RENCANA STRATEGIS - · PDF fileRencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial ... penanggulangan kemiskinan y) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08

RENCANA STRATEGISTAHUN 2016 - 2021

PROVINSI SULAWESI TENGAHDINAS SOSIAL

PROVINSI SULAWESI TENGAHDINAS SOSIAL

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Dinas Sosial Provinsi

Sulawesi Tengah telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah. 2016 – 2021 yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan sumbangan pemikiran serta data dalam penyempurnaan Renstra

ini dan kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak

untuk penyempurnaan yang akan datang.

Harapan kami semoga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 Dinas

Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi

kemajuan dan keberhasilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakatnya.

Palu, Pebruari 2017

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Ir. H. ANDI SOSE PARAMPASI, M. Si Pembina Utama Madya

NIP. 19610618 199001 1 001

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia khususnya di

Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan banyak kemajuan terutama

bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial warga masyarakat tersebut

dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan

kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator

sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan

jumlah PMKS, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS, serta

tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial,

organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial

(volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi

karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian

pembangunan Kesejahteraan Sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial

lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat

miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif

dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Meskipun pembangunan Kesejahteraan Sosial secara nyata telah

memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta

peran aktif masyarakat dan pemeliharaan iklim yang kondusif, namun

dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat,

berbangsa dan bernegara, perubahan-perubahan ditataran regional,

nasional dan global ikut mempengaruhi didalam penyusunan perencanaan

strategis jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada 5

(lima) tahun mendatang yang merupakan bagian dari Perencanaan

2

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan acuan rencana

tahunan perlu dirumuskan dengan mengedepankan prioritas-prioritas;

sasaran program, lokasi dan kegiatan yang dapat segera mengurangi

beban masalah, mendukung terwujudnya “Sulawesi Tengah yang maju,

mandiri dan berdaya saing” dengan titik fokus pada sumberdaya manusia

yang berdaya saing yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat rentan

dan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial saja, melainkan juga

pada keberperanan dan keberdayaan sosial masyarakat secara lebih

komprehensif.

Permasalahan Kesejahteraan Sosial ke depan masih didominasi

oleh permasalahan “konvensional” terutama kemiskinan dan

keterlantaran, kecacatan, keterpencilan dan ketertinggalan, ketunaan

sosial dan penyimpangan perilaku serta akibat bencana. Namun demikian,

permasalahan “aktual” yang terkait dengan kelangsungan kehidupan

kenegaraan seperti disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, perlu

memperoleh perhatian yang serius dan berkelanjutan. Demikian pula

permasalahan Kesejahteraan Sosial “hulu” dan dampak pelaksanaan

berbagai bidang pembangunan lain, secara intensif perlu ditangani melalui

berbagai cara. Apabila hal ini luput dari perhatian, resiko-resiko yang

potensial terjadi akan menjadi beban yang sangat berat baik terhadap

meningkatnya beban “murni Kesejahteraan Sosial” maupun permasalahan

yang bersifat lebih “makro” terkait dengan masalah pembangunan

lainnya.diperlukan penyikapan secara terfokus, profesional dan

proporsional dalam wujud visi, misi, arah kebijakan, strategis, program dan

kegiatan pokok indikator kinerja dan dukungan sumber daya yang lebih

jelas, agar hasil nyata pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadi lebih

nyata manfaatnya bagi masyarakat dan lebih “terhitung” kontribusinya di

dalam pembangunan nasional.

3

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas

Sosial Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan

SKPD yang disusun dalam rangka mengoperasionalkan Rencana

Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2016-2021, sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi

Sulawesi Tengah dalam jangka waktu lima tahun.

Sebagai rencana pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial memberikan arah

Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dibidang Kesejahteraan

Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan bagian

terpenting dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah

Yaitu : “Terwujudnya Sulawesi Tengah Maju Mandiri dan Berdaya

Saing”. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang pada

hakekatnya adalah kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat

di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah merupakan perencanaan strategis yang memuat

program–program Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang

bersifat mendasar dan mendesak untuk memecahkan permasalahan

sosial yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang memerlukan suatu

strategis bersama dan langkah–langkah menyeluruh disegala bidang

pembangunan Kesejahteraan Sosial harus mengatualisasikan

pemberdayaan masyarakat melalui peran serta masyarakat sebagai

penggagas, perencana, pelaksanan sekaligus penikmat hasil-hasil

pembangunan.

4

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas

Sosial Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan

peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun

1964 Tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah

dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU

Nomor 47 Provinsi tahun 1960 tentang pembentukan Daerah

Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi

Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

e) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan

Anak.

f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

g) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;

i) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana.

5

j) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

k) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana

Kerja Pemerintah;

l) Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

m) Undang-Undang No.13 tahun 2011 Tentang Fakir Miskin

n) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

o) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

p) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

q) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

r) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

s) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

t) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

tentang Organisasi Perangkat Daerah

u) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 –

2014;

v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

w) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

6

Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28

Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK

07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

x) Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan

penanggulangan kemiskinan

y) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah;

z) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun

2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

aa) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun

2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas

bb) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Sosial Tahun 2016-2021 adalah:

a). Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Dinas Sosial dalam

menentukan prioritas program dan kegiatan;

b). Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan;

c). Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam

kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus

memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka

mewujudkan visi dan misi organisasi.

7

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial

tahun 2016-2021 adalah :

a). Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial dalam

mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan

secara terpadu, terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD

b). Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial dalam

memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan

operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;

c). Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program Daerah dalam

mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang efisien,

efektif dan professional berdasarkan indikator kinerja.

d). Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga perencanaan lebih

terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.3.3. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial dengan RPJMD Provinsi

Sulawesi Tengah 2016-2021, dan Renstra Kementerian Sosial

RI 2014 - 2019

Renstra Dinas Sosial 2016-2021 akan menjabarkan secara

komprehensif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang

akan dicapai dalam periode lima tahun kedepanyang mengacu pada

RPJMD, dimana telah ditetapkannya 10 (sepuluh) Prioritas Daerah

sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang sejalan

dengan RPJMD, yaitu(1) Percepatan Reformasi birokrasi menuju birikrasi

yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan

perlindungan HAM, (2) Terbangunnya ketenraman, ketertiban dan

perlindungan masyarakat serta harmonisasi Politik daerah guna

memperkokoh NKRI dan kebangsaan, (3) Akselarasi pembangunan dan

peningkatan Infrastruktur serta perataan ruang guna koneksisitas dan

pemerataan pembangunan antar wilayah Kab/Kota, (4) Mendukung

8

percepatan kemandirian Energi Baru terbaharukan, (5) Percepatan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan sosial, (6)

Pemantapan Iklim Investasi dan penanaman modal yang kondisif dan

market Friendly, (7) Melanjutkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan

meritin yang lestari serta pariwisata dan ekonomi kreatif daerah, (8)

Relitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan Lingkungan hidup secara

berkelanjutan, (9) Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah

dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi

mental, (10) Mewujudkan pelayanan kesehatan perima bagi masyarakat

yang terjangkau dan berkualitas.

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016 – 2021 yang merupakan

penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Gubernur terpilih memuat

sasaran dan strategi Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun masa

Pemerintahan.Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat

Pembangunan Jangka Menengah, diperlukan dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah yang dapat menjadi acuan bagi Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung pencapaian program prioritas

Gubernur tersebut. Dokumen rencana tersebut adalah Rencana Strategis

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat visi,misi, tujuan,

strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta

berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021.

Keterkaitan antar dokumen RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) dalam system perencanaan pembangunan daerah dapat

dilihat dalam bagan sebagai berikut:

9

Gambar 1.2

Keterkaitan dokumen RPJMD dan renstra OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2021 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BabI Pendahuluan; berisi tentang latar belakang, landasan

hukum penyusunan,maksud dan tujuan, hubungan

Renstra Dinas Sosial dengan dokumen perencanaan

lainnya serta sistematika penulisan;

BabII Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

menguraikan tentang kondisi umum pelayanan Dinas

Sosial , yaitu kondisi masa kini, juga menguraikan tentang

struktur organisasi Dinas Sosial serta tugas dan fungsi

Dinas Sosial.

BabIII Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

BabIV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

menguraikan tentang visi, misi, tujuan, strategi dan

Renstra K/L

10

kebijakan yang akan dicapai Dinas Sosial selama 5 (lima)

tahun ke depan.

BabV

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif; berisi tentang

uraian program dan kegiatan secara umum beserta

indikasi pendanaan dan sumbernya dalam periode 5 (lima)

tahun

BabVI

Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

11

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1. Gambaran Umum, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas

Sosial

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan Daerah yang termasuk dalam Urusan Pelayanan

Dasar, sesuai Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 dan peraturan

Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terdiri

dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

- Sub Bagian Keuangan dan Asset

- Sub Bagian Kepegawaian dan umum

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

- Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat, KAT (Komunitas Adat

Terpencil) dan Kelembagaan Sosial

- Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan PSDS

(Pengumpulan Sumber Dana Sosial)

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

- Seksi jaminan Sosial dan keluarga

- Seksi perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

5. Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial

- Seksi Yanrehsos Anak dan Lanjut Usia

12

- Seksi Yanrehsos Tuna Sosial, KPO (Korban Perdagangan

Orang) dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

lainnya)

- Seksi Yanrehsos Penyandang masalah Disabilitas

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

- Seksi Penanganan Fakir miskin Perkotaan

- Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

- Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau

Selain itu, Dinas Sosial Provinsi mempunyai 2 UPTD (Unit Pelayanan

Teknis Daerah) dengan rincian sebagai berikut :

1 UPTD Panti Sosial Anak dan Karya Wanita Palu

- Sub Bagian Tata Usaha

- Seksi pelayanan Sosial Anak

- Seksi karya Wanita

2 UPTD Panti Sosial Tresna Werdha „Madago‟ Tentena Poso

- Sub Bagian Tata Usaha

- Seksi Bina Keterampilan

- Seksi Pelayanan Sosial lansia Terlantar

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Susunan pegawai dilingkungan Dinas Sosial Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah termasuk yang ada pada 2 UPTD yaitu Panti Sosial

Anak Karya wanita Palu dan Panti Sosial Tresna Werdha Tentena poso

dengan total sebanyak 196 personil yang terdiri dari Unit Dinas Sosial

142 Orang, UPTD Panti Sosial Anak dan Karya Wanita Palu 32 Orang

dan UPTD Panti Sosial Tresna Werda Madago Tentena Poso 22 Orang

dengan kualifikasi sebagai berikut :

13

a. Kualifikasi Tingkat Pendidikan :

No.

Uraian

Jumlah (Orang )

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sekolah Dasar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Sarjana Muda / D3 Strata Satu Pasca Sarjana

-

7

104

9

58

18

Sumber : Data diolah tahun 2016

b. Kualifikasi Golongan/ Kepangkatan :

No. Uraian Jumlah (Orang)

1.

2.

3.

4.

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV

7

83

95

11

Sumber : Data diolah tahun 2016

14

0

50

100

150

200

Tahun 2015 Tahun 2016

PNS

CPNS

Honorer

Ditahun 2015 jumlah PNS sebanyak 148 orang, dengan

rincian Dinas sebanyak 107 Orang, PSBR sebanyak 20

Orang dan PSTW sebanyak 21 Orang ditambah CPNS yang

diangkat terhitung mulai tanggal 01 agustus 2014.

Sedangkan ditahun 2016 jumlah PNS meningkat menjadi

196 orang, disebabkan pengangkatan tenaga honorer

kategori 1 (K1) sebanyak 54 orang. Kondisi tersebut

menyebabkan penurunan jumlah tenaga honorer sebanyak

32 orang yang dikenal dengan sebutan honorer kategori 2

(K2).

2.2.2. Asset/Modal

Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dikuasai oleh Dinas

Sosial Berupa :

NO. Nama Barang Jumlah Ket

1. 2.

Asset Tetap Tanah Asset Lainnya Alat – alat Angkutan - Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) - sepeda motor

18

3 6

15

3. 4.

Alat Bengkel dan Alat Ukur - Tripot - Global Positioning System (GPS) Alat Kantor dan Rumah Tangga - Mesin Ketik Manual Portable (11-13) - Mesin Absen (Time Recorder) - Lemari Besi - Brand Kas - Lemari Makan - Meja Kayu / Rotan - Kursi Besi / Metal - Meja Rapat - Meja Makan - Sofa - Lemari Pakaian - Kursi Kerja - Gordyn - Karpet - Mesin Cuci - Alat Pembersih Lain-lain - Lemari Es - AC Unit - AC Split - Kipas angin - Kompor Gas - Tabung Gas - Televisi - Equalizer - Loudspeaker - Wireless - Camera Film - Tangga Alumunium - Kaca Hias - Mimbar / podium - Handy Cam - P.C Unit/Komputer PC - Laptop - Note Book - Hard Disk - Printer - Scanner - Monitor - Power Supply - Meja Kerja Pejabat Eselon IV - Meja Kerja

1 1

5 4 4 3 1

45 120

8 1 4 1

83 1 1 1 2 1 4

21 2 1 1 7 1

10 3 1 1 2 1 1 3

20 14 2 9 1 2 2 8

80

16

5. 6. 7, 1. 2. 3.

- Kursi Kerja Pejabat Eselon II - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II - Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II - Lemari Buku untuk Perpustakaan - Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Alat Studio dan Komunikasi - Proyektor + Attachment - Microphone / Wireless Mic - Unintemuptible Power Supply (UPS) - Power Amlifier - MP4 Video – Audio Player - Camera Electronic - Amplifier - Telephone (PABX) - Pesawat Telephone Alat Laboratorium - Mixer - Digital - TV Monitor - Rack, Diluter / Pipet - Organ / Electone Alat-alat Keamanan CCTV UPT. PSBR.KW Alat-alat angkutan - Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah) - Sepeda Motor Alat Bengket dan Alat Ukur - Air Conditioning Unit Alat Kantor dan Rumah Tangga - Lemari Makan - Lemari Kayu - Ganset - Tempat Tidur Kayu - Meja Makan - Kursi Tamu - Kursi Tangan

8 1 1 1 8

3 2 3 3 1 2 1 1 1

1 2 2 1 1

13

1 1

30

1 1 1 1 1 4

60

17

4. 5.

- Kursi Lipat - Kasur - Bantal - Guling - Sofa - Lemari Pakaian - Lemari Rias - Tempat Tidur Busa (Springbad) - Kursi Kerja - Karpet - Kursi Teras - Mesin Potong Rumput - Mesin Cuci - Lemari Es - AC Split - Kompor gas - Alat Dapur Lain-lain - Dispenser - Rice Cooker - Camera Video - Alat Rumah Tangga Lain-lain - P.C Unit/Komputer PC - Laptop - Printer - Meja Kerja Alat Studio dan Alat Komunikasi - Proyektor + Attachment - Microphone / Wireless Mic - Power Amplifier - Digital Audio Tape Recorder - Peralatan Studio Visual Lain-lain - Stand Microphone - Lensa Kamera - Printer - Loudspeaker - Sound system Alat Laboratirium - Tv Monitor - Organ / Electone

85 70 2 2 1 2 1 3 1 4 1 4 2 1 2 2 6 3 1 2 7 1 1 3 1

1 1 2 2 4 1 1 1 1 1

17 1

18

1. 2. 3. 4.

UPT. PSTW TENTENA Alat-alat Angkutan - Mini Bus (Penumpan 14 Orang ke Bawah) - Sepeda Motor Alat Kantor dan Rumah Tangga - Lemari Makan - Kursi Tamu - Kasur - Lemari pakaian - Gordyn - Mesin Cuci - Lemari Es - Televisi - Sound system - P.C Unit / Komputer PC - Laptop - Printer Alat Studio dan Alat Komunikasi - Facsimile Alat-alat Kedokteran - Tensi Meter

1 1

2 10 34 30 1 2 1

10 1 1 1 1

1

1

19

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI

DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Seksi Perlindungan Sosial Korban

Bencana Alam

Sekretaris

Sub Bag. Perencanaan dan Evaluasi

Kepala Dinas Sosial

Prov sulawesi

Sub. Bag. Keuangan Dan Asset

Sub. Bag. Kepegawaian dan Umum

Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Perlindungan dan jaminan

Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial Bidang Penanganan Fakir Miskin

Seksi Pemberdayaan Perorangan

dan Keluarga

Seksi Penanganan Fakir Miskin

Perkotaan Seksi Yanrehsos Anak dan Lansia

Seksi Penanganan Fakir Miskin

Perdesaan

Seksi Yanrehsos Tuna Sosial, KPO

dan NAPZA Seksi Jaminan Sosial dan keluarga Seksi Pemberdayaan masyarakat

KAT dan Kelembagaan Sosial

Seksi Fakir Miskin Pesisir dan

Pulau-Pulau

Seksi Yanrehsos Penyandang

Disabilitas

Seksi Perlindungan Sosial Korban

Bencana Sosial

Seksi Kepahlawanan,

Kesetiakawanan Sosial dan PSDS

U P T D

Panti Sosial Tresna Wherda

“MADAGO” TENTENA

Panti Sosial Anak dan karya

wanita Jabatan Fungsional

20

2.3. Kinerja Pelayanan DINAS SOSIAL

Dinas Sosial mempunyai 2 sasaran penanganan yaitu PMKS

(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial)

PMKS Terdiri atas 26 jenis sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 8

Tahun 2012, Yaitu :

1.Anak Balita Terlantar

2. Anak Terlantar

3. Anak yang berhadapan dengan hukum

4. Anak Jalanan

5. Anak dengan kedisabilitasan (ADK)

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlukan salah

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus

8. Lanjut Usia Terlantar

9. Penyandang disabilitas

10. Tuna Susila

11. Gelandangan

12. Pengemis

13. Pemulung

14. Kelompok Minoritas

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP)

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat

Adiktif lainnya)

18. Korban Trafficking

19. Korban tindak kekerasan

20. Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS)

21. Korban Bencana Alam

22. Korban bencana sosial

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

21

24. Fakir Miskin (FM)

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

26. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) Terdiri atas 12 jenis yaitu :

1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

2. Pekerja Sosial Profesional (PSP)

3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

5. Karang Taruna (KT)

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

7. Keluarga Pioner (KP)

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis masyarakat

(WKSBM)

9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)

10. Penyuluh Sosial (PS)

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

12. Dunia Usaha

PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) terdapat di 1 Kota dan 11

kabupaten. Yaitu :

1. Kota Palu

2. Kab. Sigi

3. Kab. Donggala

4. Kab. Parimo

5. Kab. Poso

6. Kab. Morowali

7. Kab. Morowali Utara

8. Kab. Banggai

9. Kab. Banggai Laut

10. Kab. Buol

22

11. Kab. Toli-toli

12. Tojo Una-una

Jumlah kegiatan PSKS disetiap Kota dan kabupaten telah di susun dalam

tabel berikut ini :

No Kota /

Kabupaten KT LK3 TAGANA TKSK PSM LKS WKBSM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Palu 41 3 93 8 59 42 1

2 Sigi 23 2 81 15 124 4 0

3 Donggala 74 1 52 10 462 7 0

4 Parimo 103 1 68 1 289 8 2

5 Poso 44 1 36 19 191 12 10

6 Morowali 47 1 40 9 14 5 0

7 Morut 12 0 28 10 6 4 0

8 Banggai 345 20 45 23 117 1 0

9 Balut 164 1 49 12 157 1 0

10 Buol 17 1 59 1 134 59 5

11 Toli-toli 17 1 49 10 95 12 5

12 Tojo Una-una 25 1 52 9 46 1 0

Kondisi awal pada tahun 2016, kinerja Penanganan Fakir Miskin yang

dikelola oleh Dinas Sosial diwujudkan melalui kegiatan :

1. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

2. Pembentukan kelembagaan Tim koordinasi pemberdayaan KAT

(Komunitas adat Terpencil)

3. Dukungan pendampingan operasional pelaksanaan program PKH

(Program Keluarga Harapan)

23

Sasaran Fakir miskin yang sudah diberikan bantuan dalam bentuk

KUBE (Kelompok Usaha Bersama) sebanyak 56 Kube di 1 kota dan 8

kabupaten yang terdiri dari :

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH KUBE

1 2 3

1. Palu 7

2. Poso 5

3. Parimo 4

4. Morowali 7

5. Tojo Una - Una 4

6. Banggai 3

7. Banggai Laut 4

8. Buol 7

9. Banggai Kepulauan 15

Jumlah 56

24

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

No

Indikator

Kinerja Sesuai

Tugas Dan

Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indika

tor

Lainn

ya

Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi CapaianTahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

- PMKS Yang

terpenuhi

kebutuhan

dasarnya dan

mandiri

1016

0 Org

4286

Org

42%

1 Fakir Miskin

yang meningkat

kesejahteraan

hidupnya

5707

Org

6050

Org

7600

Org

8400

Org

9100

Org

2297

8 Org

2130

8 Org

4638

4 Org

1169

6 Org

2800

Org

403

%

307

%

610

%

139

%

36%

2 Lanjut Usia

Terlantar yang

terpenuhi

kebutuhan

dasarnya

175

Org

228

Org

300

Org

350

Org

400

Org

685

Org

675

Org

685

Org

695

org

228

Org

391

%

296

%

228

%

199

%

57%

3 Penyandang

Disabilitas yang

60

Org

80

Org

100

Org

120

Org

140

Org

730

Org

1417

Org

1159

Org

1500

Org

57

Org

1217

%

1771

%

1159

%

1250

%

41%

25

terpenuhi

kebutuhan dasar

dan mandiri

4 Korban tindak

kekerasan dan

pekerja migran

bermasalah

yang terpenuhi

kebutuhan dasar

serta mandiri

194

Org

815

Org

240

Org

95

Org

100

Org

194

Org

815

Org

240

Org

95

Org

27

Org

100

%

100

%

100

%

100

%

27%

5 Anak Terlantar

yang terpenuhi

kebutuhan dasar

dan mandiri

150

Org

195

Org

220

Org

300

org

350

Org

1699

Org

5330

Org

4874

Org

1383

Org

1239

Org

1133

%

2733

%

2215

%

461

%

354

%

6 Tuna Sosial

yang Mandiri

30

Org

40

Org

50

org

60

org

70

Org

30

Org

30

Org

30

Org

25

Org

20

Org

100

%

75% 60% 42% 29%

7 Masyarakat

yang paham dan

terlibat dalam

148

Org

150

Org

500

Org

350

org

300

Org

148

Org

150

Org

500

Org

350

Org

350

Org

100

%

100

%

100

%

100

%

117

%

26

penanganan

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial

- Jumlah

rehabilitasi

psikososial

korban bencana,

korban tindak

kekerasan,

pekerja migran

bermasalah

4180

Org

1523

Org

36%

8 Korban bencana

yang menerima

pendampingan

psikososial,

logistic dan

shelter

1547

Org

4590

Org

4634

Org

3400

Org

4080

Org

1547

Org

4590

org

4634

Org

3400

org

1496

Org

100

%

100

%

100

%

100

%

37%

9 Korban tindak

kekerasan dan

pekerja migran

bermasalah

yang menerima

rehabilitasi

psikososial dan

mandiri

310

Org

600

Org

600

Org

600

Org

100

Org

310

Org

600

Org

600

Org

600

org

27

org

100

%

100

%

100

%

100

%

27%

10 Jumlah lanjut 310 600 600 600 600 310 600 600 600 600 100 100 100 100 100

27

usia terlantar

yang terjamin

kebutuhan

dasarnya

seumur hidup

Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org % % % % %

11 Jumlah

penyandang

disabilitas berat

yang terjamin

kebbutuhan

dasarnya

seumur hidu

488

Org

488

Org

488

Org

488

Org

488

Org

488

Org

488

Org

488

Org

488

Org

488

Org

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

12 Persentase

Aparatur yang

prima

melaksanakan

penyelengaraan

kesejahteraan

sosial

98% 21% 27% 20% 28% 98% 21% 5% 7% 106

%

100

%

100

%

19% 35% 379

%

13 Presentase

sarana

prasarana yang

prima dalam

mendukung

pelayanan sosial

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

- Presentase

potensi sumber

kesejahteraan

37% 44% 121

%

28

sosial yang

mampu

berpartisipasi

dalam usaha

kesejahteraan

sosial

14 Presentase

pekerja sosial

masyarakat

yang

berpartisipasi

dalam

penyenggaraan

kesejahteraan

sosial

3% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 100

%

100

%

100

%

100

%

50%

15 Persentase

organisasi sosial

yang mampu

berpartisipasi

dalam usaha

kesejahteraan

sosial

100

%

73% 65% 62% 67% 100

%

73% 65% 62% 18% 100

%

100

%

100

%

100

%

27%

16 Persentase

karang taruna

yang mandiri

3% 3% 3% 3% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 100

%

100

%

100

%

100

%

55%

17 Persentase 100 100 100 100 10% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

29

Taruna siaga

bencana yang

aktif

berpartisipasi

dalam

penyelenggaraa

n kesejahteraan

sosial

% % % % % % % % % % % % % %

18 Perentase

Tenaga

Kesejahteraan

sosial

kecamatan yang

aktif

berpartisipasi

dalam

penyelenggaraa

n

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

173

%

100

%

100

%

100

%

100

%

173

%

100

%

19 Persentase

Dunia usaha

yang

melaksanakan

CSR bidang

kesejahteraan

sosial

20% 25% 27% 35% 40% 20% 20% 20% 36% 0% 100

%

80% 74% 1002

%

0%

20 Persentase

komunitas yang

2% 0% 3% 5% 8% 2% 0% 2% 3% 0% 100

%

0% 100

%

100

%

0%

30

berpartisipasi

dalam

peningkatan

usaha

kesejahteraan

sosial

31

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan

sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara

mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial,

peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta

peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tantangan eksternal yang dihadapi tercermin dari masih

rendahnya kemampuan sosial ekonomi sebagian besar masyarakat,

implikasi konflik horizontal yang belum pulih, masih rendahnya daya

dorong perekonomian, tingginya disparitas kesejahteraan sosial antar-

Daerah otonom, dan keterbatasan penyediaan infrastruktur sosial, serta

populasi PMKS yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun

kompleksitasnya.

Tantangan internal yang dihadapi masih belum optimalnya

penyebaran SDM pembangunan kesejahteraan sosial sebagai dampak

dari kebijakan otonomi Daerah. Hal lain yang turut memberikan pengaruh

terhadap optimalisasi capaian kinerja Dinas Sosial adalah kualitas sarana

dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dan daya dukung

anggaran (APBD) yang secara rasio masih jauh dari kebutuhan ideal

pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan

PMKS.

32

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan

berdasarkan konsep 4 (empat) pendekatan yaitu pemberdayaan sosial,

rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial di Sulawesi

Tengah dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

dan peningkatan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial selama

5 (lima) tahun terakhir sangat dinamis. Hal tersebut diakibatkan dari

perubahan kepemimpinan di pemerintah pusat menyebabkan perubahan

kebijakan yang signifikan khususnya pilar sosial sebagai salah satu

pendukung utama keberhasilan pembangunan dengan menempatkan

urusan sosial sebagai urusan wajib pelayanan dasar pada pembagian

kewenangan urusan pemerintahan umum.

Untuk itu, daerah harus menyiapkan sumber daya baik sumber daya

manusia, sarana prasarana serta sumber dana yang optimal, realistis

dan logis untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan

pembangunan kesejahteraan sosial.Ada sejumlah permasalahan yang

dihadapiberdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program

pembangunan kesejahteraan sosial di provinsi Sulawesi Tengah antara

lain:

1) Data baseline khususnya populasi penyandang masalah

kesejahteraan sosial yang fluktuatif tidak tetap.

2) Wilayah jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang

luas dan kondisi geografis yang sulit

3) Program kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan provinsi

dan kabupaten/kota belum sinergis

4) Nomenklatur kelembagaan institusi kabupaten / kota se Sulawesi

Tengah belum berdiri sendiri

33

5) Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program

pemberdayaan PMKS dan PSKS

6) Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam

pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan

secara optimal,

7) Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan

kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih

terbatas, dan

8) Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih

belum optimal.

Melihat berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke

depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah

bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan

sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung

peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan

kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta

peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Disamping permasalahan di atas, pembangunan kesejahteraan

sosial di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini masih terus dihadapkan pada

aneka permasalahan klasik dan utama baik bobot maupun

kompleksitasnya masalah sosial tersebut meliputi:

a). Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut

perhatian serius dari semua pihak,baikpemerintah maupun masyarakat.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang,

perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial. Itulah sebabnya

34

masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab maupun pemberat

berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial yang pada umumnya

berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai

sumber pelayanan sosial dasar.

Penduduk merupakan modal potensial bagi pembangunan dan

sangat menguntungkan jika diimbangi dengan peningkatan kualitas

(mutu modal manusia). Dengan demikian peningkatan kualitas

manusia/masyarakat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan

pembangunan dan menjadi sasaran di bidang kesejahteraan rakyat di

era sekarang. Jumlah penduduk yang banyak jika tidak diimbangi

dengan tingkat kesejahteraan yang memadai maka akan dapat

menimbulkan masalah kemiskinan.Kemiskinan merupakan kondisi

kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang

pengeluaran perkapitanya selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi

standar hidup minimum.Selama kurun waktu 2011-2016 perkembangan

jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah cenderung

mengalami penurunan, meskipun di akhir-akhir periode mengalami

fluktuasi. Tahun 2012 pada bulan Maret jumlah penduduk miskin

sebanyak 420,05 ribu jiwa (15,40 persen), bulan September 2012

sebanyak 410,98 ribu jiwa (14,94 persen), bulan Maret 2013 sebanyak

406,97 ribu jiwa (14,67 persen), bulan September 2013 sebanyak 400,41

ribu jiwa (14,32 persen), bulan Maret 2014 sebanyak 392,65 ribu jiwa

(13,93 persen), bulan September 2014 sebanyak 387,06 ribu jiwa (13,61

persen), bulan Maret 2015 sebanyak 421,63 ribu jiwa (14,66 persen),

bulan September 2015 sebanyak 406,34 ribu jiwa (14,07 persen), dan

bulan Maret 2016 sebanyak 420,52 ribu jiwa (14,45 persen).Hal tersebut

berarti tingkat kemiskinan naik sebanyak 14,18 ribu jiwa atau naik 0,38

persen point. Selama periode September 2015 – Maret 2016, penduduk

miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 3,80 ribu jiwa, sedangkan

di daerah perdesaan bertambah sekitar 17,98 ribu jiwa.Periode

September 2015 – Maret 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,67

35

persen, yaitu dari Rp. 358.892,- per kapita per bulan pada September

2015 menjadi Rp. 375.659,- per kapita per bulan pada Maret

2016. Periode September 2015 – Maret 2016, Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) menunjukkan peningkatan dari 2,37 menjadi 2,72. Hal

tersebut mengindikasikan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-

masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengarah semakin

membesar artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung

menjauh di bawah garis kemiskinan atau ke arah yang kurang baik.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan

naik dari 0,60 pada periode September 2015 menjadi 0,73 pada periode

Maret 2016. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran

penduduk miskin semakin melebar (sumber: berita statistik BPS

Sulawesi Tengah Tahun 2016)

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat disebabkan

faktor internal (ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar

sehari-hari, ketidak mampuan dalam menampilkan peranan sosial dan

ketidak mampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang

dihadapinya) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak

kepada penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, tidak

dilindunginya hak atas pemelikikan tanah, terbatasnya lapangan

pekerjaan, belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan, kesejangan

dan ketiakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi

kapitalis. Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam

menghadapi masalah internal dan eksternal, maka masalah kemiskinan

yang dialaminya menjadi kemiskinan budaya (culture poverti), tidak ada

kemauan/pasrah/patah semangat (fatalistik) dan dalam keadaan situasi

kritis cenderung melakukan tindakan a-sosial, berperilaku desdrukti atau

melakukan tindak kriminal.

36

b). Kecacatan atau Disabilitas

Kecacatan diartikan sebagai/terganggunya fungsi fisik atau kondisi

abnormalitas fungsi struktural anatomi, psikologi maupun fisiologi

seseorang.

Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami

keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga

mempengaruhi keleluasaan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri

yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain maupun

dengan lingkungan.

Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul,

bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan

perlakukan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari

kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap

kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh

keluarganya. Perlakukan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat

untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak

cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin diperberat

bila disertai dengan masalah kemiskinan, ketelantaran dan

keterasingan.Jumlahpenyandangcacatdi Provinsi Sulawesi Tengah

berdasarkanBasis Data Terpadu (sumber: PPLS tahun 2011)

sebanyak12.057 orang dengan jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten

Parigi Moutong sebanyak 2.009 orang, Kabupaten Sigi sebanyak 1.351

orang dan Kabupaten Banggai sebanyak 1.333 orang. Sedangkan

selebihnya tersebar di semua kabupaten dan kota di wilayah provinsi

Sulawesi Tengah.

Namun demikian, jumlah yang sebenarnya jauh lebih besar dari

data yang ada. Hal ini karena keluarga dan masyarakat yang mempunyai

anggota keluarga yang mengalami kecacatan sering kali

menyembunyikannya sehingga penyandang cacat tidak dapat tersentuh

pelayanan.

37

c). Keterlantaran

Keterlantaran disini dimaksudkan pengabdian/penelantaran anak–

anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab. Kita semua

sependapat bahwa anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa

yang perlu ditingkatkan kualitas agar mampu bersaing dalam era

globalisasi. Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran

karena ketidak mampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau

memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga

kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik

jasmani, rohani maupun sosial. Masalah keterlantaran dialami oleh

banyak anak-anak sejak usia balita sampai usia sekolah, remaja dan

pemuda.

Fakta ini akan sangat berdampak pada tuntutan peningkatan

kesejahteraan keluarga. Masalah yang harus dihadapi pemerintah

adalah bagaimana meningkatkan pelayanan sosial bagi para lanjut usia

agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram

yang tentu saja melalui usaha pelembagaan para lanjut usia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan

dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik

secara fisik, mental, maupun sosial. Adalah hak anak untuk

mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat

mengganggu perlindungan, baik secara fisik, mental maupun sosial. Hal

ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, karena kondisi tersebut

akan berakibat tumbuhnya kualitas SDM Indonesia yang rendah dan

tidak mampu mengahdapi persaingan global. Berbagai kebijakan dan

program perlu ditumbuh kembangkan secara brekelanjutan agar dapat

menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak,

yang merupakan amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan membangun masa depan.

38

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan

dengan masalah keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang

kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya

semakin bertambah, padahal, keberhasilan pembangunan tercermin

antara lain dengan semakin meningkatnya jumlah lanjut usia didalam

struktur kependudukan. Jumlah penduduk lanjut usia terlantar di

Sulawesi Tengah sebanyak 53.335 jiwa yang tersebar di 13 kabupaten

kota. Jumlah lanjut usia terlantar tertinggi ada di kabupaten Banggai

sebanyak 8.350 jiwa dengan komposisi 4.044 jiwa perempuan dan 4.306

lakilaki serta kabupaten Parigi Moutong sebanyak 8.105 jiwa dengan

komposisi 3.925 perempuan dan 4.180 jiwa laki-laki. Fakta ini

memperlihatkan bahwa pemerintah dalam pembangunan

mengedepankan pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar mereka

dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram yang tentu saja

melalui usaha pelembagaan para lanjut usia.

d). Ketunaan Sosial dan penyimpangan Perilaku

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidak berhasilan fungsi

sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan

juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang. Hal tersebt

dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang

secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan SDM yang

bertaqwa, profesional dan handal. Tingginya kebutuhan akan SDM yang

sangat profesional sangat diperlukan dimasa-masa kritis sekarang ini.

Negara maju lainya telah membuktikan bahwa kecanggihan

pembangunan sektor industri dan ekonomi masih terus membatuhukan

pembangunan manusia sebagai pelaku dan penggerak pembangunan.

Indonesia saat ini dihadapkan pada tingginya jumlah mereka yang

tergolong sebagai Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS),

seperti korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua,

39

gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana dan

penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya)

serta penderita HIV/AIDS. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi tidak

mempunyai kewenangan terhadap penanganan korban penyalahgunaan

NAPZA dan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sehingga ketunaan sosial

yang menjadi fokus utama adalah Bekas Warga Binaan Lembaga

Pemasyarakatan (BWBLP) yang mempunyai populasi kurang lebih 11.

000 jiwa, Wanita Tuna Susila kurang lebih 1000 jiwa yang tidak bisa

diprediksikan karena penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut

merupakan masalah „sensitif‟ dalam pendataannya walaupun populasi

kemungkinan lebih banyak seiring kebijakan pemerintah pusat tentang

„Stop Lokalisasi‟, kelompok minoritas yang terdiri dari waria, lesbi

ataupun gay serta fenomena yang mulai marak terjadi di Sulawesi

Tengah yaitu korban tindak kekerasan dengan populasi sebanyak 367

jiwa baru terdeteksi di 2 kabupaten dan korban perdagangan orang serta

pekerja migran bermasalah sosial sebanyak 200 an jiwa. Namun,

terbitnya pembagian kewenangan menyebabkan peralihan sasaran

pekerja migran bermasalah sosial menjadi tanggung jawab urusan

ketenagakerjaan.

Selain disebabkan masalah kemiskinan, ketunaansosial juga

merupakan akibat dari ketidakmampuan kelompok tersebut untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga keberfungsian sosial

mereka terganggu.

Potret permasalahan lainnya adalah semakin marak dan

terbukanya penyimpangan perilaku seks komersial. Perilaku ini terjadi

disegala tingkat usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi.

Kecenderungan ini meningkat akibat terdorong oleh gaya hidup mewah

yang tidak sesuai dengan pola hidup dan penghasilan yang mereka

dapatkan.

40

Kehancuran ekonomi telah memperlebar jurang antara

masyarakat mampu berusaha untuk tetap hidup walau dengan cara tidak

layak. Mereka hidup gelandangan/mengemis, menjual diri, bahkan

terjerumus menggunakan NAPZA karena ketidakmampuannya dan tidak

”utuhnya” pertumbuhan konsep diri dan kepribadiannya. Kondisi ini

menunjukan bahwa masyarakat sedang mengalami masalah dan

memerlukan pertolongan yang sifatnya tidak semata-mata fisik tetapi

lebih kepada pertolongan yang bersifat pembinaan mental/sosial.

Pemerintah perlu memperhatikan lebih sungguh-sungguh agar

tidak hanya semata-mata memperhatikan pembangunan fisik, tetapi lebih

memandang manusia sebagai subyek/pelaku yang akan menggerakkan

laju pertumbuhan kearah masyarakat yang berkesejahteraan sosial.

e). Keterpencilan/Ketertinggalan

Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan

kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan

keterasingan baik dari segi geografis maupun sosial budaya yang

berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh 16.472 Kepala Keluarga

yang dikenal dengan sebutan Komunitas Adat Terpencil tersebar pada

11 Kabupaten yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut,

Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Donggala, Kabupaten

Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong,

Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojouna-una dan

Kabupaten Tolitoli, 24 kecamatan, 59 desa, dan 68 lokasi yang akan

diberdayakan selama kurun waktu 2015-2019.

Kenyataan menunjukan bahwa dalam kehidupan masyarakat

Indonesia masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum

sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan baik

karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Dengan demikian,

mereka belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar.

Keadaan ini dapat menghambat proses pemerataan pembangunan dan

41

hasil-hasilnya menuju kearah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengakibatkan perubahan signifikan terutama

masalah pembagian kewenangan terhadap pemberdayaan Komunitas

Adat Terpencil yang sebelumnya termasuk dalam kewenangan

pemerintah provinsi sekarang sudah merupakan kewenangan

pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, maka

pemerintah provinsi tidak memasukkan sasaran Komunitas Adat

Terpencil ini sebagai target kinerja di rencana strategis mendatang.

f). Akibat Bencana Alam

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, kondisi

geografinya berbentuk kepulauan yang tersebar luas dan dipersatukan

laut–laut diantara pulau-pulau, namun terbatasnya sarana komunikasi

dan angkutan menjadikan kendala dalam upaya penanggulangan

bencana. Secara akumulatif, bencana alam yang timbul menyebabkan

kerugian sekitar Rp 1,5 triliun setiap tahunnya dan sampai dengan tahun

2008 telah mengakibatkan korban sebanyak 1.608.829 jiwa (73%),

258.056 jiwa (12%) korban bencana sosial, 190.927 jiwa (9%) korban

tindak kekerasan, 142.554 (6%) pekerja migran telantar

Gejala alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini turut serta

mewarnai kondisi buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti

terjadinya bencana alam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian

yang serius oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang

mempunyai wilayah luas dan berkedudukan di katulistiwa pada posisi

silang antara dua benua dan dua samudera. Letak geografis, keadaan

geologis, iklim dan fisiografi suatu wilayah dapat menimbulkan

kerawanan terhadap bencana alam dimana terdapat 500 gunung api

(129 aktif), terdiri dari kepulauan (2/3 air), 500 sungai besar dan kecil (30

%) melintas pemukiman padat penduduk. Disamping itu, sebaran

42

penduduk yang berpusat disuatu wilayah dengan pertumbuhan yang

cukup tinggi. Semakin terbatasnya lahanpemukiman, sehingga dapat

berakibat terabaikannya tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan,

yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam.

g). Akibat Bencana Sosial

Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh ulah

manusia (man made disasters) antara lain karena jurang perbedaan

ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, mapun

sempitnya wawasan sekelompok masyarakat.

Guna menghindari yang lebih besar dan mencegah agar masalah

yang sama tidak terjadi lagi, maka penanganan terhadap korban

bencana sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh.

Penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara propfesional

sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan

partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan

pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan unrtuk

menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, serta

berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekontruksi

sosial bagi dampak-dampak yang ditimbulkan.

Berbagai konflik dan kerusuhan sosial beberapa tahun terakhir

cenderung terus meningkat di tanah air. Hal ini merupakan ancaman

serius bagi keutuhan bangsa. Dampak nyata dari persoalan ini adalah

terjadinya kerugian yang besar mulai dari harta benda, nyawa manusia,

serta kerusakan tatanan dan pranata sosial.

Sejumlah besar gelombang pengungsian sebagaimana terjadi di

Poso, kabupaten Sigi, kabupaten banggai (Sulawesi Tengah) serta

Daerah-Daerah yang lainnya di wilayah Republik Indonesia sampai

dengan tahun 2008 mencapai 2,5 Juta jiwa merupakan akibat langsung

dari konflik sosial yang terjadi. Disamping konflik sosial horizontal antar

penduduk yang bernuansa SARA, dibeberapa Daerah juga terjadi konflik

43

sosial yang bersifat vertikal. Tindak separatisme, dan ketidakpuasan

pada kebijakan pemerintah menjadi faktor pemicu terjadinya berbagai

konflik sosial tersebut selain berbagai konflik dan kerusuhan sosial, yang

termasuk ruang lingkup bencana sosial adalah kebakaran rumah

penduduk, pelintas batas, orang terlantar, orang terdampar akibat

kecelakaan perahu baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan

repatriasi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil

kepala Daerah Terpilih Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021

Dalam rangka menindak lanjuti visi, misi dan program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu “Sulawesi Tengah maju,

mandiri dan berdaya saing”, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan dibidang

pelayanan sosial dalam mencapai pembangunan merata, berkelanjutan

dan berkeadilan sosial.

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu

;

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi

Hukum dan HAM.

2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung

Kemandirian Energi.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan

Ekonomi Kerakyatan.

4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang

Optimal dan Berkelanjutan Sejajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan

Timur Indonesia.

5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing

dan Berbudaya.

Penjabaran misi tersebut ditindak lanjuti dengan 10 program

44

prioritas dan 36 program aksi. Dilihat dari tugas dan fungsi Dinas Sosial

sangat terkait dengan hal sebagai berikut:

a. misi 3 “meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui

pemberdayaan ekonomi kerakyatan ”

- program prioritas : percepatan pemberdayaan ekonomi

kerakyatan dan kesejahteraan sosial

- program aksi :Desa membangun dan pengentasan

kemiskinan berbasis bedah kampung dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

b. misi 5 “meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang

berdaya saing dan berbudaya”

- program aksi : Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber

kesejahteraan dan rehabilitasi sosial serta perlindungan dan

jaminan sosial

Dengan demikian Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mengkaji

sebagai berikut :

Terdapat 1 (satu) program yang terkait dan mendukung pelaksanaan

misi ke 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yaitu :

“ Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya”

Adapun titik berat yaitu penanganan fakir miskin melalui konsep

kelompok usaha bersama atau KUBE dengan indikator kinerja

meningkatnya produktivitas keluarga fakir miskin dalam pemenuhan

kebutuhan dasar sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf

kesejahteraan sosial.

Sedangkan program lainnya lebih terkait dan mendukung pelaksanaan

misi ke 5 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yaitu :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Adapun titik berat yaitu pengembangan dan peningkatan kualitas

potensi sumber kesejahteraan sosial terkait dengan

45

pengembangan kepedulian sosial dan pengembangan karakter jati

diri bangsa melalui tercapainya pengawasan dan evaluasi

sumbangan sosial dan undian, tertanamnya nilai kejuangan dan

keperintisan, restorasi sosial serta partisipasi keluarga, masyarakat

dan dunia usaha dalam usaha kesejahteraan sosial.

2. Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Adapun titik berat yaitu pemberdayaan potensi sumber

kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, masyarakat maupun

kelembagaan yang tergabung dalam organisasi sosial atau

lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, pekerja sosial

masyarakat serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Adapun titik berat yaitu pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar

dalam panti dan anak terlantar dalam panti serta dukungan

implementasi rehabilitasi psikososial bagi korban tindak kekerasan

dan korban perdagangan orang.

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Adapun titik berat yaitu pelayanan sosial bagi penyandang

disabilitas

5. Program Pembinaan Anak Terlantar

Sesuai dengan pembagian kewenangan pada Undang-undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa

kewenangan pemerintah provinsi pada urusan sosial khususnya

sub bidang rehabilitasi sosial adalah rehabilitasi sosial dalam panti

untuk sasaran selain korban penyalahgunaan narkotika dan zat

adiktif dan orang dengan HIV/AIDS atau ODHA.

6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

Konsep rehabilitasi sosial merupakan segala upaya layanan yang

bertujuan untuk membantu seseorang atau kelompok orang dalam

memulihkan kepercayaan dirinya, mandiri serta bertanggungjawab

46

pada diri, keluarga, masyarakat atau lingkungan sosial dan

meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan kearah

kemandirian didalam kehidupan bermasyarakat, upaya tersebut

dilakukan secara terus-menerus, baik terkait dengan persoalan

sosial maupun finansial. Implementasi riil dari program ini adalah

memulihkan kepercayaan diri gelandangan, pengemis, wanita tuna

susila, waria, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan untuk

mengembalikan keberfungsian sosial sehingga dapat berpartisipasi

dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

7. Program Pembinaan Tuna sosial

Titik berat ini adalah rehabilitasi sosial kepada wanita tuna susila

untuk mengembalikan kepercayaan dirinya tidak terjerumus dalam

„lembah hitam‟ dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan ini dilakukan secara intensif pada panti sosial

pemerintah.

8. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Titik berat ini adalah pelayanan sosial kepada lanjut usia terlantar

dengan memberikan bimbingan rohani, bimbingan sosial,

bimbingan keterampilan dan pelayanan kesehatan serta pelayanan

pemenuhan kebutuhan dasar pada panti sosial pemerintah

sehingga lanjut usia dapat hidup sehat, produktif dan ceria.

9. Program perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk

mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan

sosial sedangkan jaminan sosial adalah skema yang melembaga

untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan

dasar hidupnya yang layak. Konsep perlindungan sosial dilakukan

untuk menangani akibat bencana alam maupun akibat bencana

sosial sedangkan konsep jaminan sosial dilakukan untuk

penanganan fakir miskin dengan syarat tertentu yaitu perubahan

47

perilaku keluarga sangat miskin untuk lebih perhatian terhadap

pendidikan dan kesehatan ibu dan anak.

10. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Untuk mendukung implementasi pemberdayaan sosial, rehabilitasi

sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir

miskin yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu maka

diperlukan baseline data yang akurat dan terverifikasi validasi

secara periodik. Hal tersebut dikarenakan sasaran yang dikenal

sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dan

potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS ini populasinya

dinamis dan fluktuatif tidak bersifat tetap.

11. Program Penyuluhan Sosial

Program ini merupakan ujung tombak pengenalan kondisi awal

atau pra kondisi sebelum implementasi program sehingga tujuan

akhir tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu dapat tercapai.

Pencapaian visi, misi, serta program prioritas kepala Daerah dan

wakil kepala Daerah terpilih dan Visi Misi Dinas SosialProvinsi Sulawesi

Tengah pada 5 (lima) tahun kedepan akan dapat terlaksana dengan

terarah dan sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang

dan profesional. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi Daerah, maka

Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam

menentukan arah pembangunannya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam RPJMN IV 2015 – 2019, “ Terwujudnya Indonesia Yang

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat

Gotong Royong” merupakan visi Presiden yang menjadi visi bagi

seluruh Kementerian/Lembaga. Kementerian Sosial RI hadir dan

48

mengambil peran dari salah satu misi pada RPJMN IV yaitu

“Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Tinggi, Maju, dan

Sejahtera”

Kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kementerian Sosial

mengimplementasikan 4 (empat) agenda dari 9 (sembilan) agenda

prioritas pembangunan nasional tahun 2015 – 2019, yaitu :

1. Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,

dengan memfokuskan pada penanggulangan kemiskinan.

Membangun daerah pinggiran perlu dipahami dalam perspektif

yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong keterkaitan,

keselarasan dan kemitraan antar wilayah dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan

salah satu mitra Kementerian Sosial yang sangat strategis

dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di

daerah. Adapun sasarannya adalah : a). Meningkatkan

penjangkauan pelayanan dasar, mencangkup identitas hukum,

sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur

dasar dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat miskin

dan rentan termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia, b).

Meningkatnya perlindungan sosial, produktifitas, dan

pemenuhan hak dasar bagi penduduk miskin dan rentan, c).

Pengembangan kawasan dalam kerangka pengurangan

penduduk miskin dan rentan serta PMKS lainnya.

2. Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat

indonesia.

3. Melakukan revolusi karakter bangsa.

4. Memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat Restorasi Sosial

Indonesia.

49

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (Faktor penghambat dan Pendorong)

Faktor Penghambat ;

Disamping itu hasil kajian lingkungan strategis ditemukan faktor-

faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Sosial

ditinjau dari implikasi berbagai aspek, sebagai berikut ;

1. Luasnya wilayah dan jangkauan pelayanan serta kondisi geografis

yang sulit khususnya wilayah Kabupaten yang wilayahnya

sebagian besar merupakan wilayah pulau yang mempengaruhi

efektifitas pelayanan sosial

2. Sarana/prasarana yang kurang memadai dalam menunjang

pelayanan sosial

3. Baseline data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau

PMKS dan potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS

fluktuatif bersifat tidak tetap

4. Alokasi Dana Bagi pelayanan kesejahteraan sosial masih sangat

terbatas dibandingkan dengan cakupan layanan dan dinamika

permasalahan sosial yang unpredictable

5. Profesionalime SDM Aparatur Dinas sosial belum optimal;

Faktor Pendorong :

Faktor pendorong merupakan situasi dan faktor-faktor luar bersifat

positif yang membantu Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Adanya penaikan status urusan sosial pada Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

urusan wajib pelayanan dasar menyebabkan peningkatan status

urusan sosial menjadi salah satu indikator penyangga

keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah berimplikasi pada kenaikan alokasi dana penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

50

2. Adanya kepeduliaan dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan

kesejahteraan sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah

didalam penanggulangan kemiskinan dan penyelesaian masalah

kesejahteraan sosial;

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan penjelasan dan kajian pada bab II dan bab III,

disebutkan bahwa isu strategis secara umum yang harus dibenahi yaitu

1) Kemiskinan

2) Kecacatan,

3) Keterlantaran,

4) Ketunaan Sosial,

5) Keterpencilan,

6) Korban Bencana,

7) Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran

pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam 7 (tujuh) isu tersebut

terdapat 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS

dan 12 jenis potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS.

Sedangkan isu strategis secara khusus adalah data populasi PMKS dan

PSKS yang fluktuatif, keterbatasan alokasi anggaran dibandingkan

dengan jumlah sasaran program, luasnya jangkauan wilayah dan kondisi

geografis yang sulit serta belum terpenuhinya profesionalitas aparatur

penyelenggara kesejahteraan sosial.

51

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Sosial

a). Visi

Setelah mempertimbangkan dan mencermati kondisi, masalah

dan isu pokok serta kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang

akan dihadapi, maka VISI Dinas Sosial adalah:

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Sulawesi Tengah Kurang Mampu dan Rentan Menuju Kesejahteraan Sosial”

Makna pokok yang terkandung dalam Visi di atas adalah :

Kemandirian Masyarakat, merupakan kemampuan untuk melakukan

pengembangan kapasitas masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan

meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga

secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya

serta berperan aktif dalam pembangunan. Kemandirian merupakan

tujuan akhir penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan

dengan konsep Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan

Sosial dan Jaminan Sosial.

Masyarakat Sulawesi Tengah Kurang Mampu dan Rentan,

merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat

yang beresiko dan memiliki masalah sosial seperti kemiskinan,

keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan

peyimpangan prilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan,

eksploitasi dan diskriminasi. Dalam konsep penyelenggaraan

52

kesejahteraan sosial masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri atas :

1. Anak Balita Terlantar

2. Anak Terlantar

3. Anak yang berhadapan dengan hukum

4. Anak Jalanan

5. Anak dengan kedisabilitasan (ADK)

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlukan salah

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus

8. Lanjut Usia Terlantar

9. Penyandang disabilitas

10. Tuna Susila

11. Gelandangan

12. Pengemis

13. Pemulung

14. Kelompok Minoritas

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP)

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan

Zat Adiktif lainnya)

18. Korban Trafficking

19. Korban tindak kekerasan

20. Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS)

21. Korban Bencana Alam

22. Korban bencana sosial

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

24. Fakir Miskin (FM)

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

26. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

53

Kesejahteraan Sosial, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan

mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi

sosialnya.

b). Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, Dinas Sosial Provinsi

Sulawesi Tengah merumuskan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

yang memuat sasaran-sasaran yang harus dicapai pada kurun waktu

5(lima) tahun mendatang dengan rumusan sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

2. Melanjutkan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

3. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosial terhadap masyarakat;

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Secara Operasional berdasarkan Visi dan Misi Dinas Sosial

Provinsi Sulawesi Tengah, maka tujuan dan sasaran jangka menengah

pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi tengah

periode tahun 2016-2021 adalah :

Tujuan I :

- Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sasaran 1 :

- Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan

sosial .

54

Tujuan 2 :

- Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia dan

kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial .

Sasaran 2 :

- Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial

dalam penyelegaaraan kesejahteraan sosial ( Pemberdayaan

Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan

Sosial) .

Tujuan 3 :

- Meningkatkan sumber daya aparatur yang melaksanakan

pelayanan sosial kepada masyarakat secara prima dan profesional.

Sasaran 3 :

- Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan

sosial terhadap masyarakat.

55

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1 Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial

1 Persentase peningkatan Produktifitas Keluarga Fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar

8% 17% 17% 19% 20%

56

2 Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial

2 Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelegaaraan kesejahteraan sosial ( Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial)

1 Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSM, TKSK, ORSOS, Karang Taruna, Penyuluh Sosial dan Masyarakat)

17% 19% 20% 22% 23%

2 Persentase peningkatan pengetahuan relawan terlatih bidang kebencanaan, pelayanan dan koordinasi dalam pelaksanaan pemantauan PKH serta penanganan korban bencana dan orang terlantar

19% 20% 23% 25% 13%

57

3 Persentase peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS

18% 19% 20% 21% 22%

3 Meningkatkan sumber daya aparatur yang melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat secara prima dan profesional.

3 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan sosial terhadap masyarakat.

1 Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan pelayanan sosial

41% 53% 65% 77% 88%

58

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial

a). Strategi

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman serta berbagai faktor ketidakpastian

yang akan dihadapi dimasa datang dan ketergantungan berbagai faktor

yang mempengaruhi pencapaian misi pembangunan, maka ditempuh

strategi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Provinsi

Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Fasilitas pembinaan serta pendampingan dalam pengembangan

Usaha Ekonomi Produktif.

2. Pengembangan informasi dan data masyarakat kurang mampu dan

rentan.

3. Peningkatan penjangkauan pelayanan dasar sesuai dengan SPM

bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

4. Pengembangan kepedulian sosial.

5. Pengembangan karakter jati diri bangsa.

6. Pengembangan kompetensi dan ketersediaan tenaga

kesejahteraan sosial sebagai bentuk kepedulian sosial generasi

muda dalam melayani masyarakat.

7. Peningkatan kualitas dan standarisasi lembaga kesejahteraan

sosial sebagai agen kesetiakawanan sosial.

8. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan

bencana di pusat dan daerah.

9. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik

kebencanaan.

10. Peningkatan efektifitas layanan anak dan perempuan korban

kekerasan yang mencakup rehabilitasi sosial dan pemulangan.

11. Peningkatan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran

masyarakat.

59

b). Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah

membangun ketahanan sosial berbasiskan masyarakat, meliputi :

1. Pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi

produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi

masyarakat kurang mampu dan rentan.

3. Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkukuh

karakter dan jati diri bangsa.

4. Meningkatnya peran kelembagaan sosial.

5. Peningkatan kapasitas pemeritah daerah dan masyarakat dalam

penanggulangan bencana.

6. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

7. Meningkatkan pemberdayaan kesetiakawanan sosial dalam

penyelenggaraan perlindungan sosial

60

BAB V

RENCANA PTOGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan langkah-langkah terukur yang berisi kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial guna mencapai hasil

yang diinginkan melalui alokasi sumber daya. Adapun program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan

terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

uraian tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Sosial Provinsi

Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Program Rutin:

1. Program pelayanan administrasi, dengan kegiatan utama ;

a. Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar

daerah

b. penyediaan jasa pelayanan perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana, dengan kegiatan

utama ;

a. Pengadaan sarana dan Prasarana aparatur

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

dengan kegiatan utama ;

a. Pembinaan kepegawaian

4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan , dengan kegiatan

utama:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

61

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

a. Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Perencanaan

Pembangunan

b. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Pembangunan Kesos

Program Bidang Sosial:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya.

a. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

Perdesaan

b. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

Perkotaan

c. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pesisir

dan Pulau - Pulau

2. Program Peberdayaan Sosial

a. Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku – Pelaku Usaha

Kesejahteraan Sosial Masyarakat

b. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

serta Kesetiakawanan Sosial

c. Pemberdayaan Sosial Peranan Keluarga

3. Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

a. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat

b. Pemberdayaan Organisasi Sosial

c. Pemberdyaan Karang Taruna

d. Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

62

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Penanganan Masalah – masalah Strategi Yang Menyangkut

Cepat Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa

b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

c. Pembinaan Pelaksanaan Jaminan Sosial Keluarga

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar

b. Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar

c. Penanganan Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan

Perdagangan Orang

6. Program Penyuluhan Sosial

a. Penyuluhan Sosial

b. Peningkatan Kinerja Pekerja Sosial

7. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan

Sosial

a. Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan

b. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi

Kesejahteraan Sosial

8. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

a. Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat

9. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

a. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai dua UPT yang

berlokasi di Kota Palu dan berlokasi di Kabupaten Poso. Adapun UPT

yang dimaksud yaitu UPT. Panti Sosial Anak dan Karya Wanita

63

dan UPT. Panti Sosial Tresna Werdha “Madago” Provinsi Sulawesi

Tengah di Tentena. Adapun program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan terdiri dari kegiatan

rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi

yang di emban oleh :

I. UPT. Panti Sosial Anak dan Karya Wanita Dinas Sosial Provinsi

Sulawesi Tengah adalah sebagai Berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Pembinaan Anak Terlantar

a. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar

4. Program Pembinaan Tuna Sosial

a. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Tuna Sosial

II. UPT. Panti Sosial Tresna Werdha “Madago” Dinas Sosial Provinsi

Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

a. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan /Jompo

b. Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia dalam Panti .

Secara rinci rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif

terlampir.

64

Tabel 5.1

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.Menin

gkatkan

taraf

kesejaht

eraan

social

masyark

at

kurang

mampu

dan

rentan

Menurunka

n angka

kemiskinan

dan

meningkatk

an

kesejahtera

an sosial

Persentase

peningkatan

Produktifitas

Keluarga

Fakir miskin

dalam

pemenuhan

kebutuhan

dasar

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Rapat – Rapat

Koordinasi

dan

Kosultasi ke

Dalam dan

Luar

Daerah

2. Penyediaan

Jasa

Pelayanan

Perkantora

n

- Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)

100

%

20% 1.483.

257.4

40

40% 1.539.6

68.348

60

%

1.781.0

59.236

80% 1.953.037.9

20

2.

Mening

katkan

Optimalisas

i

pemberday

aan

Persentase

peningkatan

kualitas dan

kuantitas

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

- Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

100

%

20% 880.4

63.06

4

40% 950.41

6.955

60

%

1.097.0

61.527

80% 1.554.504.2

98

65

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

kualitas

sumber

daya

manusia

dan

kelemba

gaan

penyele

nggaran

kesejaht

eraan

sosial

potensi

sumber

kesejahtera

an

sosial,rehab

ilitasi sosial

serta

perlindunga

n dan

jaminan

sosial

potensi

sumber

kesejahteraa

n sosial

(PSM, TKSK,

ORSOS dan

Karang

Taruna)

Aparatur

1. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

2. Pemelihara

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

peningkatan

pelayanan

dan

pemenuhan

kebutuhan

dasar bagi

PMKS

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

1. Pembinaan

Kepegawai

an

- Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100

%

20% 329.4

24.95

6

40%

356.40

6.358

60

%

402.25

5.893

80

%

418.520.38

8

Persentase

peningkatan

pengetahuan

relawan

terlatih

bidang

kebencanaan

Program

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

- Tingkat

ketepatan

waktu

pelaporan

capaian

kinerja &

Keuangan

100 %

100

%

329.4

24.95

6

100

%

356.40

6.358

100

%

402.25

5.893

100

%

418.520.38

8

66

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

, pelayanan

dan

koordinasi

dalam

pelaksanaan

pemantauan

PKH serta

penanganan

korban

bencana dan

orang

terlantar

keuangan

1. Penyusuna

n Laporan

Capian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja

SKPD

Meningk

atkan

sumber

daya

aparatur

yang

melaksa

nakan

pelayan

an sosial

kepada

masyara

kat

secara

prima

dan

profesio

Meningkatk

an sumber

daya

aparatur

yang

melaksanak

an

pelayanan

sosial

kepada

masyarakat

secara

prima dan

profesional.

Persentase

peningkatan

kualitas

sumber daya

aparatur

dalam

melaksanaka

n pelayanan

sosial

Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

1. Rapat Kerja

dan Rapat

Koordinasi

Perencanaa

n

Pembangun

an

2. Penyusuna

n

Perencanaa

n Program

dan

Kegiatan

- Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

100 %

100 %

898.431.698

100%

1.009.818.015

100 %

1.090.966.741

100 %

1.076.195.283

67

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

nal. Pembangun

an Kesos

Program

Pemberdayaan

Fakir Miskin,

Komunitas

Adat

Terpencil{KAT

}dan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Lainnya

1. Pelatihan

Keterampil

an

Berusaha

Bagi

Keluarga

Miskin

Perdesaan

2. Pelatihan

Keterampil

an

Berusaha

Bagi

Keluarga

Miskin

- Meningkatnya produktivitas keluarga fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar (KK)

1340 KK,

5360 Jiwa

1195 KK,

4780 Jiwa

3.294.249.56

1

2525 KK,

10069 Jiwa

3.736.326.656

2555

KK, 10220 Jiwa

3.857.999.703

2885 KK,

11540

Jiwa

4.209.119.329

68

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

Perkotaan

3. Pelatihan

Keterampil

an

Berusaha

Bagi

Keluarga

Miskin

Pulau – pulau dan

pesisir

Program

Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

1. Penangana

n Masalah – masalah

social yang

Menyangk

ut Cepat

Tanggap

Darurat

dan

Kejadian

Luar Biasa

2. Peningkata

n Kinerja

- Terlayanainya korban bencana dan pekerja migran PMKS yang memperleh Askesos

1190

3

Org

- -

- - - - -

69

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

Tenaga

Penyuluh

Sosial

3. Peningkata

n Kinerja

Tenaga

Fungsional

Pekerja

Sosial

4. Penaganan

Korban

Tindak

kekerasan

(KTK) dan

Korban

Perdangan

Orang

5. Peningkata

n Gizi

(Lauk Pauk

untuk

lanjut usia

Program

Pembinaan

Anak Terlantar

1. Dukungan

Pembinaan

Anak

- Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar dalam

2740 anak

-

-

- - - - - -

70

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

Terlantar

Luar Panti panti

Program Pemberdayaan Sosial 1. Peningkat

an jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan Sosial Masyarakat

2. Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan

- Tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan social dan undian, tertananmnya nilai kejuangan dan keperintisa.

0 7 Keg 874.4

73.52

0

8 Keg

938.53

6.743

9

Keg

969.07

1.015

10

Keg

956.618.02

9

71

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

social 3. Pemberd

ayaan Sosial Peranan Keluarga

Program Pembinaan Potensi Sumber Kesos 1. Pemberday

aan Pekerja Sosial Masyarakat

2. Pemberdayaan Organisasi Sosial

3. Pemberdayaan Karang Taruna

4. Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kescamatan

- Berdayanya pekerja social masyarakat, berdyanya organisasi social, meningkatnya partisipasi karang taruna dalam UKS, dan meningkatnya TKSK

0 20 PSM,

50 Orsos, 37 KT,

110 Org

1.138.

013.4

85

25 PSM,

55 Orsos, 40 KT,

120

1.164.2

60.770

27 PSM, 57 Orsos, 42 KT, 120 Org

1.206.7

67.680

29

PSM,

60

Orso

s, 42

KT,

130

Org

1.189.793.6

74

72

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Penaganan

masalah-masalah strategi yang menyangkut cepat tanggap darurat kebencanaan alam

2. Perlindungan sosial korban bencana sosial

3. Pembinaan Pelaksanaan Jaminan Sosial Keluarga

- Meningkatnya penanganan korban bencana dan orang terlantar, Meningkatnya pengetahuan relawan yang terlatih di bidang kebencanaan, Meningkatnya pelayanan dan koordinasi dengan instans terkait serta terlaksananya pemantauan PKH

0 7771 KK,

41156 Jiwa, 216

Org, 2 Keg, 1

Lap

2.755

.190.5

42

8272 KK,

45271 Jiwa, 323

Org, 2 Keg, 1

Lap

2.791.8

49.807

9099

KK, 49789 Jiwa,

431 org,

2 keg,

1 lap

2.925.

497.40

5

1000

8

KK,5

4777

jiwa,

540

Org,

2

Keg,

1 Lap

3.097.050.

870

73

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 1. Rehabilitas

i Sosial bagilanjut usia terlantar

2. Rehabilitasi social anak terlantar

3. Penanganan korban tindak kekerasan (KTK) dan perdagangan orang

- Meningkatnya derajat kesos lanjut usiai, Meningkatnya derajat kesos anak terlantar dan Menurunya jumlah korban tindak kekerasan danperdagangan orang bermasalah sosial

4120

Org

300

org

1.796.

863.3

97

310

Org

1.900.8

33.911

320

Org

2.316.0

18.799

330

Org

2.869.854.

088

Program Penyuluhan Sosial 1. Penyuluhan

Sosial 2. Peningkatan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang permasalahan sosial

0 120 Org

658.849.912

130 Org

807.854.412

150 Org

853.270.076

170 Org

848.998.501

74

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

Kinerja Pekerja Sosial

Program Pengembangan Sistem Informasi Kesos 1. Monitorin

g, pemantauan,dan pelaporan bidang penyuluhan social

2. Pembinaan dan pengembangan system informasi kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Meningkatnya validasi data FM dan tidak mampu serta data PMKS

0 13 Kab/K

ota

419.2

68.12

6

13 Kab/K

ota

534.609.537

13 Kab/Kot

a

609.478.626

13 Kab/Kota

657.674.895

75

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1. Pelayanan

dan Rehabilitas Penyandang

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas

3254 org

130 Org

658.849.912

170 Org

772.213.776

175 Org

853.270.076

180 Org

848.998.501

76

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

Cacat

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (EKS Narapidana, PSK, Narkoba dan Rehabilitasi Penyandang Cacat . 1. Pemberdyaa

n Eks Penyandang Penyakit Sosial

Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Napza dan meningkatnya keterampilan waria, WTS dan Eks Napi

1208 org

150 Org

658.849.912

151 Org

772.213.776

152 Org

853.270.076

153 Org

848.998.501

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraa Sosial

Tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian, tertanamnya

235 Org

- -

- - - - - -

77

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

nilai kejuangan dan kepeintisan, berdayanya pekera sosial masyarakat, berdayanya organisasi sosial, meningkatnya partisipasi KT dalam UKS, meningkatnya TKSK

jumlah

16.175.610.4

81

17.631.415.425

19.218.242.726

20.947.884.666

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

UPT. PSA KW PALU

Program Pelayanan

Cakupan layanan

100% 20%

220.326.329

40%

263.970.203

60%

286.444.532

80%

328.472.878

78

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan

Jasa Pelayanan Perkantoran

admninstrasi perkantoran (%)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan

Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

100% 20%

219.690.994

40%

263.629.192

60%

307.567.398

80%

316.355.031

Program Pembinaan Anak Terlantar 1. Pengemba

ngan bakat dan

Berdayanya anak terlantar

75% 55 Org

790.887.577

60 org

840.098.359

65 org

900.733.095

75 org

1.010.578.570

79

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

keterampilan anak terlantar

Program Pembinaan Tuna Sosial 1. Pengemban

gan bakat dan keterampilan tuna sosial

Meningkatnya keterampilan WTS

0 30 org

386.656.149

33 org

395.443.778

35 org

427.079.302

40 Org

439.381.987

Jumlah

1.617.561.049

1.763.141.543

1.921.824.328

2.094.788.467

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

UPT. PSTW TENTENA

Program Pelayanan Administrasi

Cakupan layanan admnisntrasi

60% 35%

242.231.895

40%

244.076.036

42%

263.863.550

45%

312.322.106

80

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

Perkantoran 1. Penyediaan

jasa pelayanan perkantoran

perkantoran (%)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan

Sarana dan prasarana aparatur

2. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

60% 35%

175.752.795

40%

241.660.093

42%

263.629.199

45%

307.567.391

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

81

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 1. Pendidika

n dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

2. Pelayanan Sosial bagi lanjut usia dalam panti

Berdayanya orang jompo terlantar dalam panti

85

Org 5 Org

1.037.820.25

4

10 Org

1.101.091.260

15 Org

1.202.149.146

30 Org

1.265.420.123

Jumlah

1.455.804.94

3

1.586.827.388

1.729.641.894

1.885.309.620

82

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes))

Kon

disi

awal

RPJ

MD

Tahu

n 0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

(Juta) Target

Rp

(Juta)

Tar

get

Rp

(Juta)

Targ

et Rp (Juta)

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

Tahun

- 0

OPD

Penanggun

g Jawab

Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Menin

gkatkan

taraf

kesejaht

eraan

social

masyark

at

kurang

mampu

dan

rentan

Percepat

an

pember

dayaan

ekonom

i

kerakyat

an dan

kesejaht

eraan

sosial

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran :

1. Rapat – Rapat

Koordinasi

dan Kosultasi

ke Dalam

dan Luar

Daerah

2. Penyediaan

Jasa

Pelayanan

Perkantoran

- Cakupan layanan admnintsrasi perkantoran (%)

100% 100 %

2.102.908.031,11 100 % 8.859.930.975,61

Dinas

Sosial

83

2.

Mening

katkan

kualitas

sumber

daya

manusia

dan

kelemba

gaan

penyele

nggaran

kesejaht

eraan

sosial

Optimal

isasi

pember

dayaan

potensi

sumber

kesejaht

eraan

sosial,re

habilitasi

sosial

serta

perlindu

ngan

dan

jaminan

sosial

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur :

1. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

2.

Pemelihara

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

- Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

100% 100 %

2.135.884.659,82

100 % 6.618.330.504,27

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur :

1. Pendidikan

dan

Pelatihan

Formal

- Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100 % 100 %

457.689.569,96

100 %

1.964.297.165,36

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

keuangan :

1. Penyusunan

Laporan

- Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 %

100 %

457.689.569,96

100 % 1.964.297.165,36

84

Capian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

3. Rapat Kerja

dan Rapat

Koordinasi

Perencanaa

n

Pembangun

an

4. Penyusunan

Perencanaa

n Program

dan

Kegiatan

Pembangun

an Kesos

- Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

100 %

100 %

1.159.480.243,90

100 %

5.234.891.981,08

Program

Pemberdayaan

Fakir Miskin,

Komunitas

Adat

Terpencil{KAT}

dan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Lainnya

Meningkatnya produktivitas keluarga fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar ( KK)

1340 KK,

5360 Jiwa

3105 KK,

12420 Jiwa

4.296.179.430,04

12255 KK, 49020 Jiwa

19.393.874.678,88

DINSOS

85

1. Pelatihan

Keterampila

n Berusaha

Bagi

Keluarga

Miskin

Perdesaan

2. Pelatihan

Keterampila

n Berusaha

Bagi

Keluarga

Miskin

Perkotaan

3. Pelatihan

Keterampila

n Berusaha

Bagi

Keluarga

Miskin

Pulau – pulau dan

pesisir

Program

Pelayanan dan

Rehabiitasi

Kesejahteraan

Sosial

1. Penanganan

Masalah – Masalah

Strategis

Yang

Menyangkut

Tanggap

Cepat

Terlayanainya korban bencana dan pekerja migran PMKS yang memperleh Askesos

11903 org

-

-

- -

DINSOS

86

Darurat dan

Kejadian

Luar Biasa

2. Peningkatan

Kinerja

Tenaga

Penyuluh

Sosial

3. Peningkatan

Kinerja

Tenaga

Fungsional

Pekerja

Sosial

4.

Perlindungan

Korban

Tindak

Kekerasan

(KTK) dan

Pekerja

Migran

5. Peningkatan

Gizi ( Lauk

Pauk Lansia)

Program

Pembinaan

Anak Terlantar

:

1. Dukungan

Pembinaan

Anak

Terlantar

Luar Panti

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan social terhadap PMKS

2740 anak

-

-

- -

DINSOS

87

Program Pemberdayaan Sosial 1. Peningkatan

jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan Sosial Masyarakat

2. Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan social

3. Pemberdayaan Sosial Peranan Keluarga

- Tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan social dan undian, tertanamnya nilai kejuangan dan keperintisan

0 11 Keg

1.037.429.691,91

45 Keg

4.776.128.999,93

DINSOS

Program Pembinaan Potensi Sumber Kesos 1. Pemberdaya

an Pekerja Sosial

- Berdayanya pekerja social masyarakat, berdyanya organsiasi social,meningkatnya partisipasi

0 30 PSM, 61 Orsos, 42 KT,

131 Org

1.342.556.071,89

160 PSM, 283 Orsos,

203 KT, 611 Org

6.041.391.680,50

DINSOS

88

Masyarakat 2. Pemberdaya

an Organisasi Sosial

3. Pemberdayaan Karang Taruna

4. Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kescamatan

karanga taruna dalam UKS dan meningkatnya TKSK

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Penaganan

masalah-masalah strategi yang menyangkut cepat tanggap darurat kebencanaan alam

2. Perlindungan sosial korban bencana sosial

3. Pembinaan Pelaksanaan Jaminan

- Meningkatnya penanganan korban bencana dan orang terlantar, Meningkatnya pengetahuan relawan yang terlatih di bidang kebencanaan, Meningkatnya pelayanan dan koordinasi dengan instans terkait serta terlaksananya pemantauan PKH

0 11000KK,6254Jiwa,650

Org,2 Keg, 1 Lap

3.173.314.351,74

46150 KK, 197247

Jiwa, 2160 Org, 10

Keg, 5 Lap

14.742.902.975,11

DINSOS

89

Sosial Keluarga

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 1. Rehabilitasi

social bagi lanjut usia terlantar

2. Rehabilitasi social anak terlantar

3. Penanganan korban tindak kekerasan (KTK) dan Perdangan orang

- Meningkatnya derajat kesos lanjut usiai, Meningkatnya derajat kesos anak terlantar dan Menurunya jumlah korban tindak kekerasan danperdagangan orang bermasalah sosial

4120

Org

350 Org

3.081.776.437,7

4

1610 Org 11.965.346.612,44

DINSOS

Program Penyuluhan Sosial 1. Penyuluha

n sosial 2. Peningkata

n kinerja pekerja sosial

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang permasalahan sosial

0 190 Org

915.379.139,92

760 Org

4.084.352.041,71

Program

Meningkatnya 13 Kab/Kota

915.379.139,92

13 3.136.410.324,50

90

Pengembangan Sistem Informasi Kesos 1. Monitoring,

pemantauan dan pelaporan bidang penyuluhan sosial

2. Pembinaan dan pengembangan system informasi kesejahteraan social

pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Meningkatnya validasi data FM dan tidak mampu serta data PMKS

Kab/Kota

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1. Pelayanan dan Rehabilitas Penyandang Cacat

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas

3254 Org

183 Org

878.763.974,33

838 Org

4.012.096.240,28

91

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (EKS Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 1. Pemberdaya

an Eks Penyandang Penyakit Sosial

Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Napza dan meningkatnya keterampilan waria, WTS dan Eks Napi

1208 Org

154 Org

878.763.974,33

760 Org

4.012.096.240,28

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraa Sosial

Tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian, tertanamnya nilai kejuangan dan kepeintisan, berdayanya pekera sosial masyarakat, berdayanya organisasi sosial, meningkatnya partisipasi KT dalam UKS, meningkatnya TKSK

235 Org

-

-

- -

-

92

Jumlah

22.833.194.287

96.806.347.585

UPT.PSAKW PALU

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Pelayanan jasa pelayanan perkantoran

Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)

100 % 100 %

351.769.212,79

100 %

1.451.010.155,72

Palu

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaa

n sarana dan prasarana aparatur

2. Pemeliharaan

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

100% 100 %

351.505.589,72

100 %

1.458.748.204,67

Palu

93

Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Pembinaan Anak Terlantar

1. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

Berdayanya anak terlantar

75Org 80 Org

1.096.697.439,93

335 Org

4.638.995.041,80

Palu

4. Program Pembinaan Tuna Sosial 1. Pengemba

ngan bakat dan keterampilan tuna social

Meningkatnya keterampilan WTS

0 43 Org

483.320.185,87

181 org

2.131.881.411,83

Palu

Jumlah

2.283.319.428

9.680.634.814

UPT. PSTW TENTENA

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan administrasi

60% 47 %

319.428.636,93

45%

1.381.922.223,63

Tentena

94

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

perkantoran (%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan

sarana dan prasarana aparatur

2. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

60% 47 %

351.505.589,72

45%

1.340.115.067,46

Tentena

3. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 1. Pendidikan

dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan /jompo

2. Pelayanan

Berdayanya ornag jompo dalam panti

85 Org 40 Org

1.384.053.259,53

100 Org

5.990.534.041,46

Tentena

95

social bagi lanjut usia dalam panti

Jumlah

2.054.987.486

8.712.571.332

96

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam menjalankan tugas Pokok, maka harus dilakukan

sinkronisasi ulang menyangkut indikator-indikator kinerja yang ditetapkan

dalam dokumen perencanaan Daerah, agar tetap mengacu pada RPJMD

Provinsi Sulawesi Tengah 2016 - 2021. Sinkronisasi dan penyelarasan

bukan sekedar dari segi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diukur

dengan indikator kinerja kegiatan namun juga menyangkut

pembiayaan/penganggaran ulang kegiatan yang telah dilaksanakan pada

tahun sebelumnya.

Adapun indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD disajikan pada table berikut :

97

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kondisikinerjaawal

Periode RPJMD

Target CapaianSetiapTahun

KondisiKinerjaPadaAkhirPeriode RPJMD Tahun

2017 Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

I Cakupanlayananadmninstrasiperkantoran (%)

100 % 20 % 40 % 60% 80% 100 % 100 %

II Cakupanlayanansaranadanprasaranaaparatur

100 % 20 % 40 % 60% 80% 100 % 100 %

III Persentasesumberdaya yang memilikikompetensisesuaibidangnya

100% 20 % 40% 60% 80% 100% 100%

IV Tingkat ketepatanwaktupelaporancapaiankinerjadankeuangan

100 %

100 % 100% 100% 100% 100% 100 %

V Tercapainyapenercanaanpembangunandaerah yang berkualitas

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

VI Meningkatnyaproduktivitaskeluarga fakir miskindalampemenuhankebutuhandasar (KK)

1340 KK, 5360 Jiwa

1195 KK,

4780 Jiwa

2525 KK,

10069 Jiwa

2555 KK,

10220 Jiwa

2885 KK,

11540 Jiwa

3105KK,

124200 Jiwa

12255 KK, 49020 Jiwa

VII Terlayanainya korban bencana dan pekerja migran PMKS yang memperleh Askesos

11903 org

- - - - - - -

98

VIII Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar dalam panti

2740 anak

- - - - - - -

IX Meningkatnya partisipasi keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta pelestarian nilai-nilai kepahwalanan, kesetiakawana sosial dan restorasi sosial

0 7 Keg 8 Keg

9 Keg

10 Keg

11 Keg

45 Keg

X Meningkatnya kualitas dan partisipasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaka Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Organisasi Sosial (Orsos), Dunia Usaha dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

0 20 PSM,

50 Orsos, 37 KT,

110 Org

25 PSM,

55 Orsos, 40 KT,

120 Org

27 PSM,

57 Orsos, 42 KT,

120 Org

29 PSM,

60 Orsos, 42 KT,

130 Org

30 PSM,

61 Orsos, 42 KT,

131 Org

160 PSM, 283 Orsos, 203 KT, 611 Org

XI Meningkatnya penanganan korban bencana dan orang terlantar, Meningkatnya pengetahuan relawan yang terlatih di bidang kebencanaan, Meningkatnya pelayanan dan koordinasi dengan instans terkait serta terlaksananya pemantauan PKH

0 7771 KK,

41156 Jiwa, 216

Org, 2 Keg, 1

Lap

8272 KK,

45271 Jiwa, 323

Org, 2 Keg, 1

Lap

9099 KK,

49789 Jiwa, 431

org, 2 keg, 1

lap

10008 KK,

54777 Jiwa, 540

Org, 2 Keg, 1

Lap

11000KK,

6254 Jiwa,6

50 Org, 2 keg, 1 Lap

46150 KK, 197247 Jiwa, 2160 Org, 10 Keg, 5 Lap

XII Meningkatnya derajat kesos lanjut usiai, Meningkatnya derajat kesos anak terlantar dan Menurunya jumlah korban tindak kekerasan danperdagangan orang bermasalah sosial

4120 Org 300 org

310 org

320 org

330 org

350 org

1610 org

99

XIII Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang permasalahan sosial

0 120 Org

130 Org

150 Org

170 Org

190 Org

760 Org

XIV Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Meningkatnya validasi data FM dan tidak mampu serta data PMKS

0 13 Kab/K

ota

13 Kab/K

ota

13 Kab/K

ota

13 Kab/K

ota

13 Kab/K

ota

13 Kab/Kota

XV Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas

3254 org

130 Org

170 Org

175 Org

180 Org

183 Org

838 Org

XVI Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Napza dan meningkatnya keterampilan waria, WTS dan Eks Napi

1208 org

150 Org

151 Org

152 Org

153 Org

154 Org

760 Org

XVII Tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian, tertanamnya nilai kejuangan dan kepeintisan, berdayanya pekera sosial masyarakat, berdayanya organisasi sosial, meningkatnya partisipasi KT dalam UKS, meningkatnya TKSK

235 Org

- - - - - -

100

Indikator Kondisikinerjaawal

Periode RPJMD

Target CapaianSetiapTahun KondisiKinerjaPad

aAkhirPeriode RPJMD

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

B.

UPT. PSAKW PALU

- Cakupanlayananadmnistrasiperkantoran

100 %

20%

40%

60%

80%

100%

100 %

- Cakupanlayanansaranadanprasaranaaparatur

100 %

20%

40%

60%

80%

100%

100 %

- Berdayanyaanakterlantar

75 org

55 Org

60 org

65 org

70 org

75 org

335 org

- Meningkatnya kemandirian dan memulihkan fungsi sosial Wanita Tuna Susila (WTS) dalam kehidupan bermasyarakat

0 30 org 33 org 35 org 40 org

43 org

181 org

101

Indikator Kondisikinerjaawal

Periode RPJMD

Target CapaianSetiapTahun KondisiKinerjaPad

aAkhirPeriode RPJMD

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

C.

UPT. PSTW “MADAGO”TENTENA

- Cakupanlayananadmnistrasiperkantoran

60% 35%

40%

42%

45%

47%

45%

- Cakupanlayanansaranadanprasaranaaparatur

60% 35%

40%

42%

45%

47%

45%

- Meningkatnya derajat pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar dalam panti

85 Org 5 Org

10 Org

15 Org

30 Org

40 Org

100 Org

MISI 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG SKPD

KONDISI KINERJA KONDISI KINERJA DAERAH URUSAN PENANGGUNG

AWAL AKHIR JAWAB

1 1 - Urusan wajib

pelayanan dasar

Dinas Sosial

MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Berdasarkan Keimanan dan Ketakwaan

2 Optimalisasi

pemberdayaan

potensi sumber

kesejahteraan sosial

dalam

penyelegaaraan

kesejahteraan sosial

( Pemberdayaan

Sosial, Rehabilitasi

Sosial,

Perlindungan Sosial

dan Jaminan Sosial)

1 Pengembangan

informasi dan data

masyarakat kurang

mampu dan rentan

- Meningkatnya pelaksanaan

monitoring dan evaluasi,

Meningkatnya validasi data

FM dan tidak mampu serta

data PMKS

- 13 Kab/Kota Program Pengembangan Sistem

Informasi Kesos

TABEL VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil (

KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

lainnya

Menurunkan angka

kemiskinan dan

meningkatkan

kesejahteraan sosial

Fasilitas pembinaan

serta pendampingan

dalam

pengembangan

Usaha Ekonomi

Produktif

Pengentasan

kemiskinan dan

pengembangan usaha

ekonomi produktif

dalam rangka

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

Meningkatnya Produktifitas

Keluarga Fakir miskin

dalam pemenuhan

kebutuhan dasar (KK)

1340 KK, 5360 Jiwa 12.255 KK, 49.020

Jiwa

2 Peningkatan

penjangkauan

pelayanan dasar

sesuai dengan SPM

bagi masyarakat

kurang mampu dan

rentan

Meningkatkan

pelayanan dan

pemenuhan

kebutuhan dasar bagi

masyarakat kurang

mampu dan rentan

- Terlayanainya korban

bencana dan pekerja

migran PMKS yang

memperleh Askesos

11903 org - Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Meningkatnya Kualitas dan

Kuantitas Pelayanan

Sosial terhadap PMKS

2740 anak - Program Pembinaan Anak

Terlantar

3 Peningkatan

efektifitas layanan

anak dan

perempuan korban

kekerasan yang

mencakup

rehabilitasi sosial

dan pemulangan

Penanganan

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

- Meningkatnya derajat

kesos lanjut usia,

Meningkatnya derajat

kesejahteraan sosial anak

terlantar dan Menurunya

jumlah korban tindak

kekerasan dan

perdagangan orang

bermasalah sosial

4120 org 1.610 Org Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial

- Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan dasar

penyandang disabilitas

3254 org 838 Org Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma

- Meningkatnya pemahaman

dan partisipasi masyarakat

dalam pencegahan Napza

dan meningkatnya

keterampilan waria, WTS

dan Eks Napi

1208 org 760 Org Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial (EKS

Narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial Lainnya)

- Berdayanya anak terlantar 75 Org 335 org Program Pembinaan Anak

Terlantar

- Meningkatnya

keterampilan WTS

- 181 org Program Pembinaan Tuna Sosial

- Berdayanya orang jompo

terlantar dalam panti

85 Org 100 org Program Pembinaan Panti

Asuhan/Panti Jompo

4 Pengembangan

kepedulian sosial

dan Pengembangan

karakter jati diri

bangsa

Membangun kembali

modal sosial dalam

rangka memperkukuh

karakter dan jati diri

bangsa

- Tercapainya pengawasan

dan evaluasi sumbangan

sosial dan undian,

tertanamnya nilai

kejuangan dan keperintisan

- 45 Keg Program Pemberdayaan Sosial

5 Pengembangan

kompetensi dan

ketersediaan tenaga

kesejahteraan sosial

sebagai bentuk

kepedulian sosial

generasi muda

dalam melayani

masyarakat

Meningkatnya peran

kelembagaan sosial

- Berdayanya pekerja sosial

masyarakat, berdayanya

organisasi sosial,

meningkatnya partisipasi

karang taruna dalam UKS,

dan meningkatnya TKSK

- 160 PSM, 283 Orsos,

203 KT, 611 Org

Program Pembinaan Potensi

Sumber Kesos

6 Peningkatan kualitas

dan standarisasi

lembaga kesos

sebagai agen

kesetiakawanan

sosial

- Tercapainya pengawasan

dan evaluasi sumbangan

sosial dan undian,

tertanamnya nilai

kejuangan dan kepeintisan,

berdayanya pekera sosial

masyarakat, berdayanya

organisasi sosial,

meningkatnya partisipasi

KT dalam UKS,

meningkatnya TKSK

235 Org - Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

7 Penguatan kapasitas

kelembagaan dan

aparatur

penanggulangan

bencana di pusat

dan daerah serta

Peningkatan

kapasitas

manajemen dan

pendistribusian

logistik kebencanaan

Peningkatan

kapasitas pemeritah

daerah dan

masyarakat dalam

penanggulangan

bencana

- Meningkatnya penanganan

korban bencana dan orang

terlantar, Meningkatnya

pengetahuan relawan yang

terlatih di bidang

kebencanaan,

Meningkatnya pelayanan

dan koordinasi dengan

instans terkait serta

terlaksananya pemantauan

PKH

- 46.150 KK, 197.247

Jiwa, 2160 Org, 10

Keg, 5 Lap

Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial

8 Peningkatan

penyuluhan sosial

untuk pendidikan

dan kesadaran

masyarakat

Meningkatkan

pemberdayaan

kesetiakawanan sosial

dalam

penyelenggaraan

perlindungan sosial

- Meningkatnya pengetahuan

masyarakat tentang

permasalahan sosial

760 Org Program Penyuluhan Sosial

3 Meningkatnya

kualitas sumber

daya aparatur

dalam pelayanan

sosial terhadap

masyarakat.

- Cakupan layanan

administrasi perkantoran

(%)

87% 82% Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- Cakupan layanan sarana

dan prasarana aparatur

87% 82% Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

- Persentase sumberdaya

aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

100% 100% Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

- Tingkat ketepatan waktu

pelaporan capaian Kinerja

& Keuangan

100% 100% Program Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

- Tercapainya Perencanaan

Pembangunan Daerah

yang Berkualitas

100% 100% Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

URUSAN WAJIB

13

A. DINAS SOSIAL 19.248.976.473 20.981.384.356 22.869.708.948 24.927.982.753 27.171.501.201 115.199.553.732 DINAS SOSIAL

I Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

- Cakupan layanan administrasi

perkantoran (%)

100% 20% 1.483.257.440 40% 1.539.668.348 60% 1.781.059.236 80% 1.953.037.920 100% 2.102.908.031,11 100% 8.859.930.975,61

II Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

- Cakupan layanan sarana dan

prasarana aparatur

100% 20% 880.463.064 40% 950.416.955 60% 1.097.061.527 80% 1.554.504.298 100% 2.135.884.659,82 100% 6.618.330.504,27

III Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

- Persentase sumberdaya

aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai bidangnya

100% 20% 329.424.956 40% 356.406.358 60% 402.255.893 80% 418.520.388 100% 457.689.569,96 100% 1.964.297.165,36

IV Program

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

- Tingkat ketepatan waktu

pelaporan capaian Kinerja &

Keuangan

100% 100% 329.424.956 100% 356.406.358 100% 402.255.893 100% 418.520.388 100% 457.689.569,96 100% 1.964.297.165,36

V Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

- Tercapainya Perencanaan

Pembangunan Daerah yang

Berkualitas

100% 100% 898.431.698 100% 1.009.818.015 100% 1.090.966.741 100% 1.076.195.283 100% 1.159.480.243,90 100% 5.234.891.981,08

VI Program

Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas

Adat Terpencil ( KAT)

dan Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya

- Meningkatnya Produktivitas

Keluarga Fakir Miskin Dalam

Pemenuhan Kebutuhan Dasar (KK)

1340 KK,

5360 Jiwa

1195 KK, 4780

Jiwa

3.294.249.561 2525 KK, 10069

Jiwa

3.736.326.656 2555 KK, 10220

Jiwa

3.857.999.703 2885 KK, 11540

Jiwa

4.209.119.329 3105, 12420

Jiwa

4.296.179.430,04 12255 KK, 49020

Jiwa

19.393.874.678,88

VII Program Pelayanan

dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

- Terlayanainya korban bencana

dan pekerja migran PMKS yang

memperleh Askesos

11903 org - - - - - -

VIII Program Pembinaan

Anak Terlantar

- Meningkatnya kualitas dan

kuantitas pelayanan sosial

terhadap PMKS

2740 org - - - - - -

IX Program

Pemberdayaan Sosial

- Tercapainya pengawasan dan

evaluasi sumbangan sosial dan

undian, tertanamnya nilai

kejuangan dan keperintisan

0 7 Keg 874.473.520 8 Keg 938.536.743 9 Keg 969.071.015 10 Keg 956.618.029 11 Keg 1.037.429.691,91 45 Keg 4.776.128.999,93

X Program Pembinaan

Potensi Sumber

Kesos

- Berdayanya pekerja sosial

masyarakat, berdayanya

organisasi sosial, meningkatnya

partisipasi karang taruna dalam

UKS, dan meningkatnya TKSK

0 20 PSM, 50

Orsos, 37 KT,

110 Org

1.138.013.485 25 PSM, 55

Orsos, 40 KT,

120 Org

1.164.260.770 27 PSM, 57

Orsos, 42 KT,

120 Org

1.206.767.680 29 PSM, 60

Orsos, 42 KT,

130 Org

1.189.793.674 30 PSM, 61

Orsos, 42 KT,

131 Org

1.342.556.071,89 160 PSM, 283

Orsos, 203 KT,

611 Org

6.041.391.680,50

TABEL. VIII-1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

OPD Penanggung

JawabTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

RPJMD

(1)

BIDANG URUSAN SOSIAL

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)

Kondisi

kinerja awal

RPJMD

Tahun - O

XI Program Perlindungan

dan Jaminan Sosial

- Meningkatnya penanganan

korban bencana dan orang

terlantar, Meningkatnya

pengetahuan relawan yang

terlatih di bidang kebencanaan,

Meningkatnya pelayanan dan

koordinasi dengan instans terkait

serta terlaksananya pemantauan

PKH

0 7771 KK, 41156

Jiwa, 216 Org,

2 Keg, 1 Lap

2.755.190.542 8272 KK, 45271

Jiwa, 323 Org, 2

Keg, 1 Lap

2.791.849.807 9099 KK, 49789

Jiwa, 431 org, 2

keg, 1 lap

2.925.497.405 10008 KK,

54777 Jiwa, 540

Org, 2 Keg, 1

Lap

3.097.050.870 11000KK, 6254

Jiwa,650 Org, 2

keg, 1 Lap

3.173.314.351,74 46150 KK, 197247

Jiwa, 2160 Org,

10 Keg, 5 Lap

14.742.902.975,11

XII Program Pelayanan

dan Rehabilitasi

Sosial

- Meningkatnya derajat kesos

lanjut usiai, Meningkatnya derajat

kesos anak terlantar dan

Menurunya jumlah korban tindak

kekerasan danperdagangan

orang bermasalah sosial

4120 org 300 org 1.796.863.397 310 org 1.900.833.911 320 org 2.316.018.779 330 org 2.869.854.088 350 org 3.081.776.437,74 1610 org 11.965.346.612,44

XIII Program Penyuluhan

Sosial

- Meningkatnya pengetahuan

masyarakat tentang

permasalahan sosial

0 120 Org 658.849.912 130 Org 807.854.412 150 Org 853.270.076 170 Org 848.998.501 190 Org 915.379.139,92 760 Org 4.084.352.041,71

XIV Program

Pengembangan

Sistem Informasi

Kesos

- Meningkatnya pelaksanaan

monitoring dan evaluasi,

Meningkatnya validasi data FM

dan tidak mampu serta data

PMKS

0 13 Kab/Kota 419.268.126 13 Kab/Kota 534.609.537 13 Kab/Kota 609.478.626 13 Kab/Kota 657.674.895 13 Kab/Kota 915.379.139,92 13 Kab/Kota 3.136.410.324,50

XV Program Pembinaan

Para Penyandang

Cacat dan Trauma

- Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan dasar penyandang

disabilitas

3254 org 130 Org 658.849.912 170 Org 772.213.776 175 Org 853.270.076 180 Org 848.998.501 183 Org 878.763.974,33 838 Org 4.012.096.240,28

XVI Program Pembinaan

Eks Penyandang

Penyakit Sosial (EKS

Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit

Sosial Lainnya)

- Meningkatnya pemahaman dan

partisipasi masyarakat dalam

pencegahan Napza dan

meningkatnya keterampilan

waria, WTS dan Eks Napi

1208 org 150 Org 658.849.912 151 Org 772.213.776 152 Org 853.270.076 153 Org 848.998.501 154 Org 878.763.974,33 760 Org 4.012.096.240,28

XVII Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraa Sosial

- Tercapainya pengawasan dan

evaluasi sumbangan sosial dan

undian, tertanamnya nilai

kejuangan dan kepeintisan,

berdayanya pekera sosial

masyarakat, berdayanya

organisasi sosial, meningkatnya

partisipasi KT dalam UKS,

meningkatnya TKSK

235 org - - - - - -

16.175.610.481 17.631.415.425 19.218.242.726 20.947.884.666 22.833.194.287 96.806.347.585

B. UPT. PSAKW PALU

I Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

- Cakupan layanan administrasi

perkantoran (%)

100% 20% 220.326.329 40% 263.970.203 60% 286.444.532 80% 328.472.878 100% 351.796.212,79 100% 1.451.010.155,72

II Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

- Cakupan layanan sarana dan

prasarana aparatur

100% 20% 219.690.994 40% 263.629.192 60% 307.567.398 80% 316.355.031 100% 351.505.589,72 100% 1.458.748.204,67

III Program Pembinaan

Anak Terlantar

- Berdayanya anak terlantar 75 org 55 org 790.887.577 60 org 840.098.359 65 org 900.733.095 75 org 1.010.578.570 80 org 1.096.697.439,93 335 org 4.638.995.041,80

IV Program Pembinaan

Tuna Sosial

- Meningkatnya keterampilan WTS 0 30 org 386.656.149 33 org 395.443.788 35 org 427.079.302 40 org 439.381.987 43 org 483.320.185,87 181 org 2.131.881.411,83

1.617.561.049 1.763.141.543 1.921.824.328 2.094.788.467 2.283.319.428 9.680.634.814

C. UPT. PSTW TENTENA

JUMLAH

JUMLAH

I Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

- Cakupan layanan administrasi

perkantoran (%)

60% 35% 242.231.895 40% 244.076.036 42% 263.863.550 45% 312.322.106 47% 319.428.636,93 45% 1.381.922.223,63

II Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

- Cakupan layanan sarana dan

prasarana aparatur

60% 35% 175.752.795 40% 241.660.093 42% 263.629.199 45% 307.567.391 47% 351.505.589,72 45% 1.340.115.067,09

III Program Pembinaan

Panti Asuhan/Panti

Jompo

- Berdayanya orang jompo

terlantar dalam panti

85 Org 5 org 1.037.820.254 10 org 1.101.091.260 15 org 1.202.149.146 30 org 1.265.420.123 40 org 1.384.053.259,53 100 org 5.990.534.041,46

1.455.804.943 1.586.827.388 1.729.641.894 1.885.309.620 2.054.987.486 8.712.571.332 JUMLAH