Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur- unsur organisasi di lingkungan Dinas Pedapatan Kota Bandung, sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana yang : a. dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan What/Which, Why, When, Where, How dan Who; b. pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan–perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
43
Embed
Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak 2009-2013.pdf
strategi dinas pelayanan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan,
kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul.
Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran,
strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan
masa depan.
Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol
terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang,
mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk
meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai
alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana
Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi
pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya
manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis nasional dan global.
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung
dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui
suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur-
unsur organisasi di lingkungan Dinas Pedapatan Kota Bandung, sehingga
perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana yang :
a. dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan What/Which, Why, When,
Where, How dan Who;
b. pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan–perhitungan konkret
berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung 2
c. operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
d. ambisius tetapi sesuai dengan realita;
e. berkelangsungan/berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai,
hendaknya dapat terus dilaksanakan sampai selesai;
f. fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan
tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
g. komprehensif;
h. berdasarkan skala prioritas.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2009
sebagai pengganti Peraturan Daerah Tingkat II Bandung No 13 Tahun 2007,
Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok “ Melaksanakan sebagian
urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan” . Dalam
menjalankan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Kota Bandung mempunyai
fungsi, sebagai berikut:
1. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan;
2. Melaksanakan tugas teknis pendapatan yang meliputi perencanaan,
pajak daerah, pajak bukan pajak daerah dan pengendalian;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan
daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) jenis pajak
yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota
Bandung yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir,
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan yang akan
dipungut mulai bulan Januari 2013.
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung 3
Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah
berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi
daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana
strategis Dinas Pendapatan dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan
daerah untuk mendukung pembangunan Kota Bandung. Dengan visi, misi
dan strategis yang jelas maka diharapkan Dispenda akan dapat
menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.
Rencana Strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta
evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting.
Disamping itu, Rencana Strategis merupakan salah satu tahapan dan
sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Dispenda dalam membangun
suatu sistem manajemen kepemerintahan yang transparan, efektif, efisien
dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada
pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah
faktor kunci keberhasilan.
Kebijakan Pemerintah Kota Bandung periode tahun 2009-2013
tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08
Tahun 2011, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2009-2013. RPJMD termaksud merupakan dasar dari
penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung yang
kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya.
Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, Renstra dan Renja tersebut, saling
terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan
pedoman strategis bagi Dinas Pendapatan Kota Bandung terutama dalam
mendukung pencapaian Misi ke enam yaitu : Meningkatkan Kapasitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang
Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan
yang Bersih dan Berwibawa.
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung 4
Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan
Renstra ini dimaksudkan untuk merevisi Renstra terdahulu agar sesuai
dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Revisi
Renstra ini juga disesuaikan dengan isi dari Revisi RPJMD 2009-2013, namun
lebih terfokus pada strategi untuk jangka waktu 2012-2013 tanpa
mengabaikan isi Renstra terdahulu.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas
Pendapatan Kota Bandung Tahun 2009-2013 adalah :
1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung 5
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah yang
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun
2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2004 Nomor 02 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2006 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2007 Nomor 08);
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung 6
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2008 Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung
Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011
Nomor 08);
15. Peraturan Walikota Nomor 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota
Bandung.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan
Kota Bandung adalah untuk memberikan pedoman dan arahan strategis
bagi seluruh aparat Dinas Pendapatan dalam mendukung kebijakan
Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2009 – 2013.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota
Bandung adalah dimilkinya dasar rencana tindak operasional dalam
implementasi kebijakan Dinas Pendapatan Kota Bandung, sehingga
tercapai pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien
1.4 Sistematika Penulisan
BAB 1 : Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan
tujuan, landasan hukum keberadaan organisasi dan
perencanaan anggaran serta sistematika penulisan
Renstra Dinas Pendapatan
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung 7
BAB 2 : Gambaran Pelayanan Dinas Pendapatan
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya
yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting
yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian
program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan
mengulas hambatan-hambatan utama yang masih
dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra
SKPD ini
BAB 3 : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Menguraikan tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi serta Kedudukan dan Susunan Struktur
Organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung. Isu-isu
strategis yang muncul dikaitkan dengan visi dan misi
Kepala Daerah terpilih dan lingkungan hidup strategis
BAB 4 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan
Kebijakan
Menguraikan tentang Visi, Misi, tujuan dan sasaran
dari setiap misi serta strategi dan kebijakan Dinas
Pendapatan Kota Bandung
BAB 5 : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Menguraikan tentang Kebijakan Organisasi, Program
Organisasi serta kegiatan organisasi periode 2009 –
2013
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung 8
BAB 6 : Indikator Kinerja Dinas Pendapatan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Menguraikan tentang cara dan metode pengukuran
serta evaluasi kinerja, serta bagaimana kesimpulan
hasil evaluasi tersebut
BAB 7 : Penutup Menguraikan tentang bagaimana kesimpulan dari
rencana strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung
secara keseluruhan
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung 9
BAB 2
GAMBARAN PELAYANANAN DINAS PENDAPATAN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan
Pembentukan Dinas Pendapatan dilaksanakan berdasarkan Perda
Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan dari Perda
Nomor 5 Tahun 2001 sebagai pengganti Perda Kota DT II Bandung No. 11
Tahun 1989, Dinas Pendapatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Tugas Pokok
Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang
pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.
TUGAS POKOK
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pendapatan
yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung;
FUNGSI
1. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan
2. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan
3. Menyelenggarakan kesekretariatan
Kedudukan dan Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan dan Program
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung 10
c. Bidang Perencanaan, membawahi :
1. Seksi Data dan Potensi Pajak
2. Seksi Program
3. Seksi Analisa dan Pelaporan
d. Bidang Pajak, membawahi :
1. Seksi Pelayanan dan Pengaduan
2. Seksi Penetapan dan Pembukuan
3. Seksi Penagihan
e. Bidang Pengendalian, membawahi :
1. Seksi Pembinaan Internal
2. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
3. Seksi Penyuluhan, evaluasi dan Monitoring
f. Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah, membawahi :
1. Seksi Administrasi Bagi hasil Pajak Pusat
2. Seksi Administrasi Bagi hasil Pajak Propinsi
3. Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah
g. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemungutan Pajak. Struktur Organisasi
dan Tata Kerja (SOTK) UPT ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota
Nomor 543 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Bandung Nomor 413 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Dan Dinas
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung). UPT Pemungutan Pajak
meliputi 5 (lima) wilayah, yaitu :
1. UPT Wilayah Bandung Utara
2. UPT Wilayah Bandung Barat
3. UPT Wilayah Bandung Tengah
4. UPT Wilayah Bandung Timur
5. UPT Wilayah Bandung Selatan
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung 11
2.2. Sumber Daya Dinas Pendapatan 2.2.1 Sumber Daya Manusia
Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai
sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang
dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan
Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang
mempunyai latar pendidikan dan dengan struktur kepangkatan yang
beragam. Jumlah pegawai Dinas Pendapatan Kota Bandung pada Bulan
Desember Tahun 2011 sebanyak 363 orang. Adapun keragaman jumlah
pegawai berdasarkan pendidikan disajikan seperti pada tabel di bawah ini :
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Bandung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Bulan Desember 2011
NO UNIT KERJA PENDIDIKAN
JUMLAH SD SMP SMA D1 D3 S1 S2
1 Sekretariat 1 3 8 0 1 28 4 45
2 Bidang Perencanaan 0 1 3 0 0 7 2 13
3 Bidang Pengendalian 1 1 8 0 1 9 3 23
4 Bidang Pajak Daerah 8 8 77 1 14 43 3 154
5 BPPBPD 0 1 49 0 3 14 1 68
6 UPT Bandung Timur 0 0 5 0 0 7 0 12
7 UPT Bandung Utara 0 0 5 0 0 7 0 12
8 UPT Bandung Barat 0 0 5 0 0 6 1 12
9 UPT Bandung Selatan 0 0 5 0 0 6 1 12
10 UPT Bandung Tengah 0 0 6 0 0 6 0 12
TOTAL PEGAWAI 10 14 171 1 19 133 15 363
Berdasarkan data pegawai seperti yang diuraikan pada tabel diatas,
secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Pendapatan berpendidikan
SMA yaitu sebanyak 171 orang, Sarjana (Strata 1) sebanyak 133 orang dan
Magister (S2) sebanyak 15 orang. Dengan berdasarkan tingkat pendidikan
tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus
ditumbuhkembangkan dari segi SDM sebagai salah satu upaya dalam
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung 12
optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.
Keragaman jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan disajikan
seperti pada tabel di bawah ini :
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Bandung