1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. SKPD juga menyusun rencana stratregis yang selanjutnya disebut Renstra - SKPD. Renstra- SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif .Renstra-SKPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kabupaten Kebumen sebagai suatu Daerah otonom telah berhasil menyusun dokumen RPJP Daerah tahun 2005-2025, dan dokumen RPJM Daerah tahun 2011-2015. Sedangkan di SKPD harus disusun dokumen Renstra-SKPD tahun 2011-2015. RPJM Daerah dan Renstra-SKPD itu disusun untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih menjadi acuan utama dalam penyusunan RPJM Daerah dan Renstra-SKPD. Berdasarkan uraian di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen, sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen wajib menyusun Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra Bappeda Tahun 2010-2015 sesuai pedoman yang berlaku.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan
pembangunan daerah dimaksud meliputi:(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi
dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. SKPD juga menyusun
rencana stratregis yang selanjutnya disebut Renstra - SKPD. Renstra- SKPD memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif .Renstra-SKPD
dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Kabupaten Kebumen sebagai suatu Daerah otonom telah berhasil menyusun
dokumen RPJP Daerah tahun 2005-2025, dan dokumen RPJM Daerah tahun 2011-2015.
Sedangkan di SKPD harus disusun dokumen Renstra-SKPD tahun 2011-2015. RPJM
Daerah dan Renstra-SKPD itu disusun untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala
Daerah terpilih. Visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih menjadi acuan utama dalam
penyusunan RPJM Daerah dan Renstra-SKPD.
Berdasarkan uraian di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kebumen, sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen wajib
menyusun Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra Bappeda Tahun
2010-2015 sesuai pedoman yang berlaku.
2
B. Maksud dan Tujuan
Renstra Bappeda Tahun 2010-2015 disusun dengan maksud menyediakan
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para
pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun dengan tujuan sebagai
berikut:
1. memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Badan Perenacanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen dalam mendukung terwujudnya visi, misi
dan program Bupati Kebumen periode 2010-2015.
2. memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu lima tahun ke
depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. memberikan indicator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan
Badan Perencan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.
C. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2010-2015 ini, peraturan yang
digunakan sebagai landasan hukum, adalah :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
3
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor
0199/M/PPN/2010, Nomor 95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2004 Nomor 64);
4
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 50);
21. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.
D. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah
Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010-2015 disusun sesuai amanat Undang-
undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menyatakan
bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana stratregis, yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD
ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.
Renstra-SKPD dijabarkan dalam bentuk Renja-SKPD yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan
demikian, Renstra-SKPD itu menjadi dasar dalam penyusunan Renja-SKPD yang bersifat
tahunan, yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah.
Kedudukan dan hubungan dokumen Renstra-SKPD dengan dokumen perencanaan
lainnya secara lengkap dapat dilihat dalam gambar 1.
5
Gambar 1.Kedudukan dan hubungan dokumen Renstra-SKPDdengan dokumen perencanaan lainnya
6
E. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2015 ini disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. LANDASAN HUKUM
D. KEDUDUKAN DAN PERAN RENSTRA SKPD DALAM
PERENCANAAN DAERAH
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
A. STRUKTUR ORGANISASI
B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPANNYA
C. KINERJA PELAYANAN MASA KINI
D. KONDISI YANG INGIN DICAPAI DAN PROYEKSI MASA DEPAN
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
B. ISU – ISU STRATEGIS
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. VISI
B. MISI
C. TUJUAN DAN SASARAN
D. STRATEGI
E. KEBIJAKAN
BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
PENDANAAN INDIKATIF
A. RENCANA PROGRAMS SKPD
B. RENCANA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELURAHAN DAN
INDIKATIF
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD
A. SASARAN RPJM DAERAH TAHUN 2011 - 2015
BAB VII. PENUTUP
A. PROGRAM TRANSISIB KAIDAH PELAKSANAAN
7
BAB II
GAMBARAN PELAYANANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
A. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu, terdiri dari:
1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan;
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat;
3. Unsur Pelaksana yaitu Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun susunan organisasinya terdiri atas:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat yang membawahi tiga Sub Bagian, yaitu:
a. Sub Bagian Perencanaan
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penyusunan dan Penganggaran Program yang membawahi dua Sub Bidang,
yaitu :
a. Sub Bidang Perencanaan Program
b. Sub Bidang Penganggaran Program
4. Bidang Ekonomi yang membawahi dua Sub Bidang, yaitu :
a. Sub Bidang Produksi
b. Sub Bidang Distribusi, Jasa dan Keuangan
5. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang membawahi dua Sub Bidang, yaitu:
a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan
b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
6. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang membawahi dua Sub Bidang,
yaitu:
a. Sub Bidang Prasarana Wilayah
b. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
8
7. Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian yang membawahi dua
Sub Bidang, yaitu:
a. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
b. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dengan demikian, komposisi jabatan di Bappeda Kabupaten Kebumen cukup ideal
dengan adanya jabatan struktural dan jabatan fungsional perencana yang
memungkinkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berjalan lebih optimal.
Bagan organisasi Bappeda Kabupaten Kebumen selengkapnya dapat dilihat dalam
gambar 2.
9
Gambar 2. Bagan Organisasi Bappeda Kabupaten Kebumen
KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUMDAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
BIDANGPEMERINTAHAN
SOSIAL DANBUDAYA
BIDANG PENELITIAN,PENGEMBANG,STATISTIK &
PENGENDALIAN
BIDANG PENGEMBANGAN INFRA
STRUKTURWILAYAH
BIDANGEKONOMI
BIDANGPENYUSUNAN &PENGANGGARAN
PROGRAM
SUB BIDANGPERENCANAAN
PROGRAM
SUB BIDANGPENGANGGARAN
PROGRAM
SUB BIDANGPRODUKSI
SUB BIDANGDISTRIBUSI, JASA DAN
KEUANGAN
SUB BIDANGPEMERINTAHAN DAN
PENDIDIKAN
SUB BIDANGKESEJAHTERAAN
RAKYAT
SUB BIDANGPRASARANA WILAYAH
SUB BIDANG TATARUANG, SUMBERDAYA
AIR DAN LINGK.HIDUP
SUB BIDANGPENELITIAN,
PENGEMBANGAN &STATISTIK
SUB BIDANGPENGENDALIAN,MO-NITORING, EVALUASI
& PELAPORAN
10
B. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya
Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kebumen saat ini adalah 51 orang yang terdiri
dari 33 orang (64,71%) laki-laki dan 18 orang (35,29%) perempuan. Sedangkan susunan
kepegawaiannya dapat dilihat dari jabatan, eselonisasi, pangkat/golongan, dan tingkat
pendidikan pegawai.
Jumlah pejabat struktural di Bappeda ada 20 (duapuluh) orang, terdiri atas seorang
Kepala Badan dengan eselon II.a seorang Sekretaris Badan dengan eselon III.a lima
Kepala Bidang dengan eselon III.b tiga Kepala Sub Bagian dengan eselon IV.a dan
sepuluh Kepala Sub Bidang dengan eselon IV.a Disamping itu juga terdapat seorang
pejabat Fungsional Perencana Muda.
Selanjutnya, dilihat dari pangkat/golongannya terdapat empat pegawai golongan IV
’40 pegawai golongan III dan tujuh pegawai golongan II. Sedangkan pegawai golongan I
tidak ada.
Selanjutnya, rincian pegawai menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan terdiri
dari 11 orang (21,6%) lulusan S-2 25 orang (49,0%) lulusan S-1 dua orang (3,9%) lulusan
D-3 11 orang (21,6%) lulusan SLTA dan dua orang (3,9%) lulusan SMP Dari data yang
ada terlihat bahwa pegawai di Bappeda Kabupaten Kebumen sebagian besar menamatkan
pendidikan tinggi (D-3, S-1, S-2) sebanyak 38 orang atau 74,5% dari 51 pegawai. Hal ini
menjadi potensi/ kekuatan yang bisa didaya-gunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya secara optimal di masa mendatang.
Profil pegawai selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1Profil Pegawai pada Bappeda Kabupaten Kebumen
No. GolonganPendidikan yang Ditamatkan
TotalS-2 S-1 D-3 SLTA SMP SD
1 IV/e - - - - - - 0
2 IV/d - - - - - - 0
3 IV/c - 1 - - - - 1
4 IV/b - - - - - - 0
5 IV/a 1 2 - - - - 3
∑ Gol IV 1 3 0 0 0 0 4
11
6 III/d 4 6 - - - - 10
7 III/c 3 5 - 1 - - 9
8 III/b 1 6 - 5 - - 12
9 III/a 2 5 - 2 - - 9
∑ Gol III 10 22 0 8 0 0 40
10 II/d - - - 1 - - 1
11 II/c - - 2 - 1 - 3
12 II/b - - - - - - 0
13 II/a - - - 2 1 - 3
∑ Gol II 0 0 2 3 2 0 7
14 I/d - - - - - - 0
15 I/c - - - - - - 0
16 I/b - - - - - - 0
17 I/a - - - - - - 0
∑ Gol I 0 0 0 0 0 0 0
Total 11 25 2 11 2 0 51
21,6% 49,0% 3,9% 21,6% 3,9% 0,0% 100%
Sumber: Bappeda 2010
C. Kinerja Pelayanan Masa Kini
Tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang secara rinci
menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi, mulai dari pelaksanaan penyusunan kebijakan
teknis perencanaan pembangunan daerah hingga pelaksanaan tugas lain yang diberikan
Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya dalam operasionalnya
tercakup dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, kinerja pelayanan
masa kini SKPD secara konkrit tercermin dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan
selama kurun waktu lima tahun (2006-2010). Adapun capaian kinerja pelaksanaan tiap
program/kegiatan adalah sebagai berikut :
3.3.1.Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama kurun
waktu tahun 2006-2010 mencakup 12 kegiatan yaitu :
a. pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
pelayanan public;
b. penyusunan rancangan RPJP Daerah;
c. penyelenggaraan Musrenbang RPJP Daerah;
d. penyusunan rancangan RPJM Daerah;
e. penyusunan revisi RPJM Daerah;
f. penyelenggaraan Musrenbang RPJM Daerah;
12
g. penetapan RPJM Daerah;
h. penyusunan rancangan RKPD;
i. penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
j. penetapan RKPD;
k. penyusunan Rencana Strategis Bappeda;dan
l. monitoring, evaluasi dan pemantapan perencanaan pembangunan.
Berdasarkan evaluasi, dari ke 12 kegiatan itu secara keseluruhan dapat
dilaksanakan dengan capaian kinerja rata-rata 97,50%. Kegiatan pengembangan
partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik belum
memenuhi target, karena adanya keterbatasan anggaran. Sedangkan kinerja masing-
masing kegiatan dapat dilihat dalam tabel 2.
Tabel 2Kinerja Pelayanan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Selama Tahun 2006-2010
No Nama Kegiatan TolakUkur
Keluran
TargetKinerja
CapaianKinerja
TingkatCapaianKinerja
1. Pengembangan partisipasimasyarakat dalamperumusan program dankebijakan pelayanan publik
1. Terselenggaranyakoordinasiperencanaanpembangunanbidangpemerintahan, sosialbudaya,ekonomi,Praswil dan SDA
1. Optimalisasikoordinasiperencanaan danpelaksanaanpembangunan melaluikerjasama antarlembaga, antar sektordan antar sub wilayahdengan memanfaatkandokumen perencanaanpembangunan yang ada
pembangunan daerah baik jangkapanjang, menengah dan tahunan
2. tingkat akurasi dan kontinuitas dataperencanaan jangka menengah dantahunan daerah
1. Tingkat ketersediaan data dan validitas informasi perencanaanpembangunan
2. Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah3. Jumlah rencana wilayah strategis dan cepat tumbuh4. Tingkat disparitas pembangunan antar subwilayah5. Tingkat penanganan perencanaan wilayah tertinggal6. Tingkat penerapan perencanaan partisipatif7. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah8. Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah9. Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah10. Kualitas pelaksanaan Musrenbang11.Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah12.Tingkat penggunaan teknologi informasi untuk statistik daerah13.Tingkat kemudahan akses informasi
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah2. Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya4. Program Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam,5. Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh6. Program Kerjasama Pembangunan7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah8. Program Pengembangan Data/Informasi/
Statistik Daerah
Sasaran:Meningkatnya kualitas penataan ruang.
Indikator Sasaran:1. tersusunnya Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang2. tingkat kesesuaian lahan dengan
Rencana Umum Tata Ruang
1. Tingkat kelengkapan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW kabupaten, RDTR)
2. Tingkat pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuankoordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor danantar subwilayah
1. Program Perencanaan Tata Ruang2. Program Pemanfaatan Tata Ruang3. Program Pengendalian Pemanfaatan Tata
Ruang
65
Tabel 20.Indikator dan Target Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Tahun 2011-2015
UrusanPemerintahan
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja pada Tahun Keterangan2011 2012 2013 2014 2015
PerencanaanPembangunan
Tingkat ketersediaan data dan validitas informasi perencanaanpembangunan
85% 87,5% 90,% 92,5% 95%
Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah 2 2 2 3 3
Jumlah rencana wilayah strategis dan cepat tumbuh - 1 1 -
Tingkat disparitas pembangunan antar subwilayah - 2 2 2 3
Tingkat penanganan perencanaan wilayah tertinggal 55% 60% 65% 70% 85%
Tingkat penerapan perencanaan partisipatif 75% 80% 80% 85% 90%
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah 85% 90% 90% 90% 95%
Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah 100% 100% 100% 100% 100%
1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang professional (74%lulusan perguruan tinggi) dan kelembagaan yang memadai
2. Adanya kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerahdengan dukungan para pemangku kepentingan
3. Tersediaanya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerahuntuk jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan tahunan(RKPD)
4. Tersediannya data-data statistik secara series (Kebumen Dalam Angka,PDRB, Profil Daerah)
5. Musyawarah perencanaan pembangunan di daerah telah berjalancukup mantap mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, SKPD hinggatingkat Kabupaten
1. Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaanpembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistemperencanaan pembangunan di daerah
2. Adanya musrenbang di tingkat Provinsi dan Nasional yang dapatdimanfaatkan untuk mensinergikan dengan perencanaan pembangunandaerah
3. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerahyang cukup tinggi, termasuk dari LSM, Perguruan Tinggi dan dunia usaha
4. Tersediannya sistem informasi manajemen berbasis teknologi untukmendukung perencanaan pembangunan
5. Terbukanya peluang kerjasama lintas Kabupaten/Kota dalam perencanaandan pelaksanaan pembangunan regional/kawasan
Weaknesses/Kelemahan Threats/Tantangan1. Belum selarasnya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah
dengan pelaksanaannya di tingkat SKPD dan masyarakat2. Belum tersusunnya Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten
Kebumen yang baru, sebagai alat koordinasi dalam perencanaanpemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaanrencana pembangunan di daerah.
4. Masih terbatasnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerahyang dimiliki untuk dapat mendukung proses perencanaanpembangunan yang efisien dan efektif
5. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian/studi sebagaimasukan dalam perencanaan pembangunan
1. Munculnya beberapa perubahan kebijakan Nasional yang mendadak danberdampak pada kebijakan Daerah sehingga menyebabkan timbulnyainkonsistensi perencanaan pembangunan daerah
2. Belum memadainya kompetensi perencana di tingkat SKPD, Kecamatan,dan Desa/Kelurahan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yangberkualitas
3. Koordinasi antar SKPD, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belumoptimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan danpelaksanaan pembangunan di daerah
4. Kemungkinan terjadinya bencana alam di daerah yang tinggi dan dapatmerubah secara mendasar desain perencanaan pembangunan yang telahdibuat
5. Adaptasi dan kemampuan menggunakan teknologi tinggi sebagai alatbantudalam perencanaan pembangunan masih rendah
72
Lampiran 3. Matrik Pembobotan Faktor-faktor Internal dan Eksternal (SWOT)Faktor Internal
Bobot NilaiBobot x
NilaiA. Strenghts/Kekuatan
1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang professional (74% lulusan perguruan tinggi) dan kelembagaanyang memadai
0,15 4 0,60
2. Adanya kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah dengan dukungan para pemangkukepentingan
0,20 4 0,80
3. Tersediaanya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang (RPJPD), menengah(RPJMD), dan tahunan (RKPD)
0,10 4 0,40
4. Tersediannya data-data statistik secara series (Kebumen Dalam Angka, PDRB, Profil Daerah) 0,05 3 0,15
5. Musyawarah perencanaan pembangunan di daerah telah berjalan cukup mantap mulai dari Desa/Kelurahan,Kecamatan, SKPD hingga tingkat Kabupaten
0,10 3 0,30
Jumlah Faktor Kekuatan (A) 0,60 2,15
B. Weaknesses/Kelemahan
6. Belum selarasnya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaannya di tingkat SKPDdan masyarakat
0,10 -4 -0,40
7. Belum tersusunnya Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kebumen yang baru, sebagai alat koordinasidalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
0,10 -4 -0,40
8. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan di daerah 0,10 -3 -0,30
9. Masih terbatasnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dimiliki untuk dapat mendukungproses perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif
0,05 -2 -0,10
10.Masih rendahnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian/studi sebagai masukan dalam perencanaanpembangunan
0,05 -2 -0,10
Jumlah Faktor Kelemahan (B) 0,40 -1,30
Jumlah Faktor Internal: Kekuatan-Kelemahan (A-B) 1,00 0,85
73
Lampiran 2. Lanjutan ……
Faktor EksternalBobot Nilai
Bobot xNilaiC. Opportunities/Peluang
1. Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasukkebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah
0,20 4 0,80
2. Adanya musrenbang di tingkat Provinsi dan Nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mensinergikan denganperencanaan pembangunan daerah
0,15 4 0,60
3. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang cukup tinggi, termasuk dari LSM,Perguruan Tinggi dan dunia usaha
0,10 3 0,30
4. Tersediannya sistem informasi manajemen berbasis teknologi untuk mendukung perencanaan pembangunan 0,05 3 0,15
5. Terbukanya peluang kerjasama lintas Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunanregional/kawasan
0,05 3 0,15
Jumlah Faktor Peluang (C) 0,55 2,00
D. Threats/Tantangan1. Munculnya beberapa perubahan kebijakan Nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan Daerah
sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah0,20 -3 -0,60
2. Belum memadainya kompetensi perencana di tingkat SKPD, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk menghasilkandokumen perencanaan yang berkualitas
0,10 -3 -0,30
3. Koordinasi antar SKPD, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belum optimal untuk dapat menghasilkansinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah
0,05 -3 -0,15
4. Kemungkinan terjadinya bencana alam di daerah yang tinggi dan dapat merubah secara mendasar desainperencanaan pembangunan yang telah dibuat
0,10 -3 -0,30
5. Adaptasi dan kemampuan menggunakan teknologi tinggi sebagai alat bantudalam perencanaan pembangunanmasih rendah
0,05 -2 -0,10
Jumlah Faktor Tantangan (D) 0,45 -1,45
Jumlah Faktor Eksternal: Peluang-Tantangan (C-D) 1 0,55
74
Lampiran 4. Peta Posisi Kekuatan Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen
O= 2,00
Kuadran I : Strategis Agresif
0,55W = 1,45 S= 2,15
0,85
T = 1,45
Strategi Agresif : artinya Organisasi Bappeda mempunyai kemampuan yang cukup untuk memanfaatkan peluang yang ada
75
Lampiran 4. Matrik Strategi SWOTOpportunities/Peluang (O)1. Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam
perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untukmengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah
2. Adanya musrenbang di tingkat Provinsi dan Nasional yangdapat dimanfaatkan untuk mensinergikan dengan perencanaanpembangunan daerah
3. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencanapembangunan daerah yang cukup tinggi, termasuk dari LSM,Perguruan Tinggi dan dunia usaha
4. Tersediannya sistem informasi manajemen berbasis teknologiuntuk mendukung perencanaan pembangunan
5. Terbukanya peluang kerjasama lintas Kabupaten/Kota dalamperencanaan dan pelaksanaan pembangunan regional/kawasan
Threats/Tantangan (T)1. Munculnya beberapa perubahan kebijakan Nasional yang
mendadak dan berdampak pada kebijakan Daerah sehinggamenyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaanpembangunan daerah
2. Belum memadainya kompetensi perencana di tingkat SKPD,Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk menghasilkan dokumenperencanaan yang berkualitas
3. Koordinasi antar SKPD, Pemerintah Provinsi dan Nasional masihbelum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitasperencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah
4. Kemungkinan terjadinya bencana alam di daerah yang tinggi dandapat merubah secara mendasar desain perencanaanpembangunan yang telah dibuat
5. Adaptasi dan kemampuan menggunakan teknologi tinggi sebagaialat bantudalam perencanaan pembangunan masih rendah
Strenghts/Kekuatan (S)1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang professional
(74% lulusan perguruan tinggi) dan kelembagaan yangmemadai
2. Adanya kewenangan untuk menyusun rencana pembangunandaerah dengan dukungan para pemangku kepentingan
3. Tersediaanya dokumen-dokumen perencanaan pembangunandaerah untuk jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD),dan tahunan (RKPD)
4. Tersediannya data-data statistik secara series (Kebumen DalamAngka, PDRB, Profil Daerah)
5. Musyawarah perencanaan pembangunan di daerah telahberjalan cukup mantap mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan,SKPD hingga tingkat Kabupaten
Strategi S-Oa. Peningkatan kapasitas lembaga perencanaan dengan
mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan regular
b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunanrencana pembangunan daerah dan keputusan publik
c. Memperkuat jejaring kerjasama dengan PemerintahKabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Pusat dan dunia usaha
d. Memperbanyak proposal/usulan pembangunan untuk dapatmengakses program/kegiatan di pemerintahan dan dunia usaha
Strategi S-Ta. Memperkuat koordinasi dalam penyusunan anggaran
pembangunan dengan pihak terkait (eksekutif dan legislatif).
b. Optimalisasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaanpembangunan melalui kerjasama antar lembaga, antar sektor danantar sub wilayah dengan memanfaatkan dokumen perencanaanpembangunan yang ada.
c. Melakukan pembinaan dan pelatihan tenaga-tenaga perencana ditingkat SKPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan denganmelibatakan LSM yang kompeten
Weaknesses/Kelemahan (W)1. Belum selarasnya antara dokumen perencanaan pembangunan
daerah dengan pelaksanaannya di tingkat SKPD danmasyarakat
2. Belum tersusunnya Peraturan Daerah tentang RTRWKabupaten Kebumen yang baru, sebagai alat koordinasi dalamperencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatanruang di daerah
3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian
Strategi W-O :a. Mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan
daerah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi
b. Memantapkan sistem evaluasi dan pengendalian pelaksanaanrencana pembangunan dengan menerapkan aplikasipengendalian program berbasis teknologi informasi
c. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang relevan dari instansiterkait (Pemerintahan, perguruan Tinggi dan Dunia Usaha)sebagai salah satu masukan dalam penyusunan perencanaan
Strategi W-T.a. Mengupayakan bantuan teknis dalam penyusunan RTRW
Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi, serta sinkronisasi programperencanaan pembangunan kewilayahan dengan Kabupaten/Kotaterkait serta Pemerintah Pusat dan Provinsi.
b. Membuat pilot project penerapan teknologi informasi dalamperencaaan pembangunan.
c. Memasukan rencana aksi daerah dalam penanggulangan bencanadi dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan
Faktor Internal
Faktor Eksternal
76
pelaksanaan rencana pembangunan di daerah4. Masih terbatasnya sistem informasi perencanaan pembangunan
daerah yang dimiliki untuk dapat mendukung prosesperencanaan pembangunan yang efisien dan efektif
5. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian/studisebagai masukan dalam perencanaan pembangunan