI
Hal 49 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KEMENT011.
I BAB W
BA➢AN USAHA NOUN NEGARA REPLIBLIK 1,10014E51A
[
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA PROGRAM /
KEGIATAN
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Pencapaian Roadmap BUMN
0% 25% 50% 75% 100%
Tercapainya Service Level Agreement PSO
90% 93% 95% 97% 100%
Kepatuhan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif
Nilai rata-rata GCG BUMN 80 83 85
87 90
Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase kepatuhan proses operasional BUMN
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase kepatuhan pelaporan BUMN
100% 100% 100% 100% 100%
Pembinaan BUMN yang optimal
Waktu respon aksi sesuai standar layanan
Batas waktu sesuai standar layanan
Batas waktu sesuai standar layanan
Batas waktu sesuai standar layanan
Batas waktu sesuai standar layanan
Batas waktu sesuai standar layanan
Penyelenggaraan RUPS tepat waktu
Januari 2015 (RUPS RKAP); Juni 2015 (RUPS Audit)
Januari 2016 (RUPS RKAP); Juni 2016 (RUPS Audit)
Januari 2017 (RUPS RKAP); Juni 2017 (RUPS Audit)
Januari 2018 (RUPS RKAP); Juni 2018
Audit)(RUPS
RKAP);
Januari 2019 (RUPS
Juni 2019 (RUPS Audit)
Ketersediaan kontrak kinerja BUMN
100% 100% 100% 100% 100%
Terselenggar anya pengendalian dan pengawasan secara efektif
Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI
100% 100% 100% 100% 100%
B. Kerangka Pendanaan
Kerangka Pendanaan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis
dan Media adalah sebagaimana tabel berikut:
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 50 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KEMENTEIVAN
I BAB IV
SADANUSAHA SKIS W.A. REPOKIK INDONESIA
Tabel Kerangka Pendanaan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri
Strategis dan Media Tahun 2015 — 2019
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN PROGRA
M/ KEGIATAN
ALOKASI (Rp M liar)
2015 2016 2017 2018 2019
Pembinaan BUMN Sektor Pertambang an, Industri Strategis dan Media II
3.55 15.00 18.00 21.60 25.93 Terwujud nya BUMN sebagai Agent of Developm ent yang besar, kuat dan lincah
3.00 3.60 4.32 5.19
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementeri an BUMN
3.00 3.60 4.32 5.19
Kepatuha n BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementeri an BUMN
3.00 3.60 4.32 5.18
Pembinaa n BUMN yang optimal
3.00 3.60 4.32 5.18
Pelaksana an anggaran yang optimal dan a kuntabel
3.00 3.60 4.32 5.19
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 51 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
KEW NTE.A.N
I BAB V .04.11.5.4. AKIN NEG..%
KEaVBDK INDOHESIA
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis
dan Media Tahun 2015 — 2019 ini akan menjadi pedoman bagi Kedeputian
Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dalam
melaksanakan kebijakan dan program sesuai tugas pokok dan fungsinya di bidang
Pembinaan BUMN lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis
dan Media. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan tugas pembinaan
BUMN Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media akan lebih
terintegrasi dan terarah sehingga dapat memberikan dampak yang nyata dan signifikan
dalam usaha-usaha untuk menciptakan BUMN lingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media yang sehat, berkinerja baik dan memiliki
daya saing yang tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi bangsa
dan negara Indonesia.
Perubahan Iingkungan yang sangat dinamis balk internal maupun eksternal menuntut
Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media untuk responsif
dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang dapat berpengaruh terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan BUMN lingkup Kedeputian
Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media. Perubahan tersebut harus
dapat diolah sedemikian rupa sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat
diminimalisasi dan jika bisa, perubahan-perubahan tersebut harus bisa dimanfaatkan
guna memperkuat sistem pembinaan BUMN yang selama ini sudah dijalankan. Berbagai
kebijakan dan program yang telah direncanakan hanya akan menjadi catatan belaka
tanpa diiringi dengan usaha terbaik dari seluruh elemen di lingkungan Kedeputian Bidang
Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media sesuai dengan tugas dan
kewenangannya masing-masing. Dukungan, kerjasama, dan komunikasi yang balk dari
seluruh pihak baik internal maupun eksternal akan sangat mendukung tercapainya tujuan
bersama.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 52 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019