RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RONGKOP TAHUN 2016 - 2021 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN RONGKOP TAHUN 2016
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RONGKOP
TAHUN 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN RONGKOP
TAHUN 2016
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ........................................................................................................................ i
Daftar Isi ................................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 5
1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 5
1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RONGKOP 7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ........................................................... 7
2.2 Sumber Daya Kecamatan Rongkop ................................................................ 16
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop ......................................................... 21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Rongkop ...........................................................................................................
27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
48
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Rongkop .......................................................................
48
3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah Tahun 2016 -2021 .............................. 58
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi ......................................... 60
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis .................................................................................................
61
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .............................................................................. 63
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 71
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rongkop ......................... 71
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran
RPJMD .............................................................................................................
73
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 79
5.1 Strategi .............................................................................................................. 79
5.2 Kebijakan .......................................................................................................... 82
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 84
6.3 Rencana Program dan Kegiatan ....................................................................... 84
6.4 Pendanaan Indikatif .......................................................................................... 86
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 126
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidan Urusan .......................................................... 126
BAB VIII PENUTUP 128
1
LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL
NOMOR 132 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2016-2021
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RONGKOP
TAHUN 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setelah kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah
terpilih yang berlaku 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih. Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah yang
melaksanakan pemilhan kepala daerah secara serentak pada tahun 2015 dan kepala
daerah serta wakil kepala daerah telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016, saat
ini sedang melaksanakan proses penyusunan RPJMD dimaksud.
Apabila melihat tahapan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, semestinya periode
RPJMD yang saat ini disusun masuk dalam tahapan pembangunan Pembangunan
Lima Tahun Ketiga Tahun 2015-2020. Namun sebagai implikasi dari pelaksanaan
pemilhan kepala daerah secara serentak periode RPJMD menjadi tahun 2016-
2021. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor: 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan
RPJMD dan RKPD Tahun 2017, yang antara lain mengatur hal- hal sebagai
berikut :
2
1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Periodisasi Peraturan Daerah tentang RPJMD pasca pemilukada Tahun 2015
adalah “Tahun 2016-2021” ;
3. Bagi daerah yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2015, penyusunan
rancangan awal RKPD Tahun 2017 berpedoman pada arah kebijakan dan
sasaran pokok RPJPD, serta memperhatikan visi, misi, dan program kepala
daerah terpilih;
4. Bagi daerah yang periodisasi RPJMD-nya berakhir pada Tahun 2015, maka
daerah tersebut dalam menyusun RPJMD Tahun 2016-2021, selain memuat
perencanaan pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2021, juga harus
memasukkan program rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2016.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dokumen
perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya harus
diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan periode
menyesuaikan periode RPJMD. Renstra PD harus mampu menjabarkan visi,
misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan jangka menengah dalam
RPJMD ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas
sesuai tugas dan fungsi PD. Untuk menjamin terwujudnya sinkronisasi dan
konsistensi antar RPJMD dengan Renstra PD perlu disusun pedoman penyusunan
Rencana Strategis Perangkat DaerahTahun 2016-2021.
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop
Tahun 2016-2021, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk
menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-
2021.
Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Rongkop maka disusunlah Renstra
Kecamatan Rongkop sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sejalan dengan hal itu
pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu
perencanaan strategik yang ditentukan oleh PD yang bersangkutan.
Selanjutnya sebagai implementasinya, penyusunan rencana strategis
instansi harus dibuat dengan kaidah yang diatur dalam Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra Kecamatan
Rongkop memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan
3
tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi
yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.
Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan dengan
dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :
1. Hubungan Rencana Strategis dengan RPJMD adalah bahwa RPJM merupakan
kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang didalamnya memuat penjabaran teknis operasional berupa visi,
misi, kebijakan teknis dan indikasi rencana program dalam jangka waktu 5
tahunan;
2. Hubungan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan RKA
SKPD adalah bahwa RKA merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
Satuan Kerja ditinjau dari aspek pembiayaan / pendanaan yang disusun setiap
tahunnya;
3. Hubungan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan
Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kecamatan adalah bahwa Rencana Strategis menjadi acuan atau panduan
dalam evaluasi program, pemantapan dan penyusunan rencana pembangunan
tahunan Kecamatan;
4. Hubungan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan
Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah bahwa dalam penyusunan
Rencana Strategis harus memperhatikan aspek penataan ruang dari wilayah
sehingga tidak terjadi konflik kepentingan diantara masing-masing bidang
pembangunan maupun dari pelaku pembangunan.
Kaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lain
Menurut Undang undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa perencanaan pembangunan di daerah
merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan Nasional. Konsekuensi
logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan dibawah harus mengacu
dokumen perencanaan di atasnya. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya
penyempurnaan system Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek
Pedoman Dijabarkan
Diperhatikan
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Penyusun
RAPBD
20 th. 5 th. 1 th.
Pedoman Diacu
5 th. 1 th.
RPJP Nasional RPJM
NASIONAL
RKP
RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKP DAERAH
RENSTRA RENJA SKPD
4
proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat
Pusat dan Daerah.
Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah
Kabupaten Gunungkidul, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas
pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang,
Menengah dan Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) dan juga Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus
menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
Sedangkan regulasi teknis terkait kebijakan kementerian sesuai dengan
kewenangan dan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah antara lain :
1. Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil
Negara, dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, agar
mampu mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas
pelayanan publik sesuai kebutuhan dan
2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan berkeadilan
melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerataan dan
perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pelestarian dan
pengembangan kebudayaan, percepatan penurunan kemiskinan,
pengangguran, mitigasi dan pencegahan bencana dan peningkatan
kesejahteraan rakyat lainnya;
3. Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN yang diharapkan
menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi pada wilayah DIY umumnya
dan Gunungkidul pada khususnya yang mengedepankan pertumbuhan wisata
dan budaya serta memantapkan perekonomian daerah melalui peningkatan
daya saing, ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang
inklusif;
4. Mempertahankan momentum pertumbuhan dan perkembangan pariwisata
Gunungkidul agar dapat dikelolasecara lebih professional dan mampu
bersaing menjadi daerah tujuan wisata terkemuka yang ditunjuk dengan
meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan
(length of stay) di Gunungkidul. Masih banyak obyek dan daya tarik wisata
potensial di Gunungkidul termasuk potensi Geopark untuk dikembangkan
menjadi destinasi wisata unggulan;
5. Percepatan pembangunan infra struktur strategis daerah melalui percepatan
ketersediaan lahan pembangunan untuk kepentingan umum, meningkatkan
fasilitas kerjasama pemerintah dengan pemerintah, serta pemerintah-swasta
dan meningkatkan infrastruktur publik terutama diwilayah tertinggal dan
perbatasan;
6. Mewujudkan orientasi pembangunan “ Among Tani Dagang Layar “ yaitu
menjadikan laut sebagai halaman Muka dan bidang pertanian sebagai tulang
punggung ( back bone ) pembangunan sekaligus dalam rangka mengisi
keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mensejahterakan
masyarakat;
5
7. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap
lestari dan berkelanjutan;
Sinkronisasi Visi Pembangunan daerah antara RPJMD Kabupaten
Gunungkidul, RPJMD DIY dan RPJMN dapat dilihat dalam table berikut :
Tabel 1
Sinkronisasi Visi RPJMN, RPJMD DIY dan RPJMD Kabupaten
Gunungkidul
RPJMN
Tahun 2015-2019
RPJMD DIY
Tahun 2012-2017
RPJMD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016-
2021
Terwujudnya
Indonesia yang
berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian
berlandaskan Gotong
royong
Daerah Istimewa
Yogyakarta yang lebih
berkarakter, berbudaya,
maju, mandiri dan
sejahtera menyongsong
peradaban baru
Mewujudkan Gunungkidul
sebagai daerah tujuan wisata
yang terkemuka dan
berbudaya menuju
masyarakat yang berdaya
saing, maju, mandiri, dan
sejahtera tahun 2021
Kata Kunci
Berdaulat, Mandiri,
berkepribadian
Kata Kunci
Berkarakter, Berbudaya,
Maju, Mandiri,
Sejahtera
Kata Kunci
Berbudaya, berdaya saing,
maju, mandiri, sejahtera
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana Setrategis
Kecamatan Rongkop adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaiman telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9
Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
6
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas
Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten
Gunungkidul Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian
Tugas Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul;
1.3. Maksud dan Tujuan
1. Maksud :
Penyusunan Rencana Strategis PD dimaksudkan, untuk
menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada
lingkungan Kecamatan Rongkop, untuk secara konsekuen dan konsisten
menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.
Rencana Strategis PD juga dimaksudkan untuk memadukan dan
mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang ada di wilayah
Kecamatan Rongkop pada khususnya, sehingga hasil akhirnya dapat
berdayaguna dan berhasilguna dan hasilnya dapat dinikmati oleh
masyarakat pada umumnya. Disamping juga dimaksudkan untuk
memberikan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan di
Kecamatan Rongkop yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan
program kerja dan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dapat
terkoordinasi, terarah, terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
2. Tujuan :
a. Sebagai referensi bagi semua instansi untuk menentukan prioritas
program dan kegiatan tahunan dengan biaya dari APBD, APBD
Propinsi, dan APBN.
b. Sebagai acuan dalam forum perencanaan pembangunan wilayah untuk
menentukan pilihan program tahunan dan memantapkan
terselenggaranya kegiatan dengan mengutamakan skala prioritas pada
Kecamatan Rongkop dalam upaya turut mendukung susksesnya
7
pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam
RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.
c. Sebagai suatu instrumen tolok ukur dalam rangka evaluasi pelaksanaan
Renstra Kecamatan Rongkop.
d. Memberikan potret kondisi wilayah yang terkini untuk dijadikan modal
dasar dalam mencapai visi dan misi pembangunan wilayah.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Kecamatan Rongkop disusun dengan
Sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RONGKOP
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya Kecamatan Rongkop
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Kecamatan Rongkop
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Rongkop
3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah Tahun 2016 -2021 ..............................
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
Rongkop
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan
Sasaran RPJMD
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi
5.2 Kebijakan
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
6.3 Rencana Program dan Kegiatan
6.4 Pendanaan Indikatif
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RONGKOP
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Kecamatan Rongkop merupakan salah satu dari 18 Kecamatan yang ada
di Kabupaten Gunungkidul, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan. Peraturan daerah tersebut
kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 206 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan yang kemudian diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Bupati
dimaksud, maka dapat diuraikan tugas pokok, Camat mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat juga mempunyai dan fungsi
kecamatan, sebagai berikut :
2.1.1. Tugas Pokok
Tugas umum pemerintahan meliputi :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kententraman dan ketertiban
umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/ atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa;
2.1.2. Fungsi Camat, Sekcam, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan
Ketertiban, Kasi PMD dan Kasi Kesos, Kasi Pelayanan Umum
1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Camat
mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembinaan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
9
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;
g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa;
i. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
j. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
k. Peningkatan partisipasi masyarakat;
l. Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah
Daerah;
m. Peningkatan perekonomian masyarakat;
n. Peningkatan kesejahteraan sosial;
o. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi
vertikal;
p. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
q. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional kecamatan; dan
r. Pengelolaan ketatausahaan kecamatan;
2. Fungsi Sekcam
a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan
teknis kecamatan;
c. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis,
rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran
kecamatan;
d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di
lingkungan kecamatan;
e. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan masyarakat;
10
f. penyusunan penetapan kinerja kecamatan;
g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan
h. pelaksanaan analisis dan penyajian data kecamatan;
i. penerapan dan pengembangan sistem informasi kecamatan;
j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan;
k. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
l. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
kecamatan;
m. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan
kecamatan;
n. penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan;
o. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasionaldi bidang kesekretariatan;
p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan,
administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan
prasarana serta hubungan masyarakat;
q. penyusunan dan penerapan norma, standart, pedoman, dan
petunjuk oprasional dibidang kesekretariatan;
r. pelayanan administratif dan fungsional; dan
s. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Sekretariat;
3. Fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan
Keuangan;
b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan
Keuangan;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang
perencanaan dan keuangan;
d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
e. melaksanakan analisis dan penyajian data;
f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi
pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan;
g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan
kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;
11
h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan
program dan kegiatan kecamatan;
j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kecamatan;
k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
kecamatan;
l. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan
kecamatan;
m. menyusun laporan keuangan;
n. mengelola administrasi pendapatan;
o. menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan;
p. menyusun laporan kinerja kecamatan;
q. menyelenggrakan sistem pengendalian intern Subbagian
Perencanaan dan Keuangan;
r. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional dibidang perencanaan dan keuangan; dan
s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
4. Fungsi Subbagian Umum
Subbagian Umum mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian
Umum;
d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-
undangan;
e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
f. melaksanakan pengendalian internal kecamatan;
g. menyusun rincian tugas kecamatan;
h. mengelola urusan rumah tangga;
i. mengelola barang milik daerah;
j. mengelola perpustakaan dinas;
k. melaksanakan hubungan masyarakat;
l. menyusun rencana kerja sama;
m. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelayanan
publik Kecamatan;
12
n. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
o. mengelola perjalanan kecamatan;
p. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi
pegawai;
q. memberikan pelayanan administrasi pegawai;
r. melaksanakan pengembangan pegawai;
s. menyelenggaraka analisis jabatan;
t. mengelola tata usaha kepegawaian;
u. menganalisis beban kerja;
v. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
w. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
x. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
y. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
z. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional dibidang administrasi umum; dan
aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Subbagian Umum;
5. Fungsi Kasi Tata Pemerintahan
Tata Pemerintahan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
b. merumuskan kebijakan teknis bidang tata pemerintahan;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi Tata
Pemerintahan;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata
pemerintahan;
e. menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan;
f. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian
kebijakan pemanfaatan tata ruang;
g. melaksanakan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan
instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi
kependudukan;
i. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
j. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang
pemerintahan;
k. menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
13
l. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
m. melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan desa;
n. melaksanakan pembinaan kepala desa dan perangkat desa;
o. melaksanakan pembinaan fasilitasi pengangkatan dan pemilihan
perangkat desa;
p. melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa;
q. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas
pembantuan yang dilakukan oleh desa;
r. melaksanakan pembinaan fasilitasi kerjasama dan penyelesaian
perselisihan antar desa;
s. melaksanakan pembinaandan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa;
t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa
dan perangkat desa;
u. menyusun dan menerapkan norma, standart, pedoman, dan
ptunjuk oprasional dibidang tata pemerintahan;
v. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata pemerintahan;
dan
w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Tata Pemerintahan;
6. Fungsi Kasi PMD
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;
b. menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat
dandesa;
c. menyiapkan rencana kerja dan perjanjian kinerja seksi
pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. menyusun rencana operasional di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;
e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pemberdayaan
masyarakat dan desa;
f. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
14
g. menyelenggarakan koordinasi dibidang pemberdayaan
masyarakatdan desa dengan instansi vertikal dan perangkat daerah
lain di wilayah kerjanya;
h. menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan
kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan,
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah, perta mbangan dan energi, pariwisata serta lingkungan
hidup;
j. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;
k. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan
potensi desa;
l. melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program
pembangunan desa;
m. menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi
pemberdayaan masyarakat dan desa;
n. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa;
o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Pemberdayaan Masyarakatdan Desa;
7. Fungsi Kasi Kesos
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
b. menyusun kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan
sosial;
d. menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;
e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang
kesejahteraan sosial;
f. menyelenggarakan koordinasi pembinaan pendidikan dan
kebudayaan;
g. menyelenggarakan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;
h. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian
keluarga erencana;
15
i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan
kesejahteraan sosial;
j. menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan;
k. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian
tenaga kerja dan transmigrasi;
l. menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan
penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya;
m. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan
pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga;
n. menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan
kemasyarakatan;
o. .menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial
dengan instansi vertikal dan perangkat daerah laindi wilayah
kerjanya;
p. Melaksanakan fasilitasi penanganan bencana;
q. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial ;
r. menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi kesejahteraan
sosial;
s. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa;
t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Kesejahteraan Sosial;
8. Fungsi Kasi Trantib
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Umum;
b. menyusun kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban
umum;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatandi bidang ketenteraman
dan ketertiban umum;
d. menyusun rencana operasional di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum;
e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang
ketenteraman dan ketertiban umum;
16
f. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan
pencegahan bencana;
g. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
h. menyelenggarakan pembinaan idiologi negara dan kesatuan
bangsa;
i. menyelenggarakan koordinasi di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah
lainnya di wilayah kerjanya;
j. menyelenggarakan pelayananan kepada masyarakat di bidang
ketenteraman dan ketertiban umum;
k. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum,
kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat;
l. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum; dan
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
ketentraman dan ketertiban umum;
9. Fungsi Kasi Pelayanan Umum
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Umum;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi Pelayanan
Umum;
d. menyusun rencana operasional di bidang Pelayanan Umum;
e. melaksanakan Pelayanan Umum;
f. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
g. melaksanakan koordinasi dibidang pelayanan dengan instansi
vertikal dan perangkat daerah lain diwilayah kerjanya;
h. menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi pelayanan
umum;
i. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pelayanan umum; dan
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
pelayanan umum;
17
2.1.3 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan,
struktur organisasi Kecamatan Rongkop dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.1.3
Struktur Organisasi Kecamatan Rongkop
Sumber : Data dinding Sekretariat Kecamatan Rongkop tahun 2017
2.2. Sumber Daya Kecamatan Rongkop
Sebagai sebuah OPD, Kecamatan Rongkop memiliki sumber daya-sumber
daya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya
dimaksud mencakup sumber daya manusia (personil), aset/ barang inventaris dan
dana yang berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul. Kondisi personil Kecamatan
Rongkop per Desember 2010 dapat dilihat dari tabel 2.2 berikut:
Seksi
Pelayanan
Umum
Seksi
Tata Pemerintahan
Subbagian
Perencanaan
dan Keuangan
Subbagian
Umum
CAMAT
SekretarisCamat KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Seksi
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Seksi
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Seksi
Kesejahteraan
Sosial
18
Tabel 2.2
Kondisi Personil Kecamatan Rongkop
NO NAMA JABATAN USIA
(th)
DIKLAT YANG DIPEROLEH
FORMAL STRUKTURAL
1 Jaka Wardoyo, SH.MM Camat 51 Sarjana S2 ADUM, SPAMA
2 Supomo, S.Pd.M.Si Sekcam 52 Sarjana S2 ADUM, SPAMA
3 Aris Suyanto, S.Sos Kasi Kesos Sarjana S1 ADUM
4 Kardiyono, S.IP Kasi Tata
Pem
Sarjana S1 ADUM
5 Sigit Binarso, S.IP Kasi
Tramtib
Sarjana S1 ADUM
6 Eko Mujianto, SP Kasi PMD 49 Sarjana S1
7 Sukiyat, S.Sos Kasi
Pelayanan
Sarjana S1 ADUM
8 Kasubbag P
dan K
9 Winarjo, A.Md Kasubbag
Umum
54 D III
10 Sunyoto Staf 57 SLTA ADUM
11 Sumantoro Staf 51 SLTA
12 Parjo Staf 51 SLTA ADUM
13 Suyitna Staf 56 SLTA
14 Y. Trimurjaka Staf 45 Sarjana S1
15 Rahmawati, A.Md Staf 30 D III
16 Subaryata Staf 46 SLTA
17 Suparmin Staf 50 SLTA
18 Suharyadi Staf 50 SLTA
19 Ali Saptana Staf 50 SLTA
20 Suharyanto Staf SLTA
Sumber : Data dinding Sekretariat Kecamatan Rongkop tahun 2017
Selain itu juga terdapat satu orang Tenaga Harian Lepas sebagai Pramu Kantor.
19
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah personil Kecamatan Rongkop
sejumlah 19 orang, terdiri dari :
a. dua orang dengan pendidikan terakhir S 2,
b. enam orang dengan pendidikan terakhir S 1/ D IV,
c. dua orang dengan pendidikan terakhir D III,
d. sembilan orang dengan pendidikan terakhir SLTA/sederajat;
e. satu orang THL dengan pendidikan terakhir SLTP/sederajat.
Namun demikian jika tidak mendapatkan tambahan personil, maka dalam
jangka waktu lima tahun yang akan datang, personil Kecamatan Rongkop akan
mengalami pengurangan paling tidak sebanyak 3 (tiga) orang karena memasuki usia
pensiun. Sehingga personil yang ada semakin jauh dari standar kebutuhan.
Sedangkan aset/barang inventaris yang dimiliki Kecamatan Rongkop per
Desember 2016 dapat dilihat dari tabel berikut :
20
Tabel 2.2.1
Kondisi Eksisting Barang di Kecamatan Rongkop
No JenisBarang Jumlah
Kondisi Barang Tahun
Perolehan Nilai Barang Keterangan
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Sedang
Rusak
Berat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Meja kerja 33 buah 33 buah 4.900.000,00
2 Kursi kayu 44 buah 44 buah 2.200.000,00
3 Kursi besi 3 buah 3 buah 75.000,00
4 Almari kayu 12 buah 12 buah 4.800.000,00
5 Feling Cabinet 9 buah 9 buah 9.000.000,00
6 Komputer 3 buah 3 buah 30.000.000,00
7 Mesin ketik 3 buah 2 buah 1 buah 750.000,00
8 Dispenser 2 buah 2 buah 300.000,00
9 Meja Komputer 3 buah 3 buah 750.000,00
10 Rak buku 3buah 3buah 2010 1.000.000,00
11 Pesawat Telkom 1 Unit 1 Unit 2.500.000,00
12 Kursi putar 2 buah 2 buah 800.000,00
13 Almari Kecil 2 buah 2 buah 800.000,00
14 Meja kursitamu 2 set 2 set 3.000.000,00
15 Meja pelayanan 2 buah 2 buah 2.000.000,00
16 Kursi Tunggu 4 buah 4 buah 1.600.000,00
17 Inst. perangkat 1 paket 1 paket 1.750.000,00
18 Brankas 1 buah 1 buah 500.000,00
19 Meja Surat 1 buah 1 buah 700.000,00
20 Komp. Gas 1 unit 1 unit 1.200.000,00
21 Mejarapat 17 buah 17 buah 2014 4.800.000,00
22 Kursi rapat 110 buah 110 buah 22.000.000,00
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
23 Kursi kayu spon 10 buah 10 buah 2.000.00000
24 Televisi warna 2 buah 1 buah 1 buah 2.200.000,00
25 Laptop 1 buah 1 buah 2009 9.050.000,00
26 Laptop 1 buah 1 buah 2010 7.457.500,00
27 Printer 1 buah 1 buah 2010 742.500,00
28 Mobil Avansa 1 buah 1 buah 2013 175.048.000,00
29 Mobil Tangki 1 buah 1 buah 2001 80.000.000,00
30 Honda Kirana 1 buah 1 buah 2004 10.500.000,00
31 Honda Win 1 buah 1 buah 1985 1.200.000,00
32 Yamaha Vega 1 buah 1 buah 1999 3.000.000,00
33 Supra 1 buah 1 buah 2011 13.721.000,00
34 Supra 1 buah 1 buah 2014 14.570.200,00
35 Supra 1 buah 1 buah 2014 14.570.200,00
36 Gordyn 1 paket 1 paket 2010 2.985.955,00
Sumber : Renstra Kecamatan Rongkop 2016-2021
22
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop
Sebagai OPD, Kecamatan Rongkop telah menyusun Renstra yang pertama
yaitu Renstra Kecamatan Rongkop Tahun 2006-2010. Dan Rensta kedua Tahun
2010-2015,penyusunan Renstra pada waktu masih banyak kelemahan. Seiring
dengan diberlakukannya aturan dan pedoman-pedoman yang baru, Renstra tersebut
semakin jauh dari pedoman. Program dan kegiatan yang dilaksanakan juga banyak
yang kurang sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop berdasarkan Renstra Kecamatan
Rongkop 2010-2015, dapat dilihat dari Tabel 2.3 di bawah ini. Namun sebagai
catatan, bahwa dalam memaduserasikan kinerja pelayanan Kecamatan Rongkop
sebagaimana tertera dalam tabel tersebut, mengalami beberapa kesulitan. Hal ini
mengingat penyusunan Renstra Kecamatan terdahulu masih terbatas, dan belum ada
pedoman yang baku. Di samping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan salah
satu pedoman penyusunannya juga baru ditetapkan setelah Renstra tersebut disusun.
23
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Ketersediaan benda-benda pos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1
2 Tersedianya jasa komunikasi, air, dan
listrik
12 bln 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bln 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1
4 Terlaksananya penyediaan alat dan
bahan kebersihan kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1
5 Penyediaan jasa perbaikan alat-alat
kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1
6 Penyediaan alat tulis kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1
7 Terlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1
8 Terlaksananya penyediaan instalasi
listrik/penerangan kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1
9 Terwujudnya pengadaan perlengkapan
kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1
10 Terlaksananya penyediaan bahan
bacaan
12 bln 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1
11 Terlaksananya penyediaan makan dan
minum rapat
2 x 4 kali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1
12 Terbiayainya perjalanan dinas rapat dan
koordinasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1
13 Tersedianya jasa tenaga
administrasi/teknik perkantoran
13 bln 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Target SPM Target IKK Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD tahun ke- Realisasi Capaian tahun ke- Rasio capaian pada tahun ke-
24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
14 Terwujudnya pengadaan perlengkapan
gedung kantor
100% 100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 100% - - -
15 Terwujudnya pengadaan mebelair 100% 100% 0 0 100% 0 100% 0 0 100% 0 100% - 1 -
16 Terlaksananya pemeliharaan rumah
dinas
100% 100% 0 0 0 100% 100% 0 0 0 100% 100% - - 1
17 Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% - 1 1
18 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1
Program Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
19 Tersusunnya LAKIP Kecamatan 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% - 1 1
20 Tersusunnya Laporan Keuangan
Semester
100% 100% 0 0 100% 100% 100% 0 0 100% 100% 100% - - 1
21 Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir
tahun
100% 100% 0 0 100% 100% 100% 0 0 100% 100% 100% - - 1
22 Tersusunnya Laporan Keuangan
bulanan/SPJ
100% 100% 0 0 0 100% 100% 0 0 0 100% 100% - - -
Program Peningkatan kualitas
Pelayanan Publik
23 Terlaksananya penyusunan Rencana
Strategis
100% 100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 100% - - -
24 Terlaksananya penyusunan Dokumen
Renja SKPD
100% 100% 0 0 0 100% 100% 0 0 0 100% 100% - - -
25 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
pengendalian program kegiatan
100% 100% 0 0 0 100% 100% 0 0 0 100% 100% - - -
Perbaikan gizi masyarakat
26 terlaksananya Monev kegiatan PMT-AS 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% - 1 1
25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Penanggulangan kemiskinan terpadu
27 terlaksananya update data keluarga
miskin dan pengangguran
100% 100% 0 0 0 100% 100% 0 0 0 100% 100% - - -
Penguatan kelembagaan dan
pengarusutamaan gender
28 terlaksananya Pembinaan organisasi dan
kelompok perempuan
100% 100% 0 0 100% 0 0 0 0 100% 0 0 - - 1
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
29 Terlaksananya pendampingan PMKS 100% 100% 0 100% 100% 100% 0 0 100% 100% 100% 0 - 1 1
Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
30 Terlaksananya pemberdayaan fakir
miskin melalui KUBE FM
100% 100% 0 100% 100% 100% 0 0 100% 100% 100% 0 - 1 1
Program Peningkatan Peran Serta
kepemudaan
31 Pelaksanaan pembentukan
PASKIBRAKA
100% 100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 100% - - -
32 Terlaksananya Pembinaan organisasi
kepemudaan
100% 100% 0 100% 100% 0 0 0 100% 100% 0 0 - 1 1
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
33 Patroli pengendalian keamanan
lingkungan
100% 100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 100% - - -
26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Pengembangan informasi sumberdaya
alam dan lingkungan hidup
34 terlaksananya pemantauan dan
penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
100% 100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 100% - - -
35 Terlaksananya penyediaan air bersih 100% 100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 100% - - -
Program Pengembangan Otonomi
daerah dan desa
36 Dokumen monografi kecamatan dan
administrasi perkotaan
100% 100% 0 100% 100% 0 100% 0 100% 100% 0 100% - 1 1
37 terlaksananya fasilitasi pengisian
perangkat desa
100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 1 - 1
Program Pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
38 Terlaksananya pendampingan
penyusunan Perdes tentang APBDes
100% 100% 0 0 0 100% 100% 0 0 0 100% 100% - - -
39 Terlaksananya fasilitasi penyusunan
siklus tahunan
100% 100% 0 100% 0 100% 100% 0 100% 0 100% 100% - 1 -
40 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
ADD
100% 100% 0 100% 0 100% 100% 0 100% 0 100% 100% - 1 -
Program Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
41 Musyawarah perencanaan
pembangunan
100% 100% 0 0 100% 100% 100% 0 0 100% 100% 100% - - 1
42 Pendampingan pemberian stimulan
pembangunan desa
100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% - 1 1
43 pendampingan bulan Bhakti Gotong-
royong
100% 100% 0 100% 100% 0 100% 0 100% 100% 0 100% - 1 1
44 Evaluasi pembangunan desa 100% 100% 0 0 100% 100% 100% 0 0 100% 100% 100% - - 1
45 Pendataan profil desa 100% 100% 0 0 100% 100% 100% 0 0 100% 100% 100% - - 1
27
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program Penangguangan Kemiskinan
Terpadu
46 Pendampingan Program Pengembangan
Kecamatan
100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% - 1 1
47 Pendampingan P2KP 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% - 1 1
48 Pendampingan desa swasembada 100% 100% 0 0 0 100% 0 0 0 0 100% 0 - - -
Penguasaan, pengembangan dan
penerapan teknologi pertanian
49 Pendataan dan pendampingan
Posyantekdes
100% 100% 0 0 0 100% 0 0 0 0 100% 0 - - -
50 Pengembangan usaha mikro 100% 100% 0 100% 0 100% 0 0 100% 0 100% 0 - 1 -
51 Monitoring dan evaluasi bantuan Bandus,
UED-SP, IDT
100% 100% 0 100% 100% 0 0 0 100% 100% 0 0 - 1 1
Sumber : Renstra Kecamatan Rongkop 2016-2021
28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rongkop
Renstra Kecamatan Rongkop tidak memiliki keterkaitan langsung dengan
Renstra Kementrian atau Lembaga Negera tertentu. Adapun Renstra di tingkat lebih
tinggi yang dimungkinkan memiliki keterkaitan dengan Renstra Kecamatan di
wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Renstra Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2013. Namun karena sulitnya akses
untuk mendapatkan Renstra tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan penelaahan
lebih jauh. Selain itu juga perlu analisis terhadap Renstra SKPD Kabupaten yang
memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan di wilayah Kecamatan Rongkop.
Namun karena Renstra SKPD-SKPD di Kabupaten Gunungkidul juga masih dalam
proses penyusunan bersamaan dengan penyusunan Renstra ini, maka hal tersebut
tidak dapat dilakukan. Namun demikian, yang dapat dilakukan adalah koordinasi
lintas dinas/instansi terhadap rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
di wilayah Kecamatan Rongkop dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.
Ditinjau dari ketataruangan dapat digambarkan bahwa Kecamatan Rongkop
merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yang terletak sekitar 27
Km sebelah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Gunungkidul secara geografis
Kecamatan Rongkop tergabung dalam zona Selatan, atau dikenal dengan zona
Gunung Seribu yang memiliki ketinggian 200m – 300m dpl. Luas wilayahnya
mencapai 8.783,04 Ha, dengan jumlah penduduk mencapai +28.039 jiwa. Kecamatan
Rongkop terbagi menjadi 8 Desa 100 Pedukuhan 100 RW dan 321 RT. Secara
administratif batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Semanu;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ponjong; dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Girisubo.
Secara geografis kondisi Kecamatan Rongkop merupakan kawasan karst yaitu
merupakan wilayah pengembangan gunung seribu dengan batuan dasar
pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut, potensi
geografis yang dimiliki antara lain potensi pertambangan dan kehutanan. Potensi
pertambangan terutama pertambangan bahan galian golongan C. Pengusahaan
pertambangan bahan galian golongan C berupa batu putih banyak dilakukan di
wilayah Kecamatan Rongkop, terutama di bagian utara (Desa Pucanganom). Namun
salah satu persoalan dalam penambangan batu putih ini adalah pembuangan limbah
29
yang dilakukan langsung di atas lahan dan dapat mengurangi kesuburan lahan akibat
sedimentasi di samping itu kebutuhan air yang cukup besar untuk pengusahaan batu
putih ini. Potensi kehutanan meliputi hutan rakyat dan hutan lahan kritis. Potensial
luas hutan rakyat di Kecamatan Rongkop mencapai +2.812Ha, sedangkan lahan kritis
terutama disebabkan oleh penebangan hutan tanpa diikuti penanaman kembali,
masalah lainnya adalah kondisi wilayah yang memiliki solum atau ketebalan tanah
yang relatif tipis (lahan marginal) karena kondisi geografis yang didominasi
perbukitan karst.
Dilihat dari kegiatan/ pelayanan yang telah dilakukan oleh Kecamatan
Rongkop, dapat dibedakan dalam dua macam pelayanan. Macam-macam pelayanan
yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rongkop dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu
pelayanan dalam arti pelayanan masyarakat yang berupa pelayanan perijinan,
legalisasi, dispensasi dan sebagianya. Sedangkan macam pelayanan yang lain
merupakan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi SKPD Kecamatan itu sendiri.
Pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Rongkop selama ini
antara lain dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 2.4
Lingkup Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Rongkop
No Bidang Pelayanan Jenispelayanan Tingkat penyelesaian
1. Pelayanan Umum
- Legalisasi Berlanjut
2. - Pertanahan Berlanjut
3. - Legalisasi Bank Berlanjut
- Proposal Pembangunan Berlanjut
- RekomendasiHO Berlanjut
- RekomendasiIMB Berlanjut
- Ijinlainnya Berlanjut
4. - DispensasiNikah Berlanjut
- Beasiswa Berlanjut
- KeringananTidak
Mampu
Berlanjut
5. - SKCK Berlanjut
- IjinKeramaian Berlanjut
Sumber : Renstra Kecamatan Rongkop 2016-2021
30
Sedangkan kegiatan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi kecamatan itu
sendiri yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Rongkop berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) tiap tahun dapat diuraikan sebagai berikut :
2.4.1 Kegiatan Sekretariat
a. Program Pelayanan Administrasi Publik meliputi kegiatan :
1.) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3.) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4.) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5.) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
6.) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
7.) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
8.) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
9.) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
10.) Penyediaan Peralatan dan Peralatan Rumah Tangga;
11.) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
12.) Penyediaan Makanan dan Minuman
13.) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
14.) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ teknik perkantoran;
Kegiatan-kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
Kecamatan Rongkop demi kelancaran administrasi perkantoran.
b. Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan:
1.) Pembangunan Gedung Kantor;
2.) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
3.) Pengadaan Mebelair;
4.) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas;
5.) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
6.) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
7.) Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas;
8.) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair;
9.) Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor;
10.) Pendidikan dan Pelatihan Formal;
Kegiatan-kegiatan di atas merupakan kegiatan berkala, disesuaikan dengan
kebutuhan kantor.
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan yang meliputi kegiatan:
31
1.) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2.) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
3.) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
4.) Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan terkait dengan pelaporan
pelaksanaan anggaran baik bulanan, semesteran maupun tahunan.
d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang meliputi kegiatan:
1.) Penyusunan Rencana Strategis SKPD; merupakan kegiatan lima tahunan.
Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya revisi di tahun
tertentu, jika ada perubahan aturan perundangan yang terkait dengan
susunan organisasi dan tugas pokok serta fungsi SKPD.
2.) Penyusunan Rencana Kerja SKPD; merupakan kegiatan tahunan.
3.) Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD;
merupakan kegiatan monitoring dan pengendalian program kegiatan tiap
bulan.
e. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah yang terdiri dari
kegiatan:
1.) Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah;
2.) Pengolahan, Updating dan Analisa Data Statistik Daerah;
Kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang yang dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan akan data statistik.
f. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan berupa kegiatan Pengadaan
Sarana Penyimpanan;
g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi berupa kegiatan Sosialisasi/
Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta
2.4.2. Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan, meliputi :
a. Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari
kegiatan :
1.) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
Sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan, maka evaluasi terhadap
rancangan APBDesa dilaksanakan oleh Kecamatan. Kecamatan Rongkop
terdiri dari 8 desa. Dari hasil fasilitasi dan evaluasi yang dilaksanakan
selama 2 tahun terakhir, seluruh desa telah mampu menyusun APBDesa.
32
Hanya saja, ada beberapa desa yang agak kesulitan baik dalam penyusunan
maupun dalam pelaksanaannya, sehingga mengalami keterlambatan.
2.) Fasilitasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa;
Siklus desa terdiri dari : Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Perubahan APBDes,
Pertanggung Jawaban APBDes dan LKPD.
Dari 8 desa yang ada di Kecamatan Rongkop, perkembangan siklus desa
selama dua tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4.2
Data Siklus Desa di Kecamatan Rongkop
No Desa RKPDes APBDesa
Perubahan
APBDes
Pertanggung
Jawaban
APBDes
LKPD
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 Semugih √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Karangwuni √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 Melikan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Pringombo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Bohol √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 Botodayaan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 Petir √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 Pucanganom √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sumber : Renstra Kecamatan Rongkop 2016-2021
3.) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD;
ADD merupakan program yang baru dilaksanakan sekitar 4 tahun terakhir.
Aturan pelaksanaannya pun masih berubah-ubah, sehingga perlu
dilaksanakan fasilitasi dan pendampingan terhadap pelaksanaannya. Selain
itu yang lebih penting adalah adanya monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan penggunaan ADD oleh desa, sehingga kegiatan ini rutin
dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
b. Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa yang terdiri dari kegiatan :
1.) Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa;
33
Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam upaya meningkatkan kapasitas
pemerintah desa yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan tuntutan
sesuai dengan perkembangan yang ada.
2.) Penyusunan Data Monografi Daerah dan Administrasi Perkotaan;
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan dokumen yang berisi tentang
data monografi kecamatan dan data administrasi perkotaan setiap tahunnya.
3.) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa berupa kegiatan Pembinaan
Pelayanan Publik Terpadu;
d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa berupa kegiatan
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah
Desa
2.4.3 Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial, meliputi :
a. Program Pengembangan Data/Informasi berupa kegiatan Pendataan Keluarga
Miskin dan Pengangguran
b. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
berupa kegiatan Pelaksanaan Sosialiasasi yang Terkait dengan Kesetaraan
Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
berupa kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam
Mengelola Usaha;
d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak berupa
kegiatan Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan
Keputusan;
e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari
kegiatan:
1.) Koordinasi Perumusan Kebijakan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
2.) Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
3.) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
f. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma berupa kegiatan
Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan;
34
g. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpenci dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya berupa kegiatan
Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin;
h. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan berupa kegiatan Pembinaan
Organisasi Kepemudaan;
i. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam berupa
kegiatan Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan.
2.4.4 Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi :
a. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif yang
terdiri dari kegiatan :
1.) Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
2.) Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
3.) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah yang terdiri dari kegiatan :
1.) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan;
2.) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD;
3.) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yang terdiri dari
kegiatan :
1.) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan;
2.) Pendampingan Desa Swasembada;
3.) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan;
4.) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat;
d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan berupa kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa yang
terdiri dari kegiatan :
1.) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa;
2.) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa;
3.) Pemberian Stimulan Pembangunan Desa;
4.) Koordinasi dan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong-Royong;
5.) Evaluasi Pembangunan Desa; dan
35
6.) Pendataan Profil Desa.
f. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang terdiri dari kegiatan :
1.) Pendampingan Program Pengembangan Kecamatan;
2.) Pendampingan P2KP
2.4.5. Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban, meliputi :
a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan berupa kegiatan Pembentukan
PASKIBRAKA;
b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang terdiri
dari kegiatan :
1.) Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
2.) Pengendalian Keamanan Lingkungan;
3.) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam berupa
kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam;
Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kecamatan Rongkop dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Dari sekian
kegiatan yang dilaksanakan, terdapat beberapa kegiatan yang kurang sesuai dengan
tugas, pokok, dan fungsi dari kecamatan. Namun dari tahun ke tahun telah mengalami
perbaikan sehingga disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi, serta plafond
anggaran yang ada. Sehingga arahan pengembangan pelayanan yang dibutuhkan
adalah kegiatan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari
Kecamatan seperti tabel dibawah ini:
36
Tabel 2.4.3 .
Rencana Program, Kegiatan, Indikator, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021
Tujuan
Sasaran
Perangka
t Daerah
Indikato
r
Sasaran
Perangk
at
Daerah
Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan Kegiatan
(Output)
Data
Capaian
pada
Tahun
awal
Perencan
aan
(2016)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit
Kerja
PD
Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja
pada akhir periode
Rensta PD
Terget Rp Terget Rp Terget Rp Terget Rp Terget Rp Terget Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Terwujudnya
Penyelenggar
aan
pelayanan
pemerintahan
kecamatan
yang
berkualitas
Kepuasa
n
masyarak
at
terhadap
penyelen
ggaraan
pelayana
n
Perangka
t Daerah
meningka
t
Nilai
IKM
Perangk
at
Daerah
7 01 05 01 PROGRA
M
PELAYAN
AN
ADMINIS
TRASI
PERKANT
ORAN
Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
100 100 91.742.
500
100 89.237.5
00
100 111.200.0
00
100 112.500.0
00
100 114.200.0
00
100 518.88
0.000
Kecamata
n
Rongkop
7 01 05 01 01 Penyediaaa
n Jasa,
Peralatan,
dan
Perlengkap
an
Perkantora
n
75.060.
000
72.555.0
00
91.250.
000
92.550.00
0
92.950.00
0
424.365
.000
Jumlah sarana
jasa telepon,
listrik, air dan
internet.
94.00 1 paket,
12 bulan
10.800.
000
1 paket,
12 bulan
10.800.0
00
1 paket,
12 bulan
10.800.
000
1 paket,
12 bulan
12.100.00
0
1 paket,
12 bulan
12.100.00
0
1 paket,
12
bulan
92.900.
000
Jumlah
kendaraan
dinas yang
terbayar
pajaknya.
69.00 1 mobil,
6 sepeda
motor
2.000.0
00
1 mobil, 7
sepeda
motor
2.125.00
0
1 mobil, 7
sepeda
motor
2.125.
000
1 mobil,
7 sepeda
motor
2.125.000 1 mobil,
7 sepeda
motor
2.125.000 1
mobil,
7
sepeda
motor
10.500.
000
37
Jumlah
peralatan kerja
yang
terfasilitasi
pemeliharaann
ya
100.00 3 laptop,
5 PC, 2
Mesin
Ketik5
printer,
1 speker
aktif
3.300.0
00
4 laptop, 7
PC,
7 printer,
4.000.00
0
4 laptop, 7
PC,
7 printer,
1 set
wireless
5.000.
000
4 laptop,
7 PC,
7 printer,
1 set
wireless
5.000.000 4 laptop,
7 PC,
7 printer,
1 set
wireless
5.400.000 4
laptop,7
PC,
7
printer,
1 set
wireless
22.700.
000
Jumlah Alat
Tulis Kantor
100.00 1 paket,
12 bulan
4.950.0
00
1 paket, 12
bulan
4.000.00
0
1 paket, 12
bulan
6.000.
000
1 paket,
12 bulan
6.000 .000 1 paket,
12 bulan
6.000.000 1 paket,
12
bulan
49.650.
000
Jumlah Barang
cetakan,
fotocopy dan
jilid.
100.00 1 paket
barang
cetakan
dan
penggan
daan
6.600.0
00
1 paket
barang
cetakan
dan
pengganda
an
6.555.00
0
1 paket
barang
cetakan
dan
pengganda
an
7.400.
000
1 paket
barang
cetakan
dan
penggand
aan
7.400.000 1 paket
barang
cetakan
dan
penggand
aan
7.400.
000
1 paket
barang
cetakan
dan
pengga
ndaan
35.355.
000
Jumlah
komponen
instalasi listrik
100.00 1 paket 1.000.0
00
1 paket 1.000.00
0
1 paket 1.000.
000
1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.
000
1 paket 5.000.
000
Jumlah dan
jenis
perlengkapan
kantor yang
dibeli
99.97 1 unit
printer,
dan 1
unit
laptop, 2
unit
blower, 2
unit
kipas
angin, 5
Unit
UPS, 1
handyca
m, 1 Unit
Modem
WFI,
23.350.
000
1 unit AC,
1 unit
printer, 1
unit
proyektor
12.670.0
00
1 unit AC,
1 unit
printer, 1
unit
proyektor,
1 unit
mesin
ketik, 2
note book,
1 mesin
ketik besar
24.670.
000
1 unit
AC, 1
unit
printer, 1
unit
proyektor
,1 unit
mesin
ketik, 2
note
book,
24.670.00
0
1 unit
AC, 1
unit
printer, 1
unit
proyektor
,1 unit
mesin
ketik, 2
note
book,
24.670.
000
1 unit
AC, 1
unit
printer,
1 unit
proyekt
or,1
unit
mesin
ketik, 2
note
book,
110.030
.000
38
Jumlah
peralatan
rumah tangga
dan alat
kebersihan
yang dibeli
100.00 10bh.sap
u
ijuk,5bh.
sapulidi,
10bh.kes
et,10bh.k
eranjangs
ampah,1
0bh.sula
k,2bh.em
ber,10bh.
tisugulun
g,2bh.ste
la,2btl.su
perpel,1b
h.peltang
kai,5bh.k
ainpel,4b
h.sikatwc
,1bks.kap
urbarus,1
btl.pemb
ersih
lantai
1.000.0
00
4 bh.sabun
2 btl.glass
cleaner,,2
btl.vixal,2
btl.wipol,
2
bh.stella,5
bh.parfum
ruang, 2
bks.kampe
r, 2
ember,2
gayung, 10
keset,
4kain pel,2
pel
tangkai, 6
sapu ijuk,
4 sapu lidi,
2 sikat
WC, 5
sulak, 5
tisue roll, 5
tisu multi
1.000.00
0
4 bh.sabun
2 btl.glass
cleaner,,2
btl.vixal,2
btl.wipol,
2
bh.stella,5
bh.parfum
ruang, 2
bks.kampe
r, 2
ember,2
gayung, 10
keset,
4kain pel,2
pel
tangkai, 6
sapu ijuk,
4 sapu lidi,
2 sikat
WC, 5
sulak, 5
tisue roll, 5
tisu multi
1.500.
000
4
bh.sabun
2
btl.glass
cleaner,,2
btl.vixal,
2
btl.wipol,
2
bh.stella,
5
bh.parfu
m ruang,
2
bks.kamp
er, 2
ember,2
gayung,
10 keset,
4kain
pel,2 pel
tangkai, 6
sapu ijuk,
4 sapu
lidi, 2
sikat
WC, 5
sulak, 5
tisue roll,
5 tisu
multi n
1.500 .000 4
bh.sabun
2
btl.glass
cleaner,,2
btl.vixal,
2
btl.wipol,
2
bh.stella,
5
bh.parfu
m ruang,
2
bks.kamp
er, 2
ember,2
gayung,
10 keset,
4kain
pel,2 pel
tangkai, 6
sapu ijuk,
4 sapu
lidi, 2
sikat
WC, 5
sulak, 5
tisue roll,
5 tisu
multi
1.500.
000
4
bh.sabu
n 2
btl.glass
cleaner,
,2
btl.vixal
,2
btl.wipo
l, 2
bh.stell
a,5
bh.parf
um
ruang, 2
bks.ka
mper, 2
ember,2
gayung,
10
keset,
4kain
pel,2
pel
tangkai,
6 sapu
ijuk, 4
sapu
lidi, 2
sikat
WC, 5
sulak, 5
tisue
roll, 5
tisu
multi
6..000
.000
Jumlah arsip
dan film
dokumenter
1000
arsip, 1
paket
film
dokumen
ter
kecamata
n
2.350.0
00
1000 arsip,
1 paket
film
dokumente
r
kecamatan
2.350.
000
1000
arsip, 1
paket
film
dokumen
ter
kecamata
n
2.350.000 1000
arsip, 1
paket
film
dokumen
ter
kecamata
n
2.350.
000
1000
arsip, 1
paket
film
dok.kec
amatan
9.400.
000
Jumlah bulan
surat kabar
yang
terbayarkan
100.00 1 paket
;12 bulan
960.000 1 paket ;12
bulan
960.000 1 paket ;12
bulan
960.00 1 paket ;
12 bulan
9600.000 1 paket
;12 bulan
960.000 1 paket
;12
bulan
4.800.0
00
Jumlah tenaga
PTT yang
terbayarkan
100.00 1 orang;
13 bulan
17.550.
000
1 orang;
12 bulan,
16.200.0
00
1 orang;
12 bulan
16.200
.000
1 orang;
12 bulan
16.200.00
0
1 orang;
12 bulan,
16.200.
000
1 orang;
12
bulan,
82.350.
000
Jumlah THL
piñata Arsip
SKPD
100 30 OH 1.200.0
00
30 OH 1.200.00
0
30 OH 1.200.
000
30 OH 1.200.000 30 OH 1.200.
000
150 OH 6.000.
000
39
Jumlah THL
Jaga malam
1 penjaga
malam
12.045.0
00
1 penjaga
malam
12.045.00
0
1 penjaga
malam
12.045.00
0
1 penjaga
malam
12.045.
000
1
penjaga
malam
48.180.
000
7 01 05 01 02 Penyediaan
Rapat-
rapat,
Konsultasi
dan
Koordinasi
16.682.
500
16.682.5
00
19.950.
000
19.950.00
0
19.950.
000
93.215.
000
Jumlah
makanan
minuman yang
tersedia untuk
rapat dan
jamuan tamu
100.00 275 kali 7.562.5
00
275 kali 7.562.50
0
300 kali 8.250.
000
300 kali 8.250.000 300 kali 8.250.
000
1.375
kali
39.875.
000
Frekuensi rapat
konsultasi dan
koordinasi
100.00 52 gol
IV;
120 gol
III/
gol II
9.120.0
00
52 gol IV;
120 gol
III/
gol II
9.120.00
0
70 gol IV;
150 gol
III/
gol II
11.700.
000
70 gol
IV;
150 gol
III/
gol II
11.700.00
0
70 gol
IV;
150 gol
III/
gol II
11.700.
000
70 gol
IV;
150 gol
III/
gol II
53.340.
000
7 01 05 02 PROGRA
M
PENINGK
ATAN
SARANA
DAN
PRASARA
NA
PERKANT
ORAN
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
perkantoran
100 100 54.500.
000
100 77.872.0
00
100 122.000.
000
100 122.000.0
00
100 122.000.0
00
100 498.37
2.000
7 01 05 02 01 Pengadaan
/Pembangun
an
Sarana/Pras
arana
Perkantoran
1.500.0
00
32.472.0
00
44.340.
000
44.340.00
0
44.340.
000
166.992
.000
1 unit Taman
Hijau
1 Unit
Taman
Hijau
17.472.0
00
Jumlah
pengadaan
kursi lipat dan
kursi tunggu
50 buah
kursi
lipat,10
buah kursi
tunggu
37.600.
000
50 buah
kursi
lipat,10
buah
kursi
tunggu
37.600.00
0
50 buah
kursi
lipat,10
buah
kursi
tunggu
37.600.
000
50 buah
kursi
lipat,10
buah
kursi
tunggu
112.800
.000
Jumlah Filling
Cabinet yang
terbeli
2 buah 6.740.
000
2 buah 6.740.000 2 buah 6.740.
000
6 buah 20.220.
000
1Set Kursi
Tamu,9 Kursi
Jumlah Rak
arsipYang
dibeli
100 2 unit rak
arsip
1.500.0
00
1 Set
Kursi
Tamu dan
9 kursi
kerja
15.000.
000
40
7 01 05 02 02 Pemeliharaa
n/Rehabilita
si Sarana
dan
Prasarana
Perkantoran
53.000.
000
45.400.
000
77.660.0
00
77.660.00
0
77.660.0
00
331.38
0.000
Jumlah pemeli-
haraan rumah
dinas
100.00 1 paket 3.400.0
00
1 paket 3.400.00
0
1 paket 6.160.
000
1 paket 6.160.000 1 paket 6.160.
000
1 paket 25.280.
000
Jumlah pemeli-
haraan gedung
kantor ( Sekat
Ruang
Pelayanan/
Ruang rapat
100.00 1 paket 25.000
.000
1 paket 30.000
.000
Jumlah bulan
pemeli-haraan
kendaraan
dinas
100.00 12 bl. ( 1
mobil;
6 motor )
24.600
.000
1 mobil;
7 motor
25.700.0
00
1 mobil;
7 motor
30.700.
000
1 mobil;
7 motor
30.700.00
0
1 mobil;
7 motor
30.700.
000
1
mobil;
7 motor
142.400
.000
Jumlah
galvalum yang
terbangun
16.300.
000
Jumlah dan
jenis mebel
yang dipelihara
33 bh.meja
dan 17
kursi
10.800.
000
33
bh.meja
dan 17
kursi
10.800.00
0
33
bh.meja
dan 17
kursi
10.800
.000
3 bh
meja
dan 17
kursi
32.400
.000
7 01 05 03 PROGRA
M
PENINGK
ATAN
DISIPLIN
DAN
KAPASIT
AS
APARATU
R
Persentase
PNS yang
memiliki
kopetensi
sesuai bidang
tugas
100 100 2.520.0
00
100 2.265.00
0
100 2.000.
000
100 2.000.000 100 2.000.
000
100 10.785.
000
7 01 05 03 02 Penatalaksa
naan
Kepegawaia
n PD
100 100 2.520.0
00
100 2.265.00
0
100 2.000.
000
100 2.000.000 100 2.000.
000
100 10.785.
000
Jumlah
pegawai
aparatur
kecamatan
yang
terfasilitasi
100.00 19 ASN 2.520.0
00
19 ASN 2.265.00
0
19 ASN 2.000.
000
19 ASN 2.000.000 19 ASN 2.000.
000
19 ASN 10.785.
000
Akuntabil
itas
pengelola
an
keuangan
perangkat
daerah
meningkat
Persentas
e Laporan
Keuangan
disusun
tepat
waktu
7 01 05 04 PRORGR
AM
PENINGK
ATAN
KUALITA
S
PELAPOR
AN
KEUANG
Persentase
laporan
keuangan yang
disusun tepat
waktu
100 100 30.210.
000
100 41.760.
000
100 41.760.0
00
100 41.760.00
0
100 41.760.00
0
100 197.25
0.000
41
AN
PERANGK
AT
DAERAH
7 01 05 04 01 Penyusunan
Laporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
30.210.
000
41.760.0
00
41.760.
000
41.760.00
0
41.760.
000
197.250
.000
Jumlah
dokumen
Laporan
Keuangan
Semesteran
100 1
dokumen
710.
000
1 dokumen 710.
000
1 dokumen 710.
000
1
dokumen
710.
000
1
dokumen
710.
000
5
dokume
n
3.550.
000
Jumlah
dokumen
Laporan
Keuangan
akhir Tahun.
100 1
dokumen
3.000.0
00
1 dokumen 3.000.00
0
1 dokumen 3.000.
000
1
dokumen
3.000.000 1
dokumen
3.000.000 5
dokume
n
15.000
.000
Jumlah
dokumen
Laporan
Keuangan Tiap
Bulan
100 12
dokumen
6.100.0
00
12
dokumen
6.100
.000
12
dokumen
6.100
.000
12
dokumen
6.100 .000 12
dokumen
6.100 .000 60
dokume
n
30.500.
000
Jumlah bulan
Petugas
Penatausahaan
100.00 12 bln.
(8 orang
)
20.400.
000
12 bulan 20.400.0
00
12 bulan /8
orang
20.400.
000
12bulan 20.400.00
0
12 bulan 20.400.
000
12
bulan
102.000
.000
Jumlah THL
Pengadministra
si Rencana dan
Program
1 THL /12
bulan
12.000.0
00
1 THL /12
bulan
12.000.
000
1 THL
/12 bulan
12.000.00
0
1 THL
/12 bulan
12.000.
000
1 THL
/12
bulan
48.000.
000
Kesusaia
n program
dalam
dokumen
perencana
an
perangkat
daerah
Persentas
e
kesesuaia
n
program
dalam
Renja PD
terhadap
RKPD
dan
Renstra
PD
terhadap
RPJMD
7 01
05
05
PROGRA
M
PENINGK
ATAN
KUALITA
S
PERENCA
NAAN
Persentase
kesesuaian
program dalam
Renja PD
terhadap
RKPD dan
Renstra PD
terhadap
RPJMD
100 100
10.547.
500
100
10.547.5
00
100
12.340.0
00
100
12.340.0
00
100
12.340.00
0
100
70.115.
000
7 01 05 05 01 Perencanaa
n Kinerja
Perangkat
Desa
8.407.5
00
8.407.50
0
10.200.
000
10.200.00
0
10.200.
000
57.615.
000
42
Jumlah
dokumen
LAKIP
Kecamatan
100.00 1
dokumen
1.500.0
00
1 dokumen 1.500.00
0
1 dokumen 1.500
.000
1
dokumen
1.500.000 1
dokumen
1.500
.000
5
dokume
n
7.500
.000
Dokumen
Renja,
Perubahan
Renja dan
Evaluasi
Renstra,
Dokumen
RKA,DPA/DP
PA dan Tapkin
100.00 2dokume
nrenja,1
dok.eval
uasi
renja,1
dokumen
DPA/DP
PA dan 1
dokumen
Tapkin
6.907.5
00
2dokumen
renja,1 dok
.evaluasi
renja,1
dokumen
DPA/DPP
A dan 1
dokumen
Tapkin
6.907.50
0
2dokumen
renja,1
dok.evalua
si renja,1
dokumen
DPA/DPP
A dan 1
dokumen
Tapkin
8.700.000 2dokume
nrenja,1
dok.evalu
asi renja,
1 dokmn
DPA/DP
PA dan 1
dokumen
Tapkin
8.700.000 2dokume
nrenja,1
dok.evalu
asi
renja,1
dokumen
DPA/DP
PA dan 1
dokumen
Tapkin
8.700.000 2dokum
enrenja,
1 dok.
evaluasi
renja,1
dokume
n DPA/
DPPA
dan 1
dkmn
Tapkin
39.915.
000
7 01 05 05 02 Pengendali
an Internal
Perangkat
Daerah
5.140.0
00
5.140.0
00
5.140.
000
5.140.00
0
5.140
.000
25.700.
000
Jumlah bulan
Dokumen
Pengendalian
100.00 12 bulan 2.140.0
00
12 bulan 2.140.00
0
12 bulan 2.140.
000
12 bulan 2.140.000 12 bulan 2.140.
000
12
bulan
10.700
.000
7 01 05 06 PROGRA
M
PENINGK
ATAN
KUALITA
S
PELAYAN
AN
PUBLIK.
Nilai IKM
SKPD
78 78,7 4.865.
000
78,5 5.000.0
00
79 5.000.
000
79,5 5.000.000 80 5.000
.000
80 12.865.
000
7 01
0
5
0
6
0
1
Penyelengg
araan
Pelayanan
Publik
Dokumen IKM
78
2
dokumen
1.865.0
00
2
dokumen
2.000.00
0
2
dokumen
2.000.
000
2
dokumen
2.000.000 2
dokumen
2.000.
000
10
dokume
n
9.865
.000
Dokumen RTP 100 1
dokumen
RTP
3.000.0
00
1 dokumen
RTP
3.000.0
00
1
dokumen
RTP
3.000.
000
1
dokumen
RTP
3.000.000 1
dokumen
RTP
3.000
.000
1
dokume
n RTP
15.000.
000
Kualitas
penyelen
ggaraan
pemerint
ahan
kecamata
n
meningka
t
Persenta
se desa
yang
menetap
kan
RKPDes
dan
APBDes
tepat
waktu
7 1 05 15 PROGRA
M
PENINGK
ATAN
PENYELE
NGGARA
AN
PELAYAN
AN
KECAMA
TAN
Persentase
desa yang
menetapkan
RKPDes dan
APBDes tepat
waktu dan
benar
100 50 255.415
.000
70 260.030.
000
100 257.800.0
00
100 270.000.0
00
100 283.000.0
00
100 1.326.2
45.000
7 01 05 15 01 Pembinaan
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Desa
33.945.
000
32.800.0
00
36.330.
000
36.330.00
0
36.330.00
0
175.735
.000
43
Frekuensi
fasilitasi
penyusunan
RKPDesa,
APBDesa,
Perubahan
APBDesa,
Keuangan Desa
100.00 2 Kali
kegiatan
fasilitasi,
2 Kali
rapat
rutin, 6
Kali
rapat
pembaha
san
Evaluasi
Raperdes
di 8 Desa
20.550
.000
2 Kali
kegiatan
fasilitasi, 2
Kali rapat
rutin, 6
Kali rapat
pembahasa
n Evaluasi
Raperdes
di 8 Desa
19.405.0
00
2 Kali
kegiatan
fasilitasi, 2
Kali rapat
rutin, 6
Kali rapat
pembahasa
n Evaluasi
Raperdes
di 8 Desa
20.550.
000
2 Kali
kegiatan
fasilitasi,
2 Kali
rapat
rutin, 6
Kali
rapat
pembaha
san
Evaluasi
Raperdes
di 8 Desa
20.550
.000
2 Kali
kegiatan
fasilitasi,
2 Kali
rapat
rutin, 6
Kali
rapat
pembaha
san
Evaluasi
Raperdes
di 8 Desa
20.550
.000
2 Kali
kegiata
n
fasilitas
i, 2 Kali
rapat
rutin, 6
Kali
rapat
pembah
asan
Evaluas
i
Raperd
es di 8
Desa
101.605
.000
Frekuensi
Fasilitasi
jumlah desa
yang
menyelenggara
kan Pengisian
Perangkat Desa
100.00 Pengisia
n
perangka
t desa di
6 desa
5.300.0
00
1 Kepala
Desa, 3
Perangkat
Desa
5.300.00
0
Koordinasi
2 x
,Monitorin
g Rutin
7.685.
000
Koordina
si 2 x
,Monitori
ng Rutin
7.685.000 Koordina
si 2 x
,Monitori
ng Rutin
7.685.
000
Koordi
nasi 2 x
,Monito
ring
Rutin
33.655
.000
Jumlah
pelaksanaan
Pengembangan
Kerjasama
Antar Desa
100.00 1 kali
worksho
p
4.375
.000
1 kali
workshop
4.375.00
0
1 kali
workshop
4.375
.000
1 kali
workshop
4.375
.000
1 kali
workshop
4.375.
000
1 kali
worksh
op
21.875.
000
Dokumen
penyusunan
monografi
kecamatan &
monografi desa
100 2
dokumen
3.720.0
00
2 dokumen 3.720.00
0
2 dokumen 7.200.
000
2
dokumen
3.720.000 2
dokumen
3.720.
000
2
dokume
n
18.600.
000
7 01 05 15 02 Pembinaan
Sosial dan
Kemasyara
katan
103.167
.500
92.225.0
00
90.997.
500
98.685.00
0
104.960.0
00
490.015
.000
44
Jumlah
koordinasi,fasil
itasi &
pendampingan
penyaluran
dana BKK
untuk
penanggulanga
n kemiskinan,
Serta
tersedianya
data
kemiskinan
tingkat
kecamatan
yang akurat
dan terkini
serta
Penanganan
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
100.00 4 kali 8
desa
16.830.
000
4 kali 8
desa
16.830.0
00
4 kali 8
desa
16.830.
000
8 desa 16.830.00
0
8 desa 16.830.
000
8 desa 84.150.
000
Jumlah
monitoring
kelompok
USEP,PMKS,
PMT-AS,
PKH, KUBE,
Raskin
100.00 8
kelompo
k
2.200.
000
8
kelompok
2.200.00
0
8
kelompok
2.200.
000
8
kelompo
k
2.200.000 8
kelompo
k
2.500.
000
8
kelomp
ok
11.300.
000
Jumlah
Layanan
droping air
bersih di
wilayah
kekurangan air
91.73 600 rit 77.837
.500
600 rit 66.895.0
00
550 rit 75.607.
500
550 rit 73.335.00
0
550 rit 78.330.
000
550 rit 303.965
.000
Jumlah
pelaksanaan
forum
kerukunan
beragama dan
atau safari
tarawih
Tingkat
Kecamatan
100.00 7 desa 6.300
.000
7 desa 6.300.00
0
7 desa 6.300
.000
7 desa 6.300.000 7 desa 7.300.
000
7 desa 32.500.
000
7 01 05 15 03 Program
Pembinaan
Perempuan
,Budaya,Pe
muda dan
Olah Raga
29.850.
000
29.850.
000
29.850.0
00
29.850.00
0
31.025.00
0
150.42
5.000
Jumlah
partisipan dan
kirab hari jadi
100 2
kelompo
k seni
budaya/1
12.550.
000
2
kelompok
seni
budaya /10
12.550.
000
2
kelompok
seni
budaya/10
12.550.0
00
2
kelompo
k seni
budaya /1
12.550.00
0
2
kelompo
k seni
budaya /1
12.550.00
0
2
kelomp
ok seni
budaya/
62.750.
000
45
00 orang 0 orang 0 orang 00 orang 00 orang 100
orang
Jumlah klp
seni yang
dibina dan
dipentaskan
100.00 8 klp
seni,1
klp.tk.Ka
bupaten
8.475.
000
8
kelompok
seni
budaya
8.475.00
0
8
kelompok
seni
budaya
8.475.
000
8
kelompo
k seni
budaya
8.475.000 8
kelompo
k seni
budaya
8.475.
000
8
kelomp
ok seni
budaya
42.375.
.000
Jumlah
Pertemuan
rutin PKK
100.00 12 kali 3.300.
000
12 kali 3.300.00
0
12 kali 3.300.
000
12 kali 3.300.000 12 kali 4.000.
000
60 kali 17.200.
000
Jumlah
kegiatan
cabang
olahraga yang
diikuti dalam
Porkab dan
Pordes, jumlah
lembaga
karang taruna
yang dibina
100.00 1 kali 5.525.
000
2 kali 5.525.00
0
2 kali 5.525.
000
2 kali 5.525.000 2 kali 6.000.
000
2 kali 28.100.
000
7 01 05 15 04 Pembinaa
n
Ketentram
an
Ketertiban,
dan
Pencegaha
n Bencana
16.400.
000
28.100.
000
28.100.0
00
28.100.00
0
28.100.00
0
128.80
0.000
Penyiapan
Pasukan
Pengibar
Bendera
Pusaka
Jumlah
pelaksanaan
patroli
keamanan
lingkungan
bersama
Muspika
100.00 12 kali 11.400
.000
12 kali 16.400.0
00
12 kali 16.400
.000
12 kali 16.400
.000
12 kali 16.400
.000
12 kali 77.000.
000
Jumlah
kesepakatan
koordinasi
mitigasi
danpencegahan
bencana alam
100.00 1
dokumen
2.500.
000
1
dokumen
2.500.00
0
1
dokumen
2.500.
000
1
dokumen
2.500.000 1
dokumen
2.500.
000
1
dokume
n
10.000.
000
Jumlah
monitoring
PEKAT
100.00 2 kali 2.500.
000
2 kali 2.500.00
0
2 kali 2.500.
000
2 kali 2.500.000 2 kali 2.500.
000
10 kali 10.000.
000
7 01 05 15 05 23.822.
500
23.825.
000
23.825.
000
23.825.00
0
23.825
.000
119.11
1.250
JumlahPaskibra
Kecamatan
yang terlatih
100.00 1
pleton/73
orang
23.822
.000
1 pleton/73
orang
23.822.0
00
1 pleton/73
orang
23.822.
000
1
pleton/73
orang
23.822.00
0
1
pleton/73
orng
23.822.
000
1
pleton/7
3 orang
119.111
.250
46
7 01 05 15 06 Pembinaan
Perencanaa
n
Pembangu
nan dan
Pemberday
aan
Masyaraka
t Desa
24.750.
000
24.750.0
00
24.750.0
00
24.750.00
0
28.080.00
0
239.40
0.000
Dokumen
Musrenbang
100.00 1
dokumen
9.900.
000
1 kali 9.900.00
0
1 kali 9.900.
000
1 kali 9.900.000 1 kali 10.500.
000
1 kali 50.100.
000
Jumlah Desa
yang evaluasi
100.00 8 desa 7.770.
000
1 kali 7.770.00
0
1 kali 7.770.
000
1 kali 7.770.000 1 kali 10.000
.000
1 kali 31.080.
000
Jumlah
pembinaan
LPMD
100.00 1kali, 25
orang
3.500.
000
8 desa 3.500
.000
8 desa 3.500
.000
8 desa 3.500 .000 8 desa 4.000.
000
8 desa 18.000.
000
Jumlah profil
desa dan profil
kecamatan
94.59 8 profil
desa dan
1 profil
kecamata
n
3.650
.000
8 desa 3.650.00
0
8 desa 3.650.
000
8 desa 3.650.000 8 desa 3.650.
000
8 desa 18.250
.000
7 01 05 15 07 Pembinaa
n
Perekonom
ian
Masyaraka
t Desa
11.190.
000
11.190.
000
11.190.
000
11.190.00 13.390.
000
58.150.
000
Jumlah
dokumen
monitoring
pemberian
bantuan P2KP,
UED-SP,
Bandus &
BUMDes
100.00 8
dokumen
2.500.
000
8 desa 2.500.00
0
8 desa 2.500.
000
8 desa 2.500.000 8 desa 3.000.
000
8 desa 13.000
.000
Jumlah peserta
pameran
industri kecil/
rumah tangga
tk.Kecamatan/
Kabupaten
100.00 15
kelompo
k
4.290.
000
1 Kali 4.290.00
0
1 Kali 4.290.
000
1 Kali 4.290 .000 1 Kali 4.750.
000
1 Kali 21.910.
000
Jumlah
kesepakatan
koord klp
pertanian dan
100.00 2
kesepaka
tan dan 2
kali
2.100
.000
8 desa 2.100.00
0
8 desa 2.100
.000
8 desa 2.100.000 8 desa 2.600.
000
8 desa 11.000.
000
47
perkebunan,
peternakan dan
perikanan darat
serta
lingkungan
hidup
monitori
ng
dokumen hasil
pelaksanaan
Monev bidang
pemberdayaan
100.00 8
dokumen
monev
2.300
.000
8 Desa 2.300
.000
8 Desa 2.300.
000
8 Desa 2.300.000 8 Desa 3.000
.000
8 Desa 12.200.
000
7 01 05 15 08 Penyelengg
araan
Pelayanan
Terpadu
Kecamatan
12.290.
000
17.290.0
00
17.290.
000
17.290.00
0
17.290.
000
81.450.
000
Jumlah layanan
yang terlayani
100.00 13
jenis/250
layanan
12.290.
000
13
jenis/250
layanan
17.290.0
00
13
jenis/750
layanan
17.290.
000
13
jenis/750
layanan
17.290.00
0
13
jenis/750
layanan
17.290.
000
13
jenis/25
00
layanan
81.450.
000
449.800
.000
486.712.
000
552.100.0
00
565.600.0
00
580.300.0
00
2.634.5
12.000
Kegiatan pelayanan Kecamatan Rongkop selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, sesuai dengan dokumen rencana kegiatan yang ada baik itu berupa RASK
(Rencana Anggaran Satuan Kerja) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap tahunnya dapat dilihat dari tabel 2.4.3 berikut :
48
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
113.656.000,00 109.660.000,00 127.930.000,00 80.985.000,00 91.245.000,00 97.525.000,00 108.946.970,00 115.504.584,00 78.845.380,00 89.727.690,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat 800.000,00 800.000,00 600.000,00 600.000,00 800.000,00 600.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 800.000,00 0,75 1,25 1,00 1,00 1,00 2,08 15,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.100.000,00 10.050.000,00 11.200.000,00 7.200.000,00 7.500.000,00 6.400.000,00 5.516.970,00 5.689.675,00 6.236.380,00 6.706.735,00 0,70 0,55 0,51 0,87 0,89 -2,42 1,62
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12.300.000,00 12.300.000,00 8.100.000,00 8.700.000,00 12.600.000,00 9.200.000,00 3.600.000,00 7.925.000,00 8.700.000,00 12.300.000,00 0,75 0,29 0,98 1,00 0,98 4,52 27,61
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.000.000,00 - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1,50 #DIV/0! 1,00 1,00 1,00 #DIV/0! -5,42
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.700.000,00 3.000.000,00 2.800.000,00 3.500.000,00 2.900.000,00 5.200.000,00 3.200.000,00 2.081.000,00 3.500.000,00 2.900.000,00 1,41 1,07 0,74 1,00 1,00 -4,43 -5,60
Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 9.700.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 3,23 1,33 1,00 1,00 1,00 1,64 -21,39
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1,00 0,57 1,00 1,00 1,00 0,60 4,17
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor9.270.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 9.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 9.250.000,00 0,11 1,00 0,50 1,00 1,00 183,95 218,75
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6.000.000,00 9.050.000,00 750.000,00 9.110.000,00 8.325.000,00 - 550.000,00 9.050.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,73 0,99 0,98 0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan peralatan rumah tangga - 1.000.000,00 - - - - 600.000,00 - - - 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 900.000,00 960.000,00 720.000,00 840.000,00 960.000,00 - 720.000,00 720.000,00 840.000,00 960.000,00 0,00 0,75 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 2.800.000,00 2.000.000,00 5.400.000,00 4.200.000,00 1.520.000,00 2.000.000,00 - 5.400.000,00 4.200.000,00 1.520.000,00 0,71 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 4.880.000,00 5.000.000,00 5.700.000,00 5.140.000,00 4.940.000,00 3.200.000,00 3.900.000,00 5.700.000,00 5.140.000,00 4.940.000,00 0,66 0,78 1,00 1,00 1,00 0,69 13,58
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ teknik perkantoran 9.750.000,00 9.750.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 7.800.000,00 11.700.000,00 12.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 7.800.000,00 1,20 1,28 1,00 1,00 1,00 -3,33 -5,29
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung kantor - 19.050.000,00 - 7.500.000,00 19.050.000,00 0,00 #DIV/0! 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.750.000,00 - - - - - - - 2.985.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00
Pengadaan mebelair 7.500.000,00 3.700.000,00 - 1.250.000,00 - 3.571.909,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,80 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.000.000,00 4.500.000,00 - - 2.000.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor 23.733.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 4.750.000,00 20.640.000,00 5.624.000,00 5.000.000,00 4.750.000,00 0,87 0,00 0,80 1,00 1,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas operasional 18.673.000,00 15.550.000,00 30.440.000,00 19.695.000,00 14.150.000,00 23.385.000,00 21.910.000,00 27.543.000,00 18.579.000,00 14.115.000,00 1,25 1,41 0,90 0,94 1,00 3,89 -9,29
Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas - - - - - - 25.000.000,00 - 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/ berkala mebelair - - 920.000,00 - 3.000.000,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor - 13.000.000,00 16.050.000,00 - - - 13.000.000,00 16.050.000,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan formal- 2.700.000,00 - - - - 2.700.000,00 - - - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabel 2.4.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Rongkop
PROGRAM dan KEGIATANAnggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran tahun ke- Rasio antara realisasi & anggaran tahun ke- Rata-rata
Pertumbuhan
49
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD- 9.555.000,00 2.190.000,00 935.000,00 925.000,00 9.555.000,00 2.190.000,00 935.000,00 925.000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - - 1.010.000,00 530.000,00 495.000,00 - 1.010.000,00 530.000,00 495.000,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - 1.905.000,00 1.405.000,00 1.500.000,00 - 1.905.000,00 1.405.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ - - - 1.680.000,00 1.680.000,00 - - 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Penyusunan Rencana Strategis SKPD - - - - 1.940.000,00 - - - 1.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - - 1.515.000,00 1.225.000,00 - - 1.515.000,00 1.225.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD - - - 1.160.000,00 1.160.000,00 - - 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa - - - - 2.250.000,00 - - - 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Fasilitasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa 2.125.000,00 - 3.420.000,00 3.495.000,00 2.125.000,00 - 3.420.000,00 3.495.000,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD 7.986.000,00 - 4.480.000,00 4.550.000,00 7.986.000,00 - 4.480.000,00 4.550.000,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN DESA
Pengembangan kapasitas pemerintah desa 2.560.000,00 - 2.560.000,00 - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusunan data monografi daerah dan administrasi perkotaan 2.670.000,00 2.560.000,00 - 1.975.000,00 2.670.000,00 2.560.000,00 - 1.975.000,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 63.800.000,00 20.092.500,00 6.150.000,00 3.735.000,00 63.800.000,00 20.092.500,00 6.150.000,00 3.735.000,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
Pembinaan Pelayanan Publik Terpadu - - - - 4.650.000,00 - - - 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI
Pendataan Keluarga Miskin dan Pengangguran - - - 14.400.000,00 15.205.000,00 - - 14.400.000,00 14.205.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,93 0,00 0,00
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS
ANAK DAN PEREMPUAN
Pelaksanaan sosialiasasi yang terkait dengan kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak- - 2.885.000,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam
mengelola usaha- - 3.795.000,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN
GENDER DAN ANAK
Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan
keputusan.- - 2.855.000,00 - 2.855.000,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Koordinasi perumusan kebijakan sinkronisasi pelaksanaan upaya-
upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan - 1.260.000,00 - - - - 1.260.000,00 - - - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi
penyandang masalah- 3.120.000,00 1.815.000,00 - 3.120.000,00 1.815.000,00 - 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan - 5.769.000,00 5.955.000,00 2.365.000,00 2.215.000,00 5.769.000,00 5.955.000,00 2.365.000,00 2.215.000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN
TRAUMA
Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan - 1.190.000,00 - - - - 1.190.000,00 - - - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL DAN PENYANDANG-
Fasilitas Manajemen usaha bagi keluarga miskin 2.295.000,00 4.620.000,00 1.790.000,00 - 2.295.000,00 4.620.000,00 1.790.000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA KECIL
MENENGAH YANG KONDUSIF
Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil dan
Menengah- 1.565.000,00 - - - - 1.565.000,00 - - - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah - 1.890.000,00 - 3.910.000,00 - - 1.890.000,00 - 3.910.000,00 - 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan - 3.543.000,00 2.085.000,00 - - - 3.543.000,00 2.085.000,00 - - 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan - - 1.950.000,00 - 1.950.000,00 - 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD - - 1.950.000,00 - 1.950.000,00 - 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan - - 5.650.000,00 - 5.650.000,00 - 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Pendampingan Desa Swasembada 2.150.000,00 - 2.150.000,00 - 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - 2.998.000,00 1.710.000,00 - - - 2.998.000,00 - - - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan
masyarakat- - 2.800.000,00 - - - 2.800.000,00 - - 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen
Pemerintah Desa3.375.000,00 2.095.000,00 - 3.375.000,00 2.095.000,00 - 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
Pembinaan organisasi kepemudaan - 1.975.000,00 2.375.000,00 - - - 1.975.000,00 - - - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembentukan PASKIBRAKA - - - - 5.000.000,00 - - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
51
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan
lingkungan- 3.924.000,00 4.668.500,00 2.995.000,00 - 3.924.000,00 4.668.500,00 2.995.000,00 - 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengendalian keamanan lingkungan 14.784.000,00 - - - 4.765.000,00 14.784.000,00 - - - 4.765.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan - 7.500.000,00 - - - 7.500.000,00 - - - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA ALAM
Pemantauan dan penyebarluasan informasi poyensi bencana alam - 1.850.000,00 - 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Penanganan dan penanggulangan kekeringan - 109.178.000,00 125.275.000,00 72.640.000,00 76.650.000,00 61.927.600,00 95.518.000,00 62.115.000,00 33.877.000,00 0,00 0,57 0,76 0,86 0,44 0,00 0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan - 6.750.000,00 3.290.000,00 - - - 6.750.000,00 3.290.000,00 - - 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 4.050.000,00 1.480.000,00 - - - 4.050.000,00 1.480.000,00 - - 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa - 4.610.000,00 3.000.000,00 5.220.000,00 - 4.610.000,00 3.000.000,00 5.220.000,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Pemberian stimulan pembangunan desa 6.900.000,00 1.330.000,00 1.135.000,00 1.445.000,00 6.900.000,00 1.330.000,00 1.135.000,00 1.445.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Koordinasi dan fasilitasi bulan bhakti gotong royong 2.965.000,00 3.182.500,00 - 1.730.000,00 2.965.000,00 3.182.500,00 - 1.730.000,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Evaluasi pembangunan desa - 3.945.000,00 3.520.000,00 3.820.000,00 - 3.945.000,00 3.520.000,00 3.820.000,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Pendataan profil desa - 3.115.000,00 2.010.000,00 1.510.000,00 - 3.115.000,00 2.010.000,00 1.510.000,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
Pendampingan Program Pengembangan Kecamatan 3.395.000,00 5.325.000,00 4.120.000,00 4.100.000,00 3.395.000,00 5.325.000,00 4.120.000,00 4.100.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Pendampingan P2KP7.325.000,00 4.342.500,00 1.620.000,00 1.490.000,00 7.325.000,00 4.342.500,00 1.620.000,00 1.490.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK
DAERAH
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 4.561.000,00 4.372.000,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengolahan, updating dan analisa data statistik daerah 2.692.000,00 3.275.000,00 2.692.000,00 3.275.000,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN
Pengadaan sarana penyimpanan 3.050.000,00 1.750.000,00 0,57 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
Sosialisasi / penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah /
swasta - - 2.106.000,00 - - - - 2.106.000,00 - - 1,00 0,00 0,00
Sumber : Renstra Kecamatan Rongkop 2016-2021
52
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Rongkop
Dalam pelaksanaan kegiatan atau pelayanan Kecamatan Rongkop selama ini
mengalami kendala beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang
dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek antara lain sosial budaya, ekonomi,
fisik dan prasarana serta pemerintahan.
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembanguna Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
1 Rendahnya kualitas hidup Angka kesejahteraan
rendah
Tingginya angka
kemiskinan
2 Rendahnya SDM Kualitas pengelolaan
keuangan yang tidak
maksimal
Tingginya tingkat
kekeliruan
pelaksanaan
keuangan
3 Banyaknya anak drop out
sekolah
Tingkat Pendidikan rendah Bertambahnya
pengangguran
4 Tingginya masyarakat
rentan penyakit
Tingkat Kesehatan Rendah Bertambahnya angka
kematian
3.1.1. Bidang Pemerintahan
1. Akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pengelolaan
keuangan daerah masih perlu di tingkatkan;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal;
3. Penyelenggaraan pelayanan public belum optimal
4. Penyelenggaraan pemerintah desa belum seluruhnya berjalan
dengan baik
5. Sinergi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan internal
perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah masih perlu
ditingkatkan
53
6 Implementasi kerjasamaantar daerah belum berjalan secara
optimal
7. Keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah seiring dengan
kebijakan moratorium PNS
3.1.2. Bidang Sosial dan Budaya
1. Sosial
1. Angka kemiskinan masih cukup tinggi
2. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan social dasar masih kurang
3. Sistem jaminan social masyarakat yang berkelanjutan belum
menjangkau seluruh penduduk yang berhak
4. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam
memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan
social masyarakat belum efektif
5. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
( PMKS ) masih belum optimal
6. Penanganan dan pelayanan social bagi penyandang disabilitas,
penduduk lanjut usia dan penduduk rawan social lainnya, dalam
rangka mendorong kemandirian serta memberikan peluang untuk
berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan social belum
berjalan seperti yang diharapkan
2. Pendidikan
1. Harapan lama sekolah penduduk masih rendah
2. Masih adanya anak putus sekolah
3. Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal
4. Standar pelayanan minimal pendidikan belum terpenuhi
5. Capaian standar nasional pendidikan sebagai keberlanjutan dari
standar pelayanan minimal belum merata dan optimal
6. Jumlah dan distribusi tenaga kependidikan belum merata
7. Pendidikan berbasis keunggulan dan kearifan local yang
berwawasan global serta tehnologi informasibelum dikembangkan
dengan baik
8. Atmosfir yang kondusif dan infra struktur pendidikan yang
berkualitas bagi proses pendidikan,penelitian, pengembangan
wawasan keilmuwan belum tercipta
9. Pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan
dan landasan moraltas serta kepribadian mulia, untuk memberikan
54
landasan pada keberlanjutan pendidikan dan berorientasi
pembentukan karakter kewirausahaan ,belum optimal
9. Penuntasan wajib belajar 9 ( Sembilan ) tahun belum berjalan
sesuai harapan
10. Daya saing pendidikan masih perlu ditingkatkan
Tabel 3.1.2.2
Sarana Pendidikan di Kecamatan Rongkop
No JenisPendidikan Jumlah
Unit
Jumlah
Guru JumlahSiswa
1. Pendidikan Formal
SD/MI 25 116 2.139
SMP/MTs 5 107 1.080
SMU/SMK/MA 3 68 573
2. Pendidikan Non Formal
TK/Play Group 30 60 176
PAUD 30 60 188
Pendidikanlainnya (SLB) 1 6 30
3. Kesehatan
1. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar dan tenaga medis
belum memadahi untuk penyelenggaraan layanan yang bermutu
2. Jumlah dan distribusi pelayanan kesehatan rujukan terbatas dan
belum merata
3. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar
nasional
4. Perilaku hidup bersih dan sehat dikalangan masyarakat menuju
derajat kesehatan yang lebih baik masih perlu ditingkatkan
5. Profesionalisme tenaga kesehatan, serta ketercakupan jumlah
tenaga-tenaga medis dan specialis serta para medis,bidan,ahli gisi,
dan ahli sanitasi masih perlu ditingkatkan
6. Sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat ( JPKM ) bagi
masyarakatGunungkidul belum optimal
Tabel 3.1.2.3
Jenis Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Rongkop
No JenisPelayananKesehatan Jumlah Unit Keterangan
A SaranaKesehatan
1. PuskesmasdanPuskesmasPembantu 6
2. BalaiPengobatan 5
55
3. RumahBersalin/BKIA 2
4. DokterPraktek 3
B TenagaKesehatan
5. Dokter 6
6. Paramedis 18
7. DukunBayi 13
Sumber: Renstra Kecamatan Rongkop 2016-2021
4. Kebudayaan
1. Pelestarian nilai-nilailuhur budaya,adat dan tradisilokal belum
optimal
2. Peninggalan warisan budaya belum semua ditangani secara optimal
3. Budaya sebagai aset dalam membangun jati diri danmewarnai
segenap sector kehidupan serta menjadi daya tarik yang kas untuk
menarik kunjungan dan perhatian pihak luar dalam skala regional,
nasional,dan internasional belum dikelola secara optimal,
4. Perlindungan hukum bagi semua asset kebudayaan baik yang fisik
maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual
( HAKI ) bangsa belum optimal
5. Kebudayaan social belum menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga
perlu peningkatan . apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya dan
sejarah
6 Budaya penggalian, reaktulisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya
belum optimal
5. PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak
1. Pengaruh negatif dari globlalisasi bagi anak dan remaja
2. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama
dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal
3. Penghormatan,perlindungan,dan pemenuhan hak dasar perempuan
dalam kehidupan social ekonomi ,budaya dan politik belum
memadahi
4. Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturanperundang-
undangan kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang
5. Kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking), dan tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi
56
6. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Peningkatan mutu dan produktifitas tenaga kerja melalui
pendidikan dan pelatihan ketrampilan belum optimal
2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan belum
semua sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
3. Pengembangan semangat wirausaha bagi penduduk usia kerja untuk
dapat berusaha secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru
belum optimal
4. Perbaikan perekonomian daerah untuk mendorong perluasan
lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja masih rendah
5. Pemetaan potensial local untuk pemberdayaan tenaga kerja belum
tergarap secara optimal.
7. Kependudukan dan Keluarga Berencana
1. Meningkatkan Usia Harapan Hidup mengakibatkan bertambahnya
penduduk usia lanjut yang perlu mendapatkan layanan
2. Penduduk usia produktif dan terdidik cenderung memilih
meninggalkan daerah untuk mencari kerja ke kota
3. Kualitas keluarga sebagai dasar untuk mewujudkan ketahanan
keluarga belum mendapatkan perhatian yang mewadahi
4. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk ( total fertility rate )
8. Ekonomi, Pariwisata dan Sumber Daya Alam
I. Investasi
1. Insentif dan kemudahan investasi untuk meningkatkan investasi
belum berjalan optimal
2. Kualitas dan kapasitas kelembagaan pelayanan investasi belum
optimal
3. Daya dukung terhadap peluang investasi unggulan belum siap
4. Inovasi dan upaya promosi belum optimal
5. Dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi
masih kurang
6. Realisasi investasi masih rendah
II. Industri
1. Daya saing produk usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM)
belum optimal
57
2. Penggunaan bahan baku local belum optimal dan tergantung
bahan baku impor
3. Sistem pengembangan industry /Usaha mikro, kecil dan
menengah belum komprehensif dan berkelanjutan
4. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui
standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan Hak Atas
Kekayaan Intelektual ( HAKI)
5. Kemampuan teknologi industry kecil menengah (IKM) masih
kurang
III. Perdagangan
1. Akses pasar yang masih rendah
2. Inovasi dan jaringan pemasaran serta pemberian fasilitas masih
kurang mendukung
3. Kesedaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan
perlindungan konsumen masih kurang
4. Terbatasnya pelaku usaha mikro kecil menengah yang
berorientasi ekspor
5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk
dalam negeri
6. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar
local/domestik
IV. Pariwisata
1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih terbatas
2. Lama tinggal wisatawan masih rendah
3. Pengembangan daya tarik wisatawan berbasis budaya belum
optimal
4. Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan
memadahi
5. Kualitas pelayanan bagi wisatawan belum semuanya memenuhi
standar
6. Upaya dan inovasi dalam pemasaran,promosi dan event
pariwisata masih kurang
7. Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah,masyarakat dan
pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah
8. Pengembangan produk pariwisata belum optimal karena masih
58
terbatasnya investasi di bidang pariwisata
9. Manajemen dan pengelolaan geo tapak umi (geosite geopark)
belum optimal
10. Ketergantungan pada destinasi daerah lain masih cukup tunggu
V. Ketahanan Pangan
1. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan
ketahanan pangan di tingkat perseorangan / individu masih
kurang
2. Belum optimalnya pemantauan distribusi ,harga dan akses pangan
masyarakat
3. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui
pengembangan pangan local masih kurang
4. Masih adanya desa rawan pangan
5. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian,perikanan dan
kehutanan masih rendah
VI. Pertanian
1. Belum terwujudnya penyaluran dan pemenuhan kebutuhan
pupuk bagi petani secara optimal
2. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan
pertanian
3. Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk
meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian
melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan
masih kurang optimal
4. Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian untuk
meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang
5. Produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan ,holtikultura,
perkebunan dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada
pencapaian swasembada pangan nasional belum mengalami
peningkatan yang signifikan
VII. Perikanan dan Kelautan
1. Profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat belum
banyak diminati
2. Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan
59
peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal
3. Sumber Daya Manusia dan kelembagaan usaha perikanan kurang
memadahi
4. Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadahi
5. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta
penguatan pemasaran belum optimal
VIII. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM )
1. Jumlah Koperasi aktif masih sedikit
2. Manajemen usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah
belum optimal
3. Kualitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro kecil dan
menengah masih kurang
4. Kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan usaha mikro
kecil dan menengah masih rendah
5. Akses pemodalan bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan
menengah masih rendah
6. Produk usaha mikro kecil dan menengah belum mampu bersaing
dipasar global
9. Prasarana Wilayah
A. Sumber Daya Air
a. Potensi sumber baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum
belum dimanfaatkan secara optimal
b. Penurunan debit air sungai bawah tanah sebagai bawah tanah
sebagai akibat berkurangnya daerah tangkapan air hujan dan
kerusakan bentang alam karst
c. Pemanfaatan sungai bawah tanah dengan teknologi mikrohidro
dalam operasional dan perawatan belum berjalan optimal
d. Kelembagaan pengelolaan irigasi dan pengairan masih lemah
e. Infrastruktur irigasi banyak yang telah mengalami kerusakan
f. Konservasi terhadap daerah tangkapan air (catchment area)
belum berjalan optimal
g. Benyak telaga dan sumber air kering akibat kerusakan
lingkungan
60
B. Kebinamargaan
a. Kondisi jalan kabupaten kondisi baik berkurang akibat adanya
penambahan ruas-ruas baru
b. Belum optimalnya peralatan berat yang dimiliki pemerintah
dalam mendukung terselenggaranya pembangunan, peningkatan
dan pemeliharaan jalan yang
Hingga saat ini peralatan dengan kondisi baik masih 66,67 %
c. Belum optimalnya peran pemerintah dalam pengujian dan
laboratorium kebinamargaan
C. Keciptakaryaan
a. Bertambahnya perumahan dan pemukiman memerlukan
pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu
b. Layanan perpipaan air minum belum optimal dengan cakupan
layanan baru mencapai 68%
c. Penanganan kawasan kumuh belum tuntas dan masih terdapat
13 kawasan kumuh katagori sedang dan ringan dengan luas
146,50 ha yang harus ditangani
d. Cakupan akses sanitasi masih rendah dengan cakupan sebesar
40 %
e. Masih terdapat 10 titik genangan akibat belum optimalnya
system drainase perkotaan
f. Belum optimalnya penanganan persampahan serta masih
terdapat 7(tujuh) IKK belum terlayani system persampahan
g. Belum optimalnya layanan jasa konstruksi
h. Masih banyak gedung pemerintah yang kurang memadahi
i. Infrastruktur public bagi penyandang disabilitas pada kawasan
pusat pertumbuhan dan kawasan strategis masih minim
D. Transportasi
a. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan
dan keterpaduan modal dan antar wilayah belum tertata dengan
baik
b. Terjadi kepadatan dan kemacetan pada ruas-ruas jalan utama
menuju obyek wisata
c. Berkurangnya jumlah armada angkutan umum akibat load factor
yang rendah
61
d. Pelayanan infrastruktur penghubung antar obyek wisata belum
ada
e. Pelayanan transportasi yang aman ,nyaman,efisien, dan terpadu
yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat
kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal
E. Tata Ruang
a. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang
sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan
b. Pengembangan wilayah yang belum merata ditunjukkan masih
terdapatnya disparitas antar wilayah, yang membutuhkan
percepatan pembangunan melalui pembangunan perdesaan,
pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) dan Pusat
Pelayanan Lokal (PKL)
c. Kurangnya percepatan pengembangan kawasan strategis guna
mendorong perkembangan kawasan potensial
d. Munculnya konversi lahan akibat tekanan untuk kebutuhan
pembangunan
e. Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana
umum akibat belum adanya rencana rinci tata ruang
f. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang akibat belum
optimalnya pelaksanaan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
g. Munculnya konflik pemanfaatan ruang akibat belum optimalnya
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta
pengendalian pemanfaatan ruang dengan pelaksanaan penegakan
yustisia
F. Energi dan Sumber Daya Mineral
a. Adanya perubahan kewenangan daerah dibidang energy dan
sumber daya mineral seiring berlakunya Undang-undang nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
b. Masih terdapat wilayah padukuhan yang belum terlayani listrik
c. Upaya pemenuhan kebutuhan energy di Kabupaten Gunungkidul
melalui penyediaan energy baru terbarukan masih belum optimal
d. Pemanfaatan sumber daya mineral dan pengelolaan yang ramah
lingkungan belum dilaksanakan dengan baik
e. Pemanfaatan sumber daya mineral terutama pertambangan batu
62
gamping akan berdampak padalingkungan ekosistem karst jika
tidak dibatasi dan dikendalikan secara ketat
G. Komunikasi dan Informatika
a. Minimnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang teknologi
informasi dan computer ( TIK ) dalam rangka implementasi
system pelayanan pemerintahan berbasis digital (digital
government services/DGS )
b. Belum adanya system tunggal layanan DGS yang unggul dan
terintegrasi
c. Belum optimalnya pemberitaan pembangunan yang dilaksanakan
oleh pemerintah pada mass media dan media online
d. Masih terdapat wilayah blank spot yang belum terlayani akses
informasi
10. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
a. Sebagian besar kawasan karst merupakan kawasan lindung
geologi, sehingga kegiatan pertambangan yang tidak
dikendalikan akan merusak ekosistem
b. Terjadi kerawanan bencana tanah longsor,angin rebut,banjir dan
kekeringan
c. Penurudnan kualitas sumber daya hutan dan lahan serta sumber
daya air
d. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pengelolaan
sampah secara mandiri masih kurang serta daya tampung TPA
yang ada belum memadahi untuk melayani cakupan 18
kecamatan
e. Masih rendahnya tingkat keteduhan di perkotaan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGHA
BUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin
mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi
Daerah yang subur dan makmur, dalam rangka mencapai HAMEMAYU
HAYUNING BAWANA (filosofi pembangunan Provinsi DIY), sebagai cita-cita
63
luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan
berdasarkan nilai budaya.
Berlandaskan filosofi Kabupaten Gunungkidul, maka Visi sebagai suatu
pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan
tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen
serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam
pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Penyusunan visi
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.
Rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2021sebagaimana
terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor15 tahun 2013
perihaladalah sebagai berikut:
“Mewujudkan Gunungkidul Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang
Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, Maju,
Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2021”
Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau
dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk mencapai visi pembangunan daerah
yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan
berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan
kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, sesuai dan
selaras denganisi substansinya, maka dirumuskan misi pembangunan daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional..
4. Meningkatkan insfrastruktur yang memadai untuk menggerakan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah iklim investasi yang
kondusif.
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan.
Tugas dan Fungsi Kecamatan Rongkop yang terkait dengan visi dan
misi RPJM Daerah antara lain :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kententraman dan ketertiban
umum;
64
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/ atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa;
Faktor-faktor penghambat pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi RPJMD antara lain :
1. Dana operasional yang terbatas pada plafond yang telah ditentukan;
2. Kurang lengkapnya sarana penunjang kerja;
3. Belum adanya sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment)
dalam penegakan disiplin;
4. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan
kualitas aparatur;
5. Belum lancarnya jaringan teknologi informasi dan telekomunikasi; dan
6. Masih kurang optimalnya koordinasi lintas sektoral;
Sedangkan faktor-faktor yang mendukung terlaksanannya pelayanan
SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD antara lain :
1. Kualitas aparat yang dimiliki meskipun jumlahnya masih terbatas;
2. Sarana dan prasarana yang telah tersedia;
3. Partisipasi masyarakat dan desa yang cukup;
4. Koordinasi yang cukupbaikantaraparat;
5. Wilayah Kecamatan Rongkop yang dilalui jalur utama menuju Pantai
Sadeng;
6. Rencana pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang melewati
sebagian wilayah Kecamatan Rongkop;
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
Visi Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakartadalam
RPJMDProvinsi Tahun 2009-2013 adalah “Pemerintah daerah yang katalistik
dan masyarakat mandiri yang berbasis kekuatan ekonomi lokal dan
sumberdaya manusia yang profesional dan beretika”
65
Visi ini dijabarkan dalam empat Misi yaitu :
1. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional,
humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.
2. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah
berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan
menuju masyarakat yang sejahtera.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berbasis
Good Governance.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan
pelayanan publik.
Berkaitan dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan
Kecamatan Rongkop yang mempengaruhi permasalahan pelayanan kecamatan
ditinjau dari visi dan misi RPJM Provinsi DIY Tahun 2009-2013, maka dapat
diuraikan sebagai berikut :
Faktor Pendorong :
1. Tersedianya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan.
2. Semakin meningkatnya kualitas aparat pemerintah kecamatan dan desa;
3. Telah adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
4. Meningkatnya prosentase jalan yang diperkeras/diaspal.
Faktor Penghambat :
1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan
partisipatif;
2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata;
3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS sehingga kinerja PNS belum
maksimal;
4. Masih adanya kekurangsesuaian jabatan dengan kompetensi pegawai;
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil; dan
7. Ketidakseimbangan prosentase jalan yang layak (beraspal/cor-block) dengan
peningkatan jumlah alat transportasi.
66
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat
mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga belum dapat dilakukan penelaahan
yang lebih mendalam. Hal ini mengingat Peraturan Daerah yang mengatur
mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah yang masih dalam proses, sedangkan
kajian mengenai lingkungan strategis belum pernah dilakukan. Namun demikian
sedapat mungkin dilakukan kajian yang dapat dikemukakan seperti penjelasan di
bawah ini.
Wilayah Kabupaten Gunungkidul dikelompokkan ke dalam tiga zona
pengembangan, yaitu Zona Utara, Zona Tengah, dan Zona Selatan. Kecamatan
Rongkop terletak di zona Selatan dengan ibukota kecamatan terletak di Desa
Semugih, dan memiliki ketinggian 200m – 300m dpl. Iklim secara umum sama
dengan kondisi di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan curah hujan rata-rata
2000mm/tahun dengan jumlah hari hujan sekitar 15 hari, suhu udara berkisar 250
C–350C. Wilayah Kecamatan cukup potensial untuk tanaman tahunan (tanaman
perkebunan, dan tanaman keras), tanaman semusim (padi, palawija), budidaya
perikanan darat, dan penggemukan ternak.
Sektor pertanian dengan keterbatasan lahan dan pengairan mampu
menghasilkan : padi sawah sebanyak + 2.893 ton; padi ladang sebanyak + 5.029
ton; kedelai sebanyak + 7.773 ton; kacang tanah sebanyak + 1.010 ton; dan jagung
sebanyak + 3.679 ton. Sub sektor kehutanan dan perkebunan juga merupakan
potensi yang masih perlu dikembangkan. Hasil dari sub sektor ini selain kayu
bahan bangunandan kayu bakar juga mangga, srikoyo, mete, buah-buahan,
empon-empon, serta palawija sebagai tanaman sela/tumpangsari
(agroforestry).Potensi pertambangan yang ada di Rongkop adalah bahan tambang
golongan C khususnya : Batu Karst (Kapur).
Faktor Pendorong :
1. Wilayah potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan dan tanaman
keras);
2. Wilayah potensial untuk tanaman semusim (padi, palawija);
3. Wilayah potensial untuk budidaya perikanan darat, dan penggemukan ternak;
4. Merupakan pintu gerbang masuk wilayah Kabupaten Gunungkidul dari arah
timur;
67
5. Merupakan wilayah yang dilewati jalur utama menuju pantai Sadeng dan
sekitarnya;
6. Adanya kerjasama antar daerah Pawonsari (Pacitan, Wonogiri dan Wonosari).
Faktor Penghambat:
1. Wilayah potensial terjadi kekeringan;
2. Sebagai wilayah perbatasan, kadangkala terjadi kesenjangan perkembangan
antar daerah.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Pemantapan sistem kelembagaan sebagai salah satu misi yang diemban
memerlukan dukungan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai.
Kualitas di sini terkait dengan sikap, perilaku, dan moral. Sikap dan perilaku pada
kelembagaan yang baru yaitu sikap dan perilaku dari birokrasi yang dapat melayani
masyarakat, sebagai konsumen pelayanan. Didukung oleh peralatan yang
memenuhi standar sehingga dapat memberikan hasil layanan yang baik. Struktur
lembaga yang ada mempunyai aturan main, prosedur dan standar kerja yang jelas
serta lebih banyak memberikan kewenangan pada pegawai yang berada di bawah
dan langsung berhubungan dengan masyarakat.
Agar layanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan pada konsumen
informasi yang lengkap, jelas, dan mudah diperoleh sangat diperlukan.
Kemampuan yang harus dimiliki seseorang meliputi baik dalam penguasaan
teknologi dalam hal ini ketrampilan komputer, maupun berkomunikasi dengan
pelanggan. Sistem nilai atau norma yang ada yaitu bekerja secara efektif dan
efisien mempunyai disiplin, transparansi, mengutamakan kepuasan pelanggan
menjadi tuntutan yang harus dipenuhi.
Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dimaksudkan agar
pemerintahan desa dapat berkembang dengan baik, responsif terhadap tuntutan
masyarakatnya, lebih tertib dalam administrasi serta mempunyai inisiatif yang
tinggi dalam upaya memajukan desa. Upaya ini dilakukan melalui fasilitasi
terhadap program-program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, juga
terhadap usulan-usulan atau inisiatif yang muncul dari pemerintah desa. Selain
fasilitasi tersebut, juga dilakukan pembinaan-pembinaan agar pemerintahan desa
dapat berjalan dengan baik.
Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dilakukan untuk memberikan
kepuasan kepada masyarakat/pelanggan. Upaya ini dilakukan dengan adanya
prosedur pelayanan yang jelas, meningkatkan kualitas petugas pemberi pelayanan,
68
peningkatan sarana/kelengkapan pelayanan serta pemberian prioritas pada
kecepatan dan ketepatan pelayanan dengan tidak mengabaikan prosedur dan
ketentuan yang berlaku.
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu fungsi kecamatan sebagai
perangkat daerah. Fungsi dilaksanakan melalui pemberian fasilitasi dan pembinaan
karena mengingat fungsi kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tidak lagi sebagai wilayah. Fungsi fasilitasi dilaksanakan terhadap
program-program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah
Kabupaten. Selain itu, juga fasilitasi terhadap usulan-usulan yang akan
disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada pemerintah. Kegiatan fasilitasi juga
disertai pembinaan agar pemerintah desa benar-benar dapat memberdayakan
masyarakatnya secara langsung.
E.1 Kondisi Internal
Formalisasi struktur saat ini telah dilakukan dengan sosialisasi kepada
semua karyawan dan para pengguna jasa pelayanan. Struktur yang ada telah
dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsinya, hanya saja jabatan yang ada belum
diisi semuanya. Kekurangan yang cukup mencolok adalah belum adanya jabatan
fungsional dan juga belum berubahnya kebiasaan dari semua aparat untuk
menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan pelayanan.
Kelembagaan pemerintahan desa masih belum begitu solid mengingat
adanya perubahan-perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ke
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang pemerintahan
daerah yang ada sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan
beberapa kali perubahannya. Masa transisi ini perlu disikapi mengingat adanya
perubahan fungsi kecamatan yang tadinya merupakan wilayah administratif
menjadi perangkat daerah pada peraturan perundang-undangan yang lalu ternyata
membawa dampak pada kurang harmonisnya hubungan antara kecamatan dengan
pemerintah desa juga hubungan antara pemerintah desa dengan lembaga desa
lainnya.
Seiring semakin banyaknya tuntutan masyarakat, maka pelayanan
masyarakat menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Kepuasan
pelanggan harus dijadikan tujuan pelayanan yang tertanam dalam diri aparat
pemerintah. Untuk itu diperlukan sistem dan prosedur yang jelas, aparat yang
mempunyai kemampuan yang baik dalam komunikasi dengan pelanggan, juga
dalam memanfaatkan sarana dan teknologi yang ada.
69
Salah satu fungsi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 79 Tahun 2011 adalah pemberdayaan masyarakat. Hal ini tidak bisa
dilakukan oleh kecamatan secara langsung mengingat perubahan kedudukan
kecamatan sebagaiperangkat daerah. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui
pembinaan dan fasilitasi terhadap pemerintah desa.
1. Kekuatan
Kekuatan yang ada di Kecamatan Rongkop pada saat ini adalah :
a. Kualitas aparatur yang ada;
b. Terbentuknya stuktur organisasi mantap melalui peraturan;
c. Jaringankerja yang jelas;
d. Hubungankerja yang baik;
e. Prosedurpelayanan yang jelas;
f. Saranadanprasarana yang ada.
Dengan telah ditetapkannya pembentukan kecamatan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan, maka kecamatan
sebagai perangkat daerah mempunyai dasar hukum yang kuat. Kecamatan
sebagai salah satu unit pelayanan kepada masyarakat mempunyai jaringan kerja
yang jelas antar seksi didukung oleh hubungan kerja yang baik di antara pejabat
yang ada dan antar karyawan menjadikan kekuatan tersendiri dari Kecamatan
Rongkop.
2. Kelemahan
Kelemahan yang ada di Kecamatan Rongkop antara lain :
a. Jumlah personil yang terbatas;
b. Dana operasional yang tidak sebanding dengan kegiatan yang dilakukan;
c. Belum adanya jabatan fungsional;
d. Belum adanya personil yang menangani keluhan masyarakat;
e. Tidak adanya informasi tentang cara apabila ada masyarakat yang komplain
terhadap layanan yang diberikan;
f. Tata nilai yang masih menganut tradisi lama;
g. Pelaksanaan pekerjaan yang belum terencana dengan baik;
h. Belum dilaksanakannya sistem penghargaan dan hukuman;
70
E.2 Kondisi Eksternal
Kecamatan sebagai SKPD seperti halnya organisasi pemerintah yang lain
merupakan organisasi terbuka yang tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Faktor-
faktor eksternal baik peluang maupun ancaman dapat membantu dan menghambat
organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
a. Kondisi Geografis
Secara geografis Kecamatan Rongkop termasuk dalam Zone Selatan yang
berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan
merupakan kawasan karst yaitu merupakan wilayah pengembangan gunung
seribu dengan batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan cirikhas
bukit-bukit kerucut, potensi geografis yang dimiliki antara lain potensi
pertambangan dan kehutanan. Potensi pertambangan terutama pertambangan
bahan galian golongan C. Pengusahaan pertambangan bahan galian golongan C
berupa batu putih banyak dilakukan di wilayah Kecamatan Rongkop, terutama di
bagian utara (Desa Pucanganom). Namun salah satu persoalan dalam
penambangan batu putih ini adalah pembuangan limbah yang dilakukan langsung
diatas lahan dan dapat mengurangi kesuburan lahan akibat sedimentasi disamping
itu kebutuhan air yang cukup besar untuk pengusahaan batu putih ini.Potensi
kehutanan meliputi hutan rakyat dan hutan lahan kritis. Potensial luas hutan
rakyat di Kecamatan Rongkop mencapai +2.812 ha, sedangkan lahan kritis
terutama disebabkan oleh penebangan hutan tanpa diikuti penanaman kembali,
masalah lainnya adalah kondisi wilayah yang memiliki solum atau ketebalan
tanah yang relatif tipis (lahan marginal) karena kondisi geografis yang
didominasi perbukitan karst.
b. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Kecamatan Rongkop sebesar + 33.101 jiwa dengan mata
pencaharian sebagian besar penduduk Kecamatan Rongkop adalah petani.
Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin menunjukkan struktur
umur muda, dengan penduduk usia di bawah 25 tahun mencapai +22.298 jiwa,
dan penduduk usia produktif (26-55 tahun) mencapai +5.432 jiwa. Kondisi ini
memiliki implikasi pada tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan,
kesehatan dan penyediaan lapangan kerja, serta pelayanan lainnya.
c. Kondisi Ekonomi
Masyarakat Kecamatan Rongkop memiliki aktivitas ekonomi meliputi bidang
pertanian, peternakan, perdagangan. Produksi pertanian tanaman pangan di
71
Kecamatan Rongkop terutama ubi kayu mencapai + 11.997 ton, jagung mencapai
+7.328 ton, dan kacang tanah mencapai + 2.933 ton. Sedangkan produksi buah-
buahan terutama buah pisang. Sedangkan potensi peternakan yang berkembang
adalah ternak sapi, ternak kambing, dan unggas (ayam kampung, ayam ras).
Pengusahaan peternakan ini umumnya dilakukan secara tradisional dengan skala
kecil di tiap rumah tangga petani. Meskipun demikian, ada beberapa peternakan
non tradisional yang lebih maju. Untuk ternak kecil produk unggulan adalah
kambing mencapai +9.208 ekor. Sedangkan untuk unggas produk unggulan
adalah ayam kampung mencapai +59.841 ekor. Dengan kondisi ini, sektor
peternakan merupakan potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk
mendukung perekonomian wilayah ini. Potensi ekonomi lain yang penting adalah
kegiatan industri. Kegiatan industri di Kecamatan Rongkop terutama adalah
kegiatan industri kecil dan menengah. Industri kecil ini terutama adalah industri
pengolahan bahan makanan sedangkan lainnya adalah industri kerajinan.
d. Kondisi Pemerintahan
Kecamatan Rongkop terdiri dari 8 desa, yang terbagi dalam 100 dusun. Dalam
kaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan,
Kecamatan Rongkop memiliki hubungan koordinasi dengan pemerintah desa.
Jumlah perangkat meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian, Kepala
Urusan, Staf, dan Dukuh ada 194 orang. Kondisi pemerintahan desa yang
meliputi perangkat dan lembaga desa yang ada di 8 desa (Tabel 3.3).
Tabel 3.3
Keadaan Perangkat Desa dan Lembaga Desa di Kecamatan Rongkop
NO NAMA JABATAN JUMLAH
1. KepalaDesa 8 orang
2. Sekretarisdesa 7 orang
3. BadanPermusyawaratanDesa 84 orang
4. KepalaSeksi 23 orang
5. KepalaUrusan 24 orang
6. Dukuh 100 orang
7. LPMD 8 lbg.
8. PKK 8 lbg.
Sumber : Renstra Kecamatan Rongkop 2016-2021
72
e. Faktor Teknologi
Perkembangan teknologi, terutama di teknologi informasi dan komunikasi saat
ini sangat cepat. Namun demikian belum semua orang familier terhadap
kemajuan teknologi, sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang
dapat membantu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masih belum optimal.
Dari tuntutan misi dan kondisi yang ada saat ini dapat diperoleh analisis
sebagai berikut :
Peluang :
1. Pelaksanaan good governance oleh pemerintah kabupaten;
2. Bertambahnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten;
3. Adanya politicalwill Bupati terhadap pemberdayaan desa;
4. Meningkatnya koordinasi yang didukung oleh kemajuan teknologi;
Ancaman :
1. Meningkatnya tuntutan masyarakat;
2. Kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil;
3. Rendahnya SDM masyarakat;
4. Prasarana transportasi yang kurang memadai;
Dengan melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman maka analisis
SWOT adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4
Matriks Analisis SWOT
Internal
Eksternal
Kekuatan.
1. Terbentuknya stuktur
organisasi mantap
melalui peraturan
daerah.
2. Kualitas SDM
aparatur
3. Hubungan kerja yang
bagus
4..Prosedurpelayanan
yang jelas
Kelemahan
1.Sikap dan perilaku
aparat yang lebih
melayani atasan dari
pada masyarakat
sebagai pelanggan
2.Struktur organisasi
yang kaku belum
memberikan
kewenangan yang
besar pada tingkat
yang paling bawah
3.Sarana transportasi
4.Belum
dilaksanakannya
sistem penghargaan
dan hukuman
Peluang :
1. Pelaksanaan good governance oleh
pemerintah kabupaten
2. Bertambahnya kewenangan yang
diberikan oleh pemerintah kabupaten
3. Adanya politicalwill Bapak Bupati
terhadap pemberdayaan desa
S – O
W – O
73
4. Meningkatnya koordinasi yang
didukung oleh kemajuan teknologi
Ancaman :
1. Meningkatnya tuntutan masyarakat
2. Kondisi ekonomi dan politik yang tidak
stabil
3. Rendahnya SDM masyarakat
4. Prasarana transportasi yang tidak
memadai
S – T
W – T
Dari uraian diatas dapat dikemukakan isu-isu strategik sebagai berikut :
S-O
1. Mendayagunakan strukturorganisasi yang mantap untuk melaksanakan
kewenangan yang diberikan.
2. Mendayagunakan hubungan kerja yang baik untuk menyongsong pelaksanaan
Good Governance.
3. Mengoptimalkan kualitas SDM aparatur yang ada untuk melaksanakan
pemberdayaan desa.
4. Meningkatkan hubungan kerja yang baik melalui koordinasi dengan berbagai
pihak yang didukung oleh kemajuan teknologi.
S-T
1. Mengoptimalkan SDM aparatur yang ada untuk memenuhi tuntutan
masyarakat yang semakin meningkat.
2. Mendayagunakan hubungan dan jaringan kerja yang jelas untuk mengatasi
tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.
3. Melaksanakan prosedur pelayanan yang jelas untuk merespon tuntutan
masyarakat yang meningkat.
4. Prosedur pelayanan yang jelas agar pelayanan masyarakat menjadi tepat,
cepat dan akurat sehingga dapat mengatasi permasalahan transportasi yang
tidak memadai.
W-O
1. Mengoptimalkan system penghargaan dan hukuman bagi pegawai untuk
melaksanakan kewenangan yang diberikandari Pemerintah Kabupaten.
2. Memperbaiki sikap dan perilaku aparat dalam memberikan pelayanan untuk
melaksanakan kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten.
3. Melaksanakan system penghargaan dan hukuman bagi pegawai untuk
melaksanakan Good Governance.
4. Memperbaiki sikap dan perilaku aparat untuk melaksanakan politicalwill
Pemerintah Kabupaten terhadap pemberdayaan kelembagaan desa.
74
5. Meningkatkan sarana transportasi untuk melaksanakan kewenangan yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
W-T
1. Memperbaiki sikap dan perilaku aparat dalam memberikan pelayanan untuk
merespon tuntutan masyarakat.
2. Meningkatkan sarana transportasi untuk merespon meningkatnya tuntutan
masyarakat.
3. Meningkatkan sarana transportasi untuk mengantisipasi kondisi ekonomi dan
politik yang tidak stabil.
4. Melaksanakan sistem penghargaan dan hukuman untuk memacu peningkatan
sumber daya manusia masyarakat.
75
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Visi dan misi Perangkat Daerah adalah sama dan sebangun dengan visi dan
misi dari Bupati dan Wakil Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi yang menjadi kewenangannya. Dengan demikian sinkronisasi antara RPJM
Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Strategis Kecamatan Rogkop Tahun 2016-2021
dimulai dari tujuan,sasaran,strategis dan kebijakan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rongkop
1. Tujuan
Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang
dirumuskan bersifat spesifik ,realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur
dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
Tabel 4.1.1
Obyek yang menjadi perhatian TabelSinkronisasi Tujuan Daerah dan
Tujuan Kecamatan Rongkop
No Daerah/Kabupaten Kecamatan Rongkop
Tujuan Sasaran Tujuan Sasaran
1 Mewujudkan
tata kelola
pemerintahan
yang baik untuk
meningkatkan
pelayanan
publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah meningkat
Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan pemerintah
kecamatan yang
berkualitas
Persentase desa yang
menetapkan RKPDesa
dan APBDesa tepat
waktu
Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap
penyelenggaraan
pelayanan PD meningkat
Keseuaian program
dalam dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah
76
Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
Perangkat Daerah
meningkat
Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
meningkat
2. Sasaran
Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu serta sesuai dengan sasaran daerah
yang menjadi acuannya.
Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Rongkop sebagai berikut :
Tabel 4.1.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rongkop
No.
Tujuan dan
Sasaran
Daerah
Indikator
Kinerja
Sasaran
Daerah
Tujuan dan
Sasaran
Kecamatan
Rongkop
Indikator Kinerja Tujuan
dan Sasaran Kecamatan
Rongkop
A Tujuan Tujuan
Mewujudkan
tatakelola
pemerintahan
yang baik untuk
meningkatkan
pelayanan
publik
Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintahan
kecamatan yang
berkualitas
Indeks kualitas
penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan kecamatan
B Sasaran Sasaran
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Nilai
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah
Kesesuaian antar
lembaga dalam
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase kesesuaian
program dalam dokumen PD
terhadap program dalam
dokumen perencanaan
daerah
Meningkatnya
kepuasan
Nilai IKM PD
77
masyarakat terhadap
penyelenggaraan
pelayanan PD
Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa
meningkat
Persentase desa yang
menetapkan
Pertanggunjawaban
APBDes, RKPDes dan
APBDes tepat waktu
2 Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
meningkat
Opini BPK
terhadap
laporan
keuangan
daerah
Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan meningkat
Persentase laporan keuangan
disusun tepat waktu
Tabel 4.1.3
Tujuan,Indikator, dan Target Kinerja Tujuan Tahun 2016-2021
No. Tujuan Indikator
Tujuan
Kondisi
Kinerja
pada Awal
Periode
RPJMD
Kondisi
Kinerja
pada Akhir
Periode
RPJMD
1 Terwujudnya
penyelenggaraan
Pelayanan Pemerintah
Kecamatan yang
berkualitas
Indeks kualitas
penyelenggaraan pelayanan
pemerintah kecamatan 82 96
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD
Renstra Kecamatan Rongkop disusun dalam rangka mendukung pencapaian
misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu, rencana
pencapaian kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Rongkop diupayakan mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul sebagai dokumentasi induk
perencanaan pembangunan daerah selama 5 (tahun) kedepan. Namun demikian untuk
lebih meningkatkan akuntabiltas kinerja maka untuk tahun 2016 dan 2021 ada
78
perubahan indikator kinerja utama sebagai langkah konkrit dari masing-masing
SKPD termasuk Kecamatan Rongkop.
Sehingga sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD , indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjuk
kinerja yang akan dicapai oleh PD dalam lima tahun kedepan.
Sebagai indikator kinerja Kecamatan Rongkop yang mengacu tujuan sasaran
RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 sebagai berikut:
79
TABEL 4.2.1
TABEL INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No. Indikator
Kondisi
Kinerja pada
Awal Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada Akhir
Periode
RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran 100 100 100 100 100 100 100
2. Persentase kebutuhan pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran 100 100 100 100 100 100 100
3. Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai
bidang tugas 100 100 100 100 100 100 100
4. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD
terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD 100 100 100 100 100 100 100
5. Nilai IKM PD 78,00 78,07 78,50 79,00 79,50 80,00 80,00
6. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat
waktu 100 100 100 100 100 100 100
7. Persentase desa yang menyusun siklus tahunan desa
dengan benar dan tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100
80
Setelah diterapkannya sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Rongkop,
maka tahapan selanjutnya adalah penetapan target kinerja sasaran selama 5 ( lima )
tahun, yang nantinya akan menjadi dasar pedoman penetapan rencana kerja
perangkat daerah.
Tabel 4.2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Kecamatan Rongkop
No Tujuan/
Sasaran
Indikator
Kinerja Tujuan
/ Sasaran
Data
2016
Target
2016
Target Kinerja Sasaran Pada
Tahun Ke-
1 2 3 4 5
A Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintah
kecamatan yang
berkualitas
Indeks kualitas
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintah
kecamatan
82 89,
61
95,7
0
95,8
0
95,9
0
96
B Sasaran
1 Kesesuaian
antar lembaga
dalam dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase
kesesuaian
program dalam
dokumen PD
terhadap
program dalam
dokumen
perencanaan
daerah
100 100 100 100 100 100 100
2 Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan PD
Nilai IKM PD 78 78,
7
78,5 79 79,5 80
3 Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Persentase desa
yang
menetapkan
100 100 100 100 100 100 100
81
desa meningkat Pertanggungjaw
aban APBDes,
RKPDes dan
APBDes tepat
waktu
4 Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
meningkat
Persentase
laporan
keuangan
disusun tepat
waktu
100 100 100 100 100 100 100
Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan
Indikator utama Kecamatan Rongkop , sebagai berikut :
Tabel 4.2.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rongkop
No Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran
pada tahun ke
Unit
Kerja Ket.
1 Indeks
kualitas
penyelenggar
aan
pemerintahan
kecamatan
Persentase desa
yang menetapkan
Peraturan Desa
Pertanggungjawaba
n APBDes
50 75 100 100 100 Tapem
/ PMD
Persentase Desa
yang menetapkan
Peraturan Desa
tentang RKPDes
tepat waktu
100 100 100 100 100
Persentase Desa
yang menetapkan
Peraturan Desa
tentang
Pertanggungjawaba
n APBDes tepat
waktu
100 100 100 100 100
82
BAB V
Strategi dan Arah Kebijakan
5.1 Strategi
Pemantapan sistem kelembagaan sebagai salah satu misi yang diemban
memerlukan dukungan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang
memadai. Kualitas di sini terkait dengan sikap, perilaku, dan moral. Sikap dan
perilaku pada kelembagaan yang baru yaitu sikap dan perilaku dari birokrasi
yang dapat melayani masyarakat, sebagai konsumen pelayanan. Didukung oleh
peralatan yang memenuhi standar sehingga dapat memberikan hasil layanan
yang baik. Struktur lembaga yang ada mempunyai aturan main, prosedur dan
standar kerja yang jelas serta lebih banyak memberikan kewenangan pada
pegawai yang berada di bawah dan langsung berhubungan dengan masyarakat.
Agar layanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan pada
konsumen informasi yang lengkap, jelas, dan mudah diperoleh sangat
diperlukan. Kemampuan yang harus dimiliki seseorang meliputi baik dalam
penguasaan teknologi dalam hal ini ketrampilan komputer, maupun
berkomunikasi dengan pelanggan. Sistem nilai atau norma yang ada yaitu
bekerja secara efektif dan efisien mempunyai disiplin, transparansi,
mengutamakan kepuasan pelanggan menjadi tuntutan yang harus dipenuhi.
Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dimaksudkan
agar pemerintahan desa dapat berkembang dengan baik, responsif terhadap
tuntutan masyarakatnya, lebih tertib dalam administrasi serta mempunyai
inisiatif yang tinggi dalam upaya memajukan desa. Upaya ini dilakukan melalui
fasilitasi terhadap program-program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah, juga terhadap usulan-usulan atau inisiatif yang muncul dari
pemerintah desa. Selain fasilitasi tersebut, juga dilakukan pembinaan-
pembinaan agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.
Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dilakukan untuk
memberikan kepuasan kepada masyarakat/pelanggan. Upaya ini dilakukan
dengan adanya prosedur pelayanan yang jelas, meningkatkan kualitas petugas
pemberi pelayanan, peningkatan sarana/kelengkapan pelayanan serta pemberian
prioritas pada kecepatan dan ketepatan pelayanan dengan tidak mengabaikan
prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu fungsi kecamatan
sebagai perangkat daerah. Fungsi dilaksanakan melalui pemberian fasilitasi dan
83
pembinaan. Fungsi fasilitasi dilaksanakan terhadap program-program
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten. Selain itu,
juga fasilitasi terhadap usulan-usulan yang akan disampaikan oleh Pemerintah
Desa kepada pemerintah. Kegiatan fasilitasi juga disertai pembinaan agar
pemerintah desa benar-benar dapat memberdayakan masyarakatnya secara
langsung.
Untuk itu dalam rangka pencapaian indikator sasaran yaikniprosentase
Desa yang menetapkan Peraturan Desa Pertanggungjawaban APBDes
RKPDesa, dan APBDes tepat waktu secara optimal, perlu disusun strategi yang
mendasar pada analisis kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi
eksternal (peluang dan ancaman). Adapun untuk menentukan alternatif-
alternatif strategi tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran
Faktor Eksternal
Kekuatan :S
1. Prasarana dan sarana kerja
cukup memadai
2. Kuantitas SDM cukup
memadai
3. Terbentuknya stuktur
organisasi mantap melalui
peraturan daerah
Kelemahan :W
1. Disiplin aparat yang
masih rendah
2. Koordinasi dan
komunikasi belum
optimal
3. Belum dilaksanakan nya
pemberian peng hargaan
dan hukuman
Faktor Internal
Peluang :O
1. Adanya Peraturan
Perundangan sebagai
payung hukum
2. Bertambahnya
kewenangan desa
yang diberikan
3. Meningkatnya
koordinasi yang
didukung oleh
kemajuan teknologi
S-O
W-O
Ancaman :T 1. Peraturan
perundangan yang
masih berubah-ubah
2. Meningkatnya
tuntunan masyarakat
3. Keterbukaan
informasi publik
yang sangat luas dan
kurangnya filter
S-T
W-T
84
Strategi diterapkan dalam rangka pencapaian indikator sasaran
Kecamatan Rongkop dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 5.2
Penentuan Strategi
No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi
(1) (2) (3) (4)
1.
Indeks kualitas
penyelenggraaan
pelayanan pemerintah
kecamatan
Persentase desa yang
menetapkan RKPDesa dan
APBDesa tepat waktu
a. Manfaatkan dukungan
dari komitmen aparatur
kecamatan yang tinggi
untuk mendayagunakan
teknologi informasi yang
cepat
b. Mendayagunakan potensi
sumber daya alam yang
ada disekitar pemerintah
kecamatan
c. Mengoptimalkan budaya
gotong royong dan
partisipasi masyarakat
yang tinggi guna
mengoptimalkan dana
yang masuk ke Desa
d. Mengoptimalkan
dukungan dana dari
pemerintah guna
mengolah sumber daya
alam menjadi
pembangunan
e. Mengoptimalkan
komitmen SDM aparatur
yang ada untuk
memenuhi tuntunan
masyarakat yang
semakin meningkat
f. Mendayagunakan potensi
sumber daya alam untuk
mengantisipasi kondisi
politik dan ekonomi yang
tidak stabil
g. Mengoptimalkan budaya
gotong royong dan
partisipasi masyarakat
85
yang tinggi guna
mengoptimalkan SDM
yang ada
h. Manfaatkan dukungan
dana yang besar dari
pemerintah ke desa
dengan prosedur yang
je;las agar pelayanan
masyarakat menjadi
tepat, cepat dan akurat
i. mengoptimalkan sarana
dan prasarana kerja
untuk memanfaatkan
teknologi informasi
j. Mengoptimalkan JJLS
untuk mengatasi letak
geografis wilayah yang
cenderung sulit
k. Membuat infrastruktur
jalan antar desa guna
memperlancar
transportasi umum
dengan mendayagunakan
dana yang ada di desa
l. Meningkatkan
kompetensi SDM untuk
mengoptimalkan
pemanfaatan sumber
daya alam untuk
pembangunan
m. Meningkatkan sarana
transportasi untuk
merespon
meningkatknya tuntutan
masyarakat
n. Meningkatkan sarana
transportasi untuk
mengatasi kondisi
ekonomi dan politik yang
tidak stabil
o. Menyediakan sarana dan
prasarana transportasi
untuk meningnkatkan
86
rendahnya sumber daya
manusia
p. Tingkatkan kualitas dan
kuantitas SDM dengan
memanfaatkan
transportasi yang ada
5.2 Kebijakan
Kebijakan pada hakekatnya adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
untuk dijadikan arah, pedoman, pegangan, atau petunjuk untuk melaksanakan
program/kegiatan sehingga pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan
kerja pemerintah daerah ini dapat berjalan lancar dan terpadu.
Kebijakan-kebijakan yang dapat dirumuskan kemudian akan dioperasikan
melalui serangkaian program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mencapai sasaran tertentu, yang dilaksanakan oleh satuan kerja
pemerintah daerah ini secara sendiri atau dalam kerja sama dengan pihak lain.
Dari strategi-strategi yang ditetapkan dapat dirumuskan berbagai kebijakan
sebagai berikut :
Tabel 5.3
Matriks Strategi – Kebijakan
No Tujuan Strategi Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
1.
Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan pemerintah
kecamatan yang
berkualitas
Memanfaatkan kemampuan
dan kecakapan aparat
pemerintah guna pemenuhan
tuntutan masyarakat yang
meningkat
Meningkatkan kemampuan
dan kecakapan aparat
pemerintah yang disertai
dengan peningkatan
kemampuan dalam
penguasaan dan pemanfaatan
teknologi;
Meningkatkan kelengkapan
sarana kerja.
Menambah kelengkapan
sarana kerja.
Mengusulkan penambahan
sarana kerja ke dinas
pengelola aset daerah
Mewujudkan keserasian
hubungan kerja aparat
pemerintah dan jaringan kerja
dengan pemerintah desa dan
Dinas/Instansi terkait.
Melaksanakan koordinasi
rutin dengan pemerintah desa
dan Dinas/Instansi terkait.
Meningkatkan kapasitas
pemerintah desa melalui
pembinaan dan fasilitasi
Meningkatkan kapasitas
pemerintah desa melalui
pembinaan dan fasilitasi
Memanfaatkan kemampuan
penguasaan komputer aparat
pemerintah desa
Meningkatkan optimalisasi
penguasaan komputer untuk
mempercepat pelayanan
87
Memfasilitasi peningkatan
kompetensi aparat pemerintah
desa (mengoptimalkan SDM)
Memfasilitasi pemilihan dan/
atau pengisian kepala desa
dan perangkat desa sesuai
dengan kompetensinya.
Memfasilitasi pemberian
bantuan stimulan
pembangunan
Memfasilitasi pemberian
bantuan stimulan
pembangunan dan
melaksanakan monitoring.
Mengevaluasi pembangunan
desa
Melaksanakan kegiatan
lomba desa
Memonitor dan memfasilitasi
pelaksanaan musrenbangdes
Memonitor dan memfasilitasi
pelaksanaan musrenbangdes
desa
Memfasilitasi pendataan
profil desa
Memfasilitasi pendataan
profil desa, memonitor dan
mengevaluasinya
Melaksanakan monitoring
dan evaluasi perkembang-an
kelompok ekonomi
masyarakat.
Melaksanakan monitoring
dan evaluasi perkembangan
kelompok ekonomi
masyarakat
Melaksanakan pendampingan
terhadap program kemiskinan
perdesaan
Melaksanakan pendamping-
an terhadap program
kemiskinan perdesaan
Memonitor dan memfasilitasi
permo-honan dan atau penya-
luran bantuan sosial
Memonitor dan memfasilitasi
permohonan dan atau
penyaluran bantuan sosial
Melaksanakan pen-dataan
keluarga miskin dan
pengangguran dan PMKS
Melaksanakan pendataan
keluarga miskin dan
pengangguran dan PMKS
Menginventarisasi dan
mefasilitasi pengembangan
potensi budaya lokal.
Menginventarisasi dan
mefasilitasi pengembangan
potensi budaya lokal
Memfasilitasi penanganan
bencana, terutama
kekeringan;
Memfasilitasi penanganan
bencana, terutama
kekeringan;
Memfasilitasi pembinaan
pemuda
Memfasilitasi pembinaan
organisasi pemuda
Memfasilitasi pengembangan
kegiatan olahraga
Melaksanakan koordinasi
dengan unit pengembangan
kegiatan olahraga
Meningkatkan kerjasama
dengan aparat keamanan;
Meningkatkan kerjasama
dengan aparat keamanan;
Memfasilitasi pembina-an
generasi muda
Memfasilitasi pembinaan
generasi muda
Memfasilitasi penyiapan
tenaga pengendali keamanan
Memfasilitasi penyiapan
tenaga pengendali keamanan
Pemilu dan Pemilukada
Melaksanakan monitoring
wilayah perbatasan
Melaksanakan monitoring
wilayah perbatasan
Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di atas, yang dihasilkan dari
visi, misi, strategi, dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian akan
dioperasikan melalui berbagai program dan kegiatan.
88
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
6.1 Rencana Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan
terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.Program yang ditetapkan merupakan rencana yang lebih konkret yang
mencakup berbagai jenis kegiatan yang mengarah kepada misi yang ditetapkan,
sehingga program disusun ke dalam program prioritas dan program pendukung.
Berdasarkan evaluasi dan kesepakatan-kesepakatan pada saat pembahasan
rencana kegiatan dan anggaran untuk PD Kecamatan, maka dapat dirumuskan
rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun
2016 sampai dengan tahun 2021 oleh PD Kecamatan Rongkop adalah sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
a. Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Perkantoran;
b. Penyediaan rapat-rapat Kosultasi dan Koordinasi;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, berupa kegiatan :
a. Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran;
3. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur
a. Penatalaksanaan Kepegawaian PD
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan PD
a. Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan PD;
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dengan kegiatan;
a. Perencanaan Kinerja PD;
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan publik dengan kegiatan;
a. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan;
a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan;
c. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
89
d. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana;
e. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kecamatan;
f. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa;
g. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa;
Dari beberapa kali pembahasan tentang Rencana Kerja dan juga Rencana
Kegiatan dan Anggaran kemudian menghasilkan kesepakatan mengenai program
dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh PD Kecamatan.
Indikator Kinerja
Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk memantau
keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam memenuhi janjinya. Lebih
jauh lagi indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu
organisasi atau seseorang apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik,
sesuai ketentuan atau tidak. Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang
dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan dalam suatu
tahun tertentu, artinya indikator kinerja dapat berfungi sebagai alat ukur yang
dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang diukurnya telah berhasil
dicapai atau tidak.
Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai
pengukur atau “penentu” keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam
melaksanakan rencana-rencana strategisnya.Untuk itu diperlukan adanya suatu
ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar
indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan.
Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian
kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah
pemecahan masalahnya.
Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Rongkop berdasarkan pada
pedoman pengukuran indikator kinerja utama.Sesuai Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 009 tahun 2007, indikator kinerja
program menggunakan indikator hasil (outcome) dan kegiatan menggunakan
indikator keluaran (Output).
Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang
kurangnya menggunakan indikator keluaran.Sehubungan dengan hal tersebut,
indikator kinerja Kecamatan Rongkop disusun dibatasi dengan menggunakan
indikator keluaran.
90
Sasaran
Sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Rongkop adalah
meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT, Desa, dan elemen masyarakat yang
terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan musrenbang desa dan
kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Rongkop, salah satu point
pentingnya adalah optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka peningkatan
partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur musrenbang juga sangat
diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.
6.2 Pendanaan Indikatif
Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rongkop
bersumber dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul, artinya tergantung kepada
kemampuan APBD Kabupaten. Pendanaan untuk Instansi/UPT lain seperti UPT
Pertanian, Peternakan, Pendidikan disamping bersumber dari APBD Kabupaten
juga mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.
“Sesuai dengan SE Menteri Dalam Negeri Indonesia
Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan
RPJMD dan RKPD tahun 2017 diamanatkan bahwa dalam
RPJMD tahun 2016-2021 perlu menampilkan program
pembangunan tahun 2016. Hal ini untuk mewadahi program
pembangunan tahun 2016 yang tidak masuk dalam RPJMD
tahun 2010-2015 sementara tidak termasuk juga dalam tahapan
tahunan dalam RPJMD tahun 2016-2021 karena tahun pertama
RPJMD tahun 2016-2021 adalah tahun 2017”. Program dan
kegiatan beserta anggaran pembangunan tahun 2016 disajikan
sebagai berikut ( tabel 6.1):
91
Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 Kecamatan Rongkop Kabupaten
Gunungkidul
Nomor Kode
Urusan, Program
dan Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Alokasi Dana APBD Keterangan
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Perkiraan
Maju
(Rp.000)
SKPD Jenis
Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 12 13 14 15
1 URUSAN WAJIB
1 20 11 BIDANG
URUSAN:Otonomi
Daerah Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan Kepegawaian
dan Persandian.
1 20 11 01 PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
82.600 90.735 Kec.
Rongkop
1 20 11 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
12.000 13.000 Sedang
berjalan
1 20 11 01 04 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional
2.000 2.000 Sedang
berjalan
1 20 11 01 05 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
14.400 14.400 Sedang
berjalan
1 20 11 01 07 Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
3.000 3.500 Sedang
berjalan
1 20 11 01 08 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
4.000 4.000 Sedang
berjalan
1 20 11 01 09 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
4.500 5.000 Sedang
berjalan
1 20 11 01 10 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor
1.000 1.000 Sedang
berjalan
1 20 11 01 11 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
12.000 14.000 Sedang
berjalan
1 20 11 01 12 Penyediaan peralatan 1.000 1.000 Sedang
92
rumah tangga berjalan
1 20 11 01 13 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
1.000 960 Sedang
berjalan
1 20 11 01 14 Penyediaan Makanan dan
Minuman
5.000 6.875 Sedang
berjalan
1 20 11 01 15 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
6.500 6.500 Sedang
berjalan
1 20 11 01 17 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/ teknik
perkantoran
11.700 13.000 Sedang
berjalan
1 20 11 01 18 Pendataan dan
Pengelolaan Arsip SKPD
4.500 5.500 baru
1 20 11 02 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
PERKANTORAN
61.995 67.000 Kec.
Rongkop
1 20 11 02 02 Pembangunan gedung
kantor
13.245 16.000 Baru
1 20 11 02 08 Pengadaan mebelair 13.250 14.000 Baru
1 20 11 02 12 Pemeliharaan Rutin/
Berkala rumah dinas
4.000 4.000 Sedang
berjalan
1 20 11 02 13 Pemeliharaan Rutin/
Berkala gedung kantor
3.000 3.000 Sedang
berjalan
1 20 11 02 11 Pemeliharaan Rutin/
berkala kendaraan dinas
operasional
23.500 25.000 sedang
berjalan
1 20 11 02 14 Pemeliharaan rutin/
berkala mebelair
5.000 5.000 Baru
1 20 11 03 PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
2.000 2.000 Kec.
Rongkop
1 20 11 03 02 Fasilitasi Administrasi
Kepegawaian SKPD
2.000 2.000 Baru
1 20 11 05 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
9.000 22.660 Kec.
Rongkop
93
1 20 11 05 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
1.500 1.500 sedang
berjalan
1 20 11 05 02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
500 500 sedang
berjalan
1 20 11 05 03 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
2.000 2.000 sedang
berjalan
1 20 11 05 04 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Bulanan/SPJ
5.000 18.660 sedang
berjalan
1 20 11 06 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
15.500 16.700 Kec.
Rongkop
1 20 11 06 01 Monitoring, Evaluasi, dan
Pengendalian Program
Kegiatan SKPD
3.500 3.500 sedang
berjalan
1 20 11 06 02 Penyusunan Indek
Kepuasan Masyarakat
(IKM) SKPD
2.000 2.000 Sedang
Berjalan
1 20 11 06 04 Pengendalian Internal
SKPD
2.000 2.000 sedang
berjalan
1 20 11 06 05 Monev Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
2.000 2.000 alternatif/
baru
1 20 11 06 07 Fasilitasi Pelayanan
Publik Terpadu (PATEN)
6.000 7.200 sedang
berjalan
1 20 11 07 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PERENCANAAN
6.000 7.500 Kec.
Rongkop
1 20 11 07 01 Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Strategis SKPD
3.000 4.000 Baru
1 20 11 07 02 Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Kerja SKPD
3.000 3.500 sedang
berjalan
1 20 11 36 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN DAN
DESA
30.185
30.390
Kec.
Rongkop
94
1 20 11 36 01 Pembinaan, Fasilitasi, dan
koordinasi Penyusunan
Siklus Tahunan Desa,
Produk Hukum Desa, dan
Pengelolaan Keuangan
Desa.
18.570 18.575 Sedang
Berjalan
1 20 11 36 02 Pembinaan, Fasilitasi dan
Koordinasi Pengisian
Kepala Desa dan
Perangkat Desa, serta
penguatan Kapasitas
Kepala Desa, Perangkat
Desa, dan Kelembagaan
Desa.
5.300 5.500 Sedang
Berjalan
1 20 11 36 04 Pembinaan, Koordinasi
dan Fasilitasi Kerjasama
Antar Desa.
4.375
4.375
Sedang
Berjalan
1 20 11 36 04 Pembinaan, Koordinasi,
dan fasilitasi Penyusunan
Monografi Desa dan
Kecamatan.
1.940 1.940 Sedang
Berjalan
1 20 11 24 PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN, DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
26.260
31.420
Kec.
Rongkop
1 20 11 24 01 Pembinaan dan
Koordinasi Keamanan
Ketertiban Masyarakat
dan Patroli Terpadu
Muspika.
7.355 7.355 Sedang
Berjalan
1 20 11 24 04 Koordinasi, Fasilitasi, dan
Pembentukan Paskibra
Kecamatan.
15.830 20.990 Sedang
Berjalan
1 20 11 24 05 Pembinaan, Koordinasi,
dan fasilitasi Pencegahan
Penyakit Masyarakat (
PEKAT )
1.175 1.175 Sedang
Berjalan
1 20 11 24 03 Koordinasi, Mitigasi, dan
Pencegahan Bencana serta
Fasilitasi Penanganan
Korban Bencana Alam.
1.900
1.900
Baru
95
1 20 11 18 PROGRAM
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
KEMASYARAKATAN
133.200
129.980
Kec.
Rongkop
1 20 11 18 01 Pembinaan, Koordinasi
dan fasilitasi
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
4.000
8.970
Sedang
Berjalan
1 20 11 18 02 Pembinaan, Koordinasi,
dan Fasilitasi Upaya
Kesehatan Masyarakat,
Usaha Kesehatan
Perorangan, dan Keluarga
Berencana.
3.500
3.500
Sedang
berjalan
1 20 11 18 03 Penanganan dan
Penanggulangan
Kekeringan
107.000 98.810 Sedang
berjalan
1 20 11 18 04 Pembinaan, Koordinasi
dan Fasilitasi
Pengembangan dan
Pelestarian Budaya Lokal
7.500
7.500
Sedang
berjalan
1 20 11 18 05 Pembinaan, Koordinasi
dan Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Aliran Kepercayaan
kepada TYME
3.700
3.700
Sedang
berjalan
1 20 11 18 06 Pembinaan, Koordinasi,
dan Fasilitasi Organisasi
Perempuan
3.500
3.500
Sedang
berjalan
1 20 11 18 07 Pembinaan, Koordinasi,
dan Fasilitasi Olah Raga,
Pemuda dan Karang
Taruna
4.000
4.000
Sedang
berjalan
1 20 11 18 PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
28.260
33.215
Kec.
Rongkop
96
1 20 11 18 01 Pembinaan, Koordinasi,
dan Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Desa dan
Kecamatan.
8.700 9.825 Sedang
Berjalan
1 20 11 18 02 Pembinaan, Koordinasi,
dan Fasilitasi Evaluasi
Pembangunan Desa
4.660 7.640 Sedang
Berjalan
1 20 11 18 03 Pembinaan, Koordinasi,
dan Fasilitasi
Pemberdayaan
Masyarakat, dan
Pelestarian aset-aset
program Pemberdayaan
Masyarakat desa
2.600 3.000 Sedang
Berjalan
1 20 11 18 04 Pembinaan, Fasilitasi dan
Koordinasi Penyusunan
Profil Desa dan Profil
Kecamatan.
2.500 2.950 Sedang
Berjalan
1 20 11 18 05 Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan Lembaga
Keuangan Mikro Desa
dan Kegiatan Ekonomi
Masyarakat Desa.
2.000 2.000 Sedang
Berjalan
1 20 11 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi
ekspos/Pameran
Kerajinan dan Industri
Rumah Tangga lainnya.
4.000 4.000 Sedang
Berjalan
1 20 11 18 07 Pembinaan, Koordinasi
dan Pendampingan
Kelompok Pertanian, dan
Perkebunan, Peternakan
dan Perikanan Darat serta
lingkungan hidup.
1.800
1.800
Baru
1 20 11 18 09 Monitoring, evaluasi dan
Pelaporan
2.000
2.000
Baru
TOTAL 395.000 431.600
Dari program-program yang telah disepakati tersebut, dapat diturunkan dalam
kegiatan-kegiatan. Program, kegiatan, Indikator kinerja, Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif Kecamatan Rongkop dalam lima tahun kedepan disajikan dalam tabel 6.2
sebagai berikut :
97
Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Rongkop
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2021
Tujuan
Sasaran
Perangk
at
Daerah
Indikat
or
Sasaran
Perang
kat
Daerah
Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capaian
pada
Tahun
awal
Perenca
naan
(2016)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit
Kerja
PD
Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja
pada akhir periode
Rensta PD
Terget Rp Terget Rp Terget Rp Terget Rp Terget Rp Terget Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Terwujudn
ya
Penyelengg
araan
pelayanan
pemerintah
kecamatan
yang
berkualitas
Kepuas
an
masyara
kat
terhada
p
penyele
nggaraa
n
pelayan
an
Perangk
at
Daerah
mening
kat
Niali
IKM
Perang
kat
Daerah
7
01
05
01
PROGRA
M
PELAYA
NAN
ADMINI
STRASI
PERKAN
TORAN
Prosentase
pemenuha
n
kebutuhan
administra
si
perkantor
an
100
100
91.742.
500
100
89.237.
500
100
111.200.
000
100
112.500.
000
100
114.200
000
100
518.880.
000
Kecam
atan
Rongk
op
7
01
05
01
01
Penyediaa
an Jasa,
Peralatan
, dan
Perlengka
pan
Perkantor
75.060.
000
72.555.
000
91.250.
000
92.550.0
00
92.950.
000
424.365.
000
98
an
Jumlah
sarana jasa
telepon,
listrik, air
dan
internet.
94.00
1 paket,
12 bulan
10.800.
000
1 paket,
12 bulan
10.800.
000
1 paket,
12 bulan
10.800.
000
1 paket,
12 bulan
12.100.0
00
1 paket,
12 bulan
12.100.
000
1 paket,
12 bulan
92.900.0
00
Jumlah
kendaraan
dinas yang
terbayar
pajaknya.
69.00 1 mobil,
6 sepeda
motor
2.000.0
00
1 mobil, 7
sepeda
motor
2.125.0
00
1 mobil,
7 sepeda
motor
2.125.
000
1 mobil,
7 sepeda
motor
2.125.00
0
1 mobil,
7 sepeda
motor
2.125.0
00
1 mobil,
7 sepeda
motor
10.500.
000
Jumlah
peralatan
kerja yang
terfasilitasi
pemelihara
annya
100.00 3 laptop,
5 PC, 2
Mesin
Ketik5
printer,
1 speker
aktif
3.300.0
00
4 laptop,
7 PC,
7 printer,
4.000.0
00
4 laptop,
7 PC,
7 printer,
1 set
wireless
5.000.
000
4 laptop,
7 PC,
7
printer,
1 set
wireless
5.000.00
0
4 laptop,
7 PC,
7
printer,
1 set
wireless
5.400.0
00
4
laptop,7
PC,
7
printer,
1 set
wireless
22.700.
000
Jumlah
Alat Tulis
Kantor
100.00 1 paket,
12 bulan
4.950.0
00
1 paket, 12
bulan
4.000.0
00
1 paket,
12 bulan
6.000.
000
1 paket,
12 bulan
6.000
.000
1 paket,
12 bulan
6.000.0
00
1 paket,
12 bulan
49.650.
000
Jumlah
Barang
cetakan,
fotocopy
dan jilid.
100.00 1 paket
barang
cetakan
dan
penggan
daan
6.600.0
00
1 paket
barang
cetakan
dan
pengganda
an
6.555.0
00
1 paket
barang
cetakan
dan
penggan
daan
7.400.
000
1 paket
barang
cetakan
dan
penggan
daan
7.400.00
0
1 paket
barang
cetakan
dan
penggan
daan
7.400.
000
1 paket
barang
cetakan
dan
penggan
daan
35.355.
000
Jumlah
komponen
instalasi
listrik
100.00 1 paket 1.000.0
00
1 paket 1.000.0
00
1 paket 1.000.
000
1 paket 1.000.00
0
1 paket 1.000.
000
1 paket 5.000.
000
99
Jumlah dan
jenis
perlengkap
an kantor
yang dibeli
99.97 1 unit
printer,
dan 1
unit
laptop, 2
unit
blower,
2 unit
kipas
angin, 5
Unit
UPS, 1
handyca
m, 1
Unit
Modem
WFI,
23.350.
000
1 unit AC,
1 unit
printer, 1
unit
proyektor
12.670.
000
1 unit
AC, 1
unit
printer, 1
unit
proyekto
r,1 unit
mesin
ketik, 2
note
book, 1
mesin
ketik
besar
24.670.
000
1 unit
AC, 1
unit
printer,
1 unit
proyekt
or,1 unit
mesin
ketik, 2
note
book,
24.670.0
00
1 unit
AC, 1
unit
printer,
1 unit
proyekto
r,1 unit
mesin
ketik, 2
note
book,
24.670.
000
1 unit
AC, 1
unit
printer,
1 unit
proyekto
r,1 unit
mesin
ketik, 2
note
book,
110.030.
000
Jumlah
peralatan
rumah
tangga dan
alat
kebersihan
yang dibeli
100.00 10bh.sap
u
ijuk,5bh.
sapulidi,
10bh.kes
et,10bh.
keranjan
gsampah
,10bh.su
lak,2bh.
ember,1
0bh.tisu
gulung,2
bh.stela,
2btl.sup
erpel,1b
h.peltan
1.000.0
00
4 bh.sabun
2 btl.glass
cleaner,,2
btl.vixal,2
btl.wipol,
2
bh.stella,5
bh.parfum
ruang, 2
bks.kampe
r, 2
ember,2
gayung,
10 keset,
4kain
pel,2 pel
tangkai, 6
1.000.0
00
4
bh.sabun
2
btl.glass
cleaner,,
2
btl.vixal,
2
btl.wipol
, 2
bh.stella,
5
bh.parfu
m ruang,
2
bks.kam
per, 2
1.500.
000
4
bh.sabu
n 2
btl.glass
cleaner,,
2
btl.vixal
,2
btl.wipo
l, 2
bh.stella
,5
bh.parfu
m
ruang, 2
bks.kam
per, 2
1.500
.000
4
bh.sabun
2
btl.glass
cleaner,,
2
btl.vixal,
2
btl.wipol
, 2
bh.stella,
5
bh.parfu
m ruang,
2
bks.kam
per, 2
1.500.
000
4
bh.sabun
2
btl.glass
cleaner,,
2
btl.vixal,
2
btl.wipol
, 2
bh.stella,
5
bh.parfu
m ruang,
2
bks.kam
per, 2
6..000
.000
100
gkai,5bh
.kainpel,
4bh.sika
twc,1bks
.kapurba
rus,1btl.
pembers
ih lantai
sapu ijuk,
4 sapu lidi,
2 sikat
WC, 5
sulak, 5
tisue roll,
5 tisu
multi
ember,2
gayung,
10 keset,
4kain
pel,2 pel
tangkai,
6 sapu
ijuk, 4
sapu lidi,
2 sikat
WC, 5
sulak, 5
tisue
roll, 5
tisu
multi
ember,2
gayung,
10
keset,
4kain
pel,2 pel
tangkai,
6 sapu
ijuk, 4
sapu
lidi, 2
sikat
WC, 5
sulak, 5
tisue
roll, 5
tisu
multi n
ember,2
gayung,
10 keset,
4kain
pel,2 pel
tangkai,
6 sapu
ijuk, 4
sapu
lidi, 2
sikat
WC, 5
sulak, 5
tisue
roll, 5
tisu
multi
ember,2
gayung,
10 keset,
4kain
pel,2 pel
tangkai,
6 sapu
ijuk, 4
sapu
lidi, 2
sikat
WC, 5
sulak, 5
tisue
roll, 5
tisu
multi
Jumlah
arsip dan
film
dokumente
r
1000
arsip, 1
paket
film
dokume
nter
kecamat
an
2.350.0
00
1000
arsip, 1
paket
film
dokumen
ter
kecamat
an
2.350.
000
1000
arsip, 1
paket
film
dokume
nter
kecamat
an
2.350.00
0
1000
arsip, 1
paket
film
dokume
nter
kecamat
an
2.350.
000
1000
arsip, 1
paket
film
dok.keca
matan
9.400.
000
Jumlah
bulan surat
kabar yang
terbayarka
n
100.00 1 paket
;12
bulan
960.00
0
1 paket
;12 bulan
960.00
0
1 paket
;12
bulan
960.00 1 paket
;12
bulan
9600.00
0
1 paket
;12
bulan
960.000 1 paket
;12
bulan
4.800.00
0
Jumlah
tenaga PTT
yang
100.00 1 orang;
13 bulan
17.550.
000
1 orang;
12 bulan,
16.200.
000
1 orang;
12 bulan
16.200
.000
1
orang;,1
2 bulan
16.200.0
00
1 orang;
12
bulan,
16.200.
000
1 orang;
12
bulan,
82.350.
000
101
terbayarka
n
Jumlah
THL piñata
Arsip
SKPD
100 30 OH 1.200.0
00
30 OH 1.200.0
00
30 OH 1.200.
000
30 OH 1.200.00
0
30 OH 1.200.
000
150 OH 6.000.
000
Jumlah
THL Jaga
malam
1 penjaga
malam
12.045.
000
1
penjaga
malam
12.045.0
00
1
penjaga
malam
12.045.0
00
1
penjaga
malam
12.045.
000
1
penjaga
malam
48.180.0
00
7 01 05 01 02 Penyediaa
n Rapat-
rapat,
Konsultas
i dan
Koordina
si
16.682.
500
16.682.
500
19.950.
000
19.950.0
00
19.950.
000
93.215.
000
Jumlah
makanan
minuman
yang
tersedia
untuk rapat
dan jamuan
tamu
100.00 275 kali 7.562.5
00
275 kali 7.562.0
00
300 kali 8.250.
000
300 kali 8.250.00
0
300 kali 8.250.
000
1.375
kali
39.875.
000
Frekuensi
rapat
konsultasi
dan
koordinasi
100.00 52 gol
IV;
120 gol
III/
gol II
9.120.0
00
52 gol IV;
120 gol
III/
gol II
9.120.0
00
70 gol
IV;
150 gol
III/
gol II
11.700.
000
70 gol
IV;
150 gol
III/
gol II
11.700.0
00
70 gol
IV;
150 gol
III/
gol II
11.700.
000
70 gol
IV;
150 gol
III/
gol II
53.340.
000
7 01 05 02 PROGRA
M
PENING
KATAN
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
100 100 54.500
.000
100 77.872.
000
100 122.000.
000
100 122.000
.000
100 122.00
0.000
100 498.372
.000
102
SARANA
DAN
PRASAR
ANA
PERKAN
TORAN
prasarana
perkantora
n
7 01 05 02 01 Pengadaan
/Pembang
unan
Sarana/
Prasarana
Perkantora
n
1.500.0
00
32.472.
000
44.340.
000
44.340.0
00
44.340.
000
166.992.
000
1 unit
Taman
Hijau
1 Unit
Taman
Hijau
17.472.
000
Jumlah
pengadaan
kursi lipat
dan kursi
tunggu
50 buah
kursi
lipat,10
buah
kursi
tunggu
37.600.
000
50 buah
kursi
lipat,10
buah
kursi
tunggu
37.600.0
00
50 buah
kursi
lipat,10
buah
kursi
tunggu
37.600.
000
50 buah
kursi
lipat,10
buah
kursi
tunggu
112.800.
000
Jumlah
Filling
Cabinet
yang
terbeli
2 buah 6.740.
000
2 buah 6.740.00
0
2 buah 6.740.
000
6 buah 20.220.
000
1Set Kursi
Tamu, 9
Kursi
Jumlah
Rak arsip
Yang
100
2 unit
rak arsip
1.500.0
00
1 Set
Kursi
Tamu dan
9 kursi
kerja
15.000
.000
103
dibeli
7 01 05 02 02 Pemelihar
aan/Rehab
ilitasi
Sarana
dan
Prasarana
Perkantora
n
53.000
.000
45.400
.000
77.660.
000
77.660.
000
77.660
.000
331.380
.000
Jumlah
pemeli-
haraan
rumah
dinas
100.00 1 paket 3.400.0
00
1 paket 3.400.0
00
1 paket 6.160.
000
1 paket 6.160.00
0
1 paket 6.160.
000
1 paket 25.280.
000
Jumlah
pemeli-
haraan
gedung
kantor (
Sekat
Ruang
Pelayanan/
Ruang
rapat
100.00 1 paket 25.000
.000
1 paket 30.000
.000
Jumlah
bulan
pemeli-
haraan
kendaraan
dinas
100.00 12 bl. ( 1
mobil;
6 motor
)
24.600
.000
1 mobil;
7 motor
25.700.
000
1 mobil;
7 motor
30.700.
000
1 mobil;
7 motor
30.700.0
00
1 mobil;
7 motor
30.700.
000
1 mobil;
7 motor
142.400.
000
Jumlah
galvalum
yang
terbangun
16.300
.000
104
Jumlah dan
jenis mebel
yang
dipelihara
33
bh.meja
dan 17
kursi
10.800.
000
33
bh.meja
dan 17
kursi
10.800.0
00
33
bh.meja
dan 17
kursi
10.800
.000
33
bh.meja
dan 17
kursi
32.400
.000
7 01 05 03 PROGRA
M
PENING
KATAN
KETATA
LAKSAN
AAN
DAN
KAPASI
TAS
APARAT
UR
Persentase
PNS yang
memiliki
kopetensi
sesuai
bidang
tugas
100 100 2.520.
000
100 2.265.0
00
100 2.000.
000
100 2.000.00
0
100 2.000.
000
100 10.785.
000
7 01 05 03 02 Penyeleng
garaan
ketatalaks
anaan dan
pengelolaa
n
kepegawai
an
Perangkat
Daerah
100 100 2.520.0
00
100 2.265.0
00
100 2.000.
000
100 2.000.00
0
100 2.000.
000
100 10.785.
000
Jumlah
pegawai
aparatur
kecamatan
yang
terfasilitasi
100.00 19 ASN 2.520.0
00
19 ASN 2.265.0
00
19 ASN 2.000.
000
19 ASN 2.000.00
0
19 ASN 2.000.
000
19 ASN 10.785.
000
Akuntab
ilitas
Persent
ase
7 01 05 04 PRORGR
AM
Persentase
laporan
100 100 30.210
.000
100 41.760
.000
100 41.760.
000
100 41.760.0
00
100 41.760.
000
100 197.250
.000
105
pengelol
aan
keuanga
n
perangka
t daerah
meningk
at
Laporan
Keuang
an
disusun
tepat
waktu
(Bulana
n,
Semeste
ran,
Tahuna
n)
PENING
KATAN
KUALIT
AS
PELAPO
RAN
KEUANG
AN
PERANG
KAT
DAERAH
keuangan
yang
disusun
tepat waktu
7 01 05 04 01 Penyusuna
n Laporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
30.210.
000
41.760.
000
41.760.
000
41.760.0
00
41.760.
000
197.250.
000
Jumlah
dokumen
Laporan
Keuangan
Semesteran
100 1
dokume
n
710.
000
1
dokumen
710.
000
1
dokumen
710.
000
1
dokume
n
710.
000
1
dokume
n
710.
000
5
dokume
n
3.550.
000
Jumlah
dokumen
Laporan
Keuangan
akhir
Tahun.
100 1
dokume
n
3.000.0
00
1
dokumen
2.550.0
00
1
dokumen
2.550.
000
1
dokume
n
3.000.00
0
1
dokume
n
3.000.0
00
5
dokume
n
15.000
.000
Jumlah
dokumen
Laporan
Keuangan
Tiap Bulan
100 12
dokume
n
6.100.0
00
12
dokumen
6.100
.000
12
dokumen
6.100
.000
12
dokume
n
6.100
.000
12
dokume
n
6.100
.000
60
dokume
n
30.500.
000
106
Jumlah
bulan
Petugas
Penatausah
aan
100.00 12 bln.
(8 orang
)
20.400.
000
12 bulan 20.400
.000
12
bulan /8
orang
20.400.
000
12bulan 20.400.0
00
12
bulan
20.400.
000
12
bulan
102.000.
000
Jumlah
THL
Pengadmin
istrasi
Rencana
dan
Program
1 THL /
12 bulan
12.000.
000
1 THL /
12 bulan
12.000.
000
1 THL /
12 bulan
12.000.0
00
1 THL /
12 bulan
12.000.
000
1 THL /
12 bulan
48.000.
000
Kesusai
an
program
dalam
dokume
n
perencan
aan
perangka
t daerah
Persenta
se
kesesuai
an
program
dalam
Renja
PD
terhadap
RKPD
dan
Renstra
PD
terhadap
RPJMD
7 01
05
05
PROGRA
M
PENING
KATAN
KUALIT
AS
PERENC
ANAAN
Persentas
e
kesesuaian
program
dalam
Renja PD
terhadap
RKPD dan
Renstra PD
terhadap
RPJMD
100 100
13.547.
500
100
13.547.
500
100
15.340.
000
100
15.340.
000
100
15.340.
000
100
73.115.
000
7 01 05 05 01 Perencana
an Kinerja
Perangkat
Daerah
8.407.5
00
8.407.5
00
10.200.
000
10.200.0
00
10.200.
000
57.615.
000
Jumlah
dokumen
LAKIP
100.00 1
dokume
n
1.500.0
00
1
dokumen
1.500.0
00
1
dokumen
1.500
.000
1
dokume
n
1.500.00
0
1
dokume
n
1.500
.000
5
dokume
n
7.500
.000
107
Kecamatan
Dokumen
Renja,
Perubahan
Renja dan
Evaluasi
Renstra,
Dokumen
RKA,DPA/
DPPA dan
Tapkin
100.00 2dokum
enrenja,
1
dok.eval
uasi
renja,1
dokume
n
DPA/DP
PA dan
1
dokume
n Tapkin
6.907.5
00
2dokumen
renja,1
dok.evalua
si renja,1
dokumen
DPA/
DPPA dan
1
dokumen
Tapkin
6.907.5
00
2dokume
nrenja,1
dok.eval
uasi
renja,1
dokumen
DPA/
DPPA
dan 1
dokumen
Tapkin
8.700.00
0
2dokum
enrenja,
1
dok.eval
uasi
renja,1
dokume
n
DPA/D
PPA dan
1
dokume
n
Tapkin
8.700.00
0
2dokum
enrenja,
1
dok.eval
uasi
renja,1
dokume
n
DPA/DP
PA dan
1
dokume
n Tapkin
8.700.0
00
2dokum
enrenja,
1
dok.eval
uasi
renja,1
dokume
n DPA/
DPPA
dan 1
dokume
n Tapkin
39.915.0
00
7 01 05 05 02 Pengenda
lian
Internal
Perangkat
Daerah
5.140.
000
5.140.
000
5.140.
000
5.140.0
00
5.140
.000
25.700.
000
Jumlah
bulan
Dokumen
Pengendali
an;
Dokumen
RTP
100.00 12
bulan; 1
dokume
n RTP
5.140.0
00
12 bulan;
1
dokumen
RTP
5.140.0
00
12
bulan; 1
dokumen
RTP
5.140.
000
12
bulan; 1
dokume
n RTP
5.140.00
0
12
bulan; 1
dokume
n RTP
5.140.
000
12
bulan; 1
dokume
n RTP
25.700
.000
Nilai
IKM
PD
7 01 05 06 PROGRA
M
PENING
KATAN
KUALIT
AS
Nilai IKM
PD
78 78,07 1.865.
000
78,5 2.000.
000
79 2.000.
000
79,5 2.000.0
00
80 2.000
.000
80 9.865.
000
108
PELAYA
NAN
PUBLIK.
7 01
05 06 01 Penyelen
ggaraan
Pelayanan
Publik
Dokumen
IKM
78
2
dokume
n
1.865.0
00
2
dokumen
2.000.0
00
2
dokumen
2.000.
000
2
dokume
n
2.000.00
0
2
dokume
n
2.000.
000
10
dokume
n
9.865
.000
Kualita
s
penyele
nggaraa
n
pemerin
tahan
kecamat
an
mening
kat
Persent
ase desa
yang
meneta
pkan
RKPDe
sa dan
PABDe
sa tepat
waktu
7 1 05 15 PROGRA
M
PENING
KATAN
PENYEL
ENGGAR
AAN
PELAYA
NAN
KECAM
ATAN
Persentase
desa yang
menetapk
an
APBDesa
tepat
waktu dan
benar
100 100 255.41
5.000
100 260.03
0.000
100 257.800.
000
100 270.000.
000
100 283.000
.000
100 1.326.24
5.000
7 01 05 15 01 Pembinaa
n
Penyeleng
garaan
Pemerinta
han Desa
33.945.
000
31.600.
000
36.330.
000
36.330.0
00
36.330.
000
175.735.
000
Frekuensi
fasilitasi
penyusuna
n
RKPDesa,
APBDesa,
Perubahan
APBDesa,
Keuangan
100.00 2 Kali
kegiatan
fasilitasi
, 2 Kali
rapat
rutin, 6
Kali
rapat
pembaha
20.550
.000
2 Kali
kegiatan
fasilitasi, 2
Kali rapat
rutin, 6
Kali rapat
pembahas
an
Evaluasi
20.550.
000
2 Kali
kegiatan
fasilitasi,
2 Kali
rapat
rutin, 6
Kali
rapat
pembaha
20.550.
000
2 Kali
kegiatan
fasilitasi
, 2 Kali
rapat
rutin, 6
Kali
rapat
pembah
20.550
.000
2 Kali
kegiatan
fasilitasi
, 2 Kali
rapat
rutin, 6
Kali
rapat
pembaha
20.550
.000
2 Kali
kegiatan
fasilitasi
, 2 Kali
rapat
rutin, 6
Kali
rapat
pembaha
101.605.
000
109
Desa san
Evaluasi
Raperde
s di 8
Desa
Raperdes
di 8 Desa
san
Evaluasi
Raperdes
di 8
Desa
asan
Evaluasi
Raperde
s di 8
Desa
san
Evaluasi
Raperde
s di 8
Desa
san
Evaluasi
Raperde
s di 8
Desa
Frekuensi
Fasilitasi
jumlah
desa yang
menyeleng
garakan
Pengisian
Perangkat
Desa
100.00 Pengisia
n
perangk
at desa
di 6 desa
5.300.0
00
1 Kepala
Desa, 3
Perangkat
Desa
5.300.0
00
Koordin
asi 2 x ,
Monitori
ng Rutin
7.685.
000
Koordin
asi 2 x ,
Monitor
ing
Rutin
7.685.00
0
Koordin
asi 2 x ,
Monitori
ng Rutin
7.685.
000
Koordin
asi 2 x ,
Monitori
ng Rutin
33.655
.000
Jumlah
pelaksanaa
n
Pengemban
gan
Kerjasama
Antar Desa
100.00 1 kali
worksho
p
4.375
.000
1 kali
workshop
3.000.0
00
1 kali
worksho
p
4.375
.000
1 kali
worksho
p
4.375
.000
1 kali
worksho
p
4.375.
000
1 kali
worksho
p
21.875.
000
Dokumen
penyusuna
n
monografi
kecamatan
&
monografi
desa
100 2
dokume
n
3.720.0
00
2
dokumen
2.750.0
00
2
dokumen
3.720.
000
2
dokume
n
3.720.00
0
2
dokume
n
3.720.
000
2
dokume
n
18.600.
000
7 01 05 15 02 Pembinaa
n Sosial
dan
Kemasyar
103.16
7.500
91.957.
000
90.997.
500
98.685.0
00
104.960
.000
490.015.
000
110
akatan
Jumlah
koordinasi,
fasilitasi &
pendampin
gan
penyaluran
dana BKK
untuk
penanggula
ngan
kemiskinan
, Serta
tersedianya
data
kemiskinan
tingkat
kecamatan
yang
akurat dan
terkini
serta
Penangana
n
kekerasan
terhadap
perempuan
dan anak
100.00 4 kali 8
desa
16.830.
000
4 kali 8
desa
16.830.
000
4 kali 8
desa
16.830.
000
8 desa 16.830.0
00
8 desa 16.830.
000
8 desa 84.150.
000
111
Jumlah
monitoring
kelompok
USEP,PM
KS, PMT-
AS, PKH,
KUBE,
Raskin
100.00 8
kelompo
k
2.200.
000
8
kelompok
2.500.0
00
8
kelompo
k
2.200.
000
8
kelompo
k
2.200.00
0
8
kelompo
k
2.500.
000
8
kelompo
k
11.300.
000
Jumlah
Layanan
droping air
bersih di
wilayah
kekurangan
air
91.73 600 rit 77.837
.500
600 rit 66.327.
500
550 rit 65.667.
500
550 rit 73.335.0
00
550 rit 78.330.
000
550 rit 303.965.
000
Jumlah
pelaksanaa
n forum
kerukunan
beragama
dan atau
safari
tarawih
Tingkat
Kecamatan
100.00 7 desa 6.300
.000
7 desa 6.300.0
00
7 desa 6.300
.000
7 desa 6.300.00
0
7 desa 7.300.
000
7 desa 32.500.
000
7 01 05 15 03 Pembinaa
n
Perempua
n,
Budaya,
Pemuda
dan Olah
Raga
29.850
.000
26.200
.000
27.850.
000
29.850.
000
31.025.
000
150.425
.000
112
Jumlah
partisipan
dan kirab
hari jadi
100 2
kelompo
k seni
budaya/
100
orang
12.550
.000
2
kelompok
seni
budaya /10
0 orang
12.600
.000
2
kelompo
k seni
budaya/1
00 orang
12.550.0
00
2
kelompo
k seni
budaya /
100
orang
12.550.
000
2
kelompo
k seni
budaya /
100
orang
12.550.
000
2
kelompo
k seni
budaya/
100
orang
62.750.
000
Jumlah
klp seni
yang
dibina dan
dipentaska
n
100.00 8 klp
seni,1
klp.tk.K
abupaten
8.475.
000
8
kelompok
seni
budaya
6.800.0
00
8
kelompo
k seni
budaya
8.500.
000
8
kelompo
k seni
budaya
8.475.00
0
8
kelompo
k seni
budaya
8.475.
000
8
kelompo
k seni
budaya
42.375.
.000
Jumlah
Pertemuan
rutin PKK
100.00 12 kali 3.300.
000
12 kali 3.300.0
00
12 kali 3.300.
000
12 kali 3.300.00
0
12 kali 4.000.
000
60 kali 17.200.
000
Jumlah
kegiatan
cabang
olahraga
yang
diikuti
dalam
Porkab dan
Pordes,
jumlah
lembaga
karang
taruna
yang
dibina
100.00 1 kali 5.525.
000
2 kali 3.500.0
00
2 kali 3.500.
000
2 kali 5.525.00
0
2 kali 6.000.
000
2 kali 28.100.
000
7 01 05 15 04 Pembina
an
Ketentra
man
16.400
.000
19.300
.000
25.567.0
00
28.100.
000
28.100.
000
128.800.
000
113
Ketertiba
n,dan
Pencegah
an
Bencana
Penyiapa
n
Pasukan
Pengibar
Bendera
Pusaka
(PASKIB
RA)
Kecamata
n
Jumlah
pelaksanaa
n patroli
keamanan
lingkungan
bersama
Muspika
100.00 12 kali 11.400
.000
12 kali 14.300.
000
12 kali 19.300
.000
12 kali 16.400
.000
12 kali 16.400
.000
12 kali 77.000.
000
Jumlah
kesepakata
n
koordinasi
mitigasi
danpenceg
ahan
bencana
alam
100.00 1
dokume
n
2.500.
000
1
dokumen
2.500.0
00
1
dokumen
2.500.
000
1
dokume
n
2.500.00
0
1
dokume
n
2.500.
000
1
dokume
n
10.000.
000
Jumlah
monitoring
PEKAT
100.00 2 kali 2.500.
000
2 kali 2.500.0
00
2 kali 3.767.
000
2 kali 2.500.00
0
2 kali 2.500.
000
10 kali 10.000.
000
7 01 05 15 05 23.822
.
500
23.472
.000
23.825.
000
23.825.
000
23.825
.000
119.111
.250
Jumlah
Paskibra
Kecamatan
yang
terlatih
100.00 1 pleton/
73 orang
23.822
.000
1 pleton/
73 orang
23.472.
000
1 pleton/
73 orang
23.825.
000
1 pleton/
73orang
23.822.0
00
1 pleton/
73 orng
23.822.
000
1 pleton/
73 orang
119.111.
250
7 01 05 15 06 Pembinaa
24.750 24.350. 24.750. 24.750. 28.080. 239.400
114
n
Perencan
aan
Pembang
unan dan
Pemberda
yaan
Masyarak
at Desa
.000 000 000 000 000 .000
Dokumen
Musrenban
g
100.00 1
dokume
n
9.900.
000
1 kali 9.900.0
00
1 kali 9.900.
000
1 kali 9.900.00
0
1 kali 10.500.
000
1 kali 50.100.
000
Jumlah
Desa yang
evaluasi
100.00 8 desa 7.770.
000
1 kali 7.700.0
00
1 kali 7.700.
000
1 kali 7.770.00
0
1 kali 10.000
.000
1 kali 31.080.
000
Jumlah
pembinaan
LPMD
100.00 1kali, 25
orang
3.500.
000
8 desa 3.500
.000
8 desa 3.500
.000
8 desa 3.500
.000
8 desa 4.000.
000
8 desa 18.000.
000
Jumlah
profil desa
dan profil
kecamatan
94.59 8 profil
desa dan
1 profil
kecamat
an
3.650
.000
8 desa 3.250.0
00
8 desa 3.650.
000
8 desa 3.650.00
0
8 desa 3.650.
000
8 desa 18.250
.000
7 01 05 15 07 Pembinaa
n
Perekono
mian
Masyarak
at Desa
11.190.
000
11.190.
000
11.190.
000
11.190.0
0
13.390.
000
58.150.
000
Jumlah
dokumen
monitoring
pemberian
bantuan
100.00 8
dokume
n
2.500.
000
8 desa 2.500.0
00
8 desa 2.500.
000
8 desa 2.500.00
0
8 desa 3.000.
000
8 desa 13.000
.000
115
P2KP,
UED-SP,
Bandus &
BUMDes
Jumlah
peserta
pameran
industri
kecil/
rumah
tangga
tk.Kecamat
an/Kabupat
en
100.00 15
kelompo
k
4.290.
000
1 Kali 4.290.0
00
1 Kali 4.290.
000
1 Kali 4.290
.000
1 Kali 4.750.
000
1 Kali 21.910.
000
Jumlah
kesepakata
n koord klp
pertanian
dan
perkebunan
,
peternakan
dan
perikanan
darat serta
lingkungan
hidup
100.00 2
kesepak
atan dan
2 kali
monitori
ng
2.100
.000
8 desa 2.100.0
00
8 desa 2.100
.000
8 desa 2.100.00
0
8 desa 2.600.
000
8 desa 11.000.
000
dokumen
hasil
pelaksanaa
n Monev
bidang
pemberday
aan
100.00 8
dokume
n monev
2.300
.000
8 Desa 2.300
.000
8 Desa 2.300.
000
8 Desa 2.300.00
0
8 Desa 3.000
.000
8 Desa 12.200.
000
116
7 01 05 15 08 Penyeleng
garaan
Pelayana
n
Terpadu
Kecamata
n
12.290.
000
15.530.
000
17.290.
000
17.290.0
00
17.290.
000
81.450.
000
Jumlah
layanan
yang
terlayani
100.00 13 jenis/
250
layanan
12.290.
000
13 jenis/
250
layanan
15.530.
000
13 jenis/
750
layanan
17.290.
000
13 jenis/
750
layanan
17.290.0
00
13 jenis/
750
layanan
17.290.
000
13 jenis/
2500
layanan
81.450.
000
449.80
0.000
470.28
2.000
552.100.
000
565.600.
000
580.300
.000
2.634.51
2.000
117
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Renstra Kecamatan Rongkop disusun dalam rangka mendukung pencapaian
misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu, rencana
pencapaian kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Rongkop diupayakan mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul sebagai dokumentasi induk
perencanaan pembangunan daerah selama 5 (tahun) kedepan. Namun demikian untuk
lebih meningkatkan akuntabiltas kinerja maka untuk tahun 2016 dan 2021 ada
perubahan indikator kinerja utama sebagai langkah konkrit dari masing-masing
SKPD termasuk Kecamatan Rongkop.
Sehingga sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD, indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjuk
kinerja yang akan dicapai oleh PD dalam lima tahun kedepan.
Sebagai indikator kinerja Kecamatan Rongkop yang mengacu tujuan sasaran
RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 sebagai berikut :
118
TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PD MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No. Indikator
Kondisi
Kinerja pada
Awal Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada Akhir
Periode
RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran 100 100 100 100 100 100 100
2. Persentase kebutuhan pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran 100 100 100 100 100 100 100
3. Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai
bidang tugas 100 100 100 100 100 100 100
4. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD
terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD 100 100 100 100 100 100 100
5. Nilai IKM PD 78,00 78,07 78,50 79,00 79,50 80,00 80,00
6. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat
waktu 100 100 100 100 100 100 100
7. Persentase desa yang menyusun siklus tahunan desa
dengan benar dan tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100