Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019 I-1 PENDAHULUAN BAB I 1.1. Latar Belakang Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekwensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019. Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup : 1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi 2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD 3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja 4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan 5. Penyederhanaan kegiatan Perubahan Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda Kab.Lumajang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2015-2019 dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.
117
Embed
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan ......Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019 BAB I PENDAHULUAN I-1 1.1. Latar
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
I-1 PENDAHULUAN BAB I
1.1. Latar Belakang
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi
daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur
rumah tangganya sendiri. Konsekwensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut
adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat. Dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk
disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah
Kabupaten Lumajang melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten
Lumajang Tahun 2015-2019. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan
RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra BAPPEDA
Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.
Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 sesuai
dengan hasil review yang dilakukan mencakup :
1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan
Perubahan Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda Kab.Lumajang
merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada
Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang
2015-2019 dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun
kedepan dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran pasangan Kepala Daerah
terpilih yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan
program dan kegiatan.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
I-2 PENDAHULUAN BAB I
Langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, maka dalam
penyusunannya perlu dilaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal
maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan
kekuatan (strenghts),kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan
(threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada
proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap
memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya
alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang adalah :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
I-3 PENDAHULUAN BAB I
10. Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 –
2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang no.15 tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat daerah;
16. Peraturan Bupati Lumajang no 82 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah .
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lumajang adalah :
1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan
tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan
pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah
ditetapkan dalam kurun waktu 2015 - 2019 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan
instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal
maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang
rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
I-4 PENDAHULUAN BAB I
Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang adalah :
1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan
pembangunan;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa
depan;
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi
masa depan;
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima;
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).
8. Menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik,
selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil - hasil perencanaan dengan
pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 disusun menurut sistematika sebagai
berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
B. Sumberdaya
C. Kinerja Pelayanan
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
I-5 PENDAHULUAN BAB I
BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
B. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa
Timur
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
E. Penentuan Isu-Isu Strategis.
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Kepala Daerah
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kab.Lumajang
C. Strategi dan Kebijakan Bappeda Kab.Lumajang
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
LAMPIRAN
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
II-1
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA BAB II
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
A. Tugas
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi uraian tugas dan
fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lumajang, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan
pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan .
B.Fungsi (sesuai Perbup )
a. Penetapan rencana kerja dan program / kegiatan bidang perencanaan
pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan
pembangunan daerah , penelitian dan pengembangan ;
c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah ,
penelitian dan pengembangan ;
d. Penyelenggaraan tata laksana perencanaan pembangunan ;
e. Penyelenggaraan pembinaan dan layanan administrasi perencanaan , penelitian
, dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi,, fisik, dan prasarana serta
sosial dan budaya ;
f. Penyusunan pedoman perencanaan , penelitian , dan pengembangan
pembangunan bidang ekonomi,, fisik, dan prasarana serta sosial dan budaya ;
g. Pengkoordinasian kegiatan kerjasama perencanaan ;
h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah langkah dan tindakan
tindakan yang perlu diambil kepada Bupati ;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya yang
diberikan oleh Bupati .
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
II-2
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA BAB II
C.Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
a. Sub. Bidang Pertanian;
j. Sub. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
k. Sub. Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.
4. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
a. Sub. Bidang Sumber Daya Manusia;
b. Sub. Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
c. Sub. Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
i. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
a. Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan;
b. Sub. Bidang Penataan Ruang dan Permukiman;
c. Sub. Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan.
ii. Bidang Data dan Evaluasi terdiri dari :
a. Sub. Bidang Data dan Informasi;
b. Sub. Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
c. Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
iii. Kelompok Jabatan Fungsional
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
II-3
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA BAB II
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KASUBAG KEUANGAN
KEPALA BIDANG EKONOMI
KASUBID
PERTANIAN
KASUBID KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
KASUBAG PENYUSUNAN
PROGRAM
SEKRETARIAT
KASUBID PERINDUSTIAN
PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN
DUNIA USAHA
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
KASUBID SUMBERDAYA
MANUSIA
KASUBID KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
KASUBID PEMERINTAHAN DAN
APARATUR
KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA
KASUBID SUMBER DAYA ALAM, LH DAN PENGAIRAN
KASUBID PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN
KASUBID SARANA PRASARANA DAN PERHUBUNGAN
KASUBID DATA DAN
INFORMASI
KASUBID PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAM
KASUBID EVALUASI DAN
PELAPORAN
KEPALA BIDANG
DATA DAN EVALUASI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA BADAN
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
II-4
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA BAB II
2.2. Sumberdaya SKPD
Sumberdaya yang terdapat dalam Bappeda dengan fungsinya sebagai pendukung
dan penggerak pelayanan di Bappeda meliputi Susunan Kepegawaian dan
Perlengkapan
A. Susunan Kepegawaian
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Pendidikan Jumlah
1 Strata 2 (S 2) 8
2 Strata 1 (S 1) 20
3 Sarjana Muda/Diploma 3 5
4 SLTA/SMK 8
5 SLTP -
6 SD 1
Jumlah 42
2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
No. Nama Pelatihan Penjenjangan Jumlah
1 ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV 7
2 SPAMA/ DIKLATPIM TK. III 4
3 SPAMEN/DIKLATPIM TK. II 1
Jumlah 12
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah
1 I 1
2 II 5
3 III 14
4 IV 7
5 TENAGA KONTRAK 15
Jumlah 42
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
II-5
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA BAB II
4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf
No. Jabatan Jumlah
1 Eselon II 1
2 Eselon III 5
3 Eselon IV 13
4 Fungsional -
5 Staf 23
Jumlah 42
B. Perlengkapan
Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.5. Perlengkapan BAPPEDA Kabupaten Lumajang
No. Nama Barang Jumlah (Unit)
1 Mobil 2 2 Sepeda Motor 18 3 Almari Kayu 20 4 Rak Kayu 20 5 Rak Besi 4 6 Meja Kayu 62 7 Kursi Kayu 19 8 Meja Tamu 6 9 Filing Cabinet 13
10 Mesin Ketik 1 11 Komputer 31 12 Laptop 4 13 Kamera 2 14 OHP/LCD 2 15 Screen/Layar 2 17 AC 12 18 Mesin Pemotong Rumput 2 19 Sound System 2 20 Televisi 2 21 Brankas 1 22 Handycamp 1 23 Lemari Kaca 1 24 Kursi Putar 34 25 Kursi Besi 63 26 Meja Komputer 9
Jumlah 332
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
II-6
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA BAB II
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Lumajang merupakan sarana
yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan..
Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan
sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam
kurun waktu tertentu.
Beberapa indikator kinerja Bappeda Kabupaten Lumajang disajikan dalam tabel
sebagai berikut :
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
II-7
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA BAB II
Tabel
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Lumajang
Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. *)
100 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. *)
100 - - - - - - - 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0
6
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya. *)
100 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
Terlaksana tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang *)
100 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
Ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
meliputi: a. Kecamatan Lumajang; dan b. Kecamatan Sukodono.
(2) PKLp / Pusat Kegiatan Lokal Promosi meliputi: a. Kecamatan Pasirian; b. Kecamatan Klakah; c. Kecamatan Yosowilangun;
dan d. Kecamatan Senduro.
(3) PPK / Pusat Pelayanan Kota meliputi: a. Kecamatan Pronojiwo; b. Kecamatan Tempursari; c. Kecamatan Candipuro; d. Kecamatan Tempeh; e. Kecamatan Sumbersuko;
Penetapan Pusat-pusat Perkotaan meliputi : (1) SWP / Satuan Wilayah
Pengembangan meliputi: a. Kecamatan
Lumajang; b. Kecamatan
Sukodono, dan c. Kecamatan
Kedungjajang (2) SSWP / Sub Satuan
Wilayah Pengembangan meliputi: a. Kecamatan Pasirian; b. Kecamatan Klakah; c. Kecamatan Senduro; d. Kecamatan
Yosowilangun; dan
Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Lumajang sebagai Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Kegiatan Lokal Promosi dan Pusat Pelayanan Kota melalui penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
Ketersediaan dokumen rencana umum dan rinci tata ruang memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam pelayanan di Bappeda keterkaitannya dengan arah pembangunan dan penataan kawasan, acuan pertimbangan perizinan serta pengendalian penyimpangan alih fungsi ruang.
Ibukota Kabupaten dan seluruh ibukota kecamatan se Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-12
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) f. Kecamatan Ranuyoso; g. Kecamatan Randuagung; h. Kecamatan Kedungjajang. i. Kecamatan Kunir; j. Kecamatan Tekung; k. Kecamatan Jatiroto; l. Kecamatan
Rowokangkung; m. Kecamatan
Pasrujambe; n. Kecamatan Padang; dan o. Kecamatan Gucialit.
e. Kecamatan Pronojiwo.
(3) Kawasa Kota Kecamatan meliputi: a. Kecamatan Jatiroto; b. Kecamatan
Tempursari; c. Kecamatan
Candipuro; d. Kecamatan Tempeh; e. Kecamatan
Sumbersuko; f. Kecamatan
Ranuyoso; g. Kecamatan
Randuagung; h. Kecamatan Kunir; i. Kecamatan Tekung; j. Kecamatan Senduro; k. Kecamatan
Rowokangkung; l. Kecamatan
Pasrujambe; m. Kecamatan Padang;
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-13
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) dan
n. Kecamatan Gucialit.
2 (1) Sistem prasarana utama di wilayah kabupaten meliputi: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi laut.
(2) Sistem jaringan transportasi darat meliputi: a. jaringan jalan; dan b. jaringan kereta api.
(3) Rencana jaringan jalan meliputi: a. jalan nasional kolektor
primer 2 (JKP-2); b. jalan strategis nasional
rencana. c. jalan provinsi kolektor
primer 3 (JKP-3); d. jalan strategis provinsi. e. jalan kabupaten kolektor
primer 4 (JKP-4);
(1) Sistem prasarana utama di wilayah kabupaten meliputi: sistem jaringan transportasi darat;
(2) Sistem jaringan transportasi darat meliputi: a. jaringan jalan; dan b. jaringan kereta api.
(3) Rencana jaringan jalan meliputi: a. jalan kolektor primer
2 (JKP-2); b. jalan kolektor primer
3 (JKP-3); c. jalan kolektor primer
4 (JKP-4); dan d. jalan lokal primer
antar PKL. (4) Terminal penumpang
Rencana pengembangan sistem transpotasi darat dan transportasi laut melalui penyusunan tatanan trasportasi lokal
Ketersedian dokumen perencanaan Tatralok merupakan pedoman / dasar dalam penentuan rencana pengembangan dan pembangunan terminal, rencana peningkatan jalur KA, rencana pengembangan jaringan jalan, serta pembangunan sistem transportasi laut
Kecamatan Lumajang, Sukodono, Kedungjajang, Klakah, Pasirian, Pronojiwo, Tempeh, Ranuyoso, Randuagung, dan Jatiroto
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-14
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) f. jalan kabupaten lokal
primer antar PKL; g. jalan strategis kabupaten.
(4) Terminal penumpang meliputi: a. terminal penumpang Tipe
B berada di Kecamatan Kedungjajang; dan
b. terminal penumpang Tipe C meliputi: 1. Kecamatan
Lumajang; 2. Kecamatan
Pronojiwo; 3. Kecamatan Pasirian;
dan 4. Kecamatan Klakah.
(5) Terminal barang berada di Kecamatan Sukodono.
(6) Jembatan timbang meliputi: a. Jembatan Timbang Klakah
berada di Kecamatan Klakah; dan
b. Jembatan Timbang Pasir
meliputi: a. terminal penumpang
Tipe B berada di Kecamatan Kedungjajang; dan
b. terminal penumpang Tipe C meliputi: 1. Kecamatan
Lumajang; 2. Kecamatan
Pronojiwo; 3. Kecamatan
Pasirian; dan 4. Kecamatan
Klakah. (5) Jembatan timbang
meliputi: a. Jembatan Timbang
Klakah berada di Kecamatan Klakah; dan
b. Jembatan Timbang Pasir meliputi: 1. Kecamatan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-15
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) meliputi: 1. Kecamatan Tempeh;
dan 2. Kecamatan Pasirian.
(7) Unit pengujian kendaraan bermotor berada di Kecamatan Kedungjajang.
(8) Pengembangan jalur perkeretaapian umum berupa jalur kereta api ganda pada jalur timur melalui jalur Ranuyoso – Klakah – Randuagung – Jatiroto.
(9) Sistem jaringan transportasi laut berupa rencana pembangunan pelabuhan penumpang dan/atau pelabuhan khusus direncanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tempeh; dan 2. Kecamatan
Pasirian. (6) Pengembangan jalur
perkeretaapian umum melalui jalur Ranuyoso – Klakah – Randuagung – Jatiroto.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-16
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 3 Rencana Sistem jaringan
persampahan meliputi: a. penyusunan rencana induk
pengelolaan persampahan; b. pengoptimalan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) berada di Desa Besuk Kecamatan Tempeh;
c. pengembangan lokasi TPA baru berada di Kecamatan Tempeh;
d. pengembangan prasarana pengolahan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) berada di Kecamatan Pasirian;
e. pengembangan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) dengan peningkatan konsep 4R yang tersebar di seluruh kecamatan;
• Pengembangan prasarana pengolahan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)
• Pengembangan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) dengan peningkatan konsep 4R
• Pengembangan penerapan sistem pengurangan timbunan sampah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahunan
• Pengembangan penerapan teknologi
Ketersediaan dokumen perencanaan Masterplan Persampahan, berfungsi sebagai pedoman perencanaan pengembangan, peningkatan, pengelolaan dan pengendalian sistem persampahan baik dari pembangunan TPA, peningkatan kinerja angkutan sampah hingga rencana kebutuhan sarana prasarna persampahan
Seluruh kecamatan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-17
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) timbunan sampah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahunan;
g. pengembangan penerapan teknologi ramah lingkungan;
h. peningkatan penerapan label produk ramah lingkungan;
i. pengembangan kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
j. peningkatakan fasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
ramah lingkungan
• Peningkatan penerapan label produk ramah lingkungan
• Pengembangan kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang
Sistem jaringan limbah meliputi: a. penanganan limbah padat
rumah tangga dengan mengunakan sistem septic tank komunal;
b. penanganan limbah kegiatan di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pertambangan
Sistem jaringan limbah meliputi: a. penanganan limbah
padat rumah tangga dengan mengunakan sistem septic tank setempat;
b. belum tersedit instalasi pengolah air limbah (IPAL) setempat (on
• peningkatan dan pengelolaan limbah padat rumah tangga dengan sistem septictank komunal;
• peningkatan penanganan limbah kegiatan di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri,
Ketersediaan dokumen perencanaan Masterplan Air Limbah dan IPLT, berfungsi sebagai pedoman peningkatan dan pengembangan sistem
Kecamatan Lumajang, Sukodono dan Tempeh
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-18
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) kawasan permukiman dan fasilitas umum lainnya dengan menerapkan sistem instalasi pengolah air limbah (IPAL) setempat (on site) dan terpusat (off site) yang tersebar di seluruh kecamatan;
c. pengembangan sistem pengolahan air limbah dan kegiatan pemantauan instalasi atau prasarana pengolah air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
d. pemantauan pengelolaan limbah pemanfaatan ruang di kawasan budi daya.
site) dan terpusat (off site);
c. belum tersedia instalasi atau prasarana pengolah air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
kawasan pertambangan, kawasan permukiman dan fasilitas umum lainnya dengan menerapkan sistem instalasi pengolah air limbah setempat (on site) dan komunal (off site)
• pengembangan sistem pengolahan air limbah dan kegiatan pemantauan instalasi atau prasarana pengolah air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
• peningkatan pemantauan pengelolaan limbah pemanfaatan ruang di kawasan budi daya
pengelolaan air limbah serta sebagai dasar pembangunan IPLT dan IPAL
Sistem jaringan drainase meliputi: a. penyusunan masterplan
Sistem jaringan drainase meliputi: a. Belum tersedia
• Pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase
Ketersediaan dokumen perencanaan
Seluruh kecamatan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-19
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) drainase kawasan perkotaan;
b. pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan kabupaten dan kecamatan; dan
c. pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan dengan drainase induk aliran meliputi: 1. Sungai Bondoyudo; 2. Sungai Jatiroto; 3. Sungai Asem; 4. Sungai Saratan; 5. Sungai Pancing; 6. Sungai Besuk Bang; 7. Sungai Winong; 8. Sungai Mujur; dan 9. Sungai Ngrawan.
masterplan drainase b. Saluran drainase
berupa sungai belum berfungsi maksimal dan butuh pemeliharaan
c. Kurang optimalnya fungsi saluran drainase jalan menyebabkan beberapa titik masih terdapat genangan
• Normalisasi peningkatan saluran induk/primer
• Normalisasi/peningkatan saluran pembuang (afvoer).
• Pengembangan dan pengelolaan saluran pematusan dan drainase di setiap jaringan jalan
• pembuatan daerah tangkapan air terutama dalam skala lingkungan
Masterplan Air Limbah dan IPLT, berfungsi sebagai pedoman peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan jaringan drainase
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-20
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
Tabel 3. 2 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Kawasan perlindungan setempat salah
satunya Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dengan luas kurang lebih 7.994 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) hektar atau sekitar 30 % (tiga puluh persen) meliputi: a. RTH publik meliputi taman kota, taman
pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai dengan proporsi paling sedikit 20 (dua puluh) persen; dan
b. RTH privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi paling
Luas RTH eksisting Kawasa Perkotaan adalah 245,70 Ha atau sekitar 1,23% dari seluruh luas kawasan perkotaan.
Pengembangan dan pengelolaan kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan untuk mencapai 30% melalui penyusunan Rencana Tindak RTH
Tersedianya Masterplan Ruang Terbuka Hijau sangat bermanfaat untuk membantu SKPD dalam proses selanjutnya yaitu penyusunan Rencana Tindak dan DED, proses pembelian lahan dll terkait penambahan luas RTH
Seluruh ibukota kecamatan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-21
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) sedikit 10 (sepuluh) persen.
Kawasan peruntukan tanaman pangan
berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) dengan luas kurang lebih 32.323 (tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektar meliputi: a. lahan pertanian irigasi dengan luas
kurang lebih 32.144 (tiga puluh dua ribu seratus empat puluh empat) hektar meliputi: 1. Kecamatan Tempursari; 2. Kecamatan Pronojiwo; 3. Kecamatan Candipuro; 4. Kecamatan Pasirian; 5. Kecamatan Tempeh; 6. Kecamatan Lumajang; 7. Kecamatan Sumbersuko; 8. Kecamatan Tekung; 9. Kecamatan Kunir; 10. Kecamatan Yosowilangun; 11. Kecamatan Rowokangkung; 12. Kecamatan Jatiroto; 13. Kecamatan Randuagung;
Luas kawasan pertanian Kabupaten Lumajang hingga tahun 2013 adalah seluas 35.000 Ha, dimana untuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum ditetapkan untuk deliniasinya
Untuk menetapkan LP2B, perlu adanya data dasar berupa peta lokasi lahan pertanian, sehingga pemetaan LP2B perlu dilakukan sebagai dasar batas penetapan oleh Bupati
Seluruh kecamatan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-22
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 14. Kecamatan Sukodono; 15. Kecamatan Padang; 16. Kecamatan Pasrujambe; 17. Kecamatan Senduro; 18. Kecamatan Kedungjajang; 19. Kecamatan Klakah; dan 20. Kecamatan Ranuyoso.
b. lahan pertanian non irigasi dengan luas kurang lebih 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Randuagung.
Pengembangan kawasan agropolitan di
wilayah kabupaten meliputi: a. Kecamatan Senduro; dan b. Kecamatan Pasrujambe.
Kawasan Agropolitan Seroja telah ditetapkan oleh Bupati
Pemantapan, peningkatan dan pengembangan komoditi Agropolitan Seroja
Kawasan Agropolitan Seroja merupakan kawasan yang memiliki potensi komoditi khususnya pertanian yang strategis, beberapa SKPD terlibat diantaranya antara lain Dinas
Kecamatan Senduro dan Pasrujambe
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-23
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Pertanian, kantor Perkebunan, Kantor Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya, Keberadaan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Agropolitan ini berfungsi sebagai pedoman dan pengembangan baik tiap sektor maupun lintas sektor
Kawasan Peruntukkan Perikanan berupa Kawasan minapolitan meliputi: a. Kecamatan Rowokangkung; b. Kecamatan Yosowilangun;
Kawasan Minapolitan dalam proses penetapan di Kementerian
Pemantapan dan pengembangan Kawasan Minapolitan melalui
Ketersediaan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kecamatan Tempursari, pasirian, tempeh,
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-24
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) c. Kecamatan Klakah; d. Kecamatan Tempursari; e. Kecamatan Tempeh; f. Kecamatan Pasirian; dan g. Kecamatan Kunir.
kelautan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Minapolitan
Minapolitan berfungsi sebagai acuan pengembangan dan konsolidasi ruang berbagai sektoral yang menunjang didalamnya agar tidak tumpang tindih
yosowilangun, rowokangkung, klakah
Kawasan peruntukan industri meliputi: a. Kawasan peruntukan industri besar
meliputi: 1. Kecamatan Pasirian; 2. Kecamatan Tempeh; 3. Kecamatan Sumbersuko; 4. Kecamatan Kunir; 5. Kecamatan Jatiroto; 6. Kecamatan Kedungjajang; dan 7. Kecamatan Klakah.
b. Kawasan peruntukan industri menengah meliputi: 1. Kecamatan Candipuro;
Pengembangan sektor industri belum dapat dibudidayakan secara optimal, keterbatasan inventarisasi data serta linkage system dari bahan baku, sistem pengolahan hulu dan hilir tidak terskema dengan
Pengembangan industri besar, menengah, kecil dan/atau mikro; peningkatan penerapan proses produksi yang ramah lingkungan Penataan pola ruang kawasan industri; dan Pengembangan sentra-sentra industri
Ketersediaan Masterplan kawasan industri bermanfaat dalam mendukung pengembangan kawasan industri melalui pemantapan inventarisasi data jumlah industri, jenis dan statusnya. Linkage
Seluruh kecamatan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-25
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 2. Kecamatan Tekung; 3. Kecamatan Yosowilangun; 4. Kecamatan Sukodono; 5. Kecamatan Rowokangkung; 6. Kecamatan Randuagung; dan 7. Kecamatan Ranuyoso.
c. Kawasan peruntukan industri kecil dan/atau mikro tersebar di seluruh kecamatan
jelas, sehingga alur pemberdayaan dan pelatihan menjadi sporadis
potensial system pun terbentuk sehingga alur pengembangannya dapat dikendalikan.
(1) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi: a. daya tarik wisata; dan b. jalur pengembangan koridor wisata.
(2) Daya tarik wisata meliputi: a. Pariwisata alam meliputi
1. taman wisata pegunungan 2. taman wisata ranu 3. taman wisata goa 4. taman wisata air terjun 5. wisata pantai meliputi: 6. wisata pemandian alam
b. Pariwisata budaya c. Pariwisata berupa taman pemandian
Kabupaten Lumajang memiliki potensi wisata yang begitu banyak, namun pada kondisi eksisting, pengembangan DTW hanya terfokus pada sebagian kecil DTW yang dianggap strategis. Untuk DTW potensial lainnya
a. Pemantapan
dan pengembangan
Daya Tarik
Pengembangan
daya tarik wisata
alam, budaya dan
buatan;
b. pelestarian
daya tarik alami
pada daya tarik
wisata alam
c. peningkatan
Dokumen RIPPDA berfungsi sebagai dasar pengembangan potensi Daya Tarik Wisata beserta instrumen yang mendukungnya, sedangkan Grand Design berfungsi sebagai dasar dalam pengalokasian site plan dan anggaran
Seluruh kecamatan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-26
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (3) Jalur pengembangan koridor wisata
meliputi : a. Ranu Pane, Ranu Regulo, dan Ranu
Gumbolo Kecamatan Senduro; b. Ranu Pakis, Ranu Klakah Kecamatan
Klakah dan Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso;
c. Pantai Watu Godeg, Pantai Watu Gedhek dan Pantai Tlepuk berada di Kecamatan Tempursari;
d. Hutan Bambu di Kecamatan Candipuro; dan
e. Pura Mandara Giri Semeru Agung di Kecamatan Senduro.
terkendala dengan status pengelolaan, arah pengembangan serta promosi
pemantauan dan
pengendalian
pengelolaan limbah
di kawasan wisata
khususnya daerah
pantai
d. Pengembangan
prasarana dan
sarana pariwisata;
dan
e. Peningkatan
dan pengembangan
kemitraan.
(1) Kawasan peruntukan permukiman meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
(2) Permukiman perkotaan meliputi: a. Kecamatan Lumajang; b. Kecamatan Sukodono; c. Kecamatan Kedungjajang; d. Kecamatan Pasirian; e. Kecamatan Tempeh;
Kawasan permukiman di Kabupaten Lumajang cenderung tersebar dan mengikuti ruas jalan, sporadisnya pertumbuhan permukiman
a. pengembangan
permukiman secara
vertikal di kawasan
perkotaan dan
perdesaan
b. pengembangan
permukiman tertata
di kawasan
Ketersediaan dokumen – dokumen perencanaan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan
Seluruh kecamatan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-27
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) f. Kecamatan Klakah; g. Kecamatan Yosowilangun; h. Kecamatan Senduro; dan i. permukiman perkotaan Kecamatan.
(3) Permukiman perdesaan meliputi: a. Kecamatan Rowokangkung; b. Kecamatan Kunir; c. Kecamatan Pasrujambe; d. Kecamatan Gucialit; e. Kecamatan Ranuyoso; f. Kecamatan Randuagung; g. Kecamatan Pronojiwo; h. Kecamatan Sumbersuko; dan i. Kecamatan Tempursari.
(4) Pengembangan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) meliputi: a. Kecamatan Lumajang; b. Kecamatan Sukodono; c. Kecamatan Rowokangkung; d. Kecamatan Pronojiwo; dan e. Kecamatan Tempeh.
menyebabkan sulitnya upaya penyehatan lingkungan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang layak huni
perdesaan
c. pengembangan
permukiman untuk
masyarakat
berpenghasilan
rendah
permukiman sangat membantu Bappeda dalam menentukan prioritas pengembangan kawasan permukiman serta strategi pemecahan masalahanya
a. Kawasan strategis di wilayah Kawasan strategis a. peningkatan Kawasan Strategis Kecamatan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-28
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) kabupaten meliputi: a. kawasan strategis provinsi; dan b. kawasan strategis kabupaten.
(1) Kawasan strategis provinsi meliputi: a. Kawasan strategis dari sudut
kepentingan ekonomi berupa kawasan agropolitan regional Bromo Tengger Semeru (BTS) meliputi: 1. Kecamatan Senduro; dan 2. Kecamatan Pasrujambe.
b. Kawasan strategis dari sudut sosial dan berupa Bromo – Tengger – Semeru beserta permukiman adat suku tengger berada di Kecamatan Senduro.
c. Kawasan strategis dari sudut pendayagunaan SDA dan/atau kepentingan teknologi tinggi berupa kawasan pengembangan potensial panas bumi Tiris – Gunung Lamongan meliputi: 1. Kecamatan Ranuyoso; 2. Kecamatan Klakah; dan
kabupaten yang saat ini sudah digalakkan adalah Kawasan Strategis Agropolitan sejak tahun 2003, namun untuk kondisi saat ini perlu adanya stimulan gerakan kembali agar pengembangan komoditi tetap bertahan dan lestari serta mampu memicu peningkatan sektor lainnya seperti industri dan pariwisata. Kawasan Strategis Minapolitan, Jalur Lingkar Timur, Kawasan Wonorejo
dan/atau
pengoptimalan
produksi dan pasca
produksi pertanian;
b. peningkatan
koordinasi dan
pengoptimalan
jalur ekonomi
regional;
c. pengembangan dan
perlindungan
potensi budaya;
d. pengembangan
pusat ilmu
pengetahuan dan
penelitian; dan
e. pengendalian
perubahan fungsi
ruang
merupakan kawasan potensil dalam pengembangan perekonomian karena didalamnya terdapat berbagai potensi ekonomi, ketersedia rencana tata ruang kawasan strategis sangat membantu dalam menentukan pusat wilayah pengembangannya serta kawasan penunjang dan penyangganya
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-29
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 3. Kecamatan Randuagung.
(2) Kawasan strategis kabupaten meliputi: a. Kawasan strategis dari sudut
kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi: 1. kawasan strategis Wonorejo
Terpadu berada di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang;
2. kawasan strategis Jalan Lintas Selatan
3. kawasan strategis Jalur Lingkar Timur
4. kawasan strategis Agropolitan Seroja
5. kawasan strategis minapolitan 6. kawasan strategis Ekonomi
Wilayah Utara b. Kawasan strategis dari sudut
kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan Pura Mandara Giri Semeru Agung berada di Kecamatan Senduro.
Terpadu, kawasan utara dan Jalan Lintas Selatan sudah dimulai pemicuan untuk pengembangan lintas sektoral
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-30
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) c. Kawasan strategis dari sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
dst
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-31
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau
program (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup).
Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk
melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang
diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah
mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini
pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan
pemerintah daerah menjadi lebih baik.
KLHS dilaksanakan/ dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah
daerah, karena pada prinsipnya KLHS adalah suatu self assessment untuk
melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang
diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah
mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini
pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan
pemerintah daerah menjadi lebih baik.
KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self
assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program
(KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah
mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini
pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan
pemerintah daerah menjadi lebih baik.
KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap
kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-32
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program; dan
c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan
berkelanjutan.
Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan
maupun evaluasi.
KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup
yang diterapkan pada tingkat/tataran hulu. Dengan dilakukannya KLHS pada
tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi
pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan
melakukan KLHS adalah dihasilkannya KRP yang lebih baik dan sejalan
dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berikut merupakan
hasil analisis dalam KLHS sebagai berikut:
Tabel 3. 3 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Lumajang
Bappeda
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
Perkembangan kawasan budidaya yang cenderung meningkatkan lahan terbangun, berakibat penurunan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan untuk mendukung pembangunan selanjutnya. Bahkan karena terjadi eksploitasi
Perkembangan suatu wilayah perlu adanya pengendalian dan pembatasan. Media dalam upaya pengendalian pertumbuhan kawasan adalah dengan upaya
Perlu adanya penyusunan rencana tata ruang dan masterplan pengembangan sebagai pedoman serta batasan pengembangan sektoral dan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-33
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
sumberdaya alam yang tidak bertangung jawab, telah terjadi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan yang sangat parah, yang berakibat terhadap terganggunya hasil-hasil pembangunan. Perlu adanya Pemantauan perizinan yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup
penataan melalui penyusunan Rencana tata Ruang dan Masterplan. Kedepan nantinya perlu ada kebijakan bahwa setiap kawasan harus memiliki dokumen perencanaan tata ruang beserta peraturan zonasi, selain itu pengembangan utilitas sektoral harus disyarakat keberadaan masterplannya sebelum dilakukan pengembangan dan pembangunan
internal Bappeda
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan berbagai faktor seperti perubahan demografi, kebutuhan penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi, keterbatsan sumberdaya alam dan lainnya. Disamping itu didalam merencanakan pembangunan juga perlu memperhatikan
Pada saat ini, kelestarian lingkungan sering diindahkan ketika proses pembangunan budidaya dilakukan terutama di wilayah pesisir. Terkait dengan ancaman
Kawasan pesisir merupakan kawasan yang paling utama terancam kerusakan lingkungan, disisi lain kawasan pesisir merupakan benteng yang dibangun oleh alam yang
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-34
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
kebijakan-kebijakan pembangunan sebelumnya agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan. Karena tidak jarang kegiatan pembangunan dapat berdampak pada resiko kerusakan lingkungan, maka harus diupayakan agar didalam menyusun rencana pembangunan dapat menekan sekecil mungkin dampak negatip yang ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan.
kerusakan lingkungan dimana juga akan berdampak pada masyarakat, perlu ada kebijakan dimana upaya pengelolaan lingkungan menjadi syarat utama dalam pengembangan budidaya baik industri, pertambangan dan pariwisata
secara tidak langsung melindungi keselamatan masyarakat dari bencana alam. Perlu adanya penataan dan pengelolaan wilayah pesisir yang emnjadi prioritas.
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
Diperkirakan masyarakat Indonesaia yang berjumlah kurang lebih 49 juta menggantungkan hidupnya pada keanekaragaman hayati dan sekitar 6000 spesies flora dan fauna dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dalam hal ini kebijakan pemerintah dimasa mendatang perlu memperhatikan beberapa hal diantara : a. Menurunkan laju
kemerosotan/kerusakan keanekaragaman
Beragamnya ekosistem khususnya di Kabupaten Lumajang merupakan potensi tersendiri yang perlu kita lestarikan. Upaya pelestarian yang kita lakukan secara konsisten dan komperehensif akan berdampak pada munculnya potensi lain dengan ibyek yang sama yaitu
Upaya pengembangan konsep agrowisata dan ekowisata akan berdampak tidak hanya pada satu sektor, melainkan beberapa sektor utamanya pariwisata dan pertanian.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-35
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
hayati secara nyata. b. Meningkatkan
efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan serta mengurangi degradasi sumber daya keanekaragaman hayati.
c. Mengefektifkan upaya konservasi (perlindungan ekosistem penyangga kehidupan, pengawetan plasma nuftah, pemanfaatan berasa pelestarian), pengawasan peredaran keanekaragaman hayati secara terus-menerus serta pemberian sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran.
d. Menfektifkan keterlibatan masyarakat dan komunitas lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.
e. Memetakan potensi dan ketersediaan keanekaragaman hayati dalam rangka penatagunaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan mulai tahun 2004.
pariwisata. Kebijakan pengembangan pariwisata agro dan ecowisata perlu mendapatkan perhatian dan arah pembangunan ke depan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-36
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
f. Mengintegrasikan pendekatan ekosistem dalam pembuatan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati sejak tahun 2003.
g. Menyediakan pembiayaan bagi investasi dan pengelolaan bank genetik melalui mekanisme dana amanah (trust fund) mulai tahun 2004.
h. Mengembangkan balai kliring, riset teknologi rekayasa dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dini, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (intelectual property) bagi individu dan kelompok masyarakat mulai tahun 2004.
i. Menyusun legitasi nasional untuk menjamin akes dan pembagian keuntungan yang berkeadilan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya
Jumlah penduduk yang terus meningkat dan diperkirakan dapat
Maraknya upaya eksploitasi seumber daya
Gerbang bergulirnya proses
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-37
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
alam mencapai 257 juta jiwa pada tahun 2020, secaralangsung akan memberikan implikasi terhadap kebutuhan akan pakan, gizi, sandang, papan, energi dan kebutuhan laiinya. Dilain pihak dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai, nampaknya berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumsi. Dengan semakin terbukanya alur infromasi global, juga memberikan dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat Indonesia.Dalam pembangunan jangka panjang tahap ke II, nampak adanya kecenderungan pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri, diperkirakan akan mempengaruhi perbuhan sektor lainya seperti sektor ekonomi, budaya, politk dan tetunya juga sektor lingkungan hidup. Perubahan pola konsumsi dalam hal ini mencakup berbagai isu dan aspek yang relatif cukup luas. a kebijakan pemerintah di
alam oleh manusia berdampak pada terancamnya kelestarian ekosistem iu sendiri. Apalagi pada kondisi sekarang dimana masyarakat kita minim akan proses pengelolaan pasca panen, sehingga tercipta eksploitasi besar-besaran dengan pendapatan yang kecil. Kebijakan perencanaan induk pengembangan sektoral yang memuat pengelolaan bahan baku, pengolahan pasca panen dan pengolahan industri hilir serta pemasaran, akan menciptakan alur sistem yang tertib dan terkendali
eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran adalah karena tidak adanya panduan dari pemerintah untuk mengendalikan dan menata sumberdaya alam yang kita punya. Penyusunan masterplan seperti industri, penetapan pertanian semi lindung serta kawasan-kawasan strategis seperti agropolitan, minapolitan, kawasan utara serta jalan lintas selatan merupakan awal pergerakan dalam menata dan mengatur proses eksploitasi
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-38
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
mas depan sebaiknya memperhatikan beberapa hal diantaranya : a. Menerapkan Prinsip
Pembanguanan Berkelanjutan dalam pola-pola produksi dan konsumsi.
b. Mencegah pencemaran dengan meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan kembali, daur ulang, penggunaan teknologi alternatif pengolahan daribahan-bahan alternatif yang ramah lingkungan.
c. Melibatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam upaya untuk meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan dan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
d. Menurunkan secara signifikan penggunaan dan produksi bahan berbahaya beracun.
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
Diperkirakan masyarakat Indonesaia yang berjumlah kurang lebih 49 juta menggantungkan
Perubahan iklim saat ini dapat terjadi dengan cepat, hal ini
Fasilitasi dan koordinasi dianggap langkah efektif
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-39
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
terhadap perubahan iklim
hidupnya pada keanekaragaman hayati dan sekitar 6000 spesies flora dan fauna dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Keselamatan keanekaragaman hayati ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dan system kecenderunagn hutan di Indonesia. Sampai dengan tahun 2030 penrunan luas hutan di Indonesia diperkirakan akan masih terjadi. Pada tahun 2003 hutan luas hutan di Indonesia berkurang 5.6 juta hekatar dan diperkirakan akan meningkat menjadi 19.2 juta hektar pada tahun 2020. Untuk menanggulangi permsalahan tersebut usaha penghiajaun kembali hutan yang gundul terus dilakukan.
sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat. Upaya fasilitasi dan koordinasi lintas sektoral merupakan tindakan yang efektif dalam memantau, memberdayakan dan mengatasi perubahan iklim di masyarakat seperti kesehatan, sanitasi, pemberdayaan dll.
dalam mengatasi perubahan iklim, kejadian ini tidak dapat kita hentikan namun dapat kita minimalisir melalui fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyehatan lingkungan dll.
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Makin bertambahnya penduduk dan makin meningkatnya kualitas hidup akan mendorong peningkatan kebutuhan masnuisa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal tersebut akan berakibat buruk terhadap sektor
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dapat kita kelola secara maksimal dan efisien tentunya berkaitan dengan kevalidan data.
Pembangunan data base potensi sumber daya alam dan perekonomian merupakan faktor utama dalam pengelolaan ketahanan dan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-40
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
kehutanan, pertambangan dan lautan. Ancaman terhadaps ektor-sektor tersebut akan mempengaruhi keberadaan sumberdaya lahan dan kondisi keaneragamaan sumberdaya alam. Kebijakan di masa mendatang terhadap bidang pertanian, pemerintah sebaiknya memperhatikan beberapa ahal diantaranya : a. Meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan pelaku pertanian dalam pengertian luas.
b. Menyediakan akses pada sumber daya pertanian bagi masyarakat.
c. Meningkatkan produktivitas lahan dan media lingkungan serta merehabilitasi tanah-tanah rusak untuk peningkatan produksi pangan.
d. Membangun dan merehabilitasi prasarana dasar perdesaan, mengembangkan diversifikasi usaha dan perbaikan sarana transportasi dan
Terbatasnya data yang ada akan menghasilkan proses perencanaan yang terbatas pula, sehingga hasil implementasi yang dilakukan juga akan menghasilkan dampak yang minim. Keberadaan data dianggap penting sehingga perlua adanya kebijakan dalam updating dan validasi data potensi keanekaragaman hayati.
potensi keanekaragaman hayati yang ada
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
III-41
ISU-ISU STRATEGIS BAB III
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
teknologi pertanian. e. Mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, dalam upaya meningkatkan produktivitas media pertanian dan perikanan .
f. Melaksanakan alih pengetahuan dan keterampilan pertanian berkelanjutan untuk petani dan nelayan skala kecil dan menegah dengan melibatkan para pemangku kepentingan antara lain.
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
IV-1 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV
4.1. Visi dan Misi
4.1.1.Visi
Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019
adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang
disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang selanjutnya
diinternalisasi menjadi visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lumajang , yaitu :
“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”
Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam
perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat
Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang agamis, senantiasa
mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk
meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan
spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja. Budaya
masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan
karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur
Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana
pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.
Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu:
Terwujudnya, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran serta
upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
IV-2 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV
Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal
penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung
dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem
Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang;
Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi
kebutuhan lahir dan batin;
Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara
lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai
luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;
4.1.2 Misi
Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan
yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan
pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan
Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan
Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan
Pembinaan Keagamaan;
b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat
Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha
Pendukungnya;
c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan
Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban
dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.
Pada dasarnya visi dan misi pembangunan tersebut di atas, merupakan
kerangka strategis pembangunan yang ditetapkan sebagai acuan dalam
mengejar ketertinggalan Kabupaten Lumajang sekaligus merupakan tujuan
yang ingin dicapai selama masa waktu lima tahun yang akan datang.
Substansi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun
2015-2019 adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
IV-3 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV
pemerataan pembangunan, khususnya pada wilayah terpencil, dan
pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan yang nyata dan berpihak pada
rakyat, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang ditempatkan
sebagai tujuan yang utama dari seluruh program pembangunan daerah,
sehingga harus mendapatkan perhatian yang optimal, termasuk akses
pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan aktualisasi kemandiriannya.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.2.1 Tujuan
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda menetapkan
tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu Meningkatnya
Kualitas Perencanaan pembangunan Daerah.
Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi III RPJMD
Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 yang berbunyi :
“Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan
Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam
Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat”.
Sasaran pada misi ke- 3 tersebut diharapkan Bappeda Kabupaten
Lumajang menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan
pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten dalam
menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui
pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi
dan misi pemerintah Kabupaten Lumajang dapat tercapai.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
IV-4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV
Tabel 4.2. 1 MISI – TUJUAN
No. M I S I TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
1 Mewujudkan Pemerintahan yang efektif bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mendukung Akuntabiltas Kinerja Pemerintah
Persentase Target IKU Pemerintah Kabupaten yang Tercapai
Tabel 4.1.1 TUJUAN – INDIKATOR TUJUAN
T U J U A N
Uraian Indikator Formula Satuan Target Tahun Ke
1 2 3 4 5
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mendukung Akuntabiltas Kinerja Pemerintah
Persentase Target IKU Pemerintah Kabupaten yang Tercapai
Jumlah IKU Pemkab yang tercapai / Jumlah IKU
Pemkab x 100%
60 70 80 90 100
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
IV-5 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV
4.2.2 Sasaran
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,
terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan yang ditetapkan.
Tabel 4.2. 2 TUJUAN – SASARAN
No. TUJUAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mendukung Akuntabiltas Kinerja Pemerintah
Meningkatnya konsistensi dan keselarasan pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan
Persentase Kesesuaian Prgram Pada Renstra OPD terhadap Program RPJMD
Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir di dalam APBD
Persentase OPD dengan capaian program minimal 85 %
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
IV-6 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV
Tabel 4.2.3 SASARAN – INDIKATOR SASARAN
S A S A R A N
Uraian Indikator Formula Satuan Target Tahun Ke
1 2 3 4 5
Meningkatnya konsistensi dan Keselarasan pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan
Jumlah target IKU Pemkab. Yang tercapai / jumlah IKU Pemkab. X 100%
60% 60% 65% 70% 70%
Persentase Kesesuaian Prgram Pada Renstra OPD terhadap Program RPJMD
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dimanfaatkan / Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun X 100%
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir di dalam APBD
Jumlah kegiatan yang diakomodir APBD/ Jumlah kegiatan RKPD X 100%
75% 75% 80% 80% 85%
Persentase OPD dengan capaian program minimal 85 %
Jumlah OPD yang capaian program Minimal 85 %
100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
IV-7 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV
4.3. Strategi dan Kebijakan
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan
sasaran Renstra Bappeda dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang
komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan
tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik
tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program
yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat
dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja
dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi
informasi.
Adapun perumusan langkah-langkah untuk menentukan strategi dan
arah kebijakan, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT
(kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) melalui proses IFAS (Internal
Strategic Faktors Analysis Summary) dan EFAS (Eksternal Strategic Faktors
Analysis Summary). Analisis tersebut mengidentifikasi faktor-faktor internal
dan eksternal yang kemudian akan ditentukan strategi pengembangannya
melalui gambar dalam kuadran SWOT. Untuk nilai bobot dalam tiap-tiap
variabel SWOT diambil dari nilai komponen/beban pada analisis faktor.
Berdasarkan IFAS dan EFAS diketahui posisi obyek penelitian dalam
koordinat pada sumbu x dan y sebagai berikut (Rangkuti, 2004:19-20):
1) Kuadran I (Growth), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran
ini terdiri dari dua ruang, yaitu:
a) Ruang A dengan Rapid Growth Strategy, yaitu strategi pertumbuhan
aliran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal untuk
target tertentu dan dalam waktu singkat.
b) Ruang B dengan Stable Growth Strategy, yaitu strategi pertumbuhan
stabil dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target
disesuaikan dengan kondisi.
2) Kuadran II (Stability), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran
ini terdiri dari dua ruang, yaitu:
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
IV-8 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV
a) Ruang C dengan Agresif Maintenance Strategy dimana pengelola obyek
melaksanakan pengembangan secara aktif dan agresif.
b) Ruang D dengan Selective Maintenance Strategy dimana pengelolaan
obyek dengan pemilihan hal-hal yang dianggap penting.
3) Kuadran III (Survival), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada
kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:
a) Ruang E dengan Turn Around Strategy, yaitu strategi bertahan dengan
cara tambal sulam untuk operasional obyek.
b) Ruang F dengan Guirelle Strategy, yaitu strategi gerilya, sambil
operasional dilakukan, diadakan pembangunan pemecahan masalah
dan ancaman.
4) Kuadran IV (Diversification), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada
kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:
a) Ruang G dengan Concentric Strategy dimana strategi pengembangan
obyek dilakukan secara bersamaan dalam satu koordinasi oleh satu
pihak.
b) Ruang H dengan Conglomerate Strategy dimana strategi pengembangan
masing-masing kelompok dengan cara koordinasi tiap sektor.
Pembagian ruang dalam analisis SWOT dengan penilaian terhadap faktor
internal (IFAS) dan faktor eksternal (EFAS) tersebut dapat dilihat pada
gambar 2.4.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
IV-9 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV
Gambar 4. 1 Diagram Ruang SWOT
A. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan
Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Bappeda Kabupaten Lumajang yang
berhasil diidentifikasi antara lain :
Tabel 4. 3 Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal
FAKTOR INTERNAL
No Kekuatan - S No Kelemahan – W
S 1 Struktur Organisasi yang jelas
W 1 Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana
S 2 Sarana/prasarana Kerja yang memadai
W 2 Suasana kerja yang belum kondusif.
S 3 Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanan tugas
W 3 Kurangnya koordinasi internal & antar bidang
S 4 Kuantitas SDM yang memadai
W 4 Belum optimalnya sistem pengelolaan data base perencanaan.
S 5 Motivasi bekerja yang kuat W 5 Lemahnya pelaksanaan evaluasi
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
IV-10 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV
FAKTOR EKSTERNAL
No Peluang - O No Tantangan - T
O 1 Kesempatan mengikuti Pendidikan dan latihan
T 1 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan parsitipatif.
O 2 Dukungan database dari SKPD lain
T 2 Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan
O 3 Perkembangan teknologi T 3 Sering berubahnya peraturan perundangan
O 4 Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan
T 4 Kurangnya koordinasi antar SKPD.
O 5 Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan
T 5 Adanya Perbedaan Persepsi tentang mekanisme Perencanaan Pembangunan antara Legislatif dan Eksekutif.
B. Analisis Faktor-faktor Internal (IFAS)
Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan
kelemahan (Weakness). Adapun pembobotan IFAS dan matriks evaluasi
faktor-faktor internal dapat dilihat pada tabel 4.4
dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi,
advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Berikut merupakan alur penentuan strategi dan kebijakan pada table 4.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
IV-18 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV
Tabel 4. 8 Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
URAIAN INDIKATOR Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat
Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif Bersih Dan Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif n Transparan Serta anya Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bernegara,erbangsa Dan Bermsyaraat
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Meningkatnya konsistensi dan Keselarasan Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan
Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk peningkatan pelaksanaan evaluasi
Peningkatan sumber daya manusia dibidang perencanaan pembangunan serta penyediaan sarana prasarana informasi yang mendukung
Penyusunan dan Penetapan dokumen perencanaan/ kajian strategis yang berkualitas, aplikatif dan berdaya guna
Persentase kesesuaian program pada Renstra OPD terhadap program RPJMD
Meningkatkan pelaksanaan evaluasi memanfaatkan tingginya komitmen SKPD
Pelaksanaan koordinasi antar komponen pemba- ngunan dalam proses monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perenca naan pembangunan
Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir di dalam APBD
Mengembangkan sistem dan Optimalisasi pengelolaan data base perencanaan
Penyusunan dan pengembangan sistem aplikasi perencanaan dan database
Persentase OPD dengan capaian Program Minimal 85 %
Mengoptimalkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan Simplikasi Program dan Kegiatan kabupaten
Peningkatan SDM, Penyederhanaan rogram dan Kegiatan serta Penentuan Indikator yang jelas dan tepat sasaran
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
IV-19 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
V-1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF BAB V
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang
ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Bappeda ditentukanlah
program-program.
Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian antara
lain :
1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK
(Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016)
2. Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan
indikator.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
V-2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF BAB V
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Penanggungjaw
abLokasi2016 2017 2018 2019
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
12.3
Fasilitasi dan Koordinasi
Penguatan Kelembagaan
Pendidikan Untuk semua (PUS)
persentase kegiatan rencana aksi
daerah yang terlaksana1 140.000.000 1 140.000.000 Subbid SDM
12.4
Fasilitasi dan Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah rakor penanggulangan
kemiskinan yang terlaksana5 30.000.000 5 40.000.000 10 70.000.000 Subbid Kesmas
12.5
Fasilitasi dan Koordinasi
Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat
persentase kegiatan rencana aksi
daerah yang terlaksana 5 85.000.000 5 85.000.000 10 170.000.000 Subbid SDM
12.6Fasiitasi dan Koordinasi
Kabupaten Layak Anak
persentase kegiatan rencana aksi
daerah yang terlaksana 2 20.000.000 2 40.000.000 2 60.000.000 8 160.265.000 Subbid SDM
JUMLAH 5.365.000.000 5.861.236.000 8.405.248.000 9.539.500.000 34.282.519.000
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
VI-1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI
Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Program dan
Kegiatan Bappeda Kabupaten Lumajang menunjang tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Lumajang pada Urusan Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
VI-2 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
NO Indikator
Kondisi
Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan Penataan Ruang
1 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital di tingkat :
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
a Kabupaten 0 100 100 100 100 100 100
b Kecamatan 0 100 100 100 100 100 100
c Kelurahan 0 0 100 100 100 100 100
- Rencana Rinci Tata Ruang (RDTRK)
a Kabupaten 0 40 60 80 100 100 100
b Kecamatan 0 100 100 100 100 100 100
c Kelurahan 0 100 100 100 100 100 100
2 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang
100 100 100 100 100 100 100
3 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
100 100 100 100 100 100 100
4 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja
100 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang 2015 - 2019
VI-3 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI