RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016-2021 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016-2021 RPJMD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Foto: berbagai sumber
309
Embed
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHanambaskab.go.id/uploads/download/rpjmd-kka-tahun-2016-2021/RPJMD... · RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016-2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KA
BU
PA
TEN K
EPU
LAU
AN
AN
AM
BA
S TA
HU
N 2016-2021
RP
JMD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Foto: berbagai sumber
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evalusi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517); Pelaksanaan Peraturan PemerintaTahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 nomor 2, tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur
pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksanaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh
masyarakat provinsi dan kabupaten/ kota/ desa, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat
rentan termajinalkan;
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut
dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen
perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahunan;
16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah
dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang;
18. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
19. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan
dalampenyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
21. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD;
22. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
23. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh
pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai
sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembanguna daerah secara utuh;
24. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun
jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan
daerah;
25. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk
mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagi bagian integral dari upaya
pembangunan daerah secara utuh;
26. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencnaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan dating;
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanan;
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi;
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan;
31. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
32. Kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baikyang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
33. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara
langsung sasaran program prioritas;
34. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan
kegiatan.
35. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai
dan tidak kaku.
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan pengunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
37. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang mengambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
38. Standar pelayanan minimal selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
39. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
40. Keluaran (output) adalah barang atau ajasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
41. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
42. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat
musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
43. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/ konsultasi publik/ yang memenuhi
kualifikasi kompetensi teknis/ substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrument untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan;
44. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta
musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang;
45. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk
menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi;
46. Kabupaten/ kota lainnya adalah kabupaten/ kota lainnya yang ditetapkan
sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan;
47. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/ kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah;
48. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/ pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang
saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;
BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2016-2021
Pasal 2
(1) RPJMD Tahun 2016-2021 adalah rencana 5 (lima) tahun yang
mengambarkan:
a. Visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan;
b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD, disertai dengan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strtegis dan Rencana Kerja
OPD.
BAB III
SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2016-2021
Pasal 3
(1) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan
tujuan.
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat gambaran mengenai aspek geografi dan demografi,
kesejahteraan rakyat, pelayanan umum serta aspek daya
saing daerah..
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
KERANGKA PENDANAAN
Memuat gambaran umum tentang kinerja keuangan masa
lalu, kebijakan pengelolaan uang masa lalu serta kerangka
pendanaan.
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Memuat permasalahan pembangunan di daerah serta
memuat isu-isu strategis yang berkembang maupun isu-isu
yang kemungkinan besar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
kedepan.
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran dari
setiap misi.
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat sasaran dan arah kebijakan yang merupakan
rumusan perencanaan yang komprehensif.
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
Memuat program-program yang berkaitan langsung dengan
pencapaian sasaran, indikasi program-program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan.
BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Memuat program-program yang berkaitan langsung dengan
pencapaian sasaran, indikasi program-program proritas yang
disertai kebutuhan pendanaan.
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Menjelaskan indikator makro daerah dan indikator kinerja
pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang ditetapkan
berdasarkan uraian program pada masing-masing misi.
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Memuat arahan perencanaan pembangunan tahun 2016
(transisi) setelah periode RPJMD Tahun 2011-2016 berakhir
serta prinsip-prinsip dasar dan kaidah pelaksanaan RPJMD
Tahun 2016-2021.
(2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 4
RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan
pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan
pelayanan publik.
BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
(2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.
BAB V
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 6
(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan,
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan;
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya
bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan
nasional; dan/ atau
d. Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan
kebijakan nasional.
(2) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan
tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka
menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Kepala Daerah wajib
menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
(2) Penyusunan RKPD sebagaimana pada ayat (1), merupakan dokumen
perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya
dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
2005-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021 sebelum RPJMD berikutnya
tersusun
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun
pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.
(4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas.
Diundangkan di Tarempa pada tanggal 10 Oktober 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,
SAHTIAR NIP. 19740311 200212 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 51
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 52
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (8/55/2016)
Ditetapkan di Tarempa pada tanggal 10 Oktober 2016
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,
ABDUL HARIS, SH
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021
I. UMUM Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten muda namun dengan segala posisi strategis yang tidak hanya penting dalam kerangka
pembangunan daerah namun juga dalam kerangka pembangunan nasional. Sebagai kabupaten terluar dan menyandang status kabupaten
perbatasan dengan sumberdaya kelautan yang begitu besar, Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam kerangka pembangunan maritim nasional dengan isu layanan dasar,
konektivitas, pengembangan hasil perikanan dan kelautan serta integrasi keamanan dan kedaulatan nasional.
Berkaitan dengan peran dan fungsinya Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan daerah untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan
dasar, seperti infrastruktur dasar, penataan wilayah, masalah transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor-faktor lainnya.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar
masyarakat lebih sejahtera.
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi
dan program Kepala Daerah. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD dan program kewilayahan
disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Kurun waktu RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas
memuat visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dijabarkan kedalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas secara menyeluruh, termasuk arah
kebijakan fiskal, serta program Organisai Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita-
cita masyarakat Anambas untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah yang disingkat
ANAMBAS BERMADAH 2021. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu: (1) mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara
merata, (2) membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak, (3) membangun konektivitas
(transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal, (4) mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritime serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan
local dengan lingkungan hidup yang lestari, (5) menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, (6)
membangun birokrasi yang bersih, professional dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa, (7) mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya melayu.
Misi ini dijabarkan kedalam tujuan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas. Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas. Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR …
RPJMD KKA 2016-2021
BAGIAN AWAL ii
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016-2021
RPJMD KKA 2016-2021
BAGIAN AWAL ii
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................. i
DAFTAR TABEL ....................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR .................................................................................. ix
BAB. I PENDAHULUAN ....................................................................... 2
I.1. Latar Belakang .............................................................................................................. 3
I.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................................................................ 4
I.3. Hubungan Antar Dokumen ............................................................................................... 7
I.3.1. Konsistensi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJMN ............... 7 I.3.2. Konsistensi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJPD
Kabupaten Kepulauan Anambas ........................................................................... 8 I.3.3. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RTRW Kabupaten
Kepulauan Anambas ........................................................................................... 13
I.5. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................ 38
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ........................... 41
II.1. Aspek Geografi dan Demografi ................................................................................. 42
II.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ................................................................ 42 II.1.2. Letak dan Kondisi Geografi ................................................................................ 42 II.1.3. Klimatologi ......................................................................................................... 43 II.1.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................................................................... 46
II.2. ASPEK PELAYANAN UMUM ............................................................................... 60
II.2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ............................................................................. 60
RPJMD KKA 2016-2021
BAGIAN AWAL ii
II.2.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN ......................................................... 69
II.3. Aspek Daya Saing Daerah ......................................................................................... 81
II.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................................. 81
BAB. III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN KERANGKA PENDANAAN .......................................................... 87
III.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ................................................................................... 88
III.1.1. Pendapatan Daerah .............................................................................................. 90 III.1.2. Belanja Daerah .................................................................................................... 95 III.1.3. Neraca Daerah ..................................................................................................... 98
III.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ........................................................ 100
III.3.1. Analisis Belanja, Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas
Utama ................................................................................................................ 102 III.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu .................................................................................. 103 III.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan .................................................................. 104 III.3.4. Proyeksi Pembiayaan Daerah ............................................................................ 105
BAB. IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ......................... 107
IV.1.1. Lingkungan ....................................................................................................... 108 IV.1.2. Layanan Dasar ................................................................................................... 109 IV.1.3. Ekonomi ............................................................................................................ 110 IV.1.4. Sosial Budaya .................................................................................................... 111
IV.2.1. Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan) yang Lebih Berkualitas,
Merata, dan Terjangkau ..................................................................................... 112 IV.2.2. Pengendalian Pencemaran dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup............. 113 IV.2.3. Penyediaan Utilitas Dasar (Listrik dan Air Bersih) ........................................... 113 IV.2.4. Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pariwisata Bahari ........... 114 IV.2.5. Ketahanan Pangan dan Kestabilan Harga .......................................................... 115 IV.2.6. Perbaikan Konektivitas Wilayah ....................................................................... 116 IV.2.7. Pembangunan Kawasan Permukiman ................................................................ 117 IV.2.8. Peningkatan Integritas Moral, Karakter dan Budaya ......................................... 117
BAB. V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ............................... 120
V.1. Visi .......................................................................................................................... 121
V.2. Misi ......................................................................................................................... 122
V.3. Tujuan dan Sasaran ................................................................................................. 124
Evaluasi berkala dan perbaikan terhadap SOP yang telah disusun
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 185
Misi 7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan
berpayungkan budaya Melayu
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-)
1 2 3 4 5
Penyusunan substansi pendidikan
karakter yang mengedepankan
akhlak dan kesalehan sosial,
menumbuhkan nasionalisame dengan
tetap bercorak pada tradisi dan
budaya daerah
Menyusun substansi pendidikan
karakter yang mengedepankan akhlak
dan kesalehan sosial, menumbuhkan
nasionalisame dengan tetap bercorak
pada tradisi dan budaya daerah
Pengintegrasian pendidikan karakter
sebagai bagian dari kurikulum
pendidikan formal pada semua
jenjang pendidikan
Mengintegrasikan pendidikan karakter pada semua jenjang pendidikan
Penyediaan ruang bagi generasi
muda untuk berekspresi dan
menyalurkan semangatnya,
diantaranya melalui kegiatan-
kegiatan ekstra kurikuler, kompetisi,
penyediaan ruang publik, dan
keaktifan dalam organisasi-
organisasi sosial kemasyarakatan
Merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, kompetisi,
penyediaan ruang publik, dan keaktifan dalam organisasi-organisasi sosial
kemasyarakatan
Upaya preventif guna melindungi
generasi muda terhadap bahaya
penyalahgunaan napza dan minuman
keras
Menerapkan upaya preventif guna melindungi generasi muda terhadap bahaya
penyalahgunaan NAPZA dan minuman keras
Pembinaan siswa melalui kegiatan
kerohanian
Menyelenggarakan kegiatan kerohanian yang diintegrasikan dengan kegiatan
belajar dan mengajar di sekolah
Penyediaan iklim yang kondusif bagi
tumbuhnya kreativitas melalui
penyediaan ruang publik dan
kompetisi
Menciptakan ruang publik dan kompetisi kreativitas
Penyediaan ajang pemilihan dan
penobatan para role model pemuda
Menciptakan ajang pemilihan dan penobatan para role model
pemuda/i dan melakukan pembinaan terhadap pemuda/i
Pelibatan peran orang tua dan
masyarakat dalam pengelolaan
persekolahan dan proses
pembelajaran, diantaranya dalam hal
pengembangan kurikulum
pendidikan karakter
Menciptakan ruang dan forum untuk para orang tua dan masyarakat dalam
pengembangan kurikulum pendidikan karakter
Meningkatkan peran forum orang tua murid dan dewan sekolah dalam
penyelenggaraan dan pengelolaan persekolahan
Pemberian ruang lebih besar bagi
masyarakat dalam menjalankan
model pembelajaran mandiri
(informal, non-formal) dalam
mengembangkan sekolah berbasis
komunitas
Memberikan kemudahan perijinan bagi penyelenggaraan model pembelajaran
mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis
komunitas dan memberikan pembinaan serta insentif bagi para inisiator dan
pengelola
Penyelenggaraan gerakan
keteladanan di kalangan aparatur
dengan penentuan pada aspek-aspek
tertentu misalnya pengelolaan
sampah atau penetapan PD zona
integritas/wilayah bebas korupsi
Membuat surat
edaran tentang
gerakan
keteladanan dan
mulai uji coba
Mengawali gerakan keteladanan di kalangan aparatur dengan
penentuan pada aspek-aspek tertentu misalnya pengelolaan
sampah atau penetapan PD zona integritas/wilayah bebas
korupsi
Pemberdayaan komunitas-komunitas
budaya melalui berbagai insentif
untuk berkarya dan berkegiatan,
diantaranya dalam bentuk pemberian
ruang berekspresi
Menciptakan ruang berekspresi dengan membangun dan mengoperasikan rumah
budaya, menyelenggarakan festival dan event budaya, serta memberikan insentif
bagi kelompk dan komunitas yang berprestasi
Pengembangan rumah budaya dan Membangun dan mengoperasikan rumah budaya dan pusat kesenian dengan
RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 186
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-)
1 2 3 4 5
pusat kesenian melibatkan komunitas dan kelompok seni budaya
Peningkatan kualitas pengelolaan PD
yang terkait dalam upaya
perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan warisan budaya
Memberikan
pemahaman pada
PD dan
Masyarakat
mengenai
perlindungan,
pengembangan
dan pemanfaatan
warisan budaya
Menyusun
rencana
perlindungan,
pengembangan
dan pemanfaatan
warisan budaya
Menyelenggarakan perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan warisan
budaya
Pengaktualisasian nilai dan tradisi
sebagai bagian dari kehidupan
keseharian
Mengintegrasikan
nilai dan tradisi
dalam institusi
pendidikan,
pemerintahan
Menjadikan icon
dan simbol budaya
sebagai street
furniture
Pendokumentasian warisan budaya
baik bendawi (tangible) maupun
bukan bendawi (intangible) dan
mempublikasikannya sehingga
menjadi pengetahuan bersama dan
bagian dari kekayaan masyarakat
Mendokumentasikan warisan budaya
baik bendawi (tangible) maupun
bukan bendawi (intangible)
Mempublikasikannya
sehingga menjadi
pengetahuan bersama
dan bagian dari
kekayaan masyarakat
Penciptaan hubungan saling
menghormati dan saling pengertian
antar pemeluk agama melalui dialog
lintas agama yang intens
Membangun saling pengertian antar pemeluk agama melalui dialog lintas agama
yang intens
Optimalisasi keberadaan Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Membangun forum dan ruang dialog Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
dan melibatkan FKUB dalam program pemerintah terkait
Pengembangan aktivitas-aktivitas
yang dijalankan bersama antar tokoh
dan lembaga agama, sebagai misal
adalah bakti sosial
Mengidentifikasi
kegiatan-kegiatan
pemberdayaan
umat yang
dibutuhkan
Membangun
kemitraan dan
menyelenggarakan
kegiatan bersama
antar tokoh dan
lembaga agama
Pengembangan kemitraan yang
memungkinkan untuk dijalankan
antara pemerintah daerah, tokoh
agama, dan lembaga sosial keagaman
dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan
pemberdayaan umat
Mengidentifikasi
kegiatan-kegiatan
pemberdayaan
umat yang
dibutuhkan
Mengembangkan berbagai pola kemitraan yang memungkinkan untuk dijalankan
antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga sosial keagaman dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat
Peningkatan kerjasama, koordinasi,
dan kemitraan antara pemerintah
daerah, tokoh agama, kepolisian,
Tentara Nasioanal Indonesia, serta
lembaga sosial dalam upaya
menciptakan lingkungan aman,
harmonis, dan rukun melalui
pemberdayaan umat
Menjalain kerjasama, koordinasi, dan kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh
agama, kepolisian, Tentara Nasioanal Indonesia, serta lembaga sosial dalam
upaya menciptakan lingkungan aman, harmonis, dan rukun melalui
pemberdayaan umat
Peningkatan kesadaran masyarakat Menyelenggarakan dialog dan kegiatan yang melibatkan antar suku, agama,
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 187
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-)
1 2 3 4 5
akan kemajemukan yang menuntut
setiap warga negara hidup rukun,
toleran, gotong royong, dan menjaga
hubungan sosial yang harmonis,
dengan menghargai perbedaan suku,
agama, bahasa, golongan, adat
istiadat, agar tercipta keutuhan,
persatuan, dan kesatuan dalam
kebhinnekaan.
bahasa, golongan, adat istiadat, agar tercipta keutuhan, persatuan, dan kesatuan
dalam kebhinnekaan.
Peningkatan jumlah dan kualitas
penyuluh agama yang tersebar
merata di seluruh wilayah
Mendorong peningkatan jumlah penyuluh agama, melakukan pendistribusian
penyuluh agama secara merata dan menyelenggarakan pelatihan bagi penyuluh
agama
Peningkatan intensitas dialog antara
guru agama dan pendakwah dengan
cendekiawan
Menciptakan forum diskusi dan berbagi pengetahuan guru agama dan pendakwah
dengan cendekiawan dan mengawal penyelenggaraannya secara berkala
Peningkatan jumlah dana sosial
keagamaan yang dikelola melalui
ekstensifikasi donatur, diantaranya
melalui optimalisasi potensi zakat
dari aparatur pemerintah daerah
Mengoptimalkan potensi zakat dari aparatur pemerintah daerah dan
pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat luas
Peningkatan kualitas penyaluran
dana sosial keagamaan khususnya
untuk pemberdayaan ekonomi umat
dan peningkatan taraf hidup
Meningkatkan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk
pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan taraf hidup dengan
mengidentifikasi kebutuhan dan penerima dan mengembangkan program yang
lebih berkualitas bagi kepentingan luas
RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 188
P
BAB. VII
KEBIJAKAN UMUM
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
191
Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk
menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan
sasaran serta indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program prioritas
pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program pembangunan daerah merupakan
sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran
pembangunandaerah.
RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 192
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
MISI I.
Mewujudkan
pelayanan
pendidikan dan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau secara
merata
Meningkatkan
aksesibilitas
penduduk
terhadap
pendidikan yang
berkualitas
Meningkatnya akses dan pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan yang
berkualitas bagi masyarakat
Pemantapan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) untuk jenjang pendidikan dasar
sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan
kualitas pelayanan pendidikan antar satuan
pendidikan
Angka
Partisipasi
Sekolah
100,57 105.57 Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya proporsi anak yang
terlayani pada pendidikan anak usia dini
Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan
pendidikan anak usia dini melalui penyediaan
sarana dan prasarana pendidikan
Angka
Partisipasi
Sekolah PAUD
60,74 72,74 Program Pendidikan
Anak Usia Dini
Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan
kependidikan yang profesional
Pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang
memadai terutama bagi guru yang ditempatkan di
pulau-pulau terpencil
Jumlah Tenaga
Pendidik yang
Tersertifikasi
(orang)
189 369 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan
memperbaiki rasio guru-murid dan
memaksimalkan beban mengajar
Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
Memadainya sarana dan prasarana
penunjang pendidikan
Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk
melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan
prasarana pendidikan sekolah-sekolah eksisting
Presentase
Satuan
Pendidikan
dengan Sarana
dan Prasarana
yang Memadai
89,36 98.36 Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
Meningkatkan
akses dan mutu
layanan
kesehatan dasar
dan rujukan
Meningkatnya kualitas dan pemerataan
akses pelayanan kesehatan sesuai Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar
sesuai standar mencakup puskesmas (rawat
inap/perawatan) dan jaringannya termasuk
meningkatkan jangkauan pelayanan
Unit pelayanan
kesehatan
(FKTP) yang
terakreditasi
(%)
0 10 Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan melalui penempatan
tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak
tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja), penempatan tenaga
kesehatan baru lulus
Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/
puskesmas pembantu
dan jaringannya
Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui
peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan,
dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan
Pemberian sistem insentif bagi dokter umum dan
dokter spesialis
Pelayanan pengobatan gratis di puskesmas dan
jaringannya
Memadainya mutu pelayanan kesehatan
dasar keluarga
Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan
kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000
hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin,
dan ibu hamil termasuk pemberian makanan
tambahan terutama untuk keluarga miskin
Persentase
individu yang
mendapat
pelayanan
kesehatan
100% 100% Program peningkatan
pelayanan kesehatan
anak balita
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 193
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
Peningkatan akses dan mutu pelayanan ibu hamil
yang meliputi kunjungan ibu hamil, dan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan
kasus kematian ibu hamil
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia
produktif dan lanjut usia melalui upaya promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada
bayi dan balita
Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
Pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja
melalui jalur pendidikan formal maupun
nonformal
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
melahirkan dan Anak
Meningkatnya pencegahan dan
penanganan penyakit menular dan
penyakit endemik
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
melalui penurunan penyakit menular dan penyakit
endemik
Prevalensi
penyakit
menular (TBC,
HIV dan
penyakit
endemik
(Malaria)
55,16 45 Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1,66 2 Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Misi II.
Membangun
infrastruktur dasar
air bersih dan listrik
yang memadai serta
permukiman yang
layak
Membangun
satuan
permukiman
yang sehat
dengan prasarana
dasar yang
berkualitas
Tersedianya perumahan yang layak dan
terjangkau
Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dan
peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian
baru (sewa/milik) dilakukan melalui
pengembangan sistem pembiayaan perumahan
termasuk bantuan stimulan
Jumlah rumah
hunian baru
yang layak
yang terbangun
0 40 unit Program
Pengembangan
Perumahan
Perumahan
rakyat dan
kawasan
permukiman
Dinas Pekerjaan
Umum,Penataan
Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui
penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta
bantuan stimulan dan/atau kredit mikro perbaikan
rumah termasuk penanganan permukiman tidak
layak yang berbasis komunitas
Keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam
penyediaan tempat tinggal yang layak dalam
rangka mendukung penurunan angka kekurangan
hunian
Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
termasuk dalam rangka penanganan kawasan
permukiman kumuh
Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen
lahan dan hunian melalui pengembangan
instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan
seperti konsolidasi lahan (land consolidation),
bank tanah (land banking), serta pemanfaatan
lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta,
dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf
RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 194
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
Terbangunnya ruang publik dan RTH
yang berkualitas pada tiap satuan
permukiman
Optimalisasi lahan/aset yang belum dikelola
seperti memanfaatkan sempadan sungai sebagai
jalur ruang terbuka hijau dalam rangka menambah
ruang publik dan ruang terbuka hijau
Persentase
satuan
permukiman
yang memiliki
ruang publik
dan RTH
dengan luas
memadai
NA 50% Program pengelolaan
ruang terbuka hijau
(RTH)
Lingkungan
hidup
Dinas Perhubungan
dan Lingkungan
Hidup
Partisipasi publik untuk menciptakan ruang
terbuka hijau. Dilakukan dengan: 1) mendorong
pihak swasta untuk membangun ruang publik/RTH
sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan jasa
lingkungan, 2) warga masyarakat dalam
menciptakan pekarangan yang hijau
Dinas Pekerjaan
Umum,Penataan
Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Meningkatnya pengelolaan sanitasi yang
layak pada satuan permukiman
Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air
limbah domestik, sampah dan drainase
lingkungan) sesuai standar pelayanan (pengelolaan
air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan
sampah dan pengelolaan sampah secara 3R)
Persentase
rumah hunian
dengan sanitasi
yang layak
2,79% 17,33% Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah
Perumahan
rakyat dan
kawasan
permukiman
Dinas Pekerjaan
Umum,Penataan
Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Terbangun dan beroperasinya fasilitas
pengelolaan sampah dan limbah cair pada
tiga pulau besar
Pembangunan infrastruktur limbah dengan sistem
terpusat komunal, skala kawasan permukiman
Persentase
penanganan
sampah yang
ditangani
63,21 70 Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup,
Lingkungan
Hidup
Dinas Perhubungan
dan Lingkungan
Hidup
Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah
berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) yang
didasarkan pada penerapan teknologi dan
perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat
khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan
kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di
masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan
akan lebih ditingkatkan.
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Lingkungan
Hidup
Dinas Perhubungan
dan Lingkungan
Hidup
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sampah
salah satunya melalui pengembangan bank sampah
di tingkat komunitas dengan memulai pada
wilayah percontohan yang ditentukan
Meningkatkan
cakupan
pelayanan sarana
dan prasarana air
bersih
Meningkatnya cakupan distribusi air
bersih
Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air
dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan
mendorong keseimbangan pendekatan non
struktural dan struktural melalui penerapan
paradigma eco-sustainable water infrastructure
(ESWIN)
Jumlah rumah
hunian yang
terlayani air
bersih
7.630 rt 9.630 rt Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air
Baku
Perumahan
rakyat dan
kawasan
permukiman
Dinas Pekerjaan
Umum,Penataan
Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Pelayanan air minum sesuai kebutuhan dasar
(basic needs) penduduk dengan pembangunan air
minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas,
kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan)
Program Sarana
Lingkungan dan
Sumber Air Bersih
Rumah Tidak Layak
Huni
Perumahan
rakyat dan
kawasan
permukiman
Dinas Pekerjaan
Umum,Penataan
Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Peningkatan kualitas insfrastruktur air minum
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 195
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air
minum, optimalisasi infrastruktur air minum,
rehabilitasi infrastruktur air minum, dan
pengembangan inovasi teknologi air minum
Menjamin ketersediaan dan kuantitas air melalui
upaya konservasi sumber air baku air minum yakni
perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan
air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber
air baku air minum maupun secondary uses pada
skala rumah tangga (biopori dan penampung air
hujan) dan skala kawasan (kolam retensi)
Menjamin ketersediaan air melalui pembangunan
prasarana air baku dalam rangka mendukung
pencapaian pelayanan air minum
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah
Terbangunnya fasilitas tampungan air Percepatan persiapan dan pelaksanaan
pembangunan tampungan-tampungan air skala
kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam,
dan situ) pada daerah-daerah krisis dan wilayah2
strategis
Volume air
yang
tertampung
pada fasilitas-
fasiltas
tampungan air
yang tersedia
1.300 m3 1.800 m3 Perumahan
rakyat dan
kawasan
permukiman
Dinas Pekerjaan
Umum,Penataan
Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan
penampung air lainnya untuk mengembalikan
fungsi dan kapasitas tampung
Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air
Baku
Pekerjaan umum
dan penataan
ruang
Dinas Pekerjaan
Umum,Penataan
Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Terlaksananya rehabilitasi dan
perlindungan daerah tangkapan air pada
tiga pulau besar
Rehabilitasi hutan dengan mempertimbangkan
jenis tanah dan jenis tanamannya
Persentase
daerah
tangkapan air
yang
terehabilitasi
dan terlindungi
11,53% 27,00% Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air
Baku
Pekerjaan umum
dan penataan
ruang
Dinas Pekerjaan
Umum,Penataan
Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan hutan
Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
Lingkungan
Hidup
Dinas Perhubungan
dan Lingkungan
Hidup
Meningkatkan
pasokan dan
jangkauan
pelayanan listrik
Meningkatnya pasokan energi listrik Percepatan pembangunan pembangkit listrik guna
meningkatkan kapasitas daya listrik wilayah
terutama untuk daerah yang mengalami
keterbatasan pasokan listrik
Jumlah daya
listrik total
yang tersedia
4.115 Kw
(2014)
NA Program pembinaan
dan pengembangan
bidang
ketenagalistrikan
Energi dan
sumber daya
mineral
Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
Peningkatan peran swasta dalam penyediaan
listrik, melalui penyempurnaan mekanisme
pembangunan pembangkit listrik oleh swasta, serta
memberikan insentif tarif yang menarik minat
RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 196
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
swasta, terutama untuk pemanfaatan energi
terbarukan
Pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang
sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi
Meningkatnya pemanfaatan energi
terbarukan sebagai sumber listrik
Identifikasi sumber-sumber energi listrik
terbarukan yang layak dari sisi jumlah produksi
listrik yang dihasilkan dan besar investasi yang
dibutuhkan
Produksi listrik
dari sumber
energi
terbarukan
NA NA Program pembinaan
dan pengembangan
bidang
ketenagalistrikan
Energi dan
sumber daya
mineral
Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
Penyediaan listrik yang bersumber dari enegri
terbarukan dikhususkan pada daerah-daerah yang
terpencil dan masih sulit untuk dijangkau oleh
jaringan distribusi listrik
Meningkatnya distribusi listrik kepada
pengguna rumah tangga
Percepatan pembangunan jaringan transmisi,
distribusi, gardu induk dengan meningkatkan
pemanfaatan energi baru terbarukan (panas bumi,
air, surya dan biomassa) termasuk skala kecil dan
menengah yang disesuaikan dengan potensi
Rasio
elektrifikasi
62% 90% Program pembinaan
dan pengembangan
bidang
ketenagalistrikan
Energi dan
sumber daya
mineral
Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
Misi III.
Membangun
konektivitas
wilayah yang
tangguh dengan
sistem logistik
daerah yang handal
Meningkatkan
konektivitas antar
pulau, antar
daerah, dan
dengan negara
tetangga
Meningkatnya sarana prasarana
transportasi laut dalam menunjang
mobilitas kegiatan masyarakat dan
pengembangan wisata
Optimalisasi manajemen dan kewenangan
perusahaan daerah dalam mengelola transportasi
laut
Persentase
keterjangkauan
pulau-pulau
kecil dan terluar
melalui
transportasi laut
secara reguler
NA NA Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan,
Perhubungan Dinas Perhubungan
dan Lingkungan
Hidup
Pemanfaatan integrasi program provinsi dan pusat
yang diperuntukkan bagi wilayah perbatasan dan
pulau-pulau kecil terluar
Program peningkatan
pelayanan angkutan,
Pembukaan jalur pulau-pulau kecil dan terluar
berpenghuni dan memiliki potensi wisata
Program
pembangunan sarana
dan prasarana
perhubungan
Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan
pertumbuhan melalui sarana prasarana
transportasi darat
Peningkatan keterhubungan antar desa dengan
pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan dengan
berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan
dan daya tarik wisata sesuai dengan RTRW
Persentase
keterjangkauan
desa-desa
menuju pusat
kegiatan dan
pertumbuhan
(berbasis
ibukota
kecamatan
untuk desa pada
satu pulau)
80% 100% Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan,
Perhubungan Dinas Perhubungan
dan Lingkungan
Hidup
Pembangunan jalan lingkar pulau dengan noda
transportasi darat dengan disain yang memiliki
warna budaya khas melayu dan kepulauan
Program peningkatan
pelayanan angkutan,
Program
pembangunan sarana
dan prasarana
perhubungan
Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Pekerjaan Umum
dan penataan
ruang
Dinas Pekerjaan
Umum,Penataan
Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Penetapan kawasan tanpa kendaraan bermotor Program
Rehabilitasi/Pemeliha
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 197
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
raan Jalan dan
Jembatan
Meningkatnya akses daerah melalui
transportasi udara
Koordinasi pembagian peran daerah, provinsi dan
pusat dalam membangun sarana prasarana bandara
Beroperasinya
bandara Letung
Belum
beroperasi
Beroperasi Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Perhubungan Dinas Perhubungan
dan Lingkungan
Hidup Penataan kawasan sekitar bandara menjadi
kawasan terpadu yang berfungsi sebagai pusat
informasi budaya dan wisata Anambas
Penguatan koordinasi dengan perusahaan peyedia
jasa penerbangan
Beroperasinya pos Custom, Immigration,
Quarantine and Ports (CIQP)
Pembukaan akses jalur pelayaran internasional
dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata
Beroperasinya
Kantor Custom,
Immigration,
Quarantine and
Pors (CIQP)
0 beroperasi Program
Pengembangan
Wilayah Perbatasan
Penunjang
Lainnya
Badan Pengelolaan
Perbatasan
Antisipasi dampak negatif keluar masuk orang dan
barang
Penguatan koordinasi dengan kementerian terkait
Meningkatkan
layanan jaringan
informasi dan
komunikasi
(TIK)
Berkembangnya komunikasi radio dalam
mendukung penyebaran informasi
masyarakat
Pemanfaatan siaran radio lokal dan kerjasama
radio nasional dalam penyebaran informasi
pendidikan, kesehatan, pengetahuan dalam
pembangunan, menghidupkan kembali nilai-nilai
kultural dan budaya wisata bagi nelayan dan
masyarakat pulau-pulau kecil
Jumlah desa
yang terjangkau
komunikasi
radio
0 2 Program Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Komunikasi dan
informatika
Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik
dan Persandian
Meningkatnya pemanfaatan teknologi
oleh masyarakat
Penguatan kemitraan dengan organisasi
masyarakat sipil, swasta dan media untuk
meningkatkan penerimaan sinyal di wilayah
kepulauan
Jumlah lebar
pita
(Bandwidth)
internet
Kabupaten
9 Mbps dari
54 Mbps
yang
ditargetkan
(16%)
54 Mbps dari
54 Mbps
yang
ditargetkan
Program
Pengembangan dan
Perluasan Jaringan
Teknologi
Komunikasi dan
Informasi
Komunikasi dan
informatika
Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik
dan Persandian
Pendirian dan pengoperasian laboratorium
komputer dan warung seluler di desa-desa pulau
kecil dan sekolah
Program Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Prakarsa komitmen penanganan jaringan informasi
dan komunikasi di wilayah perbatasan dan pulau
terluar kepada provinsi dan kementerian
Program Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Sekretariat Daerah
Meningkatnya penerapan dan pengelolaan
teknologi informasi
Pelaksanaan program-program yang berkaitan
dengan implementasi TIK disertai dengan
pelatihan aparatur secara bertahap dan
berkelanjutan
Implementasi
Sistem
Informasi
Manajemen
(SIM) Aplikasi
Perkantoran
Elektronik
Elektronik
disetiap PD
NA 100% Program fasilitasi
Peningkatan SDM
bidang komunikasi
dan informasi
Komunikasi dan
informatika
Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik
dan Persandian
Pembentukan dan pengembangan komunitas IT di
lingkungan pegawai
Program Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Komunikasi dan
informatika
Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik
dan Persandian
Koordinasi pengembangan sistem informasi di
lingkungan pemerintah daerah yang dimotori oleh
PD yang membidangi
Mengembangkan Lancarnya pasokan dan distribusi barang- Pembangunan dan pengoperasian gudang logistik Jumlah kasus 5 0 Program Perdagangan Dinas Koperasi, UKM,
RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 198
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
sarana prasarana
sistem logistik
daerah yang
tangguh
barang kebutuhan masyarakat secara
berkesinambungan
disertai dengan penyiapan pelabuhan/darmaga kelangkaan
barang pokok
pertahun
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
Perindustrian dan
Perdagangan
Pembangunan jalur distribusi yang efisien dengan
berpedoman pada rencana struktur ruang
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(pertanian/perkebuna
n)
Pangan Dinas
Perikanan,Pertanian
dan Pangan Pemanfaatan jalur short sea shipping yang menjadi
perhatian pusat dalam mengoptimalisasi Sislognas
Misi IV.
Mengembangkan
perikanan dan
pariwisata sebagai
basis sektor maritim
serta pertanian yang
berorientasi pada
pemenuhan
kebutuhan lokal
dengan lingkungan
hidup yang lestari
Meningkatkan
produksi dan
produktivitas
perikanan
tangkap dan
budidaya secara
ramah
lingkungan
Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha
perikanan tangkap dan budidaya terhadap
sarana, prasarana, informasi dan
teknologi yang ramah lingkungan
Peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap,
dan alat penangkapan ikan (API) yang handal,
efisien, dan berdaya saing
Jumlah
produksi
perikanan
Program
pengembangan
budidaya perikanan,
Kelautan dan
perikanan
Dinas
Perikanan,Pertanian
dan Pangan
Alokasi yang proporsional antara stok sumber
daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan
jumlah kapal penangkapan ikan
Perikanan
budidaya
327.06 ton 1.000 Ton
Peningkatan ketersediaan indukan dan stok
produksi benih dengan cara: 1) Peningkatan
kualitas input produksi, seperti benih ikan unggul,
induk yang berkualitas, pakan murah bermutu,
obat-obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan
kemudahan distribusinya; 2) Pengembangan
teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan
sumber bahan baku lokal, 3) Penguasaan dan
inovasi teknologi perbenihan dan induk unggul
komoditas strategis; 4) Rekayasa lingkungan yang
mendukung produktivitas reproduksi
Perikanan
tangkap
14.153 Ton 18.966 Ton
Ekstensifikasi kegiatan marikultur di lokasi-lokasi
yang potensial
Peningkatan kesejahteraan nelayan dan
pembudidaya, melalui: penyediaan sumber
permodalan dan pengembangan fasilitas kredit
yang murah, mudah dan aksesibel dan penyebaran
informasi usaha perikanan, antara lain informasi
tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga
ikan
Meningkatnya kapasitas dan kemampuan
SDM perikanan tangkap dan budidaya
Fasilitasi dan introduksi teknologi perikanan
tangkap dan budidaya terkini untuk masyarakat
dengan menyelanggarakan pelatihan dalam rangka
peningkatan kapasitas dan kemampuan perikanan
tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli
perikanan tangkap maupun budidaya
Jumlah
kelompok
Nelayan
Tangkap dan
Pembudidaya
ikan yang
Mengalami
Peningkatan
Produksi Pasca
Pembinaan dan
Pendampingan
0 Kel
POKDAKAN
, 36 Kel
KUB, 35 Kel
POKMASW
AS dan 16
Kel
POKLAHSA
R
60 Kel
POKDAKAN
, 190 KUB,
175 org
POKMASW
AS dan 54
Kelompok
POKLAHSA
R
Program
pemberdayaan
ekonomi masyarakat
pesisir
Kelautan dan
perikanan
Dinas
Perikanan,Pertanian
dan Pangan
Pengiriman nelayan tangkap dan budidaya terpilih
untuk belajar di daerah atau perusahaan yang
memiliki kredibilitas yang cemerlang dalam
perikanan tangkap dan budidaya
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 199
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
Berkurangnya kasus illegal fishing,
unreported, unregulated (IUU)
Peningkatan jumlah dan partisipasi aktif kelompok
masyarakat pengawas; memperkuat kelembagaan
kelompok pengawas masyarakat; serta
peningkatan penertiban ketaatan pelaku usaha;
Jumlah
penanganan
kasus IUU
melalui
pendampingan,
pembinaan, dan
penyuluhan
masyarakat
0 Kasus 7 Kasus Program Peningkatan
Kesadaran dan
Penegakan Hukum
Dalam
Pendayagunaan
Sumber Daya Laut
Kelautan dan
perikanan
Dinas
Perikanan,Pertanian
dan Pangan
Koordinasi dengan berbagai pihak terkait
pengawasan wilayah perairan melalui skema
patroli gabungan dan inisiatif mandiri yang
dilakukan oleh kelompok masyarakat yang
melibatkan PPNS
Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan
pembinaan masyarakat kaitannya dengan
penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang
berkelanjutan
Penyelenggaraan pembinaan personal terhadap
masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus
pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati
yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun
hukum adat
Penyelenggaraan pembinaan personal terhadap
masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus
pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati
yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun
hukum adat
Mengembangkan
hilirisasi sektor
perikanan
Tersedianya kawasan sentra produksi dan
pengolahan hasil perikanan yang
memadai dan terintegrasi dengan pusat
perdagangan
Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan
terpadu, lengkap dengan fasilitas pendukung dan
terintegrasi (hulu-hilir)
Jumlah lokasi
pengolahan dan
pemasaran yang
terbangun
0 unit 3 unit Program optimalisasi
pengelolaan dan
pemasaran produksi
perikanan
Perindustrian Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Sentra produksi dan pengolahan dengan
pengembangan sistem rantai dingin dalam
penanganan hasil perikanan yang didukung oleh
revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold
storage di lokasi-lokasi yang tepat
Program optimalisasi
pengelolaan dan
pemasaran produksi
perikanan
Kelautan dan
perikanan
Dinas
Perikanan,Pertanian
dan Pangan
Program
pengembangan
perikanan budidaya
Program
pemberdayaan
ekonomi masyarakat
pesisir
Meningkatnya investasi pada sektor
industri perikanan
Penyediaan informasi tentang peluang investasi
yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi
kejelasan kepada calon investor sekaligus
membantu mereka dalam pengambilan keputusan
investasi
Nilai investasi
pada sektor
industri
perikanan yang
terealisasi
0 7.500.000.00
0
Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Penanaman
Modal
Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan daya tarik investasi pada sektor
industri perikanan melalui kemudahan prosedur
perizinan, insentif fiskal dan non fiskal
Peningkatan promosi investasi pada sektor industri
perikanan secara lebih efektif
RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 200
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
Terciptanya produk-produk unggulan
baru sektor perikanan olahan
Penelitian komoditas perikanan potensial,
pengembangan diversifikasi produk olahan
komoditas potensial berbasis sumber daya ikan
setempat, menciptakan jaringan pasar dan
distribusi pemasaran produk
Jumlah jenis
produk
unggulan baru
sektor
perikanan
olahan
1 Jenis 3 Jenis Program optimalisasi
pengelolaan dan
pemasaran produksi
perikanan
Perindustrian Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Program optimalisasi
pengelolaan dan
pemasaran produksi
perikanan
Kelautan dan
perikanan
Dinas
Perikanan,Pertanian
dan Pangan
Berkembangnya industri end product
perikanan dan terbukanya akses pasar
yang dikelola masyarakat
Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi
teknologi pengolahan hasil perikanan melalui: (1)
pengembangan kapasitas, modernisasi, dan daya
saing UMKM pengolahan hasil perikanan; (2)
sertifikasi dan pengembangan standarisasi mutu;
(3) pengembangan sarana prasarana pengolahan
hasil perikanan
Jumlah UMKM
pengolahan
hasil perikanan
yang produknya
dipasarkan
secara luas
16 Kel
UMKM
54 Kel
UMKM
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Koperasi, usaha
kecil, dan
menengah;
Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Pembentukan dan pengembangan UMKM dan
enterpreneur di bidang pengolahan perikanan
dengan memberikan stimulan berupa dana
inkubasi dan pinjaman modal yang mudah diakses
Program
pemberdayaan
ekonomi masyarakat
pesisir
Kelautan dan
perikanan
Dinas
Perikanan,Pertanian
dan Pangan
Penciptaan pasar industri end product dengan
penyelenggaraan festival dan pameran
Pembangunan dan pembukaan akses pasar untuk
mendistribusikan produk olahan perikanan dalam
lingkup daerah, luar daerah, dan mancanegara
Mengoptimalkan
potensi wisata
maritim yang
berwawasan
lingkungan dan
berkelanjutan
Meningkatnya publikasi mengenai
pariwisata daerah
Penyelenggaraan media dan pusat informasi
pariwisata, lengkap dengan paket-paket wisata
yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi
sebagai gerai produk
Jumlah
wisatawan
(nusantara dan
mancanegara)
134.119
Wisatawan
157.119
wisatawan
Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Pariwisata Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Pengembangan event wisata yang bekerjasama
dengan media-media travelling dan adventure, dan
para jurnalis wisata sebagai media publikasi
pariwisata
Paket-paket wisata dikemas menjadi sebuah
produk komunikasi yang dibuat berdasarkan
identifikasi dan pemetaan potensi wisata maritim
Penguatan jejaring kerjasama dengan agen-agen
perjalanan pariwisata dalam publikasi dan
penyelenggaraan pusat informasi pariwisata
Dikembangkannya destinasi wisata Penetapan destinasi wisata berbasis pulau-pulau Jumlah 10 Pulau 20 Pulau Program Pariwisata Dinas Pariwisata,
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 201
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
berbasiskan pulau-pulau kecil dengan
infrastruktur yang memadai.
kecil dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah
destinasi wisata
pulau-pulau
kecil yang
terbangun
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Kebudayaan ,Pemuda
dan Olahraga
Penyelenggaraan tourism summit untuk
mengundang investor dalam pembangunan dan
pengembangan destinasi wisata prioritas
Pembangunan dan penyediaan sarana dan
prasarana yang memadai untuk kawasan wisata
baik dengan sumber daya daerah maupun
kerjasama dengan swasta
Dikembangkannya destinasi wisata pada
Kawasan Konservasi Perairan Nasional
Taman Wisata Perairan (TWP)
Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya
Pengembangan dan peran aktif jejaring kawasan
konservasi dalam mendukung promosi wisata,
skema pendanaan berkelanjutan, dan sistem
keamanan terpadu melibatkan sektor pemerintah
pusat dan daerah, perusahaan swasta, dan
kelompok masyarakat
Jumlah
destinasi wisata
pada Kawasan
Konservasi
TWP
Kepulauan
Anambas dan
laut sekitarnya
7 Destinasi 14 Destinasi Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Pariwisata Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan
konservasi melalui pengawasan implementasi
dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi
kawasan konservasi dalam mendukung kegiatan
pariwisata yang berkelanjutan
Penetapan destinasi wisata prioritas Kawasan
Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata
Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan Laut
sekitarnya dalam Rencana Induk Pariwisata
Daerah
Pembangunan dan penyediaan fasilitas titik labuh
dan sandar kapal yang memadai dan ramah
lingkungan sesuai arahan dokumen Rencana
Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi
Terjaganya kelestarian lingkungan pada
destinasi wisata
Penyusunan dan penetapan regulasi kawasan-
kawasan wisata dalam hal pengelolaan kebersihan
disertai dengan penyediaan infrastruktur yang
memadai
Jumlah
destinasi wisata
dengan kondisi
bersih dan
lestari
10 Destinasi 20 Destinasi Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Pariwisata Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Penerapan mekanisme insentif dan disinsentif bagi
pelaku-pelaku usaha pariwisata yang menjaga
kebersihan
Rehabilitasi ekosistem laut yang kritis/rusak
dengan mengembangkan program dan paket
wisata pemulihan ekosistem laut
Pengembangan volunteer tourism sebagai salah
satu model wisata
Meningkatnya keterlibatan masyarakat
lokal sebagai penggiat pariwisata daerah
Pengoptimalan program sadar wisata untuk
menumbuhkembangkan kelompok sadar wisata
(Pokdarwis)
Jumlah
masyarakat
lokal yang
14 Pelaku 28 Pelaku Program
Pengembangan
Kemitraan
Pariwisata Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 202
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
menjadi pelaku
industri
pariwisata Optimalisasi keberadaan BUMDES untuk
mendukung kelompok-kelompok wisata dari
masyarakat lokal
Dikembangkannya event-event pariwisata
daerah
Pelestarian perayaan budaya daerah sebagai salah
satu event iconic daerah dan mempublikasikannya
Jumlah
penyelenggaraa
n event wisata
dan budaya
2 event 3 event Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Pariwisata Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Penciptaan event-event wisata dan budaya yang
dapat menarik pengunjung dan wisatawan sesuai
dengan potensi dan identitas daerah, seperti event
pelayaran dan olahraga air
Meningkatkan
produksi dan
produktivitas
pertanian,
peternakan dan
perkebunan
Berkembangnya kawasan sentra produksi
pertanian, peternakan dan perkebunan
Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian,
peternakan dan perkebunan dilakukan secara
terpadu dengan dukungan akses terhadap input
produksi dan pasar
Jumlah
kawasan sentra
produksi
pertanian,
peternakan dan
perkebunan
dengan
infrastruktur
yang memadai
0 1 Program
pengembangan
perwilayahan industril
Perindustrian Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Pertanian Dinas
Perikanan,Pertanian
dan Pangan
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Peternakan
Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha
pertanian, peternakan dan perkebunan
terhadap sarana, prasarana, informasi dan
teknologi
Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan
benih-benih tanaman pangan dan perkebunan yang
unggul serta pengembangan inovasi budidaya
pertanian yang lebih efisien
Rata-rata
peningkatan
produksi
komoditas
pertanian,
peternakan dan
perkebunan
4.5 ton/ha 6 ton/ha Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Pertanian Dinas
Perikanan,Pertanian
dan Pangan
Penyediaan dan penyaluran benih unggul dan
pupuk yang didukung subsidi yang lebih tepat
sasaran dengan dilengkapi data petani penerima
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Dinas
Perikanan,Pertanian
dan Pangan
Meningkatnya kapasitas dan kemampuan
SDM petani, peternak dan pekebun
Penguatan sistem penyuluhan pertanian dengan
meningkatkan jumlah dan kapasitas penyuluh serta
memperkuat kelembagaan penyuluh terutama
Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat desa,
kecamatan, dan kabupaten
Jumlah
kelompok
petani yang
mengalami
peningkatan
produksi pasca
pembinaan dan
pendampingan
0 40 kelompok Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan
Pertanian Dinas
Perikanan,Pertanian
dan Pangan
Penguatan kelembagaan petani Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Peternakan
Dinas
Perikanan,Pertanian
dan Pangan
Meningkatnya produksi komoditas-
komoditas pangan yang bersifat substitusi
impor
Identifikasi komoditas-komoditas pangan yang
bersifat substitusi impor dan memungkinkan untuk
dibudidayakan di daerah dan ditingkatkan
produksinya
Rata-rata
peningkatan
produksi
komoditas
pangan yang
bersifat
substitusi impor
4.5 ton 6 ton Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pertanian Dinas
Perikanan,Pertanian
dan Pangan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 203
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
Meningkatnya
cadangan pangan
daerah
Terbangunnya kerja sama antar daerah
dengan daerah penghasil pangan untuk
suplai pangan berkelanjutan
Penggalangan kerjasama dengan daerah penghasil
pangan untuk: 1) menjamin ketersediaan pangan
daerah, 2) menjaga stabilitas harga pasokan
pangan, dan 3) mengupayakan agar harga pangan
sekompetitif mungkin dan meminimumkan
kemungkinan harga ditentukan oleh segelintir
pemasok
Jumlah
kerjasama antar
daerah dalam
bidang suplai
pangan
0 2 kerjasama Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(pertanian/perkebuna
n)
Pertanian Dinas
Perikanan,Pertanian
dan Pangan
Penentuan daerah yang menjadi mitra kerja sama
harus mempertimbangkan rencana penyediaan
kapal kargo reguler dan rute yang dilaluinya
Misi V.
Menumbuhkemban
gkan kewirausahaan
serta menciptakan
iklim investasi yang
kondusif
Mengembangkan
layanan investasi
yang memberikan
kemudahan,
kepastian, dan
transparansi
proses perizinan
bagi investor dan
pengusaha
Meningkatnya kepastian hukum terkait
investasi dan usaha
Penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan
kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan
infrastruktur dan iklim investasi pemerintah
melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan
antar instansi, dalam mendukung kepastian
berusaha bagi investor
Ranperda
Bidang
Perizinan dan
Penanaman
Modal
0 1 Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
penanaman
modal
Dinas Penanaman
Modal, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja
Deregulasi (debottlenecking) terhadap beberapa
peraturan yang menghambat dan mempersulit
dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha
Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan
tingginya biaya perizinan
Penyediaan tata ruang wilayah yang telah
dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha
dan investasi
Meningkatnya kemudahan prosedur
perizinan investasi dan usaha
Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu
satu pintu (PTSP) yang antara lain dilakukan
dengan mendorong pelimpahan wewenang
perizinan investasi dari instansi teknis dan kepala
daerah kepada PTSP
Waktu yang
dibutuhkan
untuk mengurus
perizinan
investasi dan
usaha
7 hari kerja 7 hari kerja Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
penanaman
modal
Dinas Penanaman
Modal, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja
Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)
Efisiensi perizinan bisnis menjadi maksimal 15
hari dan memberikan kemudahan administrasi
yang selama ini menghambat dalam kegiatan
investasi
Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan
usaha, terutama untuk industri pengolahan dan
jasa, antara lain: sektor pariwisata, jasa
transportasi laut, serta sektor industri manufaktur
berbasis sumber daya alam
Meningkatkan
daya tarik
investasi daerah
Adanya insentif fiskal dan non fiskal serta
fasilitasi investasi
Pembangunanan fasilitas pendukung, baik
infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih,
telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik),
Jumlah jenis
insentif fiskal
dan non fiskal
0 1 Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
penanaman
modal
Dinas Penanaman
Modal, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja
RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 204
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan
sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality
Working Life) bagi pekerja
Pengembangan industri pengolahan melalui
kerjasama dengan investor terutama investor
dalam negeri
Pembenahan regulasi yang mengatur tentang
pemberian insentif fiskal dan non fiskal, terutama
bagi: (i) investor yang berpartisipasi dalam
pembangunan infrastruktur listrik dan
telekomunikasi; (ii) investor yang
mengembangkan industri yang dapat
menghasilkan bahan baku atau barang modal
sederhana
Meningkatnya iklim ketenagakerjaan
yang kondusif
Penciptaan lapangan pekerjaan dan gairah
berwirausaha melalui pembinaan terhadap tenaga
kerja dan calon wirausaha
Jumlah kasus
perselisihan
hubungan
industrial
5 0 Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Tenaga Kerja Dinas Penanaman
Modal, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja
Keserikatan dan collective bargaining antara
pekerja dan pemberi kerja agar lebih efektif dalam
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan
pekerja
Meningkatnya promosi investasi daerah
secara lebih efektif
Pengembangan mekanime promosi investasi yang
lebih efektif yang antara lain meliputi
penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade
and Investment (TTI), pengembangan gerai
promosi terpadu pada daerah-daerah sekitar yang
menjadi pintu masuk, menjalin kerjasama dengan
agen travel dan media-media promosi skala
nasional dan internasional
Nilai investasi
yang terealisasi
43.778.650.000 83.795.072.000 Program Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi
penanaman
modal
Dinas Penanaman
Modal, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja
Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang
pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan
pemerintah pusat/daerah lain
Penyelenggaraan pertemuan investor (Anambas
Summit) sebagai ajang promosi daerah
Berkembangnya potensi investasi
unggulan daerah
Pelengkapan data dan informasi mengenai potensi
investasi unggulan daerah yang valid, mutakhir,
dan mudah diakses sebagai basis bagi investor
untuk pengambilan keputusan
Nilai investasi
pada sektor
unggulan
daerah yang
terealisasi
19.800.000.000 24.300.000.000 Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
penanaman
modal
Dinas Penanaman
Modal, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja
Pengolahan bahan mentah dari pertanian,
perkebunan, dan perikanan menjadi produk
bernilai tambah tinggi (hilirisasi) dengan
mendorong investasi di bidang tersebut
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 205
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
Menguatnya kesepahaman antara
pemerintah daerah dan pelaku usaha
melalui koordinasi yang intens
Wadah komunikasi antara pelaku usaha dan
pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan
lainnya yang secara rutin mengadakan pertemuan
untuk memonitor, mengatasi permasalahan
investasi, dan mencarikan solusi terbaik agar dapat
terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang
kondusif
Forum
koordinasi
investasi yang
terbentuk dan
berjalan
0 1 forum Program Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi
penanaman
modal
Dinas Penanaman
Modal, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja
Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia
UMKM dan
wirausahawan
Berkembangnya pendidikan yang
berbasis keterampilan dan kewirausahaan
Reorientasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi
Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan (BLKK)
untuk meningkatkan keterampilan dan
kemandirian masyarakat kurang mampu
Jumlah pelaku
UMKM dan
wirausaha
pemula
0 360 Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Koperasi, usaha
kecil, dan
menengah;
Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai
dengan sumber daya dan kebutuhan lokal
Pengembangan kurikulum kewirausahaan pada
pendidikan formal
Tersedianya layanan pembinaan dan
pendampingan bagi wirausaha pemula
Pengembangan model inkubator bisnis yang
dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk
melakukan pembinaan dan pendampingan bagi
wirausaha pemula
Jumlah
inkubator bisnis
yang terbangun
dan berjalan
0 1 Program
pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan
kompetitif usaha kecil
menengah
Koperasi, usaha
kecil, dan
menengah;
Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Meningkatkan
dan memperluas
akses dan skema
pembiayaan bagi
UMKM dan
wirausahawan
Berkembangnya sumber-sumber
pembiayaan baik bank maupun non bank
Peningkatan akses layanan pemberian
kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum dan
BPR, serta lembaga non bank. Perluasan akses
layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui
kantor bank atau dilakukan melalui cara non
konvensional, melalui pemanfaatan teknologi
informasi.
Jumlah kredit
usaha untuk
UMKM dan
wirausaha
pemula yang
dikucurkan
860.000.000 6.000.000.00
0
Program Penciptaan
Iklim Usaha Usaha
Kecil Menengah yang
Kondusif
Koperasi, usaha
kecil, dan
menengah;
Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Fasilitasi intermediasi untuk mendukung
pembiayaan di berbagai sektor potensial
bekerjasama dengan berbagai instansi-pemerintah
seperti UPK PNPM
Pengembangan credit rating bagi UMKM dan
koperasi
Meningkatkan
nilai tambah
produk dan
jangkauan
pemasaran
Meningkatnya kualitas produk UMKM Peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM
UMKM dalam proses produksi dan pengetahuan
mengenai standarisasi dan sertifikasi produk
Jumlah pelaku
UMKM yang
produknya
terstandarisasi
/tersertifikasi
30 300 Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Koperasi, usaha
kecil, dan
menengah;
Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna
dalam proses produksi UMKM diantaranya
melalui bantuan mekanisasi produksi
Pendampingan bagi UMKM yang hendak
RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 206
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
mendapatkan standar (SNI, HaKI) dan sertifikat
(halal, keamanan pangan dan obat)
Meningkatnya akses pasar produk-produk
UMKM
Penyediaan hub bagi produk-produk UMKM dan
gerai-gerai pada pintu masuk kawasan dan lokasi-
lokasi strategis
Nilai penjualan
produk-produk
UMKM
232.181.539.
000
329.353.950.
585
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Koperasi, usaha
kecil, dan
menengah;
Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Promosi produk-produk UMKM melalui even-
even nasional maupun internasional
Pemasaran produk-produk UMKM secara online
dengan membangun/menyediakan situs pemasaran
Meningkatan
kemitraan antara
pengusaha besar
dan UMKM lokal
Terbangunnya keterkaitan usaha antara
pengusaha besar dan UMKM
Peningkatan jumlah UMKM lokal yang menjadi
bagian dari rantai pasok (supply chain) dan
pemasok bahan baku bagi industri besar
Jumlah UMKM
lokal yang
terlibat dalam
rantai nilai
(value chain)
industri besar
0 2 Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Koperasi, usaha
kecil, dan
menengah;
Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan
kemitraan usaha antara pengusaha besar
dan UMKM
Pembinaan dan alih teknologi kepada UMKM
mitra oleh industri besar
Jumlah UMKM
lokal yang
menjadi binaan
industri besar
0 14 Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Koperasi, usaha
kecil, dan
menengah;
Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Misi VI.
Membangun
birokrasi yang
bersih, profesional,
dan melayani serta
memperkuat
penyelenggaraan
otonomi desa
mewujudkan tata
kelola
pemerintahan
yang transparan
dan akuntabel
Meningkatnya implementasi e-
government
Penguatan master plan dan grand strategy e-gov
yang dituangkan dalam peraturan daerah beserta
petunjuk pelaksanaan teknisnya meliputi tindakan
dan penyediaan sarana
Jumlah
penyelenggaraa
n G to C, G to
B, G to G, dan
G to E secara
daring
5 12 Program optimalisasi
pemanfaatan
teknologi informasi
Komunikasi dan
informatika
Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik
dan Persandian
Bagian Administrasi
Pembangunan
,Sekretariat Daerah
Badan Penelitian,
Pengembangan dan
Perencanaan Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
Peningkatan SDM melalui pendidikan dan
pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan
komunikasi yang terintegrasi. Pelatihan tersebut
bersifat “inhouse” di tingkat penyelenggara
pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan
literasi yang menyeluruh di kalangan pegawai
pemerintah daerah. Inhouse training tersebut dapat
melibatkan para pakar di daerah maupun di lain
daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan
tinggi yang ada.
Program fasilitasi
Peningkatan SDM
bidang komunikasi
dan informasi
Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik
dan Persandian
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 207
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
Meningkatnya pemenuhan hak
masyarakat akan informasi publik
Penyediaan informasi perencanaan dan proses
berjalannya pembangunan melalui media alternatif
dalam bentuk yang lebih populer
PD yang
menyediakan
informasi
publik sesuai
UU KIP (%)
11 PD 33 PD Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan Media
Massa
Komunikasi dan
Informatika
Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik
dan Persandian
Program optimalisasi
pemanfaatan
teknologi informasi
Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik
dan Persandian
Pengadaan media cetak atau elektronik, dengan
mengembangkan bentuk yang sudah ada maupun
membuat yang baru oleh PD yang bersangkutan
terkait Keterbukaan Informasi Publik
Bagian Humas,
Sekretariat Daerah
Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses
dan partisipasi masyarakat dalam interaksi
pemerintah dan masyarakat
Program kerjasama
informasi dengan mas
media
Bagian Humas,
Sekretariat Daerah
Penguatan Goverment Public Relation (GPR)
untuk membangun komunikasi interaktif antara
pemerintah dan masyarakat
Pembentukan perangkat PPID (Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi) di setiap PD
Program Peningktan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah dan
Wakil kepala Daerah
Penunjang
Lainnya
Meningkatnya akuntabilitas kinerja
birokrasi yang berorientasi pada efisiensi
daerah
Penataan kelembagaan internal yang mencakup
penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan
penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau
horisontal
Persentase
ketercapaian
IKU
68% 95% Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Penunjang
Lainnya
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
Percepatan penyelesaian batas daerah antara
Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten
Natuna sebagai kabupaten induk
Pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai
yang transparan, kompetitif, berbasis merit
(prestasi) dan ICT (komputerisasi)
Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dan
penguatan sistem informasi kepegawaian
Percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan
pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bagian Hukum,
Sekretariat Daerah
Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dan
penguatan sistem informasi kepegawaian
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah
Peningkatan kualitas SDM aparatur dan
kelembagaan pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK
terhadap
pengelolaan
keuangan
daerah (WTP)
WDP WTP Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penunjang
Lainnya
Dinas Pendapatan
Daerah
Sekretariat Daerah
bagian Keuangan
Program peningkatan Inspektorat
RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 208
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Sekretariat Daerah
Program pembinaan
dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Sekretariat Daerah
Program pembinaan
dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
desa
Sekretariat Daerah
Peningkatan kualitas sistem perencanaan dan
penganggaran, sistem manajemen pengelolaan
keuangan daerah
Program Penataan
dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Inspektorat dan
Sekretariat Daerah
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan
daerah
Program
Akuntabilitas dan
Koordinasi Aparatur
Pengawasan
Inspektorat
Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip
fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai
hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas
Program pembinaan
dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Sekretariat Daerah
Terbangunnya role model bagi
pemerintahan yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme
Optimalisasi keberadaan SPIP (Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP
(Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga
dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya
pencegahan korupsi
Zona Integritas
(terhadap
jumlah PD)
0 2 Program penataan dan
penyempurnaan
kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Penunjang
Lainnya Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum,
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Inspektorat
Meningkatnya akuntabilitas kinerja
birokrasi yang berorientasi pada efisiensi
daerah
Penataan kelembagaan internal yang mencakup
penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan
penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau
horisontal
Jumlah PD
yang AKIP nya
dievaluasi
0 33 PD Program
Akuntabilitas dan
Koordinasi Aparatur
Pengawasan
Penunjang
Lainnya Inspektorat
Meningkatkan
kualitas
organisasi dan
Terbangunnya organisasi perangkat
daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu
kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit
kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya
Persentase
keterwakilan
seluruh urusan
0 100% Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Penunjang
Lainnya Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 209
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
sumberdaya
aparatur
pemerintah
daerah pada
setiap unit dan
level
pemerintahan
dinyatakan dalam peraturan perundangan yang
berlaku)
pemerintahan
daerah
Struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan
fungsi yang diemban
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Meningkatnya profesionalitas aparatur Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Persentase
pejabat yang
memenuhi
standar
kompetensi
sesuai
jabatannya
46% 90% Program Pendidikan
Kedinasan
Penunjang
Lainnya Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
Penerapan sistem promosi secara terbuka,
kompetitif, dan berbasis kompetensi
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
Pendayagunaan pegawai untuk pengembangan
karier dan pembentukan profesionalisme
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
Terbangunnya sistem insentif dan
disinsentif berbasis kinerja
Penyusunan mekanisme penilaian kinerja pegawai persentase
pegawai
berkinerja baik
91% 95% Program peningkatan
disiplin aparatur
Penunjang
Lainnya Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan Penentuan insentif dan disentif bagi pegawai yang
berkinerja baik
Meningkatkan
kualitas produk-
produk
perencanaan dan
kebijakan daerah
Meningkatnya kualitas dan sinergitas
produk-produk perencanaan daerah dalam
mendorong prioritas daerah
Peningkatan sinergi perencanaan dan
penganggaran pemerintah pusat dan daerah
Tingkat
ketercapaian
RPJM (> 8O
%)
100% 100% Program kerjasama
pembangunan
Penunjang
Lainnya Semua PD
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian
target pembangunan melalui LKPJ Tahunan
Program perencanaan
pembangunan daerah
Badan Penelitian,
Pengembangan dan
Perencanaan Daerah
Program perencanaan
pembangunan
ekonomi
Badan Penelitian,
Pengembangan dan
Perencanaan Daerah
Meningkatnya partisipasi masyarakat
yang berkualitas dalam perencanaan
pembangunan
Peningkatan partisipasi masyarakat dengan
memetakan potensial stakeholder dan
mengintegrasikan dokumen musrenbang Desa
kecamatan, dan kabupatan
Persentase
keterwakilan
kelompok-
kelompok
masyarakat
dalam
Musrenbang
100% 100% Program perencanaan
pembangunan daerah
Penunjang
Lainnya
Badan Penelitian,
Pengembangan dan
Perencanaan Daerah
Daerah
Prgram peningkatan
peran serta dan
kesetaraan gender
dalam pembangunan
pemberdayaan
perempuan dan
pelindungan anak
Kantor pemberdayaa
perempuan dan
keluarga berencana
Tersusunnya perundangan daerah yang
harmonis
Peraturan perundangan yang efektif dan sinergis
secara vertikal maupun horizontal dan serasi
dengan kebutuhan pembangunan daerah
Jumlah
perundangan
yang tidak
tumpang
tindih/bertabrak
an dengan
perundangan
lain
0 0 Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan
Penunjang
Lainnya
Bagian Hukum,
Sekretariat Daerah
Tegaknya perundangan daerah Penegakan peraturan perundangan daerah,
terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan,
kenyaman, dan konsistensi tata ruang
Persentase
kasus
pelanggaran
perundang-
undangan
daerah yang
NA 80% Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan, Program
Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
Ketenteraman,
ketertiban umum,
dan pelindungan
masyarakat
Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja
Optimalisasi peran Satpol PP dalam menegakkan
perundangan daerah
RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 210
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
ditangani (Pekat)
Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
otonomi desa
Meningkatnya kapasitas pemerintahan
desa
Peningkatan kapasitas pemerintah desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan
monitoring pembangunan desa, pengelolaan
keuangan desa serta pelayanan publik melalui
fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan
Jumlah desa
yang memiliki
RPJM-Des
sesuai standar
0 52 desa Program Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Peningkatan ketersediaan data dan informasi desa
yang digunakan sebagai acuan bersama
perencanaan dan pembangunan desa
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Penguatan data berbasis RT dan RW Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa Pembangunan mekanisme perencanaan partisipatif
aparatur Penilaian dan pemeringkatan secara periodik
terhadap jenis layanan yang tersedia
Pelaksanaan umpan balik dari masyarakat terhadap
pelayanan yang diberikan
Tersusun dan terlaksananya standar
pelayanan oleh PD
Ketersediaan SOP setiap unit pelayanan publik Persentase PD
yang
menetapkan
SOP pelayanan
publik
9 13 Program penataan dan
penyempurnaan
kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Penunjang
Lainnya
Sekretariat Daerah
Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang
tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit
Evaluasi berkala dan perbaikan terhadap SOP
yang telah disusun
MISI VII.
Mengembangkan
kehidupan
masyarakat yang
berakhlak dan
berpayungkan
budaya Melayu
Membangun
karakter generasi
muda
Terintegrasikannya pendidikan karakter
sebagai bagian dari kurikulum pendidikan
maupun aktivitas ekstrakurikuler
Penyusunan substansi pendidikan karakter yang
mengedepankan akhlak dan kesalehan sosial,
menumbuhkan nasionalisme dengan tetap
bercorak pada tradisi dan budaya daerah
Presentase
Satuan
Pendidikan
Dasar yang
Menerapkan
Kurikulum
Muatan Lokal
yang di SK kan
oleh Gubernur
0 50 Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Pengintegrasian pendidikan karakter sebagai
bagian dari kurikulum pendidikan formal pada
semua jenjang pendidikan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 211
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
Terbinanya pemuda dari bahaya
penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan
bebas
Penyediaan ruang bagi generasi muda untuk
berekspresi dan menyalurkan semangatnya,
diantaranya melalui kegiatan-kegiatan ekstra
kurikuler, kompetisi, penyediaan ruang publik, dan
keaktifan dalam organisasi-organisasi sosial
kemasyarakatan
Jumlah kasus
penyalahgunaan
NAPZA dan
pergaulan bebas
yang
melibatkan
pemuda sebagai
pelaku
4 4 Program upaya
pencegahan
penyalahgunaan
narkoba
Kepemudaan dan
olah raga
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Upaya preventif guna melindungi generasi muda
terhadap bahaya penyalahgunaan napza dan
minuman keras
Program peningkatan
peran serta
kepemudaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Pembinaan siswa melalui kegiatan kerohanian
Terbangunnya iklim yang kondusif bagi
berkembangnya kreatifitas generasi muda
Penyediaan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya
kreativitas melalui penyediaan ruang publik dan
kompetisi
Jumlah karya
kreasi/inovasi
generasi muda
0 2 Karya Program peningkatan
peran serta
kepemudaan
Kepemudaan dan
olah raga
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Penyediaan ajang pemilihan dan penobatan para
role model pemuda
Membangun
lingkungan yang
berketeladanan
Meningkatnya peran orang tua dan
masyarakat dalam pengelolaan
persekolahan dan proses pembelajaran
Pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam
pengelolaan persekolahan dan proses
pembelajaran, diantaranya dalam hal
pengembangan kurikulum pendidikan karakter
Jumlah anggota
masyarakat
yang terlibat
aktif dalam
penyelenggaraa
n pendidikan
berbasis
komunitas
134 orang 150 orang Program Pendidikan
Non Formal
Pendidikan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat
dalam menjalankan model pembelajaran mandiri
(informal, non-formal) dalam mengembangkan
sekolah berbasis komunitas
Terbangunnya gerakan keteladanan dari
kalangan aparatur
Penyelenggaraan gerakan keteladanan di kalangan
aparatur dengan penentuan pada aspek-aspek
tertentu misalnya pengelolaan sampah atau
penetapan PD zona integritas/wilayah bebas
korupsi
Jumlah gerakan
keteladanan
yang diinisiasi
di kalangan
aparatur
pemerintah
daerah
0 16 gerakan Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Ketenteraman,
ketertiban umum,
dan pelindungan
masyarakat
Sekretariat Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Kepegawaian Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
Menghidupkan
budaya Melayu
sebagai bagian
dari kehidupan
bermasyarakat
Berdayanya pelaku, penggiat, dan
komunitas-komunitas budaya
Pemberdayaan komunitas-komunitas budaya
melalui berbagai insentif untuk berkarya dan
berkegiatan, diantaranya dalam bentuk pemberian
ruang berekspresi
Jumlah pelaku,
penggiat, dan
komunitas
budaya yang
aktif
mengadakan
kegiatan setiap
tahunnya
3 Kelompok 38 Kelompok Program
pengembangan
kerjasama
pengelolaan kekayaan
budaya
Kebudayaan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Meningkatnya perlindungan dan apresiasi
terhadap budaya daerah
Pengembangan rumah budaya dan pusat kesenian Intensitas
ekspresi budaya
dalam
kehidupan
bermasyrakat
5 Kegiatan 5 Kegiatan Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Kebudayaan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Peningkatan kualitas pengelolaan PD yang terkait
dalam upaya perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan warisan budaya
Program
Pengembangan Nilai
Budaya
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Mengaktualisasikan nilai dan tradisi sebagai Program Pengelolaan Dinas Pariwisata dan
RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 212
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
bagian dari kehidupan keseharian
Kekayaan Budaya Kebudayaan
Terdokumentasikannya warisan-warisan
budaya
Pendokumentasian warisan budaya baik bendawi
(tangible) maupun bukan bendawi (intangible) dan
mempublikasikannya sehingga menjadi
pengetahuan bersama dan bagian dari kekayaan
masyarakat
Warisan-
warisan budaya
yang
terdokumentasi
kan dan
terpublikasikan
5 warisan 5 Warisan Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Kebudayaan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Menginternalisasi
kan nilai-nilai
agama dalam
kehidupan sehari-
hari
Meningkatnya kerukunan antar umat
beragama
Pembangunan saling pengertian antar pemeluk
agama melalui dialog lintas agama yang intens
Jumlah kasus
intoleransi
terhadap
perbedaan
agama dan
keyakinan
0 0 Program
pengembangan
wawasan kebangsaan
Ketenteraman,
ketertiban umum,
dan pelindungan
masyarakat
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Optimalisasi keberadaan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
Pengembangan aktivitas-aktivitas yang dijalankan
bersama antar tokoh dan lembaga agama, sebagai
misal adalah bakti sosial
Meningkatnya kerjasama dan kemitraan
antara pemerintah daerah dan tokoh
agama serta lembaga sosial keagamaan
dalam upaya pemberdayaan umat
Aktivitas-
aktivitas
pemberdayaan
umat yang
dilaksanakan
secara
kemitraan
antara
pemerintah
daerah, tokoh
agama,
kepolisian,
Tentara
Nasioanal
Indonesia serta
lembaga sosial
Ada ada Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Ketenteraman,
ketertiban umum,
dan pelindungan
masyarakat
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
Pengembangan kemitraan yang memungkinkan
untuk dijalankan antara pemerintah daerah, tokoh
agama, dan lembaga sosial keagaman dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan
umat
9 Kali 38 Kali Program
pengembangan
wawasan
kebangsaaan
Penunjang
Lainnya
Bagian Kesra,
Sekretariat Daerah
Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan kemitraan
antara pemerintah daerah, tokoh agama,
kepolisian, Tentara Nasioanal Indonesia, serta
lembaga sosial dalam upaya menciptakan
lingkungan aman, harmonis, dan rukun melalui
pemberdayaan umat
Terpeliharanya kesatuan dan persatuan
bangsa
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
kemajemukan yang menuntut setiap warga negara
hidup rukun, toleran, gotong royong, dan menjaga
hubungan sosial yang harmonis, dengan
menghargai perbedaan suku, agama, bahasa,
golongan, adat istiadat, agar tercipta keutuhan,
persatuan, dan kesatuan dalam kebhinnekaan.
Persentase
penanganan
konflik yang
dilatarbelakangi
SARA (suku
agama, ras,
antar golongan)
100% 100% Program Kemitaan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Ketenteraman,
ketertiban umum,
dan pelindungan
masyarakat
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Meningkatnya aktivitas penyuluhan
agama yang berbobot dan mencerahkan
Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama
yang tersebar merata di seluruh wilayah
Persentase
penyuluh
agama yang
ditingkatkan
kualitas dan
87% 90% Program Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Ketentraman,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
Sekretariat Daerah
Peningkatan intensitas dialog antara guru agama
dan pendakwah dengan cendekiawan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 213
Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Capaian
Program Bidang Urusan PD PJ Awal Akhir
intensitas
menyuluhnya Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan
agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran
dan materi ajar
Meningkatnya pengelolaan dana sosial
keagamaan
Peningkatan jumlah dana sosial keagamaan yang
dikelola melalui ekstensifikasi donatur,
diantaranya melalui optimalisasi potensi zakat dari
aparatur pemerintah daerah
Jumlah
masyarakat
penerima
manfaat dari
dana sosial
keagamaan
yang terkumpul
dan disalurkan
NA 1.600 jiwa Program Kemitaan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Ketentraman,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
Sekretariat Daerah
Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial
keagamaan khususnya untuk pemberdayaan
ekonomi umat dan peningkatan taraf hidup
PREHEADINGS
BAB. VIII
INDIKASI PROGRAM
PRIORITAS YANG
DISERTAI
KEBUTUHAN
PENDANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 217
Kerangka pendanaan tahunan untuk masing-masing program sebagaimana tersaji
pada tabel diatas adalah bersifat indikatif, artinya hanya memberikan panduan umum
mengenai kebijakan pengalokasian anggaran sehingga tetap dapat disesuaikan dengan
dinamika kondisi keuangan daerah. Hal lain yang juga dapat disesuaikan pada saat
pelaksanaannya nanti adalah Perangkat Daerah (PD) penanggungjawab untuk masing-
masing program. Perubahan PD penanggungjawab ini dimungkinkan untuk dilaksanakan
pasca penetapan RPJMD ini menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
sepanjang tidak ada pengubahan terhadap target akhir, maka perubahan PD
penanggungjawab ini ini cukup ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
RPJMD KKA 2016-2021 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 218
No
Kode Program Indikator Kinerja Program Kondisi kinerja Awal RPJMD
2015
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2021 PD PJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 PENDIDIKAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Angka Partisipasi Sekolah PAUD
60,74 62,74 1.146.000.000 64,74 1.380.700.000 66,74 2.281.600.000 68,74 1.218.300.000 70,74 1.380.900.000 72,74 1.505.800.000 72,74 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pesentase Satuan Pendidikan dengan Sarana dan Prasarana yang Memadai
89,36% 90,36% 12.448.507.000 92,36% 18.499.500.000 94,36% 18.253.200.000 96,36% 19.249.200.000 98,36% 16.295.400.000 98,36% 17.553.700.000 98,36% Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Pendidikan Menengah
Jumlah Siswa Magang SMK yang berkompeten (orang)
70 orang 80 orang 599.964.992 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 80 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Pendidikan Non Formal
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal
1.833 2.016 100.000.000 2.218 177.900.000 2.440 501.900.000 2.684 519.100.000 2.952 451.100.000 3.247 490.000.000 3.247 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Tenaga Pendidik yang Tersertifikasi (orang)
189 orang 30 orang 386.983.700 30 orang 420.200.000 30 orang 1.186.400.000 30 orang 1.030.800.000 30 orang 708.800.000 30 775.200.000 369 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Jumlah sekolah yang memenuhi standar nasional pengelolaan pendidikan
7 8 7.049.555.000 10 3.280.700.000 12 3.833.100.000 14 3.186.300.000 16 2.946.000.000 18 3.207.700.000 18 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2 KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2016-2021
100% 15% 13.838.056.600 30% 7.133.300.000 45% 7.392.500.000 60% 7.309.800.000 75% 6.444.400.000 100% 7.039.500.000 100% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah Penduduk Peserta BPJS termasuk JKN (diluar ASN, TNI POLRI dan DPRD)
34.000 16.000 13.997.304.849 34.442 10.676.300.000 34.908 10.815.100.000 35.374 10.955.600.000 35.839 11.098.100.000 36.305 11.242.300.000 36.305 Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Desa Siaga Aktif tahun 2016-2021
98% 98% 1.000.000.000 98% 472.900.000 99% 246.400.000 99% 224.900.000 99% 184.100.000 100% 213.800.000 100% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase Cakupan ASI Ekslusif
40,79% 43% 292.445.000 45% 681.700.000 48% 638.800.000 50% 712.200.000 53% 644.400.000 54% 695.000.000 54% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
18,60% 19% 149.950.000 20% 42.600.000 22% 155.100.000 23,50% - 24,50% - 26% 142.500.000 28% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Angka Annual Parasite Insident
0,60% 7% 790.114.000 5% 423.900.000 4% 492.800.000 3% 515.300.000 2% 478.600.000 2% 516.700.000 100% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terstandarisasi
0 0
400.000.000 3 PKM 70.700.000 4 PKM 72.900.000 2 RS 65.500.000 0 - 0 - 7 PKM 2 RS Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 219
No
Kode Program Indikator Kinerja Program Kondisi kinerja Awal RPJMD
2015
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2021 PD PJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Jumlah Puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar
0 7 14.461.217.557 7 13.553.000.000 7 13.689.900.000 7 13.869.900.000 7 12.336.600.000 7 13.365.700.000 7 Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Jumlah Rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standarisasi
0 2 8.633.645.000 2 7.845.800.000 3 8.122.600.000 3 7.965.800.000 3 7.181.000.000 3 775.200.000 3 Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Jumlah kemitraan yang terjalin dalam pelayanan kesehatan masyarakat
0 0 0 1 kemitraan 28.100.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 kemitraan Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
60,60% 60% 904.677.000 65% 496.500.000 70% 520.200.000 75% 524.800.000 80% 469.500.000 85% 507.900.000 85% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia
77,54% 0 0 83% 301.300.000 86% 310.200.000 90% 309.200.000 93% 276.200.000 95% 311.900.000 95% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat
79% 0 0 85% 320.400.000 94% 328.500.000 98% 328.000.000 100% 276.200.000 100% 311.900.000 100% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Persentase persalinan di fasilitas kesehatan
82,47% 84% 1.118.950.080 86% 1.426.000.000 88% 1.496.700.000 89% 1.405.600.000 90% 1.288.900.000 90% 1.479.100.000 90% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Lansia
Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan mengenai kesehatan remaja dan lansia
0 49 848.055.000 49 604.600.000 49 619.900.000 49 618.500.000 49 552.300.000 49 596.900.000 294 Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan dan jembatan yang terbangun (Km)
43,333 19,118 165.903.248.852
25,48 197.525.600.000
25,48 204.800.000.000
25,48 202.269.700.000
25,48 182.490.600.000
25,48 196.814.100.000
189,85 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan dan jembatan berkualitas baik (km)
43,333 22,75 2.095.900.000 30 3.566.600.000 30 3.696.300.000 30 3.654.900.000 35 3.222.200.000 35 3.475.100.000 226,08 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Panjang drainase/gorong-gorong (saluran Air) dibangun (KM)
14,785 2,7 3.922.885.000 1,5 2.139.600.000 1,75 2.555.400.000 1,75 2.530.300.000 1,75 2.209.500.000 1,75 2.405.800.000 25,99 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
RPJMD KKA 2016-2021 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 220
No
Kode Program Indikator Kinerja Program Kondisi kinerja Awal RPJMD
2015
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2021 PD PJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Panjang turap/talud/bronjong (batu miring) yang dibangun (M)
5.583 39 711.095.000 1.000 4.279.200.000 1.000 4.380.700.000 1.000 4.310.900.000 1.000 3.912.700.000 1.000 4.187.900.000 10.622 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konversi Sungai
Jumlah air baku yang tersedia di waduk/embung/tempat penampungan air lainnya (M3)
5.530.780 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kecamatan Siantan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum dan IPAL yang tersedia.
4.880 1.200 17.866.147.604 1.097 11.056.700.000 1.070 9.582.900.000 1.070 9.465.200.000 1.070 8.469.900.000 1.070 9.177.800.000 11.457 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengendalian Banjir
Panjang tanggul pemecah ombak yang terbangun (M3)
0 0 0 15.000 6.419.800.000 15.000 6.662.400.000 15.000 6.560.100.000 15.000 5.800.000.000 15.000 6.326.500.000 75.000 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Jumlah Wilayah Waterfront City yang terbangun (M3)
20.935 0 0 19.677 7.133.300.000 4.000 2.190.400.000 4.000 2.155.500.000 4.000 1.933.300.000 4.000 2.049.400.000 56.612 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan sarana lingkungan dan sumber air bersih (KK)
1.870 300 4.088.748.000 300 3.566.600.000 300 3.696.300.000 300 3.654.900.000 300 3.222.200.000 300 3.475.100.000 3.670 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program Pengembangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Jumlah Rumah yang tertangani (Unit)
0 30 1.564.500.000 60 2.231.200.000 75 2.829.200.000 90 3.373.700.000 105 3.498.400.000 120 4.366.100.000 480 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan
Jumlah rumah dan rusun yang dibangun oleh Pemerintah
0
0
0
100 rumah
12.839.600.000
100 rumah
12.777.200.000
1 rusun
1.405.600.000
0
-
0
- 200 rumah dan
1 rusun Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Panjang Jalan dan Jembatan Perdesaan yang terbangun
0 15 Km 8.374.470.000 15 Km 5.973.200.000 15 Km 6.114.800.000 15 Km 6.091.500.000 15 Km 5.468.500.000 0 - 75 Km Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Jumlah Kasus Kamtrantibmas yang tertangani tahun 2016-2021
90% 90% 113.363.000 92% 213.300.000 95% 219.000.000 97% 215.500.000 98% 193.300.000 100% 204.900.000 100% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan
0 Kasus 0 Kasus 139.323.000 0 Kasus 106.200.000 0 Kasus 182.500.000 0 Kasus 178.000.000 0 Kasus 156.500.000 0 Kasus 169.200.000 0 Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 221
No
Kode Program Indikator Kinerja Program Kondisi kinerja Awal RPJMD
2015
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2021 PD PJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
agama dan keyakinan Dalam Negeri
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kabupaten Kepulauan Anambas
Jumlah Mitra Masyarakat terkait Pengembangan Nasionalisme
0 9 Pagayuban 135.673.000 9 Pagayuban 213.300.000 9 Pagayuban 292.000.000 9 Pagayuban 281.100.000 9 Pagayuban 257.700.000 9 Pagayuban 276.200.000 9 Pagayuban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada
70% 0 26.600.000 0 - 0 - 80% 655.900.000 80% 580.000.000 0 - 80% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Persentase Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
0 0 0 0 - 50% 118.600.000 50% 14.000.000 50% 12.900.000 50% 13.300.000 50% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Pasca Bencana
0 0 0 0 - 0 - 95% 281.100.000 95% 1.196.800.000 95% 383.100.000 95% Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase pengaduan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan yang ditangani
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Peningkatan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
500 476 291.737.000 477 700.700.000 477 4.198.200.000 477 843.400.000 477 791.700.000 477 1.113.700.000 2.861 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Jumlah PMKS yang dibina 50 Orang 0 0 50 Orang 411.200.000 50 Orang 447.200.000 20 Orang 2.905.200.000 20 Orang 368.200.000 20 Orang 285.100.000 210 Orang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
0 1 Lembaga Sosial
393.207.500 1 Lembaga Sosial
496.500.000 1 Lembaga Sosial
447.200.000 1 Lembaga Sosial
440.400.000 1 Lembaga Sosial
368.200.000 - - 5 Lembaga Sosial
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
RPJMD KKA 2016-2021 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 222
No
Kode Program Indikator Kinerja Program Kondisi kinerja Awal RPJMD
2015
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2021 PD PJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
dan Pemberdayaan Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7 TENAGA KERJA
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih oleh Dinas Nakertrans
0 15 Orang 246.999.999 15 Orang 199.600.000 30 Orang 903.500.000 30 Orang 937.100.000 30 Orang 745.600.000 30 Orang 810.800.000 150 Orang Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan
75 Orang 0 0 0 - 10 Orang 474.600.000 20 Orang 475.100.000 15 Orang 25.800.000 15 Orang 27.600.000 135 Orang Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase Kasus Perselsihan Industrail yang Berhasil Diselesaikan tahun 2016-2021
50% 55% 257.330.000 60% 213.300.000 70% 438.100.000 80% 1.124.600.000 90% 193.300.000 100% 204.900.000 100% Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase PD yang Responsif Gender
84,29% 84,29% -
87% 857.800.000 90% 1.369.000.000 93% 843.400.000 97% 616.800.000 100% 516.700.000 100% Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Persentase Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang Mendapat Pendampingan
69,62% 100% 149.712.500 100% 320.400.000 100% 912.600.000 100% 871.500.000 100% 810.100.000 100% 980.100.000 100% Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Indeks Pembangunan Gender
89,11% 0 0 92,10% 177.900.000 93,10% 72.900.000 94,30% 178.000.000 95,11% 162.900.000 95,11 62.300.000 95,11% Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin Desa Tertinggal
Persentase Unit Usaha Penduduk Miskin Desa Tertinggal yang dibina
43,12% 100% 408.762.200 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 100% Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
9 PANGAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Persentase pemenuhan cadangan pangan daerah
0 25% 427.015.800 30% 142.500.000 40% 146.000.000 50% 140.500.000 60% 128.800.000 70% 133.600.000 70% Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
10 PERTANAHAN
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah Dokumen Pemetaan, Penguasaan, Pemilikan Daerah Potensi Wisata
0 1 Paket Dokumen
284.540.000 1 Paket Dokumen
106.200.000 1 Paket Dokumen
82.100.000 0 - 0 - 0 - 3 Paket Dokumen
Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Jumlah Dokumen Pengembangan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas
Kode Program Indikator Kinerja Program Kondisi kinerja Awal RPJMD
2015
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2021 PD PJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Persampahan Terpadu (TPST) yang dibangun
Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Sarana Pendukung Pengelolaan Persampahan
4 paket 2 Paket 730.000.000 1 paket 181.500.000 2 Paket 319.400.000 2 Paket 374.900.000 3 Paket 460.200.000 3 Paket 356.300.000 17 paket Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Persentase RTH Kabupaten Kepulauan Anambas setiap tahunnya
2% 0 0 2% 363.100.000 2% 365.000.000 2% 374.900.000 1% 184.100.000 1% 178.200.000 10% Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas Wilayah Kota/kawasan perkotaan
0 0 0 20% 2.853.100.000 0 - 0 - 0 - 0 - 20% Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
persentase usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan yang sudah melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan pengelolaan lingkungan
50,75% 56,70% 1.300.000.000 61,20% 830.600.000 68,70% 2.007.800.000 76,10% 1.358.800.000 82,10% 1.196.800.000 88,06% 1.158.300.000 88,06% Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
jumlah sumber mata air yang dilindungi
3 lokasi 0 0 1 lokasi 181.500.000 2 lokasi 365.000.000 1 lokasi 187.400.000 2 lokasi 368.200.000 1 lokasi 178.200.000 10 lokasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Jumlah informasi lingkungan hidup berkualitas yang tersedia
2 Dokumen dan
1 Peralatan
2 dokumen terupdate
150.000.000
2 dokumen terupdate
136.100.000
2 Dokumen Dan
1 Peralatan
205.300.000
2 dokumen terupdate
140.500.000
2 Dokumen dan
1 Peralatan
207.100.000
2 dokumen terupdate
133.600.000
14 dokumen Terupdate
Dan 3 peralatan
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Program Pertamanan dan Pemakaman
Jumlah TPU yang terpelihara
0 0 0 2 1.361.600.000 2 2.920.500.000 2 2.905.200.000 0 - 0 - 6 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Adiwiyata Terselenggaranya Sekolah Adiwiyata
6 sekolah 6 sekolah 150.000.000 3 sekolah 308.600.000 5 sekolah 410.600.000 5 sekolah 421.700.000 5 sekolah 322.200.000 5 sekolah 311.900.000 35 sekolah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan
18.329 Dokumen
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
0 0 19. 000 Dokumen
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
172.400.000 19.500 Dokumen
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
182.500.000 20. 000 Dokumen
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
177.900.000 20. 500 Dokumen
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
156.500.000 21. 000 Dokumen
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
169.200.000 21. 000 Dokumen
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Jumlah Pendamping Desa yang dilatih dalam Rangka Penyusunan RPJM-Des Sesuai Standar
0 10 Desa 398.277.500 10 Desa 925.800.000 10 Desa 666.200.000 10 Desa 862.100.000 10 Desa 773.300.000 2 Desa 543.500.000 52 Pendamping
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Jumlah BUM Des yang terbentuk
2 3 BUMDesa 213.502.000 3 BUMdesa 172.400.000 3 BUMDesa 191.600.000 3 BUMdesa 253.000.000 3 BUMDesa 230.100.000 3 BUM Desa 249.400.000 20 BUM Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan
RPJMD KKA 2016-2021 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 224
No
Kode Program Indikator Kinerja Program Kondisi kinerja Awal RPJMD
2015
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2021 PD PJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Pedesaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Tingkat Partisipasi Masyarakat(%)
0 0 0 70% 272.300.000 75% 392.400.000 75% 290.300.000 75% 92.000.000 100% 98.000.000 100% Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya
0 0 0 52 Aparatur 136.100.000 104 Aparatur 337.600.000 104 Aparatur 327.900.000 104 Aparatur 487.900.000 0 - 364 Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Desa yang mendapat Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
0 52 77.275.500 52 154.300.000 52 155.100.000 52 159.200.000 52 156.500.000 52 151.500.000 52 Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Keluarga Berencana
Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Keluarga Berencana
65% 65% 1.370.170.000 68% 109.400.000 71% 109.400.000 74% 109.400.000 77% 109.400.000 80% 98.000.000 80% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15 PERHUBUNGAN
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Dokumen Norma, Standar dan Prosedur Perhubungan
3 Dokumen 0 0 2 dokumen 2.723.300.000 1 Dokumen 1.439.700.000 0 - 0 - 0 - 3 Dokumen Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Persentase Prasarana & Fasilitas LLAJ terehabilitasi dan dipelihara
80% 2 paket 500.000.000 2 paket 3.851.500.000 2 paket 6.846.800.000 2 paket 4.459.100.000 3 paket 5.205.700.000 2 paket 5.840.300.000 13 paket Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase Keterjangkauan Desa-desa Menuju Pusat Kegiatan dan Pertumbuhan
80% 2 paket 7.886.340.000 2 paket 9.350.000.000 2 paket 9.400.300.000 2 paket 9.652.700.000 2 paket 9.482.600.000 2 paket 9.177.800.000 12 Paket Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Beroperasinya Bandara Letung
80% 27 Paket 18.279.703.000 13 paket 7.897.600.000 4 paket 4.106.900.000 6 paket 4.685.800.000 6 paket 4.419.100.000 7 paket 5.346.200.000 63 paket Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas
14 kasus 12 kasus 1.040.916.000 10 kasus 4.774.600.000 8 kasus 4.791.500.000 6 kasus 2.108.600.000 4 kasus 1.380.900.000 2 kasus 2.227.600.000 2 kasus Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Persentase Kendaraan yang Melakukan Uji Emisi dan Uji Petik
0 0 0 40% 1.361.600.000 60% 1.369.000.000 0 - 0 - 0 - 100% Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pelayanan Layanan Pengelolaan 0 Bulan 12 Bulan 27.200.000 12 Bulan 36.400.000 12 Bulan 28.100.000 12 Bulan 32.200.000 12 Bulan 34.700.000 60 Bulan Dinas Komunikasi
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 225
No
Kode Program Indikator Kinerja Program Kondisi kinerja Awal RPJMD
2015
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2021 PD PJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Informasi Publik
Informasi Publik Informatika, Statistik dan Persandian
Program Fasilitasi Peningkatan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
0 Orang 0 0 30 Orang 118.000.000 30 Orang 127.700.000 30 Orang 65.500.000 30 Orang 64.400.000 30 Orang 62.300.000 150 Orang Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Jumlah Aplikasi E-Government
5 Aplikasi 1 Aplikasi 891.186.000 1 Aplikasi 70.700.000 1 Aplikasi 72.900.000 1 Aplikasi 65.500.000 1 Aplikasi 64.400.000 1 Aplikasi 62.300.000 11 Aplikasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
G-G (3 Aplikasi) - - - - -
G-B (1 Aplikasi) - - - - -
G-C (1 Aplikasi) - - - - -
G-E - - - - -
Jumlah Bulan Terpenuhinya Pelayanan Pengadaan Barang Jasa secara Elektronik
12 Bulan 12 Bulan 857.035.313 12 Bulan 363.100.000 12 Bulan 638.800.000 12 Bulan 637.200.000 12 Bulan 570.700.000 12 Bulan 614.800.000 72 Bulan Sekretariat Daerah
Persentase Penyediaan Layanan Informasi dan Publikasi Pemerintah
Jumlah Kegiatan Pemerintah yang terpublikasi dan di promosi
0 0 0 360 Kegiatan 1.633.900.000 370 Kegiatan 1.734.000.000 380 Kegiatan 1.686.800.000 390 Kegiatan 1.565.000.000 0 - 1.500 Kegiatan Sekretariat Daerah
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Jumlah Dokumen dan Perda yang disahkan DPRD
0 Dokumen/ Perda
0 0 1 Dokumen/ Perda
172.400.000 1 Dokumen/ Perda
155.100.000 1 Dokumen/ Perda
140.500.000 1 Dokumen/ Perda
128.800.000 1 Dokumen/ Perda
133.600.000 5 Dokumen/ Perda
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Program Pengembangan dan Perluasan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi
Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau Akses Telekomunikasi
49 Titik dan 6 Desa
0 0 6 Desa 2.904.900.000 6 Desa 410.600.000 6 Titik (operasional
Radio)
65.500.000 0 - 0 - 55 Titik dan 18 Desa
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Jumlah bulan penyelenggaraan akses internet di lingkungan Pemkab Kabupaten Anambas
12 bulan 12 bulan 3.150.273.000 12 bulan 3.721.900.000 12 bulan 3.869.600.000 12 bulan 3.748.600.000 12 bulan 3.405.700.000 12 bulan 3.653.200.000 72 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Jumlah Pelaku UMKM dan Wirausaha Pemula yang dibina Pemerintah
135 0 0 0 - 10 Orang 365.000.000 0 - 10 Orang 322.200.000 10 Orang 436.500.000 155 Orang Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Jumlah Pelaku UMKM yang Produknya tersertifikasi
16 0 0 0 - 10 Pelaku 255.500.000 10 Pelaku 252.900.000 10 Pelaku 220.900.000 10 Pelaku 240.500.000 56 Pelaku Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Nilai Penjualan Produk-produk UMKM
96.492.951.000
0 0 > Rp 500 juta 208.800.000 > Rp 600 juta 328.500.000 > Rp 700 juta 327.900.000 > Rp 800 juta 285.300.000 > Rp 1 milyar 311.900.000 > Rp 1 milyar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
18 PENANAMAN MODAL
RPJMD KKA 2016-2021 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 226
No
Kode Program Indikator Kinerja Program Kondisi kinerja Awal RPJMD
2015
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2021 PD PJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Nilai Investasi yang Terealisasi (PMA/PMDN)
43.778.650.000
50.345.447.500
309.761.000 56.912.245.000
708.000.000 63.479.042.500
730.100.000 70.045.840.000
730.900.000 76.612.637.500
644.400.000 83.795.072.000
703.900.000 83.795.072.000
Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah PMA dan PMDN 2 PMA dan 2 PMA dan 281.205.000 2 PMA dan 689.800.000 2 PMA dan 1.095.200.000 2 PMA dan 1.030.800.000 2 PMA dan 589.100.000 2 PMA dan 641.500.000 2 PMA dan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
512 peserta 34 peserta 600.000.000 134 peserta 708.000.000 134 peserta 730.100.000 74 peserta 871.500.000 104 peserta 782.500.000 84 peserta 846.400.000 1.076 peserta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah Kompetisi Cabang Olahraga KKA
7 cabang olahraga
0 0 7 cabang olahraga
1.561.400.000 7 cabang olahraga
1.916.600.000 7 cabang olahraga
1.593.100.000 7 cabang olahraga
1.749.200.000 7 cabang olahraga
1.871.100.000 7 cabang olahraga
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik
100 Lapangan olahraga
0 0 4 Lapangan 708.000.000 5 Lapangan 730.100.000 6 lapangan 730.900.000 7 Lapangan 644.400.000 8 lapangan 703.900.000 130 lapangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Jumlah Kasus Penyalahgunaan NAPZA dan Pergaulan Bebas yang melibatkan Pemuda sebagai Pelaku
4 kasus 0 0 - 4 kasus 219.000.000 4 kasus - 4 kasus 193.300.000 4 kasus 204.900.000 4 kasus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
20 STATISTIK
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Jumlah Dokumen Pengembangan Data/Informasi yang Disusun
5 2 Paket Dokumen
415.341.000 2 Paket Dokumen
99.800.000 2 Paket Dokumen
109.400.000 2 Paket Dokumen
103.000.000 2 Paket Dokumen
92.000.000 2 Paket Dokumen
98.000.000 12 Paket Dokumen
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
21 PERSANDIAN
Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah
Jumlah Jenis Informasi yang diamankan melalui Persandian
0 0 0 1 146.000.000 1 146.000.000 1 140.500.000 1 138.100.000 1 151.500.000 4 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
22 KEBUDAYAAN
Program Pengembangan Nilai Budaya
Jumlah Penyelenggaraan Even Kebudayaan (Semarak Anambas)
4 Kegiatan 0 0 1 Event/ Kegiatan
508.300.000 1 Event/ Kegiatan
529.300.000 1 Event/ Kegiatan
515.300.000 1 Event/ Kegiatan
460.200.000 2 Event/ Kegiatan
499.000.000 10 Event/ Kegiatan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Partisipasi dalam Kegiatan Event Kebudayaan di Tingkat Provinsi dan Nasional
331.400.000 3 Kegiatan 356.300.000 29 Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah Pelaku, Penggiat, dan Komunitas Budaya yang Aktif mengadakan Kegiatan Setiap Tahunnya
3 Kelompok 0 0 7 kelompok 136.100.000 8 kelompok 146.000.000 8 kelompok 140.500.000 8 kelompok 128.800.000 8 Kelompok 133.600.000 39 Kelompok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23 PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah kunjungan perpustakaan umum daerah
0 0 0 1.320 219.000.000 - 2.660 219.000.000 3.960 252.900.000 5.280 92.000.000 5.280 98.000.000 18.500 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Jumlah kelompok Nelayan Tangkap dan Budidaya yang Mengalami Peningkatan Produksi Pasca Pembinaan dan Pendampingan
36 KUB, 19 POKDAKAN
0 0 56 KUB,12 POKDAKAN
2.060.700.000 96 KUB,12 POKDAKAN
4.901.000.000 146 KUB,12 POKDAKAN
2.717.700.000 176 KUB,12 POKDAKAN
4.326.200.000 176 KUB,12 POKDAKAN
4.722.500.000 176 KUB,12 POKDAKAN
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
327.06 ton 90 Ton 320.993.126 115 Ton 4.520.600.000 215 Ton 4.380.700.000 315 Ton 31.394.700.000 415 Ton 2.025.400.000 515 Ton 2.227.600.000 1665 Ton Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
14.153 Ton 14.860 Ton 1.356.630.000 15.603 Ton 9.558.800.000 16.383 Ton 12.229.600.000 17.203 Ton 12.745.400.000 18.063 Ton 16.332.200.000 18.966 Ton 17.375.400.000 18.966 Ton Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
Jumlah penangangan kasus IUU melalui pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan masyarakat
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Jumlah Jenis Produk Unggulan Baru Sektor Perikanan Olahan
5 jenis 0 0 2 jenis 136.100.000 2 jenis 146.000.000 2 jenis 149.900.000 2 jenis 147.200.000 2 jenis 142.500.000 15 jenis Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
Program Khusus Kepulauan Anambas terkait Pengembangan dan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Wilayah Perbatasan
Persentase Peningkatan kualitas lingkungan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Konservasi dan Pemenuhan Prasarana dan Sarana yang Memadai
18,40% 0 0 30,20% 2.850.400.000 46,20% 1.825.200.000 57,40% 2.155.500.000 0 - 0 - 57,40% Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan
Jumlah kelompok usaha kelautan dan perikanan yang terdampingi dalam usaha peningkatan wirausaha
0 0 0 100 Kelompok 562.800.000 150 kelompok 547.600.000 200 kelompok 655.900.000 250 kelompok 616.800.000 275 kelompok 668.300.000 275 kelompok Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
26 PARIWISATA
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara
900 wisatawan 1.000 wisatawan
719.978.000 1.100 wisatawan
562.800.000 1.200 wisatawan
584.100.000 1.300 wisatawan
581.000.000 1.400 wisatawan
515.500.000 1.500 wisatawan
561.300.000 8.400 wisatawan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kemitraaan
Jumlah Kegiatan Kerja Sama yang dilakukan
6 kegiatan - 0 4 kegiatan 780.600.000 4 kegiatan 812.200.000 4 kegiatan 796.500.000 4 kegiatan 718.100.000 4 kegiatan 775.200.000 26 kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah Destinasi Wisata baru yang dibangun oleh pemerintah dengan Sarana dan Prasarana yang Memadai
RPJMD KKA 2016-2021 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 228
No
Kode Program Indikator Kinerja Program Kondisi kinerja Awal RPJMD
2015
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2021 PD PJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Jumlah Produksi Pertanian/Perkebunan (Ton)
4.231.430.500 Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
Cengkeh 635 635 635 2.559.900.000 661,5 3.468.100.000 688 3.373.700.000 714,5 3.038.100.000 741 3.296.800.000 741 ton Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
Padi 385 385 485 2.841.300.000 585 3.787.500.000 685 3.654.900.000 785 3.314.300.000 885 3.564.100.000 885 ton Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna
50% 0 0 60% 383.200.000 65% 177.900.000 70% 331.400.000 75% 365.300.000 75% Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Sapi dan Unggas)
5% 0 0 5% 855.900.000 7% 474.600.000 10% 365.300.000 12% 322.200.000 15% 347.500.000 15% Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Persentase Peternak yang Meningkat Produksinya pasca Pendampingan atau Penerapan Teknologi Tepat Guna
0 0 0 70% 136.100.000 80% 438.100.000 80% 140.500.000 85% 386.700.000 85% 418.800.000 85% Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Jumlah Kelompok Petani yang mengalami Peningkatan Produksi Pasca Pembinaan dan Pendampingan
0 0 0 0 - 10 Kelompok 54.700.000 10 Kelompok 46.800.000 10 Kelompok 48.700.000 10 Kelompok 44.500.000 40 Kelompok Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
0 2 Kecamatan 205.000.000 2 Kecamatan 562.800.000 2 Kecamatan 766.600.000 0 - 0 - 0 - 6 Sekretariat Daerah
29 PERDAGANGAN
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Jumlah Kasus Kelangkaan Barang Pokok
2 kasus 0 0 2 kasus 354.000.000 1 kasus 219.000.000 1 kasus 215.400.000 1 kasus 193.300.000 0 kasus 204.900.000 0 kasus Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan
Jumlah kawasan PKL yang ditata
0 1 kawasan 401.604.900 0 - 1 kawasan 292.000.000 0 - 1 kawasan 257.700.000 0 - 3 Kawasan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Jumlah Pasar Tradisional dibangun dan beroperasi
18 1 1.528.490.000 0 - 1 1.095.200.000 1 1.030.800.000 0 - 0 - 21 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
30 PERINDUSTRIAN
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
Jumlah IKM yang Produktif
401 50 523.000.000 30 354.000.000 30 355.900.000 30 365.300.000 30 359.000.000 30 347.500.000 601 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Perwilayahan Industri
Nilai investasi pada sektor industri perikanan yang terealisasi
2.035.200.000 0 0 0 - > Rp 1 milyar 438.100.000 > Rp 1 milyar 215.400.000 > Rp 1 milyar 193.300.000 > Rp 1.5 milyar
204.900.000 > Rp 4.5 milyar
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
31 TRANSMIGRASI
Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan
0 0 0 0 - 1 666.200.000 1 365.300.000 1 322.200.000 - - 3 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kode Program Indikator Kinerja Program Kondisi kinerja Awal RPJMD
2015
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2021 PD PJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Ketenagalistrikan
33 URUSAN PENUNJANG LAINNYA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Bulan pelayanan administrasi keuangan
12 bulan 12 bulan 122.110.599.916
12 bulan 87.110.200.000 12 bulan 72.383.100.000 12 bulan 71.411.400.000 12 bulan 63.800.600.000 12 bulan 68.967.300.000 72 Bulan Seluruh PD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana prasarna aparatur
12 bulan 12 bulan 31.322.702.976 12 bulan 962.200.000 12 bulan 1.003.900.000 12 bulan 937.100.000 12 bulan 883.800.000 100% 891.000.000 72 bulan Dinas Komunikasi Informatika,statistik dan Persandian Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Sekretariat DPRD, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Jumlah Gedung Kantor Perangkat Daerah yang dibangun (unit)
13 1 (tahap I) 8.500.000.000 1 (tahap II) 15.976.800.000 1 24.276.800.000 3 32.238.200.000 3 43.178.200.000 2 30.295.700.000 23 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Kepatuhan Aparatur
0 0 0 75% 99.800.000 80% 110.400.000 85% 103.100.000 90% 92.000.000 95% 98.000.000 95% Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/diklat
Jumlah Anggota DPRD yang Dilantik dan Diambil Sumpah dalam Rangka Pergantian Anggota DPRD
15 Orang 3 Orang 345.691.600 3 Orang 163.300.000 3 Orang 173.400.000 3 Orang 168.700.000 3 Orang 147.200.000 3 Orang 160.300.000 18 Orang Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Pelayanan Humas dan Protokoler DPRD
Persentase Tetersediaan Perangkat Dokumentasi dan Publikasi DPRD tahun 2016-2021
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (WTP)
WDP 0 0 WTP 2.139.600.000 WTP 2.217.800.000 WTP 2.155.500.000 WTP 1.933.300.000 WTP 2.049.400.000 WTP Badan Pengelola Keuangan Daerah
Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah Aparatur Mendapatkan Pendidikan Kedinasan
37 orang 0 0 0 - 1 730.100.000 0 - 1 920.600.000 1 980.100.000 3 Orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Pegawai Berkinerja Baik
68% 91,00% 1.406.881.500 92% 829.600.000 93% 1.460.200.000 94% 665.300.000 94% 749.400.000 95% 801.900.000 95% Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah bulan Kunjungan Kerja/Koordinasi dan Konsultasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
12 Bulan 12 Bulan 2.732.310.000 12 Bulan 855.100.000 12 Bulan 885.200.000 12 Bulan 871.500.000 12 Bulan 782.500.000 12 Bulan 846.400.000 72 Bulan Sekretariat Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan
Jumlah Dokumen Rekomendasi Penelitian dan Pegembangan
12 Bulan 12 Bulan 165.000.000 12 Bulan 177.900.000 12 Bulan 182.500.000 12 Bulan 178.000.000 12 Bulan 156.500.000 12 Bulan 169.200.000 72 Bulan Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah
RPJMD KKA 2016-2021 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 232
RPJMD KKA 2016-2021 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
234
PREHEADINGS
BAB. IX PENETAPAN
INDIKATOR
KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah
pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dapat disusun berdasarkan
indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya
(impact). Indikator kinerja daerah dibagi dalam 3 (tiga) aspek meliputi (i) aspek
kesejahteraan masyarakat, (ii) aspek pelayanan umum, dan (iii) aspek daya saing daerah.
Gambaran lengkap kondisi dan rencana capaian kinerja selama 5 (lima) tahun Pemerintah.
RPJMD KKA 2016-2021 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 236
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH Sumber Data
Kondisi Awal TARGET
Tahun Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
I. Ekonomi Makro dan Pemerataan Pembangunan
1. Ekonomi Makro
1. Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas (%) PDRB 2014 2,29 2.4-2.6 2.5-2.7 2.7-2.9 2.8-3.0 2.9-3.1
2. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas (%) PDRB 2014 7,43 7.4-7.5 7.5-7.7 7.5-7.7 7.5-7.7 7.6-7.8
Jumlah laporan tahunan kinerja dan keuangan Bulan (sudah jelas) (sudah jelas) Seluruh PD
Angka Partisipasi Sekolah PAUD % (Jumlah murid usia
PAUD) [dibagi]
(Jumlah penduduk usia PAUD) [dikali]
100 (%)
(sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Presentase Satuan Pendidikan dengan Sarana dan Prasarana
yang Memadai
% Jumlah satuan
pendidikan dengan sarana dan
prasarana yang
memenuhi SPM (SD&SMP)
[dibagi] jumlah
satuan pendidikan (SD&SMP) [dikali]
100 (%)
Memadai yang dimaksud
adalah yang memenuhi ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak
diperoleh setiap warga
secara minimal
Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah Siswa Magang SMK yang berkompeten Orang (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah Paket Ujian Nasional Paket Kesetaraan A, B, dan C Paket (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah Tenaga Pendidik yang Tersertifikasi Orang (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah Bulan Terpenuhinya Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
Bulan (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan
kesehatan
% Jumlah kumulatif
item obat yang
tersedia di (n) puskesmas x 100
dibagi (n x jumlah
total item obat indikator)
fasilitas pelayanan yang
dimaksud adalah
puskesmas. (n) puskesmas = jumlah/banyaknya
puskesmas
Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah penduduk peserta PBI JKN yang telah disesuaikan
dengan peraturan yang berlaku
Orang (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase Desa Siaga Aktif % Jumlah desa siaga
yang aktif dibagi
jumlah desa siaga yang dibentuk x
100%
Desa Siaga Aktif adalah
yang mempunyai Pos
Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Upaya
kesehatan bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 271
Indikator Kinerja Program Satuan Rumus Alat Verifikasi PD PJ
lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai
pemberi pelayanan
kesehatan dasar, penanggulangan bencana
dan kegawatdaruratan,
surveilance berbasis masyarakat yang meliputi
gizi, penyakit, lingkungan
dan perilaku sehingga masyarakatnya
menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Desa Siaga adalah
Desa/Kelurahan yang
penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan
kemampuan serta kemauan
untuk mencegah dan mengatasi masalah-
masalah kesehatan,
bencana dan kegawatdaruratan
kesehatan secara mandiri.
Cakupan ASI Ekslusif % Jumlah bayi 0-6
bulan yang
mendapat ASI
Ekslusif di satu
wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu dibagi
jumlah bayi 0-6 bulan yang tercatat
dalam register
pencatatan pemberian ASI x
100%
(sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok Perda (sudah jelas) Kawasan Tanpa Rokok
adalah ruangan atau area
yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok
atau kegiatan
memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau
mempromosikan Produk
Tembakau, berdasarkan PP
Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RPJMD KKA 2016-2021
LAMPIRAN 272
Indikator Kinerja Program Satuan Rumus Alat Verifikasi PD PJ
109 tahun 2012
Cakupan Desa UCI % Jumlah
desa/kelurahan UCI dibagi jumlah
seluruh
desa/kelurahan x 100%
Universal Child
Immunization (UCI) adalah tercapainya
imunisasi dasar secara
lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita
usia subur dan anak
sekolah tingkat dasar
Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terstandarisasi unit (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan
unit (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarananya unit (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah Perda tentang Penggunaan Anggaran 10% untuk
UKBM
unit (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % (Jumlah anak balita yang memperoleh
pelayanan,
pemantauan pertumbuhan
minimal delapan
kali) [dibagi] (jumlah seluruh
anak balita [dikali]
100 (%)
(sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia % (Jumlah usila memperoleh yankes
di fasyankes pada
wilayah dan kurun waktu tertentu)
[dibagi] (jumlah
seluruh usila di wilayah dan kurun
waktu yang sama)
[dikali] 100 (%)
(sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi
Syarat
% (Jumlah TPM
memenuhi syarat
higiene sanitasi di
suatu wilayah pada
kurun waktu tertentu) [dibagi]
(jumlah seluruh
TPM yang ada di wilayah dan pada
(sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 273
Indikator Kinerja Program Satuan Rumus Alat Verifikasi PD PJ
kurun waktu yang sama) [dikali] 100
(%)
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan % (Jumlah ibu bersalin
yang ditolong oleh
tenaga kesehatan di satu wilayah kerja
pada kurun waktu
tertentu) [dibagi] (jumlah seluruh
sasaran ibu bersalin
di satu wilayah kerja dalam kurun
waktu yang sama)
[dikali] 100 (%)
(sudah jelas) Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah Gedung Kantor yang dibangun Unit (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panjang Jalan dan Jembatan yang terbangun Km (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panjang Jalan dan Jembatan berkualitas baik Km (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panjang Drainase/Gorong-gorong (Saluran Air)dibangun Km (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panjang Turap/Talud/Bronjong (Batu Miring) yang dibangun M3 (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah air baku yang tersedia di waduk/embung/tempat penampungan air lainnya
(M3/Orang/Tahun) (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Rumah Tangga yang terlayani Air Minum % (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panjang tanggul pemecah ombak yang terbangun M3 (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Wilayah Waterfront City yang terbangun M3 (sudah jelas) Waterfront City diartikan suatu proses pembangunan
yang memiliki kontak
visual dan fisik dengan air, pengembangan wilayah
perkotaan yang secara fisik
alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk
pengembangan
pembangunan wajah kota berorientasi ke perairan
Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan sarana
lingkungan dan sumber air bersih
Unit (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Rumah yang dibangun oleh Pemerintah Unit (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari
luas Wilayah Kota/kawasan perkotaan
% (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah kasus kamtrantibmas yang tertangani Kasus (sudah jelas) (sudah jelas) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan Kabupaten Kegiatan (sudah jelas) (sudah jelas) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
RPJMD KKA 2016-2021
LAMPIRAN 274
Indikator Kinerja Program Satuan Rumus Alat Verifikasi PD PJ
Kepulauan Anambas (sudah jelas) (sudah jelas) Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
Persentase penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan
intensitas menyuluhnya
% (jumlah penyuluh
agama yang mendapatkan
pelatihan dan
menyelesaikan pelatihannya
dengan baik dan
memberikan penyuluhan agama
secara lebih sering
dibanding sebelum diikutkan pelatihan)
[dibagi] ( jumlah
total penyuluh agama yang ada di
kabupaten) [dikali]
100%
(sudah jelas) Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
Jumlah mitra masyarakat terkait pengembangan nasionalisme mitra masyarakat (sudah jelas) (sudah jelas) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu
Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada
% (sudah jelas) (sudah jelas) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Persentase penanganan pencegahan dan penanggulangan bencana
% (sudah jelas) (sudah jelas) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Pasca
Bencana
% (jumlah korban
bencana yang diberi
bantuan) [di bagi] (jumlah korban
bencana) [dikali]
100 (%)
(sudah jelas) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Persentase pengaduan keamanan dan kenyamanan lingkungan
yang ditindaklanjuti
% (jumlah pengaduan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan yang
ditindaklanjuti) [dibagi] (jumlah
pengaduan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan) [dikali]
100 (%)
(sudah jelas) Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada Pekat % (jumlah kasus pelanggaran perda
dan perkada pekat
yang ditangani) [dibagi] (jumlah
(sudah jelas) Satuan Polisi Pamong Praja
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 275
Indikator Kinerja Program Satuan Rumus Alat Verifikasi PD PJ
kasus pelanggaran perda dan perkada
pekat) [dikali] 100
(%)
Jumlah Fakir Miskin (FM) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Soaial (PMKS) yang menerima bantuan
Orang (sudah jelas) Setiap Tahun target FM
dan PMKS yang menerima bantuan sebanyak 500
orang
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Jumlah PMKS yang dibina Orang (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat raskin KK Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi)
Persentase peningkatan peran serta kelembagaan
kesejahteraan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas
% (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh Dinas Nakertrans Orang (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Ket
Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Orang (sudah jelas) (sudah jelas) Disnakertrans
Persentase kasus perselisihan industrial yang berhasil
diselesaikan
Kasus (jumlah kasus yang
diselesaikan)
[dibagi] (jumlah total kasus yang
terjadi) [dikali] 100
(%)
(sudah jelas) Disnakertrans
Persentase PD yang responsif gender % (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang
mendapat pendampingan
% (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indeks Pembangunan Gender Indeks (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Persentase Unit Usaha Penduduk Miskin Desa Tertinggal
yang dibina
% (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Jumlah kasus kelangkaan barang pokok Kasus (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pertanian
Jumlah dokumen pemetaan, penguasaan, pemilikan daerah
potensi wisata
Dokumen (sudah jelas) (sudah jelas) Sekretariat Daerah (Bagian Adpum)
Jumlah Dokumen Pengembangan Pertanahan Kabupaten
Kepulauan Anambas
Dokumen (sudah jelas) (sudah jelas) Sekretariat Daerah (Bagian Adpum)
Jumlah tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) yang
dibangun
Unit (sudah jelas) (sudah jelas) BLH
Tersedianya tempat pembuangan akhir (TPA) TPA (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas PU
Persentase RTH Kabupaten Kepulauan Anambas % (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
NA NA NA NA Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Persentase daerah tangkapan air yang terehabilitasi dan % (jumlah daerah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
RPJMD KKA 2016-2021
LAMPIRAN 276
Indikator Kinerja Program Satuan Rumus Alat Verifikasi PD PJ
terlindungi tangkapan air yang terehabilitasi dan
terlindungi) [dibagi]
(jumlah daerah tangkapan air)
[dikali] 100 (%)
NA NA NA NA Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Persentase penduduk yang memiliki KTP elektronik % (Jumlah penduduk
yang memiliki KTP
elektronik) [dibagi] (jumlah penduduk
wajib KTP) [dikali]
100 (%)
(sudah jelas) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah pendamping desa yang dilatih dalam rangka
penyusunan RPJM-Des sesuai standar
Desa (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
jumlah BUM Des yang terbentuk unit (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tingkat partisipasi masyarakat % (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tingkat partisipasi masyarakat % (sudah jelas) (sudah jelas) Kecamatan
Persentase aparatur pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya
(%) (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Jumlah Desa yang mendapat pendampingan pengelolaan
keuangan desa
Desa (sudah jelas) (sudah jelas) Sekretariat Daerah (Bagian Pemdes)
jumlah Dokumen norma, standar dan prosedur perhubungan Dokumen (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Persentase Prasarana & Fasilitas LLAJ terehabilitasi dan
dipelihara
% (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Persentase Keterjangkauan desa-desa menuju pusat kegiatan
dan pertumbuhan
% (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Beroperasinya Bandara Letung % (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas kasus (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Persentase kendaraan yang melakukan uji emisi dan uji petik % (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Layanan Pengelolaan Informasi Publik Bulan (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika Orang (sudah jelas) Jumlah SDM bidang
kominfo yang
mendapatkan pelatihan
peningkatan kapasitas
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Jumlah Aplikasi E-Government Aplikasi (sudah jelas) Aplikasi E-Government yang dimaksud adalah G-G
sebanyak 3 aplikasi, G-B
sebanyak 1 aplikasi, G-C
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 277
Indikator Kinerja Program Satuan Rumus Alat Verifikasi PD PJ
sebanyak 1 aplikasi, G-E
Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengadaan barang jasa
secara elektronik
Bulan (sudah jelas) (sudah jelas) Sekretariat Daerah (Bagian Adpemb)
Persentase penyediaan layanan informasi dan publikasi pemerintah
% (sudah jelas) (sudah jelas) Sekretariat Daerah (Bagian Humas)
Jumlah kegiatan pemerintah yang terpublikasi dan di promosi Kegiatan (sudah jelas) (sudah jelas) Sekretariat Daerah (Bagian Humas)
Jumlah Dokumen dan Perda yang disahkan DPRD Dokumen dan Perda
(sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau akses telekomunikasi Desa/Kelurahan (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Seluler Desa/Kelurahan (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Radio Desa/Kelurahan (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Jumlah pelaku UMKM dan wirausaha pemula yang dibina
pemerintah
UMKM dan
Wirausaha
(sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM
Jumlah pelaku UMKM yang produknya tersertifikasi Pelaku UMKM (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM
Nilai penjualan produk-produk UMKM Rupiah (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM
Nilai Investasi yang Terealisasi (PMA/PMDN) Rp (sudah jelas) (sudah jelas) Kantor Penaman Modal dan PTSP
Jumlah PMA dan PMDN PMA dan PMDN (sudah jelas) (sudah jelas) Kantor Penaman Modal dan PTSP
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan Peserta (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah kompetisi cabang olahraga KKA Cabang Olahraga (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga dalam kondisi baik Unit (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan bebas
yang melibatkan pemuda sebagai pelaku
Kasus (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah penyelenggaraan even kebudayaan (semarak anambas) Kegiatan (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Partisipasi dalam kegiatan event kebudayaan di tingkat
provinsi dan nasional
Event (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah event perlombaan Kebudayaan Anambas Event (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah pelaku, penggiat, dan komunitas budaya yang aktif
mengadakan kegiatan setiap tahunnya
Kelompok (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah kelompok Nelayan Tangkap dan Budidaya yang Mengalami Peningkatan Produksi Pasca Pembinaan dan
Pendampingan
Orang, Kelompok (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Jumlah produksi perikanan budidaya Ton (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang menjalankan sistem pelelngan ikan
Unit (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Jumlah kasus pada nelayan tangkap dan budidaya perikanan
yang mengikuti pembinaan, penyuluhan, dan pendampingan
Kasus (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Jumlah jenis produk unggulan baru sektor perikanan olahan Jenis (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
RPJMD KKA 2016-2021
LAMPIRAN 278
Indikator Kinerja Program Satuan Rumus Alat Verifikasi PD PJ
Jumlah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sarana dan prasarana yang memadai
Unit (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
jumlah wisatawan domestik dan mancanegara wisatawan (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
jumlah kegiatan kerja sama yang dilakukan Kegiatan (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
jumlah destinasi wisata dengan sarana dan prasarana yg
memadai
Destinasi (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Produksi Pertanian/Perkebunan (Ton) Ton (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Cengkeh Ton (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
padi Ton (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Persentase Petani yang menerapkan teknologi tepat guna % (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Sapi dan
Unggas)
% (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Persentase Peternak Yang Meningkat Produksinya pasca
Pendampingan atau Penerapan Teknologi Tepat Guna
% (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Peningkatan Pola Konsumsi Pangan % (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Jumlah Produksi Komoditas Pangan Substitusi Import (Padi) Ton (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Jumlah Kelompok Petani yang mengalami Peningkatan
Produksi pasca pembinaan dan pendampingan
Kelompok (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Jumlah kerjasama antar daerah dalam bidang suplai pangan Kerjasama (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Jumlah kasus kelangkaan barang pokok Kasus (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah pasar tradisional beroperasi Pasar Tradisional (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah IKM yang produktif IKM (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah kawasan sentra industri Kawasan (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Nilai investasi pada sektor industri perikanan yang terealisasi Rupiah (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah wilayah transmigrasi yang terbangun M3 (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Jumlah masyarakat transmigrasi di perbatasan yang terbina Orang (sudah jelas) (sudah jelas) Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Jumlah Perda yang di sahkan Perda (sudah jelas) (sudah jelas) Sekretariat DPRD
Jumlah anggota DPRD yang dilantik dan diambil sumpah dalam rangka pergantian anggota DPRD
Orang (sudah jelas) (sudah jelas) Sekretariat DPRD
Persentase ketersediaan Perangkat Dokumentasi dan Publikasi
DPRD
% (sudah jelas) (sudah jelas) Sekretariat DPRD
Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang
disusun
Dokumen (sudah jelas) (sudah jelas) Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah
Jumlah Dokumen Tata Ruang daerah yang disusun Dokumen (sudah jelas) (sudah jelas) Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah
Jumlah Dokumen Pengembangan Data/Informasi yang
disusun
Dokumen (sudah jelas) (sudah jelas) Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah
Jumlah kerjasama pembangunan Mitra (sudah jelas) (sudah jelas) Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 279
Indikator Kinerja Program Satuan Rumus Alat Verifikasi PD PJ
Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Dokumen (sudah jelas) (sudah jelas) Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah
Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya Dokumen (sudah jelas) (sudah jelas) Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah
Jumlah PD yang memiliki Pengawas Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
PD (sudah jelas) (sudah jelas) Inspektorat
Naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Naskah akademik
dan prosedur pengawasan
(sudah jelas) (sudah jelas) Inspektorat
Persentase PD yang melakukan Akuntabilitas dan Koordinasi
Aparatur Pengawasan
% (Jumlah PD yang
melakukan Opname
kas) [dibagi]
(Jumlah seluruh
PD) [dikali] 100
(%)
(sudah jelas) Inspektorat
Jumlah yang mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan/Worksop
Dalam Rangka Mendukung Tupoksi APIP
Orang jumlah orang yang
mengikuti diklat baik JFA, atau
bimtek lainnya.
(sudah jelas) Inspektorat
Pendapatan Daerah tiap tahun Rupiah (sudah jelas) Pendapatan daerah tahun n