Rencana Kerja Tahun 2016 A P N A G N A A N W TANAMAN GARUT Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882 Website: www.bkpp.jogjaprov.go.id Email: [email protected] atau [email protected]
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana KerjaTahun 2016
AP NA GN AA NW
TANAMAN GARUT
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIYJl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Jl. Gondosuli Nomor. 6 Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882
Website: www.bkpp.jogjaprov.go.id Email: [email protected] Y O G Y A K A R T A 55165
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 188 / 1379 / I
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan ketahanan pangan perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2016.
MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Hal.KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR TABEL iiiDAFTAR GAMBAR iiiDAFTAR SINGKATAN iv
BAB I PENDAHULUAN 11. Latar Belakang 12. Landasan Hukum 23. Maksud dan Tujuan 34. Data dan Informasi 35. Sistematika Penulisan 3
A. Data Kewilayahan 3B. Dukungan Sumber Daya Manusia 4C. Dukungan Sarana Prasarana 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 111. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD11
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 173. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 184. Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD 225. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 251. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 252. Visi dan Misi 26
A. Visi 26B. Misi 27
3. Tujuan dan Sasaran SKPD 27A. Tujuan 27B. Sasaran 28
4. Program dan Kegiatan 28
BAB IV PENUTUP 43
iii
DAFTAR TABEL
Hal.Tabel 1.1 Kondisi Sarana dan Prasarana 5Tabel 2.1 Rekapitulasi Realisasi APBD Tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan
dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta12
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja KegiatanTahun 2014
17
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Tahun 2016 danPrakiraan Maju Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta
32
DAFTAR GAMBAR
Hal.Gambar 1.1 Jumlah Ideal Pegawai Berdasarkan Beban Kerja 4
iv
DAFTAR SINGKATAN
AKE : Angka Kecukupan EnergiAKP : Angka Kecukupan ProteinAPBD/N : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/NegaraB2SA : Beragam, Bergizi, Seimbang, dan AmanBappeda : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBBM : Bahan Bakar MinyakBKPP : Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanBPP : Balai Penyuluhan PertanianBPS : Badan Pusat StatistikCPNS : Calon Pegawai Negeri SipilDemapan : Desa Mandiri PanganFSVA : Food Security and Vulnerability AtlasGapoktan : Gabungan Kelompok TaniGKG : Gabah Kering GilingIKK : Indikator Kinerja KegiatanIKU : Indikator Kinerja UtamaKRPL : Kawasan Rumah Pangan LestariLAPM : Lembaga Akses Pangan MasyarakatLDPM : Lembaga Distribusi Pangan MasyarakatMEA : Masyarakat Ekonomi AseanMP3L : Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal/
Model Pengembangan Pengolahan Pangan LokalOKKPD : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan DaerahP2KP : Percepatan Penganekaragaman Konsumsi PanganPMHP : Pengawas Mutu Hasil PertanianPNS : Pegawai Negeri SipilPokdakan : Kelompok Pembudidaya IkanPosluhdes : Pos Penyuluhan DesaPPH : Pola Pangan HarapanPPTK : Penyuluh Perikanan Tenaga KontrakPSAT : Pangan Segar Asal TumbuhanRenja : Rencana KerjaRenstra : Rencana StrategisRKA : Rencana Kerja AnggaranRPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahSKPD : Satuan Kerja Perangkat DaerahSKPG : Sistem Kewaspadaan Pangan dan GiziSPM : Standar Pelayanan MinimalTAPD : Tim Anggaran Pemerintah DaerahTDL : Tarif Dasar ListrikTHL-TB PP : Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh PertanianTMMD : TNI Manunggal Membangun DesaUP-FMA : Unit Pengelola Farmer Managed of Extention Activities
1Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Perumusan sebuah kebijakan yang baik merupakan langkah awal keberhasilan
pembangunan. Tahapan dalam perumusan kebijakan secara umum berangkat dari
penetapan profil unit kerja/instansi, dalam hal ini terutama adalah ketugasan dan
fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP), pencermatan dan analisis
berbagai isu dan perubahan langkah strategis, perekaman arahan yang logis dan
visioner serta tersedianya peraturan yang transparan. Dengan posisi BKPP sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sudah sewajarnya dalam perumusan
kebijakan senantiasa memadukan antara prinsip top-down policy dan prinsip bottom
up planning. Dalam penyusunan kebijakan sudah semestinya mengintegrasikan apa
yang ingin dicapai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan
yang sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat agar tujuan dan sasaran yang
ditetapkan dapat dicapai.
Dalam perspektif manajemen, perumusan kebijakan, program/kegiatan, dan
anggaran seharusnya memanfaatkan hasil evaluasi. Namun demikian, sejauh ini hasil
evaluasi pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan belum dimanfaatkan
secara optimal sebagai masukan penting untuk penyusunan kebijakan berikutnya atau
sebagai koreksi dari suatu kebijakan. Kegiatan evaluasi melalui pemantauan
merupakan rangkaian kegiatan yang secara berkala dilakukan untuk mengungkapkan
implementasi pelaksanaan program/kegiatan. Hasil evaluasi juga dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment dalam
pengelolaan program/kegiatan dan anggaran .
Perumusan kebijakan, program/kegiatan, dan anggaran sesungguhnya
merupakan formulasi penyelesaian masalah yang telah teridentifikasi dalam
pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan. Beberapa hal yang dihadapi dan
sekaligus menggambarkan pengaruhnya dalam mewujudkan ketahanan pangan yang
kuat dan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien antara lain:
a. Perkembangan geoekonomi dan krisis ekonomi global;
b. Millenium Development Goals terutama terkait dengan upaya pengurangan
kemiskinan;
2Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
c. Ancaman kelaparan global dan ketergantungan pangan serta inputan produksi
pangan dari luar negeri (food trap);
d. Kondisi dan beban ganda keamanan pangan serta emerging issues;
e. Kondisi kemiskinan dan pengangguran yang berlanjut pada rawan pangan;
f. Perubahan iklim global, konversi serta degradasi sumberdaya lahan dan air yang
berdampak pada pengurangan penyediaan bahan pangan strategis.
Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pemantapan
ketersediaan dan pola konsumsi masyarakat tahun 2016 telah mengacu pada agenda
7.1. NAWACITA, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, RPJMN 2015-
2019 Pembangunan Pertanian, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian
2015-2019, RPJMD DIY 2012-2017, dan Renstra BKPP DIY 2012-2017. Sub agenda
tersebut yaitu Peningkatan Kedaulatan Pangan yang perlu didukung dengan : (i)
peningkatan kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii)
pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri;
dan (iii) upaya melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama
petani dan nelayan.
2. Landasan Hukum
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008
Nomor 7). Tugas BKPP adalah melaksanakan penyusunan dan melaksanakan
kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan serta koordinasi penyuluhan pertanian,
perikanan, kehutanan, dan perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan program kerja bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
c. pengelolaan, pengkoordinasian pemberian fasilitasi, dan pengendalian
ketersediaan pangan;
d. pengelolaan, pengkoordinasian pemberian fasilitasi, dan pengendalian distribusi
pangan;
3Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
e. pengelolaan, pengkoordinasian pemberian fasilitasi, dan pengendalian konsumsi
dan kewaspadaan pangan;
f. pengkoordinasian dan pemberian fasilitasi penyuluhan pertanian, perikanan,
kehutanan, dan perkebunan;
g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dibidang ketahanan pangan, serta
koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan;
h. pengkordinasian mitra kerja dibidang ketahanan pangan dan pemberdayaan
sumber daya penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan;
i. pengendalian, monitoring, dan evaluasi di bidang ketahanan pangan dan
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan;
j. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.
3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) BKPP disusun dengan maksud menyediakan acuan kerja
bagi penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan di DIY tahun
2016. Tujuan penyusunan Renja adalah:
1. Menjamin konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan sesuai
dengan prioritas serta kebutuhan daerah;
2. Menjamin komitmen pada program dan kegiatan yang sudah disepakati secara
partisipatif antar semua pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan
dan penyuluhan;
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis
dan berkelanjutan;
4. Menyediakan tolok banding (benchmark) dalam pengukuran kinerja Kepala BKPP.
4. Data dan Informasi
A. Data Kewilayahan
Jumlah penduduk DIY pada tahun 2013 mencapai 3.594.854 jiwa dengan
penduduk miskin sebanyak 15,03% dari total jumlah penduduk (BPS dan Bappeda
DIY, 2014). Kemiskinan berkorelasi positif dengan kerawanan pangan, semakin
tinggi angka kemiskinan semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya rawan
pangan penduduk. Kondisi kerawanan pangan secara tidak langsung dapat dilihat
melalui keberadaan Desa Rawan Pangan yang sampai tahun 2014 masih tersisa
26 desa, tersebar pada 4 Kabupaten di DIY. Kerawanan pangan juga dapat dilihat
4Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
dari jumlah penduduk yang mengkonsumsi energi kurang dari 2.000
kkal/kapita/hari yang pada tahun 2013 masih 61,04% (BPS, 2014).
Data dari Dinas Pertanian dan BPS, tahun 2013 lahan pertanian di DIY
mencapai 239.160 ha dengan proporsi lahan sawah produktif seluas 56.539 ha.
Laju konversi lahan pertanian khususnya lahan sawah > 200 ha/tahun dan terjadi
secara masif pada basis sawah produktif yang memproduksi beras sebagai bahan
pangan pokok. Masalah konversi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi
isu penting yang dapat mengganggu ketahanan pangan di DIY.
B. Dukungan Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh)
PNS (BKPP DIY, Desember 2014).
Gambar 1.1Jumlah Ideal Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Sampai akhir tahun 2014 BKPP DIY mengalami defisit pegawai karena
jumlah pegawai yang masuk (CPNS baru dan pindahan) lebih sedikit dibanding
jumlah pegawai yang keluar (pensiun dan pindah tugas). Berdasarkan beban
pekerjaan, dibutuhkan 129 pegawai agar tugas dan fungsi BKPP DIY dapat
terlaksana dengan baik. Kondisi saat ini hanya ada 87 (delapan puluh tujuh)
pegawai sehingga masih kekurangan 42 pegawai.
Formasi jabatan struktural, mulai eselon II sampai dengan eselon IV sudah
terisi semua sedangkan untuk formasi fungsional umum masih kekurangan 37
pegawai. Jabatan fungsional tertentu di BKPP ada dua, yaitu Penyuluh
Kebutuhan pegawai Pegawai saat ini Kekuranganberdasarkan beban kerja pegawai
4Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
dari jumlah penduduk yang mengkonsumsi energi kurang dari 2.000
kkal/kapita/hari yang pada tahun 2013 masih 61,04% (BPS, 2014).
Data dari Dinas Pertanian dan BPS, tahun 2013 lahan pertanian di DIY
mencapai 239.160 ha dengan proporsi lahan sawah produktif seluas 56.539 ha.
Laju konversi lahan pertanian khususnya lahan sawah > 200 ha/tahun dan terjadi
secara masif pada basis sawah produktif yang memproduksi beras sebagai bahan
pangan pokok. Masalah konversi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi
isu penting yang dapat mengganggu ketahanan pangan di DIY.
B. Dukungan Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh)
PNS (BKPP DIY, Desember 2014).
Gambar 1.1Jumlah Ideal Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Sampai akhir tahun 2014 BKPP DIY mengalami defisit pegawai karena
jumlah pegawai yang masuk (CPNS baru dan pindahan) lebih sedikit dibanding
jumlah pegawai yang keluar (pensiun dan pindah tugas). Berdasarkan beban
pekerjaan, dibutuhkan 129 pegawai agar tugas dan fungsi BKPP DIY dapat
terlaksana dengan baik. Kondisi saat ini hanya ada 87 (delapan puluh tujuh)
pegawai sehingga masih kekurangan 42 pegawai.
Formasi jabatan struktural, mulai eselon II sampai dengan eselon IV sudah
terisi semua sedangkan untuk formasi fungsional umum masih kekurangan 37
pegawai. Jabatan fungsional tertentu di BKPP ada dua, yaitu Penyuluh
1717
0
87
50
3725
205 Struktural
Fungsional Umum
Fungsional Tertentu
Kebutuhan pegawai Pegawai saat ini Kekuranganberdasarkan beban kerja pegawai
4Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
dari jumlah penduduk yang mengkonsumsi energi kurang dari 2.000
kkal/kapita/hari yang pada tahun 2013 masih 61,04% (BPS, 2014).
Data dari Dinas Pertanian dan BPS, tahun 2013 lahan pertanian di DIY
mencapai 239.160 ha dengan proporsi lahan sawah produktif seluas 56.539 ha.
Laju konversi lahan pertanian khususnya lahan sawah > 200 ha/tahun dan terjadi
secara masif pada basis sawah produktif yang memproduksi beras sebagai bahan
pangan pokok. Masalah konversi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi
isu penting yang dapat mengganggu ketahanan pangan di DIY.
B. Dukungan Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh)
PNS (BKPP DIY, Desember 2014).
Gambar 1.1Jumlah Ideal Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Sampai akhir tahun 2014 BKPP DIY mengalami defisit pegawai karena
jumlah pegawai yang masuk (CPNS baru dan pindahan) lebih sedikit dibanding
jumlah pegawai yang keluar (pensiun dan pindah tugas). Berdasarkan beban
pekerjaan, dibutuhkan 129 pegawai agar tugas dan fungsi BKPP DIY dapat
terlaksana dengan baik. Kondisi saat ini hanya ada 87 (delapan puluh tujuh)
pegawai sehingga masih kekurangan 42 pegawai.
Formasi jabatan struktural, mulai eselon II sampai dengan eselon IV sudah
terisi semua sedangkan untuk formasi fungsional umum masih kekurangan 37
pegawai. Jabatan fungsional tertentu di BKPP ada dua, yaitu Penyuluh
Struktural
Fungsional Umum
Fungsional Tertentu
5Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
Pertanian/Perikanan yang masih kekurangan 2 pegawai dari 9 formasi yang ada
dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) yang masih kekurangan 3 pegawai
dari 16 formasi yang tersedia.
C. Dukungan Sarana Prasarana
Dari tahun ketahun keadaan sarana prasarana Badan Ketahanan Pangan
dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami perubahan
karena adanya penghapusan sarana dan prasaran yang sudah tidak berfungsi
maupun penambahan–penambahan hingga terwujud peningkatan sarana dan
prasarana dalam rangka mendukung kelancaran operasionalnya. Kondisi sarana
prasarana di BKPP DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.1Kondisi Sarana dan Prasarana
No. Jenis BarangJumlah
Aset2014
Kondisi Aset 2014KeteranganLayak Tidak Layak
A. Peralatan Kantor1 Camera digital 4 42 Faximile 2 1 13 Handycam 1 14 Komputer desktop 39 30 95 Komputer desktop touchscreen 1 16 Komputer note book 14 13 17 Komputer note book (pengurus
barang/APBDP)1 1
8 Kelengkapan computer 5 59 LCD dan perlengkapan 3 3
12 Kursi komputer/ kerja staf 165 85 8013 Kursi rapat 145 121 2414 Meja kerja :
6Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
No. Jenis BarangJumlah
Aset2014
Kondisi Aset 2014KeteranganLayak Tidak Layak
- Esselon II 2 2- Esselon III 5 5- Esselon IV 27 16 11
15 Meja kerja staf 89 46 4316 Meja rapat 81 56 2517 Meja-kursi tamu/sofa 7 718 Meja kerja lobi 1 119 Meja computer 3 320 Mic dynamic + kabel mic 2 221 Papan nama organisasi 1 122 Papan nama gerai 1 123 Rak besi gerai 2 224 Rak kayu 1 125 Rak besi 1 126 Sound system rapat/
mic conference set25 25
27 Mixer portabel 6 chanel 1 128 Limeter compressor DBX 1 129 Mixer power 16 chanel 1 130 Speaker pasif two way 12” 4 431 Speaker aktif two way12” 2 232 Kabel speaker + spikon 2 233 Stand speaker 4 434 Stand mic panjang 3 335 Stand mic meja/ duduk 2 236 Mic ruang rapat 8 837 Tangga 1 138 Tabung pemadam kebakaran 12 1239 Wireless portabel dan perlengkapan 2 240 White board 9 941 Kendaraan dinas operasional:
- Roda 4 ( empat ) 4 4 Kurang 3- Roda 2 ( dua ) 14 12 2 Kurang 6
42 Bagan struktur organisasi 1 143 Papan data elektronik 1 144 Coolbox/box pendingin 2 245 Televisi 20” 2 246 Televisi lcd 42” 1 147 Televisi led 32” (gerai) 1 148 Dvd home teather 1 149 Dvd blue ray 1 150 Lemari pendingin 1 151 Dispencer 1 152 Timbangan digital 2 253 Gazebo gerai 2 254 Sign out box gerai 1 155 Sign in box gerai 3 356 Sand blasting gerai 25 2557 Buku pengetahuan tentang
penyuluhan142 142
C. Prasarana1 Bangunan gedung kantor 3 32 Ruang rapat 2 23 Jaringan telephon 4 44 PABX 1 15 Jaringan listrik/tambah daya 4 46 Tempat parkir sepeda motor 1 17 Gedung semi permanen gerai 1 18 Jaringan internet 2 2
Sumber: BKPP DIY, Desember 2014
7Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
D. Data Sub Sistem Ketersediaan Pangan
1. Desa Mandiri Pangan
Desa Mandiri Pangan (Demapan) adalah desa yang masyarakatnya
mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
melalui pengembangan sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi
pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan.
Fasilitasi di Demapan sampai tahun 2014 dapat dilihat di tabel di berikut ini:
No Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014
1 Kulonprogo - 2 9 1 1
2 Gunungkidul 1 4 9 2 2
3 Sleman - 2 1 1 1
4 Bantul 3 4 5 2 -
Jumlah 4 12 24 6 4
Sumber: BKPP DIY, Desember 2014
2. Lumbung Pangan
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan
kelembagaan lumbung pangan secara berkelanjutan dilakukan melalui fasilitasi
dan pembinaan di kelompok lumbung pangan dan Kelompok Wanita Tani.
Sampai dengan akhir tahun 2014 sudah 103 kelompok lumbung pangan dan
Kelompok Wanita Tani yang difasilitasi, 70 kelompok difasilitasi melalui dana
APBD dan 33 kelompok dari dana APBN. Fasilitasi dibagi menjadi 3 tahapan,
yaitu tahap pembangunan, pengisian, dan pengembangan.
Renja BKPP tahun 2016 disusun menurut sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, data dan
informasi serta sistematika penulisan;
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Berisi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan capaian Renstra
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, analisis kinerja pelayanan
SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPP,
telaahan terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program
dan kegiatan masyarakat.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, visi, misi, tujuan, dan sasaran
SKPD serta program dan kegiatan yang direncanakan.
BAB IV. PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah
pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
11Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Jumlah program yang dibiayai dari dana APBD tahun anggaran 2014 sebanyak 9
(sembilan) program yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) kegiatan. Kegiatan fisik di
BKPP DIY tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan sesuai target
dengan rincian sebagai berikut:
a. Realisasi fisik dari Belanja Tidak Langsung mencapai 100%;
b. Realisasi fisik dari Belanja Langsung mencapai 100%.
Serapan anggaran dari dana APBD tahun 2014 untuk Belanja Tidak Langsung
berupa Belanja Gaji dan Tunjangan untuk pegawai sebesar Rp. 4.785.586.354,- (empat
milliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus
lima puluh empat rupiah) atau sebesar 99,26% dari Rp. 4.821.416.663,-. Sisa anggaran
sebesar Rp. 133.843.794,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga
ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Realisasi Belanja Langsung sebesar
Rp. 7.915.457.715,- (tujuh milliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh
tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau sebesar 93,80% dari Rp. 8.438.225.800,-.Jadi sisa anggaran sebesar Rp. 522.768.085,- (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus
enam puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) disetor kembali ke kas daerah.
Capaian realisasi fisik dan keuangan dari APBD pada tahun 2014 dapat
digambarkan pada tabel 2.1 berikut ini:
12Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
Tabel 2.1Rekapitulasi Realisasi APBD Tahun 2014
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, (b) teknologi
pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna
meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial, (c) meningkatkan pengawasan keamanan
pangan segar, dan (d) mengembangakan koordinasi sinergis lintas sektoral dalam
pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan segar.
Pemerintah Pusat melalui Badan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian
Pertanian juga memberikan komitmen yang kuat untuk pembangunan penyuluhan di
daerah. Komitmen ini akan diwujudkan melalui program Revitalisasi BPP dan program
1 Desa 1 Penyuluh untuk mendukung berjalannya sistem penyuluhan yang produktif,
efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan
dukungan kebijakan, antara lain: (a) peningkatan dukungan penelitian dan
pengembangan pangan; (b) peningkatan kerjasama internasional, (c) peningkatan
pemberdayaan dan peran serta masyarakat; (d) penguatan kelembagaan dan
koordinasi ketahanan pangan; serta (e) dorongan terciptanya makro dan perdagangan
yang kondusif bagi ketahanan pangan.
Berdasarkan kebijakan ketahanan pangan nasional Badan Ketahanan Pangan
dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah, akan memadukan antara prinsip top-down policy dan prinsip bottom-up
planning dalam merumuskan kebijakan. Dengan kata lain, dalam proses ini mesti
diperhatikan apa yang ingin dicapai Pemerintah Pusat dan apa kegiatan yang sesuai
dengan kondisi dan potensi daerah, agar tujuan yang akan dicapai sesuai dengan
harapan.
2. Visi dan Misi
A. Visi
Pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan diarahkan pada
terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan dalam jumlah
yang cukup, mutu yang terjamin, aman, dan terjangkau serta berkelanjutan yang
didukung oleh penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan
kehutanan. Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan baik
pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global, Badan Ketahanan Pangan
27Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan visi. Adapun visi
tersebut adalah:
“Mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, berkarakter dan berbudayasecara berkelanjutan melalui tercapainya kemandirian dan kedaulatanpangan didukung oleh sistem penyuluhan yang efektif dan efisien”.
B. Misi
Misi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta
adalah sebagai berikut:
Misi 1. Peningkatan ketahanan pangan dengan peningkatan subsistem
ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
Misi 2. Pengembangan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan
sesuai karakter, budaya lokal dan kebutuhan petani, nelayan dan
masyarakat sekitar kawasan hutan;
Misi 3. Pengembangan sistem pengelolaan ketahanan pangan dan penyuluhan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
dan benar (good governance).
3. Tujuan dan Sasaran SKPD
A. Tujuan
Tujuan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pada
hakekatnya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat individu,
rumah tangga dan wilayah serta penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan
efisien. Memperhatikan visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang akan
dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola
Pangan Harapan (PPH) minimal 90 di tahun 2017;
2. Meningkatkan kinerja tenaga penyuluh dalam pengawalan dan
pendampingan masyarakat petani dan nelayan serta masyarakat sekitar
kawasan hutan;
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur untuk mencapai tata kelola
pemerintahan yang baik dan benar.
28Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
B. Sasaran
Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi
serta visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan, maka pembangunan
ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
diarahkan pada pencapaian sasaran:
1. Pemantapan ketersediaan dan pola konsumsi masyarakat yaitu pada posisi
skor PPH 90;
2. Peningkatan kualitas penyuluh dan peningkatan kualitas kelembagaan pelaku
utama/pelaku usaha sampai 100%;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar melalui
peningkatan kualitas aparatur dengan dukungan sarana-prasarana dan
peningkatan proses perencanaan, monitoring evaluasi sampai dengan
pelaporan sampai dengan 100%.
4. Program dan Kegiatan
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) adalah unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan. BKPP DIY
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang ketahanan pangan serta koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan,
kehutanan dan perkebunan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, BKPP DIY
ikut serta mendukung pencapaian visi Gubernur DIY yang termuat dalam RPJMD
2012-2017 yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya,
Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru” melalui misi ke-1 yaitu
membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan misi ke-2 yaitu
menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan,
inovatif dan kreatif.
Selain itu BKPP DIY mendukung pula pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Gubernur DIY dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang memenuhi kaidah
Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui skor PPH. Pencapaian tujuan
pertama Millenium Development Goals (MDGs) yaitu menanggulangi kemiskinan dan
kelaparan juga menjadi pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan
BKPP DIY tahun 2016 di samping pendayagunaan potensi ekonomi DIY seperti
potensi pangan lokal.
Pada tahun 2016, BKPP DIY merumuskan rencana program dan kegiatan
sejumlah 9 (sembilan) program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan. Lokasi sasaran
29Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
program dan kegiatan tersebar di 4 kabupaten/1 kota di DIY termasuk di lingkup BKPP
DIY. Ada 4 program yaitu program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, serta
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang
terfokus pada internal BKPP DIY. Sedangkan lima program lainnya yaitu:
1. Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan;
2. Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
3. Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
4. Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan;
5. Pemberdayaan Penyuluhan.
Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif belanja langsung yang bersumber dari
dana APBD DIY untuk melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan
BKPP DIY pada tahun 2016 seperti yang tercantum dalam Rancangan RKPD DIY
tahun 2016 sebesar Rp. 8.512.572.550,- (delapan miliar lima ratus dua belas juta lima
ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan usulan belanja
bantuan kelembagaan/bantuan hibah yang akan disalurkan ke masyarakat sebesar
Rp. 2.862.437.000,-. Sasaran untuk masing-masing program/kegiatan BKPP disusun
berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran terpadu. Rincian
program dan kegiatan berikut kebutuhan dana/pagu indikatif per kegiatan dapat dilihat
pada tabel 3.1.
Untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang ada, tahun 2016 BKPP DIY
melanjutkan kegiatan tahun 2015 yang sudah diawali dengan FGD untuk
1. 50 orang, 4kali, 2 even2. 20 SertifikatPrima dan atauNomor PSAT/PD3. 10 sertifikat hasilsurveilen4. Temu usaha 50pelaku usaha5. 1 kali promosiproduk melaluimedia elektronik
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 188 / 0608 / I
Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhanDaerah Istimewa Yogyakarta perlu adanya perencanaan yang matang dan sesuaidengan kebutuhan;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif, effisien, dandiperoleh hasil yang optimal, dipandang perlu membentuk tim pelaksana kegiatanpenyusunan rencana kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlumenetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta tentang pembentukan tim penyusunan rencana kerja tahunanggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah IstimewaYogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembarannegara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2012-2017;
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTABADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 188 / 0608 / I
Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhanDaerah Istimewa Yogyakarta perlu adanya perencanaan yang matang dan sesuaidengan kebutuhan;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif, effisien, dandiperoleh hasil yang optimal, dipandang perlu membentuk tim pelaksana kegiatanpenyusunan rencana kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlumenetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta tentang pembentukan tim penyusunan rencana kerja tahunanggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah IstimewaYogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembarannegara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2012-2017;
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTABADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 188 / 0608 / I
Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhanDaerah Istimewa Yogyakarta perlu adanya perencanaan yang matang dan sesuaidengan kebutuhan;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif, effisien, dandiperoleh hasil yang optimal, dipandang perlu membentuk tim pelaksana kegiatanpenyusunan rencana kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlumenetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta tentang pembentukan tim penyusunan rencana kerja tahunanggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah IstimewaYogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembarannegara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2012-2017;
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTABADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 188 / 0608 / I
Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhanDaerah Istimewa Yogyakarta perlu adanya perencanaan yang matang dan sesuaidengan kebutuhan;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif, effisien, dandiperoleh hasil yang optimal, dipandang perlu membentuk tim pelaksana kegiatanpenyusunan rencana kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlumenetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta tentang pembentukan tim penyusunan rencana kerja tahunanggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah IstimewaYogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembarannegara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2012-2017;