RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2019...yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan. Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANTUL

Komplek Pemda II Jalan Lingkar Manding

[email protected]

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2019

| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 2


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Rencana

Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bantul ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2019 ini

merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) OPD yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul

yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Bantul Tahun 2019 akan digunakan sebagai salah satu bahan

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud

transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dalam rangka menuju good governance yang

tercermin dalam visi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bantul yaitu: “TERWUJUDNYA PENANGANAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN KORBAN NAPZA, SERTA

TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN

BANTUL”

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul ini masih terdapat beberapa

kekurangan, untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun

untuk perbaikan dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang. Semoga Rencana

Kerja (Renja) Tahun 2019 ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk

penyusunan rencana dan program kerja.

Bantul, Februari 2018

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan

Perlindungan Anak

Drs. Eddy Susanto NIP. 196110208 1984031005


DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................ Error! Bookmark not defined.

1.1. Latar Belakang ............................................................. Error! Bookmark not defined.

1.2. Landasan Hukum ........................................................ Error! Bookmark not defined.

1.3. Maksud dan Tujuan .................................................... Error! Bookmark not defined.

1.4. Sistematika Penulisan ............................................... Error! Bookmark not defined.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 .... Error! Bookmark not defined.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah ............................................................... Error! Bookmark not defined.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............... Error! Bookmark not defined.

2.2.1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan SosialError! Bookmark not defined.

2.2.2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga ......... Error! Bookmark not defined.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak ................................ Error! Bookmark not defined.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............. Error! Bookmark not defined.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatError! Bookmark not defined.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN ....Error! Bookmark not defined.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan ProvinsiError! Bookmark not

defined.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ...... Error! Bookmark not defined.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHError! Bookmark not defined.

BAB IV. PENUTUP .................................................................... Error! Bookmark not defined.


BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa

setiap (Perangkat Daerah) PD berkewajiban menyusun Perencanaan

Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan

daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Kerja Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berisi rancangan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu)

tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi

dan misi Kepala Daerah. Renja ini berfungsi untuk menjabarkan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah

lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar

pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,

pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan

penetapan. Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari tiga tahapan utama yaitu

:

a. tahap persiapan penyusunan,


Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja ,

orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta

penyiapan data dan informasi.

b. tahap penyusunan rancangan, dan

Penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tahapan awal yang

harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja

yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan

awal. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat

dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan

awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu

terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-

tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.

c. tahap penetapan renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan

dengan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati untuk menjadi

pedoman di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam menyusun program dan kegiatan

prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara

perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai

implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD). Renja

OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan

program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.


1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2019

adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana ttelah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-

undang Republik Indonesia Nomor9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Rencana

Strategis Kementrian Sosial 2015-2019;

e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019;

f. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016-2021

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bantul;

i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 –

2021;

j. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019;


k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini

merupakan salah satu dari serangkaian proses pekerjaan penyusunan

program pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

Tahun 2019 ini berisikan uraian mengenai evaluasi hasil pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Bantul tahun 2017 dan rencana kinerja

tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial


Tahun 2019 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Penjabaran tahunan dari Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA)


Kabupaten Bantul yang telah disusun.

b. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bantul pada tahun sebelumnya.

c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bantul sekaligus memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Dearah

Kabupaten Bantul.

d. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah untuk

memahami dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta

kegiatan operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan AnakKabupaten Bantul.

e. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan


Perempuaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah

berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangakat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangakat Daerah

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUPBAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan anak terdiri dari satu sekretariat, empat bidang, dan dua

Unit pelayanan Terpadu. Hasil Renja Dinas Sosial Pemberdayaan


Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2017

secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan

telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat

terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang

diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan tahun 2017 diuraikan sebagai

berikut:


2.1.1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah s/d Tahun 2017

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)

Target

Kinerja Capaian (renstra

Perangkat Daerah) sampai tahun

2021

Realisasi Target

Kinerja hasil program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2017

Target

Program dan

kegiatan(R

enja Perangkat

Daerah tahun

2018

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah tahun tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun

berjalan

Tingkat

Capaian Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Capaian Nilai AKIP 85 79 79 100 80 79 93%

Penyediaan Jasa, Peralatan,

dan Perlengkapan

Perkantoran

1. penyediaan materai,

490 buah ; 2.

pembelian buku cek, 45

jenis ATK ; 3.

Penyediaan ATK bagi

bidang dan upt, 6

bidang ; 4. Penyediaan

belanja telepon, listrik,

dan majalah, 48 kali ;

5. penyediaan belanja

cetak, 13 jenis ; 6.

Penyediaan belanja

pajak kendaraan

bermotor, 40 unit ; 7.

Penyediaan

pemeliharaan, 36 kali

1. 490

buah ; 2.

45 jenis

ATK ; 3. 6

bidang ; 4

48 kali ; 5.

13 jenis ;

6. 40 unit

; 7. 36

kali

12 12 100 12 12 100

Penyediaan Rapat-rapat, 1. Jumlah orang dalam 1. 1700 1075 1075 100 1075 1075 67%


Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan


(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target


Perangkat

Daerah) sampai tahun 2021

Realisasi

Target Kinerja hasil program dan

Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan kegiatan Tahun 2017

Target

Program dan

kegiatan(Renja

Perangkat Daerah tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat

Daerah s/d Tahun berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Koordinasi dan Konsultasi rapat koordinasi, 1700

orang ; 2. Jumlah

perjalanan dinas dalam

daerah, 480 orang ; 3.

Jumlah perjalanan

dinas luar daerah, 825

orangrapat

orang ; 2.

480 orang

; 3. 825

orang

Penyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan Perkantoran

1. Pembayaran honor

pegawai honorer kantor 129 ob 36 36 100 100 100 78%

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Cakupan Pemenuhan

sarana dan prasarana

aparatur

97 85 85 100 87 85 88

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan

1. Jumlah kamera, 2

buah ; 2. Jumlah meja

tamu, 1 set ; 3. Jumlah

almari arsip, 3 buah ;

4. Jumlah AC, 9 unit ;

5. Jumlah Dekstop PC,

9 unit ; 6. Jumlah

laptop, 8 unit ; 7.

Jumlah printer, 11

unit ; 8. Jumlah kursi,

10 buah ; 9. Jumlah

kabinet, 3 unit

1. 2 buah

; 2. 1 set ;

3. 3 buah ;

4. 9 unit ;

5. 9 unit ;

6. 8 unit ;

7. 11 unit

; 8. 10

buah ; 9.

3 unit

12 12 100 12 12 100




Program/Kegiatan


(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target


Perangkat


Realisasi


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016



Target

Program dan

kegiatan(Renja




Target Renja


Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


tahun berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Pemeliharaan Rumah dan

Gedung Kantor Jumlah gedung kantor 2 unit 2 2 100 2 2 100

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1. Jumlah

pemeliharaan

kendaraan dinas

operasional roda 4, 11

unit ; 2. Jumlah

pemeliharaan

kendaraan dinas

operasional roda 2, 21

unit ; 3. Jumlah

pemeliharaan

kendaraan dinas

operasional truk, 3

unit ; 4. Jumlah BBM,

27023 liter

1. roda 4,

11 unit ;

2. roda 2,

21 unit ;

3. truk, 3

unit ; 4.

27023 liter 12 12 100 12 12 100

Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan

pemeliharaan mebel

kantor 4 kali 2 0 50 12 12 100

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

cakupan peningkatan

kapasitas sumberdaya

aparatur

95 85 85 100 90 87 92

Pendidikan, Pelatihan,

Sosialisasi, Bimtek dan

peningkatan Kapasitas

Aparatur

Jumlah ASN yang

diklat, bimtek, 70

Jumlah ASN yang

diberikan bimb

70 jumlah

ASN yang

diberikan

bimbingan

1 0 0 70 70 100




Program/Kegiatan


(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target


Perangkat


Realisasi


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016



Target

Program dan

kegiatan(Renja




Target Renja


Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


tahun berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

capaian nilai evaluasi

kinerja 85 75 75 100 80 79 93%

Penyusunan laporan capaian

kinerja, keuangan, barang,

kepegawaian dan

ketatausahaan

Jumlah dokumen

pembuatan laporan

perencanaan dan

evaluasi, 6 dokumen ;

2. Jumlah peserta

pelatihan sistem

aplikasi perencanaan

dan evaluasi, 50 orang

1. 6

dokumen ;

2. 50

orang 6 6 100 6 6 100%

Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

Cakupan Penanganan

warga miskin melalui

bantuan

60 - - - -

PENINGKATAN KAPASITAS

SDM PENDAMPING SOSIAL,

FAKIR MISKIN, KAT DAN

PMKS LAINNYA

Pendampingan PMKS 100 7 7 100

PENYUSUNAN DATA DAN

ANALISIS PERMASALAHAN

PMKS

Pelayanan Jumlah

pemohon rekomendasi

jaminan kesehatan

100 100 100 100 7




Program/Kegiatan


(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target


Perangkat


Realisasi


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016



Target

Program dan

kegiatan(Renja




Target Renja


Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


tahun berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Sosialisasi, pelaksanaan,

pengendalian dan

pengawasan bantuan bagi

WARGA miskin

1. Program Keluarga

Harapan (PKH), 65038

orang ; 2. Wanita

Rawan Sosial Ekonomi

(WRSE), 168 orang

1. 65038

orang ; 2.

168 orang 12 17 70,58 17

Pemberdayaan Manajemen

Usaha bagi Keluarga Miskin

1. KUBE dan KUBE

berprestasi, 60 KUBE 60 KUBE

Pendampingan, Pemantauan,

dan Penyaluran Bantuan

1. Jumlah kegiatan

Bantuan yang

terfasilitasi

pendampingan dan

pemantauan BPNT,

RTLH, Tagana, Korban

Bencana, 97472

Jumlah peserta BPNT ;

2. Jumlah kegiatan

bantuan yang

terfasilitasi

pendampingan dan

pemantauan

BPNT,RTLH,Tagana,K

orban Bencana, 300

Jumlah orang RTLH ; 3.

Jumlah kegiatan

bantuan yang

4 kegiatan 2 2 100 4




Program/Kegiatan


(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target


Perangkat


Realisasi


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016



Target

Program dan

kegiatan(Renja




Target Renja


Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


tahun berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

terfasilitasi

pendampingan dan

pemantauan

BPNT,RTLH,Tagana,K

orban Bencana, 132

Jumlah peserta

TAGANA ; 4. Jumlah

kegiatan bantuan yang

terfasilitasi

pendampingan dan

pemantauan

BPNT,RTLH,Tagana,K

orban Bencana, 400

Jumlah bantuan

korban bencana

Program pengembangan

dan keserasian kebijakan

pemuda

Cakupan organisasi 100 - - - - - -

Pengembangan potensi

pemuda Hari Santri - 250 259 94,5 250 - -

Program pengembangan

data/informasi/statistik

daerah

Tersusunnya data

statistik kemiskinan

daerah

- - - - - - -

Penyusunan dan

pengumpulan data dan

Updating data

kemiskinan daerah

1

dokumen 1 1 100 1




Program/Kegiatan


(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target


Perangkat


Realisasi


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016



Target

Program dan

kegiatan(Renja




Target Renja


Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


tahun berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

statistik daerah

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

cakupan pelayanan dan

rehabilitasi

kesejahteraan sosial

90

Peningkatan kualitas

KAMPANYE SOSIAL,

pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi

PMKS

Jumlah penanganan

PMKS yang tertangani 12 bulan 9 9 100 9


pelayanan, sarana, dan

prasarana rehabilitasi

kesejahteraan social bagi

PMKS

1. Jumlah Lanjut usia

yang ditangani , 1800

orang ; 2. jumlah

Peserta pelayanan

jamkesus bagi

penyandang disabilitas,

155 orang ; 3. Jumlah

pendampingan hibah

dan bansos, 65 orang ;

4. Jumlah ABH yang

mengikuti Family

Gathering, 50 orang ;

5. jumlah Peserta

Sosialisasi Adopsi, 200

orang ; 6. Jumlah

1. 1800

orang ; 2.

155 orang

; 3. 65

orang ; 4.

50 orang ;

5. 200

orang ; 6.

1342

orang

80 80 100 80




Program/Kegiatan


(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target


Perangkat


Realisasi


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016



Target

Program dan

kegiatan(Renja




Target Renja


Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


tahun berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Penerima permakanan,

1342 orang

Pelatihan Keterampilan bagi

penyandang masalah

kesejahteraan social

Jumlah peserta

pelatihan dan

pemberdayaan PMKS,

LU Pots, Anjal, Anak

nakal, ABK, Family

gathering ABH, Peny.

Disabilitas

750 orang 500 500 100 700

Program keserasian

Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan

Perempuan

Cakupan Desa dan

Kecamatan Layak Anak

90 60 60 100 80 70 78

Pelaksanaan Sosialisasi KIE

Kesetaraan Gender dan

Perlindungan Anak

Sosialisasi kesetaraan

gender 15 desa 15 15 100 75 60 80

Operasional Sekretariat

Forum Anak Bantul

Terlaksananya kegiatan

forum anak bantul 3 kegiatan 3 3 100 3 3 100

Perumusan kebijakan

peningkatan kualitas hidup

perempuan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi

Jumlah perda

perlindungan

perempuan dan anak

1

dokumen 1 1 100 - - 100

Pelaksanaan sosialisasi dan

KIE kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan

Jumlah desa yang

tersosialisasi 15 desa 0 0 0 15 0 0




Program/Kegiatan


(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target


Perangkat


Realisasi


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016



Target

Program dan

kegiatan(Renja




Target Renja


Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


tahun berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

dan perlindungan anak

Pengembangan Kabupaten

Layak Anak Jumlah KLA

17

kecamatan 17 17 100 17 17 0

Bimbingan Managemen

Usaha Bagi perempuam

Dalam Mengelola Usaha

Jumlah peserta

pelatihan

1000

orang 750 750 100 100 850 85

Operasional Gabungan

Organisasi Wanita

Kegiatan organisasi

perempuan

25

organisasi 25 22 88 25 22 88

Penunjang Kegiatan Dharma

Wanita Kegiatan DWP

1050

orang 700 700 100 700 800 76

Penguatan Kelembagaan

Pengarustamaan Gender dan

Anak


rakor 3 3 3 100 3

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender

dan Anak

persentase partisipasi

perempuan ddi lembaga

pemerintahan

30

Penyusunan data terpilah

dan sistim informasi gender

dan anak

Data Pilah Gender 100 80 80 100 80

Pelatihan Peningkatan

Kapasitas SDM Perlindungan

Perempuan dan Anak

Jumlah peserta

pelatihan 100 orang 50 50 100 50

Operasional Gabungan

Organisasi Wanita

Kegiatan organisasi

perempuan

25

organisasi 22 22 100 22




Program/Kegiatan


(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target


Perangkat


Realisasi


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016



Target

Program dan

kegiatan(Renja




Target Renja


Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


tahun berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Penunjang Kegiatan Dharma

Wanita Kegiatan DWP

1050

orang 700 700 100 700

Pelatihan

Bimbinganmanagemen

Usaha, Lembaga

Pemberdayaan Perempuan

dan Anak

Desa Prima 100 orang 80 80 100 80

Penyusunan Data Pilah

Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

Tersedianya buku profil

gender 100 buku 70 70 100 70

Program peningkatan peran

serta kepemudaan

Terfasilitasinya

Organisasi

Kepemudaan Karang

Taruna

- - - - - - -

Pembinaan organisasi

kepemudaan dan

peningkatan peranserta

pemuda

Pembinaan karang

taruna 6 6 6 100 6

Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

presentase penanganan

korban kekerasan

perempuan dan anak

100 100 100 100 100 100 100

Pendampingan upaya

perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan

Cakupan perempuan

dan anak korban yang

ditangani

100

persen 100 100 100 100 100 100

Forum Penangganan Korban Penguat jejaring FPKK 3 kegiatan 3 3 100 3 3 100




Program/Kegiatan


(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target


Perangkat


Realisasi


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016



Target

Program dan

kegiatan(Renja




Target Renja


Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


tahun berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Kekerasan

Pemberdayaan Perempuan

dan Anak

Terselenggaranya

seminar 4 kegiatan 4 4 100 4 4 100

Operasional Sekretariat

Forum Anak Bantul

Terbentuknya Forum

Anak Bantul 4 kegiatan 4 4 100 4

Pelaksanaan kampanye

Pencegahan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO)

Sosialiasasi pencegahan

TPPO

450 450 450 100 450 450 100

Peningkatan SDM Forum

Perlindungan Korban

Kekerasan dan Pencegahan

TPPO

Sosialisasi TPPO,

Penguatan FPKK, dan

Pelatihan SDM Forum

120 orang 75 75 100 85 80 94

Pelaksanaan Pemulihan dan

Penjangkauan Lingkungan

Korban Kekerasan

Perempuan dan Anak

Jumlah korban yang

didampingi pemulihan

lingkungannnya

20 orang 0 0 0 15 0 0

Program kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan

Terwujudnya kondisi

makam pahlawan dan

monumen dengan baik

0 0 0 0 0 0 0

pelaksanaan Halaqoh dan

berbagai forum keagamaan

lainnya dalam upaya

peningkatan 0wawasan

kebangsaan

Pelaksanaan Halaqoh 0 12

12

100

0 0

Pemeliharaan Makam Pemeliharaan TMP & 0 7 7 100 7 0 0




Program/Kegiatan


(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target


Perangkat


Realisasi


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016



Target

Program dan

kegiatan(Renja




Target Renja


Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


tahun berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Pahlawan dan Monumen monumen

Program Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya

kemandirian lembaga


0 0 0 0 0 0 0

Peningkatan kualitas SDM


masyarakat

Jumlah lembaga yang

terfasilitasi kegiatan 4 lembaga 22 22 100 22

Peningkatan Kualitas

Kesetiakawanan sosial

nasional HKSN

700 orang 500 500 100 600 550 79

Pendampingan Kegiatan

karang Taruna

Jumlah karang taruna

yang terfasilitasi

kegiatan

93 karang

taruna 93 93 100

93

karang

taruna

93 100

Program pencegahan dini

dan penanggulangan

korban bencana alam

Kesiapsiagaan

TAGANA dan

Penyaluran Bantuan

Bencana

0 0 0 0 0 0 0

pemantauan dan penyaluran

bantuan bencana alam

Penyaluran bantuan

bencana 12 bulan 12 12 100 12 12 100

Program kemitraan

peningkatan pelayanan

kesehatan

Cakupan vervikasi dan

validasi Data PBI JKN

0 0 0 0 0 0 0

Kemitraan pelayanan

kesehatan Updating data PBI JKN 0 2 2 100 2 0 0

Program Penegakan Perda Pencegahan Penyakit 0 0 0 0 ??? 0 0




Program/Kegiatan


(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target


Perangkat


Realisasi


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016



Target

Program dan

kegiatan(Renja




Target Renja


Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


tahun berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

dan Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (pekat)

Masyrakat

Penyuluhan Pencegahan

Peredaran/Penggunaan

Miras dan Narkoba serta

Berkembangnya Praktek

Prostitusi

Jumlah peserta

penyuluhan 4500 4000 4000 100 4300 4200 93

Program Pelayanan

Pendataan Jaminan

Bantuan Sosial

cakupan pelayanan

data kepesertaan

jaminan kesehatan

sosial

100% 100 100 100 100 100 100

Updating Keluarga Miskin

Basis Data Terpadu

Kab. Bantul

17

kecamatan

17

kecamatan 17 kecamatan 100

17

kecamata

n

17

kecamatan 17 kecamatan

Penyusunan Data Base KK

Miskin Penerima Bantuan

Data base KK miskin

penerima bantuan

1

dokumen 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 100


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat pencapaian

indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama

(IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada

program/kegiatan.

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

NO Indikator

SPM

/

stand

ar

nasio

nal

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis Tahun

2017*

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1. Persentase

Penyandan

g Masalah

Kesejahter

aan Sosial

N/A 13,25 12,75 12,5 12 7,61 7,50 12 12

2. Rasio

kekerasan

dalam

rumah

tangga

N/A 0,38 0,38 0,38 0,38 0,33 0,35 0,38 0,38

*Angka Sementara

2.2.1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Di Kabupaten Bantul, penyelenggaraan kesejahteraan sosial

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial

dengan program-program yang difokuskan untuk meningkatkan

kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Meskipun demikian, penanganan permasalahan sosial menjadi tanggung

jawab tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia

swasta.

Sesuai dengan misi ketiga Bupati Bantul untuk Mewujudkan

kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan

perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan; maka Dinas Sosial

sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan social memiliki Misi

keterkaitan yaitu :


a. Mewujudkan kesejahteraan social keluarga miskin melalui bantuan,

bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga

social, kelompok rentan, dan korban bencana serta upaya

memperkecil kesenjangan social;

b. Meningkatkan usia hidup, harkat martabat serta kualitas hidup

penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)

Indikator Kinerja Utama dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak yang meliputi persentase Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial diatas merupakan indicator bagaimana mengukur

umlah PMKS di Kabupaten Bantul dan berapa persen PMKS yang telah

ditangani di Kabupateen Bantul. Pada tahun 2017 target dari persentase

penanganan PMKS adalah 13,25. Realisasi capaian adalah jumlah PMKS

yang ditangani di tahun 2017 sejumlah 1.727 dibagi dengan jumlah total

PMKS di kabupaten Bantul sebesar 2.2695 dikalikan 100% yaitu

sejumlah 7,61%. Hal ini berarti penanganan PMKS di Kabupaten Bantul

telah melebihi target.

2.2.2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Salah satu factor yang mempengaruhi angka kriminalitas yaitu rasio

kekerasan di dalam rumah tangga. Karena adanya kekerasan pada

perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga termasuk di

dalam tindak kriminal. Dinas sosial pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan

sesuai dengan misi kelima Bupati Bantul Meningkatkan tata kehidupan

masyarakat Bantul yang agamis,nasionalis, aman, progresif dan

harmonis serta berbudaya istimewa, memiliki misi keterkaitan yaitu

Mencegah, menangani, merehabilitasi, dan menurunkan kekerasan di

masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang sadar hokum, dalam

kesetaraan dan keadilan gender.

Rasioa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan

terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran

rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan keemerdekaan secara melawan hokum

dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT merupakan perbandingan


jumlah adanya korban kekerasan dibagi 1000 jumlah KK. Pada tahun

2017 target penurunan rasio KDRT di Kabupaten Bantul adalah 0,38

sedangkan capaian atau realisasasinya adalah 0,33. Hal ini berarti dari

jumlah KK di tahun 2017 sebanyak 479.308 KK telah terjadi kasus

kekerasan yang ditangani sebanyak 159 korban kekerasan. Hal ini

mengalami penurunan kasus dari tahun 2016.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu

2019, adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Kesejahteraan

Masyarakat

Adanya kebutuhan atas penanganan masyarakat miskin dan

penyandang kesejahteraan masalah social masih terdantung dari

bantuan, banyaknya masyarakaat penyandang kesejahteraan social

belum dapat tertangani secara maksimal dikarenakan mobilitasi

penduduk dari kota lain misalnya seperti gelandangan, psikotis, dan

lain ssebagainya. Sedangkan data bantuan seperti masih tergantung

dari spusat. Dalam menangani urusan social terutama pada

penyandang kesejahteraan ssosial terkadang tidak sesuai dengan

perencanaan atas kebutuhan pemberian bantuan dan

pembberdayaan, ha ini jga dipengaruhi oleh harapan hidup seseorang

dan kematian.

Namun permasalahan itu dapat diatasi dengan adaanya kerjasama

dan koordinasi dari berbagai sector. Adanyan pendataan berbasis

system informasi Teknologi yang lebih akurat dan mempercepat

proses pemberian bantuan, pemberdayaan PMKS, serta banyaknya

rekan kerja hingga ke wilayah terkecil pedesaan dengan dibantu para

kader.

b. Masih Banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak

Anak adalah calon pemimpin bangsa sedangkan perempuan adalah

guru pertama bagi calon generasi bangsa. Namun kekerasan pada

perempuan dan anak masih banyak terjadi, hal ini dikarenakan


masih kurangnya pemahman hokum dalam kesataan dan keadilan

gender di masyarakat bantul. Oleh karenanya Dinas Sosial

Kabupaten bantul melaksanakan sosialisasi, dan pendampingan bagi

korban kekerasan serta pendampingan lingkungan korban kekerasan

karena kekerasan terjadi bukna hanya disebabkan dari factor pelaku,

namun kondisi dari lingkungan pelaku maupun korban. Salah satu

upaya yang dilakukan adalah menciptakan dan mewujudkan Bantul

Kabupaten Layak Anak serta mengoptimalkan fungsi UPT

Penanganan Korban Kekerasan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial


membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan yang ada.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Dinas Sosial


Tahun 2019 terlihat pada Tabel berikut:


Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2019

2.4.1 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

N

o

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catata

n

Penting

Program/Kegiata

n

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kab

Bantu

l

Capaian Nilai

AKIP

1.318.027.95

5

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kab

Bantu

l

Capaian Nilai

AKIP

80 2.384.182.49

2

Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

Kab

Bantu

l

Penyediaan materai;

pembelian buku cek;

penyediaan ATK bagi

bidang dan UPT;

Penyediaan belanja

telepon, listrik dan

majalah; penyediaan

belanja cetak; penyediaan

belanja pajak kendaraan

bermotor; penyediaan

pemeliharaan

490 buah;

45 jenis

atk; 6

bidang;

48 kali;

13 jenis;

40 unit;

36 kali

364.044.876

Penyediaan Rapat- Kab Jumlah orang dalam 1.700 1.013.262.00


N

o


Catata

n

Penting

Program/Kegiata

n

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.)


Capaian

Kebutuhan

Dana

rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

Bantu

l

rapat koordinasi orang 0

Jumlah perjalanan Dinas

Luar Daerah

825 orang

Jumlah perjalanan Dinas

dalam Daerah

480 orang

Penyedia Jasa

Pengelola Pelayanan

Perkantoran

Kab

Bantu

l

Jumlah pembayaran

honor pegawai honorer

kantor

129 ob 1.013.560.81

6

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Kab

Bantu

l

Cakupan

pemenuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

1.447.838.73

0

Program Peningkatan


Aparatur

Kab

Bantu

l

Cakupan pemenuhan

sarana dan prasarana

aparatur

100% 1.695.668.00

0

Rehabilitasi sedang

berat gedung kantor

Rehab gedung uptd kkpa

dan bnnk

2 unit 666.325.000

Pengadaan

pelaralatan dan

perengkapan

Kab

Bantu

l

Jumlah kamera; jumlah

meja tamu; jumlah almari

arsip; jumlah AC; jumlah

desktop PC; Jumlah

Laptop; jumlah printer;

jumlah kursi; jumlah

kabinet

2 buah; 1

set; 3

buah; 9

unit; 9

unit; 8

unit; 11

unit; 10

592.375.000


N

o


Catata

n

Penting

Program/Kegiata

n

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.)


Capaian

Kebutuhan

Dana

buah; 3

unit

Pemeliharaan Rumah

gedung Kantor

Kab

Bantu

l

Jumlah Pemeliharaan 3 kali 55.375.000

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kab

Bantu

l

Jumlah pemeliharaan

kendaraan dinas

operasional roda 4;

jumlah pemeliharaan

kendaraan dinas

operasional roda 2;

jumlah pemeliharaan

kendaraan dinas

operasional truk; jumlah

BBM

111 unit;

21 unit; 3

unit;

27.023

liter

377.593.000

Pemeliharaan

peralataan dan

perlengkapan

Kab

Bantu

l

Jumlah pemeliharaan

meubel kantor

4 kali 4.000.000

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Kab.

Bantu

l

Pegawai yang

diberikan

peningkatan

kapasitas

80 ok 73.600.000 Pendidikan, Pelatihan,

sosialisasi, Bimtek

dan peningkatan

kapasitas aparatur

Kab

bantu

l

Jumlah ASN yang di

diklat, bimtek

70 orang 78.575.000


N

o


Catata

n

Penting

Program/Kegiata

n

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.)


Capaian

Kebutuhan

Dana

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Kab

Bantu

l

Nilai AKIP 80 50.000.000 Penyusunan Laporan

capaian kinerja,

keuangan, barang,

kepegawaian dan

ketata usahaan

Kab

Bantu

l

Jumlah dokumen

pembuatan laporan

perencanaan dan

evaluasi; jumlah peserta

pelatihan system aplikasi

perencanaan dan evaluasi

6

dokumen;

50 orang

73.650.000

Program

Pemberdayaan

Fakir Miskin,

Komunitas Adat

terpencil (KAT)

dna Bantuan

Sosial

Kab

Bantu

l

Jumlah

pengawasn

dan

pengendalian

bantuan social

97472 1.800.232.94

3

Pemberdayaan

manajemen usaha

bagi keluarga miskin

Kab

bantu

l

Jumlah KUBE dan KUBE

berprestasi

60 KUBE 115.360.000

Jumlah

Pengawasan

dan

pengendalian

bantuan social

Rehab RTLH

131 Sosialisasi

pelaksanaan,

pengendalian, dan

pengawasan bantuan

bagi warga miskin

Kab

Bantu

l

Jumlah PKH; Jumlah

WRSE

65.038

orang;

168 orang

637.602.500

Jumlah

Pengawasan

dan

Pengendalian

220 Pendampingan,

Pemantauan dan

Penyaluran Bantuan

Kab

Bantu

l

Jumlah kegiatan bantuan

yang terfasilitasi

pendampingan dan

pemantauan

97.472

peserta

BPNT;

300

474.157.400


N

o


Catata

n

Penting

Program/Kegiata

n

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.)


Capaian

Kebutuhan

Dana

Bantuan Sosial

WRSE

BPNT,RTLH,Tagana,Korba

n bencana; jumlah


terfasilitasi

pendampingan dan

pemantauan


n Bencana; Jumlah


terfasilitasi

pendampingan dan

pemantauan


n Bencana; Jumlah


terfasilitasi

pendampingan dna

pemantauan

BONT,RTLH,Tagana,

Korban bencana

RTLH;

132

peserta

Tagana;

400

korban

bencana

Presentase

Penyaluran

Bantuan

100%


N

o


Catata

n

Penting

Program/Kegiata

n

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.)


Capaian

Kebutuhan

Dana

Bencana

Program

Pelayanan dan

rehabilitasi

Kab

Bantu

l

Jumlah

masyarakat

penerima

peningkatan

kesejahteraan

PMKS

500

orang

2.272.397.70

0


pelayanan, sarana,

dan prasarana

rehabilitasi


bagi PMKS

Kab

Bantu

l

Jumlah lanjut usia yang

ditangani; jumlah peserta

pelayanan jamkesus bagi

penyandang disabilitas;

jumlah pendampingan

hibah dan bansos; jumlah

ABH yang mengikuti

family gathering; jumlah

peserta sosialisasi adopsi;

jumlah penerima

permakanan

1800

orang;

155

orang; 65

orang; 50

orang;

200

orang;

1342

orang

6.953.421.25

0


kampanye social,

pelayanan, sarana

dan prasarana

rehabilitasi

keesejahteraan social

bagi pmks

Kab

Bantu

l

Jumlah kegiatan razia

anjal dan gepeng dan

penyakit social lainnya;

jumlah jenazah terlantar

yang tertangani; jumlah

klien yang diantar TRC;

jumlah penghuni panti

hafara yang terfasilitasi

12 kali;

30

jenazah;

800

orang;

300 orang

211.512.000

Pelatihan ketrampilan

bagi penyandang

masalah

Kab

Bantu

l

Jumlah peserta pelatihan

dan pemberdayaan PMKS

LU Potensial, Anjal,anak

750 orang 822.012.500


N

o


Catata

n

Penting

Program/Kegiata

n

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.)


Capaian

Kebutuhan

Dana

kesejahteraan sosial nakal, ABK, PD

Penyuluhan

pencegahan

peredaran/penggunaa

n miras dan narkoba

serta berkembangnya

praktek prostitusi

Kab

bantu

l

Jumlah peserta FGD /

workshop anti napza,

HANI, SOS P4GN; JUmlah

peserta pelatihan kader

forlanza; jumlah

sosialisasi narkoba;

jumlah lokasi senam

massal

4.300

orang; 40

orang;

400

orang; 2

kecamata

n

372.825.000

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

kesejahteraan

sosial

Kab

bantu

l

Meningkatnya

kemandirian

lembaga

kesejahteraan

social

60% 1.442.922.25

0

Peningkatan Kulitas

SDM kesejahteraan

Sosial Masyarakat

Kab

Bantu

l

Jumlah SDM yang

diberikan pelatihan /

sosialisasi kesejahteraan

sosial

1280

orang

609.670.400

Peringatan hari

kesetiakawana

n social

720

orang

Pendampingan

Kegiatan Karang

taruna

Kab

Bantu

l

Jumlah peserta organisasi

karang taruna yang

terfasilitasi kegiatan;

jumlah peserta TKDKT

1225

peserta;

150 orang

288.750.000


Kesetiakawanan

Sosial

Kab

Bantu

l

Jumlah peserta HKSN;

Jumlah

perawatan/pemeliharaan

makam pahlawan dan

monument yang

700

orang; 4

kali; 550

orang

312.078.000


N

o


Catata

n

Penting

Program/Kegiata

n

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.)


Capaian

Kebutuhan

Dana

terpelihara; jumlah

peserta sepeda sehat

perjuangan

Program

Pelayanan

Pendataan

Jaminan

Bantuan Sosial

Cakupan

pelayanan data

kepesertaan

jaminan

kesehatan

social

100% 1.584.651.90

0

Updating Keluarga

Miskin

Kab

Bantu

l

Basis data terpadu 933

dusun

441.604.835

Penyusunan data

Base KK Miskin

Penerima bantuan

Kab

Bantu

l

Database KK miskin 12 bulan 792.267.080

Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarustamaan

Gender dan Anak

Persentasi

partisipasi

perempuan di

lembaga

pemerintahan

35% 263.524.225 Pelatihan bimbingan

managemen usaha,

lembaga

pemberdayaan

perempuan dan anak

Jumlah kelompok desa

prima yang didamppingi

3

kelompok

82.250.390

Operasional GOW Anggota organisasi dapat

mengikuti kegiatan GOW

400

peserta

49.359.600

Penunjang kegiatan

DWP

Jumlah terlaksananya

kegiatan dharma wanita

7 kali 58.005.000

Penyusunan Data

Pilah Gender dan

Jumlah cetak buku profil

gender; jumlah peserta

100 buku;

300 orang

33.450.000


N

o


Catata

n

Penting

Program/Kegiata

n

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.)


Capaian

Kebutuhan

Dana

pemberdayaan

perempuan dan Anak

hari kartini dan hari ibu

Program

Peningkatan

Kualitas Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan

Kab

Bantu

l

Presentase

penanganan

korban

kekerasan

100% 640.314.950 Peningkatan SDM

Forum Perlindungan

Korban Kekerasan

dan Pencegahan TPPO

Kab

bantu

l

Jumlah peatihan KDRT

bagi guru BK; jumlah

rakor FPKK; jumlah

peserta sosialisasi TPPO

40 orang;

40 orang;

40 orang

110.785.000

Pendampingan Upaya

Perlindungan

Terhadap Tindak

kekerasan

Cakupoan perempuan

dan anak korban yang

ditangani

100 orang 277.714.000

Pelaksanaan

Pemulihan dan

Penjangkauan

Lingkungan Korban

Kekerasan Perempuan

dan Anak

Jumlah korban yang

didampingi pemulihan

lingkunganya

20 orang 86.000.000

Program

Keserasian

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas Anak

Kab

Bantu

l

Persentase

sosialisasi

gender dan

perlindungan

anak,

100% 260.684.300 Pelaksanaan

sosialisasi KIE

Kesetaraans gender

dan Perlindungan

Anak

Kab

Bantu

l

Jumlah desa yang

disosialisasi

15 desa 58.165.500


N

o


Catata

n

Penting

Program/Kegiata

n

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.)


Capaian

Kebutuhan

Dana

dna Perempuan pemenuhan

hak hak anak

Operasional

Sekretariat Forum

Anak Bantul

Kab

Bantu

l


Forum Anak

3 kegiatan 55.977.500

Pengembangan

Kabupaten Layak

Anak

Kab

Bantu

l

KLA Madya 145.221.100


Arah pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2019 menekankan

pada pencapaian sasaran-sasaran daerah yang sudah ditetapkan dalam

RPJMD 2016-2021. Strategi pencapaian sasaran daerah adalah dengan

strategi quick win yang terdiri atas 8 aspek yaitu :

1. Bantul Bersih Menuju Universal Access 2019;

Bantul Bersih Sampah

Bebas Kawasan Kumuh

Pelayanan Air Bersih

2. Pelayanan Kesehatan Paripurna Dan Dapat Diakses Seluruh

Masyarakat (Universal Coverage)

3. Konsep Pengembangan Dan Pengelolaan Kota Dengan Pemanfaatan

Teknologi Informasi Dan Komunikasi ( Bantul Smart City)

4. Percepatan Pembangunan Kawasan Pantai Selatan (Pansela);

5. Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS);

6. Bantul Bebas Anak Putus Sekolah Sembilan Tahun;

7. Pemantapan Reformasi Birokrasi;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul

membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan

usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme musrenbang.

Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari level

terbawah sampai tingkat kabupaten. Berdasarkan hasil musrenbang

tingkat Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada awal tahun 2018,

tidak terdapat usulan kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui


Kabupaten Bantul dengan usulan dari kecamatan. Namun ada beberapa

usulan dari hasil musrenbang kecamatan yaitu Non Pagu Indikatif

Kecamatan yang merupakan kegitan rutin program kegiatan yang

dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak yaitu pengusulan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan

Pendampingan Forum Anak kecamatan.


BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan

mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta

potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang

seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi

yang tumbuh dalam masyarakat;

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021 sebagai pedoman

pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program presiden.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan

pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini,

maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan

yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum.


3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,

dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia

yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan

berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda

prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA,

yaitu:

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.Membuat

Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara ke satuan.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama

bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

1. Melakukan revolusi karakter bangsa.

2. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

3.1.1 Telaah Renstra K/L


Kabupaten Bantul mengacu pada dua telaah Kementtrian, yaitu

Kementrian Sosial dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan

perlindungan Anak. Telaah sasarannya adalah sebagai berikut :


Analisis ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan,

sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra

SKPD DIY terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD

kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan

masing-masing SKPD.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi

Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM

Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas

pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Dari hasil review Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas

Sosial DIY dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota, ditemukan

beberapa kebijakan, strategi yang sinergis dan saling mendukung.

Namun ada juga kebijakan yang belum mendapat dukungan dari salah

satu di antara lembaga-lembaga tersebut meskipun sebenarnya secara

umum sudah bersesuaian.

Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial

DIY dan Kabupaten/Kota juga ada beberapa di antaranya yang berbeda,

meskipun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh

Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penggunaan strategi

bergantung pada kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik

yang dihadapi dan kemampuan Sumber daya yang dimiliki. Di bawah ini

disajikan matrik perbandingan kebijakan dan strategi penyelenggaraan

kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial RI. Dinas Sosial DIY dan

Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Sedangkan Telaah di Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak adalah Sesuai dengan tugas dan fungsinya,

perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

Adapun tujuan dan sasaran (KPPA) yang terkait dengan pelayanan

perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:


a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan

termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan

rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan

dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan termasuk TPPO


Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan

komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan

korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak

anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak

anak.


Persentase kabupaten/kota Layak Anak;

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait

perlindungan khusus kepada anak


1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus

yang memperoleh layanan sesuai dengan standar


2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh

(100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan

perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus

kepada anak


Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus

kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif

sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar

lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan

dunia usaha, media, dan organisasi agama dan

kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak


Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Dalam pendekaatan telaah kedua kementrian, maka Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengambil Program

kerja dari keduanya untuk diturunkan dan di sesuaikan sebagai acuan

dinas social Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak berdasarkan Program K/L beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Program Renstra

K/L

Permsalahan Pelayanan

Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan

Anak Bantul

Faktor

Penghambat Pendorong

Kementrian Sosial

Program

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Inventarisasi data dari desa

dan kecamatan yang

diajukan ke pusat, tidak

diverivikasi sesuai data

usulan

kabupaten tidak

dapat

mengintervensi

keputusan

verivikasi pusat

koordinasi dan

personil

pendukung data

serta sistem

pedataan on line


Program Rehabilitasi

Sosial

pmks yang lansia yang

terlantar kebanyakan adalah

lansia tidak produktif dimana

panti tidak dapat menerima

karena tidak sesuai dengan

persyaratan panti

kabupaten tidak

diperbolehkan

memiliki panti

sendiri

kerjasama

terkait

rehabilitasi

Program

Pemberdayaan

Sosial

Pelatihan bagi PMKS masih

sebatas pelatihan

ketrampilan, dan susah

untuk memasarkan

Belum ada jalur

pemasaran yang

memadai

Adanya

kelompok-

kelompok usaha

bersama

Program

Pemberdayaan Fakir

Miskin

Bantuan yang turun tidak

sama dengan data yang

diajukan

Verifikasi data

dari pusat tidak

dapat diubah

atau lama jika

harus

disesuaiakn

Adanya petugas

updating data

sampai ddengan

kecamatan

Kementrian PPPA

Program Kesetaraan

Gender dan

Pemberdayaan

Perempuan

Masyarakat masih belum

sadar kesetaraan dan

pemberdayan gender

Kurang adanya

transfer ilmu dari

peserta yang

dilatih

Pengoptimalan

forum gender di

opd

Program

Perlindungan Anak

Hak anak di masyarakat

belum terfasilitasi dengan

baik

Masih adanya

kekerasan anak

Program KLA

Program Partisipasi

Lembaga

Masyarakat dalam

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Kelembagaan perlindungan

perempuan ada banyak,

namun banyak anak broken

home yang beelum masuk

dan ditangani lembaga

Penjangkauan

yang susah

Adanya jejaring

dengan mitra

dan lsm

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab

isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan

tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan

strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul adalah :

1. Mewujudkan Pemberdayaan Fakir Miskin, Penerima Bantuan dan

Program Pengentasan Kemiskinan serta tersalurnya bantuan tepat

sasaran;


2. Mewujudkan Penyandang Masalah kesejahteraan social masyarakat

yang sejahtera dan bermartabat di kalangan masyarakaat;

3. Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak,

serta Meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan dalam

rangka perlinddungan perempuan dan anak

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Bantul adalah :

1. Terlaksananya Pendampingan dan Penyaluran Bantuan untuk warga

miskin;

2. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan

social;

3. Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan dan Pagu Indikatif

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau

masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah

bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2019 Dinas Sosial


terdiri dari 11 Program, 32 Kegiatan dengan Total Rencana Anggaran

sebesar Rp. 12.827.323.860


Berikut daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Bantul Tahun 2019 :

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020.

3.1.1. DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target Tahun 2019 Catatan

Penting

Perkiraan Maju Recana

Tahun 2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 06 1.06.01 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Capaian Nilai AKIP Kab

Bantul

80 2.358.467.692 APBD 2.515.732.000 Kab

Bantul

1 06 1.06.01 02 Program Peningkatan


Aparatur

Cakupan

pemenuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

Kab

Bantul

100% 1.846.400.000 APBD 2.000.000.000


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Pegawai yang

diberikan

peningkatan

kapasitas

Kab

Bantul

80ok 78.575.000 APBD 84.640.000

1 06 1.06.01 06 Program Peningkatan Nilai AKIP Kab 80 60.000.000 APBD 80.500.000


Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Penting


Tahun 2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Bantul

1 06 1.06.01 15 Program Pemberdayaan

Fakir Miskin,

Komunitas Adat

terpencil (KAT) dna

Bantuan Sosial

Jumlah pengawasn

dan pengendalian

bantuan social

Kab

Bantul

97472 1.495.247.000 APBD 2.870.267.000

1 06 1.06.01 16 Program Pelayanan dan

rehabilitasi

Jumlah

masyarakat

penerima

peningkatan

kesejahteraan

PMKS

Kab

Bantul

500

orang

2.155.775.700 2.613.257.300

2 02 1.06.01 16 Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarustamaan

Gender dan Anak

Persentasi

partisipasi

perempuan di

lembaga

pemerintahan

Kab

Bantul

35% 244.386.000 303.052.800


Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Penting


Tahun 2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan

Presentase

penanganan

korban kekerasan

Kab

bantul

100% 548.715.000 APBD 736.362.100

2 02 1.06.01 15 Program Keserasian

Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dna

Perempuan

Persentase

sosialisasi gender

dan perlindungan

anak, pemenuhan

hak hak anak

Kab

Bantul

100% 283.539.100 APBD 300.000.000

1 06 1.06.01 21 Program Pemberdayaan

Kelembagaan


Meningkatnya

kemandirian

lembaga

kesejahteraan

social

Kab

Bantul

60% 1.285.831.600 APBD 1.659.360.500

1 06 1.06.01 22 Program Pelayanan

Pendataan Jaminan

Bantuan Sosial

Cakupan

pelayanan data

kepesertaan

jaminan kesehatan

social

Kab

Bantul

100% 1.228.668.830 APBD 1.822.349.685







BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Bantul merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis yang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bantul. Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman

Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dalam

Tahun 2019.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan,

pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun

diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana

akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya

perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan.

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2019...yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan. Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Documents