RENCANA STRATEGISRENCANA STRATEGISbpbd.jatengprov.go.id/PPID/FILE DOWNLOAD/RENSTRA.pdf · kabupaten/kota, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 6 (enam) kota, 873 kecamatan

Powerpoint Templates Page 1 Jl. Imam Bonjol 1 F. Semarang 50141 Telp.(024) 3519904,

Fax (024) 3519186, website: www.bpbdjateng.info, [email protected]

B P B D PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2013 - 2018

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2013 - 2018

RENCANA STRATEGIS RENCANA STRATEGIS

http://www.powerpointstyles.com/

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 360.2/835/2014 ……………………

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018

KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dalam pelaksanaan

pembangunan dan mendukung tujuan pembangunan daerah di

bidang penanggulangan bencana agar sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Tengah 2013-2018, maka perlu disusun Rencana

Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Tahun 2013-2018;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyusun

dokumen perencanaan, kebijakan strategis dan implementasi

program dan kegiatan dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana di Prov Jawa Tengah agar

terkoordinasi, dan terpadu sesuai dengan visi dan misi Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kalakhar BPBD

Prov Jawa Tengah tentang Rencana Strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013 – 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara

Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);


tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 28);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2013-2018;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah


tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 517).

21 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 101 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jawa Tengah ;

22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat

Bencana Di Provinsi Jawa Tengah

23 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014

tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 - 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana

diuraikan dalam lampiran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari

keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam

menyusun rancangan Rencana Kerja BPBD Prov Jawa Tengah;

KETIGA : Setiap Bidang/Bagian melaksanakan program dan kegiatan tugas

pokok dan fungsi sebagaimana dalam Renstra serta monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaannya;

KEEMPAT : Renstra dapat direvisi jika terjadi perubahan yang mendasar seperti

terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik

sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan

kebijakan daerah dan atau nasional

KELIMA : Pada saat RENSTRA Tahun 2018-2023 belum tersusun, maka

penyusunan RENSTRA Tahun 2019 berpedoman pada Renstra

2013 – 2018 dengan memperhatikan RPJMD, RPJPD, serta

mengacu pada RPJMN

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Provinsi Jawa Tengah berlaku sejak tanggal 5 Maret 2014

Ditetapkan di : Semarang pada tanggal : 14 - 05 - 2014

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Gubernur Jawa Tengah; 2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 3. Ka Biro Organisasi dan Kepegawaian

Setda Provinsi Jawa Tengah. 4. Pertinggal

1 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan

rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Restra)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Jawa Tengah merupakan dokumen

perencanaan dan pedoman bagi BPBD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang

memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam

penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Dokumen ini disusun dengan

memperhatikan pada RPJM Daerah dan prioritas program pembangunan daerah

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa pimpinan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah Terpilih periode 2013-2018.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dilingkungan

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa

Tengah yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen Renstra ini sehingga

dapat menyelesaikannya dengan baik.

Harapan kami, semiga dokumen Renstra ini dapat memberikan gambaran

pelaksanaan tugas pelayanan publik BPBD Jawa Tengah dalam rangka

meminimalisasikan permasalahan dengan berbagai solusi yang akan dicapai oleh

BPBD Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan bermanfaat bagi

seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan

kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Semarang, Maret 2014

Kalakhar BPBD Prov Jawa Tengah

SARWA PRAMANA, SH,M.Si Pembina Utama Muda

NIP : 19610211 198403 1 003


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................... 1

DAFTAR ISI ................................................................................................................. 2

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... 4

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... 5

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 7

A. Latar Belakang ................................................................................................................ 7

B. Landasan Hukum ......................................................................................................... 13

C. Maksud dan Tujuan ..................................................................................................... 14

D. Sistematika Penulisan ................................................................................................. 15

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD .............................................................. 19

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ........................................................ 19

B. Sumber Daya BPBD Jawa Tengah ........................................................................... 25

1. Sumber Daya Manusia ........................................................................................... 25

2. Sarana dan Prasarana PB ..................................................................................... 27

C. Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................................................ 34

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ................................. 42

1. Tantangan ................................................................................................................. 42

2. Peluang ..................................................................................................................... 44

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............... 53

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD . 53

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih .......................................................................................................................... 54

1. Visi Jawa Tengah 2013 - 2018 .............................................................................. 56

2. Misi Jawa Tengah 2013 - 2018 ............................................................................. 57

C. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota ............................................. 60

1. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana................................... 60

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ........................................ 63

3. Renstra BPBD Kabupaten/Kota ............................................................................ 67

D. Telaahan RTRW dan KLHS ....................................................................................... 68

1. RTRW ........................................................................................................................ 68

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)......................................................... 71

E. Penentuan Isu-Isu Strategis ....................................................................................... 73


BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .... 75

A. Visi dan Misi ....................................................................................................... 75

1. Visi ................................................................................................................. 75

2. Misi................................................................................................................. 76

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ................................................. 77

C. Strategi dan Kebijakan ....................................................................................... 82

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................... 91

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD ..................................................................................... 109

A. Strategi dan Kebijakan Pemerintah Prov Jawa Tengah dalam Penanggulangan

Bencana ...................................................................................................................... 109

B. Indikator Kinerja Daerah Bidang Penanggulangan Bencana .............................. 111

BAB VII PENUTUP ................................................................................................. 117


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indeks Rawan Bencana Indonesia Menurut Provinsi .................................... 8

Tabel 2 Indeks Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Jawa TengahTahun 2011 ....... 9

Tabel 3 Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah ................................................... 10

Tabel 4 Jumlah Kejadian dan Taksiran Kerugian Akibat Bencana Jawa Tengah ... 11

Tabel 5 Jumlah Pegawai BPBD Jawa Tengah ......................................................... 25

Tabel 6 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir .............................. 26

Tabel 7 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat Dan Golongan ..................................... 26

Tabel 8 Daftar Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2013 .................. 27

Tabel 9 Daftar Sarana dan Prasarana BPBD Prov Jawa Tengah Tahun 2013 ....... 28

Tabel 10 Intensitas Bencana Tahun 2008 - 2013 .................................................... 34

Tabel 11 Evaluasi Kinerja BPBD Prov Jawa Tengah 2008-2013 ............................ 37

Tabel 12 Dinamika APBD Prov Jawa Tengah 2008 - 2013 ..................................... 40

Tabel 13 Perkembangan Anggaran APBD BPBD Prov Jawa Tengah 2008-2013 .. 41

Tabel 14 Alokasi Dana PB di Provinsi Jawa Tengah ............................................... 49

Tabel 15 Tujuan dan Sasaran untuk Mewujudkan Visi dan Misi ............................. 76

Tabel 16 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Prov Jateng ... 79

Tabel 17 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD 85

Tabel 18 Sasaran Program dan Kegiatan BPBD Jawa Tengah .............................. 92

Tabel 19 Indikator Program / Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif .. 99

Tabel 20 Capaian Kinerja Bidang Penanggulangan Bencana Prov. Jateng.......... 112

Tabel 21 Perkembangan Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota ........................... 113

Tabel 22 Dasar Hukum Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah . 113


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Penyusunan Renstra SKPD ........................................................ 13

Gambar 2 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah ........................................ 20



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang

terletak di bagian tengah Pulau Jawa yang terletak antara 8º 30' - 5º 40' LS dan

108º 30' - 111º 30' BT (termasuk Kepulauan Karimunjawa) dengan ibukota di

Kota Semarang. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan

Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi D.I Yogyakarta dan Samudera Hindia di

sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Provinsi Jawa Barat

di sebelah Barat. Wilayah Jawa Tengah terdiri dari 35 (tiga puluh lima)

kabupaten/kota, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 6 (enam)

kota, 873 kecamatan dan 8.578 desa/Kelurahan (7,807desa dan 766 kelurahan)

Karakteristik wilayah Jawa Tengah dapat diklasifikasikan menjadi tiga

kelompok, yaitu dataran, perbukitan, dan pegunungan. Wilayah dataran meliputi

dataran pantai dan dataran alluvial. Dataran alluvial dan pantai mendominasi di

daerah sisi utara Jawa Tengah, sedangkan daerah pegunungan meliputi

Pegunungan Muria, Kendeng. Gunung berapi di Jawa Tengah meliputi Gunung

Merapi, Slamet, Sindoro, Sumbing, Merbabu, dan Dataran Tinggi Dieng. Secara

hidrologi, Jawa Tengah dilalui oleh beberapa sistem sungai besar yang

membentuk kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Jawa Tengah mempunyai

128 (seratus dua puluh delapan) DAS yang dikelompokkan dalam 10 Wilayah

Sungai (WS). Faktor-faktor alam tersebut merupakan faktor kunci yang

menyebabkan ancaman bencana.

Selain faktor ancaman dari kondisi alam, kebencanaan ditentukan pula

oleh faktor kerentanan masyarakat terhadap bencana. Data kependudukan Jawa

Tengah menunjukkan kerentanan yang relatif tinggi dan berpotensi menimbulkan

bencana. Data Potensi Desa tahun 2011 (BPS) menunjukkan bahwa jumlah

masyarakat Jawa Tengah adalah 33.679.415 jiwa. Mendasarkan data jumah

penduduk tersebut serta kondisi alam Jawa Tengah, maka sebagian besar Jawa

Tengah menempati daerah rawan bencana.

Potensi bencana yang terjadi di Jawa Tengah meliputi seluruh jenis

bencana baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun sosial. Bencana

alam meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, gempabumi, tsunami, kebakaran


hutan dan lahan, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem, gunungapi, abrasi,

sedangkan bencana non alam meliputi Gagal Teknologi, gagal modernisasi,

epidemi, dan wabah penyakit, Epidemi dan Wabah Penyakit, serta bencana

sosial berupa Konflik Sosial antar masyarakat dan teror.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011 melakukan

kajian tentang kondisi kebencanaan di Indonesia dan menyusunnnya dalam

bentuk Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI). Data IRBI BNPB tersebut

menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mempunyai indeks risiko bencana

tertinggi (skor 203) dari 33 Provinsi di Indonesia.

Tabel 1 Indeks Rawan Bencana Indonesia Menurut Provinsi

NO PROVINSI SKOR INDEKS RAWAN KELAS 1 2 3 4

1. Jawa Tengah 203 Tinggi 2. Jawa Barat 200 Tinggi 3. Jawa Timur 189 Tinggi 4. Nusa Tenggara Timur 187 Tinggi 5. Aceh 169 Tinggi 6. Sumatera Barat 154 Tinggi 7. Sumatera Utara 148 Tinggi 8. Sulawesi Selatan 140 Tinggi 9. Nusa Tenggara Barat 139 Tinggi 10. Sulawesi Tengah 138 Tinggi 11. Banten 133 Tinggi 12. Sulawesi Utara 133 Tinggi 13. Bali 129 Tinggi 14. Maluku 128 Tinggi 15. Sumatera Selatan 126 Tinggi 16. Lampung 126 Tinggi 17. Kalimantan Timur 125 Tinggi 18. D.I. Yogyakarta 124 Tinggi 19. Papua 120 Tinggi 20. Sulawesi Tenggara 116 Tinggi 21. Dki Jakarta 113 Tinggi 22. Riau 109 Tinggi 23. Jambi 109 Tinggi 24. Kalimantan Barat 108 Tinggi 25. Kalimantan Selatan 108 Tinggi 26. Bengkulu 105 Tinggi 27. Sulawesi Barat 104 Tinggi 28. Gorontalo 94 Sedang 29. Maluku Utara 89 Sedang 30. Kalimantan Tengah 83 Sedang


NO PROVINSI SKOR INDEKS RAWAN KELAS 1 2 3 4

31. Papua Barat 67 Sedang 32. Kepulauan Riau 55 Sedang 33. Kepulauan Bangka Belitung 46 Sedang Sumber : IRBI Tahun 2011

Data IRBI dapat difokuskan sampai tingkat kabupaten/kota. Mendasarkan

data tersebut, dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 34

kabupaten/Kota (97,12%) termasuk daerah dengan kategori rawan tinggi

bencana. Indeks Rawan Bencana Indonesia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

berdasarkan sebagaimana sebagai berikut :

Tabel 2 Indeks Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Jawa TengahTahun 2011

No Kabupaten/Kota Skor Kelas Rawan Rangking Nasional 1 2 3 4 5

1. Cilacap 132 Tinggi 3 2. Banyumas 123 Tinggi 8 3. Kebumen 113 Tinggi 12 4. Klaten 106 Tinggi 19 5. Wonosobo 105 Tinggi 20 6. Jepara 105 Tinggi 21 7. Semarang 103 Tinggi 23 8. Karanganyar 102 Tinggi 24 9. Brebes 101 Tinggi 25 10. Pati 98 Tinggi 31 11. Magelang 94 Tinggi 42 12. Boyolali 92 Tinggi 43 13. Purworejo 91 Tinggi 46 14. Wonogiri 89 Tinggi 55 15. Kota semarang 87 Tinggi 60 16. Sukoharjo 82 Tinggi 76 17. Pemalang 78 Tinggi 101 18. Kudus 78 Tinggi 103 19. Rembang 77 Tinggi 107 20. Pekalongan 76 Tinggi 116 21. Sragen 76 Tinggi 118 22. Grobogan 75 Tinggi 126 23. Banjarnegara 75 Tinggi 127 24. Kendal 73 Tinggi 139 25. Temanggung 70 Tinggi 149 26. Demak 69 Tinggi 153 27. Tegal 64 Tinggi 180 28. Purbalingga 62 Tinggi 192 29. Batang 62 Tinggi 193


No Kabupaten/Kota Skor Kelas Rawan Rangking Nasional 1 2 3 4 5

30. Kota Surakarta 60 Tinggi 207 31. Blora 58 Tinggi 222 32. Kota Pekalongan 52 Tinggi 272 33. Kota Tegal 46 Tinggi 322 34. Kota Magelang 44 Tinggi 343 35. Kota Salatiga 34 Sedang 404

Sumber : IRBI Tahun 2011

BPBD Prov Jawa Tengah pada tahun 2013 melakukan inventarisasi

dan identifikasi daerah-daerah rawan bencana di Jawa Tengah yang dapat

menjadi dasar/pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan

penanggulangan bencana. Hasil identifikasi tersebut memperlihatkan bahwa

jumlah dan daerah rawan bencana di Jawa Tengah memang masih sangat tinggi

termasuk daerah kerentanan masyarakat yang menempati daerah tersebut. Hasil

inventarisasi daerah rawan bencana Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3 Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah

No Bencana Kab Kec Desa/Kel KK

Jml % Jml % Jml % Jml %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Banjir 30 85,71 295 51.5 1.674 19.5 743.264 7.70

2 Longsor 29 82,85 320 55,8 2.136 24,9 642.001 6,4

3 Kekeringan 26 74,28 219 38,2 1.314 15,3 677.952 6,8

4 Angin puting beliung

15 42,85 132 23 752 8,8 282.212 2,9

5 Gempabumi 219 37,14 114 19,9 1.499 17,5 1.416.145 15,1

6 Tsunami 4 11,42 20 3,5 127 1,5 128.186 1,3

7 Gunung api 23 31,42 47 8,2 276 3,2 200.634 2,1

8 Gas Beracun 3 8,57 13 2,3 44 0,5 33.744 1,3

9 Kebakaran Hutan/Lahan

22 62,85 122 21,3 749 8,7 169.498 1,7

Sumber : BPBD Jawa Tengah 2013

Kejadian dan dampak bencana di Jawa Tengah cukup dinamis dan

cenderung meningkat baik intensitas maupun kualitas. Bencana mempunyai


dampak yang sangat signifikan terhadap hasil-hasil pembangunan berupa

infrastruktur masyarakat, harta benda, korban jiwa maupun kerugian dan

kerusakan aset masyarakat yang lain. Jumlah kejadian bencana dan dampak

kerusakan/kerugian yang ditimbulkan selama 3 (tiga) tahun terakhir disajikan

dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4 Jumlah Kejadian dan Taksiran Kerugian Akibat Bencana Jawa Tengah

No Jenis Bencana 2011 2012 2013 Jmlh Kerugian Jmlh Kerugian Jmlh Kerugian

1 Angin Topan 104 6.146,85 312 50.372 212 2.510,45

2 Banjir 85 153.987,50 160 28.197 114 1.420,02

3 Gas Beracun 1 - - 0

4 Gempa Bumi 3 10.00 - 8 443

5 Kebakaran 268 63.316,46 305 33.230 201 553

6 Kekeringan 15 100,00 17 23.300 2

7 Letusan Gn. Api 1 - - 2

8 Tanah Longsor 202 11.442,41 201 23.731 244 82.926,49

9 Tsunami - - 0

10 Abrasi - 8 100 2

11 Lainnya - - 5 - 6 - TOTAL 679 235.003,22 1.008 158.996 791 87.852,94

Catatan : Kerugian dalam juta rupiah Sumber : Pusdalops BPBD Prov Jawa Tengah

Potensi bencana di Jawa Tengah yang relatif tinggi baik dari segi jumlah

kejadian maupun dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan merupakan

pertanda bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan serta

meminimalisasi tingkat risiko bencana. Upaya para pemangku kepentingan untuk

meningkatkan dan mempengaruhi kesadaran serta pemahaman pengurangan

risiko bencana perlu diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang

terukur. Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan tantangan bagi

para pemangku kepentingan agar dampak negatif bencana dapat

diminimalisasikan.

Pemerintah provinsi Jawa Tengah melalui BPBD Prov Jawa Tengah perlu

menyusun rencana strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

yang komprehensif. Hal inilah yang kemudian menjadikan pertimbangan untuk

memperkuat serta meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan


penanggulangan bencana di Jawa Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan

dan kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui berbagai program dan kegiatan

strategis. Program dan kegiatan BPBD Prov Jawa Tengah disusun dengan

mengintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah melalui sasaran-

sasaran strategis yang terukur untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk

rencana strategis.

Renstra BPBD Prov Jawa Tengah merupakan dokumen resmi yang

disusun BPBD Prov Jawa Tengah yang dijadikan pedoman dan arah

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dokumen renstra BPBD Prov Jawa

Tengah berisi tentang upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan selama

5 (lima) tahun kedepan. Upaya tersebut diwujudkan dalam pentahapan capaian

pertahun, sehingga kinerja terukur secara periodik, dievaluasi serta dapat

dilakukan perbaikan dalam pencapaian tujuan akhir.

Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen

seluruh komponen BPBD Prov Jawa Tengah dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana di Jawa Tengah sekaligus wujud dan peran serta

BPBD Prov Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah

ditetapkan dalam RPJMD Prov Jawa Tengah 2013 – 2018. Dokumen Renstra

BPBD Provinsi Jawa Tengah menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan

baik dalam perencanaa, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja.

Renstra SKPD disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam

pelaksanaan pembangunan dan menentukan langkah kebijakan dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur

tahun 2013-2018. Renstra periode 2013 – 2018 menyajikan agenda utama

kegiatan BPBD Prov Jawa Tengah dalam mengantisipasi perubahan lingkungan

strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, menjamin

kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran

yang akan dicapai selama lima tahun.

Proses penyusunan Renstra SKPD melalui beberapa tahap yaitu

Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan

Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD dan Penetapan

Renstra SKPD, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut :


Gambar 1 Proses Penyusunan Renstra SKPD (Sumber Lampiran IV Permendagri 54/2010)

B. Landasan Hukum

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

2. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga

Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan

Bencana,

7. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


8. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),

9. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor

3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD).

11. Peraturan Daerah No. 10 tahun. 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja

Lembaga lain

12. Peraturan Daerah No. 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah

13. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029

14. Peraturan Daerah No. 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat BPBD Prov. Jawa Tengah

16. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 78 tahun 2009 tentang Pedoman Tata

Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah

18. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jawa Tengah

2013 – 2018

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013 – 2018.

C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud

a. Pedoman bagi BPBD Prov. Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan

penanggulangan bencana sesuai dengan visi dan misi Provinsi Jawa

Tengah dalam RPJMD 2013 – 2018.


b. Dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BPBD Prov. Jawa Tengah

c. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program dan

kegiatan, pemantauan/monitoring, analisis, dan evaluasi di lingkungan

BPBD Prov Jawa Tengah serta instansi terkait, kegiatan baik secara

internal maupun eksternal.

2. Tujuan a. Sebagai landasan operasional BPBD Prov. Jawa Tengah dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

b. Dasar evaluasi kinerja capaian kinerja program dan kinerja BPBD Prov

Jawa Tengah.

c. Alat / pedoman untuk monitoring sinergi dan keterkaitan dokumen

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan PB.

D. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran permasalahan dan situasi Provinsi Jawa

Tengah dari perspektif bencana. Hal tersebut dituangkan untuk

memformulasikan maksud dan tujuan yang akan dicapai BPBD Prov

Jawa Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Pentingnya dokumen

renstra disusun mendasarkan pada peraturan perundangan yang

berlaku serta sebagai pedoman dalam pengambilan upaya – upaya

yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian dan sarana

dan prasarana BPBD Prov Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam bab ini juga berisikan tantangan dan peluang yang akan

dilakukan untuk pencapaian tujuan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini membahas tentang permasalahan-permasalahan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Prov Jawa Tengah dalam


penanggulangan bencana. Upaya tersebut disinergikan dengan Visi dan

Misi Pembangunan Daerah Prov Jawa Tengah sebagaimana tercantum

dalam RPJMD 2013 - 2018, Rencana Tata Ruang Wilayah Prov Jawa

Tengah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Prov Jawa Tengah 2013 –

2018. Dari aspek eksternal, disinergikan pula terhadap isu yang

berkembang ditingkat Kementerian dan BNPB dan isu-isu strategis di

BPBD Prov Jawa Tengah yang berisi kendala, peluang dan program

prioritas dalam menangani kendala dan memanfaatkan peluang.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat rumusan visi Sekretariat Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah serta

pernyataan misi dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya

menentukan tujuan yang merupakan penjabaran dari visi yang lebih

spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi

pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana

sasaran yang hendak dicapai. Sasaran dan strategi untuk mewujudkan

tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional, dan

kompetitif. Strategi ini diwujudkan dalam kebijakan dan program.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini merupakan penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan

beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari

APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah

dalam periode 5 (lima) tahun. Sedangkan indikator kinerja merupakan

refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah

direncanakan dan terukur. Indikator kinerja berupa angka, prosentase

(%) dan penjelasan naratif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisikan tentang sasaran yang akan dicapai sebagaimana target dan

sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Prov Jawa Tengah 2013 -

2018


BAB VII. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain meliputi penjelasan

kedudukan Renstra SKPD sebagai pedoman dalam menyusun

program dan kegiatan, dasar evaluasi kinerja tahunan serta potensi

untuk revisi/peninjauan ulang target dan sasaran mendasarkan pada

situasi yang berkembang dan memerlukan pembenahan/pergeseran

prioritas.



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

1. Tugas Pokok

Sesuai ketentuan Pasal 2, Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008

tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat

BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan

bencana daerah.

2. Fungsi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Peraturan Gubernur No. 101 tahun

2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa

Sekretariat BPBD mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang bencana.

c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan

kesiapsiagaan, penanganan darurat, reahbilitasi dan rekonstruksi, logistik

dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.

e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah

tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi BPBD Jawa Tengah

Mendasarkan Perda Jawa Tengah No. 10 tahun 2008 pada Bab IV,

Susunan Organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur

Pelaksana terdiri Kepala, Bagian (Bagian Tata Usaha) dan 4 (empat) bidang

yaitu Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat,

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Bidang Logistik dan Peralatan,

sedangkan unsur pengarah terdiri dari unsur masyarakat professional /ahli dan


unsur pejabat pemerintah daerah. Struktur organisasi BPBD Prov Jawa

Tengah dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah

a. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Prov Jawa Tengah

Kalakhar BPBD Prov Jawa Tengah, membawahkan: Bagian Tata

Usaha, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Bidang Penanganan

Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bidang Logistik dan

Peralatan, Satuan Tugas; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bagian Tata Usaha

1) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang

program, keuangan, umum dan kepegawaian

2) Fungsi

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang

program;


b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan bidang

keuangan;

c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan bidang

umum dan kepegawaian;

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BPBD sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

3) Bagian tata usaha terdiri dari 3 subbagian, yaitu :

a) Sub Bagian Program;

Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan

pelaksanaan dibidang program, meliputi: koordinasi perencanaan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem

informasi di lingkungan Sekretariat BPBD.

b) Sub Bagian Keuangan;



pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan,

verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Sekretariat BPBD.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian, meliputi:

pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi

dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di

lingkungan Sekretariat BPBD.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:

1) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

2) Fungsi a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-

sanaan di bidang pencegahan bencana;


b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-

sanaan di bidang kesiapsiagaan bencana;

c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BPBD sesuai


3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a) Seksi Pencegahan;


pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, meliputi:

fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang

pengurangan risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana

tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman

bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dalam

penanggulangan bencana, dan pemetaan daerah rawan bencana.

b) Seksi Kesiapsiagaan.


pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan, meliputi:

fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan bidang penyusunan

dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana,

pengorganisasian pemasangan, dan pengujian sistem peringatan

dini, pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi, penyusunan

data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap.

d. Bidang Penanganan Darurat

1) Tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan

pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat.

2) Fungsi

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-

sanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan

pengungsi;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-

sanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana darurat;


c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai


3). Bidang Penanganan Darurat, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:

a) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;


pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan

penanganan pengungsi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan

pelaksanaan kegiatan di bidang penyelamatan, evakuasi dan

penanganan pengungsi, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap

lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status

keadaan darurat bencana, pemenuhan kebutuhan dasar,

perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan sarana dan

prasarana vital.

b) Seksi Sarana dan Prasarana Darurat.


pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana

darurat, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kemudahan

akses di bidang pengerahan SDM, peralatan, logistik, imigrasi, cukai

dan karantina, perijinan, pengadaan barang dan jasa darurat,

pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang,

penyelamatan, dan komando untuk memerintahkan instansi/logistik.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

1) Tugas


pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

2) Fungsi

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang rehabilitasi;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelak-sanaan di bidang rekonstruksi;

c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BPBD sesuai



3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:

1) Seksi Rehabilitasi;


pembinaan dan pelaksanaan dibidang rehabilitasi, meliputi : fasilitasi,

koordinasi, dan pelaksanaan dibidang perbaikan lingkungan daerah

bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian

bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis,

pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan

sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban,

dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan

publik.

2) Seksi Rekonstruksi


pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi, meliputi :

fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan

kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan

kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang

bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan

tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi

kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi

sosial ekonomi dan budaya, dan peningkatan fungsi pelayanan

publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

f. Bidang Logistik dan Peralatan, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:

1) Tugas


pelaksanaan di bidang penyediaan logistik dan peralatan.

2) Fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang penyediaan logistik;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang penyediaan peralatan.

c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BPBD sesuai



3) Bidang Logistik dan Peralatan, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:

a) Seksi Logistik


pembinaan dan pelaksanaan dibidang logistik, meliputi: fasilitasi,

koordinasi, dan pelaksanaan pengadaan kebutuhan air bersih dan

sanitasi, kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan kesehatan,

pelayanan psikososial, pengerahan logistik, pengadaan barang dan

jasa, penyediaan dan pendirian dapur umum.

b) Seksi Peralatan


pembinaan dan pelaksanaan dibidang peralatan, meliputi: fasilitasi,

koordinasi, dan pelaksanaan pengadaan, pengerahan, pemeliharaan,

perawatan, dan penerima peralatan penanggulangan bencana.

B. Sumber Daya BPBD Jawa Tengah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat dibedakan

menjadi 2 (dua) unsur pegawai; yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non

Pegawai Negeri Sipil PNS.Jumlah pegawai untuk dua kategori tersebut dapat

dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5 Jumlah Pegawai BPBD Jawa Tengah

No Pegawai Jumlah Keterangan Pria Wanita Total 1 PNS 45 15 60

2 Non PNS

a. Harian Lepas 2 - 2

b. Outsourcing 5 1 6

Total 52 16 68

Mendasarkan tingkat pendidikan, sumberdaya manusia (SDM) di BPBD

Jawa Tengah adalah sebagai berikut :


Tabel 6 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

No Pegawai S2 S1 D3 SMA SMP SD Total

L P L P L P L P L P L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 PNS 14 1 11 8 13 6 6 - 1 - 60

2 Non PNS 5 1 2 - - - - - 8

a. Harian Lepas

- - - - - - 2 - - - - - 2

b. Outsourcing - - 5 1 - - - - - - - - 6

Total (1+2) 14 1 16 9 15 6 6 - 1 - 68

Sedangkan untuk data sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah

menurut pangkat dan golongan dilingkungan BPBD Provinsi Jawa Tengah

adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat Dan Golongan

No Pangkat/Gol Jumlah Pegawai L P Total

1 2 3 4 5

1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 - 1

2 Pembina Tk I (IV/b) 3 - 3

3 Pembina (IV/a) 5 1 6

4 Penata Tk I (III/d) 7 3 10

5 Penata (III/c) 5 1 6

6 Penata Muda Tk I (III/b) 4 7 11

7 Penata Muda (III/a) 4 3 7

8 Pengatur Tk I (II/d) 1 - 1

9 Pengatur (II/c) 2 - 2

10 Pengatur Muda Tk I (II/b) 6 - 6

11 Pengatur Muda (II/a) 2 - 2

12 Juru Tk I (I/d) 2 - 2

13 Juru (I/c) 2 - 2

14 Juru Muda Tk I (I/b) 1 - 1

15 Juru Muda (I/a) - - -

JUMLAH 45 15 60


Disamping sumber daya manusia sebagaimana tersebut di atas, sesuai

dengan ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa

Tengah mempunyai sebelas (11) orang anggota Unsur Pengarah yang terdiri

dari Perwakilan SKPD dan Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional.

Komposisi Unsur Pengarah BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat dirinci

sebagai berikut:

a. Unsur Pengarah dari SKPD, terdiri dari :

1) Kepala Badan Lingkungan Hidup.

2) Kepala Dinas Sosial;

3) Kepala Dinas Kesehatan;

4) Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral;

5) Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang;

6) Kepala Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air.

b. Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional terdiri dari 5 (lima) orang

terpilih yang mempunyai kompetensi dan kapasitas dan mempunyai latar

belakang keahlian/keilmuan dalam penanggulangan bencana

2. Sarana dan Prasarana PB Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat

dimobilisisikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai

skala baik local, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Provinsi

Jawa Tengah menggunakan sarana dan prasaran ini secara selektif dengan

mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah (pemerintah

kabupaten/kota) dalam menangani bencana.

Tabel 8 Daftar Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum

Tahun 2013

Kode Bidang Barang Nama Bidang Jumlah Barang

Harga (Rp)

1 2 3 4

1 TANAH 2 3.100.000.000

Tanah 2 3.100.000.000

2 PERALATAN DAN MESIN 2,479 8.843.384.569

Alat-alat besar 14 171.892.500

Alat-alat Angkutan 31 2.740.297.946

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 6 309.100.000

Alat-alat Pertanian / Peternakan


Kode Bidang Barang

Nama Bidang Jumlah Barang Harga (Rp)

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1,900 4.151.785.171

Alat-alat Studio dan Komunikasi 394 1.069.572.949

Alat-alat Kedokteran

Alat-alat Laboratorium

Alat-alat Keamanan 134 400.736.003

Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur - -

Alat Olah Raga - -

3 GEDUNG DAN BANGUNAN 1 2.742.984.968

Bangunan Gedung 1 2.742.984.968

Bangunan Monumen

4 JALAN, JEMBATAN, BANGUNAN 8 180.433.000

Jalan dan Jembatan

Bangunan Air / Irigasi 7 89.000.000

Instalasi 1 91.433.000

Jaringan

5 ASET TETAP LAINNYA 1,945 137.706.255

Buku Perpustakaan 1,990 64.831.255

Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan 97 72.875,000

Hewan Ternak dan Tumbuhan

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - -

Konstruksi Dalam Pengerjaan - -

JUMLAH 4,468 15.004.508.792

Sumber : Data Inventaris Barang/Sensus Barang Milik Daerah BPBD Prov. Jateng Semester I Tahun 2013

Sementara untuk Daftar Sarana dan Prasarana Kondisi Tertentu di

BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Daftar Sarana dan Prasarana BPBD Prov Jawa Tengah Tahun 2013

No Kode Jenis Peralatan Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5

I 01 Alat Transportasi

1 Mobil Ambulance 2 unit Limpahan dari Rumah Sakit Tugurejo dan Bantuan dari BNPB Tahun 2011

2 Mobil Tangki BBM - -

3 Mobil Evakuasi 1 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan Tahun 2008

4 Mobil Pemadam Kebakaran - -

5 Helikopter - -

6 Mobil Komando 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011

7 Mobil Patroli - -

8 Mobil Jelajah - -

9 Mobil Operasional 6 unit Pengadaan dari Dana APBD Tahun 2010, 2011, dan 2012

10 Mobil Komunikasi 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011



11 Mobil Rescue 3 unit Pengadaan APBD Tahun2010 dan 2011 serta bantuan BNPB Tahun 2009

12 Motor Ops - -

13 Motor Trail 4 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2009 dan Pengadaan Dana APBD Tahun 2010

14 Mobil Jenazah - -

15 Mobil Box - -

16 Pick Up - -

17 Mobil Trailer - -

18 Truk Serbaguna 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011

19 Mobil Dapur Lapangan 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011

20 Truk Logistik 1 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas Tahun 2009

21 Truk Tangki Air 2 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas Tahun 2009

22 Truk Urinoir MCK 1 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas Tahun 2009

23 Truk Water Treatmen 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011

24 Truk 2 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas Tahun 2009

25 Kapal Motor - -

26 Mini Bus - -

Jumlah 27 unit

II 02 Alat Komunikasi dan Informasi

1 Sistem Komunikasi Cepat - -

2 Portabel Communication Mobile

- -

3 HT 10 unit Pengadaan APBD

4 RIG 4 unit Pengadaan APBD dan Limpahan dari Dinas Perhubungan

5 GPS 2 unit Pengadaan APBD

6 Telepon Satelit - -

7 Alat Deteksi Dini dan Perngatan Dini

- -

8 SSB/RPP 1 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan Tahun 2008

9 UHF - -

10 Wireless - - 11 Megaphone 3 unit Pengadaan APBD

12 Repiter / Antena 3 unit Pengadaan APBD

13 Video Shooting - -

14 Camera Digital 4 unit Pengadaan APBD

15 Handycam 2 unit Pengadaan dari Dana APBD

16 Power Supply 2 unit Pengadaan dari Dana APBD

Jumlah 31 unit


No Kode Jenis Peralatan Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5 III 03 Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi

1 Alat Pemotong Baja dan Beton

1 unit Pengadaan APBD Tahun 2010

2 Rompi Pelampung - -

3 Rompi - -

4 Life Jacket 40 unit Bantuan dari BNPB dan Limpahan dari Dinas Perhubungan

5 Lifebouy 8 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan Tahun 2008

6 Perahu Karet 12 org - -

7 Perahu Karet 10 org 11 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan, Pengadaan dari Dana APBD, dan Bantuan dari BNPB

8 Perahu Karet 8 org - -

9 Perahu Karet 6 org 1 unit Pengadaan APBD Tahun 2010

10 Masker Full Face 4 unit Pengadaan dari Dana APBD

11 Perahu Evakuasi - -

12 Trailer 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2009

13 Rescue Jetski - -

14 Mesin Perahu 40 PK 2 unit Pengadaan dari Dana APBD

15 Mesin Perahu 25 PK 4 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas dan Pengadaan dari Dana APBD

16 Mesin Perahu 18 PK 5 unit Bantuan dari BNPB

17 Mesin Perahu 15 PK 1 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas

18 Dolphin / speed boat 2 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas dan Bakorwil I

19 Peralatan Selam 8 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan dan Pengadaan APBD Tahun 2011

20 Vertical Rescue 3 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan dan Pengadaan APBD Tahun 2011

21 Teropong / Teleskop - - 22 Rumah Sakit Lapangan - - 23 Perl. Kes - - 24 Chain Saw 5 unit Pengadaan APBD Tahun 2011 25 Helm SAR 4 unit Pengadaan dari Dana APBD

26 Pulay 10 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan dan Pengadaan dari Dana APBD

27 Breathing Appars 2 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan dan Pengadaan dari Dana APBD

28 Life Detector - -

29 Alat/Paket Pemadam Kebakaran

- -

30 Pakaian Tahan Panas 2 unit Pengadaan APBD Tahun 2011

31 Pompa Perahu 10 unit Limpahan SKPD, Pengadaan dari Dana APBD, dan Bantuan dari BNPB

32 Rak Tempat Perahu Karet 3 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas



33 Selang BBM 10 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas

34 Sandaran Mesin Tempel 4 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas

35 Perahu Alumunium - -

36 Jangkar - -

37 Ring Buoy - -

38 Tali PP 10 mm - -

39 Tangki BBM 10 unit Limpahan SKPD, Pengadaan dari Dana APBD, dan Bantuan dari BNPB

40 Dayung 20 unit Limpahan SKPD, Pengadaan dari Dana APBD, dan Bantuan dari BNPB

41 Pakaian Tahan Api 2 unit Pengadaan APBD Tahun 2010

42 Helm Tahan Panas - -

43 Sepatu - -

44 Sarung Tangan - -

45 Helm Biasa - -

46 Perahu Kayu - -

50 Bidai Spinal 2 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan

52 Perahu Jungkung - -

Jumlah 175

IV 04 Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1 WTP 250 lt 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011

2 WTP 500 lt - -

3 Dapur Lapangan/Umum - -

4 Fleksible Tank 2000 lt 2 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011

5 Fleksible Tank 1000 lt 2 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011

6 Toilet Lapangan - -

7 Tenda Posko 12 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011

8 Tenda Keluarga 50 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011

9 Tenda Regu 30 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011

10 Tenda Pleton 24 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011

11 Tenda Kanvas - -

12 Tenda Sekolah - -

13 Tenda Lapangan - -

14 Tenda RS Lapangan - -

15 Tenda Individu 2 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011

16 Tenda Doom - -

17 Tandu Lipat 4 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan dan Pengadaan dari Dana APBD

18 Echosounder 2 unit Pengadaan APBD Tahun 2011

19 Velbed 75 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas dan Bantuan BNPB

20 Tandon Air Plastik - -



21 Tandon Air Fiber Glas 1 unit Pengadaan APBD Tahun 2009

22 Tenda Dapur Umum - -

23 Tenda Terpal Plastik - -

24 Jas Hujan - -

25 MCK Komunal - -

Jumlah 205

V 05 Alat Berat

1 Scope Loader - - 2 Back Hoe - - 3 Truck W Crane 3 Ton - -

4 Tandem Vibration Roller 4 Ton

- -

5 Crane on Wheel 15 Ton - - 6 Wheel Looder 1,2 - 1,5 M3 - - 7 Head Tractor & trailer - - 8 Loader - - 9 Exavator - - 10 Dump Truck - - 11 Grader - - 12 Bulldoser - - 13 Ponton - - 14 Vibro Hammer - - 15 Wheel Loader - -

16 Ulhantor Roller - -

Jumlah 0 -

VI 06 Alat Penerangan dan Kelistrikan

1 Senter 6 unit Pengadaan APBD dan Bantuan BNPB

2 Solar Sel Generator - -

3 Lampu Senter HID 2 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011

4 Lampu Srt Halogen 4 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan

5 Lampu Badai - -

6 Genset 5 KVA 2 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2009

7 Genset 10 KVA - -

8 Genset 1000 watt 3 unit Pengadaan APBD Tahun 2009

9 UPS - -

10 AKI - -

11 Light Tower Port 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2010

12 Seacrh Light - -

13 Kabel 3 roll Limpahan dari Dinas Perhubungan 14 Tiang Lampu Lapangan - -

15 Lampu Lapangan (Sport Light)

6 unit Pengadaan APBD Tahun 2011



16 Senter Besar - - 17 Lampu Rotator - - 18 Lampu Sorot - -

19 Emergency Lamp - -

Jumlah 27 -

VII 7 Alat Pergudangan

1 Froklift - -

2 Hand Froklift - -

3 Gerobak Sorong - -

4 Trolley 2 unit Pengadaan dari Dana APBD

5 Rak Gondola - -

6 Craine - -

7 Safety Equipment - -

8 Tenda Gudang - -

9 Water Closed - -

10 Tabung Gas 12 Kg - -

11 Tabung Gas 3 Kg - -

12 Selang - -

13 Helm Kerja / PMK - -

14 Topi Proyek - -

Jumlah 2

VIII 8 Alat Lainnya

1 Pompa air 4 unit Pengadaan Dana APBD 2 Kawat Bronjong - -

3 Karung Plastik - -

4 Garpu Sampah - -

5 Dirgen 40 L - -

6 Hand Sprayer - -

7 Knock Down Closet - -

8 Mesin Fogging - -

9 Drag Bar - -

10 Water Purifier - -

11 CCTV - -

Jumlah 4

Jumlah Total 471

Sumber : Data Inventaris Peralatan Penanggulangan Bencana Jawa Tengah Tahun

2013 pada Bidang Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi Jawa Tengah


C. Kinerja Pelayanan SKPD

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis

Provinsi Jawa Tengah menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang

berpotensi terdampak bencana dan mengancam atau mengganggu kehidupan

masyarakat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029, kawasan rawan bencana alam di Jawa Tengah dapat

diidentifikasi ke dalam 10 kawasan, yaitu:

1. Kawasan Rawan Banjir;

2. Kawasan Rawan Kekeringan;

3. Kawasan Rawan Tanah Longsor;

4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi;

5. Kawasan Rawan Gempa Bumi;

6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang;

7. Kawasan Rawan Tsunami;

8. Kawasan Rawan Abrasi;

9. Kawasan Rawan Angin Topan;

10. Kawasan Rawan Gas Beracun.

Tabel 10 Intensitas Bencana Tahun 2008 - 2013

No Jenis

Bencana 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jml Kerugian Jml Kerugian Jml Kerugian Jml Kerugian Jml Kerugian Jml Kerugian

1 Angin Topan

2 60 100 6,234.56 122 6,584.89 104 6,146.85 312 50.372 212 2.510,45

2 Banjir 7 13.6 54 16,451.74 115 63,042.05 85 153,987.50 160 28.197 114 1.420,02

3 Gas Beracun

- - - - - 1 - -

0

4 Gempa Bumi

1 1 21,809.18 1 95.00 3 10.00 -

8 443

5 Kebakaran 30 11727.1 128 18,691.55 73 8,313.63 268 63,316.46 305 33.230 201 553

6 Kekeringan 10 0.51 - - - - 15 100.00 17 23.300 2

7 Letusan Gn. Api

- - - 3 1,903,404.62 1 - - - 2

8 Tanah Longsor

21 194.05 126 13,371.07 141 34,303.46 202 11,442.41 201 23.731 244 82.926,49

9 Tsunami 1

-

- -

0

10 Gelb Pasang/ abrasi

72 2

-

- 8 100 2

11 Lainnya 3 - - - - - 6 -

Total 144 11.995,26 411 76.558,10 458 6.584,89 679 235.003,22 1003 158.965,65 791 87.852,94

Ket : (dalam juta rupiah)


BPBD Prov Jawa Tengah telah melakukan berbagai dalam upaya melakukan

pengurangan risiko bencana periode 2008 – 2013 antara lain adalah :

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya Upaya

Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Program

dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

a. Tersusun Peta risiko bencana banjir dan tanah longsor di 35

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

b. Terbentuk 26 desa siaga bencana di 15 Kabupaten di Jawa Tengah,

yaitu Pekalongan, Karanganyar, Kebumen, Pemalang, Purworejo,

Wonosobo, Blora, Cilacap, Wonogiri, Banjarnegara, Jepara, Tegal,

Purbalingga, Boyolali, dan Sukoharjo

c. Gladi manajemen bencana dilaksanakan setiap tahun di 2 wilayah rawan

bencana

d. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana di 3

Kabupaten (Kebumen, Purworejo dan Cilacap) sebanyak 90 unit rambu

jalur evakuasi bencana (tsunami)

2. Penanganan Darurat

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap

Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan

Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Program dan kegiatan utama

yang dilakukan antara lain :

a. Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat/Pelajar, telah

melatih lebih dari 7.500 orang terdiri dari masyarakat, relawan dan

pelajar

b. Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan

Penanganan Pengungsi, dilaksanakan 3 kali setiap tahun dengan dikuti

oleh 4.500 orang dari para pemangku kepentingan terkait

c. Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR

Melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian

operasional kegiatan kedaruratan bencana

d. Operasi SAR Pada Event Tertentu dan Hari-Hari Khusus


Wujud antisipasi dan partisipasi BPBD Jawa Tengah dalam berbagai

event kegiatan kemasyarakatan yang bersifat kebudayaan maupun

keagamaan terutama pada event lebaran dan sura /sedekah laut dan

telibat dalam posko gabungan natal dan tahun baru.

e. Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana

Posko dilakukan melalui sistem piket petugas selama 24jam/7 hari

dengan selama 1 tahun penuh untuk memperkuat komunikasi,

koordinasi, konsolidasi dan pelaporan kejadian bencana

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan

dan Pembangunan yang Lebih Baik. Program dan kegiatan utama yang

dilakukan antara lain :

a. Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah , dilaksanakan melalui rapat koordinasi

para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk kegiatan rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana

b. Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana untuk

penanganan banjir dan tanah longsor yang merupakan bencana yang

rutin/musiman terjadi di Jawa Tengah

c. Fasilitasi BPBD Jawa Tengah terhadap daerah-daerah terdampak

bencana

d. Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment

Melatih apatarur pemerintah penanggulangan bencana agar dapat

melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana

sehingga mampu memberikan laporan kejadian bencana disertai dampak

kerusakan dan kerugian

e. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di

Jawa Tengah

f. Penyelenggaraan rapat koordinasi serta pendampingan bagi masyarakat

dan aparatur daerah dalam proses pembangunan kembali terutama

rehabilitasi sarana dan prasarana umum yang terdampak bencana


4. Logistik dan Peralatan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana, Peralatan dan Logistik

Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

a. Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana, dilakukan pada saat tidak

ada bencana dan bahan logistik dan peralatan difungsikan sebagai

antisipasi dan buffer stock logistik kebencanaan. Stok logistik tersebut

didorong di Kabupaten/Kota dan Bakorwil untuk mempermudah

mobilisasi dan dropping logistik ke lokasi bencana.

b. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik, dan Peralatan

Bencana, dilaksanakan sebagai bentuk saling koordinasi antar

kabupaten/kota

c. Kegiatan Sosialisasi Manajemen Logistik dan Peralatan Bencana

dilaksanakan untuk memantau dan memberikan pendampingan agar

pengelolaan logistik dan peralatan bencana sesuai dengan standar dan

memenuhi kriteria yang aman penyimpanan

d. Kegiatan Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana

Merupakan sarana koordinasi dan komunikasi antar BPBD sebagai

wujud tanggung jawab bersama dalam kebencanaan

e. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Forum Pengurangan Risko Bencana

(PRB) Provinsi Jawa Tengah

Sinergi antara BPBD dengan para pihak yang terlibat dlam

kebencanaan terumatan untuk mendukung koordinasi dan komunikasi

antar sektor dan bidang penanggulangan bencana

Tabel 11 Evaluasi Kinerja BPBD Prov Jawa Tengah 2008-2013

No Program dan Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Realisasi capaian pada tahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Terpenuhinya Kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana (BPBD)

2000 orang - 200 200 250 300 300 1000

Terciptanya masyarakat Jawa Tengah yang sadar terhadap




Satuan


2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

bencana

1 meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana

a Terlatihnya aparatur dan Relawan dalam PB melalui Gladi Manajemen Bencana

Terlatih Orang 210 180 90 120 120 120 840

b Tersusunnya Peta Risiko Bencana di Kabupaten/Kota di Prov. Jateng

Tersusun 35

Kab/Kota - 9 7 4 5 5 30

c Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap Budaya Sadar Bencana

Meningkat orang

200 325 300 300 500 1625

d Terfasilitasi Pengembangan Desa Siaga Bencana di Prov. Jateng

Fasilitasi Desa

4 10 8 3 2 27

e Teridentifikasinya dan tersosialisasinya Daerah Rawan Bencana di Jateng

Identifikasi dan Sosialisasi

Kab/Kota

35

3 6 44

f Terfasilitasinya Kegiatan Unsur Pengarah PB Daerah Prov. Jateng dari masyarakat profesional

Terfaslitasi

orang

5 5 5 5 5 5

g Terselenggaranya Fasilitasi Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Bencana di Prov. Jateng

Terselenggaranya Fasilitasi

orang

150

-

150

h Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi oleh aparatur Penyelenggara-an PB di Prov. Jateng

Terselenggara koord. & sinkronisasi

orang

100

- 30 130

i Tersusunya dokumen Perencanaan umum PB Prov. Jateng

Tersusunnya dokumen

4

2 3 9

j Terjalinya Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dengan pemerintah Desa

Terjalinnya kerjasama

Desa 4

- 0 4

k Tersedianya Pengembangan Pusat Informasi Bencana di Jawa Tengah

Pengembangan PIB dan iklan layanan masyarakat

Unit

1 1 3 5

2 meningkatnya penyelamatan dan evaluasi terhadap korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarpras vital untuk masyarakat

a Terselenggaranya Kegiatan Operasional SATKORLAK Bencana di Jawa Tengah

Penyelengg.Operasional

orang 90 - 90

b Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan Penanganan

Penyelengg Koordnasi

orang

10

-

10




Satuan


2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Darurat Bencana di Prov. Jateng

c Tersusunhya Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat Bencana di Prov. Jateng

Monev Kab/Kota

35 35 35 35

35

d Terselenggaranya Posko dan Penanganan Darurat Bencana Prov. Jateng

Posko dan penanganan darurat

unit

1 1 1 1

4

3 meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan

a Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi teknis penanggulangan bencana di Prov. Jateng

Penyelengg Fasilitasi dan Koordinasi

orang

150 80 90 80 400

b Tereselenggaranya Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment (Pelatihan Penghitungan Secara Cepat dan Akurat Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana)

Pelatihan Teknis DALA

orang

80 40 40 40 200

c Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah


kali

2 2 2 2 8

d Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah


kali

2

- 2 4

4 meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, peralatan dan logistik bencana

a Tersedianya Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah

Penyediaan peralatan dan Logistik

paket 1 1 1 1 1 1 6

b Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana

Fasilitasi dan Koor

kab/kota

35 35 35 35 35

Alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Prov. Jawa

Tengah, mengalami dinamika dengan kecenderungan terus meningkat,

sebagaimana tabel berikut.


Tabel 12 Dinamika APBD Prov Jawa Tengah 2008 - 2013

No Tahun Anggaran (Rp.) KeteranganBTL BL Jumlah

(BL+BTL) 1 2008 5.614.000.000 5.614.000.000 -

2 2009 4.182.527.000 9.372.700.000 13.555.227.000 + 58,58 %

3 2010 3.985.851.000 10.369.167.000 14.355.018.000 + 5,57 %

4 2011 4.763.630.000 8.963.509.000 13.327.854.000 - 7,71 %

5 2012 4.698.854.000 12.527.525.000 17.126.379.000 +22,17 %

6 2013 5.470.986.000 14.445.600.000 19.916.586.000 + 14,01 %

Sementara perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran baik dari

belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 13 Perkembangan Anggaran APBD BPBD Prov Jawa Tengah 2008-2013

NO

Indikator Kinerja

Anggaran Pada Tahun ke- (Rp x 000) Realisasi Anggaran Tahun (Rp x 000)

Ratio antara Realisasi : Anggaran tahun

Rata-rata pertumbuhan

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 anggar

an Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (!17) (18) (19) 1 BTL 4.182.527 3.985.851 4.763.630 4.698.854 5.470.986 4.468.971

Blj Pegawai 4.182.527 3.985.851 4.763.630 4.698.854 5.470.986 3,301,112 3,412,193 4,306,112 4,085,517 4.468.971

2 BL 9.372.700 10.369.167 8.963.509 12.527.525 14.445.600 10.166.605 8.885.566 11.752.535 14.213.776 98.05 99.13 93.81 98.40

- Blj Pegawai 971370 1229050 1,027,055 2,062,945 2516240 1.000.200 1,956,560 2,422,531

- Blj B/J 6626425 7597128 6,832,691 9,434,822 10924060 7.473.944 6.793.566 9,303,699 10,837,688

- Blj Modal 1774905 1542989 1,103,763 1,029,758 1005300 1.487.309 1.091.554 575,710 953,556

TOTAL BTL+BTL 13.555.227 14.355.018 13.327.854 17.126.379 19.916.586 15.867.589 18.674.497


D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 1. Tantangan

Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan

isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan

serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak

kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigm yang dianut

dan dijadikan pengarusutamaan adalah pengurangan risiko bencana

sehingga kegiatan penanggulangan bencana dilakukan sejak dini , sejak tidak

ada bencana, dengan harapan jika terjadi bencana maka dampak negatifnya

akan sangat kecil baik kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrstruktur

maupun korba jiwa manusia.

Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Jawa Tengah perlu

dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana.

Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

dalam penanggulangan bencana adalah menyusun dokumen rencana PB

pada semua jenis bencana dan disosialisaikan kepada selurah pemangku

kepentingan PB.

Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk

menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat

informasi bencana Jawa Tengah oleh BPBD Jawa Tengah diharapkan

mampu Pusat data dan Informasi bencana dan menjadi salah satu solusi

untuk menjembatani kebutuhan komunikasi dan publikasi baik secara formal

maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan

salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang

penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008

tentang BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah

melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya.

Pusat informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan

informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kegiatan-kegiatan ini mempunyai kompleksitas yang tinggi, mengingat

penanggulangan bencana melibatkan banyak sektor (multisektoral) serta

membutuhkan partisipasi dengan koordinasi yang baik antar seluruh

pemangku kepentingan. Informasi-informasi kebencanaan juga bemanfaat

bagi pemangku kepentingan dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan


penanggulangan bencana, terutama untuk mewujudkan paradigma

pengurangan risiko bencana.

Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku

kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat

seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan

bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak

awal dalam hal keterpadauan dan keseragamandata dan informasi serta

tingkat risiko bencana di Jawa Tengah, sehingga rencana pembangunan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengurangi risiko-risiko

tersebut melalui program-program kegiatan akan terfokus dan sesuai dengan

prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang

diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Prov Jawa Tengah

dalam penyelenggaraan penanggulangan Benacna di Jawa Tengah adalah:

a. Tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah sangat tinggi baik bencana

alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Jawa Tengah

b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya

perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong

kepada pemerintah

c. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah

Jawa Tengah No 11 tahun 2009 tenang penyelenggaraan

Penanggulangan bencana

d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun

dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma

pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arus utama bagi

para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD

baru diperhatikan manakala terjadi bencana

e. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi

secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk

penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan

kemanusiaan;


f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku

kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan

darurat bencana,

g. Sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah sangat terbatas dan

tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi

pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja

penylenggaraan PB yang sangat luas

h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara

kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan.

i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative,

sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan

diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat

ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak

j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di

pemerintah daerah;

k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi

dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data

masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data

dari daerah,

l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada

standarisasi terutama untuk para relawan

m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk

Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif

terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih

banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

2. Peluang

Sejak diterbitkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan

bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Povinsi dan

Kabupaten/kota maka tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di Jawa

Tengah secara otomatis melekat pada BPBD Jawa Tengah. Sejalan dengan hal

tersebut, pemerintah provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti dengan membentuk

BPBD melalui Peraturan daerah pada tahun 2008 melalui Peraturan daerah dan


merupakan BPBD Provinsi yang pertama kali dibentuk. Dengan dibentuknya

BPBD Provinsi Jawa Tengah maka tugas pokok dan fungsi kebencanaan yang

sebelumnya melekat pada Badan Kesbangpollinmas Jawa Tengah bergeser

menjadi tugas pokok dan fungsi di BPBD Prov Jawa Tengah. Pergeseran tersebut

tidak hanya pergeseran normative belaka, namun telah diikuti dengan pengalihan

beberapa asset PB dan anggaran PB secara otomatis.

Peran BPBD Prov Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana tidak

secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari SKPD lain dalam

penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Perda Jateng, maka BPBD

Prov Jawa Tengah mempynyai 3 (tiga) fungsi utama PB yaitu pelaksana,

koordinasi dan komando.

a. Sebagai pelaksana, BPBD Prov Jawa Tengah memiliki peran untuk

memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan

pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.

b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan

SKPD Teknis, seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas

Kesehatan, Dinas PSDA, Dinas Ciptakaru dan yang terkait dalam bidang

pekerjaan teknis. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan

penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang

dilakukan oleh SKPD teknis. SKPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD

termasuk dalam SKPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan

yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing

SKPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling

menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan

pada aspek kebencanaan.

c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada

para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk

penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan

peran sebagai incider commander, BPBD memberikan komando untuk

melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan SKPD

teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting

dan vital dengan segera.


UU No. 24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008

mengatur tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non

Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. mendasarkan hal tersebut

lembaga asing dan non pemerintah dapat mengambil peran dalam

Penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat regional (Kawasan ASEAN)

pada tahun 2015 akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, diantaranya

terdapat beberapa kerjasama strategis antara lain:

a. Penanggulangan Ancaman Flu Burung dan yang sejenis,

b. Kerangka Kerja Multi Sektoral ASEAN dalam Bidang Perubahan Iklim

c. Ketahanan Pangan.

Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan membutuhkan

koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena itu peningkatkan kerja sama dan

koordinasi antara lingkungan, ekonomi, pembangunan, energi, pertanian,

perikanan, peternakan dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting.

Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan

dalam menghindari dampak merugikan dari perubahan iklim. Dengan prakarsa ini,

diharapkan bahwa strategi regional dalam adaptasi dan mitigasi akan

dikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan

pangan akibat dampak perubahan iklim

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa

peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam system

penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional terdapat 5 (lima) unsur

yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

a. Legislasi,

Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraruran pemerintah,

peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan

kepada BNPB.

Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjukan teknis

terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat

mengacu pada peraturan di tingkat pusat. upaya yang dilakukan pada

prioritas di Jawa Tengah adalah penyusunan lembaga BPBD dengan


peraturan daerah dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan

penanggulangan bencana

b. Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : 1) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan

bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi

2) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu :

a) rencana mitigasi: disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi

bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non

struktural), siapa melakukan apa, anggaran

b) rencana kontijensi: disusun pada tahap pra bencana dengan potensi

bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling

mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar

stakeholder. Pada saat darurat, rencana konyinjensi diaktivasi menjadi

rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan

c) rencana pemulihan : pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja

yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran

c. Kelembagaan

Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD)

dan kelembagaan non formal.

Kelembagaan secara non formal dapat dibagi sebagai berikut:

1) di tingkat nasional yaitu Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB

yang terdiri dari forum masyarakat sipil, lembaga usaha, pemerintah,

perguruan tinggi, forum media, dan lembaga internasional. Forum ini

ditugasi untuk menyusun Hyogo Framework for Action (HFA) Reporting (ini

adalah satu-satunya nya dokumen HFA yang disusun non government).

2) Di tingkat provinsi dan kab/kota yaitu Platform PRB Provinsi atau Platform

PRB Kab/Kota, yang anggotanya identic dengan Planas PRB hanya dilevel

provinsi, kab/kota. Misal : perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang

ada di provinsi atau kab/kota setempat.

3) Untuk bencana yang sangat spesifik ada kelembagaan non formal yang

disebut platform tematik (per satu jenis ancaman), contoh : dalam rangka

menanggulangi erupsi G. Merapi dibentuk Forum Merapi, dst


d. Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 (tiga) sub sistem

dalam sistem penangulangan bencana dijalankan dengan baik.

Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai dengan kapasitas pada

HFA (Hyogo Framework for Action) yang secara umum dikelompokkan

sebagai berikut.

1) kelembagaan meliputi kelembagaan formal dan non formal

2) sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia termasuk aparat, masyarakat

terlatih, relawan dsb. Dan sumberdaya sarana prasarana termasuk kantor,

alat komunikasi, trasnsportasi, obat-obatan dsb.

3) IPTEK, penguasaan iptek di daerah, penerapan iptek terapan untuk

pembangunan rumah tahan gempabumi, sistem peringatan dini,

4) Meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan

penanggulangan bencana termasuk pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan

e. Pendanaan

Pendanaan dalam penangulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua)

kategori, yaitu :

1) Pendanaan dari pemerintah.

Mendasarkan pada peruntukkannya, pendanaan tersebut dibedakan

menjadi 4 (empat), yaitu :

a. Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana

digunakan dana DIPA (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan)

termasuk Dana Alokasi Khusus,

b. Kegiatan penanganan kesiapsiagaan dengan Dana Kontigensi

c. Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL;

Untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan yang

penggunaannya dengan kemudahan akses. Dana siap pakai;

dilaksanakan untuk penanganan dan siaga darurat bencana sebagai

contoh DSP siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor, DSP

kekeringan, DSP letusan gunung api, dll. Alokasinya digunakan untuk

antisipasi penanganan terjadinya banjir, seperti pengadaan logistik,


aktivasi posko 24jam di tempat-tempat yang kritis bencana, perbaikan

tanggul, dll

d. Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana

dengan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah. digunakan untuk

mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang

rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk

membangun dengan lebih baik dan aman (build back better and safer)

2) Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh

masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media

massa, maupun masyarakat internasional.

Perlu diingat bahwa pendanaan PB tidak hanya berasal dan dikelola oleh

BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota namun pendanaan PB

juga melekat pada kementerian/Lembaga teknis, SKPD teknis terkait

kebencanaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama BPBD

Provinsi Jawa Tengah mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang

terkait dengan upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana yang

dikelola oleh SKPD teknis lain. Hasil koordinasi dengan lintas SKPD, terdapat 16

(enam belas) SKPD selain BPBD Prov Jawa Tengah yang mempunyai kaitan

dengan penanggulangan bencana. Data SKPD pengelola / pengampu dana

kebencanaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14 Alokasi Dana PB di Provinsi Jawa Tengah

No SKPD PROV JAWA TENGAH TA 2013 1 2 3

1 BPBD Jawa Tengah 12,755,000,000 2 Badan Lingkungan Hidup 750,000,0003 Bakorwil I 1,000,000,000 4 Bakorwil II 1,035,475,000 5 Bakorwil III 850,000,000 6 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 101,362,000 7 Dinas Sosial 890,000,000 8 Dinas Kesehatan 950,000,0009 Dinas Pendidikan 1.096.250.000

10 Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) 900,000,000 11 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) 4,525,000,000


No SKPD PROV JAWA TENGAH TA 2013 1 2 3

12 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 3,500,000,000 13 Dinas Bina Marga 3,000,000,000 14 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 200,000,00015 RS Muwardi Surakarta 50,000,000

16 Biro Keuangan Setda Prov Jateng (Dana Tak Terduga Gubernur untuk bantuan Korban Bencana)

37,894,000,000

17 Biro Bina Sosial Setda Prov Jateng 435,000,000

JUMLAH (dana PB Jateng) 69,932,087,000 APBD JAWA TENGAH 12,093,602,761,000 Dana PB : APBD Jateng 0.005 (0.57 % ) 1 : 200

Mendasarkan uraian diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk

mendukung program penanggulangan bencana di Jawa Tengah antara lain:

a. Terbitnya UU no 24 tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya

termasuk peraturan daerah, peluang untuk penyelenggaraan

penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada

pemerintah, namun juga dari masyarakat dan dunia usaha

b. Terdapatnya teknologi pemetaan memungkinkan untuk identifikasi dan

inventarisasi /pendataan secara lebih efektif dan efisien

c. Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun lembaga

usaha masih sangat terbuka dan banyak

d. Dibangunnya system penanggulangan bencana secara nasional

memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang

sama dan sesuai standar kualifikasi

e. Pembinaan kewilayahan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah pusat

didaerah memungkinan untuk saling berkoordinasi dan sinergi antara pusat

dan daerah

f. Peningkatan sarana dan prasarana PB melalui kementerian /lembaga teknis,

pemanfaaan sumberdaya milik sektor swasta

g. Peluang pengembangan kapasitas diri melalui pendidikan formal ,

h. Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan

perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional


i. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan

peluang belanja (dana alokai Khusus bencana) oleh pemerintah pusat dan

komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana sebesar

sekian persen (1 %) dari APBD perlu diatur melalui peraturan yang mengikat

j. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek

penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan , pengawasan , dan evaluasi dapat dilakukan

melalui bimibigan teknis, pelatihan , kursus , dll

k. Penyusunan aplikasi, system informasi untuk menyimpan, dan mengelola

data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan, kapasitas PB secara baik

l. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli

bencana dan diuji melalui gladi lapang bencana secara periodic

m. Perlunya pengarusutamaan paradigm pengurangan risiko bencana kepada

pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada

tahap pra bencana

n. Bimbingan dan pelatihan penyusunan SOP, indikator kinerja dalam

pengelolaan penanggulangan



BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2008, BPBD Prov Jawa

Tengah pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya.

Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana

dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut

merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang

secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Prov Jawa

Tengah maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah

yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Prov. Jawa Tengah harus

bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang

telah ditetapkan.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Prov Jawa Tengah jika dibandingkan

dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Jawa Tengah yang

rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebancanaan yang

telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis

untuk membangun dan perbaikan system untuk menghadapi situasi dan

tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan

perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum seluruh Kab/Kota membentuk BPBD berdasarkan Perda,

mengakibatkan kesulitan dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana;

2. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan

data dan informasi kebencanaan di Jawa Tengah,

3. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan

BPBD kabupaten/Kota

4. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan

logistik dan peralatan bencana

5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan

bencana


6. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah

7. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan

penanggulangan bencana di Jawa Tengah

8. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di Jawa

Tengah

9. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang

penanggulangan bencana di Prov Jawa Tengah

10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di

Jawa Tengah

11. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah

12. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor

dan lintas wilayah

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

Terpilih

Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018,

menginventarisasi 21 (duapuluh satu) permasalahan pembangunan daerah.

Salah satu permasalahan yang termasuk dalam daftar tersebut adalah

permasalahan penanggulangan bencana. Permasalahan penanggulangan

bencana disebabkan wilayah Jawa Tengah yang terletak pada daerah ring of fire

sehingga mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Disamping itu

tingginya jumlah penduduk Jawa Tengah, termasuk jumlah penduduk miskin

dan berpendidikan rendah menyebabkan tingkat kerentanan bencana menjadi

lebih tinggi. Permasalahan yang kemudian dihadapi adalah belum optimalnya

upaya-upaya yang dilakukan untuk pengurangan risiko bencana, baik dalam hal

keterbatasan sumber daya, maupun masih rendah dan belum meratanya

kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Untuk menjawab serta

mengurai permasalahan pembanguan tersebut, BPBD Prov Jawa Tengah

mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan misi Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah yang dirumuskan dalam 2 (dua) isu strategis, yaitu

pembangunan infrastruktur dan mendukung Tata Kelola Pemerintahan,

Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah.


Dalam isu pembangunan infrastruktur, hal terpenting yang menjadi

perhatian adalah upaya meningkatkan peran dan penanganan infrastruktur

dalam keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah baik

provinsi maupun kabupaten/kota, seperti upaya penanganan rob dan

pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan tanah. Pertumbuhan

dan kegiatan sosial ekonomi perlu mempertimbangkan kemampuan daya

tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat

menjamin keutuhan lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan,

kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang.

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian pencemaran

dan penanganan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya rehabilitasi dan

pemulihan sumber daya alam.

Sementara dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan,

Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah, BPBD Prov Jawa Tengah berperan

untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan lebih baik. Saat sekarang ini,

permasalahan tersebut tidak hanya menjadi isu nasional namun menjadi

permaslahan yang harus diwujudkan di Jawa Tengah. Sebagai salah satu upaya

mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan

yang bersih dan baik menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Kondusivitas

daerah juga masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman dan

nyaman, sehingga mampu membuka peluang investasi diwilayah Jawa Tengah

dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Periode 2013 – 2018, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah

menetapkan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah dan telah

ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Visi dan misi tersebut merupakan

gambaran otentik Provinsi Jawa Tengah untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran

merujuk pada arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan

berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.


1. Visi Jawa Tengah 2013 - 2018 Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi

pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -

2018 adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” .

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai

berikut:

Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang

terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih,

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman

tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya

alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses

terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa

Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian

dan tepo seliro; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan

supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang

mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri

atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah

berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengekplorasi seluruh

potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun

Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para

pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati. Untuk

mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

a. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa

Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak

eksternal;

b. Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi,

kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa


Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan

kekuatan sendiri;

c. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara

berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek

maupun panjang.

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten

Ngapusi” merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan

yang setara bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan

mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari

secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat

dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi

semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Peran BPBD Prov Jawa Tengah untuk mewujudkan visi tersebut

antara lain adalah: pembentukan desa tangguh bencana, peningkatan

kapasitas logistik dan peralatan guna meningkatkan pelayanan bagi

pengungsi terutama pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, penyediaan

data dan informasi bencana dengan pengelolaan yang tertib, akurat dan

manfaat.

2. Misi Jawa Tengah 2013 - 2018

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk

memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7

(tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013- 2018, sebagai berikut :

a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

Misi pertama merupakan kerangka acuan bagi enam misi lainnya

dengan mentransformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Kebijakan

Pembangunan Jawa Tengah memiliki karakter berbasis pada nilai

ideologis Trisakti Bung Karno yaitu Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari

di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian diBidang Kebudayaan. Landasan

Trisakti ini perlu juga diaktualisasikan sebagai respon atas perubahan

situasi global yang memiliki dampak pada posisi kedaulatan negara,


khususnya kedaulatan atas pangan dan energi sebagai prasyarat

keberdikarian sebuah bangsa. Kedaulatan pangan dan energi sebagai

pengejawantahan bangunan Trisakti akan memberikan implikasi bukan

saja berdikari di bidang ekonomi, namun juga akan melahirkan karakter

politik yang lebih berdaulat, dan melebur pada bangunan karakter rakyat

Jawa Tengah dengan melestarikan dan mengembangkan seni dan

budaya Jawa.

b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis

dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin

yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan

pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang

berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses

permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan

pangan, pengendalian alih fungsi lahan yang didukung dengan reformasi

agraria, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja,

mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses

dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja,

peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi.

c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan

didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang

tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan

penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk

mencapai pelayanan prima.

d. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial

masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses

perencanaan partisipatif, revitalisasi kearifan lokal yang diadopsi dalam


proses komunikasi politik, serta peningkatan peran dan fungsi seni

budaya.

e. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran dan meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut hajat

hidup orang banyak dan pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif

masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,

serta sinkronisasi penmbangunan pusat dan daerah.

f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan,

kesehatan, permukiman, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan

akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar

pelayanan minimal.

g. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa

Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran

perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang

Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta

antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial

dan strategis.

Mendasarkan visi dan misi Jawa Tengah 2013 – 2018, BPBD Prov Jawa

Tengah mendukung dalam mewujudkan misi ke-7 (Meningkatkan

Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang

Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan) serta mendukung pada misi ke 6.

(Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar

Masyarakat). Pada visi ke-7 tersebut, BPBD Prov Jawa Tengah

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam antisipasi dan pengurangan

risiko bencana melalui program dan kegiatan pra bencana, saat bencana dan

pasca bencana. pelaksanaan dan perwujudan misi tersebut sekaligus sejalan


dengan perwujudan misi ke 6, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik,

terutama pada fase darurat bencana.

C. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

1. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bidang pencegahan dan penanggulangan bencana dipengaruhi faktor

letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada diantara dua

benua dan dua samudera, terbentang di garis khatulistiwa, dan terletak pada

pertemuan empat lempeng tektonik utama dunia, adalah merupakan wilayah

teritorial yang sangat rawan terhadap bencana.

Disamping itu, jumlah penduduk cukup banyak serta penyebaran yang

tidak merata, ketimpangan sosial, dan masalah pemanfaatan kekayaan alam

yang kurang cerdas, juga sangat rentan terhadap berbagai macam bencana

yang tidak lagi bersumber dari gejala alam tapi juga berkaitan dengan ulah

manusia.

Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun karena ulah

manusia dan gabungan dari keduanya seperti gempa bumi, tsunami, letusan

gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, bencana asap

dan bencana akibat kecelakaan industri, pencemaran lingkungan dan

kerusakan ekosistem, kesalahan teknologi serta konflik sosial, telah

mengancam dan berada di tengah lingkaran kehidupan segenap bangsa

Indonesia.

Beberapa permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan dan

pengembangan kawasan, yaitu :

a. Kurangnya dukungan fasilitasi terhadap perbaikan pengelolaan sumber

daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup agar mampu

memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya dalam jangka

panjang agar tetap terjaga/terjamin kelestariannya.

b. Kurangnya fasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dalam rangka peningkatan dan

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu dan Free Trade Zone (FTZ) pada daerah yang telah


ditetapkan agar dapat meningkatkan sumber devisa negara dan

perekonomian masyarakat.

c. Antisipasi pemanasan global yang kegiatannya di Indonesia telah dimulai di

Bali (Climate Change) dan Manado (WOC), maka beberapa agenda penting

sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut merupakan agenda

pemerintah Indonesia dalam jangka panjang yang perlu menjadi prioritas.

Memperhatikan letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang

berada diantara dua benua dan dua samudera yang terbentang digaris

khatulistiwa dan terletak pada pertemuan 4 (empat) lempeng tektonik utama

dunia, yaitu lempeng India-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Philipina, dan

lempeng Europa-Asia, menghasilkan cekungan pulau gunung api (volcanic

island arc), cekungan busur belakang (back arc basins), dan pecahan

benua/lempeng-mikro (inferred microplates) menjadi faktor penyebab

wilayahnya yang berpotensi rawan terhadap terjadi bencana, serta faktor lain

dampak dari perubahan iklim yang merubah siklus turunnya hujan dan kemarau

yang berpotensi rawan banjir dan kebakaran.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan

penanggulangan bencana, antara lain:

a. Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang

terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka

penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang No.

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun

2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur

struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana

penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan

penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan

terintegrasi.

b. Belum semua daerah memperhatikan upaya Pengurangan Resiko Bencana

(PRB) dan memasukkannya dalam mekanisme perencanaan pembangunan

daerah.

c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penanggulangan

bencana melalui kerjasama daerah baik secara vertikal maupun horisontal.


Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Ditjen Pemerintahan Umum

2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan

kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Ditjen

Pemerintahan Umum dalam lima tahun ke depan, yaitu : “Terwujudnya

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia”.

Frase “terwujudnya” menunjukkan peran organisasi Ditjen

Pemerintahan Umum dalam mewujudkan manajemen penyelenggaraan negara

dan system birokrasi negara berfungsi dengan baik. Ditjen Pemerintahan

Umum harus betul-betul dapat memahami dan mewujudkan dengan benar dan

bijak system manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi di

negara Indonesia yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan

masyarakat.

Kata “penyelenggaraan pemerintahan umum”, menunjukkan bahwa

Ditjen Pemerintahan Umum akan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

yang diemban secara optimal sesuai dengan perannya dalam penyelenggaraan

pemerintahan umum.

Frase “dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

merupakan komitmen utama dan final Kementerian Dalam Negeri. Ini

memberikan sikap dan arah yang tegas akan perlunya kesatuan dan persatuan

serta keadilan dan proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang

selalu harus ditegakkan tanpa ada tawar menawar. Bersatu dan maju tidak

cukup, tetapi harus didorong oleh penguasaan terhadap ilmu dan teknologi

sebagai tools untuk mencapainya. Hal ini akan berhasil bila ada jejaring internal

maupun eksternal dalam kerangka global.

Untuk dapat mewujudkan Visi Ditjen Pemerintahan Umum dalam

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan umum yang desentralistis dan

demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka

ditetapkan “Misi” Ditjen Pemerintahan Umum sebagai berikut :

a. Memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional

dalam kerangka NKRI;


b. Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan

masyarakat dan penegakan hak-hak sipil;

c. Memfasilitasi terwujudnya kepastian hukum bats wilayah negara dan

peningkatan kerjasama sosial, ekonomi dan budaya antar negara yang

berbatasan dengan NKRI, penegasan daerah di lapangan, penyelenggaraan

toponimi dan pemetaan batas wilayah administrasi pemerintahan serta

penyelesaian sengketa pertanahan;

d. Memfasilitasi terwujudnya penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah

dan pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Peningkatan

Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak ke Tiga,

Kerjasama Antar Daerah dengan Pihak ke Tiga serta mewujudkan

terciptanya peningkatan kualitas pelayanan umum;

e. Memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan daerah di kawasan dan otorita;

f. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen pencegahan dan

penanggulangan bencana;

g. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Merujuk pada UU No 24 tahun 2007 sebagai oijakan utama dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana, BNPB mensikapi point-point

penting antara lain :

a. Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur

b. Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif

masyarakat dan lembaga usaha (Platform Nasional)

c. Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana

d. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana,

pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi

e. Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana

f. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui

Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai

g. Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)

Upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan

sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu:


a. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan

bencana. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam

pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi

wilayah pasca bencana.

Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi

antara lain adalah:

1) Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah;

2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat

dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi

wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:

1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;

2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat;

3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya

pelaksanaan analisa kerusakan spasial;

4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta

5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang

bersumber dari pemerintah daerah.

b. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman

terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya

pengurangan risiko bencana antara lain:

1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam

penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;

2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan

pembangunan secara efektif dan komperhensif;

3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah.

Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang

muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan

bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan

bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi

penanggulangan bencana yang berumber pada alokasi pemerintah daerah.


VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA

2010-2014

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan

bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan

kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta

kemampuan untuk mewujudkan visi “Ketangguhan Bangsa Dalam

Menghadapi Bencana” secara sistematis dan bertahap yang menuntut

adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan

untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu,

misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1) Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko

bencana;

2) Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal

3) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

BNPB dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima

tahun mendatang (2010-2014) adalah:

1) Terselenggaranya PB yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu

dan menyeluruh serta akuntabel ;

2) Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam

menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat


3) Terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah

pascabencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu;

4) Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di

wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh.

Program Penanggulangan Bencana

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap

tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BNPB

yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun. Program pokok tersebut ditetapkan

dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan

visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan


dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BNPB. Hal tersebut

mencakup sebagai berikut:

1) Program generik, yang meliputi antara lain:

a) Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BNPB.

b) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB

c) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara BNPB.

2) Program teknis, Penanggulangan bencana nasional.

Selanjutnya kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka

penanggulangan bencana 2010-2014, berdasarkan unit kerja di BNPB,

adalah:

a) Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BNPB,

mencakup unit kerja Sekretariat Utama :

(1) Biro Perencanaan;

(2) Biro Hukum Dan Kerjasama;

(3) Biro Keuangan;

(4) Biro Umum;

(5) UPT Regional.

b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB mencakup

unit kerja:

(1) Biro Umum;

(2) Pusdiklat.

c) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara

BNPB, mencakup unit kerja Inspektorat Utama :

(1) Inspektur I;

(2) Inspektur II.

d) Program penanggulangan bencana nasional, mencakup unit kerja:

(1) Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan

pokok meliputi:

(a) Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana

(b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi

bencana

(c) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana


(2) Deputi Bidang Penanganan Darurat, dengan kegiatan pokok

meliputi:

(a) Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana

(b) Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di

daerah terkena bencana

(c) Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan

dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana

(3) Deputi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, dengan kegiatan

pokok meliputi:

(a) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana

(b) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik

di wilayah pasca bencana

(c) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi

di wilayah pasca bencana

(d) Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana

(4) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, dengan kegiatan pokok

meliputi:

(a) Kegiatan Pengelolaan Logistik dalam penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

(b) Kegiatan Pengelolaan Peralatan dalam penyelenggaraan


(5) Pusdatinmas, dengan kegiatan pokok meliputi :

(a) Kegiatan Pengelolaan data

(b) Kegiatan Pengembangan sistem informasi

(c) Kegiatan pelaksanaan hubungan masyarakat

3. Renstra BPBD Kabupaten/Kota

Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah memperoleh

apresiasi yang cukup tinggi. Pada Akhir Januari 2014, dari 35 kabupaten/Kota

telah terbentuk 28 BPBD mendasarkan Peraturan Daerah, 6 BPBD terbentuk

melalui Peraturan Bupati/Walikota (Sragen, Wonosobo, Blora, Kota Tegal, Kota

Pekalongan dan Kota Magelang ) dan 1 Belum membentuk BPBD (Kota

Salatiga).


D. Telaahan RTRW dan KLHS

1. RTRW Dalam dokumen RTRW prov jawa Tengah tahun 2009 – 2029 kawasan

rencana bencana diatur dalam rencana pola tata ruang (Perda No 6 tahun

2010 pasal 30). Pengaturan rencana pola tata ruang Provinsi menggambarkan

rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung

merupakan Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan

dibawahnya termasuk diantaranya membahas tentang kawasan rawan

bencana alam. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang

diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti

banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain.

Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan

yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan

bencana di Jawa Tengah dalam kajian RTRW Provinsi meliputi 10 (sepuluh)

kawasan rawan bencana, yaitu :

a) Banjir;

Tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami

genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan turun dalam keadaan

musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung

yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara

menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.

Luas daerah rawan banjir di Jawa Tengah adalah 199.427 Ha, meliputi

Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Purworejo, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen,

Blora, Grobogan, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kendal, Batang,

Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Surakarta, Kota Semarang,

Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

b) Tanah Longsor;

Kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang

bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk

tanah, kemiringan lereng, jenis/karakter batuan, hujan, kandungan air

dalam tanah dan penggunaan lahan. Wialyah terancama meliputi Cilacap,

Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo,

Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan,


Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal,

Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Semarang.

c) Letusan Gunung Berapi;

Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang

berpengaruh langsung dan tidak langsung dengan tingkat kerawanan yang

berbeda dan kawasan yang berupa lembah yang menjadi daerah aliran

lahar dan lava. Daerah terancam lerusan Gunung Merapi terdiri dari

Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, Kota Magelang sedangkan Gunung

Slamet di Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota

Tegal.

d) Gempa Bumi;

Kawasan yang pernah mengalami gempabumi dengan skala VII sampai

dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI) dan kemungkinan dapat

mengalami bencana gempa bumi dengan tingkatan daerah terlarang,

daerah berbahaya, daerah agak berbahaya dan daerah aman.

e) Gelombang Pasang;

Kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana

gelombang pasang, meliputi wilayah pantai berkemiringan landai di

Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati,

Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes,

Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal.

f) Tsunami;

Kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah

dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

g) Kekeringan;

Ancaman pada musim kemarau tersebut yang diperparah dampak

perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam Cilacap,

Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan,

Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, Pemalang,

Tegal, dan Brebes. Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah terjadi

kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk.

a) Kawasan kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air

irigasi pada waduk dan bendung kontrol point, dengan ketentuan :


(1) Faktor K > 0,7 (aman) meliputi Pemalang, Kendal, Temanggung,

Magelang;

(2) Faktor K = 0,5 s/d 0,7 (potensi kekeringan) meliputi Brebes, Batang,

Kota Semarang, Semarang, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara,

Purbalingga;

(3) Faktor K = 0.3 s/d 0,5 (rawan kekeringan) meliputi Tegal,

Pekalongan, Jepara, Blora, Karanganyar, Boyolali, Klaten,

Kebumen, Banyumas;

(4) Faktor K < 0,3 (sangat rawan kekeringan) meliputi Demak, Kudus,

Pati, Rembang, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Cilacap.

b) Kawasan kekeringan dari aspek air bersih ditetapkan berdasarkan

kriteria kesulitan mendapatkan akses air minum, banyaknya penyakit

karena kekurangan air bersih, mahalnya biaya memperoleh air bersih.

h) Abrasi;

Kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau

pernah mengalami abrasi. Proses abrasi berdampak sebagai proses

pengikisan tanah di daratan kawasan pesisir pantai utara. Hal in

berdampak pada rusaknya kawasan pertambakan, pelabuhan dan

permukiman di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal,

Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang,

Pekalongan dan Tegal.

i) Angin Topan

Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami angin topan.

dimana angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan.

j) Gas Beracun.

Kawasan tempat keluarnya gas beracun dari tubuh bumi yang

membahayakan akibat vulkanisme, meliputi wilayah di sekitar kawah Sinila,

Timbang, Sikendang, Sibanteng dan Sileri di kawasan Pegunungan Dieng,

mengancam areal permukiman dan pertanian desa-desa sekitarnya yang

terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.

.

Selain mendeskripsikan pengelolaan kawasan rawan bencana, kajian

bencana juga dapat menjadikan salah satu penyebab untuk ditinjaunya


kembali dokumen RTRW Prov. Jawa Tengah. Dalam kondisi lingkungan

strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau

perubahan batas teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan, RTRW Prov. Jawa Tengah dapat ditinjau kembali lebih

dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jawa Tengah

tahun 2013 – 2018 mengelompokkan tugas pokok dan fungsi BPBD Prov

Jawa Tengah dalam isu bencana dan kerusakan lingkungan. Isu strategis

bencana dipengaruhi oleh letak wilayah Jawa Tengah yang mempunyai tiga

karakteristik utama, yaitu dataran, perbukitan, dan pegunungan. Dataran

meliputi dataran pantai dan dataran alluvial.Dataran alluvial dan pantai

mendominasi di daerah sisi utara Jawa Tengah, sedangkan daerah

pegunungan di Jawa Tengah meliputi Pegunungan Muria, Kendeng.Gunung

berapi di Jawa Tengah meliputi Gunung Merapi, Slamet, Sindoro, Sumbing,

Merbabu, dan Dataran Tinggi Dieng. Secara fisiografis, Jawa Tengah terbagi

menjadi Dataran Alluvial Jawa Utara, Jalur Rembang, Jalur Randublatung,

Jalur Kendeng - Serayu Utara - Bogor, Jalur Kubah dan Perbukitan, Jalur

Gunungapi dan Jalur Selatan.

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan

Jawa Tengah menjadi daerah yang rawan bencana.Ancaman bencana yang

tidak dapat diprediksi seperti gempabumi perlu antisipasi dan pemetaan

daerah berpotensi bencana. Letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir,

tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang merupakan

bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun.

Fakktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi

kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain :

a. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan

kaidah konservasi

b. Rusaknya hutan dan kawasan lindung diatasnya serta beralihnya fungsi

daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun


c. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena

penurunan tingkat kualitas asir permukaan dan sedimentasi

d. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tamping dan daya

dukung lahan

e. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hokum yang berkaitan

dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah

resapan air

f. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarkat tentang bencana

Bencana alam terus terjadi di Jawa Tengah akan menimbulkan

dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan

terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu

sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material

maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan

terjadinya korban jiwa dan cidera. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa

bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai

dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman

bencana. Pembangunan dan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa

mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan

akan memicu terjadinya bencana alam. Dampak negatif terjadinya bencana

antara lain :

a. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak

b. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat

c. Rusaknya permukiman dan lahan-llahan pertanian

d. Munculnya berbagai penyakit

e. Korban jiwa, cidera, cacat

f. Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak

Selain dampak negatif, bencana juga memberikan beberapa dampak

positif seperti pada bencana letusan gunung api. Material erupsi selain

berdampak merusak lahan tanaman pertanian/perkebunan maupun

permukiman, disisi yang lain dapat menyuburkan lahan pertanian sehingga

dapat meningkatkan produktivitas lahan terdampak. Meski demikian

dampak positif tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif yang

ditimbulkan.


Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu

dilakukan.Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Jawa

Tengah untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal.Upaya

pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana,

mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar

meminimalisasikan dampak risiko bencana.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Belum seluruh Kab/Kota membentuk BPBD berdasarkan Perda,

mengakibatkan kesulitan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

2. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data

dan informasi kebencanaan di Jawa Tengah,

3. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan

BPBD kabupaten/Kota

4. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik

dan peralatan bencana

5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana

6. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah

7. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan

bencana di Jawa Tengah

8. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di Jawa Tengah

9. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan

bencana di Prov Jawa Tengah

10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di

Jawa Tengah

11. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah

12. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan

lintas wilayah



BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode

2013 – 2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014

tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Perda tersebut

telahmngatur tentang capain visi dan misi Kepala Daerah untuk 5 (lima) tahun

ke depan, yaitu dengan visi MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN

BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dan diimplementasikan

dalam 7 (tujuh) misi, yaitu :

a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di

Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang

Kebudayaan;

b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi

Kemiskinan dan Pengangguran;

c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang

Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;

d. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan

Persatuan dan Kesatuan;

e. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan

Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;

f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan

Dasar Masyarakat;

g. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa

Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

terpilih, BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi dan misi untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : “Masyarakat Jawa Tengah Yang

Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana”


Tangguh mengandung arti kuat, handal, sukar dikalahkan, sedangkan

tangguh bencana adalah kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan

menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari

dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana.

Masyarakat yang tangguh dalam penananggulangan bencana berarti

masyarakat yang mempunyai kemampuan secara mandiri untuk mengenali

ancaman bahaya, beradaptasi, serta mampu mengorganisasikan

sumberdaya yang dimiliki untuk menghadapi potensi ancaman bencana,

mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko

bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana

yang merugikan dan membangun kehidupannya menjadi normal kembali.

2. Misi a. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal

b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana

c. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

d. Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan PB

e. Pemanfaatan iImu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan


Tabel 15 Tujuan dan Sasaran untuk Mewujudkan Visi dan Misi

MISI TUJUAN SASARAN Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal

Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai

1. Tersusunnya Peraturan Gubernur bidang PB 2. Terbetuknya BPBD Kab/kota dengan Perda 3. Tersusunnya Rencana PB Jawa Tengah 4. Tersusunnya pedoman penanganan darurat

bencana 5. Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB

lintas sektor dan lintas wilayah 6. Tersusunnya system manajemen logistik PB 7. Tersusunnya system manajemen peralatan PB 8. Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jateng

Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan dengan Rencana PB secara berkelanjutan

Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah

Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan

Meningkatkan kapasitas sumber daya dan sarpras yang handal dalam penanggulangan bencana

Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana


MISI TUJUAN SASARAN Bencana Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jawa

Tengah

Memberdayakan masyarakat dalam PB

Meningkatnya kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB

Membangun kerja-sama antar Pemangku Kepentingan PB

Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana

Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana

Pemanfaatan iImu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana

Memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan tepat guna dalam penyelenggaraan PB

Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan kearifan lokal

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan jangka menengah BPBD Prov Jawa Tengah antara laian :

1. Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;

3. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sarpras yang handal dalam


4. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;

6. Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku

kepentingan penanggulangan bencana;

7. Mengembangkan dan membangun basis data dan informasi bencana

kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana Jawa

Tengah dan nasional.

Sasaran yang akan dicapai BPBD Prov Jawa Tengah antara lain :

1. Tersusunnya Peraturan Gubernur/daerah tentang :

a. status dan tingkat bencana

b. daerah rawan bencana

c. tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi akibat bencana


d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

e. tata cara penggunaan dana siap pakai PB

f. tata cara pengelolaan bantuan bencana

g. Jumlah Pembentukan BPBD Kab/Kota dengan Perda

2. Tersusunnya Dokumen penyelenggaraan PB Jawa Tengah

a. Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana

b. Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB lintas sektor dan

lintas wilayah

c. Tersusunnya system manajemen logistik PB

d. Tersusunnya system manajemen peralatan PB

e. Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jawa Tengah

3. Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan

tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah

4. Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana

5. Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

6. Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jawa Tengah

7. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali

dan mengantisipasi ancaman bahaya

8. terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB

9. Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat,

dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan

bencana

10. Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi

bencana jateng terkini

11. Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan

kearifan lokal


Tabel 16 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Prov Jawa Tengah

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Ket 2014 2015 2016 2017 2018 total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal 1 Mewujudkan regulasi

penanggulangan bencana yang memadai

Tersusunnya Peraturan Gubernur bidang PB

Pergub dalam penanggulangan bencana a. Status dan tingkat bencana b. Daerah rawan bencana c. Tata cara penanganan

masyarakat dan pengungsi akibat bencana

d. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

e. Tata cara penggunaan dana siap pakai PB

f. Tata cara pengelolaan bantuan bencana

0 1 1 2 2 6 pergub

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi BPBD Kab/Kota di Jateng

1 1 1 2 2 35 35 BPBD Kab/Kota

Perda Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah


0 1 0 0 0 1 Dok

b. Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB lintas sektor dan lintas wilayah

0 0 1 0 0 1 Dok

c. Tersusunnya system manajemen logistik PB 0 1 0 0 0 1 Dok




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

d. Tersusunnya system manajemen peralatan PB 0 0 0 0 1 1 Dok

2 Meningkatkan sinergitas perencana-an pembangunan dengan Rencana Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan


Tersusunnya Rencana PB Jawa Tengah 0 1 0 0 0 1 dok

Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jateng

5 7 7 8 8 35 Kab/ kota

Misi 2 : Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana

1 Meningkatkan kapasitas sumber daya dan sarpras yang handal dalam penanggulangan bencana

Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana

jml kursus dan diklat teknis, PB, manajerial dan pendukung PB yang dilaksanakan/diikuti

10 10 10 10 10 50 kali

Jumlah aparatur terlatih dalam penyelenggaraan PB

100 100 100 100 100 500 orang

Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

jumlah tambahan sarana dan prasarana transportasi/ evakuasi

5 5 5 5 5 25 unit

tersedia gedung/gudang penyimpanan logistik dan peralatan pb

0 1 0 0 0 1 unit

jml paket logistik pengungsian

800 1.000 1.200 1.200 1.300 5.500 Paket

Pemulihan sarana dan prasana terdampak bencana

35 35 35 35 35 35 Kab/kota

Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jateng

0 5 5 5 5 20 keg

Misi 3 : Memberdayakan masyarakat dalam PB 1 Meningkatnya

kepedulian dan Meningkatnya kesadaran dan pemahaman

Jumlah masyarakat/relawan terlatih PB

5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 orang




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya

Jumlah masyarakat/relawan mempunyai sertifikasi / keterangan pelatihan 0 100 150 200 200 650 orang

2 Meningkatkan kemampuan masyarakat dlm PB


Jumlah desa siaga bencana 2 3 3 3 3 14 desa

Jumlah desa tangguh bencana

0 4 4 4 5 17 desa

Misi 4 : Membangun kerja-sama antar Pemangku Kepentingan PB1 Membangun jejaring

dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana


jumlah kerjasama PB dengan lembaga penelitian /perguruan tinggi ;

2 2 2 2 2 10 kerjasama

jumlah komunitas peduli bencana,

10 13 15 18 20 76 komunitas

jmlh dunia usaha terlibat PB melalui alokasi dana CSR 3 10 15 20 25 73

Dunia usaha

Penyelenggaraan koordinasi antar instansi pemerintah

3 3 3 3 3 15 instansi

Jumlah media publikasi data dan informasi PB

3 3 3 3 3 12 media

Misi 5 : Pemanfaatan iImu Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1 Memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan tepat guna dalam penyelenggaraan PB

Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini

Tersedia data dan informasi bencana

1 1 1 1 1 5 Data dan informasi

Tersedia data dan informasi kerusakan / kerugian jateng,

1 1 1 1 1 5 Data dan informasi

Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan kearifan lokal

System early warning masyarakat

1 2 2 2 2 9 unit

Jumlah publikasi di media 100 100 100 100 100 500 Kali


C. Strategi dan Kebijakan

Strategi

1. Menyediakan bahan-bahan pembentukan regulasi melalui identifikasi

kebutuhan regulasi, penyusunan naskah akademik, dan mengkaji

kebutuhan akan regulasi

2. Menyediakan bahan pendukung dan evaluasi pelaksanaan penanganan

darurat

3. Menyediakan bahan pendukung penyelenggaraan kerjasama PB dan

jenis PB yang kerjasamakan

4. Menyediakan juklak dan juknis manajeman logistic yang telah ada

5. Menyediakan juklak / juknis manajeman peralatan yang ada

6. Tersedia rencana-rencana teknis PB yang telah dilakukan

7. Tersedia data ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas masyarakat

8. Jenis-jenis pelatihan/kursus

9. Data dan informasi sarpras di Jawa Tengah

10. Penyediaan lahan, DED

11. Jumlah data sarana dan prasarana evakuasi di Jateng

12. Tersedia potensi masyarakat terdampak bencana /pengungsi

13. Data kerusakan dan kerugian akibat bencana

14. Data masyarakat terdampak bencana

15. Tersedia data desa terdampak bencana

16. Tersedia informasi Pusat studi bidang kebencanaan, tokoh/pakar bidang

bencana di PT

17. Tersedia data organisasi komunitas / relawan bencana

18. Tersedia data dunia usaha yang tergabung dalam organisasi profesi

19. Tersedia program dan kegiatan PB wilayah perbatasan baik

kabupaten/kota maupun provinsi

20. Dukungan data dan informasi PB

21. Tersedia support data dan informasi bencana secara rutin

22. Tersedia support data dan informasi kerusakan dan kerugian Jawa

Tengah secara periodik

23. Tersedia data dan informasi peringatan dini bencana

24. Penyiapan konsep dan materi publikasi masyarakat


Kebijakan

1. Memfungsikan BPBD sebagai institusi rujukan kebijakan dalam


2. Menjadikan BPBD Prov.Jateng sebagai incider commander yang kuat

dalam tanggap darurat bencana

3. Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah

perbatasan

4. Menjadikan logistik PB yang optimal untuk PB

5. Menjadikan peralatan PB yang optimal dan handal untuk PB

6. Memfungsikan BPBD sebagai institusi rujukan kebijakan dalam PB

7. Mewujudkan Pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana

8. Mengembangkan SDM berbasis kompetensi

9. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur PB yang handal

10. Pengadaan sarana dan prasarana PB sesuai kebutuhan

11. Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic dan peralatan

sesuai standar

12. Mewujudkan Pemerintah Jateng/BPBD mampu memenuhi operasi

kemanusiaan

13. Mengembangkan Pemerintah Jateng / BPBD mampu memenuhi

kebutuhan dasar pengungsian

14. Meningkatkan kemampuan dalam perhitungan kerusakan dan kerugian

akibat bencana

15. mengembangkan kapasitas dan menyiapkan masyarakat Jawa Tengah

dalam PB

16. Mewujudkan kapasitas /kemampuan masyarakat

17. Mewujudkan desa siaga dan sadar bencana di Jawa Tengah

18. Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi bencana di

Jawa Tengah

19. Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

20. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam

bencana di Jawa Tengah melalui organisasi komunitas

21. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam

penanggulangan bencana di Jawa Tengah


22. Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah

23. Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik

24. Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi

bencana secara terpadu

25. Mengembangkan system peringatan dini berbasis masyarakat

26. Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik


Tabel 17 Misi, Tujuan, Sasaran , Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7 Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal

Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai

1. Tersusunnya Peraturan Gubernur bidang PB

Pergub dalam penanggulangan bencana a. status dan tingkat

bencana b. daerah rawan

bencana c. tata cara penanganan





Menyediakan bahan-bahan pembentukan regulasi melalui identifikasi kebutuhan regulasi, penyusunan naskah akademik, dan mengkaji kebutuhan akan regulasi

Memfungsikan BPBD sebagai institusi rujukan kebijakan dalam penanggulangan bencana

a. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi BPBD Kab/Kota di Jateng

Advokasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan PB

Memfasilitasi penyusunan pedoman dan kebijakan bidang PB

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

2. Tersusunnya

dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah


Menyediakan bahan pendukung dan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat Kegiatan Pendidikan

Menjadikan BPBD Prov.Jateng sebagai incider commander yang kuat dalam tanggap darurat bencana


b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana,

c. Program Pos,




1 2 3 4 5 6 7 Kemasyarakatan Telekomunikasi,

Meteorologi dan SAR


Menyediakan bahan pendukung penyelenggaraan kerjasama PB dan jenis PB yang kerjasamakan

Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah perbatasan



c. Tersusunnya system manajemen logistic PB

Menyediakan juklak dan juknis manajeman logistic yang telah ada

Menjadikan logsitik PB yang optimal untuk PB



Menyediakan juklak / juknis manajeman peralatan yang ada

Menjadikan peralatan PB yang optimal dan handal untuk PB


Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan dengan Rencana Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan


Tersusunnya Rencana PB Jawa Tengah

Tersedia rencana-rencana teknis PB yang telah dilakukan

Memfungsikan BPBD sebagai institusi rujukan kebijakan dalam PB


Terusunnya dokumen /

peta risiko bencana Jateng

Tersedia data ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas masyarakat

a. Mewujudkan Pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana

b. Mengembangkan SDM berbasis kompetensi


Misi 2 : Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulan

Meningkatkan kapasitas sumber daya dan sarpras yang handal


jml kursus dan diklat teknis, PB, manajerial dan pendukung PB yang dilaksanakan /diikuti

Jenis-jenis pelatihan/kursus

Mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur PB yang handal

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

b. Program Pendidikan Non Formal dan Informal




1 2 3 4 5 6 7 gan Bencana dalam


Jmlah aparatur terlatih dalam penyelenggaraan PB

Tersedia aparatur dalam PB

Mengembangkan SDM berbasis kompetensi



jumlah tambahan sarana dan prasarana transportasi/evakuasi

Data dan informasi sarpras di Jawa Tengah

Pengadaan sarana dan prasarana pb sesuai kebutuhan


tersedia gedung/ gudang penyimpanan logistik dan peralatan PB

Penyediaan lahan, DED

Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic dan peralatan sesuai standar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah paket logistik pengungsian

Tersedia potensi masyarakat terdampak bencana /pengungsi

Mengembangkan Pemerintah Jateng / BPBD mampu memenuhi kebutuhan dasar pengungsian



Data kerusakan dan kerugian akibat bencana

Mengembangkan pembangunan yang berwawasan bencana


b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan

Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jateng

Data dan informasi Kelembagaan PB

Koordinasi dan sinergi Penyelenggaraan PB

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Misi 3 : Memberdayakan masyarakat dalam PB

Meningkatnya kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya

Jumlah masyarakat / relawan terlatih PB

Data masyarakat terdampak bencana

mengembangkan kapasitas dan menyiapkan masyarakat Jawa Tengah dalam PB


Jumlah masyarakat / relawan mempunyai sertifikasi / keterangan pelatihan


Mewujudkan kapasitas /kemampuan masyarakat





1 2 3 4 5 6 7 Meningkatkan kemampuan masyarakat dlm PB


Jumlah desa siaga bencana

Tersedia data desa terdampak bencana

Mewujudkan desa siaga dan sadar bencana di Jawa Tengah


Jumlah desa tangguh bencana

Tersedia data desa terdampak bencana

Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi bencana di Jawa Tengah


Misi 4 : Membangun kerja-sama antar Pemangku Kepentingan PB

Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana


jumlah kerjasama PB dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi ;

Tersedia informasi Pusat studi bidang kebencanaan, tokoh/pakar bidang bencana di PT

Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi


b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Jumlah komunitas peduli bencana,

Tersedia data organisasi komunitas / relawan bencana

Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Jawa Tengah melalui organisasi komunitas


jumlah dunia usaha terlibat PB melalui alokasi dana CSR

Tersedia data dunia usaha yang tergabung dalam organisasi profesi

Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah



Tersedia program dan kegiatan PB wilayah perbatasan baik kabupaten/kota maupun provinsi

Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah


Jumlah media publikasi data dan informasi PB

Dukungan data dan informasi PB

Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi

a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa




1 2 3 4 5 6 7 publik b. Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi;

Misi 5 : Pemanfaatan iImu Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan tepat guna dalam penyelenggaraan PB



Tersedia support data dan informasi bencana secara rutin

Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu


b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

c. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana


Tersedia support data dan informasi kerusakan dan kerugian Jawa Tengah secara periodik



b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan kearifan lokal

System early warning masyarakat

Tersedia data dan informasi peringatan dini bencana

Mengembangkan system peringatan dini berbasis masyarakat


Jumlah publikasi di media

Penyiapan konsep dan materi publikasi masyarakat

Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik




BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis

kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan

sasaran yang ditetapkan dan ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan

merupakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Prov Jawa Tengah

sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana Jawa

Tengah.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Prov Jawa Tengah dalam rangka

melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko, penanggulangan serta pemulihan

dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program

dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat

sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan

terpilih dalam suatu program diselenggarakan BPBD Prov Jawa Tengah sebagai

bagian dari pencapaian sasaran.


Tabel 18 Sasaran Program dan Kegiatan BPBD Jawa Tengah

SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM Kegiatan 1 2 3 4 5 6

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal Tujuan 1 : Mewujudkan Regulasi Penanggulangan Bencana Yang Memadai

1. Tersusunnya Peraturan Gubernur bidang PB

Pergub dalam penanggulangan bencana : a. status dan tingkat bencana b. daerah rawan bencana c. tata cara penanganan





Menyediakan bahan-bahan pembentukan regulasi melalui identifikasi kebutuhan regulasi, penyusunan naskah akademik, dan mengkaji kebutuhan akan regulasi

Memfungsikan BPBD sebagai institusi rujukan kebijakan dalam penanggulangan bencana


a. Penyusunan Revisi Peraturan Daerah

b. Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

2. Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah


Menyediakan bahan pendukung dan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat

Menjadikan BPBD Prov.Jateng sebagai incider commander yang kuat dalam tanggap darurat bencana


Evaluasi, Pemantauan, dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat


Menyediakan bahan pendukung penyelenggaraan kerjasama PB dan jenis PB yang kerjasamakan

Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah perbatasan



a. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Penyelenggaraan PB

b. Perencanaan Bidang Kebencanaan

c. Koordinasi Lintas Wilayah / Sektor bidang Kebencanaan

c. Tersusunnya system manajemen logistic PB

Menyediakan juklak dan juknis manajeman logistic yang telah ada

Menjadikan logistik PB yang optimal untuk PB


a. Sosialisasi Manajemen Logistik Bencana

b. Koordinasi dan



Konsolidasi Logistik Bencana


Menyediakan juklak / juknis manajeman peralatan yang ada

Menjadikan peralatan PB yang optimal dan handal untuk PB


Koordinasi Pemetaan dan monitoring evaluasi Peralatan PB

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal Tujuan 2 : Meningkatkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan


Tersusunnya Rencana PB Jawa Tengah

Tersedia rencana-rencana teknis PB yang telah dilakukan

Memfungsikan BPBD sebagai institusi rujukan kebijakan dalam PB


a. Perencanaan Bidang Kebencanaan

b. Penyusunan Dokumen Tematik Bid Kebencanaan

c. Rencana Kontinjensi (Contingency Plan)

Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jateng

Tersedia data ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas masyarakat

Mewujudkan Pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana


Penyusunan Peta Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah

Misi 2 : Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Dan Sarpras Yang Handal Dalam Penanggulangan Bencana


jml kursus dan diklat teknis, PB, manajerial dan pendukung PB yang dilaksanakan /diikuti

Jenis-jenis pelatihan/kursus Mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur PB yang handal

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

a. Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumberdaya Manusia

b. Pendidikan dan Pelatihan Formal

c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Pendidikan Kemasyarakatan



Jumlah aparatur terlatih dalam penyelenggaraan PB

Tersedia aparatur dalam PB

Mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur PB yang handal


a. Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat bencana (Damage and Losses Assesment)

b. Gladi Manajemen Bencana

c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat Bencana

d. Pelatihan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana

Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR

a. Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat/SAR

b. Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi


jumlah sarana dan prasarana transportasi / evakuasi

Data dan informasi sarpras di Jawa Tengah

a. Pengadaan sarana dan prasarana PB sesuai kebutuhan

b. Mewujudkan Pemerintah Jateng/BPBD mampu memenuhi operasi kemanusiaan


Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng

tersedia gedung/ gudang penyimpanan logistik dan peralatan PB

Penyediaan lahan, DED Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic dan peralatan sesuai standar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan gedung kantor

b. Rehab Gedung Kantor



Jumlah paket logistik pengungsian Tersedia potensi masyarakat terdampak bencana /pengungsi

Mengembangkan Pemerintah Prov Jateng / BPBD mampu memenuhi kebutuhan dasar pengungsian


a. Pemenuhan Kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana


Data kerusakan dan kerugian akibat bencana

Mengembangkan pembangunan yang berwawasan bencana


a. Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana

b. Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

c. Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi PascaBencana

d. Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jateng

e. Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jateng

f. Sinergitas Multisector Pasca Bencana di Jateng

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan

Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Kab/Kota se Jawa Tengah

Misi 3 : Memberdayakan masyarakat dalam PB Tujuan : Meningkatnya kepedulian dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana;

Meningkatnya kesadaran dan

Jumlah masyarakat / relawan terlatih PB


mengembangkan kapasitas dan menyiapkan


a. Pengembangan Budaya Sadar Bencana



pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya

masyarakat Jawa Tengah dalam PB

b. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Merapi

c. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung Berapi

Jumlah masyarakat / relawan mempunyai sertifikasi / keterangan pelatihan


Mewujudkan kapasitas /kemampuan masyarakat


a. Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana

b. Bintek Penanganan Darurat dan uji kompetensi, Standarisasi/sertifikasi relawan Penanggulangan Bencana Indonesia

Misi 3 : Memberdayakan masyarakat dalam PB Tujuan : Meningkatkan kemampuan masyarakat dlm PB


Jumlah desa siaga bencana Tersedia data desa terdampak bencana

Mewujudkan desa siaga dan sadar bencana di Jawa Tengah


Pengembangan Desa Siaga Bencana

Jumlah desa tangguh bencana Tersedia data desa terdampak bencana

Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi bencana di Jawa Tengah


a. Pengembangan Desa Tangguh Bencana

b. Kegiatan Lokalatih Pengurangan Risiko Bencana Forum Slamet

c. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana



Misi 4 : Membangun kerja-sama antar Pemangku Kepentingan PB Tujuan : Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana


jumlah kerjasama PB dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi ;

Tersedia informasi Pusat studi bidang kebencanaan, tokoh/pakar bidang bencana di PT

Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi


Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Penyusunan Studi-Studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study)

Jumlah komunitas peduli bencana,

Tersedia data organisasi komunitas / relawan bencana

Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Jawa Tengah melalui organisasi komunitas


a. Pengembangan Forum Pengurangan Risko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah

b. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)

jumlah dunia usaha terlibat PB melalui alokasi dana CSR

Tersedia data dunia usaha yang tergabung dalam organisasi profesi

Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah


a. Koordinasi Pengem-bangan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Reduksi Bencana

b. Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antara Unsur Pengarah BPBD Jateng dengan Pemangku Kepentingan PB


Tersedia program dan kegiatan PB wilayah perbatasan baik kabupaten/kota maupun provinsi

Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah


a. Pembelajaran Wawasan Kebencanaan

b. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana

Jumlah media publikasi data dan Dukungan data dan informasi Mengembangkan Program Pengembangan Peningkatan Pusat



informasi PB PB komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik

Komunikasi Informasi dan Media Massa

Informasi Bencana (PIB) Provinsi JawaTengah

Misi 5 : Pemanfaatan iImu Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tujuan : Memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan tepat guna dalam penyelenggaraan PB



Tersedia support data dan informasi bencana secara rutin


Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Penanggulangan Bencana


SAR Pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Sedekah laut/Sura


Tersedia support data dan informasi kerusakan dan kerugian Jawa Tengah secara periodik



Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk PB


Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Data Kebencanaan

Misi 5 : Pemanfaatan iImu Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tujuan : Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan Kearifan Lokal

System early warning masyarakat Tersedia data dan informasi peringatan dini bencana

Mengembangkan system peringatan dini berbasis masyarakat


Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) berbasis Masyarakat

Jumlah publikasi di media Penyiapan konsep dan materi publikasi masyarakat

Mengembangkan komuni-kasi massa dan keterbuka-an informasi publik

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi JawaTengah


Rincian program dan kegiatan, sesuai dengan target indikator kinerja program dan kegiatan maupun besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 19 Indikator Program / Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan

Kondisi awal

Target Capaian Sasaran Kondisi akhir

Penanggung jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program Pendidikan Non Formal dan Informal Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Terselenggaranya pendidikan kemasyarakatan untuk masyarakat, dunia usaha maupun para relawan

4.500 orang

2.100 620.000 2.100 800.000 2.100 1.000.000 2.100 1.000.000

2.100 1.000.000

15.000 Bid 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan Kegiatan Koordinasi dukungan pembangunan infrastruktur di kab/kota se Jawa Tengah

Teselenggaranya Koordinasi dan fasilitasi dukungan pembangunan infrastruktur pasca bencana di 35 kab/kota

35 kab/kota

35 kab/kota

280.000 35 kab/kota

300.000 35 kab/kota

320.000 35 kab/kota

320.000 35 kab/kota

350.000 35 kab/kota

Bid 3

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Kegiatan Perencanaan Bidang Kebencanaan

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di BPBD Prov. Jateng

Tersedia dokumen perencanaan tiap tahun

2 dok 315.000

2 dok 350,000

2 dok 450,000, 2 dok 500,000 2 dok 520,000, 12 dok sekretariat

Kegiatan Penyusunan Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study)

Tersedianya Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study) di Jateng

4 studi kebencanaan

2 studi 235.000 2 studi 250.000 2 studi 280.000 2 studi 300.000 2 studi 320.000 10 dok studi

sekretariat



Kondisi awal



K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Koordinasi Lintas Wilayah / Sektor bidang Kebencanaan

Terselenggara koordinasi antara 10 propinsi anggota MPU bid penanguangan bencana

1 kali 1 kesepakatan/rekomendasi

160.000 1 kesepakatan/rekomendasi





sekretariat

Penyusunan Dokumen Tematik Bid Kebencanaan

terfasilitasinya penyusunan RPB di seluruh Jawa Tengah

1 RPB Provinsi Jawa Tengah

1 dok 80.000 1 dok 120.000 1 dok 150.000 1 dok 180.000 1 dok 200.000 5 dok Sekretariat

Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan

Tersedianya pengendalianm evaluasi dan pelaporan kegiatan kebencanaan per tahun

evaluasi dan pelaporan kegiatan kebencanaan / tahun

1 dok 120.000 1 dok 200.000 1 dok 230.000 1 dok 250.000 1 dok 300.000 1 dok sekretariat

Kegiatan Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi

Terselenggaranya Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi

9 kali penyelenggaraan/ 900 org

2 kali / 200 org

120.000 2 kali / 200 org

200.000 2 kali / 200 org

220.000 2 kali / 200 org

250.000 2 kali / 200 org

280.000 19 kali / 1.900 org

Bid 2

Kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR

Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR

1 keg Pusdalops / 40 org

2kali /40 orang

95.000 2kali /40 orang

150.000 2kali /40 orang

200.000 2kali /40 orang

250.000 2kali /40 orang

300.000 11 keg/ 240 org

Bid 2

Kegiatan Peningkatan Tersedianya SIM data 2 SIM 2 SIM 95.000 2 SIM 130.000 2 SIM 200.000 2 SIM 230.000 2 SIM 250.000 8 SIM sekertariat



Kondisi awal



K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Data Kebencanaan

kebencanaan di Jawa Tengah

Kegiatan SAR Pada Event Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Sedekah laut/Sura

Terselenggaranya Operasi SAR Pada Event Tertentu dan Hari-hari Khusus

Tiap Tahun diselenggarakan 2 kali

2kali 75.000 2 kali 100.000 2 kali 130.000 2 kali 180.000 2 kali 200.000 2 kali Bid 2

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Penanggulangan Bencana

Tersedianya Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Penanggulangan Bencana

2 TI 1 TI 95,000 2 TI 120,000 2 TI 150,000 2 TI 200,000 2 TI 230,000 sekertariat

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah

Terselaksananya Peningkatan Pusat Informasi Bencana di Provinsi Jawa Tengah

1 pusat informasi Bencana

1 unit 240.000 1 unit 320.000 1 unit 350.000 1 unit 400.000 1 unit 450.000 sekertariat


Kegiatan Penyusunan Peta Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah

Tersusnnya Peta Risiko Bencana di Jawa Tengah

5 kab/kota 5 kab/kota

95.000 8 kab/ kota

200,000 7 kab /kota

300,000 8 kab /kota

330,000 7 kab/ kota

350,000 35 kab/ kota

Bid 1

Kegiatan Pengembangan Budaya Sadar Bencana

Terselenggaranya Budaya sadar bencana di Jawa Tengah

9 kali penyelenggaraan

3 kali 95.000 3 kali 160.000 3 kali 200.000 3 kali 230.000 3 kali 300.000 24 kali Bid 1



Kondisi awal



K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kegiatan Pengembangan Desa Siaga Bencana

Terselenggaranya Pengembangan Desa Siaga di Jawa Tengah

26 Desa siaga

2 Desa siaga

1.000.000 2 Desa siaga



1.000.000

2 Desa siaga

1.000.000

36 desa Bid 1

Kegiatan Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Terselenggaranya Pengembangan Desa tangguh di Jawa Tengah

0 0 0 7 Desa 800.000 7 desa

800.000 7 Desa 900.000 7 Desa

1.000.000

24desa Bid 1

Kegiatan Gladi Manajemen Bencana

Terselenggaranya Gladi Manajemen Bencana di Jawa Tengah

9 kali 2 kali 240.000 2 kali 300.000 2 kali 330.000 2 kali 400.000 2 kali 450.000 19 kali Bid 1

Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana

Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana

35 kab/kota

35 kab/kota

190,000 35 kab/kota

250,000 35 kab/kota

300,000 35 kab/kota

330,000 35 kab/kota

400,000 35 kab/kota

Bid 1

Kegiatan Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat

Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat di Jawa Tengah

35 kab/kota

1 dok 140,000 1 dok 200,000 1 dok 250,000 1 dok 280,000 1 dok 300,000 5 dok Bid 2

Kegiatan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana

Terselenggaranya Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana

35 kab/kota

35 kab/kota

95,000 35 kab/kota

300,000 35 kab/kota

200,000 35 kab/kota

230,000 35 kab/kota

250,000 35 kab/kota

Bid 3

Kegiatan Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat

Terselenggaranya Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses

200 org 30 orang

95.000 60 orang

250.000 80 orang

300.000 80 orang

350.000 80 orang

420.000 530 org Bid 3



Kondisi awal



K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. bencana (Damage and Losses Assesment)

Assesment di Jateng

Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antara Unsur Pengarah BPBD Jawa Tengah dengan Pemangku Kepentingan PB

Terselenggaranya Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan PB antara Unsur Pengarah BPBD Jawa Tengah dengan Pemangku Kepentingan PB

5 anggota Unsur Pengarah

5 anggota unsur pengarah

960.000 5 anggota unsur pengarah




950.000 5 sekretariat

Kegiatan koordinasi Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana Jawa Tengah

Terselenggaranya Fasilitasi Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana Jawa Tengah

35 kab/kota

2 kali 95.000 2 kali 160.000 2 kali 200.000 2 kali 220.000 2 kali 300.000 10 kali Bid 4

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jawa Tengah

Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Peralatan Bencana Jateng

1 paket 1 paket 720.000 1 paket 720.000 2 paket

750.000 2 paket 750.000 3 paket

800.000 9 paket Bid 4

Pemenuhan Logistik Kebutuhan dasar masyarakat terdampak

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik Bencana Jateng

- - 1.000 paket

300.000 1.500 350.000 2.000 350.000 2.300 400.000

Kegiatan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah

Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jateng




Kondisi awal



K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Kawasan Merapi

Terselenggaranya fasilitasi Rehabilitasi dn Rekonstruksi Pasca Bencana Kawasan Merapi

8 kali 1 kali 95.000 3 kali 180.000 3 kali 250,000 3 kali 250,000 3 kali 300,000 23 kali BID 3

Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jateng

Terselenggaranya sinergi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada5 sector terdampak bencana

-belum ada 0 0 3 kali 300.000 3 kali 350,000 3 kali 350,000 3 kali 400,000 23 kali BID 3

Kegiatan Sosialisasi Manajemen Logistik Bencana

Terselenggaranya Sosialisasi Manajemen Logistik dan Peralatan Bencana

6 kali 2 kali 95.000 2 kali 180.000 2 kali 250,000 2 kali 250,000 2 kali 300.000 16 kali Bid 4

Kegiatan Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana

Terselengggaranya Rapat Koordinasi Logisik dan Peralatan Bencana

6 kali 2 kali 95.000 2 kali 180.000 2 kali 250,000 2 kali 250,000 2 kali 300.000 16 kali Bid 4

Kegiatan Pembelajaran Wawasan Kebencanaan

Terselenggaranya Pembelajaran Wawasan Kebencanaan di Jateng

3 paket 1 paket 95.000 1 paket 180.000 1 paket

200.000 1 paket 230.000 1 paket

300.000 8 paket sekretariat

Kegiatan Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah

Terslenggaranya Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Prov.Jateng




Kondisi awal



K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana

Terslenggaranya Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana

10 kab/kota/ 300 org

200 orang

95.000 200 orang

150.000 200 orang

250.000 200 orang

300.000 200 orang

350.000 1.300 org Bid 1

Kegiatan Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana

Terselenggranya koordinasi Pengurangan Risiko Bencana

4 kab/kota 4 kab/kota

95.000 4 kab/kota

180.000 4 kab/kota

200.000 4 kab/kota

230.000 4 kab/kota

300.000 24 kab/kota

Bid 1

Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Merapi

Terselenggaranya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Merapi

1 Kab 3 kab/kota

140.000 3 kab/kota

180.000 3 kab/kota

200.000 3 kab/kota

250.000 3 kab/kota

300.000 3 kab/kota

Bid 1

Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana rawan bencana gunung api

Terselenggaranya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Merapi

Dilaksanakan mll keg. Pencegahan dan Kesiapsiagaan PB Kawasan Merapi dan lokalatih forum slamet

- - 4 kab/kota

230.000 9 kab/kota

230.000 9 kab/kota

250.000 9 kab/kota

300.000 9 kab/kota

Bid 1

Kegiatan Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Terfasilitasinya Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan PB di Jateng

35 kab/kota

1dok 70.000 1dok 100.000 1dok 130.000 1dok 150.000 1dok 180.000 5 dok sekrtatiat



Kondisi awal



K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3 kali 1 kali 70.000 1 kali 100.000 1 kali 130.000 1 kali 150.000 1 kali 180.000 8 kali sekretariat

Kegiatan Lokalatih Pengurangan Risiko Bencana Forum Slamet

Terselenggaranya Lokalatih Pengurangan Risiko Bencana Forum Slamet

80 org 40 orang

70.000 200 orang

150.000 200 orang

180.000 200 orang

200.000 200 orang

250.000 Bid 1

Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi (Contigency Plan)

Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana di Jawa Tengah

2 1 renkon 95.000 1 renkon

300.000 1 renkon

350.000 1 renkon

350.000 1 renkon

500.000 7 renkon Bid 1

Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)

Terselenggaranya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Jateng

2 komunitas

2 komunitas

50.000 2 komunitas

150.000 2 komunitas

200.000 2 komunitas

230.000 2 komunitas

250.000 12 Bid 1

Kegiatan Peningkatan Kapsitas Aparatur Tim Rekasi Cepat Bencana

Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas TRC di Jawa Tengah

8 kali penyelenggaraan

80 orang

95.000 200 orang

200.000 200 orang

250.000 200 orang

300.000 200 orang

400.000 Bid 2

Kegiatan Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Teridentifikasinya manfaat dan dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jateng

1 Paket 1 paket 70.000 1 paket 180.000 1 paket

200.000 1 paket 250.000 1 paket

300.000 Bid 3



Kondisi awal



K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kegiatan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana

Terpas angnya jalur evakuasi pada Daerah Rawan Bencana

150 titik rambu/3 kab

5 kab 190.000 5 kab 250.000 5 kab 250.000 5 kab 300.000 5 kab 320.000 35 kab/kota

Bid 1

Bintek Penanganan Darurat dan uji kompetensi, Standarisasi/sertifikasi relawan Penanggulangan Bencana Indonesia

Jumlah relawan/komunitas peduli yang bersertifikat

Belum ada 200 org

300.000 200 org

300.000 200 org

300.000 200 org

300.000 800 orang

Bid 2

Koordinasi Pengembangan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Reduksi Bencana

Keterlibatan dunia usaha dalam pb

2 kali rakor 10 Dunia usaha

95.000 13 Dunia usaha





Bid 1

Seleksi Unsur Pengarah BPBD Prov Jawa Tengah

5 anggota up masyarakata profesional

5 anggota 5 200.000 5 anggota

Secretaries

Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) berbasis Masyarakat

Berfungsinya sistem informasi bencana jateng

2 2 95.000 3 150.000 3 200.000 3 230.000 3 300.000 Bid 1

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana

Keterlibatan bpbd jateng dalam penyel PRB nasional

0 3 150.000 3 180.000 3 200.000 3 300.000 3 300.000 sekretariat



BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

A. Strategi dan Kebijakan Pemerintah Prov Jawa Tengah dalam


Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan misi ke 7 RPJMD Provinsi

Jawa Tengah 2013 – 2018 (Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat

Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginventarisasi beberapa langkah

strategis, yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya

penanggulangan dan pengurangan risiko bencana Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan prasarana sarana pengendalian banjir, dan peningkatan

penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai;

2. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berbasis DAS;

3. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

4. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir;

5. Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan;

6. Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelemba-gaan

penanggulangan bencana dan masyarakat;

7. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana.

Kebencanaan dan lingkungan merupakan suatu siklus dan saling

mempengaruhi. Kerusakan lingkungan pada satu wilayah akan menimbulkan

bencana diwilayah tersebut maupun wilayah sekitarnya, sebaliknya terjadinya

bencana disatu wilayah akan berdampak kerusakan lingkungandi wilayah

tersebut maupun wilayah sekitarnya. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan

strategi pembangunan bidang penanggulangan bencana dan lingkungan,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah dan kebijakan makro

meliputi :

1. Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana

sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada

Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal;

2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;


3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan

manfaat penataan ruang berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai

langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda;

4. Meningkatkan pengelolaan dan sebaran Ruang Terbuak Hijau (RTH);

5. Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan

melibatkan peran aktif masyarakat;

6. Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup;

7. Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi,

kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi).

Kebijakan pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan

sasaran dan tujuan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Gubernur

Jawa Tengah telah menetapkan arah kebijakan selama lima tahun sesuai

dengan visi dan misi Pemerintah Prov Jawa Tengah. Untuk mewujudkan misi

ke-7, selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, arah dan kebijakan yang

menjadi pedoman BPBD Prov Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana,

yaitu :

1. Arah Kebijakan Tahun 2014

Arah dan Kebijakan pembangunan daerah Tahun 2014 ditujukan untuk

“Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Menuju Kesejahteraan

Masyarakat”. Tujuan tersebut diarahkan dengan kebijakan antara lain :

a. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur guna mendukung

pengembangan wilayah;

b. Peningkatan upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

serta pengurangan risiko bencana guna mencapai pembangunan

berkelanjutan;


Pembangunan daerah pada Tahun 2015 ditujukan untuk “Meningkatkan

Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Menuju Kemandirian Wilayah dan

Kesejahteraan Masyarakat”, dengan arah kebijakan penanggulangan

bencana meliputi;

a. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung

pengembangan wilayah;


b. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya;



Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Infrastruktur yang

Semakin Mantap”. Arah kebijakan pembangunan bidang penanggulangan

bencana pada tahun tersebut meliputi:

a. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi

guna meningkatkan daya saing daerah;

b. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan

daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi

ancaman bencana;



Ketahanan Pangan dan Energi Guna Mewujudkan Kemandirian Wilayah dan

Kesejahteraan Masyarakat”. Capaian pembangunan bidang penanggulangan

bencana diarahkan melalui kebijakan :

a. Peningkatan daya saing daerah didukung dengan pembangunan

infrastruktur;

b. Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta

pengurangan risiko bencana;


Tahun 2018 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima pelaksanaan

RPJMD 2013 - 2018, ditujukan untuk “Mewujudkan Kesejahteraan

Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari”, Arah kebijakan bidang

penanggulangan bencana dilaksanakan melalui:

a. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan;

b. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan

B. Indikator Kinerja Daerah Bidang Penanggulangan Bencana

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan

gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Gubernur dan

Wakil Gubernur dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir

periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian


indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator

capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang

diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Bidang penanggulangan bencana melaksanakan 1 (satu) sasaran

strategis yaitu Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam

penanggulangan bencana. Sasaran tersebut dicapai 2 (dua) indikator capaian

utama, yaitu jumlah BPBD Kabupaten/Kota yang dibetuk berdasarkan peraturan

daerah dan jumlah desa tangguh bencana. Sasaran strategis dan indikator

sasaran yang akan dicapai tesebut disjaikan pada Tabel penetapan Indikator

Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.

Tabel 20 Capaian Kinerja Bidang Penanggulangan Bencana Prov. Jawa Tengah

NO

SASARAN STRATEGIS

RPJMD 2013-2018

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

TARGET KINERJA

2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 7.4.1 Meningkatnya

kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

1. Jumlah BPBD kab/kota berdasar Perda

kab/kota

28 33 (+5)

35 (+2)

35 35

2. Jumlah Desa Tangguh Bencana

Desa 27 29

(+2) 31 (+2)

33 (+2)

35 (+2)

Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota sampai dengan Februari 2014,

dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. 28 BPBD Kabupaten/Kota yang dibentuk mendasarkan peraturan daerah,

2. 6 BPBD Kabupaten/Kota yang dibentuk mendasarkan peraturan

Bupati/Walikota,

3. 1 Kabupaten/Kota belum membentuk BPBD

Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sejak berlakunya UU No

24 tahun 2007 telah ditindaklanjuti oleh pemeintah Povinsi dan kabupaten/kota


untuk membentuk BPBD. Perkembangan jumlah dan dasar pembentukan BPBD

35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada 2 (dua) tabel berikut ini.

Tabel 21 Perkembangan Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota

No Tahun Jumlah BPBD Terbentuk

Perda Perbup Belum Membentuk Ket 1 2 3 4 5 6

1 2008 1 - 34 2 2009 2 (+1) 2 4 3 2010 6 (+4) 11 18 4 2011 21 (+15) 10 4 5 2012 26 (+5) 6 3 6 2013 28 (+2) 6 1

Perkembangan pembentukan BPBD mendasarkan peraturan daerah

ataupun peraturan kepala daerah (bupati/walikota) secara rinci terdapat pada

tabel berikut ini

Tabel 22 Dasar Hukum Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah

No Kab/Kota Tipe

BPBDDasar Hukum Tanggal ditetapkan

Perda PerBup/Wali 1 2 3 4 5 6

1 Cilacap A No.22 Tahun 2008 27 September 2008

2 Banyumas B No. 14 Tahun 2011 25 November 2011

3 Purbalingga B No.15 Tahun 2010 13 Desember 2010

4 Banjarnegara B No.3 Tahun 2011 10 Juni 2011

5 Kebumen A No.8 Tahun 2010 6 Oktober 2010

6 Purworejo A No.18 Tahun 2012 29 Desember 2012

7 Wonosobo - No.26.a Tahun 2009 23 November 2009

8 Magelang A No.3 Tahun 2011 9 Juni 2011

9 Boyolali A No.16 Tahun 2011 4 November 2011

10 Klaten A No.8 Tahun 2011 25 Juli 2011

11 Sukoharjo B No.4 Tahun 2011 24 Juni 2011

12 Wonogiri B No.24 Tahun 2012 26 Desember 2012

13 Karanganyar B No.8 Tahun 2011 4 April 2011

14 Sragen No.57 Tahun 2009 10 Juli 2009

15 Grobogan A No.6 Tahun 2012 27 Maret 2012


No Kab/Kota Tipe

BPBDDasar Hukum Tanggal ditetapkan

Perda PerBup/Wali 1 2 3 4 5 6

16 Blora - No.69 Tahun 2010 23 Agustus 2010

17 Rembang A No.4 Tahun 2011 4 Agustus 2011

18 Pati A No.4 Tahun 2012 4 Juni 2012

19 Kudus B No.4 Tahun 2011 5 September 2011

20 Jepara B No. 17 Tahun 2011 7 Desember 2011

21 Demak A No.6 Tahun 2010 21 September 2010

22 Semarang B No.3 Tahun 2011 19 Mei 2011

23 Temanggung B No.24 Tahun 2011 15 Desember 2011

24 Kendal B No.19 Tahun 2011 25 Mei 2011

25 Batang B No. 8 tahun 2013 19 Agustus 2013

26 Pekalongan B No. 6 Tahun 2011 12 Desember 2011

27 Pemalang B No. 16 tahun 2012 16 Oktober 2012

28 Tegal A No.11 Tahun 2009 22 Mei 2009

29 Brebes A No.9 Tahun 2011 24 Maret 2011

30 Kota Magelang - No. 67 tahun 2013 31 Desember 2013

31 Kota Surakarta B No.6 Tahun 2008 (Perubahan ke-6)

- - - -

32 Kota Salatiga (masuk prolegda 2014 - - - - 33 Kota Semarang A No.12 Tahun 2010 19 Oktober 2010

34 Kota Pekalongan No. 19 Tahun 2012 22 Juni 2012

35 Kota Tegal No.22 Tahun 2010 4 Oktober 2010 JUMLAH 28 5

Dorongan pembentukan BPBD Kabupaten/Kota mendasarkan peraturan

daerah terus dilakukan. Meskipun baru terbentuk 28 BPBD Kabupaten/Kota

dengan peraturan daerah optimisme untuk 5 (lima) tahun ke depan pembentukan

BPBD dengan peraturan daerah dapat terwujud. Meskipun di era otonomi daerah,

kewenangan pembentukan lembaga terletak pada kabupaten/Kota sebagaimana

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diatur Peraturan Menteri Dalam

Negeri, namun Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah

menyelenggarakan pembinaan terutama untuk mewujudkan kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional.


Pencapaian tahapan pada masing – masing tahun akan dilakukan

dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk mendorong kabupaten/kota untuk

melakukan penguatan lembaga BPBD, yaitu :

1. Penguatan BPBD diprioritaskan pada BPBD yang dibentuk mendasarkan

Peraturan Bupati/walikota agar dibentuk berdasarkan Peraturan daerah

2. 1 (satu) Kota Salatiga agar membentuk BPBD berdasarkan peraturan daerah.

Arah dan kebijakan yang akan dilakukan meliputi :

1. Menerbitkan Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati/Walikota untuk

penguatan dan pembentukan BPBD perda

2. Melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota melalui

unsur anggota legisltatif yang membidangi urusan kebencanaan sehingga

akan mempermudah dan sinergi dengan usulan dari unsur eksekutif

/pemerintahan

3. Melakukan motivasi melalui unsur pengarah yang merupakan salah satu

unsur penting dalam BPBD akan membentuk BPBD

4. Mengembangkan jejaring melalui media dan kelompok pedul bencana

Indikasi dan pemantauan perkembangan pembentukan BPBD Kabupaten

/kota dilakukan melalui beberapa agenda kegiatan baik rapat koordinasi,

sosialisasi maupun bimbingan teknis kepada para pemangku kepentingan PB.

Oleh sebab itu tahapan sasaran yang perlu dikaji antara lain adalah penyususnan

draft rancangan perda, pembahasan prolegda dan pengesahan/perudangan.

Penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana

diwujudkan pula melalui pembentukan desa tangguh bencana. Mendasarkan

pada wilayah administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 767 (tujuh ratus

enam puluh tujuh) kelurahan dan 7.807 (tujuh ribu delapan ratus tujuh) desa

sehingga jumah desa/kelurahan di Jawa Tengah adalah 8.578 (delapan ribu lima

ratus tujuh puluh delapan). Mendasarkan data jumlah tersebut dan dipadukan

dengan jumlah desa/kelurahan di daerah rawan bencana Jawa Tengah sangat

memerlukan perhatian secara khusus dan serius. Mendasarkan pada tabel

daerah rawan bencana maka hampir seluruh desa/kelurahan di Jawa Tengah

rawan terhadap bencana.


Desa tangguh bencana (destana) bertujuan untuk mendorong terwujudnya

masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana. Berbagai jenis bencana yang

dihadapi masyarakat mengharuskan masyarakat untuk lebih siap dan waspada

terhadap ancaman bencana yang mengintai dari wilayahnya. Strategi yang dapat

dilakukan adalah:

1. Membangun sinergi dengan program-program perberdayaan yang sudah dan

sedang ada di desa/kelurahan

2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Masyarakat di desa/kelurahan Jawa Tengah yang mempuyai karakterisitik

berbeda baik dari segi sumberdaya manusia, kondisi sosial kemasyarakatan, fisik,

alam, finansial, sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan

diprioritaskan untuk sumberdaya dasar yang dapat diberdayakan untuk dapat

mengurangi dampak bencana terutama mengurangi kerentanan, meningkatkan

kapasitas, mengintegrasikan upaya upaya tersebut dalam pembangunan

berkelanjutan.

Masyarakat di desa/kelurahan sebagai penerima dampak langsung dari

bencana, sekaligus berperan sebagai pelaku langsung yang akan merespon

bencana di sekitarnya pertama kali. Dengan dukungan berbagai pihak dapat

ditingkatkan ketangguhannya terhadap dampak bencana, sehingga risiko korban

jiwa, kerugian harta, dll dapat diperkecil dan bahkan dihindari.


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis BPBD Prov. Jawa Tengah berlaku untuk jangka waktu 5

(lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun dan/atau dalam

kondisi lingkungan strategis tertentu. Kondisi strategis tertentu terkait dengan

terjadinya bencana dalam skala yang cukup besar dan/atau perubahan batas

teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan, ataupun perubahan Rencana Pembanguunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Prov. Jawa Tengah 2013 – 2018.

Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan

nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau

dinamika internal provinsi.

Sebagai dokumen resmi, Renstra BPBD Prov. Jawa tengah merupakan

acuan dan pedoman dalam rangka evaluasi serta penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Hasil dari

penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disepakati diharapkan dapat

memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Provinsi

Jawa Tengah serta masyarakat Jawa Tengah yang lebih mandiri dan tangguh

menghadapi bencana dapat terwujud.

Kalakhar BPBD Prov Jawa Tengah

SARWA PRAMANA, SH,M.Si Pembina Utama Muda

NIP : 19610211 198403 1 003

RENCANA STRATEGISRENCANA STRATEGISbpbd.jatengprov.go.id/PPID/FILE DOWNLOAD/RENSTRA.pdf · kabupaten/kota, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 6 (enam) kota, 873 kecamatan

Documents