Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 Jalan Pantai Trikora Km. 36 Telp. [0771] 7011566 Fax. [0771] 7011577 Website : www.bintantourism.com Email : [email protected]Welcome to Bintan…. Bintan has growth as a world tourism destination, Enriched with natural beauty, unique and diversity Of culture, local wisdom so it’s a interesting place to Visit, having success to be host of some world sport event, Bintan will be more enthusiastic to increase the number of tourist. We wish you have a very pleasant holiday..
67
Embed
Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 Jalan Pantai Trikora Km. 36 Telp. [0771] 7011566 Fax. [0771] 7011577 Website : www.bintantourism.com Email : [email protected]
Welcome to Bintan…. Bintan has growth as a world tourism destination,
Enriched with natural beauty, unique and diversity
Of culture, local wisdom so it’s a interesting place to
Visit, having success to be host of some world sport event,
Bintan will be more enthusiastic to increase the number of tourist.
Rencana Strategis ini berisikan acuan/ pedoman perencanaan setiap Organisasi Perangkat Daerah yang harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan.
Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan berupaya memberikan
pelayanan yang optimal bagi masyarakat dan memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja serta memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Pariwisata dalam melaksananakan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Bintan.
2
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT atas Rahmat-Nya sehingga Renstra Dinas Pariwisata
Kabupaten Bintan Periode 2016-2021 dapat tersusun
sesuai dengan waktunya. Renstra ini disusun untuk
menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak
dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi
Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan yang memfokuskan
pada optimalisasi kinerja Dinas Pariwisata menuju good governance. Secara
konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan
berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang
hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya tranparasi terhadap pelayanan
publik. Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi
kepala daerah terpilih kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama
tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas Dinas Pariwisata
Kabupaten Bintan. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kabupaten
Bintan Tahun 2016-2021. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan
untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan
kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2016-2021. Renstra
ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu -Isu Strategis, Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan,
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dengan
disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan
kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari
solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik
target dan realisasinya. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat
sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih
maju.
Bintan, Februari 2017 KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BINTAN
LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S. STP. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19770425 199602 1 001
3
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 3 1.2 Landasan Hukum ................................................................................................... 4 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................... 5 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD ......................................................................... 7 2.2 Sumber Daya OPD ................................................................................................ 13 2.3 Kinerja Pelayanan OPD ......................................................................................... 14 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD .................................. 21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD ....................................................................................................................... 25 3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .................................................................................................................. 26 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi .................................................... 28 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..................................................................................................... 29 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................................. 30
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi OPD .................................................................................................. 32 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD ...................................................... 33 4.3 Strategi dan Kebijakan OPD ................................................................................. 35
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Penyusunan Strategi dan Kebijakan .................................................................... 40 5.2 Renstra Program dan Kegiatan ........................................................................... 40 5.3 Indikator Kinerja ................................................................................................... 41 5.4 Kelompok Sasaran ................................................................................................ 42 5.5 Pendanaan Indikatif ............................................................................................. 43
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................... ...................................................................................................... 53
BAB VII PENUTUP ...................................................................................................... 57
4
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis-Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) merupakan dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) dari OPD yang akan
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Dalam
menyusun Renstra-OPD, masing-masing OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bintan
harus berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021.
Pola pemanfaatan ruang wilayah dalam kawasan perkotaan dan perdesaan terdiri dari
Kawasan lindung, Kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang
ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah
wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi
dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
Pemanfaatan kawasan lindung sebagai kawasan hutan lindung sangat dipengaruhi
oleh kondisi geografis wilayah secara umum, terutama pada area sekitar gunung yang
ada di setiap pulau Kabupaten Bintan dengan luas 4.490,60 Ha, Sedangkan
pemanfaatan yang cukup dominan adalah kawasan lindung setempat berupa
sempadan sungai, sempadan pantai, mata air dan waduk sebesar 37.223,63 Ha.
Untuk pemanfaatan kawasan budidaya meliputi kawasan perkebunan, dimana pada
kawasan ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.
Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah
Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha,
dan Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur
seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha
terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam.
Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya
di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk
Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang.
5
Luasan pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW
Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 dapat dilihat pada tabel berikut :
NO. JENIS PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha)
% Darat Perairan
A. Kawasan Lindung 34.935,06 15.519,42 33,68
1 Hutan Lindung 4.781,97 3,19
2 Kawasan Perlindungan Setempat 21.026,12 14,04
3 Daerah Perlindungan Laut 333,62 0,22
4 Danau 1.083,38 0,72
5 Waduk/Kolong 607,59 0,41
6 Lamun 2.364,85 1,58
7 Terumbu Karang 12.820,95 8,56
8 Mangrove 7.435,99 4,96
B. Kawasan Budidaya 97.910,14 2.951,55 67,33
1 Hutan Produksi 9.236,41 6,17
2 Pertanian 22.237,63 14,84
3 Perkebunan 9.284,78 6,20
4 Pertambangan 7.029,12 4,69
5 Industri 8.831,67 5,90
6 Pariwisata 22.307,22 14,89
7 Permukiman 12.524,04 8,36
8 Zona Bandar Udara 107,06 0,07
9 Kawasan Bandar Seri Bentan 4.843,21 3,23
10 Zona Pelabuhan 2.951,55 1,97
11 TPA 4,70 0,004
Total 131.340,92 18.470,97
100,00 149.811,88
Agar pembangunan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik dan
berkesinambungan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terstruktur,
disusun berdasarkan data terkini dan akurat, berdasarkan visi dan misi Bupati, situasi
dan kondisi daerah, diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang
lingkungan hidup serta memerlukan dukungan semua pihak, baik pemerintah, swasta,
maupun stakeholder dibidang Pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan bertekad
mewujudkan cita-cita luhur tersebut, diawali dengan menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021. Rencana Strategis tersebut
diharapkan dapat memandu semua pihak khususnya di bidang Pariwisata dalam
melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup selama 5 (lima)
tahun ke depan.
6
Pariwisata merupakan salah satu jenis industri yang mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi yang relatif cepat, menyediakan tenaga kerja, meningkatkan penghasilan dan
taraf hidup serta menstimulasikan sektor- sektor industri lainnya. Pengalaman di
Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu menstimulan
industri lainnya seperti hotel atau penginapan, jasa travel, restoran, transportasi,
industri kerajinan, industri makanan atau catering, pertanian, peternakan, perikanan
serta jasa tour guide.
Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 disusun terkait
dengan RPJMD Kabupaten Bintan yang merupakan penjabaran visi misi Bupati Bintan
terpilih Tahun 2016-2020 serta mengacu pada RPJPD Kabupaten Bintan Tahun 2005-
2025. Rencana Strategis ini juga disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian
Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan 2016-2021
mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan lainnya yang dapat
dilihat dalam gambar 1.1 sebagai berikut :
Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen
perencanaan lainnya, maka sinergi antara berbagai sumber pembiayaan akan dapat
diwujudkan. Jadi Rencana Strategis ini dirancang agar peka terhadap kondisi internal
dan eksternal yang berubah.
1.2 Landasan Hukum
Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan disusun berdasarkan pada :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Visi dan Misi Bupati
Bintan 2016-2020
RPJPD
Kabupaten
Bintan
Renstra
Kementerian LH
RPJMD Kabupaten
Bintan
Renstra Dinas
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BINTAN
Stakeholders
7
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Undang – undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;
13. PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara,
pengendalian rencana pembangunan daerah;
15. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang RIPPDA
Kepualauan Riau;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang RIPPDA Kabupaten Bintan;
8
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bintan 2016-
2021;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat
Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021
sebagai pedoman/ dokumen perencanaan untuk periode lima tahun dimaksudkan
untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bintan tahun 2016–2021. Program dan
kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPJMD dan RPJPD Kabupaten
Bintan yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun
daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu, sinergis, dan
berkelanjutan
Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Tim Renstra Dinas Pariwisata
Kabupaten Bintan merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan di bidang Pariwisata.
Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :
1. Maksud Penyusunan Renstra
a. Menggambarkan kondisi saat ini dan masa mendatang selama 5 tahun ke
depan.
b. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di
bidang Pariwisata.
2. Tujuan Penyusunan Renstra
a. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi
sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata atau semua pihak
[stakeholders].
b. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Dinas Pariwisata Kabupaten
Bintan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta
kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi
Kabupaten Bintan tahun 2016 – 2021.
c. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi
kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan
bidang pariwisata yang berorientasi pada hasil.
d. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan
Umum (AKU) dan program pembangunan daerah di Kabupaten Bintan dengan
kewenangan badan sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan
tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
e. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja badan dan jajarannya secara proporsional.
9
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan 2016 - 2021 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan
sistematika penulisan.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN BINTAN
Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya,
kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan.
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih, telaah renstra K/L dan renstra Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau, telaah, serta penentuan isu-isu strategis.
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini memuat visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan,
tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata, serta strategi
dan kebijakan Dinas Pariwisata.
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD.
10
Bab II Gambaran Pelayanan OPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
Menurut Peraturan Daerah Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Pariwisata.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan
mempunyai fungsi:
1. Penyelenggarakan kesekretariatan dinas;
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
4. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pariwisata;
5. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
6. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas;
7. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pariwisata, Susunan Organisasi Dinas
Pariwisata, terdiri dari:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata dengan uraian tugas sebagai
berikut :
a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
b. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang
tugas;
d. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar
efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
e. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
f. Melaksanakan pengelolaan kesekretariatan, meliputi : perencanaan, evaluasi,
pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
g. Menyusun kebijakan teknis di bidang pariwisata;
h. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan pariwisata;
11
i. Menyelenggarakan kerjasama di bidang pariwisata;
j. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pariwisata;
k. Menyusun indikator dan pengukuran kinerja di bidang pariwisata;
l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP,
LKPJ, dan LPPD Dinas;
m.Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait;
n. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
o. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan
pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas, dengan uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana
kerja Dinas;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
c. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
d. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang
tugas;
e. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif
dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
f. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
g. Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian
penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
i. Mengelola administrasi keuangan;
j. Mengelola administrasi umum;
k. Mengelola administrasi kepegawaian;
l. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
n. Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan rencana strategis,
rencana kerja, LAKIP, LKPJ, dan LPPD Dinas;
o. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara perodik;
p. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
12
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sekretariat membawahi :
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum.
3. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pengembangan Objek wisata dan usaha wisata, Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] Kepala Bidang
Pengembangan Destinasi Wisata mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan pengembangan objek wisata
dan usaha wisata;
b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Pengelolaan Objek
wisata dan penyelenggaraan usaha wisata;
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengelolaan objek wisata dan
usaha wisata;
d. Penyusunan kerjasama dengan instansi terkait maupun lembaga masyarakat
dalam rangka pengembangan objek wisata dan usaha wisata;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3.1 Sub Bidang
A. Objek Wisata
Sub Bidang objek wisata mempunyai tugas sebagai berikut :
a) Menyusun konsep petunjuk operasional dan materi pembinaan tentang
pengembangan objek wisata;
b) Melakukan bimbingan teknis kepada pengelola objek wisata bersama
instansi terkait dalam rangka pengembangan objek wisata;
c) Melakukan upaya pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan objek
wisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d) Menyiapkan dan menyusun laporan tentang Objek Wisata;
e) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang
Pengembangan Destinasi Wisata.
B. Usaha Wisata
Sub Bidang usaha wisata mempunyai tugas sebagai berikut :
a) Menyusun konsep petunjuk operasional dan materi pembinaan tentang
pengembangan usaha wisata;
b) Melakukan bimbingan teknis kepada pengelola pariwisata bersama instansi
terkait dalam rangka pengembangan usaha wisata;
13
c) Melakukan upaya pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha
wisata sesuai dengan perundangan yang berlaku;
d) Menyiapkan dan menyusun laporan tentang usaha Wisata;
e) Menyusun konsep telaahan tentang pertimbangan dalam memberikan izin
usaha pariwisata;
f) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang
Pengembangan Destinasi Wisata.
4. Bidang Pemasaran Wisata
Kepala Bidang Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, pengembangan dan pemantauan pemasaran wisata, Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Pemasaran
Wisata mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan promosi wisata dan
pengembangan pasar wisata;
b. Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan terhadap promosi wisata dan
pasar wisata;
c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan promosi wisata
dan pengembangan pasar wisata;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak lainnya dalam
rangka promosi wisata baik bersifat regional, nasional maupun internacional;
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan.
4.1 Sub Bidang
A. Promosi Wisata
Sub Bidang Promosi mempunyai tugas sebagai berikut :
a) Menyusun rencana kegiatan dan menyiapkan bahan-bahan promosi wisata;
b) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah, media cetak dan
elektronik dalam rangka promosi wisata;
c) Melakukan kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga pemasaran
industri pariwisata;
d) Melaksanakan promosi wisata berskala local, regional, nasional maupun
internasional;
e) Memberikan pelayanan dan informasi tentang kepariwisataan kepada
wisatawan;
f) Mempersiapkan peserta dalam rangka pengiriman duta wisata;
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran
Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.
B. Pengembangan Pasar Wisata
Sub Bidang Pengembangan Pasar Wisata mempunyai tugas sebagai berikut:
14
a) Mengumpulkan dan menyusun data-data sebagai bahan kajian dalam rangka
pengembangan promosi, potensi dan produk-produk wisata;
b) Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pengembangan pasar wisata;
c) Melakukan pengkajian dan pemantauan pasar wisata yang berpotensi untuk
Tabel 2.4 Program Prioritas Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bintan
Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Awal
Tahun 2015
Prioritas
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja Akhir
2016 2017 2018 2019 2020
Tahun 2021
Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp)
DINAS PARIWISATA
Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
150.000.000
499.000.000
2.000.000.000
2.600.000.000
2.900.000.000
Meningkatnya jumlah objek wisata
20 21 22 23 25 27
Distribusi pariwisata terhadap PDRB
910,4 958,3 959.3 960.3 965.3 965.3
Meningkatnya jumlah desa wisata
5 5 5 5 5 6
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.904.000.000
7.050.000.000
8.585.000.000
8.795.000.000
8.930.000.000
Meningkatnya jumlah PAD Sektor pariwisata
98,13 104,9 110,1 115,6 121,4 121,4
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
550,000
600,000
650,000
700,000
750,000
800,000
Rata-rata lama tinggal wisatawan
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
Program pengembangan usaha dan industry pariwisata
268.400.000
270.000.000
420.000.000
420.000.000
420.000.000
Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
20 18 25 30 32 35 37
Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi pariwisata
450 500 800 1,100 1.300 1.300
Program Pengembangan Kemitraan
150.000.000
150.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
Persentase SDM Pariwisata yang terlatih
11 0 100 100 100 100 100
25
Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bintan
Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran : Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
Strategis :
Meningkatnya jumlah kunjungan
wisatawan nusantara dan mancanegara
a. Meningkatkan Jumlah Desa Wisata
b. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
sector Pariwisata
Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan juga telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara
dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada
Renstra Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan serta RPJMD tahun 2016-
2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja
yang ada dalam Renstra Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan tahun
2016-2021 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya
pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak
dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Dinas pariwisata
Kabupaten Bintan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai
periode renstra, sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
I Meningkatnya jumlah kunjungan
wisatawan nusantara dan
mancanegara
a. Jumlah objek wisata yang
dikembangkan
b. Jumlah desa yang dikembangkan
menjadi desa wisata
a. Jumlah Promosi dan Pemasaran
Pariwisata yang Efektif
a. Jumlah jasa pariwisata yang telah
memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata
(TDUP)
b. Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi
pariwisata
a. Jumlah Kemitraan Pengembangan
Pariwisata
26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
Menurut Renstra Kementerian Pariwisata Dalam kerangka pengembangan
Kelembagaan kepariwisataan terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi, antara
lain yaitu : (1) masih terbatasnya organisasi yang membidangi kepariwisataan di daerah;
(2) SDM Pariwisata dan Pengembangan pendidikan Tinggi Pariwisata yang masih
terbatas; (3) koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas regional dan sektor masih
belum berjalan efektif.
1) Masih terbatasnya organisasi yang membidangi kepariwisataan di Daerah
Komitmen nasional untuk membangun sektor pariwisata sebagai sektor unggulan
nasional, belum sepenuhnya terdukung oleh komitmen di tingkat daerah terkait
dengan aspek organisasi atau institusi yang membidangi pembangunan
kepariwisataan di daerah. Desentralisasi yang juga menempatkan Pariwisata
sebagai sektor pilihan, dan bukannya sebagai sektor strategis yang mampu
memberikan kontribusi berarti bagi pembangunan daerah maupun bagi
kesejahteraan masyarakat, berdampak pada penguatan organisasi yang
membidangi pembangunan kepariwisataan belum merata di berbagai daerah.
Sebagai akibatnya koordinasi lintas daerah dalam penanganan terpadu asset
kepariwisataan yang bersifat lintas wilayah-pun seringkali mengalami kendala dan
hambatan. Disisi lain, lemahnya pemahaman tentang kepariwisataan, seringkali
memposisikan Kepariwisataan sebagai sebagai sektor pelengkap yang tidak
memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi pembangunan di daerah
2) SDM Pariwisata dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Pariwisata yang Masih
Terbatas
Peningkatan daya saing produk pariwisata Indonesia agar memiliki keunggulan
banding dan keunggulan saing secara regional dan global harus diimbangi oleh
ketersediaan SDM yang kompeten, yang tidak hanya berada pada tataran
operasional atau tenaga teknis saja tetapi juga pada tataran akademisi, teknokrat,
dan profesional. Pengembangan SDM Kepariwisataan dapat dilakukan dengan
pendekatan pendidikan formal dan pelatihan, bagi Aparatur, Pengusaha Industri
Pariwisata, Karyawan pada Industri Pariwisata dan Masyarakat yang berada di
kawasan pariwisata.
Perkembangan Pariwisata Indonesia saat ini kurang diimbangi dengan
pengembangan SDM bidang pariwisata. Pengembangan SDM bidang pariwisata
meliputi aparatur, industri dan masyarakat. Hal ini berguna untuk menunjang
pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Badan pengembangan Sumber
Daya Pariwisata menyikapi tantangan tersebut dengan program antara lain
melalui Pembekalan SDM bidang pariwisata terhadap aparatur/industri dan
27
masyarakat; penyusunan dan review kurikulum serta melakukan Penyusunan
modul pembekalan bidang pariwisata. Dengan akan diberlakukannya kesepekatan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka tuntutan SDM yang kompeten dan
mampu bersaing dengan SDM dari luar negeri akan semakin dipersyaratkan. Oleh
sebab itu penyiapan SDM Pariwisata baik secara kuantitas dan kualitas harus
didorong semaksimal mungkin.
3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Lintas Sektor dan Regional Yang Belum
Efektif
Karakter sektor pariwisata yang bersifat multi sektor, lintas wilayah (borderless)
dan multi stakeholders menuntut fungsi koordinasi dan sinergi pengembangan
yang efektif baik secara horizontal antar kementerian dan lembaga terkait, serta
segenap pemangku kepentingan pariwisata (pemerintah, swasta, dan
masyarakat), maupun secara vertical antara pemerintah Pusat dan daerah.
Persoalan koordinasi dan sinergi pembangunan masih menjadi kendala serius
dalam melakukan akselerasi pembangunan kepariwisataan, karena factor ego
sektoral ataupun ego wilayah yang belum mampu melihat kepentingan dan nilai
manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang.
Permasalahan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau menurut Renstra Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau antara lain Beberapa faktor eksternal yang menjadi
permasalahan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau antara lain: sebanyak 19 Pulau
Terdepan di Provinsi Kepri (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 7, Anambas 5), yang
berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi tantangan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Jarak tempuh antar kab/kota dan jarak tempuh antar
kecamatan yang cukup lama juga menjadi tantangan untuk penyediaan sarana dan
prasarana perhubungan laut untuk mempercepat waktu tempuh. Pelaksanaan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), antara lain:
1. Masih kurangnya penyelenggaraan even-even wisata bahari untuk menarik
wisatawan berkunjung di Kepulauan Riau;
2. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana wisata bahari untuk
menunjang daya tarik wisata di Kepulauan Riau;
3. Masih rendahnya kapasitas SDM pariwisata bahari berkaitan dengan
manajemen pengelolaan obyek wisata, dan kerjasama dengan pelaku usaha
pendukung wisata;
4. Masih minimnya sarana perhubungan untuk menunjang aksesibilitas ke
daerah obyek wisata;
5. Masih kurangnya promosi pariwisata baik di tingkat nasional dan internasional.
Berdasarkan Renstra Kementerian Pariwisata, telah dirumuskan tujuan dan sasaran
kementerian sebagai berikut :
28
1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di
pasar internasional;
2) Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian
nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia
lainnya;
3) Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan dengan
menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan
bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif;
4) Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan
Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri
Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas
maksimal.
Berdasarkan rumusan K/L di atas maka peluang pengembangan pelayanan
kepariwisataan, pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan sebagai berikut :
1) Menjadikan Kabupaten Bintan sebagai destinasi wisata berkelas internasional;
2) Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pembangunan di sektor
pariwisata dengan mengelola potensi sumber daya alam yang ada;
3) Adanya penyelenggaraan even dan promosi wisata;
3) meningkatkan pengawasan terhadap kualitas usaha wisata dan citra
kepariwisataan Kabupaten Bintan;
4) Meningkatkan kualitas tenaga local yang bersaing dan berkemampuan handal
dengan memberikan kursus dan pelatihan.
Tantangan yang akan dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan dan seluruh
stakeholder dalam rangka pengembangan sektor Kepariwisataan
1) Berkembang pesatnya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan
diluar wilayah Bintan sebagai pesaing/ kompetitor (terutama di wilayah Jawa,
Bali dan Batam) semakin tinggi;
2) Pengelolaan aneka ragam potensi Daya Tarik Wisata Bintan baik alam, budaya
maupun buatan sebagai daya saing dan daya banding perlu ditingkatkan
kualitasnya (terstandarisasi);
3) Tampilan seni budaya sebagai Daya Tarik Wisata di seluruh destinasi pariwisata
Bintan kualitas dan kuantitasnya perlu segera ditingkatkan;
4) Kesadaran wisata, penerapan/ pemahaman Sapta Pesona dan kesiapan seluruh
stakeholder pariwisata serta masyarakat Bintan belum terealisasi;
5) Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia kepariwisataan, serta pendukung/
penunjangnya kuantitas dan kualitasnya masih kurang/ rendah;
6) Kredibilitas dan image calon wisatawan/ wisatawan luar daerah maupun luar
negeri terhadap kepariwisataan Bintan;
7) Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai
29
sarana penunjang kepariwisataan di Bintan;
Liberalisasi perdagangan pasar bebas dalam negeri dan pada Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) tahun 2015 yang mengharuskan kepariwisataan Bintan punya daya saing tinggi dan berstandar internasional.
30
Bab III Isu-isu Strategis
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien
diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan
tersebut. Kondisi/ aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis
dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka
mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar
serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis guna mewujudkan
tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
1) Kebijakan Pusat akan meningkatkan jumlah negara yang diberikan bebas Visa On Arivval
ke Indonesia;
2) Nawacita pada pembanggunan wilayah perbatasan/sempadan;
3) Penataan kewilayahan pariwisata yang sinergis dengan potensi strategis dan
pengembangan sektor lain masih perlu ditata ulang;
4) Daya tarik wisata ke Kabupaten Bintan masih didominasi oleh pola-pola pengembangan
resort/ wisata bahari, Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis pada budaya masih
perlu dikembangkan (seni, kuliner, kerajinan);
5) Citra pariwisata Bintan yang dipersepsikan sebagai destinasi yang aman dan nyaman serta
family orienthed masih perlu di tingkatkan dan diperkuat melalui pengembangan daya
tarik, penataan landscape, pengembangan fasilitas dan infrastruktur yang memadai;
6) Potensi-potensi strategis kepariwisataan yang belum tampak dan masih perlu dielaborasi
serta dikembangkan lebih lanjut (diving, snorkling, fishing, deepsea fishing, kuliner,
heritage, mangrove, village);
7) Pemberdayaan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, terutama kesadaran
masyarakat lokal akan manfaat pengembangan kepariwisataan;
8) Pengembangan iklim investasi yang masih perlu ditingkatkan, terutama tentang
kemudahan regulasi dan keamanan berinvestasi;
9) Kunjungan wisatawan ke Bintan didominasi wisatawan mancanegara (80%), yang diduga
dipengaruhi oleh kedekatan geografis;
10) Stagnasi Pertumbuhan Pasar Wisatawan : pertumbuhan pasar pariwisata di Bintan juga
relative rendah (cenderung stagnan);
11) Belum efektifnya branding pariwisata Bintan (breathtaking journey) karena belum banyak
dikenal oleh pasar;
12) Potensi diversifikasi pasar di luar pasar Singapura masih potensial untuk dikembangkan
(Cina, Korea Selatan, Jepang) serta pasar domestik;
13) Sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia, image/ citra kepariwisataan Bintan perlu
diperkuat sehingga mampu bersaing dengan Batam sebagai destinasi wisata alternatif
31
yang memiliki karakter yang lebih unggul;
14) Perlunya kelembagaan pemasaran yang akan memperkuat upaya promosi kepariwisataa
Bintan;
15) Diversifikasi dalam penggunaan media promosi yang semakin memahami preferensi
wisatawan termasuk penggunaan media komunikasi modern dan social media, serta tidak
sebatas pada sport tourism event tetapi juga kearah potensi budaya local;
16) Penguatan usaha kepariwisataan seperti: pengusahaan daya tarik, akomodasi, jasa
transportasi, jasa perjalanan wisata, jasa hiburan, dan lainnya masih perlu ditingkatkan;
17) Pola kemitraan usaha pariwisata, baik antar usaha pariwisata, pelaku usaha pariwisata
dengan pelaku usaha lainnya, maupun pelaku usaha pariwisata dengan masyarakat,
masih perlu ditingkatkan;
18) Potensi sumber daya lokal, seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan,
kesenian, dan lainnya belum dimanfaatkan secara maksimal oleh industri pariwisata;
19) Kualitas dan daya saing produk wisata masih membutuhkan peningkatan untuk
mendukung posisinya sebagai destinasi yang bertaraf internasional;
20) Peran masyarakat sebagai tuan rumah pariwisata yang baik masih perlu diberdayakan
secara optimal;
21) Pariwisata menjadi sektor andalan dan penunjang PDRB terbesar bagi Bintan, sehingga
organisasi / institusi dan pranata yang berkaitan dengan pengelolaan kepariwisataan
perlu diperkuat dan ditingkatkan kualifikasi dan kualitasnya;
22) Pariwisata menjadi sektor andalan dan penunjang PDRB terbesar bagi Bintan, sehingga
SDM nya perlu diperkuat dan ditingkatkan kualifikasi dan kualitasnya;
23) Regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan kepariwisataan masih perlu dikuatkan;
24) Mmemperkuat sinergisitas dan koordinasi lintas sektor dan pelaku pengembangan
kepariwisataan.
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan
efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang
mempengaruhi keberhasilan nya tersebut. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan,
perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau
kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya
peluang secara optimal.
a) Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata:
1) Stagnasi pengembangan produk wisata/daya tarik wisata berbasis wisata alam;
2) Belum memadainya sebagian besar daya tarik wisata dan daya dukungnya yang
berkualitas/berstandar pelayanan prima;
3) Rendahnya kualitas jaringan aksesibilitas dari titik simpul distribusi menuju
lokasi daya tarik wisata;
4) Rendahnya kualitas, kuantitas sebaran fasilitas sarpras dan penunjang
pariwisata (fasilitas akomodasi, restoran/rumah makan, layanan informasi dsb);
32
5) Rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum pendukung pariwisata;
6) Belum terwujudnya bandara internasional baru yang kapabelitasnya dapat
meningkatkan aksesbelitas dan services.
b) Permasalahan Pengembangan Pemasaran Pariwisata:
1) Rendahnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun ke luar
negeri (masih banyak tergantung Jakarta dan Bali);
2) Rendahnya kapasitas bandara/ penerbangan langsung ke/ dari Bintan dari
daerah di Indonesia maupun dari Negara asal pasar-pasar utama;
3) Rendahnya kuantitas dan kualitas sistem pelayanan transpotasi publik;
4) Rendahnya kuantitas dan kualitas produk promosi pemasaran pariwisata ke
luar daerah/ luar negeri;
5) Belum optimalnya promosi/ pemasaran bersama yang terpadu bagi seluruh
stakeholder pariwisata Kabupaten Bintan;
6) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pemasaran pariwisata yang kapabel/
mumpuni baik pengetahuan, ketrampilan dan bahasa;
7) Masih rendahnya pelaksanaan pemasaran/ promosi pariwisata minat khusus,
thematik dan segmen tertentu;
8) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi
dan informasi dalam salah satu strategi dalam pemasaran pariwisata
Kabupaten Bintan.
c). Permasalahan Pengembangan Kemitraan
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pengembangan
kemitraan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. permasalahan pariwisata
yang dihadapi Kabupaten Bintan antara lain:
1) Belum memadainya profesionalitas/ kualitas dan kuantitas SDM pengelola Daya
Tarik Wisata, pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya;
2) Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan yang terkelola dengan baik dan
berkelanjutan terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatan;
3) Kurang intensifnya sinergitas/ keterpaduan (kerjasama dan kemitraan) antar
stakeholder pariwisata;
4) Masih rendahnya kesadaran wisata dan penerapan sapta pesona oleh
stakeholder kepariwisataan, pihak terkait maupun masyarakat;
5) Belum optimalnya kemitraan dunia pendidikan Kabupaten Bintan dengan
stakeholder pariwisata Kabupaten Bintan;
6) Masih rendahnya hubungan kemitraan/ kerjasama pengembangan SDM dan
kelambagaan kepariwisataan Bintan dengan luar daerah maupun dari luar
negeri;
7) Masih rendahnya pelaksanaan/ penerapan sertifikasi standarisasi kualitas SDM
maupun kelembagaan kepariwisataan.
33
c). Permasalahan Pengembangan Usaha dan Industri Pariwisata
1) Kurangnya kemitraan antar usaha pariwisata;
2) Belum terstandardisasinya kualitas berbagai produk;
3) Tingkat kesadaran kalangan industri pariwisata terhadap pengembangan daya
tarik wisata.
Keberhasilan pembangunan kepariwisataan juga sangat ditentukan oleh kesiapan
dan dukungan masyarakat di destinasi pariwisata. Banyak daerah yang sudah
dikenal wisatawan dan menjadi destinasi wisata, namun tidak mampu berkembang
baik dan cenderung stagnan karena masih terbatasnya dukungan dan kesiapan
masyarakat sekitar. Terbatasnya pemahaman terhadap nilai manfaat pariwisata
bagi masyarakat dan wilayah setempat seringkali memunculkan iklim yang kurang
kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan. Unsur-unsur SAPTA
PESONA Pariwisata (aman, tertib, bersih, nyaman, indah, ramah dan kenangan)
belum sepenuhnya terwujud di destinasi-destinasi pariwisata, sehingga kondisi
tersebut cenderung menciptakan persepsi yang kurang positif bagi wisatawan,
karena merasa tidak nyaman dan aman dalam melakukan kunjungan wisatanya.
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan tahun 2016-2020 adalah “Terwujudnya
Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintan Gemilang
2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)”
Adapun penjelasan visi tersebut berdasarkan kata kunci adalah sebagai berikut :
Madani :
1. Masyarakat yang beradab dan agamis
2. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
3. masyarakat yang demokratis
4. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Program-program pembangunan berbasis masyarakat
Madani merupakan perwujudan dari masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan
teknologi. Sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan
hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan
kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang
seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program
pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah
masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted. Masyarakat madani
adalah konsep yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang
terus menerus.
34
Sejahtera :
1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Daya beli
Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada
ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat
sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera
jiwa dan batiniah.
Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan
buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi
dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling
berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan
antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna.
Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi
pada masyarakat Kabupaten Bintan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin
baik, hingga menjadi teladan bagi daerah lainnya.
Bintan Gemilang 2025 Gerakan Melangkah Maju di Bidang:
1. Kelautan
2. Pariwisata
3. Kebudayaan
Memiliki arti “Gerakan Melangkah Maju”, gerakan yang dimaksud merupakan gerakan
pembangunan yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk lebih maju yang
melibatkan secara aktif seluruh pihak di kabupaten Bintan dengan jangka waktu target
capaian sampai tahun 2025. Pembangunan dikembangkan sesuai potensi dan
keunggulan kabupaten Bintan, yaitu sektor kelautan dan pariwisata sebagai core dan
sekaligus sebagai driver activity. Serta dengan melestarikan dan memajukan seluruh
hasil kegiatan dan penciptaan akal budi masyarakat seperti kesenian, dan adat istiadat
dengan bersandar pada Budaya Melayu.
Misi Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan ditentukan delapan misi pembangunan
2016-2021 sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing
dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan
kelautan;
2. Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan
merata;
35
3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan
sepenuh hati;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing
dalam kompetisi global;
5. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya
Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat.;
6. Mengoptimalkan pemberdayaan masayarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan;
7. Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan;
8. Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Program unggulan Bintan Gemilang RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 untuk
bidang Pariwisata antara lain adalah mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah
tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal
terutama di bidang pariwisata dan kelautan.
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Kementerian Pariwisata merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu
memastikan pengembangan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, melalui:
(1) Pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan antara lain meliputi
perancangan destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan
kawasan pengembangan pariwisata nasional), peningkatan aksesibilitas, atraksi,
amenitas, dan ekosistem pariwisata;
(2) Pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing
antara lain meliputi pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan
religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan, wisata
bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensi,
olahraga dan rekreasi;
(3) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat
antara lain meliputi tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus,
internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi
masyarakat di bidang pariwisata.
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata yang diukur dengan
indikator jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan
ekosistem, jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan,
jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata, jumlah fasilitasi
36
pemberdayaan masyarakat, merupakan sasaran dan indikator baru di tahun pertama
Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019
Peningkatan aksesibilitas di destinasi pariwisata merupakan salah satu janji Presiden
pada tahun 2015-2019 untuk mewujudkan pariwisata Indonesia yang berdaya saing.
Pada tahun 2015 telah tercapai dukungan dan sinergi lintas sektor sebagai upaya
pengembangan infrastruktur di 25 KSPN, diantaranya sebagai berikut:
(1) Pengembangan 20 bandara di 13 KSPN dengan kegiatan: perpanjangan dan
pelapisan runway, pembangunan taxiway, apron, fillet, dan fasilitas bandara,
(b)Pengembangan 8 pelabuhan di 8 KSPN dan 7 dermaga di 3 KSPN, (c)
Pembangunan terminal/ fasilitas kelengkapan jalan/ kereta api di 4 KSPN, yang
mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan;
(2) Pembangunan jalan baru di 5 KSPN dengan total 143,72 Km dan pemeliharaan,
pelebaran, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan di 10 KSPN sepanjang 460,29 Km, (b)
Pengembangan kawasan pemukiman, sistem penyediaan air minum dan
penyehatan lingkungan tersebar 14 KSPN di 1.080 lokasi dan penataan bangunan
tersebar 8 KSPN di 28 lokasi, yang mendapatkan dukungan dari Kementerian PU-
PERA.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional, yaitu persentase dari dampak
yang dihasilkan oleh sektor pariwisata, baik yang bersifat langsung maupun tak
langsung, terhadap nilai PDB nasional. Perhitungan indikator ini dilakukan oleh
Kementerian Pariwisata bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan dilaporkan
sebagai cerminan keberhasilan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan
kedatangan dan perjalanan wisatawan di Indonesia yang berkualitas sehingga mampu
meningkatkan PDB sektor pariwisata.
Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional merupakan dukungan
Kementerian Pariwisata terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kontribusi PDB sektor
pariwisata, semakin penting pula posisi sektor kepariwisataan dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kontribusi ini diupayakan seiring dengan
penciptaan lingkungan sosial budaya yang berkualitas, penciptaan rekreasi dan
pemanfaatan waktu senggang yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui tingkat hidup yang berkualitas.
37
Program prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan dan target kinerja serta lokasi
program prioritas:
No Program Prioritas Dinas
Pariwisata
Target Kinerja Lokasi
1. Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Peningkatkan Kualitas dan kuantitas Sarana Maupun
Prasarana serta Objek dan Dayatarik Pariwisata
Kab. Bintan
Menata Kawasan Objek Pariwisata
Penyediaan Fasilitas Objek Pariwisata
Pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana pariwisata
2. Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Informasi Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata Pariwisata Kab. Bintan
Kalender Event Pariwisata Bintan
Promosi pariwisata melalui Event dan tournament
Potensi Produk-produk local/ home industry/ souvenir Kab. Bintan
Peningkatan sadar wisata melalui sosialisasi Kab. Bintan
Pengelolaan destinasi pariwisata
peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha
pariwisata
Kab. Bintan
3. Pengembangan
Kemitraan
Kegiatan fasilitasi peningkatan melaui pelatihan tourguide
4. Pengembangan Usaha dan Industri Pariwisata
Pemantauan, pendataan dan evaluasi objek/ kawasan pariwisata
Kab. Bintan
Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi pelayanan usaha jasa perjalanan wisata
Kab. Bintan
38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Bintan didasarkan pada Perda
Kabupaten Bintan Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bintan Tahun 2011 – 2031 ditetapkan kawasan strategis Kabupaten Bintan,
diantaranya Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi. Kawasan strategis
Pertumbuhan Ekonomi yang terkait dengan pengembangan Kawasan peruntukan
Pariwisata ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bintan. Agar pembangunan dan
pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan
pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan
tersebut. Kondisi/ aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu
strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan
dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan
kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Hasil KLHS menjadi
dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen
hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan
pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/ kota yang berimplikasi negatif terhadap
lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan
kabupaten/ kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program
dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.
Sampai saat ini kajian dampak lingkungan terhadap pengembangan sektor pariwisata
belum sepenuhnya dilakukan karena pelaku sektor pariwisata di Bintan pada umumnya
masih merupakan industri kecil yang dampak pencemarannya juga relatif kecil. Namun
demikian untuk industri yang skalanya cukup besar seperti sektor akomodasi/
perhotelan dan usaha restaurant telah dilakukan kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) agar pembangunan kepariwisataan berbasis kepedulian terhadap lingkungan
dan berkelanjutran
39
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pengembangan Destinasi Pariwisata:
Masih rendahnya Length Of Stay;
Distribusi wisatawan yang belum merata (waktu kunjungan dan obyek kunjungan)
di kabupaten/kota;
Ketergantungan terhadap destinasi/hub lain (Bali dan Jakarta) yang masih cukup
tinggi;
Masih rendahnya peran serta masyarakat Sadar Wisata dan internalisasi Sapta
Pesona;
Kualitas Pelayanan Wisata yang belum standar;
Keterbatasan investasi dibidang pariwisata dalam pengembangan Daya Tarik
Wisata (DTW ) baru yang berskala besar;
Daya dukung destinasi terbatas, pada saat “Peak Season”.;
Daya Saing destinasi / provinsi lain tumbuh dengan cepat.
Pengembangan Pemasaran Pariwisata:
Kurang terintegrasi dan sinerginya pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah dan
swasta;
Pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif dan efisien;
Terbatasnya basis data dan belum optimalnya Sistem Informasi Pemasaran
Pariwisata.
Pengembangan Kemitraan:
Kurangnya SDM Pariwisata Profesional yang sudah tersertifikasi;
Koordinasi/ sinergi antar kelembagaan kepariwisataan maupun lintas sektor yang
belum efektif;
Belum optimalnya peran serta asosiasi / kelembagaan pariwisata dalam mendukung
pengembangan kepariwisataan daerah;
Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat di desa wisata terhadap
wisatawan.
Pengembangan Usaha dan Industri Pariwisata:
Kurangnya kemitraan antar usaha pariwisata, sehingga tidak tercipta rantai nilai
(Value Chain) produk wisata yang dihasilkan;
Belum terstandardisasinya kualitas berbagai produk kepariwisataan yang
dihasilkan;
Iklim persaingan usaha kepariwisataan yang cenderung mengarah kepada
persaingan tidak sehat;
Rendahnya kesadaran kalangan industri pariwisata terhadap pengembangan daya tarik wisata dan tanggungjawab sosial korporasi (CSR).
40
Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Strategi dan Kebijakan
Perencanaan strategis merupakan proses sistimatis yang berkelanjutan dari pembuatan
keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan
antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan
mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan
stratejik merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi
dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan
stratejik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun
organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi.
4.1 Visi dan Misi OPD Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata merupakan prioritas utama dalam
mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan
tersebut maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan sesuai dengan perubahan ke arah
perbaikan sistem pembinaan dengan menetapkan visi.
Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang realistik
berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu oleh
unit organisasi. Disamping itu visi menggambarkan pandangan jauh ke depan kemana
unit kerja akan dibawa pada kondisi yang diinginkan. Visi harus jelas dan mampu
menarik komitmen dan menggerakkan orang, menciptakan makna bagi kehidupan
seluruh anggota unit kerja/ organisasi, mewujudkan/ menciptakan standar
keunggulan, menjembatani keadaan sekarang dengan masa depan.
Dalam merumuskan visi organisasi hendaknya meliputi aspek-aspek yaitu
mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh unit kerja/ organisasi, memberikan arah dan
fokus strategi yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis
yang terdapat dalam unit kerja/ organisasi, memiliki orientasi terhadap masa depan
sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendifinisikan dan membentuk masa
depan unit kerja /organisasi, serta menjamin kesinambungan kepemimpinan unit kerja/
organisasi.
Adapun Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan adalah “Terwujudnya Bintan sebagai
destinasi wisata berkelas dunia yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, serta
mampu mendorong pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat”
41
Misi Pembangunan Kabupaten Bintan yang terkait dengan kepariwisataan sesuai
RPJMD (2016-2021) pada point satu [1] adalah ”Mewujudkan kabupaten Bintan
sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi
ekonomi lokal terutama dibidang pariwisata dan kelautan” guna memacu
pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini dijabarkan
dalam lima [5] Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan :
1. Mengembangkan destinasi pariwisata Bintan yang aman, nyaman, menarik dan
mudah dicapai berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkualitas dan
berkelanjutan serta mendorong percepatan pembangunan wilayah setempat;
2. Mengembangkan pemasaran pariwisata Bintan yang terpadu, sinergi, efektif dan
efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara ke
Bintan;
3. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu
menggerakkan kemitra usahaan dan bertanggungjawab atas kelestarian dan
kesimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
4. Mengembangkan kelembagaan pariwisata (organisasi pemerintah daerah, swasta,
masyarakat, serta sumberdaya manusia) yang efektif dan efisien dalam mendorong
terwujudnya kepariwisataan Bintan yang berkelanjutan;
5. Mengembangkan atraksi wisata dan ekonomi kreatif melalui event promosi wisata
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Tujuan yang ditetapkan berdasarkan Visi dan Misi Pengembangan Kepariwisataan
Kabupaten Bintan sesuai dokumen RPJMD (2016-2021) yaitu mewujudkan peningkatan
daya saing pariwisata sehingga kepariwisataan di Bintan baik daya tarik wisata, SDM
maupun stakeholders beserta kelembagaannya mempunyai kompetensi yang tinggi
maka diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan, sebagai berikut :
1. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata Kabupaten Bintan, implementasi
pencapaiannya adalah :
a. mewujudkan Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor
unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang mampu mendorong
peningkatan jumlah kunjungan;
c. meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk domestik regional
bruto, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap
memelihara kelestarian lingkungan;
d. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan
citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu
menarik kunjungan dan kunjungan ulang Wisatawan mancanegara dan
Wisatawan nusantara;
42
e. mewujudkan industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian
Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha
Pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk
mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
f. mengembangkan lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu
mensinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan
pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
Sasaran dari tujuan Jangka menengah OPD adalah, sebagai berikut :
1. Mewujudkan tujuan wisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif yang aman,
nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan sehingga mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Mewujudkan pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah
sebagai destinasi pariwisata;ewujudkan pemasaran yang efektif dan efisien untuk
meningkatkan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;
3. Mewujudkan Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui
peningkatan investasi dibidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata,
perluasan lapangan kerja dan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian
lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Mewujudkan daya Tarik pariwisata yang berdaya saing tinggi pada tingkat nasional
maupun internasional;
5. Mewujudkan potensi masyarakat local serta optimalisasi potensi ekonomi local
dibidang pariwisata;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten dibidang kepariwisataan.
Sasaran sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Pengembangan Kepariwisataan Bintan
tahun 2016-2021 dengan sasaran utamanya adalah “Terwujudnya Bintan sebagai
destinasi wisata berkelas dunia yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, serta
mampu mendorong pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat” maka implementasi pencapaiannya adalah :
a. terciptanya berbagai inovasi jenis Daya Tarik Wisata;
b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisataan yang handal;
c. meningkatnya kualitas paket Wisata yang variatif , yang dikelola secara sinergis dan
terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/ atau oleh pelaku Wisata;
d. meningkatnya kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara;
e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Daerah;
f. terwujudnya Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor
unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
g. meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman
yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan.
h. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan Daerah, produk domestik
43
regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian
lingkungan;
i. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra
Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
j. terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah
melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha
Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung
pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
k. terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu
menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan
pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
l. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan
Daerah;
m. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional; dan
n. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
nusantara dan
mancanegara
Jumlah Desa Wisata
5 5 5
5
5
5
Kunjungan Wisatawan
550,00
0
600,00
0
650,000
700,000
750,000
800,000
PAD Sektor Pariwisata
98,13
104,1
110,1
115,6
121,4
121,4
44
4.3 Strategi dan Kebijakan OPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam
lima tahun mendatang. Sesuai kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Bintan
lima Tahun (2016-2021) maka untuk menciptakan kepariwisataan Bintan yang maju,
kompetitif dan berkelanjutan perlu strategi sebagai berikut :
1. Meningkatkan sadar wisata dan sapta pesona seluruh stakeholder pariwisata dan
masyarakat untuk menguatkan citra dalam mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai
Daerah Tujuan Wisata/ Destinasi Unggulan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata Kabupaten Bintan yang
mempunyai daya banding dan saing tinggi/ kompetitif serta berkelanjutan,
diversifikasi produk pariwisata serta penunjang yang siap jual sehingga mampu
menarik kunjungan wisatawan;
3. Mengoptimalkan berbagai upaya penguatan dan perluasan jaringan kerjasama
serta meningkatkan kemitraan kepariwisataan dengan stakeholder lainnya yang
sinergis dan bermanfaat;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung Daya
Tarik Wisata (DTW), amenitas dan aksesibilitas pada kawasan maupun daerah
tujuan wisata;
5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM) kepariwisataan yang unggul dan
professional;
6. Meningkatkan partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat daerah dalam
pembangunan kepariwisataan.
4.3.1 Analisis Lingkungan Internal
Destinasi Pariwiata
Posisi Strategis Destinasi Bintan dalam Konstelasi Destinasi Pariwisata Regional
Bintan adalah pulau terbesar dari total 3,214 pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau
seluas 59.852,01 Km² ini sekarang dihuni oleh lebih dari 117.000 jiwa. Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, Pulau Bintan ditetapkan menjadi
Kabupaten Bintan sejak 23 Februari 2006. Secara geografis Kabupaten Bintan terletak
di posisi yang strategis. Bintan hanya terpaut 40 km dari negara tetangga Singapura.
Penetapan Segitiga Emas Singapura-Johor-Riau (Sijori) sebagai wilayah
pengembangan terpadu menempatkan Kepulauan Riau di pusat perkembangan
ekonomi di Asean.
Sebagai kepulauan yang sudah maju, Kabupaten Bintan sangat mudah dijangkau dari
berbagai tempat dengan transportasi laut dari Batam, tiga pelabuhan penumpang di
Bintan dapat dijangkau menggunakan perahu motor yang berangkat tiap 15 menit,
45
beberapa kapal penumpang juga berangkat dari dan menuju Tanjungpinang di Bintan
bagian selatan tiap harinya, selain itupulau bintan juga dapat diakses dengan mudah
melalui transportasi laut dari Tanjung Balai Karimun, Pulau Singkep dan Natuna.
Kabupaten Bintan juga bisa diakses secara langsung melalui jalur laut dari negara-
negara tetangga, karena banyaknya pelanggan tetap angkutan laut antar negara,
banyak perahu feri yang melayani jalur Singapura-Tanjungpinang. Perjalanan dengan
feri hanya menghabiskan waktu kurang dari satu jam, dari pelabuhan Tanjungpinang,
sebanyak lima trip dengan feri yang melayani perjalanan dari dan menuju pelabuhan
stulang laut Johor Bahru Malaysia. Untuk pelayaran jalur ini diharuskan membayar tiket
seharga 75 Ringgit Malaysia sekali jalan.
Bandara Intenasional Hang Nadim di Batam saat ini telah memiliki banyak rute
penerbangan dari dan menuju kawasan batam dan bintan, sama seperti jalur
pelayaran. Rute penerbangan internasional utama dari bandara ini adalah menuju
singapura dan malaysia, pulau bintan sendiri juga memiliki bandara kecil bernama Raja
Haji Fisabilillah. Bandara ini menyediakan penerbangan rute-rute domestik.
Sejak awal bintan memang diproyeksikan sebagai pulau wisata dan peristirahatan,
pantai-pantai indah yang telah dihiasi dengan berbagai fasilitas berkelas kebanyakan
berada disepanjang pantai utara pulau ini, tepatnya di daerah lagoi teluk sebong. Lagoi
dipilih sebagai kawasan wisata pantai karena memiliki pantai yang berarus tenang
hampir sepanjang tahun dan berhadapan langsung dengan singapura dan malaysia.
Tempat-tempat wisata yang ada di daerah ini adalah kawasan wisata terpadu eksklusif
lagoi (Bintan Resort) Desa Wisata Sebong Pereh yang menawarkan wisata bahari dan
pantai sebong pereh, dikawasan ini terdapat barbagai fasilitas wisata selayaknya kaum
jet set antara lain beberapa hotel berbintang, bar dan diskotik, spa mewah serta
beberapa lapangan golf.
Tidak hanya dikawasan lagoi, pulau bintan juga menyediakan tempat-tempat wisata
lain mulai dari wisata alam, wisata ekologi, wisata budaya serta wisata sejarah. Pantai
Tanjung Berakit, pantai trikora dan perkampungan nelayan kawal, pantai-pantai di
pulau kecil di sekitar pulau bintan dan bintan leasure park serta air terjun gunung
bintan, goa gunung bintan dan danau bekas galian bouksit alam tirta di kecamatan
teluk bintan bisa memberi alternatif tempat wisata yang tidak kalah cantik dengan
kawasan lagoi, wisata ekologi bisa dilakukan dengan mengunjungi dan turut
melakukan penanaman pohon hutan bakau.
46
Bintan sebagai jalur Cruise Intenational sekaligus sebagai Venue Event Sail Indonesia
Sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 bintan menjadi salah satu tuan rumah
penyelenggaraan sail Indonesia, pada tahun 2013 kegiatan diikuti 180 yacht, dengan
jumlah peserta setiap kapalnya 3-4 orang sehingga total peserta 400 orang lebih yang
berasal dari 21 negara. Dengan penyelenggaraan ini mereka diperkenalkan dengan
budaya-budaya Bintan, permainan rakyat seperti perahu jong, gasing, silat ataupun
yang lainnya, serta tampilan budaya seperti tari-tarian daerah.
Keterbatasan Dukungan Prasarana Umum dan Fasilitas Pariwisata
Prasarana umum seperti listrik, air dan telekomunikasi merupakan salah satu hal yang
sangat dibutuhkan dalam pengembangan kepariwisataan pada suatu destinasi wisata,
kebutuhan akan prasarana umum sangatlah dibutuhkan oleh wisatawan yang
berkunjung. Bintan sebagai destinasi wisata juga sangat membutuhkan dukungan hal
tersebut dalam pengembangan wilayahnya, namun saat ini suplai tersebut masih
belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat bintan menyeluruh. Begitu juga
dengan masalah air bersih, PDAM Tirta Kepri masih belum bisa mencukupi kebutuhan
pelanggannya, pada musim kemarau masyarakat masih kesulitan dalam mendapatkan
air bersih.
Bintan Sebagai Kawasan Free Trade Zone
Landasan Hukum penetapan Pulau Bintan sebagai Kawasan Free Trade Zone (FTZ)
telah ditetapkan dalam PP NO. 47 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas (KBPBP) Bintan. Dalam PP tersebut lokasi FTZ Nintan terdiri dari
kawasan Bintan Utara (58,750,6 Ha), kawasan FTZ Industri Maritim Bintan Timur (812,6
Ha), Kawasan FTZ Industri Galang Batang Kawasan FTZ Pulau Anak Lobam (678,2 Ha).
Sementara Kepres Nomor 19 Tahun 2013 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
pelabuhan bebas bintan untuk diterapkan mengembangkan bintan menjadi kawasan
investasi menarik ” Meningkatkan kualitas SDM melalui teknologi transfer, pada
gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas-
luasnya.
Pemasaran Pariwisata
Fenomena pasar tidak lepas dari berbagai isu internal, berbagai trend yang terjadi di
pasar akan memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap perubahan selera
pasar, demikian halnya dengan Bintan juga memiliki beberapa kecenderungan yang
hampir sama dengan beberapa daerah lain di Indonesia terkait dengan isu-isu
pemasaran pariwisata, berikut ini adalah beberapa isu yang secara umum terjadi dan
secara spesifik juga terjadi terkait dengan kepariwisataan di Bintan dan sekitarnya :
47
1. Segmen Pasar Wisman lebih dominan : Bintan lebih banyak di kunjungi oleh pasar
wisatawan mancanegara (80%) dibandingkan dengan pasar domestik (20%), hal ini
banyak dipengaruhi karakteristik produk yang tersedia dan kedekatan geografis
antara bintan dengan negara tetangga(singapura) yang ditunjukkan dengan
dominasi pasar singapura untuk kelompok pasar wisman di Bintan.
2. Stagnan Pertumbuhan Pasar Wisatawan : Pertumbuhan pasar pariwisata di bintan
juga relatif rendah (cenderung stagnan)
3. Lama Tinggal yang singkat : Rata-rata wisatawan hanya singgah tidak lebih dari 2
hari, ragam atraksi dan kedekatan posisi bintan dengan singapura (sebagai segmen
mayoritas) dimungkinkan menjadi faktor rendahnya lama tinggal karena hanya
sebatas aktifitas mengisi akhir pekan.
4. Branding : Brand Image Bintan lebih dekat dengan lagoi dan bintan resort sebagai
icon utama, sedangkan bintan sebagai bagian dari Indonesia belum muncul sebagai
slogan yang akan memperkuat posisi bintan sebagai destinasi yang unik dan
spesifik, bintan memiliki sejumlah potensi (tidak ha nya sebatas bintan resort) yang
dapat diangkat untuk meningkatkan daya saing bintan
a. Pariwisata yang berbeda antara Bintan dengan Batam
b. Bintan lebih mencerminkan karakter : safe, spesial interst, high quality, family
oriented holiday sehingga perlu dibangun pencitraan dan jabaran produk wisata
yang relevan
c. Positioning pariwisata bintan dalam konteks pencitraan ditampilkan dalam
branding : BINTAN BREATHTAKING JOURNEY
5. Ekstensifikasi Pasar : Dominasi pasar singapura dan keberadaan segmen pasar
potensial lain yang masih minoritas (china, korea selatan, jepang) memungkinkan
untuk kegiatan perluasan pasar, ekstensi pasar dalam hal ini sangat diperlukan
dalam rangka mengembangkan segmen pasar potensial yang diorientasikan untuk
meningkatkan kunjungan, lama tinggal wisatawan di bintan.
3.02.01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.02.01 15 09 Event pariwisata Tour de Bintan Meningkatkan daya tarik pariwisata yang berdaya saing tinggi pada tingkat nasional maupun internasional terciptanya wisata unggulan daerah bersekala Internasional.
Terciptanya pasar promosi pariwisata didalam maupun di luar negeri.
Penyelenggaraan event pariwisata yang bersifat berkelanjutan
Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.
3.02.01 15 10 Event Ironman Bintan Meningkatkan daya tarik pariwisata yang berdaya saing tinggi pada tingkat nasional maupun internasional terciptanya wisata unggulan daerah bersekala Internasional.
Pelakanaan promosi pariwisata didalam maupun di luar negeri.
Penyelenggaraan event pariwisata yang berkelanjutan
Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.
3.02.01 15 11 Event Bintan Triathlon Mewujudkan daya tarik pariwisata yang berdaya saing tinggi pada tingkat nasional maupun internasional terciptanya wisata unggulan daerah bersekala Internasional.
Pelaksanaan promosi pariwisata didalam maupun di luar negeri.
Penyelenggaraan event pariwisata yang bersifat berkelanjutan
Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.
59
3.02.01 15 12 Event Pariwisata Spartan Bintan Mewujudkan daya tarik pariwisata yang berdaya saing tinggi pada tingkat nasional maupun internasional terciptanya wisata unggulan daerah bersekala Internasional.
Terciptanya pasar promosi pariwisata didalam maupun di luar negeri.
Peyelenggaraan event pariwisata yang bersifat berkelanjutan.
Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.
3.02.01 15 13 Penyelenggaraan Sail Bintan Terwujudnya daya tarik pariwisata yang berdaya saing tinggi pada tingkat nasional maupun internasionalTerciptanya event wisata bersekala Internasional.
Terciptanya pasar promosi pariwisata didalam maupun di luar negeri.
Terselenggaranya event pariwisata yang bersifat berkelanjutan.
Terselenggaranya Event Wisata Bahari
Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.
3.02.01 15 14 Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri (Mengikuti Pameran/Expo)
Kerjasama promosi priwisata dengan terselenggaranya pameran/expo luar negeri
Meningkatkan promosi pariwisata luar negeri.
Pelaksanaan promosi pariwisata.
Tersedianya informasi pariwisata.
3.02.01 15 15 Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri (Mengikuti Pameran/Expo)
Terselenggaranya pameran/expo dalam negeri
Terwujudnya peningkatan promosi pariwisata dalam negeri.
Terciptanya pasar promosi pariwisata.
Tersedianya informasi pariwisata.
3.02.01 15 16 Penyediaan Materi Promosi Bintan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam maupun luar negeri
Pembuatan buku destinasi pariwisata
Tersedianya informasi pariwisata.
3.02.01 15 17 Penyusunan Buku Highlight Pariwisata Tersedianya Highlight pariwisata.