RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016 - 2021 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Masalah Sosial dan Ketenagakerjaan menjadi terasa urgensinya ketika kondisi memperlihatkan adanya peningkatan permasalahan baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ), jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja serta kualitas tenaga kerja yang belum sesuai dengan permintaan pasar membawa konsekuensi pada munculnya berbagai permasalahan sosial dalam berbagai multidimensi serta angka pengangguran yang relatif masih cukup tinggi. Disamping itu, populasi gelandangan, pengemis psikotik dan lansia terlantar dari luar Kota Blitar menjadi permasalahan tersendiri yang membutuhkan penanganan khusus dan bersinergi dengan kabupaten / kota sekitar dan / atau propinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, sebagai pedoman dalam mengantisipasi dan mengeliminir masalah – masalah di bidang sosial dan ketenagakerjaan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar menyusun dokumen perencanaan untuk kurun 5 ( lima ) tahun yaitu Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2016 – 2021 yang merujuk pada RPJMD Kota Blitar tahun 2016 – 2021 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar. Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan bidang sosial, dan tenaga kerja yang akan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau dimungkinkan akan terjadi untuk kurun waktu tahun 2016-2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran visi misi Pemerintah Kota Blitar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dan tenaga kerja. Kedudukan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2016- 2021 terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah : 1. Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2016- 2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
110
Embed
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016 - 2021ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1491.pdf · PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG ... Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016 - 2021
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Masalah Sosial dan Ketenagakerjaan menjadi terasa urgensinya ketika
kondisi memperlihatkan adanya peningkatan permasalahan baik secara
kuantitas maupun kualitas. Peningkatan jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial ( PMKS ), jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding
dengan jumlah lowongan kerja serta kualitas tenaga kerja yang belum sesuai
dengan permintaan pasar membawa konsekuensi pada munculnya berbagai
permasalahan sosial dalam berbagai multidimensi serta angka pengangguran
yang relatif masih cukup tinggi. Disamping itu, populasi gelandangan,
pengemis psikotik dan lansia terlantar dari luar Kota Blitar menjadi
permasalahan tersendiri yang membutuhkan penanganan khusus dan
bersinergi dengan kabupaten / kota sekitar dan / atau propinsi Jawa Timur.
Oleh karena itu, sebagai pedoman dalam mengantisipasi dan
mengeliminir masalah – masalah di bidang sosial dan ketenagakerjaan, Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar menyusun dokumen perencanaan untuk
kurun 5 ( lima ) tahun yaitu Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2016 – 2021 yang merujuk pada RPJMD Kota
Blitar tahun 2016 – 2021 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun
Renja tahunan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program
pembangunan bidang sosial, dan tenaga kerja yang akan dilaksanakan secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada atau dimungkinkan akan terjadi untuk kurun waktu
tahun 2016-2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran visi misi
Pemerintah Kota Blitar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial
dan tenaga kerja.
Kedudukan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun
2016- 2021 terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah :
1. Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2016- 2021
merupakan penjabaran visi, misi dan program RPJMD Kota Blitar Tahun
2016-2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi
Dinas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 2
2. Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2016- 2021
menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Blitar serta penganggaran Tahun 2016- 2021.
1.2 Landasan Hukum
Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 ini adalah :
1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha
Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan
Sosial bagi Anak yang Bermasalah;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 3
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah
beberapa akali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55679 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 4
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor
0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-
2025;
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Blitar ( RTRW) Kota Tahun 2011-2030;
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kota Blitar;
31. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kota Blitar Tahun
2016-2021;
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 5
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar yaitu :
1. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
2. Memudahkan aparatur pemerintah Kota Blitar, khususnya Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota Blitar serta masyarakat pada umumnya untuk
memahami visi misi strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Blitar selama lima tahun kedepan
3. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
pembangunan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, sehingga tujuan program
dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-
2021 dapat tercapai.
4. Sebagai acuan dasar bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam
upaya meningkatkan kualitas pelayanan Bidang Sosial dan Tenaga Kerja.
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar
adalah :
1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan
bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan di Kota Blitar periode
2016 - 2021;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2016 - 2021;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
pemerintah ( LKjIP ) tahunan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Walikota Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 6
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar
Tahun 2016 – 2021 :
BAB I PENDAHULUAN
Mengemukakan secara ringkas pengertian renstra SKPD, fungsi
Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
proses penyusunan renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD
dengan RPJMD, Renstra Kementrian Sosial dan kementrian
Tenaga Kerja, Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Renstra Kota Blitar.
Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan,
serta maksud dan tujuan penyusunaan Renstra Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Blitar.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas
Sosial Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting
yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis
periode sebelumnya, capaian program prioritas Dinas Sosial yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya, dan akan mengulas hambatan-hambatan utama
yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan
kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini menjelaskan dengan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Blitar untuk kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke
depan, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang sosial
dan ketenagakerjaan di Kota Blitar untuk kurun waktu 5 ( lima )
tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 7
umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah
dan disertai dengan program pembangunan kesejahteraan sosial
yang akan direncanakan.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA
BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KOTA BLITAR
Dalam Bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui
sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2016 – 2021 sesuai target capaian kinerja pada Revisi
RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 - 2021.
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN
1. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) RKA, DPA
pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tiap tahun
selama 5 ( lima ) tahun kedepan;
2. Rencana strategis ini akan dilakukan perubahan jika terjadi
perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) yang
berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan
walikota yang mengatur tentang SOTK yang baru.
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016-2021
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 9
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Blitar
diatur dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2014, Dinas Sosial
Dan Tenaga Kerja Kota Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah,
dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan
Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
Susunan Organisasi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja kota Blitar terdiri dari:
a. Kepala Dinasb. Sekretariat membawahi :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
2) Sub Bagian Keuangan dan Program.
c. Bidang Sosial, membawahi :
1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
2) Seksi Bantuan, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial;
3) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
d. Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja, membawahi :
1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2) SeksiPeningkatan Produktivitas Kerja.
e. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial,membawahi:
1) Seksi Hubungan Persyaratan Kerja;
2) SeksiPengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Dan Tenaga
Kerja Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum dibidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian serta pelayanan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian;
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016-2021
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 10
d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial,
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga
Dinas;
f. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang
Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Berdasarkan
Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) Tahun 2011-2015
IKK RUMUS CAPAIAN KINERJA
(1) (2) 2011 2012 2013 2014 2015
Pelayanan
kepesertaan
Jaminan
sosial bagi
pekerja/
Buruh
Jumlah pekerja
/buruh peserta
program
jamsostek aktifx
100%69,5 69,5 69,5 44.08 72,69
Jumlah
pekerja/buruh
Pencari kerja
yang
ditempat
Kan
Jumlah pencari
kerja yang
ditempatkan
x
100%5,42 5,42 5,42 26.37 81,7
Jumlah pencari
kerja yang
mendaftar
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016-2021
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 40
Sarana sosial
seperti panti
asuhan,
panti jompo
dan panti
rehabilitasi
Menunjukan
jumlah sarana
sosial seperti
panti asuhan,
panti jompo,
panti
rehabilitasi,
rumah singgah
dll yang terdapat
di suatu daerah
12 12 12 12 12
Persentase
penyandang
cacat baik
fisik dan
mental, serta
lanjut usia
yang tidak
potensial
yang telah
menerima
jaminan
sosial
Jumlah
penyandang
cacat fisik dan
mental, serta
lanjut usia tidak
potensial yang
telah menerima
jaminan sosial
dalam satu
tahun x
100%5 5 0,08 9.33 38
Jumlahpenyandangcacat fisik danmental, sertalanjut usia tidakpotensial ygseharusnyamenerimajaminan sosialdalam satutahun
PMKS ygmemperolehbantuansosial
Jumlah PMKSyang diberikanbantuan
x100% 76,83 23,8 76,83 19.14 83,12
Jumlah PMKSyang seharusnyamenerimabantuan
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016-2021
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 41
Transmigranswakarsa
Jumlahtransmigranswakarsa x
100% 0 0 0 0 0Jumlah
transmigran
Sumber Data : LPPD Kota Blitar Tahun 2011-2015
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016-2021
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 49
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Blitar
Berdasarkan kondisi bidang sosial dan ketenagakerjaan yang merupakan
kondisi lingkungan strategis Dinas Sosial dan Tenaga maka untuk menyusun
strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan
eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strangths)
dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang
(Oppurtunity) dan Ancaman (Threaths). Masing-masing kondisi lingkungan
internal dan eksternal sebagai berikut :
1. Lingkungan InternalKEKUATAN (S):a. Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan
b. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan managemen
kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta mekanisme
kerja yang sudah ada.
c. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
d. Tersedianya anggaran dan SOP layanan
KELEMAHAN (W):a. Jaringan sistem informasi sosial dan ketenagakerjaan belum tersedia
b. Terbatasnya sumber daya manusia profesional
c. Sarana dan pra sarana penunjang kerja belum memadai
d. Kurangnya tenaga fungsional di bidang sosial.
e. Melemahnya nilai-nilai baik kesetiakawanan social maupun dibidang
ketenagakerjaan
f. Sistem yang dikembangkan Pemerintah Pusat mengenai pendataan
Pencari kerja masih belum sempurna
g. Pelaku usaha / pemberi kerja tentang kewajiban melaporkan lowongan
kerja masih sangat rendah
h. Belum mempunyai tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan
sosial
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016-2021
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 50
2. Lingkungan EksternalPELUANG (O):a. Banyaknya organisasi ketenagakerjaan
b. Jumlah perusahaan yang berjumlah 346 perusahaan (Kecil, Menengah
dan besar).
c. Banyaknya lembaga pelatihan kerja swasta
d. Potensi daerah lain dalam menyerap tenaga kerja
e. Letak Kota Blitar yang strategis.
f. Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial dan tenaga kerja
g. Kebijakan nasional tentang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja
h. Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan
panti milik masyarakat.
i. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat
j. Meningkatnya kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
k. Berkurangnya angka Pengangguran
l. Berkurangnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS)
m. Berkurangnya Angka Perselisihan hubungan industrial serta
menurunnya angka Kecelakaan
n. Meningkatnya Fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
ANCAMAN (T):a. Tingginya jumlah Penyandang masalah kesejahteraan Sosial ( PMKS )
b. Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan
c. Tingkat Ketrampilan tenaga kerja kurang sesuai dengan kebutuhan
pasar kerja
d. Wirausaha baru kurang berkembang
e. Masih adanya perselisihan hubungan industrial
f. Keterampilan dan produktifitas tenaga kerja yang rendah
g. Masih adanya Pelanggaran norma dan syarat kerja
h. Akses mendapatkan permodalan bagi peserta pelatihaan kerja masih
relatif sulit / terkendala persyaratan
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016-2021
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 51
Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas
diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebagai berikut :
1. Strategi S-O ( Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkanpeluang )a. Pembinaan kepada organisasi, yayasan sosial dan ketenagakerjaan
b. Pelatihan SDM (PNS ) di bidang sosial dan ketenagakerjaan
c. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja
d. Meningkatkan peran sosial perusahaan.
2. Strategi W-O ( Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkanpeluang )a. Pembinaan lembaga pelatihan swasta
b. Membuat jaringan/ sistem informasi kesejahteraan sosial dan
ketenagakerjaan
c. Meningkatkan sarana dan prasarana
d. Optomalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya
masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan
panti milik masyarakat.
3. Strategi S-T ( strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah danmengatasi ancaman )a. Menurunkan jumlah fakir miskin di bawah angka Propinsi Jawa Timur
b. Menurunkan jumlah pengangguran terbuka
c. Meningkatkan keterampilan pencari kerja
d. Perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal
e. Peningkatan keselamatan pekerja
f. Peningkatan Hubungan industrial yang harmonis
g. Hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
h. Peningkatan perbaikan taraf hidup pekerja dengan perlindungan jaminan
a. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan ketenagakerjaan
b. Pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan kerja.
c. Pemberdayaan masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja
d. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan
tenaga kerja dan PMKS.
e. Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial dan
Tenaga Kerja
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016 - 2021
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 53
BAB IIIISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian
yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan,
sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah
kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,
mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan mentukan tujuan di
masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi
eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional,
Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi
internal terkait dengan dinamika di dalam organiasasi itu sendiri yang
diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang
akan datang.
Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi
dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar adalah :
1. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih cukup
tinggi
2. Kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas masih rendah
3. Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas belum
memadai
4. Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) belum maksimal
5. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial belum optimal dan manajemen /
pengelola yang belum professional
6. Belum adanya sarana prasarana/tempat perlindungan untuk
melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah
kesejahteraan Sosial (PMKS)
7. Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan
angkatan kerja
8. Kualitas daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan
pasar
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 54
9. Sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja belum sesuai dengan
perkembangan kebutuhan pasar kerja
10. Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai
11. Perlunya perbaikan sistem hubungan industrial perusahaan yang
harmonis
12. Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal
13. Perlunya Peningkatan Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, maka strategi yang
diperlukan adalah :
1. Peningkatan Pelayanan, perlindungan, pemberian bantuan sosial,
jaminan sosial serta rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Peningkatan kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas
melalui pemberian keterampilan sesuai minat dan potensi penyandang
disabilitas
3. Bersinergi dengan SKPD terkait agar penyandang disabilitas mendapat
kemudahan dalam mengakses fasilitas-fasilitas umum
4. Pembinaan dan optimalisasi peran / keterlibatan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) dalam upaya kesejahteraan sosial
5. Pembinaan dan monitoring Lembaga Kesejahteraan Sosial
6. Penyediaan sarana prasarana/tempat perlindungan untuk
penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi PMKS dengan pelibatan dunia
usaha dan masyarakat yang peduli pada masalah-masalah
kesejahteraan sosial
7. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong tumbuh dan
berkembangnya wirausaha baru
8. Pembinaan lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi ( SKKNI ) dan
penguatan sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja sesuai
dengan perkembangan pasar kerja
9. Penyediaan informasi ketenagakerjaan berbasis IT
10. Perbaikan syarat-syarat kerja ( PP,PK,dan PKB) dan sistem pengupahan
sesuai perundang-undangan
11. Mendorong pembentukan dan berfungsinya LKS Bipartit serta Serikat
Pekerja
12. Mendorong Penerapan Norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja )
secara optimal
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 55
12. Perlunya Pelayanan Wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan berbasis
IT
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil KepalaDaerah Terpilih
3.2.1 VisiDalam rangka mendukung Visi, Walikota dan Wakil Walikota Blitar maka
program Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Blitar tidak lepas dari visi, misi
dan program Kota Blitar. Sedangkan Visi, Misi Kota Blitar periode 2016 – 2021
yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :
Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi
keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan
Wakil Walikota Blitar dalam 5 (lima) tahun kedepan.
Adapun Penjelasan dari Visi tersebut sebagai berikut:
1. Kota Blitar Semakin SejahteraMerupakan peningkatan dari kondisi sejahtera dimana sejahtera
merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tidak hanya berdimensi
material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang
memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-
cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif,
inovatif dan konstruktif, dalam tata kehidupan dan juga tata
pemerintahan yang aman, tentram, rukun dan damai, disamping
terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan,
kesehatan dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan
pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas
dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas
secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Hal ini ditandai dengan
meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan
masyarakat, serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial
masyarakat, yang kesemuanya harus bias dinikmati secara adil oleh
seluruh lapisan masyarakat.
2. APBD Pro Rakyat mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat Kota Blitar.
“ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD ProRakyat pada Tahun 2021”
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 56
3.2.2 MisiMisi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kota Blitar Tahun
2016-2021 adalah:
1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan
bermasyarakat
2. Meningkatkan kualitas sdm yang cerdas dan berdaya saing tinggi
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri
pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan
lingkungan
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem
pelayanan berkualitas dan partisipatif
5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional
Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Blitar terkait dengan tugas
dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tersebut adalah pada misi 3 (tiga)yaitu Meningkatkan kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada IndustriPariwisata dan ekonomi Kreatif yang berdaya saing dan BerwawasanLingkungan.
Misi meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri
pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan
lingkungan dengan tujuan Meningkatan meningkatkan efektifitas
penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat,
sehingga masyarakat dapat meningkatkan fungsi sosial ekonomi secara layak
dan bermartabat serta dapat memutus mata rantai kemiskinan berbasis
kemandirian dan telah dirumuskan strategi sebagai berikut:
a. Meningkatkan pemberdayaan pengembangan koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah ( UKM ), perdagangan dan Perindustrian
b. Meningkatkan Iklim Ekonomi Kreatif
c. Meningkatkan kondisi ketahanan pangan
d. Mengembangkan ekonomi kreatif
e. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat
f. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 57
g. Meningkatkan partisip[asi masyarakat dalam pembangunan daerah
h. Meningkatkan pengelolaann tata ruang dan lingkungan hidup secara
terpadu
i. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan dan
perhubungan secara memadai dan merata
Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD
2016 - 2021 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita
serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar
dalam 6 (enam) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas
Sosial dan tenaga Kerja sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang
keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam
perjalanan pelaksanan proram tentunya terdapat faktor penghambat dan
pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Sosial dan tenaga Kerja,
sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerjaterhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil
Walikota
Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada
2. Tidak tersedianyaprogrampendidikan danpelatihan pegawaidi daerah,khususnya untukfungsionalketenagakerjaan
2. TersedianyaProgramPendidikan danPelatihan pegawai diKementerianTenaga Kerja ,meskipun masihsangat dibatasi baikjenis maupunjumlah pesertapendidikan danpelatihannya.Sehingga,diperlukankoordinasi dankomunikasi yanglebih baik denganKemenaker dalamhal pendidikan danpelatihan bagipegawai denganjabatan fungsionalteknis.
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Sosial dan Kementerian Tenagakerja, Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar
3.3.1 Telaah Renstra Kementerian SosialRencana Pembanguanan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2015-2019
sesuai dengan visi pembangunan nasional disepakati bahwa tidak ada visi
kementerian dan lembaga. Visi pembangunan nasional 2015-2019 adalah
terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong-royong. Maka Kementerian Sosial Republik Indonesia
dalam 5 tahun ke depan menyesuaikan dengan visi pembangunan nasional
2015-2019. Misinya ada 7, dari 7 misi pembangunan 2015-2019 maka yang
memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial terutama
pada misi yang keempat yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia
yang tinggi, maju, dan sejahtera.
Dari visi dan misi ini maka kita mengenal Nawacita yaitu 9 agenda prioritas
pembangunan 2015-2019. Dari 9 agenda prioritas itu yang memiliki
keterkaitan dengan Kementerian Sosial antara lain adalah pada Nawacita
ketiga, kelima, kedelapan, dan kesembilan.1. Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negarakesatuan.
Arah kebijakan Kementerian Sosial:
1) Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif.
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 59
2) Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, strategi yang ditempuh
adalah:
a. Penataan asistensi sosial, pemenuhan hak dasar dan inklusifitas
penyandang disabilitas, lansia dan masyarakat marginal,
b. Perluasan cakupan sistem jaminan sosial nasional bagi penduduk
miskin dan rentan, serta pekerja sektor informal,
c. Penguatan kelembagaan dan kordinasi melalui penguatan kualitas dan
ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial,
d. Realisasi kelembagaan kesos, serta pengembangan sistem layanan dan
rujukan terpadu.
e. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar
bagi penduduk miskin dan rentan.
f. Penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan,
penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria
standardisasi dan pengelolaan data terpadu.
g. Penguatan peran kelembagaan sosial dalam mengembangkan sistem
layanan rujukan terpadu tingkat kabupaten kota hingga desa dan
kelurahan.
2. Nawacita kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia danmasyarakat Indonesia maka arah kebijakan bagi KementerianSosial adalah pengembangan penghidupan berkelanjutan/peningkatan kesejahteraan keluarga. Strateginya yang ditempuh :
1) Peningkatan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan
rentan melalui peningkatan kualitas pendampingan usaha ekonomi
produktif,
2) Terbentuknya masyarakat sejahtera mandiri dalam pengembangan
potensi lokal dan pengembangan penghidupan penduduk miskin dan
rentan.
3. Nawacita kedelapan dan sembilan, melakukan revolusi karakterbangsa dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisosial Indonesia. Arah kebijakannya adalah penguatan kelembagaan dan
SDM penyelenggara kesejahteraan sosial. Strategi yang ditempuh :
a. Pengembangan kapasitas keluarga dan peran pendamping dalam
pemberdayaan pelayanan sosial,
b. Pengembangan dan peningkatan kualitas berbasis institusi
masyarakat dan keluarga,
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 60
c. Penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
d. Meningkatkan kualitas lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial,
e. Penyelenggaraan penyuluhan sosial untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dan pengembangan kesetiakawanan sosial,
f. Penguatan peran pemerintah pusat daerah dan berbagai unsur
masyarakat dalam penyelenggaraan keserasian sosial dan
kesetiakawanan sosial,
g. Peningkatan jejaring kerja keserasian sosial dan kesetiakawanan
sosial.
3.3.2 Renstra Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional
memiliki peranan yang sangat penting utnuk menciptakan SDM yang
berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan
Indonesia. Berdasarkan review selama lima tahun terakhir dapat diketahui
bahwa terjadi dinamika dalam pembangunan ketenagakerjaan. Mengingat
kondisi ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi di hulu, maka
keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik maupun
sosial sangat berpengaruh pada akselerasi pembangunan bidang
ketenagakerjaan.
Arah kebijakan dan strategi Kementrian Ketenagakerjaan 2015-2019 selaras
dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional,
bidang ekonomi, wilayah serta pembangunan aparatur Negara. Agenda
pembangunan bidang ketenagakerjaan disebut dengan NAWA KERJAKETENAGAKERJAAN, yaitu:
1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi tenaga Kerja;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 61
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis Kota Blitar
Tujuan dari Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2011-2030, adalah
“Mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukungoleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman,produktif, dan berkelanjutan”.
Tujuan tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik yang ada di wilayah
Kota Blitar, diantaranya yaitu Kota Blitar memiliki banyak lokasi pariwisata
yang bersifat kebangsaan/ kepahlawanan, salah satunya yaitu adanya makam
Sang Proklamator RI Presiden Soekarno serta berkembangnya sektor
perdagangan dan jasa terutama di pusat kota. Oleh karena itu, Kota Blitar
harus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi
tersebut agar dapat sustain/ berkelanjutan.
Jadi, pada dasarnya, terdapat 4 (empat) kunci dalam tujuan di atas, yaitu:
1. Wisata Kebangsaan; Kota Blitar disebut sebagai Kota Patria karena aspek
patriotik dan sejarah-sejarah kebangsaan dan kepahlawanan sangatlah
kental di kota ini. Peninggalan-peninggalan sejarah dan tapak tilas
perjuangan para pahlawanan banyak terdapat di Kota Blitar. Hal ini
dimanfaatkan Kota Blitar sebagai daerah wisata, selain guna mengenang
jasa pahlawan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa
kepahlawanan dan kebangsaan, cinta tanah air kepada masyarakat luas
pada umumnya dan kepada para generasi bangsa terutama pemuda-
pemudi Kota Blitar pada khususnya.
2. Pengembangan sektor pertanian; pengembangan sektor pertanian akan
mendukung keberlanjutan ketahanan pangan utamanya bagi Kota Blitar.
3. Pengembangan sektor perdagangan dan jasa; adanya pengembangan dan
peningkatan pariwisata di Kota Blitar secara langsung akan berimbas pada
sektor perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah yang akan mendukung
pariwisata yang ada. Banyaknya pengunjung tentu membutuhkan berbagai
kebutuhan yang tentunya dapat disediakan melalui adanya perdagangan
dan jasa disekitar lokasi wisata tersebut.
4. Aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; Kota Blitar berusaha untuk
mewujudkan wilayah kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali, serta
produktif dalam artian mampu memberikan hasil yang optimal dengan
meningkatkan produktifitas pertanian perkotaan maupun kegiatan lain
yang mampu memberikan nilai tambah bagi Kota Blitar. Sedangkan
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 62
berkelanjutan dimaksudkan agar Kota Blitar tidak hanya memperhatikan
generasi saat ini dalam tata ruang, namun juga bagaimana kota dapat
tetap nyaman bagi generasi di masa yang akan datang dengan
memperhatikan lingkungan.
Memperhatikan tujuan penataan ruang kota Blitar dan penjelasannya diatas,
maka sebagai SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi terkait
ketenagakerjaan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam lima tahun
kedepan akan berupaya menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan
pasar maupun kebutuhan untuk pengembangan Kota Blitar kedepan, sehingga
angka pengangguran akan terus bisa dikurangi karena tenaga kerja yang
tersedia sesuai dan memenuhi kualifikasi kebutuhan pasar dan
pengembangan kota Blitar.
Selanjutnya tentang Rencana Kawasan Peruntukan lainnya dalam Perda No.
12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Blitar tahun 2011-2030, pasal 64 dan 65
disebutkan bahwa :
Kawasan peruntukan lainnya meliputi :
a. kawasan ruang evakuasi bencana alam;
b. kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;
c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
d. kawasan peruntukan pelayanan umum.
Ruang yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi bencana alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi :
a. Sekolah;
b. Balai pertemuan;
c. Kantor Kelurahan;
d. Kantor Kecamatan;
e. GOR Soekarno Hatta;
f. Rumah sakit;
g. Taman Kota; dan
h. Ndalem Gebang.
Rencana ruang evakuasi sebagaimana dimaksud diatas berupa pengembangan
fasilitas kebutuhan darurat pengungsi, meliputi : MCK, dapur umum, ruang
perawatan, ruang pemberdayaan, dan ruang kebutuhan lainnya.
Mengacu pada perda tata ruang, khususnya yang menyangkut penanganan
bencana, maka sasaran Dinsosnaker Kota Blitar adalah Penanggulangan
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 63
Bencana informal yaitu unsur Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat.
Agar potensi Penanggulangan Bencana berfungsi secara oftimal diperlukan
proses pembelajaran agar lebih handal. Untuk itu diperlukan upaya-upaya
pelatihan dan pendidikan yang terorganisir, terukur dan sistematis. Tanpa
pendidikan dan pelatihan maka dipastikan tidak terciptanya masyarakat yang
handal dalam Penanggulangan Bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan untuk
menghadapi bencana yang akan datang.
Proses terbentuknya TAGANA sebagai potensi Penanggulangan Bencana
berbasis masyarakat yang terlatih, maka salah satu pedoman pelatihan untuk
mencapai tujuan akhir dari sebuah pelatihan yaitu TAGANA terlatih.
Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan
yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan daerah, sedangkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dengan demikian di
dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar secara khusus ada
keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah di Kota Blitar yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan
dan kemandirian masyarakat Kota Blitar.
Tujuan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah
untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam
RPJMD Kota Blitar sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat
disempurnakan.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan
dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya :
1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga KerjaDinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan salah satu SKPD di Kota Blitar
yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 64
pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK1), Surat Keterangan Miskin, dan
mediator perselisihan industrial. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan
pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat
dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ini tidak hanya dilakukan secara langsung
saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi
melalui media, salah satunya adalah web resmi yang dimiliki oleh Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja utamanya terkait informasi pelayanan
kesejahteraan sosial dan informasi lowongan kerja.
2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian Terkait;Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengacu pada Renstra
Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja. Berdasarkan acuan
tersebut, maka dapat dilihat arah kebijakan pada Kementerian Sosial
tahun 2015-2021 adalah:
1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap
hunian yang layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh
penyediaan prasarana, sarana dan multilitas yang memadai
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana
di pusat dan daerah
3. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi. Kesiapsiagaan, system
peringatan dini dalam menghadapi bencana;
4. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tentang
c) Mendukung Jawa Timur Bebas Pasung melalui program Rehabilitasi sosial
eks Psikotik melalui UPT maupun luar UPT
d) Penanggulangan bencana alam, sosial dan tehnologi.
e) Mendukung Penyelenggaraan Progran Keluarga Harapan sebagai upaya
terhadap kontribusi peningkatan Indek Pembangunan Manusia
b. Rensta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan ProvinsiJawa Timur
Kompleksitas permasalahan di Bidang Ketenagakerjaan secara umum masih
ditandai dengan relatif rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi
pendidikan formal maupun ketrampilannya. Dampaknya, tingkat produktivitas
tenaga kerja menjadi rendah yang berakibat pada posisi tawar (bargaining
position) rendah, tingkat upah yang rendah, sering terjadinya Perselisihan
Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan rendahnya
jaminan kesejahteraan bagi pekerja. Pada sisi lain perkembangan tuntutan
pasar kerja dan persaingan industri dipasar global dimana penggunaan
teknologi dan informasi sebagai unggulan disamping faktor ekonomis,
menuntut kebutuhan tenaga kerja yang memiliki komponen professional yang
mengarah pada standar kualifikasi tenaga kerja berbasis knowledge, skill dan
attitude (KSA)serta, ketrampilan sosial (social skill).
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 69
Pasar kerja di masa mendatang juga menuntut adanya jaminan kondisi iklim
ketenagakerjaan yang kondusif, harmonis dan dialogis yang berdampak pada
terciptanya suasana hubungan industrial yang ramah dan adanya kepastian
dalam berusaha dan berinvestasi.
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang terkait ketenagakerjaan :
1) Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk
mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri.
2) Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta
pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri.
3) Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta
pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan peningkatan perlindungan
hak-hak dasar pekerja/ buruh.
4) Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di pemukiman
transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak
lingkungan
4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaBlitar
Sejauh ini, belum terdapat aturan yang jelas tentang RTRW yang mengatur
masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi maupun masalah sosial. Secara
tidak langsung Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak terlibat,
namun pada kondisi lapangan hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali,
agar arah penempatan tenaga kerja dapat tepat sasaran dan menempatkan
wilayah-wilayah sasaran.
5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan SKPD
KLHS merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu
wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kota Blitar.
Pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar
tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara
tidak langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja dalam menjalankan pelayanan terkait masalah kesejahteraan
sosial, dan pengaturan ketenagakerjaan.
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 70
Dalam penentuan isu strategis Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang
harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi,
target dan sasaran periode 2011-2015 yang belum dapat tercapai secara
optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2016-2021.
Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai
diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu:
a. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
b. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta
dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
c. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial dan tenaga kerja
d. Kurang minatnya peserta program transmigrasi
e. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja tidak sesuai
jadwal
f. Kurangnya sarana dan prasarana latihan ketrampilan yang memadai
g. Belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung hasil produk
wirausaha baru.
h. Peran SKPD lain kurang peduli masalah terkait penanganan pemberdayaan
kesejahteraan sosial
i. Belum adanya kerjasama penanganan masalah kesejahteraan sosial
Selain itu, juga terdapat beberapa hambatan yaitu:
a. Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan
b. Masyaraakaat lebih mengandalkan bantuan langsung daripada usaha
c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terhadap Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
d. Tingkat Ketrampilan tenaga kerja kurang
e. Wirausaha baru kurang berkembang
Sehingga dalam perencanaan periode 2016-2021, isu-isu strategis yang dapat
diangkat adalah:
A. BIDANG SOSIAL1. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih cukup
tinggi
2. Kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas masih rendah
3. Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas belum memadai
4. Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) belum maksimal
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 71
5. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial belum optimal dan manajemen /
pengelola yang belum professional
6. Belum adanya sarana prasarana/tempat perlindungan untuk
melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah
kesejahteraan Sosial (PMKS)\
Strategi1. Peningkatan Pelayanan, perlindungan, pemberian bantuan sosial,
jaminan social serta rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Peningkatan kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas
melalui pemberian keterampilan sesuai minat dan potensi penyandang
disabilitas
3. Bersinergi dengan SKPD terkait agar penyandang disabilitas mendapat
kemudahan dalam mengakses fasilitas-fasilitas umum
4. Pembinaan dan optimalisasi peran / keterlibatan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) dalam upaya kesejahteraan sosial
5. Pembinaan dan monitoring Lembaga Kesejahteraan Sosial
6. Penyediaan sarana prasarana/tempat perlindungan untuk
penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi PMKS dengan pelibatan dunia
usaha dan masyarakat yang peduli pada masalah-masalah kesejahteraan
sosial
B. BIDANG KETENAGAKERJAAAN1. Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan
angkatan kerja
2. Kualitas daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan
pasar
3. Sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja belum sesuai dengan
perkembangan kebutuhan pasar kerja
4. Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai
5. Perlunya perbaikan sistem hubungan industrial perusahaan yang
harmonis
6. Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal
7. Perlunya Peningkatan Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
Strategi1. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong tumbuh dan
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 72
berkembangnya wirausaha baru
2. Pembinaan lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi ( SKKNI ) dan
penguatan sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja sesuai
dengan perkembangan pasar kerja
3. Penyediaan informasi ketenagakerjaan berbasis IT
4. Perbaikan syarat-syarat kerja ( PP,PK,dan PKB) dan sistem pengupahan
sesuai perundang-undangan
5. Mendorong pembentukan dan berfungsinya LKS Bipartit serta Serikat
Pekerja
6. Mendorong Penerapan Norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja )
secara optimal
7. Perlunya Pelayanan Wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan berbasis IT
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016 - 2021
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 78
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIUKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan
dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan
tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar. Kegiatan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari
pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam
rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik
kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai
pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang
digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output,
outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan
kegiatan.
5.1 Rencana Program Tahun 2016 - 2021
Penyusunan program pembangunan bidang Sosial dan Tenaga Kerja akan
terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar, dengan 8 (delapan) Program
untuk Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu:
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT BIDANG SOSIAL)
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Tenaga Kerja)
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 79
5.2 Rencana Kegiatan tahun 2016 – 2021
Rencana kegiatan pembangunan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar
untuk kurun waktu tahun 2016 – 2021 secara rinci masing-masing program
sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan
kegiatan meliputi :
a. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping
sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
b. Pemberian Jaminan Sosial ( Beras janda )
c. Fasilitasi Warga Miskin
d. Perlindungan dan Pembinaan Sosial Bagi Orang-orang Terlantar dan
PMKS Lainnya
e. Fasilitasi Pemberian Raskin
f. Fasilitasi Pendamping Progam Keluarga Harapan
g. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.a. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS
b. Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar Kerja bagi anak terlantar
termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
c. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
d. Fasilitasi anak bermasalah sosial
e. Fasilitasi Kegiatan Kelompok Lansia
f. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT BIDANG SOSIAL)
a. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di
lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan
baku industri hasil tembakau di bidang sosial
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosiala. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku - pelaku usaha kesejahteraan
sosial masyarakat
b. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
c. Pembinaan Juru Kunci Makam
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 80
d. Pembinaan Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan
e. Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerjaa. Penyusunan data base tenaga kerja daerah
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerjaa. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
b. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
c. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaana. Pembinaan Hubungan Industrial bagi pengusaha dan pekerja
b. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
c. Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
d. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
e. Pemantauan Kinerja lembaga Penyalur Tenaga Kerja
f. Survey Kebutuhan Hidup Layak Pekerja
8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Tenaga Kerja)a. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di
lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan
baku industri hasil tembakau di ketenagakerjaan
Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Blitar tahun 2016-2021. Masing-masing program dan kegiatan telah dilengkapi
dengan sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun
waktu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan
sumber daya yang tersedia setiap tahunnya. Keselarasan mulai dari visi
sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap
dalam tabel 5.1 sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016 - 2021
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 101
BAB VIINDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Berdasarkan Tujuan DanSasaran RPJMD ( Visi Misi Walikota )
Indikator kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam
perumusannya berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun
2016-2021 ( sebagaimana Visi dan Misi Walikota ). Sebagai review dari tujuan
dan sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan salah satu dari misi yang ingin
dicapai Kota Blitar adalah Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yangBerorientasi pada Industri pariwisata dan ekonomi Kreatif Yang Berdayasaing dan Berwawasan Lingkungan dalam misi 3.
Untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran diatas, maka perlu
ditetapkan program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah,
bahwa program pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau
seluruhnya dari APBN dan APBD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari
program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya, berupa personil, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumberdaya tersebut, adapun kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi.
Dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana
Prasarana dan Anggaran maka indikator kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Blitar ditetapkan sebagaimana table 6.1 berikut :
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016 - 2021
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 102
Tabel. 6.1.Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
No. Indikator
KondisiKinerja
pada AwalPeriodeRPJMD(2015)
Target Capaian Setiap TahunKondisiKinerjapadaAkhir
PeriodeRPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah PSKS yangmendapatkanpelatihan pelayananPMKS
BAB VIINDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Berdasarkan Tujuan DanSasaran RPJMD ( Visi Misi Walikota )
Indikator kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam
perumusannya berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun
2016-2021 ( sebagaimana Visi dan Misi Walikota ). Sebagai review dari tujuan
dan sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan salah satu dari misi yang ingin
dicapai Kota Blitar adalah Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yangBerorientasi pada Industri pariwisata dan ekonomi Kreatif Yang Berdayasaing dan Berwawasan Lingkungan dalam misi 3.
Untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran diatas, maka perlu
ditetapkan program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah,
bahwa program pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau
seluruhnya dari APBN dan APBD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari
program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya, berupa personil, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumberdaya tersebut, adapun kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi.
Dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana
Prasarana dan Anggaran maka indikator kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Blitar ditetapkan sebagaimana table 6.1 berikut :
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016 - 2021
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR 102
Tabel. 6.1.Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
No. Indikator
KondisiKinerja
pada AwalPeriodeRPJMD(2015)
Target Capaian Setiap TahunKondisiKinerjapadaAkhir
Jumlah PMKSpenerimamanfaatProgrampemberdayaansosial yangmeningkatkesejahteraannya, mampumemenuhikebutuhandasarminimalnyadan mampuberfungsi sosialdi masyarakat
IndikatorKinerja Program(Outcome) dan
Kegiatan(Output)
Tabel 5.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar
Tujuan SasaranIndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
KondisiKinerja
AwalRPJM(Tahundasar)
Capaian Kinerja dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung
Jawab
Lokasi
2016 2017 2018 2019
Target Rp. Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembinaan danpelatihanketerampilan kerjabagi tenaga kerjadan masyarakat,penguatan saranadan prasaranakelembagaanpelatihan, sertapelayananpenempatan tenagakerja dan perluasankesempatan kerjabagi pencari kerja
0 0 0 0 0 0
DinasSosialdanTenagaKerja
DinasSosialdanTenagaKerja
Jumlah PencariKerja / KorbanPHK yangmendapatkanPelatihanKeterampilan
Pembinaan danpelatihanketerampilan kerjabagi tenaga kerjadan masyarakat,penguatan saranadan prasaranakelembagaanpelatihan, sertapelayananpenempatan tenagakerja dan perluasankesempatan kerjabagi pencari kerja
VISI : Terwujudnya Aparatur yang Profesional dan Beretos kerja Tinggi, Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas, Tenaga Kerja yang Produktif, Kreatif, Inovatif serta Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif
MISI : 1. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)serta partisipasi masyarakat melalui Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial ( PSKS )2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil dan Produkti fsesuai kebutuhan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja3. Mengembangkan sistem hubungan industrial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan
RENSTRA SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021Misi ke˗1 : Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1 MeningkatkanPemerataan danKesejahteraan
% PenurunanPMKS
25% Indek Gini 1 MeningkatnyakesejahteraanPMKS
Jumlah PMKS penerimamanfaat Programpemberdayaan sosial yangmeningkatkesejahteraannya, mampumemenuhi kebutuhan dasarminimalnya dan mampuberfungsi sosial dimasyarakat
Jumlah PMKS penerima manfaatProgram pemberdayaan sosialyang meningkatkesejahteraannya, mampumemenuhi kebutuhan dasarminimalnya dan mampuberfungsi sosial di masyarakat /Jumlah PMKS penerima manfaatprogram pemberdayaan sosial x100
Jumlah PerusahaanPenempatan TenagaKerja IndonesiaSwasta(PPTKIS) danBursa Kerja Khusus(BKK) yangdipantau dan dibina
40perusahaan
40perusahaan
40perusahaan
40perusahaan
40perusahaan
40perusahaan
Penyebarluasaninformasi bursatenaga kerja
Jumlah/FrekuensiPenyelenggaraanBursa Kerja
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Penyusunandatabase tenagakerja daerah
Jumlah AplikasiSMS gateaway InfoLowongan Kerja
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Misi ke˗3 : Mengembangkan sistem hubungan industrial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan3 % Pengaduan
yang di TLDiselesaikan
75% % Pengaduanyang di TLDiselesaikan
3 MeningkatnyaHarmonisasiHubunganIndustrial
Jumlah Pengaduan yang di TL /Diselesaikan/JumlahPengaduan/kasus yangdilaporkan x 100%