Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023 1 Rancangan Akhir RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018-2023 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON 2019
66
Embed
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023 BADAN PERENCANAAN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
1
Rancangan Akhir
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018-2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON 2019
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN 2018-2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2019
PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON
Jalan Monumen Nomor 1 Brigjen Dharsono Telp. 0231 203588 – 200707 Cirebon 45135
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 050/Kep. 234–BPPPPD/2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
CIREBON TAHUN 2018-2023
WALI KOTA CIREBON,
Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023 telah ditetapkan kembali melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 64 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, dengan Keputusan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah; 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berikut perubahan-perubahannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon
2005 – 2025; 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon; 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Cirebon 2018 – 2023; 15. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
:
:
:
:
Mengesahkan Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (RENSTRA BPPPPD) Tahun 2018-2023
Menjadikan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(RENSTRA BPPPPD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018-2023.
Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Cirebon.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 10 Juli 2019
a.n. WALI KOTA CIREBON KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,
MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BPPPPD)
Kota Cirebon Tahun 2018-2023 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana
diketahui, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Melalui Peraturan
Daerah tersebut telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah (BPPPPD) sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi penunjang urusan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian
pengembangan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
Sebagai upaya untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka
perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan konfrehensif. Salah satu upaya kearah
tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon
untuk jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra BPPPPD ini
merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan
indikator serta target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD); selain itu, juga memuat perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat
Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah.
Renstra ini disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan
indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.
Akhirnya dengan disusunnya Renstra BPPPPD Kota Cirebon ini diharapkan
dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan BPPPPD Kota
Cirebon selama masa lima tahun kedepan.
Demikian Renstra ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaiman mestinya.
Cirebon, 17 Juni 2019
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON
MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST NIP. 19700322 199703 1 004
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPPPPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPPPD
2.2. Sumber Daya BPPPPD
2.3. Kinerja Pelayanan BPPPPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan BPPPPD
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPPPPD
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan BPPPPD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Cirebon Tahun 2018-2023
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPPPD
4.2. Strategis dan Kebijakan BPPPPD
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di daerah disusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional. Sistem perencanaan yang dimaksud disusun
secara berjenjang meliputi rencana jangka panjang, rencana jangka
menengah, dan rencana jangka pendek (tahunan).
Perencanaan yang disusun perlu ditindaklanjuti oleh perencanaan di
tingkat perangkat daerah sebagai sebuah organisasi yang berfungsi
menjalankan roda pemerintahan. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun
2004, perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah
dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra). Sesuai dengan Pasal 13
ayat (1) disebutkan bahwa Renstra-PD memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Serta berpedoman
kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pada dasarnya Renstra Perangkat
Daerah identik dengan rencana strategis(strategic planning).
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun,
disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas
dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah sesuai bidang urusan
yang menjadi kewenangan daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun
dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM), dengan materi dan substansi utama memuat tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Setiap
Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan
untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah,
dengan tidak mengabaikan tingkat kinerja pelayanan/pembangunan yang
sudah dicapai pada periode sebelumnya.
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
2
Penyusunan rencana strategis perlu dilakukan analisis terhadap
lingkungan, baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah
penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan
(weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada.
Rencana ini berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam
kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada
baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan,
kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.
Penyusunan Rencana Stategis Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
Tahun 2013-2018 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk
menjalankan amanat yang ditetapkan, dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya
pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana terdapat
dalamRencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD)Kota
Cirebon Tahun 2013-2018.
Renstra BPPPPD disusun dengan maksud untuk memperoleh
gambaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu 1-5 tahun, yaitu kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2023
yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.
Proses perencanaan yang dilakukan saat ini mutlak melibatkan
seluruh Perangkat Daerah. Oleh karena itu Renstra Perangkat Daerah
menjadi penting karena akan dijadikan satu-satunya acuan untuk
penyusunan program serta kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dan APBD
Provinsi Jawa Barat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dalam kurun waktu lima tahun ke depan sehingga diharapkan
tidak lagi ada kegiatan yang tiba-tiba muncul dalam APBD tanpa melalui
proses penyusunan rencana yang benar.
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
3
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renstra BPPPPD Kota Cirebon 2018 –
2023 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berikut perubahan-
perubahannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon
2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
4
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Cirebon 2018 – 2023;
15. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Cirebon.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2013-
2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan
yang mengacu kepada RPJMD.
Tujuan Penyusunan Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-
2023 adalah agar pelaksanaan pembangunan dan sasaran yang
tertuang dalam RPJMD beserta strategi pencapaiannya lebih fokus
melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun
waktu lima tahun.
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun susunan penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah(BPPPPD) Kota Cirebon adalah sebagai berikut:
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, dasar hukum,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan yang
dihubungkan dengan dokumen RPJMD serta dokumen
perencanaan lainnya.
BAB 2 Gambaran Pelayanan BPPPPD
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
5
Bab ini berisi tentang uraian kedudukan, tugas pokok, fungsi
dan struktur organisasi BPPPPD. Selanjutnya dijelaskan pula
sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan BPPPPD
BAB 3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis BPPPPD
Bab ini berisi permasalahan yang dihadapi BPPPPD, telaahan
terhadap Visi, Misi dan Program Wali Kota Cirebon, telaahan
terhadap Renstra Kementerian / Lembaga dan telaahan
terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan terhadap isu-isu
strategis.
BAB 4 Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran BPPPPD Kota Cirebon
Tahun 2019-2023.
BAB 5 Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi Strategi dan Kebijakan BPPPPD Kota Cirebon
Tahun 2019-2023.
BAB 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini berisi rencana program, kegiatan dan rencana
pendanaan indikatif kegiatan Tahun 2019–2023
BAB 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi penyelnggaraan bidang urusan BPPPPD
berdasarkan program dan kegiatan yang diuraikan pada bab
sebelumnya
BAB 8 Penutup
Bab ini berisi harapan agar program dan kegiatan yang sudah
direncanakan dapat dilaksanakan guna tercapainya Tujuan
BPPPPD.
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat
Daerah Kota Cirebon. Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Cirebon adalah Peraturan Walikota nomor 64Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Cirebon.
BPPPPD adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) sebagai
unsurpenunjang pemerintahankota dalam bidang perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan. BPPPPD dipimpin oleh Kepala Badan berada
dan bertanggungjawab kepada Walikota Cirebon melalui Sekretaris Daerah.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPPPD
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan :
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian
Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
Kota Cirebon;
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
7
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Cirebon maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPPPPD Kota Cirebon
adalah sebagai berikut:
KEDUDUKAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah merupakan merupakan unsur penunjang Urusan
Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan Daerah.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
Adapun fungsi BPPPPD Kota Cirebon adalah :
1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan Daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan Daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
STRUKTUR ORGANISASIBPPPPD
Struktur organisasi BPPPPD Kota Cirebon adalah sebagai berikut:
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
10
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON
SUB BIDANG KOORDINASI
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN
Ario Purdianto, SE, MM
SUB BIDANG KOORDINASI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN
Kristianna Tampubolon B, SSTP
SUB BIDANG DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN
SUB BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PENYELENGGARAAN PERKOTAAN
DAN KAWASAN KHUSUS
SUB BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN INOVASI DAN
KERJASAMA DAERAH
Iis Srimulyati, SE SUB BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN SDM
SUB BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH
Dwi Hermin Susanti, S.P
SUB BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PELAYANAN
PUBLIK DAN PARTISIPASI MASY.
Dewi Fitriyani, S.IP
UPT UPT UPT
SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN
KESEHATAN, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
Maya Damayanti, S.ST, MH
SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH
RAGA, PERPUSTAKAN & KEARSIPAN
Sri Suwartini, SKM, MA
SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN
TENAGA KERJA, KEPEGAWAIAN DAN
SEKRETARIAT DAERAH
Hj. Novie Devyani Kirana, SE
SUB BIDANG PERENCANAAN
URUSAN PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN
SUB BIDANG PERENCANAAN
URUSAN PERUMAHAN,
PEMUKIMAN, & PERHUBUNGAN
Henry Napitupulu, AMDLLAJ, SE
SUB BIDANG PERENCANAAN
URUSAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA, STATISTIK,
PERSANDIAN DAN KECAMATAN
SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, UKM, KEUANGAN,
PENANAMAN MODAL, KEBUDAYAAN
& PARIWISATA
SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN
SOSIAL, KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM& PERLINDUNGAN MASY,
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, DAN
PENCATATAN SIPIL
SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &
DESA, LINGKUNGAN HIDUP, PANGAN,
PERTANIAN, KELAUTAN& PERIKANAN
Sisca Octasari, ST, M.Si
SUB BAGIAN PROGRAM & PELAPORAN SUB BAGIAN KEUANGAN
Pipih Priyatna, SE
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
MASYARAKAT
Drs. Yayat Supriyatna
BIDANG PERENCANAAN SOSIAL
BUDAYA, EKONOMI DAN
SUMBER DAYA ALAM
Drs. Hanry David, AP, M.Si
SUB BAGIAN UMUM
KEPALA BADAN
Drs. Arman Surahman, M.Si
SEKRETARIS
BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
Ir. Syarif Arifin, MM
BIDANG PERENCANAAN
PEMERINTAHAN
BIDANG LITBANG
PEMERINTAHAN DAN
KEMASYARAKATAN
Drs. Tris Prayudi
BIDANG LITBANG PERKOTAAN
DAN INOVASI DAERAH
SUB BAGIAN KEUANGAN
Pipih Priyatna, SE
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
11
Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan memiliki fungsi:
1. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan
kegiatan Badan;
2. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Badan;
3. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
4. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
5. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
6. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Badan;
7. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan; dan
8. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Sekretaris sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Badan dalam menyelenggarakan kesekretariatan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi
Peluang adalah harapan terjadinya suatu kejadian yang
dikuantitatifkan, bersifat positif dan membantu organisasi untuk mencapai
tujuan. Sedangkan tantangan adalah suatu hal yang menggugah tekad untuk
meningkatkan kemampuan mengatasi masalah untuk mencapai tujuan.
Analisa SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan
untuk mengevaluasi kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang
(oppurtunities), dan ancaman (threats) dalam suatu pekerjaan. BPPPPD
dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya memiliki kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut:
1. Kekuatan (Strengts)
1) Struktur Organisasi
2) Tersedianya peraturan dan perundang-undangan
3) Kinerja aparatur yang baik
4) Teknologi informasi yang merata dan memadai
2. Kelemahan (Weaknesses)
1) Belum tersedianya tenaga fungsional perencanaan
2) Belum tersedianya tenaga fungsional penelitian
3) Jumlah aparatur (SDM) belum optimal
4) Data yang tersedia belum akurat
3. Peluang (Oppurtunities)
1) Peraturan dan perundang-undangan tentang perencanaan
pembangunan
2) Peraturan dan perundang-undangan tentang penelitian dan
pengembangan
3) Terbukanya peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam
rangka meningkatkan kapasitas aparatur
4) Dukungan dan tuntutan masyarakat dan perangkat daerah terhadap
pelayanan BPPPPD
4. Ancaman (Threats)
1) Masih lemahnya koordinasi dan dukungan perangkat daerah
2) Perang serta masyarakat dalam pembangunan belum optimal
Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut, selanjutnya dapat
menentukanpilihan-pilihan strategis dalam memandang dan menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi.
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
29
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BPPPPD
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.Identifikasi
isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas
pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tugas dan fungsi BPPPPD dalam memberikan
pelayanan,senantiasaharus mampu bersikap aspiratif dan aplikatif dengan
menyesuaikan diri pada lingkungan internal dan eksternal.
Oleh karena itu perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dan kondisi
lingkungan yang merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh
diabaikan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas dapat diidentifikasi
dari permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:
1. Belum memiliki pejabat fungsional perencana dan fungsional peneliti
2. Jumlah aparatur (sumber daya manusia) masih kurang, antara lain untuk
tenaga teknis, tenaga fungsional, dan tenaga administrasi
3. Masih relatif tinggi deviasi/ketimpangan antara perencanaan dengan
penganggaran
4. Belum terintegrasinya antara e planning (SIMREDA) dan e bugetting
(SIMDA Keuangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran
5. Belum sepenuhnya hasil penelitian ditindaklanjuti sebagai bagian dalam
pengambilan kebijakan daerah.
6. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam proses
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.
7. Belum diterapkannya secara konsekuen tindak lanjut hasil pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dari Perangkat Daerah
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017.
8. Belum memiliki SOP tentang alur pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
30
Isu strategis tersebut di atas merupakan masalah yang apabila tidak
diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan, maka akan
menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Namun demikian secara
sistematis permasalahan utama dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi
BPPPPD adalah sebagai mana dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:
Tabel III.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1.
Belum terintegrasinya antara e-planning dan e-budgeting
Penggunaan vendor dari masing-masing sistem berbeda
Adanya ego dari kepemilikan sistem yang tidak bisa/mau diintegrasikan
2. Belum Optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian/penelitian yang dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan daerah
Masih lemahnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menggali potensi masing-masing Perangkat Daerah
belum adanya tenaga potensial khususnya fungsional penelitian di Kota Cirebon
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Memahami visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan
dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan BPPPPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.
Hasil identifikasi BPPPPD tentang faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan BPPPPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini akan menjadi
input bagi perumusan strategis pelayanan BPPPPD. Isu-isu yang dirumuskan
dan yang akan dihadapi BPPPPD tidak saja berdasarkan tinjauan pada
kesenjangan pelayanan (faktor penghambat), tetapi juga berdasarkan
kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan yang optimal (faktor
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
31
pendorong), agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
Adapun Visi Kota Cirebon 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 telah
ditetapkan adalah sebagai berikut:
“Sehati kita wujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Kreatif Bebasis
Budaya dan Sejarah”.
Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon adalah
misi ke 2, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel,
berwibawa, dan inovatif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik, Meningkatkan Kualitas Kinerja, Kapasitas, dan Akuntabilitas
Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Inovasi dalam Manajemen
Pemerintahan. Sedangkan faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan
BPPPPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah adalah:
Misi ke-2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
akuntabel, berwibawa, dan inovatif dengan tujuan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik, Meningkatkan Kualitas Kinerja, Kapasitas, dan
Akuntabilitas Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Inovasi dalam
Manajemen Pemerintahan.
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
32
Tabel III.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPPPD terhadap Pencapaian Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
No Program KDH dan Wk. KDH Terpilih
Permasalahan Pelayanan BPPPPD
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kesenjangan antara perencanaan dengan penganggaran
Tingkat kebutuhan lebih tinggi dari kemampuan anggaran
Adanya dokumen perencanaan pendukung
2. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemanfaatan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan
Belum terintegrasi dengan e planning dan e budgeting
Sistem e budgeting bisa diakses
3. Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Pencapaian hasil yang belum optimal
Masih adanya kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan
Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi
4. Program Penelitian dan Pengembangan
Hasil penelitian belum dijadikan bahan kebijakan pemerintah
Kemampuan SDM masih terbatas
Adanya aturan dan perundang- undangan pendukung
5. Program Litbang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Hasil penelitian belum dijadikan bahan kebijakan pemerintah
Belum ada fungsional penelitian
Adanya aturan dan perundang- undangan pendukung
6. Program Litbang Sosial dan Kemasyarakatan
Hasil penelitian belum dijadikan bahan kebijakan pemerintah
Belum ada fungsional penelitian
Adanya aturan dan perundang- undangan pendukung
7. Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan Daerah
Hasil penelitian belum dijadikan bahan kebijakan pemerintah
Belum ada fungsional penelitian
Adanya aturan dan perundang- undangan pendukung
8. Program Litbang Inovasi dan Pengembangan Iptek
Belum optimalnya Inovasi dan pengembangan Iptek
Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM
Koordinasi antara perang daerah, stake holder baik
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
33
3.3. Telaahan Renstra BAPPENAS, BAPPEDA PROVINSI dan RPJMD Kota
Cirebon
Hasil analisis terhadap Renstra Bappenas, BAPPEDA Provinsi dan RPJMD Kota
Cirebon, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(BPPPPD) Kota Cirebon perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong
pelayanan BPPPPD Kota Cirebon yang akan mempengaruhi penanganan
permasalahan yang telah diidentifikasi pada tabel – tabel di bawah ini.
Tabel III.3
Permasalahan pelayanan BPPPPD Kota Cirebon berdasarkan Sasaran Renstra
Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya
No. Sasaran Jangka Menengah
Renstra Bappenas
Permasalahan
Pelayanan
BPPPPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Tercapainya integrasi,
sinkronisasi dan sinergi
antardaerah, antarruang,
antarwaktu, dan antarfungsi
pemerintah, maupun antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan dan
pengawasan
Sharing data
dan informasi
belum berjalan
dengan baik,
karena
pemanfaatan
sistem informasi
yang belum
optimal
- Belum terbentuknya komunikasi yang baik antara pusat dengan daerah
- Informasi yang ada masih bersifat sektoral belum terintegrasi dalam informasi pembangunan seutuhnya
- Sarana dan prasarana dalam komunikasi sudah memadai
2. Tingkat kepercayaan
pemangku kepentingan
(stakeholders) terhadap
RPJMN 2010-2014
Belum
konsistensinya
antara
perencanaan
dan
penganggaran
- Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan penganggaran
Partisipasi dari
berbagai
stakeholder/
masyarakat
3. Tingkat kepercayaan
pemangku kepentingan
(stakeholders) terhadap
RKP
Belum
konsistensinya
antara
perencanaan
dan
penganggaran
- Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan penganggaran
Partisipasi dari
berbagai
stakeholder/
masyarakat
4. Persentase (%) tingkat
keberhasilan pelaksanaan
tugas (penugasan khusus)
dari
Pemerintah/Presiden
- Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut
- Kemampuan SDM BPPPPD masihterbatas
- Perbedaan kebijakan mikro antara pusat dan daerah
Keinginan
bersama seluruh
PD dalam
menyukseskan
pembangunan
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
34
terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan
Tabel III.4
Permasalahan pelayanan BPPPPD Kota Cirebon berdasarkan Sasaran Renstra
BAPPEDA Provinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan
penanganannya
No. Sasaran Jangka
Menengah Renstra
BAPPEDA Provinsi
Permasalahan
Pelayanan BPPPPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Dokumen
perencanaan yang
berkualitas dan
konsisten
- Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksnakan di BPPPPD
- Kebijakan pendistribusian pegawai bukan kewenangan BPPPPD
- Masih kurangnya pengiriman diklat struktural dan fungsional SDM BPPPPD
SDM BPPPPD
mayoritas sarjana
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
35
Tabel. III.5
Permasalahan pelayanan BPPPPD Kota Cirebon berdasarkan Sasaran RPJMD Kota
Cirebon Tahun 2018 – 2023 beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan
penanganannya
No. Sasaran RPJMD
Kota Cirebon
Permasalahan Pelayanan
BPPPPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
- Belum terintegrasinya antara perencanaan dan penganggaran
- Terbatasnya kemampuan aparatur perencana dalam melakukan prediksi anggaran dari awal penyusunan rencana.
- Belum adanya SPM bidang Perencanaan.
- Belum sinkronnya jadwal perencanaan dengan jadwal reses.
- Belum terintergrasinya dokumen-dokumen perencanaan sektoral dengan perencanaan pembangunan kota.
- Pengendalian dan evaluasi belum optimal, skpd tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan, tidak ada teguran dan sanksi bagi SKPD yang tidak atau terlambat dalam penyampaian laporan.
- Penempatan SDM tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
- Belum adanya fungsional perencanaan
- Pemahaman aparatur perencana terhadap peraturan perundangan masih persepsional.
- Informasi ketersediaan anggaran tidak bisa langsung diperoleh pada awal tahun.
- Belum dilakukannya perencanaan bersumber biaya non pemerintah.
- Sarana dan prasarana sudah dimiliki
- Peraturan perundangan sudah mencukupi dari UU, PP, Permen, hingga Perda dan Perwal.
- Ketersediaan anggaran.
- Adanya pagu anggaran yang telah ditetapkan di awal (pagu anggaran hasil musrenbang kecamatan)
- Tersedianya aturan utk memperoleh pendanaan dari CSR.
3. Meningkatnya
Kualitas
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
- Belum dimanfaatkannya hasil penelitian (kajian) sebagai bahan kebijakan.
- Belum dipublikasikannya hasil penelitian (kajian) dalam media nasional maupun internasional
- Masih kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah.
- Belum adanya fungsional penelitian.
- Sudah ada peraturan dan kebijakan terkait kelitbangan
- Tersedianya anggaran kegiatan
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
36
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
3.4.1.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Cirebon telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Cirebon Tahun 2011 – 2031. Dokumen tersebut memuat hasil perencanaan tata
ruang berupa tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana
struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan
strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah kota.
Adapun telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel
3.5 di bawah ini:
Tabel III.6
Kondisi Pelayanan BPPPPD Saat ini berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah
terkait Tugas dan Fungsi BPPPPD
Konsisi Pelayanan BPPPPD Saat ini atau
Permasalahan Pelayanan BPPPPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Peningakatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang
Lokakarya dan sosialisasi sudah dilaksanakan namun belum rutin dan menyeluruh kepada semua stakeholders
Anggaran dan SDM
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Pelayanan data dan informasi serta peta tata ruang
Sudah dilaksanakan namun informasi peta yang tersedia belum optimal untuk dijadikan bahan perencanaan pembangunan
Anggaran dan SDM
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3 Pengendalian dan Penataan ruang
Sudah terbentuk TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) pada Dinas PUPR
Belum tesedia RDTR serta data daya dukung dan daya tampung lingkungan menyebabkan terbatasnya instrumen untuk Pengendalian dan Penataan ruang
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
37
No
Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah
terkait Tugas dan Fungsi BPPPPD
Konsisi Pelayanan BPPPPD Saat ini atau
Permasalahan Pelayanan BPPPPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
3 Evaluasi/peninjauan kembali tata ruang
Peninjauan akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4. Indikasi program dan kegiatan dalam mewujudkan rencana tata ruang
- Indikasi program dan kegiatan yang tercantum dalam RTRW belum masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan.
- Pemahaman aparatur yang belum optimal.
- Peraturan tata ruang tingkat daerah belum lengkap
- Sudah tersedia dokumen RTRW.
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah
rangkaian analisa yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program
(KRP). Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan
melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh
pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dan /atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Hasil dalam penyusunan KLHS RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018–2023
adalah:
a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi
lingkungan hidup di suatu wilayah;
b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana,
dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan
KLHS yang tengah disusun Pemerintah Kota Cirebon saat ini adalah KLHS
untuk RPJMD, dimana dokumen RPJMD tersebut menjadi acuan bagi Perangkat
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
38
Daerah termasuk BPPPPD dalam menyusun rencana strategisnya. Adapun Aspek
KLHS RPJMD yang disusun saat ini lebih memfokuskan pada aspek Perkiraan
mengenai dampak dan resiko lingkungan Hidup.
Beberapa isu strategis KLHS RPJMD Kota Cirebon yang terkait dengan
BPPPPD dapat dilihat pada Tabel III.7 di bawah ini
Tabel III.7
Beberapa Isu dan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon
No Dasar Analisa Isu strategis
1 Fungsi Penyediaan Air Bersih Persentase rumah tangga yang memiliki
akses terhadap layanan air belum
mencapai 100 %, masih terjadi GAP
2,47%
2 Daya Tampung Beban
Pencemar Sungai
Persentase rumah tangga yang memiliki
akses terhadap layanan sanitasi layak
belum mencapai 100 %, masih terjadi
GAP 10,32%
3 Fungsi Penyediaan Air Bersih Pemenuhan kebutuhan air minum layak
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan
pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi
berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.
Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan
lainnya, maka isu strategis yang berkembang di BPPPPD Kota Cirebon yaitu:
1. Belum terintegrasinya sitem e planning (perencanaan) dan e budgetting
(penggaran) sehingga data belum tersinkronisasi. Hal ini menyebabkan
konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang senantiasa berbeda.
Penyebabnya adalah karena sistem yang dibangun pada e planning dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, sedangkan sistem e budgetting dilakukan
oleh BPKP. Masing-masing mempunya kewenangan dan aturan sendiri
2. belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian/penelitian yang dapat dijadikan
bahan pengambilan kebijakan daerah
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
39
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13
ayat (1) menyebutkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,program,
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon
Tujuan
Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat
idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk
melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah
perjalanan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria,
aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat Kota
Cirebon.
Sasaran
Adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui
tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan.
Keberhasilan mencapai berbagai sasaran sangat penting di tinjau dari :
1. Lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana.
2. Meletakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja
pemerintahan.
3. Sebagai alat untuk memicu dan memacu agar semua organisasi
pemerintah sadar terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan karena
adanya bidang-bidang kegiatan tertentu yang tidak membuahkan hasil
pada tingkat yang diharapkan.
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
40
Tabel IV.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran
Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD (jumlah program di RKPD yang sesuai RPJMD/jumlah program di RPJMD *100%)
100% 100% 100% 100% 100%
Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD (program yg ada di APBD yg sesuai RKPD/ kegiatan di RKPD*100%)
100% 100% 100% 100% 100%
Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas
ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 68,5% menjadi 88%
76% 79% 82% 85% 88%
Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD (jumlah program di renja SKPD yg sesuai dgn RKPD/jumlah total program di renja SKPD*100%)
100% 100% 100% 100% 100%
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota (jumlah unsur masyarakat yang hadir/jumlah unsur yang diundang *100%)
80% 82% 84% 87% 90%
Tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan permendagri Nomor 86 Tahun
100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
41
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran
Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2017 (perbandingan antara tahapan perencanaan yg tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan)
Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan (kegiatan yang ada di APBD yang sesuai RKPD/ kegiatan yang ada di APBD*100
100 100 100 100 100
Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD
tingkat kepuasan terhadap kinerja dan koordinasi BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan)
77% 78% 79% 80% 81%
2.
Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk menjadi bahan kebijakan daerah (Jumlah dokumen yang menjadi rekomendasi dibagi jumlah total dokumen yang dihasilkan dalam RIK)
20%
50%
60%
70%
80%
Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan
Jumlah Kajian Kelitbangan yang dihasilkan (Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan)
10 7 7 7 7
Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan
1. Jumlah kerjasama Kelitbangan yang dilakukan
- 1 1 1 1
2. Jumlah publikasi hasil
- 1 1 1 1
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
42
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran
Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
kelitbangan dalam media skala nasional atau internasional
3. Jumlah inovasi yang sudah terbentuk menjadi system inovasi daerah (SIDa)
- 1 1 1 1
4. Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan
- - 1 - 1
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
43
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang
kuat bagaimana Perangkat Daerahmenciptakan nilai tambah (value added) bagi
stakeholderlayanan. Disinipenting untuk mendapatkan parameter utama yang
menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective).
Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan
suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam
menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih
baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus
dikendalikan dan dievaluasi (learning process). Strategi dan kebijakan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD)
merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana
program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah
menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan
target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan
fungsi BPPPPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BPPPPD selanjutnya menjadi
dasar perumusan kegiatan BPPPPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang
menjadi tugas dan fungsi BPPPPD. Adapun strategi dan kebijakan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dapat
disampaikan dalam tabel berikut ini.
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
44
Tabel V.1. Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Visi : Sehati kita wujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Kreatif Bebasis Budaya dan Sejarah.
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
1.1. Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas
1.2. Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD
1.1.1. Melakukan updating data SIPD
1.1.2. Pelaksanaan proses perencaaan tepat waktu dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah
1.1.3. Peningkatan
kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah
1.2.1. Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran
1.1.1.1. Optimalisasi data yang uptodate dari semua sektor dan Perangkat Daerah
1.1.2.1. Mengoptimalkan
sistem perencanaan dan pembangunan daerah
1.1.3.1. Membangun
sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah serta mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.
1.2.1.1. Meningkatkan
layanan administrasi perkantoran, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
2.1. Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan
2.2. Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan
2.2.1. Peningkatan pemahaman atas penelitian, pengkajian dan pengembangan
2.2.2. Mengembangkan inovasi dan kerjasama dalam penelitian, pengkajian dan pengembangan
2.1.1.1. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penelitian, pengkajian dan pengembangan
2.1.1.2. Meningkatkan inovasi serta merintis kerjasama penelitian, pengkajian, dan pengembangan dengan perguruan tinggi
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
45
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah disusun
maka untuk mewujudkannya akan dituangkan melalui Rencana Program dan
Kegiatan berdasarkan hal tersebut. Program merupakan kumpulan kegiatan yang
sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau pihak swasta
guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih
lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi.
Keberhasilan dalam suatu program dan kegiatan adalah pencapaian indikator
kinerja yang ditentukan, karena indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan
suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus
dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau
tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik
kinerja input, output, outcome, maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana
program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dilengkapi
dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Selengkapnya
dapat dilihat pada Tabel VI.1 berikut ini:
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
46
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019-2023
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
Konsistensi Program RKPD
terhadap RPJMD 78,99 100
100
100
100
100
100
Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD
96,19 100
100
100
100
100
100
1.1. Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas
ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 68,5% menjadi 87%
68,50% 76%
79%
82%
85%
88%
88%
Bidang Perencanaan
Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD (jumlah program di renja SKPD yg sesuai dgn RKPD/jumlah total program di renja SKPD*100%)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Perencanaan
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
52
Tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (perbandingan antara tahapan perencanaan yang tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Perencanaan
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota (jumlah unsur masyarakat yang hadir/jumlah unsur yang diundang *100%)
73,33% 80% 82% 84% 87% 90% 90% Bidang Perencanaan
Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan (kegiatan yang ada di APBD yang sesuai RKPD/kegiatan di APBD*100%)
98,90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Perencanaan
4.3.15 Program Pengembangan Data/Informasi
Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)
76% 82% 351.032.00
0
78% 375.945.460
80% 413.490.00
6
82% 454.839.00
7
84% 500.322.90
8
84% 2.095.629.381
-
4.3.15.01
Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat
Profil PD Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dokumen SIPD, dan dokumen Laporan hasil kerja Non PNS
3 dokumen
3 dokume
n
85.000.000
3 dokume
n
93.500.000
3 dokume
n
102.800.00
0
3 dokume
n
113.080.00
0
3 dokume
n
124.388.00
0
15 dokume
n
518.768.00
0
Dokumen Profil PD 1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
5 dokume
n
Dokumen SIPD 1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
5 dokume
n
Dokumen Laporan hasil kerja Non PNS
1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
5 dokume
n
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
53
4.3.15.02
Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam
Profil SKPD lingkup bidang sosial budaya ekonomi dan SDA, dan dokumen Laporan hasil kerja Non PNS
2 dokumen
3 dokume
n
43.032.000
3 dokume
n
47.335.200
3 dokume
n
52.068.720
3 dokume
n
57.275.592
3 dokume
n
63.003.151
15 dokume
262.714.66
3
Dokumen Profil PD 1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
5 dokume
n
Dokumen Laporan hasil kerja Non PNS
2 dokume
n
2 dokume
n
2 dokume
n
2 dokume
n
2 dokume
n
10 dokume
n
4.3.15.03
Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Data dan informasi urusan 1) PUPR dan pertanahan; 2) urusan permukiman dan perumahan, urusan perhubungan, dan 3) komunikasi, informatika dan statistik dan kecamatan, dan dokumen laporan hasil kerja Non PNS
3 dokumen
4 dokume
n
88.000.000
4 dokume
n
96.800.000
4 dokume
n
106.480.00
0
4 dokume
n
117.128.00
0
4 dokume
n
128.840.80
0
20 dokume
n
537.248.80
0
Dokumen Profil PD 3 dokume
n
3 dokume
n
3 dokume
n
3 dokume
n
3 dokume
n
15 dokume
n
Dokumen Laporan hasil kerja Non PNS
1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
1 dokume
n
5 dokume
n
4.3.15.04
Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota
Dokumen SIPD semester I dan II
2 dokumen
2 dokume
n
75.000.000
2 dokume
n
74.250.000
2 dokume
n
81.675.000
2 dokume
n
89.842.500
2 dokume
n
98.826.750
10 dokume
n
419.594.25
0
4.3.15.05
Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan aplikasi (pemutakhiran) aplikasi SIMREDA sesuai RPJMD baru
1 sistem 1 sistem 60.000.000
1 sistem 64.060.260
1 sistem 70.466.286
1 sistem 77.512.915
1 sistem 85.264.207
1 sistem 357.303.66
8
4.3.16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD (jumlah program RKPD tahun berkenaan / jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%)
87,39% 87,50% 1.030.900.000
87,60% 663.000.000
87,70% 726.000.00
0
87,80% 729.000.00
0
87,90% 787.000.00
0
87,90% 3.935.900.000
-
Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023
54
4.3.16.02
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat
4 dokumen
8 dokume
n
200.000.00
0
8 dokume
n
110.000.000
8 dokume
n
120.000.00
0
8 dokume
n
130.000.00
0
8 dokume
n
140.000.00
0
40 dokume
n
700.000.00
0
4.3.16.03
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Dokumen perencanaan bidang sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam
3 dokumen
7 dokume
n
203.400.00
0
7 dokume
n
110.000.000
7 dokume
n
120.000.00
0
7 dokume
n
130.000.00
0
7 dokume
n
140.000.00
0
35 dokume
n
703.400.00
0
4.3.16.04
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
3 dokumen
7 dokume
n
180.000.00
0
7 dokume
n
110.000.000
7 dokume
n
120.000.00
0
7 dokume
n
130.000.00
0
7 dokume
n
140.000.00
0
35 dokume
n
680.000.00
0
4.3.16.06
Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Kota
Dokumen RKPD murni dan perubahan, Dokumen RPJPD Perubahan, Dokumen RPJMD dan Perubahan
2 dokumen
3 dokume
n
185.000.00
0
3 dokume
n
150.000.000
3 dokume
n
165.000.00
0
2 dokume
n
120.000.00
0
2 dokume
n
130.000.00
0
13 dokume
n
750.000.00
0
4.3.16.31
Pendampingan Perencanaan APBN/APBD Provinsi
Laporan usulan DAK dan Bantuan Gubernur dan Perubahannya
2 dokumen
3 dokume
n
12.500.000
3 dokume
n
33.000.000
3 dokume
n
36.000.000
3 dokume
n
39.000.000
3 dokume
n
42.000.000
15 dokume
n
162.500.00
0
4.3.16.32
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Laporan Musrembang RKPD Tingkat Kota, Virtual Musrembang dan Musrembang Tingkat Provinsi
0 dokumen
2 dokume
n
250.000.00
0
1 dokume
n
150.000.000
1 dokume
n
165.000.00
0
1 dokume
n
180.000.00
0
1 dokume
n
195.000.00
0
6 dokume
n
940.000.00
0
4.3.17 Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPD
98,34% 98,00% 125.000.00
0
98,45% 159.000.000
98,55% 168.000.00
0
98,65% 127.000.00
0
98,75% 166.000.00
0
98,75% 745.000.00
0
-
4.3.17.01
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Dokumen evaluasi terhadap RKPD berjalan dan evaluasi terhadap RKPD sebelumnya, Dokumen Evaluasi RPJPD, dan Dokumen Evaluasi RPJMD