PENDEKATAN KABUPATEN/KOTA SEHAT

PERAN KOORDINASI DAN SINERGITAS LINTAS SEKTOR DAN INSTANSI DALAM PENYELENGGARAAN

KABUPATEN / KOTA SEHAT (KKS) MENUJU TERCAPAINYA PROVINSI SEHAT DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019

Disampaikan Oleh :

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

SETDA PROV. SULUT

d r . K A R T I K A D E V I T A N O S , M A R S

Hotel SwissBell Manado, 21 Maret 2019

“TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA

BERDIKARI DALAM EKONOMI,

BERDAULAT DALAM POLITIK,

SERTA BERKEPRIBADIAN DALAM

BUDAYA”

1. MENINGKATKAN KEAMANAN, KETERTIBAN SULAWESI UTARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP MASYARAKAT, MEMASTIKAN KENYAMANAN HIDUP DAN BERUSAHA

2. MEMBANGUN SULAWESI UTARA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DI KAWASAN PERBATASAN DAN DAERAH KEPULAUAN

3. MEMANTAPKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA SULAWESI UTARA DENGAN MEMANTAPKAN MUTU PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN YANG TINGGI

4. MEMBANGUN SULAWESI UTARA SEBAGAI PUSAT PENGGERAK PEREKONOMIAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA.

5. MEMPERTEGUH BUDAYA MAPALUS, MAPALUSE DAN MOPOSAT UNTUK MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL.

6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH KOMODITAS SEBAGAI WUJUD DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP

7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DG MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

8. MELAKUKAN REVOLUSI MENTAL UNTUK MENGANTISIPASI PERSAINGAN GLOBAL DAN MEA

9. MENINGKATKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN SULAWESI UTARA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG BERSIH, EFEKTIF, DAN TERPERCAYA.

Pelayanan

Kesehatan

Keturunan

Lingkungan

Perilaku masyarakat

DERAJATKESEHATAN

5%

45%

30%

20%

ANALISIS DERAJAT KESEHATAN (Konsep Henrik L. Blum)

6

INDONESIA

SEHAT

PROP

SEHAT

KAB/KOTA

SEHAT

KECAMATAN

SEHATDESA / KELURAHAN

SEHAT

KONSEP SEHAT

KELUARGA SEHAT

KAB/KOTA SEHAT

PROVINSI SULAWESI UTARA SEHAT

INDONESIA SEHAT

Indikator Renstra Kesehatan Lingkungan 2015-2019

NO INDIKATOR2015 2016 2017 2018 2019

1Persentase Kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan

lingkungan 20 25 30 35 40

2 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

3 % Sarana Air Minum yg dilakukan pengawasan30 35 40 45 50

4% Tempat-Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi SyaratKesehatan 50 52 54 56 58

5 % RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar10 15 21 28 36

6% Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Yang Memenuhi SyaratKesehatan 8 14 20 26 32

7Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat 346 356 366 376 386

7

PRINSIP

PENYELENGGARAAN KKS

MELALUI KOORDINASI DAN

SINERGITAS

8

Bottom up approach

Top down support

Foto : Dokumentasi Verifikasi Lapangan Rumah Singgah Barak Semampir Kota Kediri

KELEMBAGAAN KAB/KOTA SEHAT

10

KABUPATEN/KOTA

TIM PEMBINAKAB/KOTA

PROPINSI

PUSAT

KECAMATANFORUM

KOMUNIKASI KEC

DESAKELURAHAN

KELOMPOK KERJA

TIM PEMBINAPROVINSI

FORUMKAB/KOTA SEHAT

TUJUAN.SASARAN,

KEBIJAKANDAN

STRATEGI

PERENCANAANPELAKSANAAN

KLASIFIKASI DANKRITERIA

PENILAIANPEMBINAAN

DAN PENDANAAN

TIM PEMBINA PUSAT

TIM PEMBINA & FORUM KKS

• TIM PEMBINA

– Keterlibatan LS/instansi terkait sebagai pembina

– Ketua sebaiknya BAPPEDA didampingi Dinkes dan BagianKesra (Setda)

– Sebaiknya instansi (SKPD) yang terlibat sbg Tim Pembina

– Upayakan penyelenggaraan KKS milik semua Sektor/Instansisebagai Tim Pembina, bukan hanya tanggung jwb Dinas Kesehatan

– Keterlibatan BUMN/Dunia Usaha melalui program CSR

• FORUM KAB/KOTA SEHAT

– Keterlibat masyarakat/ ormas/ PKK sebagai fasilitator UKBM

– Ketua lembaga /organisasi masy

– Sebaiknya seluruh masyarakat terlibat, minimal tahu

– Upayakan KKS milik masyarakat dan tempatSekretariat ada di masy sehingga tdk ada kesenjangan

12

SINERGITAS LINTAS SEKTOR

DALAM KKS

9 Tatanan Kab./Kota Sehat

1. Pemukiman, Sarana & Prasarana Umum

2. Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi

3. Pertambangan Sehat4. Hutan Sehat

5. Industri dan Perkantoran Sehat

6.Pariwisata Sehat7. Ketahanan Pangan dan Gizi

8. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri9. Kehidupan Sosial Yang Sehat

KementerianPertanian

KementerianKesehatan

KementerianSosial

KementerianDalam Negeri

KementerianPariwisata

KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan

KementerianPerhubungan

KementerianPendidikan

danKebudayaan

KementerianESDM

KementerianPerdagangan

KementerianPUPERA

Sinergitas Lintas Sektor

14

TAHAPAN YG PERLU DILAKUKAN OLEH DAERAH

15

BENTUK TIM

PEMBINA & FORUM

ATAU GUNAKAN FORUM

YG ADA

IDENTIFIKASI

PROGRAM

SKPD

TETAPKAN

ENTRY

POINT

SEPAKATI

KEGIATAN

OLEH FORUM

DILAKS.

O/ FORUM

& PEMDA

PENETAPAN

INDIKATOR

O/ FORUM

SOSIALISASI

INDIKATOR

KLARIFIKASI

&

PENGHARGAAN

PENILAIAN

PROV

PENGEMBANGAN

TATANAN

MRPKNKEG

MASY?

YATDK

MDN&

MENKES

RAPATFORUM

KEG. RUTINPEMERINTAH

KOORD : BAPPEDA / BAGIAN KESRA

INDIKATOR UMUM

Adanya dukungan pemda

Adanya program pendukung disektor kesehatan

Berfungsinya Tim Pembina Kab/Kota/Kecamatan

Berfungsinya Forum Kab/Kota

Adanya Sekretariat Forum

INDIKATOR UMUMBerfungsinya Forum Komunikasi Desa/Kelurahan

Berfungsinya pokjadesa/kelurahan

Adanya kesepakatan masyarakat dan Pemdatentang pemilihan dan penetapan tatanan dankegiatan

Adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakatmelalui forum/forum komunikasi /pokja

Adanya perencanaan Forum yg disepakatimasyarakat dan pemda

Lanjutan……………………

INDIKATOR KELEMBAGAAN1. TIM PEMBINA2. FORUM

KAB/KOTA3. FORUM

KOMUNIKASI KEC

4. POKJA DESA/ KEL

1. Sekretariat2. Legalitas3. Rencana4. Kegiatan5. Sumber biaya6. Keaktifan

anggota

INDIKATOR KHUSUSBERDASARKAN TATANAN DAN KAWASAN

INDIKATOR KHUSUSTATANAN KAB/KOTA SEHAT

1. Kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum

2. Kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi

3. Kawasan pertambangan sehat

4. Kawasan hutan sehat

5. Kawasan industri dan perkantoran sehat

6. Kawasan pariwisata sehat

7. Ketahanan pangan dan gizi

8. Kehidupan masyarakat sehat yg mandiri

9. Kehidupan sosial yang sehat

Sejak Tahun 2017, untuk Tatanan Pertambangan Sehat dan Hutan Sehat sudahtidak masuk dalam penilaian, karena merupakan kewenangan PemerintahProvinsi

EVALUASI PENYELENGGARAAN KKS DI

INDONESIA DANPROVINSI SULAWESI UTARA

Sumber : Dirjen Kesmas, Kemenkes RI

PENGHARGAAN SWASTI SABA KKS TAHUN 2005 - 2017

1. NAD2. NTT3. Kalbar4. Kalteng5. Sulbar6. Maluku7. Papua8. Papua

Barat

26

8

8 Provinsi yang Kab/Kotanyabelum pernahmendapatkanPenghargaan Swastisaba

26 Provinsi yang Kab/Kotanyasudah pernahmendapatkanPenghargaan Swastisaba

NO KAB/KOTA 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Usulan2019

1Kab. BolaangMongondow

Padapa

2 Kab. Minahasa Padapa Wiwerda

3 Kab. Kep. Sangihe Padapa Wiwerda Wistara

4 Kab. Kep. Talaud

5 Kab. Minahasa Selatan Padapa

6 Kab. Minahasa Utara Padapa Wiwerda Wiwerda Wistara Wistara Wistara

7Kab. BolaangMongondow Utara

Padapa Wiwerda Wistara

8 Kab. Kep. Sitaro Padapa

9Kab. MinahasaTenggara

Padapa Wiwerda

10Kab. BolaangMongondow Selatan

Padapa

Pencapaian Swasti Saba di Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2005 - 2017

NO KAB/KOTA 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Usulan2019

11Kab. BolaangMongondowTimur

12 Kota Manado Padapa Padapa Wiwerda Wistara Wiwerda

13 Kota Bitung Padapa Wiwerda Wistara Wistara Wistara Wistara Wistara

14 Kota Tomohon Padapa Wiwerda Wistara Wistara

15 Kotamobagu Padapa Wiwerda

Pencapaian Swasti Saba di Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2005 - 2017

Kab/Kota yang Menerima Penghargaan Swasti Saba

Tahun 2005-2017 di Provinsi Sulawesi Utara

0

2 2

0

2 2 2

0 01

21

3

10 0 0

12 2

3

0

2

4

6

8

10

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Padapa Wiwerda Wistara

Surat Menteri Dalam Negeritentang Pemberitahuan

Awal PelaksanaanVerifikasi Kabupaten/Kota

Sehat Tahun 2019

RANCANGAN PERSIAPAN VERIFIKASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019

• Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat,

• Kepala Bappeda/Sekretaris Daerah/Biro Kesejahteraan rakyat atau yang ditunjuk sebagai KetuaTim Pembina Provinsi, melakukan seleksi terhadap usulan Kabupaten/Kota

• Bagi Kabupaten/Kota yang baru pertama kali mengikuti seleksi penghargaan program Kabupaten/Kota Sehat diharuskan mengawalinya dengan kualifikasi pemantapan (PADAPA)

• Sebagai upaya mempercepat terwujudnya Indonesia Sehat, diharapkan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh penghargaan sebelumnya untuk meningkatkan jumlah kegiatan dari tatanandan memperluas cakupan wilayah penyelenggaraanya;

• Tidak ada lagi penurunan penghargaan

• Tidak ada lagi penurunan penghargaan

• Mengajukan Swastisaba wistara pertama, akses sanitasiberdasarkan Smart STBM sampai dengan bulan DesemberTahun 2018 minimal 60%;

• Mengajukan Swastisaba wistara yang kedua, maka aksessanitasi berdasarkan Smart STBM sampai dengan bulanDesember Tahun 2018 minimal 80%;

• Mengajukan Swastisaba wistara yang ketiga dan seterusnyamaka, akses sanitasi berdasarkan Smart STBM sampai denganbulan Desember Tahun 2018 sudah mencapai 100%.

• Dokumen KKS yang diusulkan oleh Tim Pembina Provinsi dikirimselambat-lambatnya pada 31 Maret 2019 pukul: 23:59 WIB

• mengikuti out line penyusunan dokumen KKS 2019

• bentuk Soft copy (PDF, dokumen dibuat folder-folder, disertaisurat pernyataan kebenarannya yaitu hasil verfikasi (Form 1a dan 1b) dari Tim pembina Kab/Kota ditandatangani oleh KetuaTim Pembina Provinsi/Ketua Bappeda Provinsi; denganmelampirkan Surat Pengantar yang ditanda tangani olehGubernur;

11.Tim Pembina Kab/Kota Sehat Provinsi yang terbaik, maka diharapkan Provinsimengirimkan :

a. Data jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pendekatan Kabupaten/Kota Sehat pada tahun 2005-sekarang dengan melampirkan SK Tim Pembina Provinsi, SK Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat, SK Forum Kabupaten/Kota Sehat;

b. Rencana kerja Tim Pembina Provinsi;

c. Data rekapitulasi kegiatan pembinaan yang dilakukan Tim Pembina Provinsi dalampelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat;

d. Dokumen yang disampaikan berbentuk softcopy;

e. Inovasi Tim Pembina Provinsi dalam penyelenggaraan pembinaan KKS kepadaKabupaten Kota di wilayahnya;

f. Proses seleksi Pembina Kabupaten/Kota Sehat terhadap Kabupaten/Kota diwilayahnya, diperhitungkan dalam penghargaan Tim Pembina Provinsi Terbaik