Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018 ii KATA PENGANTAR Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya. Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategis Organisasi, rencana Kinerja, dan Program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam
42
Embed
KATA PENGANTAR - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/71_dinas pertanahan dan... · konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam ... Meningkatkan sistem
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
ii
KATA PENGANTAR
Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa
karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan
Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 dapat diselesaikan untuk
memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and
clean governance) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel
sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat
pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak
membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada
masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama
kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara
bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.
Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan
kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam
hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui
sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang
digunakan untuk mencapainya.
Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan
pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi
karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja
individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada
pencapaian sasaran.
Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana
strategis Organisasi, rencana Kinerja, dan Program kerja tahunan,
dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja (Renja).
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
iii
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan
kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat
Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021.
Laporan Kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan
perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan
dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.
Laporan ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai salah satu
bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan pemerintahan oleh
stake holder yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan
pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
Wonosari, Februari 2019
KEPALA DINAS,
WINARYO, SH, M.Si.
NIP 19630113 199203 1 003
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
pengelolaan sumber daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai
konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.
LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai
dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran
dari Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017.
LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan
bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan
yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja
utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang telah dicanangkan
pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.
Dari 2 (dua) IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2018,
kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 2 (dua) IKU dapat tercapai
dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian IKU Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang merupakan hasil dari upaya-upaya Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang, juga berkat dukungan Perangkat Daerah
lainnya serta masyarakat umum yang berkepentingan secara integral
dan sinergi dalam memenuhi program-program Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang pada tahun 2018.
Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi
perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah
kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
v
tujuan dapat terlaksana sehingga tujuan Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan
visi dan misi yang telah ditetapkan.
Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang
diupayakan yaitu:
1. Melanjutkan integrasi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
2. Melanjutkan dan meningkatkan program kegiatan yang telah
dilaksanakan dengan dukungan alokasi dana yang representatif
termasuk akses anggaran di luar APBD;
3. Meningkatkan sistem informasi dan pengelolaan data;
4. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana yang lebih memadai
untuk mendukung peningkatan kinerja.
Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan
kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional
serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang
berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan
sesuai dengan beban kerja masing-masing Kerja Perangkat Daerah serta
adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas”
berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan
berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat
modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada
pemerintah.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
vi
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i
KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………… iv
DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. vi
BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………. 1
A. Latar Belakang ……………………………..…………….
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..………
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)..................
1
2
6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA ….................................... 9
A. Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 – 2021 .......
B. Rencana Kinerja 2018 ...................………………….
C. Perjanjian Kinerja 2018 ..................…………………
9
14
16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………… 19
A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………..
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 ....
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.................
D. Realisasi Anggaran...............................................
19
21
22
34
BAB IV : PENUTUP …………………………………………………….. 36
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
7
A. Latar Belakang
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian
dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga
selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai
perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara
periodik setiap akhir tahun anggaran.
LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber
daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi
Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan
alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi
sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
BAB
I
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
8
Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana
Kinerja 2018, maka LKj IP PD yang disusun merupakan realisasi
hasil kegiatan tahun 2018 dan menyajikan laporan kemajuan
penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang kepada Bupati Gunungkidul.
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
1. Tugas Pokok
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang pertanahan dan tata ruang.
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1) perumusan kebijakan umum di bidang pertanahan dan tata
ruang;
2) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata
ruang;
3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di
bidang pertanahan dan tata ruang;
4) penataan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan
dan penerbitan pemanfaatan tanah Kasultanan (SG), tanah
Kadipaten (PG), dan tanah desa;
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
9
6) pelaksanaan administrasi, pengendalian, dan penanganan
permasalahan pertanahan;
7) fasilitasi administrasi, pengendalian, dan penanganan
permasalahan pertanahan;
8) penyelesaian permasalahan ganti rugi tanah untuk
kepentingan umum;
9) fasilitasi pengendalian pengelolaan tanah desa;
10) penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah;
11) penyusunan dan evaluasi rencana rinci kawasan strategis
dan kawasan perkotaan;
12) penyusunan dan evaluasi rencana tata bangunan dan tata
lingkungan kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
13) pengendalian teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;
14) penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang
pertanahan dan tata ruang;
15) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang pertanahan dan tata ruang;
16) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
bidang pertanahan dan tata ruang; dan
17) pengelolaan UPT.
2. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yaitu :
A. Kepala Dinas
B. Sekretaris yang membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum
C. Bidang Pertanahan terdiri dari :
1) Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
2) Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
3) Seksi Sengketa Tanah;
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
10
D. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang terdiri dari :
1) Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang
Rinci;
2) Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan;
3) Seksi Pembinaan Tata Ruang;
E. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan terdiri dari :
1) Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan;
2) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang;
3) Seksi Data dan Informasi;
F. Unit Pelaksana Teknis
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut,
didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai
sebanyak 30 orang pada akhir Tahun 2018. Adapun jabatan struktural
di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebanyak 16 jabatan,
terdiri dari eselon II b = 1 jabatan, eselon III a = 1 jabatan eselon III b =
3 jabatan, dan eselon IV = 11 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai
Negeri Sipil non eselon sebanyak 14 orang.
Gambar 1.1
Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2018
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2018
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
11
Sedangkan komposisi pegawai Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai
No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2018
1 I/a – I/d 1
2 II/a – II/d 3
3 III/a – III/d 19
4 IV/a – IV/e 7
Jumlah 30
Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2018
Gambar 1.2
Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2018
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2018
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
12
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang
dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun 2018
adalah sebagai berikut:
1) Belum optimalnya pengelolaan data pertanahan, baik Tanah
Kasultanan, Tanah Desa, dan Tanah Milik Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul yang disebabkan oleh belum adanya
Sistem Informasi Pertanahan yang memadai.
2) Masih banyaknya kasus tukar menukar Tanah Desa
(pelepasan hak) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi
yang disebabkan oleh belum adanya validitas dan akurasi data
administrasi.
3) Masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak
sesuai dengan peruntukannya disebabkan oleh lemahnya
pengawasan dalam hal perizinan pemanfaatan tanah yang
belum memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya.
4) Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten
Gunungkidul menjadi acuan dalam penyusunan program-
program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk
memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat dan
masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
5) Belum cukup operasionalnya dokumen Rencana Tata Ruang
yang ada untuk dijadikan pedoman dalam perizinan
pemanfatan ruang disebabkan oleh keterbatasan anggaran
dalam penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Rinci .
6) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata
ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan
produktif untuk kepentingan lain. Hal ini disebabkan oleh
kurangnya sosialisasi Peraturan tentang penataan ruang.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
13
7) Belum tertatanya ruang warisan budaya yang merupakan ciri
keistimewaan
Peran dan posisi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sangat
penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan
pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan analisis di atas beberapa isu strategis yang
dapat dirumuskan adalah :
1. Pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik dalam
rangka penataan, penguasaan, dan pengendalian pertanahan;
2. Masih banyaknya perangkat desa/masyarakat yang
belum/kurang memahami kebijakan administrasi di bidang
pertanahan, sehingga kegiatan penyuluhan hukum/sosialisasi
kebijakan pertanahan perlu terus dilaksanakan;
3. Perlunya data tentang pertanahan yang valid baik Tanah Desa
(yang semula TKD) maupun Tanah Kasultanan (SG) sehingga
perlu dilakukan pendaftaran/pensertipikatan dalam rangka
fasilitasi terhadap kepastian data pertanahan;
4. Dengan banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, perlu
adanya langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah
untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan;
5. Fasilitasi pemberian izin Gubernur kepada desa, berkaitan
dengan tertib administrasi pertanahan dan pengoptimalan
pemanfaatan tanah desa;
6. Masih banyaknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa
yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
7. Masih banyaknya permasalahan tukar-menukar tanah desa
yang tidak disertai dengan data pendukung, sehingga belum
dapat ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi
permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
14
8. Perlu segera menyusun peraturan tentang Penataan Ruang
yang lebih operasional dalam bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati untuk peraturan yang lebih rinci;
9. Pentingnya peninjauan kembali RTRW kabupaten sesuai
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Tata Ruang;
10. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun
pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang di
daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin
berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan ruang yang efektif;
11. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui
pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan
masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam
perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan ruang; dan
12. Perlunya peningkatan kesesuaian kawasan lindung,
khususnya perencanaan tata ruang di kawasan lindung
terutama di kawasan lindung setempat, suaka alam,
pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan lindung
geologi.
13. Perlunya pengendalian pemanfaatan ruang untuk
meningkatkan kesesuaian terhadap rencana tata ruang;
14. Kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang yang berdampak
pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian produktif.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
15
D. R
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan
jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam
melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat
Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan
dalam Rencana Strategis Perangkar Daerah (Renstra Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang) sebagai dokumen teknis operasional.
A. Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun
2016-2021
Rencana Strategis Dinas Perindsutrian dan Perdagangan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun
2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-
2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017. Dokumen tersebut
merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang
menjadi tolok ukur kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat
selama 5 tahun ke depan.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Tahun 2016-2021, adalah Pembangunan dilaksanakan sesuai
dengan Tata Ruang Wilayah.
BAB
II PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
16
Selanjutnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai
secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis
selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
No Sasaran Indikator Kinerja
1. Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan
publik meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah
2. Akuntabilitas pengelolaan
keuangan Perangkat Daerah
Meningkat
Persentase laporan keuangan
(bulanan, semesteran, dan
tahunan) disusun tepat waktu
3. Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan
perangkat daerah
Persentase kesesuaian program
dalam Renja PD terhadap RKPD
dan Renstra PD terhadap RPJMD
4. Pemenuhan Kebutuhan lahan
untuk kepentingan publik
meningkat
Persentase pemenuhan
kebutuhan lahan untuk
kepentingan publik
5. Kualitas Perencanaan Tata
Ruang Meningkat
Jumlah dokumen tata ruang yang
sudah ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah (PERDA)
Persentase cakupan pengendalian tata ruang
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor
273/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
17
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Alasan/Penjelasan/Formulasi
1 Pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat
Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik
∑ pemenuhan kebutuhan luasan lahan untuk kepentingan publik
∑ kebutuhan luasan lahan untuk kepentingan publik
2 Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat
Jumlah dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)
Menunjukkan jumlah kumulatif dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)
Persentase cakupan pengendalian tata ruang
Hasil Audit Tata Ruang
Berdasarkan pada IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator
Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Nomor 25/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program
No SASARAN/
OUTCOME/
KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI
PERHITUNGAN
1. Pemenuhan
kebutuhan
lahan untuk
kepentingan
publik
meningkat
Jumlah
luasan lahan
yang
dibutuhkan
untuk
kepentingan
publik
Rumus:
Menunjukkan jumlah luasan lahan
yang dibutuhkan untuk kepentingan
publik dalam satu tahun
Tipologi data: Non komulatif
x 100%
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
18
No SASARAN/
OUTCOME/
KINERJA
UTAMA
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI
PERHITUNGAN
2. Kualitas
Perencanaan
Tata Ruang
Meningkat
Persentase
kawasan
memiliki
dokumen rinci
Rumus:
∑ kawasan memiliki
dokumen rinci
∑ kawasan
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase
Rekomendasi
yang sesuai
dengan tata
ruang
Rumus:
∑ Rekomendasi yang sesuai
dengan tata ruang
∑ Rekomendasi tata ruang
x 100%
Tipologi data: Non komulati
3. Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggara
an pelayanan
publik
meningkat
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Perangkat
Daerah
Rumus IKM:
Total dari nilai persepsi per unsur
Total unsur yang terisi
x Nilai
penimbang
Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071
Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus: IKM Unit Pelayanan x 25
Tipologi data: Non komulatif
4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu:
1. laporan bulanan
2. laporan semesteran
3. laporan tahunan
∑ laporan keuangan yang disusun tepat waktu
∑ laporan keuangan yang disusun
Tipologi data: Non komulatif
x 100%
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
19
No SASARAN/
OUTCOME/
KINERJA
UTAMA
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI
PERHITUNGAN
5. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah
Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama
dengan RKPD
∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD)
x 100%
Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD