RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 3 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

2016

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu gambaran dalam rangka melakukan

persiapan/rencana penyelenggaraan program kerja yang diselenggarakan pada Tahun

2017, dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Dalam Rencana Kerja (RENJA) ini telah disajikan beberapa program/kegiatan,

baik program/kegiatan lanjutan maupun program/kegiatan prioritas yang kesemuanya

menggambarkan visi dan misi dari pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung yang merupakan bagian dari gambaran umum Rencana Strategis Provinsi.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Ketahanan Pangan Daerah

diharapkan dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam penyusunan program kerja

tahunan yang terarah dan berkesinambungan, sehingga lebih berdayaguna dan

berhasilguna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan

pelayanan masyarakat, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi

dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Tahun 2017 ini dibuat dengan

harapan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan dan kinerja aparatur dimasa

mendatang.

Bandar Lampung, 2016 KEPALA BADAN, Ir. Kusnardi, M. Agr, EC Pembina Utama Muda NIP. 19631123 198803 1 005

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................ 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU............ 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

dan Capaian Renstra SKPD ........................................................ 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan

Pangan.................................................................................................. 8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung........................................................................ 61

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .......................... 66

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat ...................................................................................... 68

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 69

3.1 Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah

2015-2019......................................................................................... 69

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .......................................... 72

3.3 Program dan Kegiatan ................................................................. 76

BAB IV. PENUTUP ...................................................................................................... 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Tabel Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia untuk

hidup dan beraktifitas, dengan demikian pangan sangat mempengaruhi

stabilitas Nasional, stabilitas nasional dapat terguncang jika ketersediaan

pangan tidak terjamin.

Secara umum Ketahanan Pangan dapat dikatakan terwujud apabila tersedianya

pangan yan cukup dan merata untuk seluruh penduduk, kemudian setiap

penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk

memenuhi gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke

hari.

Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi

Ketahanan Pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan

pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah

satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan

masyarakat, agar mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri,

serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi

terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin

dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan

produktif secara berkelanjutan.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan

dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang

Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga

yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui : a) pengembangan sistem

produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya


lokal; b) pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; c) pengembangan

teknologi produksi pangan; d) pengembangan sarana dan prasarana produksi

pangan; dan e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

LampungTahun 2016, peraturan perundangan yang digunakan sebagai

landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I Lampung;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang – Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;


Pelayanan Publik;


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;


Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

keuangan daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan

keuangan dan kinerja instansi pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;


13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis

Sumber Daya Lokal;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

15. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/0T.140/10/2009

tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Berbasis Sumberdaya Lokal;

16. Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/0T.140/12/2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi

dan Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Provinsi Lampung

Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Lampung;

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat

Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;

19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang

pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Selanjutnya

Pergub tersebut diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Lampung

Nomor 25 tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi

Lampung;

20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2009 tentang Gerakan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya

Lokal di Provinsi Lampung;

21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang

Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Pemerintah

Provinsi Lampung;


1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra - SKPD, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang

dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Tujuan disusunnya Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

adalah:

1. merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 tahun

mendatang.

2. memberi arah dan petunjuk tentang tahapan - tahapan program dan

kegiatan selama 1 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampungtahun 2017

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN memuat; latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU memuat;

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis

kinerja pelayanan SKPD, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat.

BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN memuat; telaahan

terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja.

BAB IV. PENUTUP memuat; catatan penting yang mendapatkan perhatian,

kaidah - kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

A. Kondisi Ketahanan Pangan 2015

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja

masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel

dibawah ini :

Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015

No Indikator Kinerja Capaian

2014

Tahun 2015 Target Akhir

Renstra

Capaian s/d 2015

terhadap 2019 (%)

Target Capaian %

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

83,4 84,1 84,1*) 100 92,5 90,92

2.

Konsumsi energi (kkal/kap/hr)

2.062,4 2.004 2.052*) 102,40 2.150 95,44

3. Konsumsi Protein (gr/kap/hari)

54,4 56,1 53,25*) 94,92 57 93,42

4.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

73,92 87,52 70,31 80,34 96,32 73

5. Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%/th)

0,18 1 0,68 68 1% 68

6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp/Kg)

3.557 ≥ HPP

≥ HPP

109,78 ≥ HPP

HPP tahun 2019 belum

diketahui

7. Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen

CV : 6% CV<10%

CV : 6% 100 CV <10% 100

8. Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi (%)

0,74 10 3,16

74,0 10 74,0

9. Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji (%)

80,43

80% 91,39% 114,24 80% 114,24

Catatan : Untuk indikator 5 dan 6 merupakan angka sementara, karena realisasi kinerja tahun 2015 baru bisa dilihat pada bulan Juni 2016

Dari 9 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama (IKU)

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, 6 indikator

menunjukkan capaian lebih dari 91, 1 indikator kinerja memiliki capaian 76 ≤


90, dan 2 indikator menunjukkan capaian kinerja antara 66 ≤ 75. berdasarkan

skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

tahun 2010 terdapat 6 indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 1

indikator menunjukkan capaian tinggi, dan 2 indikator menunjukkan capaian

sedang.

Gambar Persentase Pencapaian IKU BKPD Provinsi Lampung Tahun 2015

Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana

dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 per Triwulan

No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Tahun

an Triwulan Target Realisasi %

1.

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi perkapita

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

- 84,1 Triwulan I 83,4 83,4 100 Triwulan II 83,4 83,4 100 Triwulan III 83,4 83,4 100 Triwulan IV 84,1 84,1*) 100

Konsumsi Energi

Kkal/kap/hr 2.004 Triwulan I 2.067 2.067 100 Triwulan II 2.067 2.067 100 Triwulan III 2.067 2.067 100 Triwulan IV 2.004 2.052*) 102,40

Konsumsi Protein

Gram/kap/hr

56,1 Triwulan I 54,6 54,6 100

Triwulan II 54,6 54,6 100 Triwulan III 54,6 54,6 100 Triwulan IV 56,1 53,25*) 94,92

Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan

- 87,52 Triwulan I 73,92 73,92 100 Triwulan II 73,92 73,92 100 Triwulan III 73,92 73,92 100 Triwulan IV 87,52 70,31 80,34

Penurunan jumlah penduduk rawan pangan

% 1 Triwulan I 0,18 0,18 100 Triwulan II 0,18 0,18 100 Triwulan III 0,18 0,18 100 Triwulan IV 1 0,68 68


Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen

Rp/kg 3.700≤ Triwulan I 3.700 ≤ 4.079 110,24 Triwulan II 3.700 ≤ 3.663 99 Triwulan III 3.700 ≤ 4.082 110,32 Triwulan IV 3.700 ≤ 4.450 120,27

Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen

% >10% Triwulan I 10% > 6 100 Triwulan II 10% > 6 100 Triwulan III 10% > 6 100 Triwulan IV 10% > 6 100

Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

-% 10 Triwulan I 10 10 7,4 Triwulan II 10 10 7,4 Triwulan III 10 10 7,4 Triwulan IV 10 7,4 74,0

Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

% 80 Triwulan I 80 80 100 Triwulan II 80 80 100 Triwulan III 80 80 100 Triwulan IV 80 91,39 114,24

Catatan *) menggunakan angka sementara karena hasil realisasi baru diketahui pada bulan Juni 2016

Beberapa IKU yang diuraikan diatas, penetapan target dan pengukuran realisasi

triwulan dilakukan dengan menggunakan proxy indikator karena karakter

indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator.

Indikator yang dimaksud dan penjelasan mengapa dipergunakan proxy

indikator adalah sebagai berikut :

1. Sebagian indikator merupakan indikator pada level outcome, dimana

pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi

pada pencapaian target kinerja IKU secara langsung, seperti indikator

penurunan jumlah penduduk rawan pangan.

2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran

secara periodik oleh lembaga diluar Badan Ketahanna pangan Daerah, yang

biasanya dilakukan sekali dalam setahun, indikator yang masuk dalam

kategori ini adalah PPH Ketersediaan, Skor pola pangan harapan (PPH)

konsumsi, Konsumsi energi dan Konsumsi Protein.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Dibandingkan dengan Target Kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No Sasaran Strategi

Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2015 Tahun 2016

Target Capaian Realisasi Target RPJMD

PK

1. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi


- 84,1 84,1 100 86,2 86,2

Jumlah Konsumsi energi

Kkal/kap/hr

2.004 2.052 102,4 2.040 2.040

Jumlah Konsumsi Protein

Gram/kap/hr

56,1 53,25 94,92 56,4 56,4


kecukupan energi perkapita

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

- 87,52 70,31 80,34 89,71 89,71

Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan

%/Tahun 1 0,68 68 1 1

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen

Rp/Kg HPP≤

3.700≤ 4.067 109,92 3.700 3.700

Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen

% <10% 6% 100 < 10% < 10%


% 10 7,4 74,0 10 10

Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

%

80% (dibawah ambang batas)

91,39 114,24 80 % 80 %

2.2 Analisis Kinerja Badan Ketahanan Pangan

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang

menjelaskan laporan kinerja secara umum sebagaimana telah diuraikan dalam

sub bab sebelumnya. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

memiliki satu sasaran yaitu terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per

kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan

yang diukur dengan 9 indikator. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per

indikator. Beberapa indikator yang terkait digabungkan menjadi satu dalam

analisis ini.

Sasaran Badan Ketahanaan Pangan terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan Capaian kinerja tahun 2015 merupakan capaian kinerja tahun pertama dari

periode 5 (lima) tahun RPJMD dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Lampung. Adapun gambaran pencapaian indikator kinerja pada tahun

2015 adalah sebagai berikut:


Tabel Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan per Kapita Masyarakat untuk Memenuhi Kecukupan Energi dan Keamanan Pangan

NO Sasaran Srategis

Indikator Kinerja Satuan 2015 2019

Target Realisasi % Target RPJMD

%

1. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi perkapita


- 84,1 84,1 100 92,5 90,92

2. Konsumsi energi Kkal/kap/hr 2.004 2.052 102,4 2.150 95,44

3. Konsumsi Protein

Gram/kap/hr

56,1 53,25 94,92 57 93,42

4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

- 87,52 70,31 80,34 96,32 73,0

5. Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan

%/Tahun 1 0,68 68 1 68

6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen

Rp/Kg HPP≤

3.700

4.067 109,92 HPP≤ Belum diketahui HPP nya

7. Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen

% <10% 6% 100 <10

%

100

8. Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

% 10 7,4 74,0 10 74

9. Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

% 80% (dibawah ambang batas)

91,39 114,24 80 114,24

Keberhasilan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam

menjalankan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut

dilakukan mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output yang

telah dilaksanakan bidang yaitu Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,

Bidang Distribusi dan Harga Pangan, Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi

Pangan, Bidang Mutu dan Keamanan Pangan, UPT serta Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan Daerah. Pengukuran capaian kinerja Badan Ketahanan


Pangan Daerah tersebut dilaksanakan secara tahunan, sedangkan pengukuran

realisasi keuangan dan fisik output kegiatan dipantau secara bulanan dan

triwulanan melalui Laporan realisasi kinerja dan realisasi keuangan.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi agar

mampu menghasilkan hasil evaluasi kinerja yang relevan dan reliable sebagai

bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar

untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka

mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk

mencapai tujuan dan sasaran.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja

kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa indikator kinerja

dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait digabung

menjadi satu dalam analisis ini. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun

2015 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung per indikator dapat

dijelaskan sebagai berikut :

SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI, KONSUMSI ENERGI DAN

KONSUMSI PROTEIN

Pembahasan Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi, Indikator

Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein digabung menjadi satu, karena kegiatan

yang mendukung untuk pencapaian ke 3 indikator tersebut sama.

Bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan sebagai salah satu bidang di

Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi,

identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pemantauan konsumsi dan

penganekaragaman pangan.

Meningngkatkan kualitas konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan

aman berbasis pada pangan pokok lokal merupakan salah satu tugas badan

ketahanan pangan daerah khususnya bidang konsumsi dan penganekaragaman

pangan. untuk meningkatkan kualitas konsumsi dilaksanakan melalui beberapa

kegiatan, antara lain : Analis situasi konsumsi pangan, Bimtek analisis konsumsi

pangan (pelatihan bagi petugas/aparat Kabupaten/Kota), Lomba cipta menu

tingkat Provinsi dan Nasional, Pemantauan, monitoring dan evaluasi percepatan

1.


penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), Promosi P2KP, Pengembangan

usaha pangan lokal,

Realisasi pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi,

konsumsi Energi dan Konsumsi Protein pada tahun 2015 dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan, Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein pada Tahun 2015

No Indikator Kinerja Capaian 2014


Renstra

Capaian s/d 2015 terhadap 2019

(%) Target Capaian %

1.

2.

3.


Konsumsi Energi (KKal/Kapita/Hari)

Konsumsi Protein (Gram/Kapita/Hari)

83,4

2.062,4

54,5

84,1

2.004

56,1

84,1*)

2.052*)

53,25*)

100

102,4

94,92

92,5

2.150

57

90,92

95,44

93,42

Sumber data : BKPD Prov. Lampung Keterangan *) Angka Sementara

Pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, dapat

dijelaskan sebagai berikut :


Pengertian Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan

keberadaan pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan

utama (baik secara absolut maupun relative) dari suatu pola ketersediaan dan atau

konsumsi pangan. FAO –RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelomok

pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi

lainnya. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan

atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi

kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan pertimbangan segi daya

terima, ketersediaan pangan, ekonomi budaya dan agama. Mutu konsumsi pangan

penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenalnya sebagai skor

PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang.

Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan

mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup


kelompok : padi padian, umbi umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji

berminyak, kacang kacangan, gula, sayur dan buah, dll. Skor PPH di nilai dengan angka

100. Kegunaan PPH merupakan instrummen sederhana untuk menilai situasi konsumsi

pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang

dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman

konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi

pangan pada tahun tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam

evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik

secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek

sosial, ekonomi. Budaya, agama dan cita rasa. Pada tahun 2015 ini, skor PPH di

Provinsi Lampung ditargetkan 84,1 dan ternyata dari hasil analisis target PPH tahun

2015 tercapai yaitu 84,1 (Angka Sementara), seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Skor PPH Konsumsi di Provinsi Lampung Tahun 2015

Kelompok Pangan

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kalori % %

AKE*) Bobot

Skor Aktual

Skor AKE

Skor Maks

Skor PPH

Padi-padian 1.290,9 65,6 64,5 0,5 32,8 32,3 25,0 25,0

Umbi-umbian 37,8 1,9 1,9 0,5 1,0 0,9 2,5 0,9 Pangan Hewani 149,1 7,6 7,5 2,0 15,1 14,9 24,0 14,9

Minyak &Lemak 291,1 14,8 14,6 0,5 7,4 7,3 5,0 5,0

Buah/Biji Berminyak

56,6 2,9

2,8 0,5 1,4 1,4 1,0 1,0

Kacang-kacangan

59,3 3,0 3,0 2,0 6,0 5,9 10,0 5,9

Gula 95,1 4,8 4,8 0,5 2,4 2,4 2,5 2,4 Sayur dan Buah 115,6 5,9 5,8 5,0 29,4 28,9 30,0 28,9 Lain-lain 35,6 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 2.131,2 108,2 106,6 95,5 94,0 100 84,1 Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung Keterangan : Penghitungan menggunakan data sementara

Untuk skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi tahun 2015 yang ditampilkan pada

tabel diatas merupakan angka sementara (ASEM) karena angka tetapnya baru akan

keluar sekitar bulan Juni 2016.

Pola Pangan masyarakat Provinsi Lampung masih di dominasi oleh beras/padi-padian,

sementara konsumsi umbi-umbian masih dibawah standar, untuk itu perlu

ditingkatkan kampanye peningkatan pengolahan makanan yang berbahan pangan dari

umbu-umbian. Konsumsi pangan yang berasal dari hewani juga masih kurang, masih

bisa ditingkatkan mengingat Provinsi Lampung merupakan penghasil ikan dan daging


yang cukup besar. Untuk itu gerakan makan ikan atau daging dan telur perlu

ditingkatkan, namun yang lebih penting lagi adalah peningkatan kesejahteraan

masyarakat, karena harga produk hewani cukup mahal. Maka perlu dipertimbangan di

kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di kembangkan ternak ayam atau

ternak ikan.

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk membangun

bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan era global. Untuk itu, tubuh

memerlukan makanan yang mengandung zat gizi lengkap sesuai dengan

kebutuhan untuk dapat menjalankan aktivitas secara aktif dan produktif.

Makanan yang di konsumsi sehari-hari harus mengandunng lima kelompok zat

gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah yang

cukup dan tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan. Disamping itu

manusia juga memerlukan air dan serat untuk memperlancar berbagai proses

dalam tubuh. Zat-zat gizi tersebut akan terpenuhi bila pangan yang kita

konsumsi beragam, karena secara alami komposisi setiap jenis bahan pangan

memiliki kelebihan dan kekurangan akan zat gizi tertentu, sehingga dengan

mengkonsumsi jenis pangan yang beragam, pangan satu dengan yang lainnya

akan saling melengkapi. Pangan yang bergizi seimbang ini tidak harus berharga

mahal bahkan dapat diperoleh dengan harga yang sangat murah, dengan

memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, misalnya pekarangan.

Sehubungan dengan itu, pemerintah melalui kegiatan penganekaragaman

konsumsi pangan mengupayakan agar pola konsumsi pangan penduduk lebih

beranekaragam, seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup

(Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) yang dimulai dari masing-masing

rumah tangga.

Tabel Perbandingan Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

2011 2012 2013 2014 2015

Target Nasional 88,1 89,8 91,5 93,3 84,1

Target Renstra 88,9 89,8 91,5 93,3 84,1

Realisasi Kinerja 89,2 86,5 84,3 83,4 84,1


Gambar Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Tahun 2011 - 2015

Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari); Konsumsi Protein (gr/kapita/hari)

Pada tahun 2015 untuk indikator konsumsi energi terealisasi 2.052 kkal/

kapita/hari dari target 2.004 kkal/kapita/hari atau 102,40%, sedangkan untuk

konsumsi protein terealisasi 53,25 gram/kapita/hari dari yang ditargetkan

sebesar 56,1 atau 94,92%. Untuk kedua indikator yaitu konsumsi energi dan

konsumsi protein capaian kinerjanya termasuk sangat tinggi karena lebih dari

91%. Secara rinci pencapaian konsumsi energi dan konsumsi protein dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 2015


Tahun 2015 Target Akhir Renstra

Capaian s/d 2015

terhadap 2019 (%)

Target Capaian %

1.

2.

Konsumsi energi (kkal/kap/hr)

Konsumsi Protein (gr/kap/hari)

2.062,4

54,5

2.004

56,1

2.052*)

53,25*)

102,40

94,92

2.150

57

95,44

93,42

Sumber Data BKPD Prov. Lampung Keterangan *) Angka Sementara


Aspek kuantitas konsumsi pangan adalah jumlah pangan yang dikonsumsi

dalam satuan Kkal/Kap/Hari atau Gram/Kap/Hari. Penilaian aspek ini ditinjau

dari volume pangan yang dikonsumsi dan konsumsi zat gizi yang dikandung

bahan pangan. Kedua hal tersebut digunakan untuk melihat apakah konsumsi

pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang

dikenal dengan angka kecukupan gizi (AKG) yang direkomendasikan

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ( WNPG). Untuk menilai kuantitas

konsumsi pangan masyarakat digunakan parameter Tingkat Konsumsi Energi

(TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP). Beberapa kajian menunjukkan

bahwa bila konsumsi energi dan protein terpenuhi sesuai dengan norma atau

angka kecukupan gizi dan konsumsi pangan beragam, maka zat-zat lain juga

akan terpenuhi dari konsumsi pangan.

Pangan dalam aspek penilaian situasi konsumsi wilayah lebih ditekankan pada

aspek gizi yang didasarkan pada penganekaragaman pangannya, bukah hanya

beranekaragam makanan pokoknya saja tetapi juga beranekaragam konsumsi

bahan pangan lainnya.

Perbandingan antara target nasional, target Renstra dan capaian kinerja akan

disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja di Provinsi Lampung Tahun 2015

PPH Konsumsi

Energi

Konsumsi Protein

Target Nasional

Target Renstra

Capaian Kinerja

84,1

84,1

84,1*)

2.004

2.004

2.052*)

56,1

56,1

53,25*)

Keterangan *) Data Sementara


Gambar Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kegiatan untuk Skor PPH, Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein

Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2015 untuk

indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi dan konsumsi energi

sudah melebihi target, baik target nasional maupun target di renstra. Sedangkan

untuk capaian kinerja indikator konsumsi protein realisasinya masih di bawah

target nasional dan target di renstra.

Perkembangan skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, konsumsi energi dan

konsumsi protein di Provinsi Lampung dari tahun 2012 – 2015 dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel Perkembangan PPH Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2012 -

2015

Uraian Tahun 2012 Tahun

2013


Skor PPH

Konsumsi

86,5 84,3 83,4 84,1*)

Konsumsi Energi 2.228 2.156 2.067 2.052*)

Konsumsi Protein 59,5 57,2 54,8 53,25*)

Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung Keterangan : *) Angka Sementara


Grafik 4. Skor PPH Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015

Grafik 5. Perkembangan Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 2012-2015


Grafik 6. Perkembangan Konsumsi Protein di Provinsi Lampung Tahun 2012-2015

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi

masyarakat Provinsi Lampung sudah mulai mengarah kepada beragam, bergizi,

Seimbang dan Aman (B2SA), walaupun mulai pada tahun 2013 terjadi penurunan, hal

ini dikarenakan terjadi revisi hasil justifikasi data BPS dan BKP Pusat. Dan pada tahun

2015 terjadi peningkatan menjadi 84,1 (angka sementara), meningkatnya PPH

konsumsi ini karena adanya dukungan dari Pemerintah Daerah yang terus

mensosialisasikan dan mengkampanyekan keseimbangan pangan melalui lomba cipta

menu dan makanan sehat, pameran dan penyuluhan-penyuluhan melalui PPL dan PKK.

upaya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka PPH antara lain :

a. Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

b. Lomba cipta menu tingkat Provinsi dan Nasional

c. Pengembangan usaha pangan lokal

Penilaian situasi konsumsi pangan dapat dilakukan dengan menganalisa dua

aspek penilaian yaitu : aspek kuantitas konsumsi (% AKE) dan aspek kualitas

konsumsi (mutu Konsumsi : Skor PPH). Mutu pangan atau kualitas pangan

dalam hal ini dapat mencakup aspek fisik pangan, kualitas kimiawi pangan dan

mikrobiologi/aspek keamanna pangan, aspek organoleptic dan aspek gizi.

Pangan dalam aspek penilaian situasi konsumsi wilayah lebih ditekankan pada

aspek gizi yang didasarkan pada penganekaragaman pangannya, bukan hanya

beranekaragaman untuk makanan pokok saja tetapi juga anekaragaman

konsumsi bahan pangan lainnya. Semakin beragam dan seimbang pangan yangn

dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya, karena pada hakekatnya tidak


ada satu jenis pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan cukup

jumlah jenisnya. Untuk menilai keanekaragaman pangan digunakan pendekatan

Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor mutu pangan yang dihitung

menggunakan pendekatan PPH menunjukkan konsumsi pangan semakin

beragam dan komposisinya semakin baik dan seimbang. Apabila keragaman

konsumsi pangan berada di bawah anjuran, maka tingkat konsumsi masyarakat

perlu ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan dan pengetahuan pangan

dan gizi.

Pada tahun 2015 untuk meningkatkan PPH di Provinsi Lampung, Badan

Ketahanan Pangan Daerah telah melakukan beberapa upaya diantaranya

melalui kegiatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan dengan sasaran

anak SD/usia dini, petugas Kabupaten/Kota, Kepala sekolah, Dewan guru, dan

kelompok wanita tani di 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pringsewu,

Lampung Selatan, Lampung tengah, dan Pesawaran. Tujuan dari kegiatan ini

adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi kelompok tani dan

anak-anak SD dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi,

seimbang dan aman (B2SA). Serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan

pokok beras.

Selain kegiatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan juga di lakukan

sosialisasi gerakan penganekaragaman konsumsi pangan dan konsumsi pangan

beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) kepada tim penggerak PKK,

karena tim penggerak PKK merupakan organisasi wanita yang mempunyai

anggota sampai pada tingkat desa, oleh karena itu TP_PKK merupakan mitra

yang sangat cocok dan tepat dalam mensosialisasikan dan menyebarluaskan

gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan

konsumsi pangan B2SA. TP-PKK bisa dijadikan ujung tombak dalam

menyukseskan program P2KP dan pangan B2SA kepada masyarakat.

Guna memotivasi masyarakat agar mau mengkonsumsi makanan yang beragam,

bergizi, seimbanng dan aman (B2SA), maka Badan Ketahanan Pangan Daerah

harus melakukan sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta mengubah pola konsumsi

pangan masyarakat menuju beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dalam

rangka mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang


beragam, bergizi, seimbang dan aman, Badan Ketahanan Pangan daerah

melaksanakan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman yangn

diikuti oleh perwakilan dari Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Pada tahun

2015 ini lomba dilaksanakan di halaman kantor Gubernur pada tanggal 12

Oktober 2015 yang diikuti oleh 14 tim penggerak PKK Kabupaten/Kota. Lomba

cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman IB2SA) ini merupakan salah

satu upaya untuk mendorong kemandirian masyarakat khususnya ibu-ibu

rumah tangga dalam pengembangan pangan lokal guna mendukung percepatan

diversifikasi penganekaragaman pangan, dan diharapkan dapat diterapkan di

tingkat rumah tangga untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga menuju

ketahanan pangan nasional.

Dan untuk lebih memacu upaya penganekaragaman pangan berbasis sumber

daya lokal dilakukan dengan cara pengembangan usaha pangan lokal. Usaha

pengolahan pangan lokal berbasis sumber daya lokal, pada saat ini semakin

sulit berkembang dan makin terpinggirkan oleh produk-produk makanan

produk industri yang umumya berbahan baku terigu. Pada tahun 2015, Badan

Ketahanan Pangan daerah provinsi Lampung memberikan bantuan alat

penepung kepada kelompok wanita di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung

Timur, Lampung Barat, Lampung Utara, Pesawaran dan Kota Metro.

Masalah dan solusi dalam pencapaian indikator skor pola pangan harapan

(PPH) konsumsi, konsumsi energy dan konsumsi protein, sebagai berikut :

Masalah

1. Pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan

pangan secara umum, sehingga menurunya daya beli masyarakat

disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan

sehingga kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan

masih di dominasi pangan sumber karbohidrat serta masih rendahnya

konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang serta sayur dan buah

2. Keterbatasan dalam memberikan dukukngan program bagi dunia usaha dan

asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal

3. Konsumsi beras per kapita masih tinggi hai ini dikarenakan harga pangan

pokok bersumberdaya lokal sebagai pengganti beras harganya masih

relative lebih tinggi daripada harga beras, selain itu juga adanya anggapan


yang salah dimasyarakat yaitu belum makan kalau belum makan nasi serta

masih terbatasnya dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman

konsumsi pangan melalui berbagai media.

Solusi

1. Peningkatan pengetahuan kelompok wanita tentang pentingnya

pemanfaatan pekarangan untuk tambahan gizi keluarga dan untuk

meningkatkan pendapatan keluarga.

2. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan

keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola

konsumsi pangan serta pengembangan kelembagaan pedesaan dalam

diversifikasi konsumsi pangan.

3. Fasilitasi kepada kelompok pengembangan bisnis pangan lokal dan

makanan tradisional serta mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha

dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal (MP3L)

SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KETERSEDIAAN

Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia

mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi pangan memiliki

dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik. Ketahanan

pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai

subsistem, subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan

dan pemenuhan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan

sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Subsistem ketersediaan pangan

mencakup aspek produksi dan cadangan pangan.

Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga walaupun

produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi

volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya

serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu. Untuk itu aspek cadangan

pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan


yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan,

disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan

terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan

atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana

dan sarana transportasi akibat bencana alam.

Realisasi pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan,

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Rencana dan Realisiasi Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan



Renstra

Capaian s/d 2015

terhadap 2019 (%)

Target Capaian %

1.

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan

73,92 87,52

70,31

80,34

96,32

73

Pada indikator skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan pada tahun 2015

ini ditargetkan 87,52 dan terealisasi 70,31 atau 80,34%, meskipun pencapaian

kinerjanya belum mencapai 100% tetapi pencapaian kinerjanya sudah

tergolong tinggi yaitu mencapai 80,34%.

Untuk mengetahui perkembangan skor pola pangan harapan (PPH)

ketersediaan selama lima tahun terakhir di Provinsi Lampung dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan) di Provinsi Lampung 2011 – 2015

Kelompok Pangan Skor Maks

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 2011 2012 2013 2014 2015

Padi-Padian Umbi-Umbian Pangan Hewani Minyak dan Lemak Buah/Biji Berminyak Kacang-Kacangan Gula Sayur dan Buah Lain-Lain

25 2,5 24

5 1

10 2,5 30

-

25 2,3

10,5 3,6

-

2,2 2,5

27,7 -

25 2,5

7,08 5,0

0

1,55 2,5

30,0 -

25 1,97

10,06 2,36

-

1,97 2,5 30

-

25 2,00 9,87 2,82

-

1,72 2,50

30,00 -

25 1,65 9,40 1,03

-

0,73 2,50

30.00 -


T O T A L 100 73,7 73,63 73,86 73,92 70,31 Sumber : Badan Ketahanan Pangan daerah Prov. Lampung

Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan Daerah prov. Lampung

Gambar Skor PPH Ketersediaan Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015

Jika dilihat dari tabel diatas menunjukkkan bahwa PPH ketersediaan di Provinsi

Lampung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan,

hanya saja pada Tahun 2015 mengalami penurunan hal ini dikarenakan ada

beberapa komoditas yang mengalami penurunan ketersediaannya sehingga

masih dibawah skor maksimal, untuk komoditi padi-padian, gula, sayur dan

buah ketersediaannnya sudah melebihi dari skor maksimal, sementara untuk

kelompok pangan umbi-umbian, hewani, minyak dan lemak, buah/biji

berminyak, dan kacang-kacangan ketersediaannya masih di bawah skor

maksimal yang menyebabkan skor PPH ketersediaan di Provinsi Lampung

belum ideal yang menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di Provinsi

Lampung belum beragam/berimbang. Untuk kelompok pangan yang masih

dibawah skor maksimal perlu ditingkatkan produksinya agar skor pola pangan

harapan (PPH) ketersediaan bisa meningkat mendekati skor pola pangan

harapan (PPH) ketersediaan yang ideal yaitu PPH ketersediaan mencapai 100.


Sementara jika dilihat dari surplus atau minus ketersediaan bahan pangan

selama lima tahun terakhir di provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel Surplus/Minus Bahan Makanan Provinsi Lampung Th. 2011 – 2015

No. Komoditas Surplus (+)/Minus (-) (ton)

2011 2012 2013 2014 2015 I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

11

Pangan Nabati Beras Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Sayur Buah Minyak Goreng Gula Pasir

805.134

1.614.307 -26.578 -86.799

2.309 7.676.122

33.904 -109.341

1.960.998 11.902

725.105

889.523

1.508.442 -87.733

1.671 -2.796

6.810.249 11.125

-340.047 1.230.602

49.240 650.819

952.622

1.506.991 -91.857

1.442 -3.469

6.752.862 8.367

-360.415 1.609.894

-48.954 722.018

780.725

1.557.589 -85.814

274 -77

8.122.537 19.889

-444.243 1.481.576

-63.528 628.267

873.967

1.509.246 -80.588

7.257 -9

6.657.508 14.042

- 20.764.046

II. 1. 2. 3. 4.

Pangan Hewani Daging Telur Susu Ikan

-13.321

4.694 -28.660 -41.995

-4.528

87.443 -341.961 248.798

19.134 98.106

-350.308 491.323

5.927 3.176

-362.463 367.435

-15.943

7.913 Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

Data Neraca Bahan Makanan (NBM) menunjukkan bahwa ketersediaan bahan

pangan di Provinsi Lampung telah cukup, dicerminkan dengan tersedianya

energi dan protein yang telah melebihi standar yang ditetapkan melalui

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Sebagai gambaran

ketersediaan bahan pangan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel

dibawah ini.


Tabel Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan NBM Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015.

No. Uraian Standar

WNPG Tahun 2011

(ATAP 2010) Tahun 2012



(ATAP 2013) Tahun 2015 (ATAP 2014

1

Energi (kal/kap/hr)

2.200 2.578,28 2.870,04 2.911,84 2.987,84 2.735,29

a. Nabati

2.462 2.791,68 2.800,13 2.877,91 2.630,63

b. Hewani

117 78,36 111,71 109,93 104,66

2

Protein (gram/kap/hr)

57 66,41 58,31 68,23 55,90 67,93

a. Nabati

51,19 49,36 55,47 43,57 55,65

b. Hewani

15,22 8,95 12,76 12,33 12,28

Sumber : Badan Ketahanan Pangan daerah Prov. Lampung

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

Tahun 2011Tahun 2012

Tahun 2013Tahun 2014

Tahun 2015

Sumber Hewani

Sumber Nabati

Total Energi

Gambar Ketersediaan Energi dilihat dari Sumbernya tahun 2011 - 2015


Gambar Ketersediaan Protein Berdasarkan Sumbernya Tahun 2011 – 2015

Dalam upaya pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH)

ketersediaan, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung telah

melakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM). Tabel Neraca Bahan

Makanan ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang pola penyediaan

pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Neraca Bahan Makanan (NBM)

digunakan sebagai salah satu bahan dalam menyusun kebijakan ketersediaan

pangan, maka NBM harus disusun secara lengkap, tepat waktu dan

berkelanjutan dari suatu periode ke periode berikutnya. Tabel NBM ini dapat

digunakan untuk mengevaluasi pengadaan, penggunaan pangan, komposisi atau

pola ketersediaan energi atau zat gizi lainnya. Selain itu juga digunakan sebagai

acuan dalam perencanaan produksi/pegadaan pangan serta sebagai bahan

dalam penetapan kebijakan pangan dan gizi.

Pada tahun 2015 ini ditargetkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan

sebesar 87,52 tetapi dari hasil penyusunan NBM ternyata PPH ketersediaan di

Provinsi Lampung baru mencapai 70,31, masih lebih rendah dari yang di

inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi

Lampung belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100. Dari hasil

penghitungan ketersediaan atau hasil dari Neraca Bahan Makanan (NBM)


menunjukan bahwa ketersediaan pangan di provinsi Lampung masih di

dominasi oleh kelompok pangan padi padian (74,91%), kelompok

sayur/buahan (8,99%), kelompok gula (7,72%), Pangan hewani (3,78%),

kelompopk umbi-umbian (2,65%), minyak dan lemak (1,66%) serta diikuti

kelompok kacang-kacangan dengan kontribusi energy sebesar (0,29%).

Penyebab belum idealnya ketersediaan pangan tersebut disebabkan karena

Komposisi skor PPH untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut

belum seluruhnya mencapai skor maksimum, kelompok pangan yang masih di

bawah skor maksimum antara lain : umbi-umbian, sebesar 1,65 (skor maksimal

2,5), kelompok pangan hewani 9,40 (skor maksimal 24, kelompok buah/biji

berminyak sebesar 0 (maksimal 1), kelomppok kacang-kacangan 0,73 (skor

maksimal 10, kelompok minyak dan lemak sebesar 1,03 (skor maksimal 5). Hal

ini mengakibatkan tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang

dipersyaratkan. Sedangkan kelompok bahan pangan yang melebihi skor

maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam

komposisi gizi seimbang.

Untuk pemenuhan ketersediaan energi, protein dan lemak yang berimbang,

maka untuk komoditas yang produksinya masih rendah (kelompok kacang-

kacangan, kelompok ikan dan telur)agar dilakukan peningkatan produksi

dengan memanfaatkan potensi lahan yang tersedia, sementara kelebihan

ketersediaan untuk bebrapa komoditas pangan di Provinsi Lampung seperti

beras dan ubi kayu dapat dimanfaatkan sebagai aset provinsi untuk di eksport

guna meningkatkan pendapatan daerah.

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan adalah dengan

mengukur rasio ketersediaan dengan konsumsi pangan. Rasio pangan ini berguna

sebagai masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki dan

meningkatkan penyediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan

Provinsi Lampung. Untuk melihat kecukupan ketersediaan dan konsumsi,

dilakukan perbandingan antara ketersediaan dan konsumsi aktual dengan angka

kecukupan ketersediaan dan konsumsi dalam bentuk energi dan protein.

Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata individu

memperoleh bahan pangan. Pada tahun 2015 ini angka kecukupan energi

tingkat ketersediaan di targetkan 2.200 kkal/kapita/hari, dari hasil penyusunan

neraca bahan makanan Provinsi Lampung tahun 2015 angka kecukupan energi


tingkat ketersediaan mencapai 2.735,29 kkal/kapita/hari (124,33% dari target

angka kecukupan energi di tingkat ketersediaan sebesar 2.200 kkal/kapita/hari.

Dari total ketersediaan energi, sumbangan terbesar berasal dari pangan nabati

yaitu sebesar 2.630,63 kkal/kapita/hari atau 96,17% dan sisanya 3,83% yang

berasal dari pangan hewani. Secara rinci sumber energi dari kelompok pangan

tersebut sebagai berikut :

Tabel Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Sumbernya

Sumber Pangan Ketersediaan energi Ketersediaan Protein

Kkal/kapita/hari % Gram/kap/hari %

Nabati 2.630,63 96,17 55,65 81,92

Hewani 104,66 3,83 12,28 18.08

Total 2.735,29 100 67,93 26,83

Sumber : Data NBM Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2015

Gambar Persentase Ketersediaan Energi, Tahun 2015


Gambar Persentase Ketersediaan Protein, Tahun 2015

Total ketersediaan protein adalah sebesar 67,93 gram/kapita/hari atau lebih

besar 19,18% dari angka yang dianjurkan yakni 57 gram/kapita/hari. Jika

dilihat sumbangannya menurut masing-masing kelompok pangan, ketersediaan

energi, protein dan lemak masih di dominasi kelompok padi-padian yaitu

sebesar 2.048,95 kkal/kapitahari atau 74,90%, kemudian diikuti kelompok

buah-buahan 8,04%, gula 7,72%, makanan berpati 2,65%, daging 1,39%,

minyak dan lemak 1,66%, ikan 1,49%, sayuran 0,95%, telur 0,89%, dan

buah/biji berminyak 0,29%. Sedangkan yang memberi sumbangan yang paling

kecil adalah kelompok susu dengan ketersediaan energi yang hanya mencapai

1% per 1000 kkal/kapita/hari. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar

dibawah ini :


% KONTRIBUSI KELOMPOK PANGAN

Padi-Padian (74,91%)

Umbi-umbian (2,65%)

Pangan Hewani (3,78%)

Gula (7,72%)

Minyak dan Lemak (1,66%)

Sayur dan Buah (8,99%)

Kacang-Kacangan (0,29%)

Gambar Persentase Kontribusi Kelompok Pangan Tahun 2015

Berdasarkan penghitungan ketersediaan pangan atau hasil dari Neraca Bahan

Makanan tahun 2015 didapatkan Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi

Lampung menurut kelompok pangan sebagai berikut :

Tabel Skor PPH Ketersediaan Provinsi Lampung berdasarkan NBM Th.

2015

Kelompok Pangan

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kalori % %

AKE*) Bobot

Skor Aktual

Skor AKE

Skor Maks

Skor PPH

Padi-padian 2.048,9

5 74,91 93,13 0,50 37,45 46,57 25,00 25,00

Umbi-umbian 72,52 2,65 3,30 0,50 1,33 1,65 2,50 1,65 Pangan Hewani 103,42 3,78 4,70 2,00 7,56 9,40 24,00 9,40

Minyak &Lemak 45,27 1,66 2,06 0,50 0,83 1,03 5,00 1,03

Buah/Biji Berminyak

- - - 0,50 - - 1,00 -

Kacang-kacangan

8,0 0,29 0,36 2,00 0,58 0,73 10,00 0,73

Gula 211,11 7,72 9,60 0,50 3,86 4,80 2,50 2,50 Sayur dan Buah 246,02 8,99 11,18 5,00 44,97 55,91 30,00 30,00 Lain-lain - - - - - - - -

Total 2.735,2

9 100 124,33 - 96,58 120,08 100 70,31


Gambar Perbandingan Skor Maksimum dan Skor PPH menurut Kelompok

Pangan

Bila dilihat dari persentase AKE bahwa situasi ketersediaan pangan

berdasarkan pola pangan harapan (Kualitas) di Provinsi Lampung pada tahun

2015 memiliki ketersediaan energi sebesar 2.735,29 kkal/kapita/hari atau lebih

24,33% dari angka kecukupan gizi (2.200 kkal/kapita/hari) dengan skor PPH

70,31 yang menyatakan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Lampung

belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100.

Meskipun ketersediaan energi berdasarkan Neraca Bahan Makanan (Kuantitas)

telah mencapai 2.735,29 kkal/kapita/hari atau surplus sebesar 24,33% dari

angka kecukupan gizi (2.200 kkal/kapita/hari) namun secara kualitas (skor

PPH 70,31) belum ideal. Penyebab belum idealnya ketersediaan pangan

tersebut disebabkan karena :

1. Komposisi skor PPH untuk masing-masing kelompok bahan pangan

tersebut belum seluruhnya mencapai skor maksimal hal ini berakibat tidak

seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan

2. Kelompok pangan yang terlalu melebihi skor maksimal akan memberikan

kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang


3. Penyebab belum idealnya kualitas ketersediaan pangan ini juga disebabkan

pada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimal, yaitu

pangan hewani (3,78%), minyak dan lemak (1,66%), kelompok umbi-

umbian (2,65%), serta diikuti kelompok kacang-kacangan dengan

kontribusi energi sebesar 0,29%. Kondisi ini dikarenakan produksi untuk

masing-masing kelompok pangan tersebut relatif masih rendah.

Ketersediaan Bahan Pangan di Provinsi Lampung Tahun 2015 (Atap 2014)

menunjukkan bahwa ketersediaan yang mengalami surplus antara lain : beras

surplus 873.967 ton, Jagung surplus 1.509.246 ton, Kacang Tanah surplus 7.257

ton, Ubi Kayu surplus 6.657.508 ton, Ubi Jalar surplus 14.042 ton, Buah-Buahan

surplus 20.764.046 ton, dan ikan surplus 7.913 ton, sedangkan untuk komoditas

kedelai, kacang hijau, daging sapi, daging ayam ras dan buras, dan telur (ayam,

itik) ketersediaannya mengalami kekurangan/minus. Untuk kedelai minus

80.588 ton, kacang hijau minus 9 ton, daging sapi minus 3.159 ton, Daging ayam

ras dan buras minus 32.691 ton dan telur (ayam, itik) minus 15.943. Data

lengkap ketersediaan bahan pangan di Provinsi Lampung tahun 2015 (atap

2014) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel Ketersediaan dan Konsumsi Bahan Pangan di Provinsi Lampung Tahun 2015 (Atap Tahun 2014)

No. Komoditas Produksi (Ton) Benih/Pakan/Tercecer

Ketersediaan (Ton)

Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Konsumsi/kapita (Kg/Kap/Th)

Total Konsumsi (Ton)

Surplus/Minus

Ketersediaan/Konsumsi

(%) Skor % (Ton)

Padi 3.320.064 7,3 242.365 3.077.699

1. Beras 1.945.106 3,3 64.188 1.880.917 9.549.079 105,45 1.006.950 873.967 186,79 1

2. Jagung 1.719.386 11 189.132 1.530.254 9.549.079 2,20 21.008 1.509.246 7.284,16 1

3. Kedelai 13.777 5 689 13.088 9.549.079 9,81 93.676 - 80.588 13,97 4

4. Kacang Tanah 9.951 5 498 9.453 9.549.079 0,23 2.196 7.257 430,43 1

5. Kacang Hijau 2.352 7 165 2.187 9.549.079 0,23 2.196 - 9 99,59 3

6. Ubi Kayu 8.034.016 15 1.205.102 6.828.914 9.549.079 17,95 171.406 6.657.508 3.984 1

7. Ubi Jalar 42.000 12 5.040 36.960 9.549.079 2,40 22.918 14.042 161,27 1

8. Buah-Buahan 23.403.470 10 2.340.347 21.063.123 9.549.079 31,32 299.077 20.764.046 7.042,71 1

9. Daging Sapi 13.074 - - 13.074 9.549.079 1,70 16.233 - 3.159 80,54 4

10. Daging ayam ras

dan buras

13.813 - - 13.813 9.549.079 4,87 46.504 - 32.691 29,70 4

11. Telur (ayam,itik) 62.168 - - 62.168 9.549.079 8,18 78.111 - 15.943 79,59 4

12. Ikan 231.859 15 34.779 197.080 9.549.079 19,81 189.167 7.913 104,18 2

Keterangan : Skor 1 : Surplus (rasio > 114%) Skor 2 : Swasembada ( rasio 100 – 114%) Skor 3 : Cukup (rasio 95 – 100%) Skor 4 : Defisit (rasio < 95%)


Jika dibandingkan dengan tahun 2014, pencapaian skor pola pangan harapan

(PPH) ketersediaan pada tahun 2015 mengalami penurunan, pada tahun 2014

skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan mencapai 73,92 dan pada tahun

2015 turun menjadi 70,31. Hal ini dikarenakan persentase kontribusi kelompok

pangan ada yang mengalami penurunan seperti kelompok pangan umbi-

umbian, kelompok pangan hewani, minyak dan lemak, dan kelompok kacang-

kacangan.

Pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan jiga di

bandingkan dengan target di renstra dan target nasional jauh lebih rendah

target renstra dan nasional pada tahun 2015 sebesar 87,52, sedangkan

pencapaian di tahun 2015 baru 70,31 atau baru mencapai 80,3% dari target

renstra dan nasional

Ada beberapa masalah dalam pencapaian indikator skor pola pangan harapan

(PPH) ketersediaan, antara lain :

1. Ketersediaan pangan sangat fluktuatif dari tahun ketahun sehingga

untuk mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan pangan perlu

adanya program dan kegiatan yang mendukung tercapainya ketersediaan

pangan suatu wilayah.

Solusi

1. Untuk menghadapi ketersediaan pangan yang sangat fluktuatif kiranya

perlu dilakukan penekanan laju pertumbuhan penduduk, penekanan laju

alih fungsi lahan, serta penekanan tingkat konsumsi yang melebihi standar

2. Ketersediaan pangan di Lampung yang masih rendah perlu ditingkatkan

melalui peningkatan produksi dan produktivitas dengan memanfaatkan

potensi wilayah

3. Penguatan distribusi pangan karena pergerakan komoditas sangat mobile

dan di Provinsi Lampung masih terdapat beberapa komoditas yang sangat

tergantung pasokan dari luar


PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK RAWAN PANGAN (%)

Realisasi pencapaian indikator persentase penurunan jumlah penduduk rawan

pangan, sebagai berikut :

Tabel Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan



Renstra

Capaian s/d 2015

terhadap 2019 (%)

Target Capaian %

1.

Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)

0,18 1

0,68

68 1%

68

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target indikator menurunnya jumlah

penduduk rawan pangan pada tahun 2015 sebesar 1% hanya bisa dicapai

0,68% atau terealisasi 68%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran menurunnya

jumlah penduduk rawan pangan pada tahun 2015 sebesar 1% tidak tercapai.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 tahun 2010, indikator persentase penurunan jumlah penduduk

rawan pangan menunjukkan capaian sedang,

Dalam pencapaian target penurunan jumlah penduduk rawan pangan 1% ini

sulit untuk tercapai karena kemiskinan terdiri dari banyak faktor yang

mempengaruhi dan harus diselesaikan secara lintas sektoral. kemiskinan

berhubungan erat dengan kerawanan pangan yang ditinjau dalam dua dimensi:

a. Kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan berat

b. Jangka waktu/periode kejadian dengan kategori kronis untuk jangka

panjang dan transien untuk jangka pendek/fluktuasi

Selain itu kemiskinan juga berhubungan erat dengan tingkat pengangguran,

karena terkait dengan pendapatan penduduk (faktor ekonomi) dan daya beli

masyarakat. Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa perkembangan

jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2010 – 2015

cenderung turun :


Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Persentase Penduduk Miskin

Kota Desa Jumlah Kota Desa Jumlah 2010 (Maret)

2011 (Maret)

2011 (Sept)

2012 (Maret)

2012 (Sept)

2013 (Maret)

2013 (Sept)

2014 (Maret)

2014 (Sept)

2015 (Maret)

2015 (Sept)

301,73

243,61

226,09

241,10

240,11

235,47

224,81

230,63

224,21

233,27

197,94

1.178,20

1.064,09

1.062,48

1.023,39

990,05

939,88

919,95

912,28

919,73

930,22

902,74

1.479,93

1.307,70

1.288,58

1.264,48

1.230,16

1.175,35

1.144,76

1.142,92

1.143,93

1.163,49

1.100,68

14,30

12,27

11,32

12,00

11,88

11,59

10,89

11,08

10,68

10,94

9,25

20,65

18,54

18,39

17,63

16,96

15,99

15,62

15,41

15,46

15,56

15,05

18,94

16,93

16,57

16,18

15,65

14,86

14,39

14,28

14,21

14,35

13,53

Sumber Data : BPS Provinsi Lampung

Gambar Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Th. 2011 -

2015

Berdasarkan penyebaran penduduk miskin tahun 2011 - 2015, bahwa jumlah

penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada tahun 2015


penurunan penduduk miskin sebesar 0,68% sementara target nasional dan

target Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung Pada tahun 2015 dalam penurunan penduduk rawan pangan yaitu

1%, hal ini berarti bahwa kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

tahun 2015 dalam menurunkan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1%

pertahun tidak mencapai target, sementara kalau dilihat dari rata-rata

penurunan penduduk rawan pangan selama lima tahun yaitu 1,08%

menunjukkan bahwa kinerja Badan ketahanan Pangan Provinsi Lampung

selama lima tahun telah melebihi target dalam upaya penurunan penduduk

rawan pangan.

Tabel Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja dalam Penurunan Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target Nasional 1% 1% 1% 1% 1%

Target Renstra 1% 1% 1% 1% 1%

Realisasi Capaian

Kinerja

2,37% 0,92% 1,26% 0,18% 0,68%

Gambar Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kinerja dalam Penurunan Penduduk Rawan Pangan


Kegiatan yang di kelola oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung dalam rangka mewujudkan penurunan penduduk rawan pangan

yaitu:

a. Pengembangan desa mandiri pangan

b. Analisa dan pemantauan SKPG dan PDRP

c. Pengembangan cadangan pangan pemerintah

d. Pengembangan lumbung pangan masyarakat

e. Analisa dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.

f. Akses Pangan

g. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

Pada tahun 2015 ini pengembangan desa mandiri pangan selain dilakukan

pemantauan dan pembinaan di 97 desa mandiri pangan juga dilakukan

pembinaan dan pemantauan di 6 kawasan mandiri pangan. evaluasi dari hasil

pemantaun dan pembinaan, dampak dari kegiatan pengembangan desa mandiri

pangan ini, sebagai berikut :;

Sedikit meningkatkan usaha produktif, namun keberlangsungan usaha

masih harus ditingkatkan

Sedikit meningkatkan ketersediaan pangan, namun belum berhasil

meningkatkan ketersediaan pangan, akses dan posisi tawar rumah tangga

anggota kelompok afinitas

Meningkatkan kelembagaan khusunya kelompok afinitas dan LKD, namun

masih kurang untuk TPD

Sedikit meningkatkan daya beli yang ditandai dengan menurunnya proporsi

rumah tangga miskin yang tidak dapat menjangkau pangan

Menurunnya tingkat kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya

proporsi rumah tangga anggota kelompok afinitas kategori miskin dan

meningkatnya proporsi rumah tangga kelompokm afinitas kategori kurang

sejahtera dan sejahtera

Menurunnya kerawanan pangan pada rumah tangga kelompok afinitas

belum terlihat, diduga adanya pengaruh berbagai faktor di luar program

Meningkatkan ketahanan pangan pada rumah tangga anggota kelompok

afinitas, terlihat pada penurunan proporsi rumah tangga yang kurang tahan

pangan


Meningkatkan pola pikir pada bebrapa aspek kehidupan masyarakat

khusunya kesadaran akan manfaat pemahaman dan aktualisasi kegiatan

berkelompok serta pemahaman akan pentingnya pendamping dalam

pelaksanaan program demapan.

Tingkat ketahanan pangan rumah tangga anggota kelompok afinitas relatif

lebih baik daripada bukan anggota kelompok afinitas. Perbandingan

proporsi rumah tangga anggota kelompok afinitas dan bukan anggota

kelompok afinitas berturut-turut untuk kategori tudak tahan pangan 50,4%

dan 64,2%, kurang tahan pangan 27,9% dan n32,9%, serta tahan pangan

6,7% dan 2,9%.

Potensi luas wilayah yang besar kurang dapat dimanfaatkan untuk

mendukung swasembada pangan karena kurangnya sumberdaya air.

Berdasarkan analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) situasi

pangan dan Gizi di Provinsi Lampung dalam kondisi rawan, dengan faktor

penyebab dominan prosentase KK miskin, hanya Kota Metro yang dalam

kondisi waspada. Dari hasil analisa SKPG rasio ketersediaan terhadap konsumsi

mormatif serealia dan umbi umbian di provinsi Lampung memiliki rasio

ketersediaan pangan yang baik, hanya di Kota Metro dan Kota Bandar Lampung,

Kota Metro di kategorikan waspada karena tingkat rasionya 1,06 (Rasio 0,90≤ r

≤ 1,14), sementara Kota Bandar Lampung di kategorikan deficit karena rasionya

< 0,9, dengan demikian Kota Bandar Lampung perlu dilakukan intervensi untuk

mendatangkan pangan dari luar wilayah. Untuk aspek pemanfaatan pangan

Provinsi Lampung memiliki prevalensi kurang energy protein sebesar 0,09%

dengan kata lain semua Kabupaten di provinsi Lampung pada kondisi KEP

dengan status aman, sedangkan akses terhadap pangan, Provinsi Lampung

masih dikategorikan provinsi miskin karena dari 2.160.454 KK terdapat 58,84%

KK yang berstatus keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang tersebar

hampir di semua Kabupaten, hanya Kota metro dalam kondisi waspada.

Dari hasil penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA) di 196

kecamatan di bagi dalam 6 kelompok prioritas, yaitu : 3 kecamatan pada

prioritas 3 (1,5%), 20 kecamatan pada prioritas 4 (10,2%), 147 kecamatan pada

prioritas 5 (75%) dan 26 kecamatan pada prioritas 6 (13,27%). Kecatan

prioritas 3, yaitu kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan


Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan kecamatan Banjit Kabupaten Way

Kanan. Faktor utama penyebab tingginya kerentanan terhadap kerawanan

pangan (prioritas 3), yaitu :

a. Tingginya prosentase balita tinggi kurang (stunting)

b. Tingginya prosentase rumah tangga tanpa akses air bersih

c. Tingginya prosentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yangn

memadai

d. Tingginya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses ke fasilitas

kesehatan dalam jarak 5 km.

Berdasarkan permentan No. 65 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal

salah satu indikatornya yaitu bahwasannya di setiap provinsi harus memiliki

cadangan pangan sebesar 200 ton pada tahun 2015, Di Provinsi Lampung pada

tahun 2014 telah memiliki cadangan pangan pemerintah sebesar 206.609 ton,

yang kemudian pada tahun 2014 di salurkan ke Kabupaten Mesuji yang terkena

bencana kebanjiran sebesar 50,04 ton. Sehingga cadangan pangan pemerintah

pada Provinsi Lampung pada akhir tahun 2014 sebesar 156,569, sehingga pada

tahun 2015 di rencanakan untuk pengadaan cadangan pangan sebesar 20 ton

tetapi kemudian melalui APBD Perubahan berkurang menjadi 10.483 kg, dan

tidak direalisasikan karena adanya surat dari bulog Nomor

384/08010/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang perjanjian pengelolaan

cadangan pangan yang didalamnya antara lain berisi adanya kenaikan harga

berdasarkan keputusan direksi perum bulog no. KD-199/DK000/07/2015

ditetapkan sebesar Rp. 8.790/kg, dan kita diharuskan melakukan penyesuaian

harga terhadap stock milik Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang di

titipkan di gudang Bulog sebagai kompensasi terhadap biaya penitipan dan

perawatan barang. Dengan adanya surat tersebut Badan Ketahanan Pangan

Daerah Provinsi Lampung tidak merealisasikan pengadaan cadangan pangan

pemerintah yang akan dititipkan ke bulog, karena belum ditemukan jalan keluar

untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan surat penyesuaian

harga tersebut terhadap stock cadangan pangan pemerintah yang sudah

dititipkan di bulog.

Dalam rangka pengembangan cadangan pangan, selain melalui cadangan

pangan pemerintah diupayakan juga dari cadangan pangan yang ada di


masyarakat yaitu lumbung pangan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang

No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan

sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata

dan terjangkau. Peranan lumbung pangan di masa lalu lebih bersifat sosial dan

sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat di musim paceklik.

Peranan lumbung ini pernah diupayakan untuk digantikan oleh kelembagaan

alternatif dengan mengintegrasikan seluruh lembaga sosial pedesaan dalam

suatu organisasi modern. Namun kelembagaan alternatif tersebut ternyata

mengalami kegagalan dan menyebabkan petani selalu berada dalam posisi

lemah. Berdasarkan hasil penelitian PSP-LP IPB tahun 2001, menunjukkan

bahwa lumbung pangan pedesaan di beberapa daerah terbukti memiliki daya

adaptasi yang lebih tinggi dari jenis-jenis lembaga alternatif yang diintervensi

dari luar. Lumbung pangan tersebut tidak hanya efektif dalam melayani

kebutuhan pangan anggotanya pada saat krisis tetapi juga melayani kebutuhan

finansial anggotanya dari hasil pengelolaan lumbung.

Revitalisasi kelembagaan perlu dilakukan melalui proses pemberdayaan secara

sistematis, utuh terpadu dan berkesinambungan sehingga mampu menjadi

salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan. Lumbung pangan adalah

salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat yang telah lama berperan

dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik. Upaya revitalisasi

perlu dilakukan, mengingat (1) keberadaan lumbung pangan pada akhir-akhir

ini sudah semakin memudar seiring dengan kemajuan sistem perdagangan dan

berkembangnya lembaga logistik formal pemerintah; (2) terjadinya reformasi

peran BULOG pada tahun 1998, lumbung pangan dipandang sebagai salah satu

solusi dalam menindaklanjuti berbagai logistik (cadangan pangan) di pedesaan

dan perkotaan; dan (3) terbatasnya anggaran pemerintah untuk membiayai

program stabilisasi harga, sehingga lumbung pangan dipandang sebagai salah

satu alternatif untuk membantu mengatasi kekurangan pangan/defisit pangan

di musim paceklik, serta merosotnya harga pangan (padi) pada saat panen raya

di wilayah sentra produksi. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

sejak tahun 2011 MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN


MASYARAKAT, DAN PADA TAHUN 2015 PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN

MASYARAKAT DI TARGETKAN UNTUK 5 LUMBUNG DAN TEREALISASI 5 LUMBUNG YAITU:

1. KELOMPOK LUMBUNG MEKAR SARI, DESA WONOSARI, KECAMATAN GUNUNG

SUGIH, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

2. KELOMPOK TANI TUNAS KARYA I, DESA TANJUNG PANDAN, KECAMATAN

BANGUN REJO, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

3. KELOMPOK TANI KARYA MAKMUR, DESA TANJUNG PANDAN, KECAMATAN

BANGUN REJO, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

4. KELOMPOK LUMBUNG MEKAR SARI, DESA BALA REJO, KECAMATAN KALIREJO,

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

5. KELOMPOK TANI HARAPAN JAYA, DESA TYAS BANGUN, KECAMATAN PABIAN,

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

Pelaksanaan akses Pangan dilakukan di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Lampung

Barat, Way Kanan, dan Lampung Timur. Kegiatan ini menggunakan metode

sampling dalam pengambilan data, adapun kecamatan yang menjadi lokasi uji

petik kegiatan monitoring akses pangan adalah kecamatan Batu Ketulis, Banjit

dan Marga Tiga. Secara umum seluruh wilayah di kecamatan yang terdapat di

Kabupaten Lampung Barat, Way Kanan dan Lampung Timur memiliki

karakteristik yang relatif sama, dimana sebagian wilayahnya berupa dataran

tinggi yang bergelombang berupa lahan kering untuk perkebunan dan

pertanian. Sedangkan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian

sebagai petani, nelayan, buruh perkebunan, buruh pertanian dan buruh

bangunan.

Disetiap Kabupaten dipilih 1 Kecamatan dan 2 Desa di pedesaan yang mewakili

zona penghidupan pertanian, yang masing-masing desa mewakili 2 desa urban

dan rural. Adapaun desa yang dipilih yaitu :

1. Desa Bakhu dan Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis Kab. Lampung

Barat

2. Desa Pasar Banjit dan Simpang Asem, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way

Kanan.

3. Desa Jaya Guna dan Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga Tiga,

Kabupaten Lampung Timur


Dari hasil pengolahan dan analisis data faktor-faktor yang mempengaruhi

ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah distribusi pengeluaran,

pengeluaran perkapita dan konsumsi pangan rumah tangga. Hal ini diperkuat

dengan hasil uji regresi menggunakan SPSS 16 windows yang menunjukkan

bahwa distribusi pengeluaran, pengeluaran perkapita dan konsumsi pangan

rumah tangga berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan rumah

tangga.

Dari hasil pengolahan dan analisis data diperoleh bahwa di desa Bakhu dan

campang tiga memiliki ketahanan pangan yang buruk, faktor-faktor yang

mempengaruhi yaitu distribusi pengeluaran dan konsumsi yang tinggi namun

pendapatan yang diperoleh rumah tangga rendah. Desa Pasar Banjit dan

Simpang Asem memiliki ketahanan pangan yang sedang, hal ini disebabkan

karena pengeluaran perkapita rumah tangga yang cukup baik, sedangkan desa

Jaya Guna dan Tanjung Harapan memiliki ketahanan pangan yang baik.

Dalam pencapaian indikator persentase penurunan jumlah penduduk rawan

pangan ada beberapa masalah, antara lain :

a. Pendapatan masyarakat masih rendah jika dibandingkan dengan kenaikan

harga kebutuhan pangan secara umum

b. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan

pangan dan kelompok rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan

infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan

c. Pola konsumsi pangan yang tidak seimbang

d. Akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata

e. Adanya bencana alam, seperti kekeringan, kebanjiran dll

f. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat khususnya pemberdayaan

perempuan belum seimbang.

g. Pelaksanaan SKPG belum berjalan secara optimal dan hasil deteksi dini dari

SKPG kurang ditindaklanjuti

h. Belum bekerjanya tim investigasi di beberapa daerah

Solusi

a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan lintas sektor

di desa rawan pangan


b. Pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan melalui pemberdayaan

masyarakat dilakukan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan

oleh SKPD, instansi vertical, LSM, perguruan tinggi dan stake holder lainnya.

c. Meningkatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat rumah tangga

miskin di desa rawan pangan

d. Permasalan di lapangan yang bersifat multi issue, multi sector, multi

dimensional diupayakan untuk diselesaikan bersama.

HARGA GABAH KERING PANEN (GKP) DI TINGKAT PRODUSEN DAN

KOEFISIEN VARIASI PANGAN (BERAS) DI TINGKAT KONSUMEN

Harga pangan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan

kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Pengamatan terhadap kondisi harga

bahan pangan dapat berguna untuk berbagai hal seperti ketersediaan pasokan,

permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di pasar

internasional, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli

masyarakat, kesejahteraan petani/produsen, dsb. Dengan menganalisis

informasi harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang

diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan

ketahanan pangan.

Realisasi pencapaian target sasaran stabilnya harga bahan pangan pokok di

tingkat produsen dan konsumen, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Harga Bahan Pangan Pokok di Tingkat Produsen dan Konsumen


2014


Renstra

Capaian s/d 2015

terhadap 2019 (%)

Target Capaian %

1.

2.

Harga Gabah Kering Panen (GKP)) di Tingkat produsen

Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen

3.557 (HPP : 3.300)

CV : 6%

≥ HPP (3.700)

CV<10%

≥ HPP (4.067)

CV = 6%

109,78

100

≥ HPP

CV<10%

HPP tahun 2019 belum

diketahui

100

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen

3


Agar kebijakan dapat dirumuskan dengan tepat dan sesuai dengan

kondisi yang sebenarnya, diperlukan adanya data dan informasi harga pangan

yang akurat, tepat waktu, objektif dan konsisten, melalui rangkaian kegiatan

pemantauan, pengumpulan, kompilasi, pengolahan dan analisis data.

Mengingat besarnya implikasi ketersediaan informasi harga pangan terhadap

kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya agar data

harga pangan dapat tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan dalam

perumusan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan pedoman sebagai acuan

pelaksanaan pengumpulan dan analis data harga pangan terutama bagi instansi

yang terkait dengan ketahanan pangan di daerah.

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan

kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilnya harga pangan sangat dipengaruhi

beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan,

kelancaran arus distribusi pangan dan pengaturan impor pangan, misalnya

beras dan kedelai.

Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam

negeri sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan

menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan pangan.

Situasi harga tahun 2015 pada tingkat produsen, grosir dan eceran di Provinsi

Lampung sebagai berikut :

Tabel Data Harga Tingkat Produsen, Grosir dan Eceran di Provinsi Lampung Tahun 2015

Nama Bahan Pangan Harga Rata-Rata per Kg

Produsen Grosir Eceran Padi.Gabah - GKP

- GKPG - GKG

4.067 4.329 5.002

- - -

- - -

Beras - Premium - Medium - Asalan

9.071 8.340

-

10.273 8.994 7.985

10.730 9.862 8.467

Kacang kedelai - Kering 6.268 8.661 9.862

Jagung pipilan kering - Kering 2.854 4.076 4.882 Cabe - Merah Keriting 19.019 22.639 26.022

Bawang Merah - Bawang Merah 14.676 19.039 23.392

Daging - Sapi di tingkat pemotong - Sapi hidup tingkat

peternak - Daging sapi murni - Ayam broiler/potong

- - - -

94.905 42.404

- 27.111

- -

108.392 29.849

Telur - Ayam ras - 18.437 20.276


Gula Pasir - Dalam Negeri/Lokal - 11.070 11.985

Minyak Goreng - - 11.365 Tepung Terigu - - 7.592

Untuk indikator Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen dilihat

dari tabel diatas menunjukkan telah mencapai target, yaitu lebih tinggi dari

harga pembelian pemerintah (HPP). Berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2015,

Harga HPP Tahun 2015 untuk Gabah kering Panen yaitu Rp. 3.700/kg.

Berdasarkan Panel harga yang dilakukan dihasilkan harga gabah kering panen

di produsen pada tahun 2015 di Provinsi Lampung mencapai Rp. 4.067/kg atau

lebih tinggi 9,92% dari harga pembelian pemerintah (HPP).

Koefisien Variasi Pangan (Beras) di Tingkat Konsumen

Koefisien variasi (CV) merupakan suatu ukuran variasi yang dapat digunakan

untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang

berbeda atau perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata yang

dinyatakan dengan persentase. Dalam analisis harga koefisien variasi digunakan

untuk mengetahui tingkat kestabilan harga, jika koefisien variasi semakin kecil,

maka harga tersebut semakin stabil, bila CV tersebut lebih besar dari target CV,

maka harga komoditas tersebut tidak stabil. Kondisi kestabilan harga pangan

tingkat eceran di Provinsi Lampung Tahun 2014 -2015 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel Kondisi Kestabilan Harga Pangan Tingkat Eceran tahun 2015 di Provinsi Lampung

No. Komoditas Tahun 2015

Target CV Realisasi CV Ket.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Jagung Pipilan Kering Biji Kedelai Kering Beras Premium Beras Medium Beras Termurah Bawang merah Cabai Merah Keriting Gula Pasir Lokal Daging Ayam Ras Telur Ayam Ras Daging Sapi Murni Tepung Terigu Minyak goring

7 10 10 10 10 25 25 8

10 10 10 15 13

5 2 6 5 7

23 28 4 6 6 6

10 2

S S S S S S

TS S S S S S S

Keterangan : CV : Koefisien Variasi S : Stabil TS : Tidak Stabil


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Koefisien Variasi

Pangan (Beras) di tingkat konsumen mencapai target yaitu CV < 10%. Dari

Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 harga beras baik yang

kualitas premium, medium ataupun beras termurah dalam kondisi stabil, yang

ditunjukkan dengan nilai CV < 10%.

Tabel Pencapaian Kinerja Harga GKP di Tingkat Produsen dibandingkan dengan Target Nasional dan Target Renstra Tahun 2011 - 2015

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Target Nasional

(>HPP)

Rp. 2.640 Rp. 3.300 Rp. 3.300 Rp. 3.300 Rp. 3.700

Target Renstra

(>HPP)

Rp. 2.640 Rp.3.300 Rp. 3.300 Rp. 3.300 Rp. 3.700

Capaian Kinerja Rp. 3.010 Rp. 3.453 Rp. 3.350 Rp. 3.557 Rp. 4.067

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa harga gabah kering panen (GKP) di

tingkat produsen dari tahun 2011 – 2015 sudah diatas harga pembelian

pemerintah (HPP). Dan pencapaian koefisien variasi pangan (beras) di tingkat

konsumen jika dibandingkan dengan target nasional dan target renstra dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Pencapaian Kinerja Harga GKP di Tingkat Produsen dibandingkan dengan Target Nasional dan Target Renstra Tahun 2011 - 2015

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Target Nasional CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10%

Target Renstra CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10%

Capaian Kinerja CV : 2% CV : 2% CV : 6% CV : 6%

Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target indikator harga gabah kering

panen (GKP) di tingkat produsen dan koefiisien variasi pangan (beras) di

tingkat konsumen yaitu melalui kegiatan :

a. Pemberdayaan Gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan

b. Alur distribusi pangan


c. Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan

d. Pembinaan manajemen kelembagaan

Di wilayah sentra produksi pertanian khususnya padi dan jagung memiliki

topografi yang beragam, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung

sektor tersebut (produksi, pengolahan, dan penyimpanan) bervariasi dari satu

wilayah dengan wilayah lain, waktu panen yang tidak bersamaan di beberapa

wilayah, dan iklim yang kurang mendukung pada saat tanam maupun panen

raya sehingga petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani selalu

dihadapkan pada berbagai masalah :

- Keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan,

penyimpanan, pendistribusian/pemasaran

- Posisi tawar petani yanng rendah pada saat panen raya yang bersamaan

dengan datangnya hujan, sehingga petani terpaksa menjual produknya

dengan harga rendah kepada para pelepas uang (pedagang perantara)

- Keterbatasan akses pangan (beras) saat paceklik yang disebabkan karena

tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.

Dampak dari ketidakberdayaan petani, poktan dan gapoktan dalam mengolah,

menyimpan dan mendistribusikan/memasarkan hasil produksinya dapat

menyebabkan :

- Ketidakstabilan harga di wilayah sentra produksi pertanian pada saat

terjadi panen raya

- Kekurangnya pangan pada saat musim paceklik

Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani, kelompok tani,

gapoktan di daerah sentra produksi padi dan jagung, pemerintah melalui

Kementerian pertanian cq Badan Ketahanan Pangan, sejak tahun 2009 telah

mengalokasikan dana APBN untuk memperkuat modal dan kemampuan

gapoktan sehingga mempunyai akses terhadap pangan melalui kegiatan

penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-PLDPM). Dan

melalui Dana APBD di lakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap

gapoktan PLDPM yang telah mendapat bantuan modal melalui dana APBN.

Dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi didapatkan hasil sebagai berikut :


Kegiatan PLDPM di Provinsi Lampung telah dimulai sejak tahun 2009, dan

sampai dengan tahun 2015 ini sudah berjumlah 106 Gapoktan, total dana yang

sudah dimanfaatkan oleh gapoktan sebesar Rp. 22.800.000.000,-. Dari hasil

evaluasi di dapatkan hasil bahwa Dana PLDPM yang mengalami perkembangan

berasal dari unit distribusi/pemasaran sebesar Rp. 21.150.000.000,- dan

mengalami perkembangan sebesar 8,87% menjadi Rp. 21.388.444.193,-. Untuk

kegiatan pada unit cadangan pangan setiap gapoktan memiliki stok cadangan

pangan dibutuhkan pada saat paceklik atau pada saat tidak ada panen, saat ini

total cadangan pangan berjumlah 286.145,3 kg GKG dan setiap tahun

mengalami perkembangan rata-rata 6,89% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp.

268.411,5 kg GKG.

Dari hasil evaluasi di ketahui beberapa permasalahan-permasalahan yang

dihadapi, antara lain :

a. Unit Distribusi/Pemasaran

- Jaringan pemasaran gapoktan belum/kurang luas, masih sebatas antar

desa/kecamatan

- Persaingan dengan tengkulak, dimana tengkulak dapat meminjamkan

modal pada saat akan tanam

- Masih ada gapoktan yang takut melakukan kegiatan transaksi yang

berulang-ulang karena takut pada saat diperiksa tidak ada gabah/beras

digudang

- Masih ada petani yang nakal dalam menjual hasilnya kepada gapoktan

yaitu mencampur gabah kering dengan gabah basah

- Masih ada gapoktan yang belum memahami kegiatan tutup buku akhir

tahun oleh tim pembina

- Banyak pendamping yang tidak aktif terlibat dalam kegiatan jaringan

pemasaran gapoktan

b. Unit Cadangan Pangan

- Masih ada anggota yang sulit mengembalikan cadangan pangan

dikarenakan merasa bahwa bantuan yang diberikan tidak untuk

dikembalikan


- Anggota kesulitan mengembalikan dikarenakan tidak panen/puso pada

saat pengembalian.

Dengan adanya kegiatan pemberdayaann gapoktan ini, daya beli kelompok tani

terhadap hasil produksi kelompoknya semakin meningkat karena adanya

bantuan modal dari pemerintah, Dengan semakin meningkatnya daya beli

kelompok terhadap hasil produksi kelompoknya sehingga diharapkan harga

tetap stabil baik pada saat panen raya ataupun pada saat musim paceklik dan

harga bisa diatas harga pembelian pemerintah (HPP), harga tidak lagi

dipermainkan oleh tengkulak, yang biasanya pada musim panen raya harga jual

turun dan pada saat paceklik harga naik, hal ini sangat merugikan petani. Dan

diharapkan melalui kegiatan pemberdayaan gapoktan ini gabungan kelompok

tani/kelompok tani sudah mulai berorientasi ke bisnis.

Dilema yang belum teratasi dalam berproduksi bahan pangan adalah

ketergantungan pada alam (musim) dan antisipasi pemasaran . Dengan

ketergantungan yang tinggi pada ketersediaan air hujan dan pemasaran

menghadapi hari-hari besar, makan sebagian besar sentra produksi pangan

mengikuti pola tanam serempak yang berarti juga mengalami pola panen

serempak. Jika panen serempak berlangsung di wilayah yang luas, maka disebut

dengan musim panen raya. Pada saat dilema panen raya, volume hasil panen

yang dijual ditingkat petani jauh melebihi permintaan , akibatnya para petani

mengahadapi harga jual yang rendah . Pada usaha tani padi, harga gabah

ditingkat petani umumnya berada di bawah Harga Pembeli Pemerintah (HPP)

dan harga panen asal temak/ikan di tingkat petani kadang-kadang berada di

bawah harga biaya produksi.

Sebaliknya, pada musim paceklik ketersediam pangan di tingkat produsen

(petani) sengat rendah sehingga tingkat harga cukup tinggi. Dampak ketajaman

fluktuasi tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani, yang pada

giliranya juga berdampak pada tingginya resiko ketahanan pangan di tingkat

rumah tangga petani. Lemahnya daya "Tawar" petani sangat dipengaruhi oleh

tersedianya modal usaha, tingkat penerapan teknologi pasca panen ,

ketersediaan sarana dan prasarana pasca panen, serta kondisi prasarana

angkutan. Oleh sebab itu, karena alasan, "Cash Flow", petani pada umumnya


segera menjual basil produksinya setelah panen, tanpa melalui proses

pengolahan dan penyimpanan terlebih dahulu.

Salah satu upaya untuk mengurangi fluktuasi harga dan over suplay hasil

pertanian pada saat panen raya adalah dengan mengembangkan modal sistem

"tunda jual " yang sesuai dengan kondisi lokal spesifik . pengembangan modal

sistem tunda jual di daerah sentra produksi pangan bertujuan untuk

memperkuat permodalan kelompok tani yang selama ini masih menjadi kendala

besar di Provinsi Lampung diharapkan melalui kegiatan ini maka posisi tawar

dan nilai jual produk pertanian akan meningkat. Dengan demikian, sasaran

untuk meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan daerah/rumah

tangga dapat terealisasi.

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan

kegiatan pengembangan sistem tunda jual mulai tahun 2009 sampai tahun

2014 di 7 kabupaten/kota (Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung

Timur, Tanggamus , Pringsewu , Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung)

dengan jumlah binaan 40 poktan. Bantuan yang diberikan setara dengan

171.832 kg GKG. Untuk kebutuhan kegiatan ini selain diberi bantuan gabah

sebagai modal perlu juga dilakukan pemberdayaan SDM dan kemampuan

manajemen kelembagaan, sehingga pada tahun 2015 ini perlu dilaksanakan

pembinaan manajemen pengelolaaan kelembagaan kelompok terhadap 40

gapoktan tunda jual. Tujuan dari Kegiatan Pembinaan Manajemen Kelembagaan

adalah :

a. Meningkatkan kemampuan manajemen pemasaran kelompok tani, agar

posisi tawar dan nilaijual produk petani mampu meningkatkan pendapatan

keluarga .

b. Meningkatkan administrasi kelompok (pembukuan, pelaporan).

c. Meningkatkan pendapatan petani, kelompok tani melalui penguatan modal

usaha dan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha dibidang pertanian.

Pencapaian indikator harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen dan

koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat konsumen pada tahun 2015 ini

telah memenuhi target, baik itu target di perjanjian kinerja, target di Renstra

maupun target nasional.


Dalam pencapaian target indikator Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat

Produsen dan indikator koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat

konsumen menemui beberapa masalah di antaranya :

1. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi system pemasaran hasil-

hasil pangan merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan

konsumen pangan khususnya pada saat panen raya, pada musim paceklik

dan hari-hari besar disebabkan karena lemahnya disiplin dan penegakan

peraturan untuk menjamin siste pemasaran yang adil dan

bertanggungjawab, terbatasnya fasilitas perangkat keras dan lunak untuk

mendukung transparansi informasi pangan dan terbatasnya kemampuan

teknis petugas dan pelaku pemasaran.

2. Distribusi pangan yang tidak merata, sarana dan prasarana kurang

memadai serta terjadinya bencana alam

3. Modal yang dimiliki oleh gapoktan masih kecil sehingga sering kalah

bersaing dengan para tengkulak

4. Gapoktan belum memiliki wawasan dan keahlian dalam menjalin

kemitraan, baik dengan pihak perbankan maupun pihak swasta

5. Pola pikir anggota gapoktan belum ke arah bisnis dalam menjalankan

usahanya

6. Kualitas SDM yang masih kurang

7. Gapoktan belum menguasai pembukuan sehingga rata-rata administrasi

masih berantakan

Solusi

1. Peningkatan peran pelaku usaha dalam perdagangan dan jasa pemasaran

serta pemerintah pusat maupun daerah dalam memfasilitasi prasarana

umum distribusi serta pengaturan agar proses distribusi pangan

terselenggara secara teratur, adil dan bertanggung jawab. Begitu juga peran

masyarakat baik bersifat individu skala kecil, usaha kelompok/koperasi

hingga perusahaan besar dalam pengembangan usaha distribusi di bidang

jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan perlu terus

di tinngkatkan

2. Koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan, penyempurnaan

program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi melalui


peningkatan pemantauan dan analisa harga pangan serta pengembangan

kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses

pangan.

3. Pendampingan ke Gapoktan dalam menyusun pembukuan dan menjalin

kemitraan agar usahanya lebih berkembang

4. Merubah pola pikir anggota gapoktan agar berorientasi kea rah bisnis

melalui pelatihan dan pendampingan

5. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek

PENINGKATAN PRODUK PANGAN SEGAR YANG TERSERTIFIKASI (%)

Target indikator peningkatan produk pangan segar yang bersertifikasi pada

tahun 2015 sebesar 10% dan terealisasi 3,16% atau 31,6%. Secara rinci di

sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

No Indikator Kinerja Tahun 2015 Target Akhir Renstra

Capaian s/d 2015 terhadap

2019 (%) Target Capaian %

1..


10% 7,4%

74%

10% 74%

Realisasi pencapaian kinerja indikator peningkatan produk pangan segar yang

tersertifikasi baru mencapai 74% dari yang ditargetkan. Target renstra dan

target nasional untuk indikator peningkatan produk pangan segar yang

tersertifikasi adlah 10%, pada tahun 2014 peningkatan produk pangan segar

yang tersertifikasi belum dijadikan indikator kinerja, baru tahun 2015 dijadikan

indikator. Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

Tabel Pelaku Usaha dan Kebun yang sudah Teregister & sudah Tersertiifikasi

2.


Tahun Jumlah Kebun dan lahan usaha yang sudah Teregister

Jumlah kebun dan lahan usaha yang sudah

tersertifikasi Presentase


55 75

26 41

47,27 54,67

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa peningkatan produk pangan segar yang

tersertifikasi dari tahun 2014 sampai tahun 2015 baru mencapai 7,4% atau

74% dari yang ditargetkan yaitu 10%.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan produk pangan segar yang

tersertifikasi yaitu dengan cara merubah pola pikir petani dengan cara

sosiallisasi atau pelatihan pelatihan dan bimbingan teknis tentang cara untuk

menghasilkan produk yang aman. Dalam upaya meningkatkan daya saing

produk agribisnis dalam perdagangan domestik dan internasional, penerapan

sistem jaminan/manajemen mutu dan keamanan pangan produk (food safety)

agribisnis terutama untuk produk segar adalah sanngat penting dan menjadi

satu keharusan, sehingga Petani/pelaku usaha dituntut menjalankan proses

produksi yang baik, yang berujung pada penerapan Hazard analysis critical

control point (HACCP), selain hal tersebut, untuk dapat melakukan penanganan

keamanan pangan segar dengan benar diperlukan pengenalan teknologi

penanganan keamanan pangan segar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

pengawasan dan pembinaan. Bentuk jaminan mutu produk hasil pertanian

adalah sertifikasi jaminan mutu dan atau label yang menyatakan kesesuaian

produk terhadap standar nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang diacu.

Untuk mendapatkan sertifkat jaminan mutu dan keamanan pangan,

petani/pelaku usaha harus menerapkan system jaminan mutu dan mengajukan

permohonan sertifikat ke lembaga sertifikasi terkait seperti Otoritas Kompeten

Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) yang ada di Badan Ketahanan Pangan

Daerah Provinsi Lampung.

Dalam pencapaian target indikator peningkatan produk pangan segar yang

tersertifikasi sebesar 10% ini agak mengalami kesulitan dikarenakan beberapa

faktor, yaitu :


1. Dari segi pelaku usaha

Dari pelaku usaha ini masih banyak pelaku usaha yang belum memahami

tentang tata cara pengajuan sertifikasi baik sertifikasi prima 3 maupun

prima 2 dan belum memahami nilai tambah yang akan diperoleh atas

produk yang sudah bersertifikat/teregistrasi sehingga perlu kerja keras

dari OKKP-D untuk mensosialisasikan tata cara pengajuan

sertifikat/registrasi dan merubah pola pikir petani/pelaku usaha untuk

menghasilkan produk yang aman yang mungkin selam ini kurang dipahami

dan kurang diperhatikan

2. Dari segi konsumen

Belum adanya tuntutan dari konsumen agar produk memilliki sertifikasi

sehingga pelaku usaha belum begitu memperhatikan dan menganggap

penting sertifikat untuk produk pangan segar asal tumbuhan yang

dihasilkannya.

3. Dari segi pasar

Pasar belum menghargai sertifikat/registrasi yang dimiliki oleh

petani/pelaku usaha, dipasaran harga produk pertanian baik yang

bersertifikat maupun yang tidak memiliki sertifikat tidak ada bedanya, hal

ini menjadi salah satu sebab petani enggan untuk mengajukan sertifikasi

atas produk pangan segar yang dihasilkannya.

Menghadapi kendala – kendala dilapangan seperti ini maka UPT melakukan

bebrapa upaya, diantaranya yaitu melakukan bimbingan teknis tentang

penerapan mutu dan keamanan pangan, melakukan surveilen terhadap produk

yang sudah memiliki sertifikat agar tetap konsisten menerapkan mutu dan

keamanan pangan dalam budidaya produk pangan segarnya, melakukan

sosialisasi tentang manfaat sertifikasi dan registrasi produknya, dan juga

melakukan pameran untuk produk produk yang sudah disertifikasi dan

registrasi agar lebih dikenal di masyarakat sehingga akan menaikkan nilai

jualnya.

Masalah yang dihadapi dalam pencapaian indikator peningkatan produk pangan

segar yang tersertifikasi, antara lain :


1. Konsumen belum menuntut produk yang bersertifikat maupun yang

teregister

2. Petani/pelaku usaha belum memahami nilai tambah yang dapat diperoleh

atas produk yang telah bersertifikat/teregister

3. Sistem pemasaran belum menghargai mutu (sertifikasiregistrasi yang

dimiliki oleh petani/pelaku usaha)

4. Pasar modern belum menuntut produk segar yang bersertifikat/teregistrasi

Solusi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Melakukan edukasi konsumen (retailer, supplier, dan konsumen akhir)

untuk lebih menghargai mutu dan keamanan pangan melalui berbagai

media massa secara intensif

2. Melakukan rintisan kerjasama dengan supplier, pasar modern, eksportir

dalam hal pemasaran produk segar bersertifikat/teregistrasi

3. Memperkuat infrastruktur penerapan dan sertifikasi/registrasi

4. Meningkatkan kepedulian stakeholder tentang pentingnya

sertifikasi/registrasi dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan daya

saing produk hortikultura.

MENINGKATNYA KEAMANAN PANGAN SEGAR

Untuk mendukung kebijaksanaan pusat, Pemerintah Provinsi Lampung telah

menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2013 tentang Sistem

Keamanan Terpadu Provinsi Lampung dan adanya Surat Keputusan Gubernur

Lampung No. G/564/II.06/HK/2015, tanggal 2 Desember 2015 tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung merupakan revisi dari Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor

G/744/II.05/HK/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Tim

Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan

menambahkan tim pelaksana pengawasan terhadap bahan berbahaya yang

disalahgunakan dalam pangan. Penanganan Keamanan Pangan Segar dilakukan

melalui Pemantauan dan Pengawasan oleh Petugas Badan Ketahanan Pangan

3.


Daerah Provinsi Lampung bersama sama dengan Tim Jejaring Keamanan

Pangan Daerah Provinsi Lampung.

Realisasi pencapaian sasaran meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan

pangan segar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji (%)


2014


Renstra

Capaian s/d 2015 terhadap 2019 (%)

Target Capaian %

1.

Keamanan Pangan Segar (Uji Lab)

80,43% 80% (dibawah

ambang batas)

91,39%

114,24

80% (dibawah

ambang batas)

114,24

Dalam rangka pengawasan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung, pada

tahun 2015 tim koordinasi jejaring keamanan pangan daerah Provinsi Lampung

melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) ke pasar tradisional dan pasar modern.

Sidak dilaksanakan dalam rangka hari besar keagamaan yaitu menjelang hari

raya idul fitri 1436 H serta menjelang hari raya natal tahun 2015 serta saat

adanya issue ketidakamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Dari hasil pengawasan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung, di

dapatkan hasil tingkat keamanan pangan segar di Provinsi lampung mencapai

91,39% dari target 80%. Meskipun dari uji cepat dan uji laboratorium

menunjukkan ada beberapa sampel yang mengandung bahan berbahaya seperti

Formalin, borak, residu pestisida dan lain lain tapi kadarnya masih di bawah

ambang batas, sehingga masih aman untuk di konsumsi.

Indikator keamanan pangan segar (uji lab) pada tahun 2015 Badan Ketahanan

Pangan Daerah menargetkan 80% dan terealisasi 91,39%. Upaya Badan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam mewujudkan keamanan

pangan segar antara lain melalui kegiatan :

a. Bimtek mutu dan keamanan pangan

b. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian mutu keamanan pangan segar

c. Peningkatan, penerapan standar mutu BMR (Batas Maksimum Residu)


d. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan

segar

Masalah keamanan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja,

tetapi merupakan tugas bersama antara institusi dan stake holder dengan

membentuk jejaring kerja (Networking) yang berjalan secara efektif dan efisien.

Keamanan pangan menjadi sangat penting mengingat bahwa pada saat ini

tuntutan akan mutu dan keamanan pangan oleh masyarakat dan dunia semakin

tinggi.

Permasalahan dalam penanganan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung

pada tahun 2015 ini adalah terbatasnya SDM dalam penanganan keamanan

pangan, masih rendahnya kesadaran masyarakat

(produsen/petani/pedagang/konsumen) tentang keamanan pangan, kurangnya

monitoring yang terintegrasi antara instansi yang berwenang. Dari

permasalahan tersebut tindak lanjut yang diharapkan berupa pengadaan

pelatihan atau bimtek untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas petugas

pengawas serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawas

keamanan pangan, koordinasi dan sinkronisasi dalam wadah jejaring

keamanan pangan serta menggiatkan sosialisasi dan promosi keamanan pangan

secara berkesinambungan. Jejaring keamanan pangan daerah menjadi kunci

kesuksesan program keamanan pangan di daerah, oleh karena itu memerlukan

upaya penguatan berupa penguatan aspek legalitas, mengaktivasi fungsi-fungsi

jejaring keamanan pangan daerah (JKPD) dan mengintegrasikan program yang

ada di daerah.


TABEL REKAP HASIL UJI CEPAT ( FORMALIN, BORAKS, METHYL YELLOW, PESTISIDA DAN RHODAMIN B DAN UJI LABORATORIUM PROV. LAMPUNG TH. 2015

No. Kabupaten Jenis uji

Jumlah Sampel

yang Diuji

Hasil Uji Jumlah

Komoditi

Asal Komoditi

Negatif Positif

Terdeteksi Aman

dikonsumsi

1 Lampung Barat Formalin 5 5 0 4 Buah dan Sayur Pasar Liwa dan Pasar Hamtobio

Pestisida**) 11 9 2 11 Buah dan Sayur Pasar Liwa dan Pasar Hamtobio

2 Pringsewu Formalin 13 12 1 12 Buah dan Sayur Pagelaran, Pasar Pringsewu dan Pasar Gading Rejo

Rhodamin B 1 0 1 0 Buah dan Sayur Pasar Gading Rejo

Pestisida**) 20 14 6 19 Buah dan Sayur Pagelaran, Pasar Pringsewu dan Pasar Gading Rejo

3 Tanggamus Formalin 5 4 1 4 Buah dan Sayur Sumberrejo dan Pasar Talang Padang

Pestisida**) 16 13 3 15 Buah dan Sayur Sumberrejo dan Pasar Talang Padang

4 Pesawaran Formalin 5 5 0 5 Buah dan Sayur Pasar Wiyono, Tegineneng, dan Pasar Gedong Tataan

Pestisida**) 21 19 2 20 Buah dan Sayur Pasar Wiyono, Tegineneng, dan Pasar Gedong Tataan

5 Tulang Bawang Formalin 4 4 0 4 Buah dan Sayur Pasar Menggala

Pestisida**) 5 4 1 5 Buah dan Sayur Pasar Menggala

6 Metro Formalin 10 9 1 9 Buah dan Sayur Pasar Tejo Agung

Pestisida**) 3 2 1 2 Buah dan Sayur Pasar Tejo Agung

7 Bandar Lampung Formalin*) 16 13 3 13 Buah dan Sayur Pasar tradisional dan pasar modern Bandar Lmpung

Bktr Listeria m***) 2 0 2 0 Apel Gala Royal,

Granny Smith Hypermart Bandar Lampung

8 Lampung Timur Formalin 10 10 0 10 Buah dan Sayur Pasar Pekalongan dan Pasar Batang Hari

Rhodamin B 1 1 0 1 Buah dan Sayur Pasar Pekalongan dan Pasar Batang Hari

Pestisida**) 3 2 1 3 Buah dan Sayur Pasar Pekalongan dan Pasar Batang Hari


9 Lampung Selatan Formalin*) 6 3 2 3 Buah dan Sayur Desa Pancasila dan Pasar Natar

Pestisida**) 6 4 2 6 Buah dan Sayur Desa Pancasila dan Pasar Natar

10 Lampung Tengah Formalin 7 7 0 7 Buah dan sayur Desa Karang Endah dan Pasar Bandar Jaya

Pestisida**) 7 5 2 7 Sayuran dan

Buah Desa Karang Endah dan Pasar Bandar Jaya

11 Lampung Utara Pestisida**) 10 5 5 9 Buah dan Sayur Pasar Pagi Lampung Utara

Formalin 0 0 0 0 Sayuran dan

Buah Pasar Pagi dan Pasar Buah Stasiun Kotabumi

12 Way Kanan Formalin 3 3 0 3 sayuran dan

Buah Pasar Baradatu

Pestisida**) 7 5 2 7 Buah dan Sayur Pasar Baradatu

13 Tulang Bawang Barat Pestisida**) 11 10 1 11 Buah dan Sayur Pasar Panaragan Jaya


Buah Pasar Panaragan Jaya

14 Mesuji Pestisida**) 8 7 1 7 Sayuran dan

Buah Pasar Brabasan


Buah Pasar Brabasan

15 Pesisir Barat Pestisida**) 8 6 2 8 Sayuran dan

Buah Pasar Way Batu Krui


Buah Pasar Way Batu Krui

Jumlah 244 199 44 223

Persentase (%) 100 81,56 18,03 91,39

Ket; *) Telah dilakukan Uji Lab.terhadap anggur, hasil positif formalin

**) Telah dilakukan uji Laboraturium pestisida, hasilnya beberapa komoditi positif terdeteksi pestisida, namum masih dibawah batas maksimum residu (BMR) (Masih aman untuk dikonsumsi)

***) Telah dilakukan uji Lab bakteri Listeria monocitogenes, hasilnya positif


Permasalahan :

1. Terbatasnya SDM dalam penanganan keamanan pangan

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat

(produsen/petani/pedagang/konsumen) tentang keamanan pangan

3. Kurangnya monitoring yang terintegrasi antara instansi yang berwenang.

4. Belum tersedianya laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan

Solusi :

Beberapa solusi dalam menangani permasalahan keamanan pangan segar di

Provinsi Lampung, Badan Ketahanan pangan Daerah, antara lain :

1. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar termasuk penguatan SDM

2. Pengawasan keamanan pangan segar, termasuk pengambilan sampel

keamanan pangan segar

3. Promosi dan sosialisasi keamanan pangan segar

4. Penguatan koordinasi lintas sektor, baik instansi pemerintah daerah

maupun vertical yang terkait dengan penanganan keamanan pangan

dengan membentuk tim koordinasi jejaring keamanan pangan daerah

Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penanganan mutu dan

keamanan pangan baik dari segi aturan maupun sarana pendukung seperti

pembangunan sarana dan prasarana untuk laboratorium.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan

Pangan Daerah Provinsi Lampung

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Ketahanan

Pangan Provinsi Lampung sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal

dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran,

sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana

penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan

dan perubahan lingkungan strategis di Lampung. Sumber daya yang ada


dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna

terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi

perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada

dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan

Daerah Provinsi Lampung:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan:

• Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendukung

perwujudan ketahanan pangan;

• Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan

Nasional,Provinsi dan Kabupaten/Kota;

• Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai

wadah koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan

Pangan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang ketahanan pangan:

• Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di

bidang ketahanan pangan;

• Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang

ketahanan pangan;

• Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan

dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;

• Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang

menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan,

konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan

pangan;

• Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.


c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan

pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan,

dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota:

• Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;

• Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya

bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);

• Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang

berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan

harga;

• Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor

Pola Pangan Harapan yang ideal;

• Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan

impor;

• Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan

beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:

• Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;

• Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam

pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;

• Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan

(feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan

di masa datang.

e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan:

• Kurang maksimalnya fungsi kearsipan badan;

• Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi badan.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang

dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari

perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan


dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian

sasaran pembangunan ketahanan pangan Provinsi Lampung, merupakan

tugas dan tanggung jawab Badan Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang

ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk

dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian

ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi

yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta

kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya

bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur

selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan

lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial.

Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas atas alih fungsi lahan pertanian hanya

dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan

seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih

fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian

pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan

kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

2. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Lampung masih cukup tinggi

diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan,

potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam.

Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya

penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat

diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah

provinsi/kabupaten/kota.


Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan

perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-

laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk

laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan

kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk

mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi

penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan

kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana

distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen.

Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran

yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang

terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan

prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu

transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi

ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan

bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi

infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak

menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak

sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang

mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya

rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang

seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih

rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH).

Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam

pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena

keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang


beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas,

kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan

berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.

Peningkatan penganekaragaan konsumsi pangan masyarakat

dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan

bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat

ditunjukkan dengan masih terkadinya berbagai aksus gangguan kesehatan

akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara

biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun

yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar

di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu

burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan

yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan

pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam

praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol

persedaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan

keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan

keamanan pangan secara tegas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Peraturan Gubernur Lampung nomor 46 tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), tema dan prioritas pembangunan Provinsi

Lampung tahun 2015 adalah Pemantapan Daerah Sebagai Landasan

Pembangunan Berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015, priortas

pembangunan Daerah Lampung adalah sebagai berikut :


1. Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas wilayah

2. Revitalisasi pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk

peningkatan rakyat yang berkeadilan

3. Memperluas kesempatan kerja dan akses pelayanan pendidikan dan

kesehatan

4. Penguatan inovasi teknologi, pematapan IPTEK, industri dan perdagangan

serta energi terbarukan

5. Peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui snergi antar

pemangku kepentingan

6. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan

penanggulangan bencana

7. Reformasi birokrasi melalui peningkatan kerjasama dan tatakelola

pemerintahan yang baik

Bidang ketahanan pangan masuk dalam prioritas kedua, yaitu revitalisasi

pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan rakyat

yang berkeadilan.

Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut diatas, maka

ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2015 bersama

dengan sasarannya sebagai berikut :


Tabel Sasaran Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung tahun 2015

NO PRIORITAS SASARAN 1 Bidang Ketahanan Pangan :

“Revitalisasi pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan rakyat yang berkeadilan ”

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi perkapita: 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2. Jumlah Konsumsi energi 3. Jumlah Konsumsi Protein 4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk

Rawan Pangan 6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat

produsen 7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat

konsumen 8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar

yang Tersertifikasi 9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar

yang diuji

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang

telah ditetapkan. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program

utama untuk program lima tahun ke depan.

Program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

Tahun 2015 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan

masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Provinsi

Lampung. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas

pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program Tahun

2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

e. Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan (APBD

dan APBN)


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah 2015 – 2019

Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Pada lingkup Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dokumen perencanaan lima tahunan berupa dokumen

Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana Strategik Badan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang merupakan

dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang mTerdapat beberapa dokumen

perencanaan nasional dan daerah yang menjadi dasar bagi perencanaan kinerja.

Beberapa dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah

berupa Dokumen Rencana Pembangunan Jangkemuat arah, kebijakan dan strategi

serta program – program pembangunan ketahanan pangan yang akan

dilaksanakan langsung oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

maupun mendorong Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota serta

peran aktif masyarakat.

Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program pembangunan

ketahanan pangan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2015 – 2019

dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas Nasional, Daerah dan

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Lampung ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program,

indikator yang akan dicapai sampai tahun 2019.

- Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi

merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan

yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam

bentuk jati diri.


Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders

agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai

inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara

bersama dan sinergis membangun daerah.

Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai

aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan,

dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara

komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung ini

merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh

seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) di Provinsi Lampung

dalam periode 2015—2019.

Hal-hal penting memasuki tahapan III dari RPJPD Provinsi Lampung, adalah:

1. Mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas

dan kesejahteraan antar wilayah;

2. Dinamika ekonomi yang atraktif dimantapkan dengan memperluas

jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi dalam skala Nasional dan

Internasional.

3. Pengembangan, Pemanfaatan dan penerapan Iptek serta Penguatan Inovasi

pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya dan

infrastruktur.

Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung

menjadi visi bersama (shared vision). Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi

Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu

pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi

pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sama dengan visi Provinsi

Lampung Tahun 2015—2019 yaitu:

“ Lampung Maju dan Sejahtera 2019”

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung merupakan

daerah yang maju dan berdaya saing. Menjadi wilayah maju mempunyai

pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi

dimana untuk menjadi daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber


daya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status

kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi. Menjadi wilayah sejahtera

mempunyai pengertian bahwa masyarakat Provinsi Lampung yang sejahtera

dalam arti sejahtera secara ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil

dan merata, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan

hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus

terjamin hak-haknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan

hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial serta

kebutuhan dasar yang layak.

- Misi

Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi misi SKPD namun mengikuti Misi

Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan

menjadi 5 (lima) misi yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian

daerah

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan

sosial

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya

masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama

4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang

berkelanjutan

5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis

kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif

Sektor Ketahanan Pangan masuk dalam Misi Pertama dalam RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2015-2019 Provinsi Lampung yaitu :

“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian

Daerah”.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth)

melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung

dengan memperkuat investasi (pro investment) diberbagai sektor dan ekonomi


yang berbasis kerakyatan dan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat

ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan

keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi

berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke

ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi

baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.

Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk

mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan

menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak

mengeksploitisasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau

sustainable competitive advantage sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya

didukung kompetensi yang tinggi (core competence). Produktivitas barang dan

jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga

meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan

kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama

dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial

yang berkeadilan. Kesejahteran dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi

masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 1 antara lain Urusan Pertanian,

Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Kehutanan, Urusan Perindustrian, Urusan

Perdagangan, Urusan Pangan, Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Penanaman

Modal dan Perijinan, Urusan Pariwisata, serta Urusan Pendapatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

- Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :


Tujuan : Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat

sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman

pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan, dan kualitas konsumsi pangan

yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal.

Indikator Tujuan :


2. Jumlah Konsumsi energi (kkal/kap/hr)

3. Jumlah Konsumsi Protein (gram/kap/hr)


5. Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan %)

6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp.)

7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen (%)

8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

Tabel Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah

Misi

Tujuan

Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target

2019

Meningkatkan

Pembangunan

Ekonomi dan

Memperkuat

Kemandirian

Pangan

Mewujudkan

pemantapan

ketahanan pangan

masyarakat

sampai tingkat

perseorangan

secara

berkelanjutan

melalui

penganeka-

ragaman pangan,

penguatan

ketersediaan,

distribusi pangan,

dan kualitas

1. Skor Pola Pangan Harapan

(PPH) Konsumsi

2. Jumlah Konsumsi energi

3. Jumlah Konsumsi Protein

4. Skor PPH Ketersediaan

5. Persentase Jumlah Penduduk

Rawan Pangan

6. Harga Gabah Kering Panen

(GKP) di Tingkat produsen

7. Koefisien Variasi Pangan

(beras) di tingkat konsumen

8. Persentase Peningkatan

-

Kkal/kap/hr

Gram/kap/hr

-

%

(Rp.)

%

87,7

2.064

57,00

88,7

1 %

≥ HPP

CV<10%


konsumsi pangan

yang aman

berbasis

sumberdaya lokal

Produk Pangan Segar yang

Tersertifikasi

9. Persentase Tingkat

Keamanan Pangan Segar

yang diuji

%

%

10

80%

(dibawa

h

ambang

batas)

- Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Terpenuhinya kebutuhan

konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi

kecukupan energi per-kapita, dengan indikator kinerja sebagai berikut :





5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan


7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen



Indikator Kinerja dari sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai matrik

rencana kinerja tahunan sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Badan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, berikut adalah sasaran strategis

Target Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung:

Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019

Misi : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Pangan

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target

2019

Mewujudkan

pemantapan

ketahanan

pangan

masyarakat

sampai

tingkat

perseorangan

secara

berkelanjutan

melalui

penganeka-

ragaman

pangan,

penguatan

ketersediaan,

distribusi

pangan dan

kualitas

konsumsi

pangan yang

bermutu dan

aman berbasis

sumberdaya

lokal


(PPH) Konsumsi




(PPH) Ketersediaan

5. Persentase Penurunan

Jumlah Penduduk Rawan

Pangan


(GKP) di Tingkat produsen


(beras) di tingkat

konsumen



Tersertifikasi



yang di Uji

Terpenuhiny

a kebutuhan

konsumsi

pangan

beragam,

bergizi,

seimbang

dan aman

untuk

memenuhi

kecukupan

energi per-

kapita


(PPH) Konsumsi


3. Jumlsh Konsumsi Protein


(PPH) Ketersediaan

5. Persentase Penurunan

Jumlah Penduduk Rawan

Pangan


(GKP) di Tingkat

produsen


(beras) di tingkat

konsumen



Tersertifikasi



yang diuji

87,7

2.064

57,00

88,7

1

≥ HPP

CV<10%

10

80% (dibawah

ambang batas)


Tabel Sasaran Kinerja Tahun 2016

3.6 Program dan Kegiatan

Dalam upaya pemantapan ketahanan pangan di Provinsi Lampung,

dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana

Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, program

dimaksud adalah:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan;

e. Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2016

Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per-kapita



3. Jumlsh Konsumsi Protein


5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan


7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen



85,9

2.034

56,50

88,0

1

≥ HPP

CV< 10%

10

80% (dibawah ambang batas)


Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

k. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

l. Penatausahaan Aset Daerah

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

c. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

b. Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Provinsi Lampung

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD

5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan

Pangan

Masyarakat (APBD)


a. Bimtek Mutu dan Keamanan Pangan

b. Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Mutu Keamanan

Pangan Segar

c. Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum Residu)

d. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

e. Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP

f. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

g. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

h. Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan

Pangan

i. Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka stabilisasi harga pangan

j. Alur Distribusi Pangan

k. Kegiatan Akses Pangan

l. Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD

m. Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah

Sertifikasi / Regristrasi / Produk yang Beredar

n. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC

17065

o. Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung

Terminal Agrobisinis

p. Audit Internal

q. Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah

Sertifikasi/Registrasi

r. Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di

Lokasi Sentra

s. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

t. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional

u. Promosi Pangan Segar dan Olahan

v. Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional

w. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan


x. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan

pangan segar

y. Pengembangan usaha pangan lokal

z. Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan

aa. Pengembangan Produk Pangan Segar yang Bermutu dan

Bersertifikat

bb. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Pengujian Mutu

dan Sarana Prasarana OKKPD Provinsi Lampung

(DAK+Pendampingan)

cc. Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga

dd. Penyusunan Pola Pangan Harapan

ee. Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Pangan Lestari

(KRPL)


BAB IV P E N U T U P

Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan

pangan perlu adanya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan langkah-

langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Diharapkan

pemerintah dapat terus memfasilitasi pengembangan Desa Mandiri Pangan,

penyediaan lumbung pangan/tunda jual, diversifikasi pangan, operasionalisasi

OKKPD Provinsi Lampung, dan penanggulangan daerah rawan pangan baik

melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan

Belanja Negara.

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017

masih perlu disempurnakan dan dilengkapi terkait dalam persiapan,

pelaksanaan, pengendalian anggaran dalam rangka mendukung program

penanggulangan kemiskinan.

Dalam proses implementasi program/kegiatan dan anggaran Program

Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun

2017 Provinsi Lampung diharapkan dukungan semua pihak terutama pada

aspek manajemen perlu memperhatikan dan menerapkan sesuai ketentuan dan

peraturan tentang administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.


LAMPIRAN

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00 NON URUSAN

00 00 PROGRAM SETIAP SKPD

Tercapainya

pelaksanaan surat-

menyurat,

sumberdaya air

dan listrik, ATK,

cetak dan

penggandaan,

makan dan

minum, rapat

koordinasi dan

konsultasi

12 Bulan

Layanan

00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Kantor Badan

Ketahanan Pangan

Daerah Provinsi

Lampung

Pembiayaan

Rekening Telepon,

Listrik dan Air

12 Bulan Pembiayaan

Rekening Telepon,

Listrik dan Air

12 Bulan 147.000.000 161.700.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Pembiayaan

Honorarium

Pengelola

Keuangan, PTHL

12 Bulan Pembiayaan

Honorarium

Pengelola

Keuangan


Pangan Daerah

00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Penyediaan alat

tulis kantor untuk

operasional kantor

12 Bulan Jumlah Bulan

Penyediaan alat

tulis kantor


Pangan Daerah

00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Penyediaan

formulir

blanko/barang

cetakan untuk

mendukung

kelancaran

administrasi

perkantoran


Penyediaan

Cetakan dan

Penggandaan


Pangan Daerah

00 00 01 012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Penyediaan fasilitas

instalasi listrik

/penerangan

bangunan kantor

12 Bulan Jumlah Penyediaan

Komponen Listrik


Pangan Daerah

00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor


Perlengkapan

Kantor


Pangan Daerah

00 00 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Penyediaan sarana

dan prasarana

peralatan rumah

tangga kantor


peralatan rumah

tangga


Pangan Daerah

00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan di kantor

Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung


Penyediaan jenis

bahan bacaan


Pangan Daerah

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017

PROVINSI LAMPUNG

Badan Ketahanan Pangan Daerah

Kode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun

2017

Prakiraan Maju

Tahun 2018

Hasil

Pengamatan

SKPD Penanggung

JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.090.164.000 1.152.022.250

00 00 01 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Jumlah rapat-rapat

dan konsultasi ke

pusat

16 Kali Jumlah rapat-rapat

dan konsultasi ke

pusat

16 Kali 165.375.000 173.644.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

00 00 01 022 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Koordinasi

pelaksanaan

program/kegiatan

serta koordinasi

antar kab/kota se

Provinsi Lampung

15 kab/kota Jumlah Pembinaan

ke Kab/Kota

15 kab/kota 165.375.000 173.644.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

00 00 01 046 Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Sistem Entry

Rencana dan

Anggaran

12 Bulan Pembiayaan

Operasional SIPKD


Pangan Daerah

00 00 01 056 Penatausahaan Aset Daerah Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Penatausahaan

aset daerah

berjalan dengan

baik

1 Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen 11.025.000 11.576.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Tersedianya dan

terpeliharanya

fasilitas sarana dan

prasarana

perkantoran

12 Bulan

Layanan

00 00 02 020 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Pembiayaan

Operasional

Kendaraan agar

dapat berjalan

dengan baik

5 unit roda 4

Unit

Pembiayaan

Operasional

Kendaraan

5 unit roda 4

Unit

220.500.000 231.525.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Pemeliharaan

Peralatan Kantor

6 Komp dan 20

AC Unit

Jumlah Unit

Komputer dan AC

6 Komp dan 20

AC Unit

25.357.500 26.700.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

00 00 02 029 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Belanja

pemeliharaan /

rehab Gedung

Kantor Badan

Ketahanan Pangan

Daerah Provinsi

Lampung

1 Paket Jumlah Paket

Rehab

1 Paket 100.000.000 120.000.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Meningkatnya

disiplin aparatur

12 Bulan

Layanan00 00 03 002 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Penyediaan

seragam dinas /

olahraga pegawai

80 Orang Jumlah seragam

dinas / olahraga

pegawai

80 Orang 105.981.000 111.280.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

00 00 03 019 Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov.

Lampung

Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Pembinaan SDM

dalam rangka

penigkatan disiplin

kerja

20 Orang Jumlah Aparatur

yang diklat /

Bimtek


Pangan Daerah

Terselengaranya

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

12 Bulan

00 00 06 007 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD-

Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Laporan

perencanaan

kinerja SKPD dan

Keuangan

2 Dokumen Jumlah Dokumen

Capaian Kinerja

2 Dokumen 121.275.000 127.339.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

00 00 06 008 Penyusunan Rencana Kerja (RenJa) dan RKA

SKPD-

Melanjutkan

reformasi birokrasi

dan meningkatkan

kualitas pelayanan

aparatur

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Dokumen Rencana

kerja dan anggaran


Renja dan RKA /

DPA


Pangan Daerah

01 WAJIB

00 00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

345.857.500 378.225.000

00 00 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 170.477.000 179.001.000

00 00 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

231.525.000 243.102.000

01 21 KETAHANAN PANGAN

Peningkatan

Diversifikasi dan

Peningkatan

Ketahanan Pangan

1 Tahun

01 21 15 003 Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian

Mutu Keamanan Pangan Segar

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kantor SKPD Jumlah

Kabupaten/Kota

yang terpantau

keamanan

pangannya

15 kab/kota Jumlah Laporan

Pemantauan,

pengawasan dan

Pengendalian

Keamanan Pangan

1 Laporan 250.000.000 275.000.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

01 21 15 005 Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas

Maksimum Residu)

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kantor SKPD Jumlah Kabupaten

yang terbina dan

terpantau

mengenai Batas

Maksimum Residu


Penerapan Batas

Maksimum Residu

(BMR)


Pangan Daerah

01 21 15 006 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kantor SKPD Jumlah Kawasan /

Desa Mandiri

Pangan yang

terbina dalam

upaya penurunan

daerah rawan

pangan

6 Kawasan / 30

Desa kab/kota

Jumlah Laporan

Desa / Kawasan

Mandiri Pangan


Pangan Daerah

01 21 15 007 Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kantor BKPD Jumlah

Pemantauan SKPG

dan PDRP di

Kabupaten/Kota

15 kab/kota Jumlah Dokumen

SKPG dan PDRP

Provinsi Lampung


Pangan Daerah

01 21 15 008 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah

Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Perum Bulog Penyediaan

Cadangan Beras

Pemerintah

80 Ton Jumlah Cadangan

Pangan Pemerintah

Provinsi Lampung

80 Ton 800.000.000 880.000.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Lampung Timur Model

pengembangan

Lumbung Pangan

Masyrakat

3 Unit Jumlah Lumbung

yang dibina

3 Kelompok 80.000.000 85.000.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Way Kanan Model

pengembangan

Lumbung Pangan

Masyrakat

4 Unit Jumlah Lumbung

yang di bina


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Lampung Barat Model

pengembangan

Lumbung Pangan

Masyrakat

3 Unit Jumlah Kelompok

yang dibina


Pangan Daerah

01 21 15 010 Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan

Pangan dan Kerentanan Pangan

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kantor BKPD Dokumen Peta

Ketahanan dan

Kerentanan Pangan

(FSVA) di Provinsi

Lampung


Peta Ketahanan

dan Kerentanan

Pangan (FSVA) di

Provinsi Lampung


Pangan Daerah

01 21 15 Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan

Ketahanan Pangan

10.609.000.000 9.333.900.000

01 21 15 009 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kabupaten

Lampung Selatan

Gapoktan yang

diberdayakan

dalam pengelolaan

PLDPM

10 Gapoktan Jumlah Gapoktan

yang diberdayakan

10 Gapoktan 30.000.000 33.000.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kab Lampung

Tengah

Gapoktan yang

diberdayakan

dalam pengelolaan

PLDPM


yang diberdayakan


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kab Way Kanan Gapoktan yang

diberdayakan

dalam pengelolaan

PLDPM


yang diberdayakan


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Lampung Barat Gapoktan yang

diberdayakan

dalam pengelolaan

PLDPM


yang diberdayakan


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Pesisir Barat Gapoktan yang

diberdayakan

dalam pengelolaan

PLDPM


yang diberdayakan


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Lampung Utara Gapoktan yang

diberdayakan

dalam pengelolaan

PLDPM


yang diberdayakan


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Tulang Bawang Gapoktan yang

diberdayakan

dalam pengelolaan

PLDPM


yang diberdayakan


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Lampung Timur Gapoktan yang

diberdayakan

dalam pengelolaan

PLDPM


yang diberdayakan


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Tanggamus Gapoktan yang

diberdayakan

dalam pengelolaan

PLDPM


yang diberdayakan


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Metro Gapoktan yang

diberdayakan

dalam pengelolaan

PLDPM


yang diberdayakan


Pangan Daerah

01 21 15 011 Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka

stabilisasi harga pangan

01 21 15 013 Alur Distribusi Pangan Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Data alur distribusi

pangan


alur distribusi

pangan


Pangan Daerah

01 21 15 014 Kegiatan Akses Pangan Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kantor BKPD Data dan informasi

dalam rangka

pemantauan akses

pangan di Provinsi

Lampung

15 kab/kota Jumlah Dokumen

hasil data dan

informasi akses

pangan


Pangan Daerah

01 21 15 015 Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan

Pangan OKKPD

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kantor UPTD BSM

dan KP (OKKPD)

Operasional

Pengawasan Mutu

dan Keamanan

Pangan OKKPD

Provinsi Lampung

12 Bulan Berjalannya

Tupoksi OKKPD

Provinsi Lampung

dalam hal

Pengawasan Mutu

dan Keamanan

Pangan


Pangan Daerah

01 21 15 016 Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil

Pertanian Yang Sudah Sertifikasi / Regristrasi /

Produk yang Beredar

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kantor BKPD Jumlah Kab yang

produk pangan

segar hasil

pertanian

disurveilen dan

diawasi keamanan

pangannya

9 kab/kota Jumlah Kab/Kota

yang konsisten

mengenai

penerapan jaminan

mutu produk

pangan segar hasil

pertanian yang

telah bersertifikat

dan atau terregister


Pangan Daerah

01 21 15 017 Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu

Mengacu pada ISO/IEC 17065

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Tempat Pertemuan Jumlah dokumen

Sistem Mutu sesuai

dengan ISO/EIC

17065

4 Dokumen OKKPD Provinsi

Lampung memiliki

Doksistu yang terus

menerus

termutakhirkan


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Lampung Selatan Pelaksanaan

sertifikasi dan

labelisasi Prima 3

pada produk hasil

pertanian segar

9 Pelaku_usaha Jumlah Pelaku

Usaha Pangan

segar hasil

pertanian yang

bersertifikat/terregi

ster (aman

dikonsumsi)

9 Pelaku_usaha 60.000.000 65.000.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Lampung Timur Pelaksanaan

sertifikasi dan

labelisasi Prima 3

pada produk hasil

pertanian segar


Usaha Pangan

segar hasil

pertanian yang


ster (aman

dikonsumsi)


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Lampung Tengah Pelaksanaan

sertifikasi dan

labelisasi Prima 3

pada produk hasil

pertanian segar


Usaha Pangan

segar hasil

pertanian yang


ster (aman

dikonsumsi)


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Lampung Barat Pelaksanaan

sertifikasi dan

labelisasi Prima 3

pada produk hasil

pertanian segar


Usaha Pangan

segar hasil

pertanian yang


ster (aman

dikonsumsi)


Pangan Daerah

01 21 15 019 Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3

mendukung Terminal Agrobisinis

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Tanggamus Pelaksanaan

sertifikasi dan

labelisasi Prima 3

pada produk hasil

pertanian segar


Usaha Pangan

segar hasil

pertanian yang


ster (aman

dikonsumsi)


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Metro Pelaksanaan

sertifikasi dan

labelisasi Prima 3

pada produk hasil

pertanian segar


Usaha Pangan

segar hasil

pertanian yang


ster (aman

dikonsumsi)


Pangan Daerah

01 21 15 020 Audit Internal Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Sistem audit

internal yang

sistematika untuk

memastikan

terselenggaranya

sistem manajemen

mutu sesuai

dengan SNI ISO/IEC

17065 :2012

30 Orang Jumlah Personil

yang diaudit


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Tempat Pameran Jumlah pameran

yang diikuti

1 Kali Jumlah Pameran

yang di ikuti untuk

Meningkatkan

pangsa pasar dan

daya saing produk

unggulan lampung

disertifikasi/registra

si


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Agenda Pusat Jumlah pameran

yang diikuti

1 Kali Jumlah Pameran

yang di ikuti untuk

Meningkatkan

pangsa pasar dan

daya saing produk

unggulan lampung

disertifikasi/registra

si


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Lampung Timur Peningkatan Sistem

jaminan mutu dan

keamanan pangan

oleh petani/pelaku

usaha

1 kab/kota Jumlah Kab yang

meningkat

pengetahuannya

tentang jaminan

mutu dan

keamanan pangan


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kabupaten

Tanggamus

Peningkatan Sistem

jaminan mutu dan

keamanan pangan

oleh petani/pelaku

usaha


meningkat

pengetahuannya

tentang jaminan

mutu dan

keamanan pangan


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Lampung Selatan Peningkatan Sistem

jaminan mutu dan

keamanan pangan

oleh petani/pelaku

usaha


meningkat

pengetahuannya

tentang jaminan

mutu dan

keamanan pangan


Pangan Daerah

01 21 15 025 Gerakan Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Gedung Pertemuan Jumlah Kabupaten

yang Terbina


P2KP


Pangan Daerah

01 21 15 019 Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3

mendukung Terminal Agrobisinis

15 022 Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan

Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra

01 21 15 021 Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah

Sertifikasi/Registrasi

01 21

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Lapangan Korpri

Kantor Gubernur

Provinsi Lampung

Jumlah Kab/Kota

Peserta Lomba

15 kab/kota Jumlah pemenang

lomba

6 Pemenang 80.000.000 90.000.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Mengikuti agenda

pusat

Jumlah event yang

diikuti

2 Event Jumlah Laporan

hasil mengikuti

lomba


Pangan Daerah

01 21 15 028 Promosi Pangan Segar dan Olahan Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Lokasi Pameran

Lampung Fair

Jumlah kegiatan

promosi pangan

segar dan olahan

yang diikuti

1 Keg Jumlah Kegiatan

promosi pangan

segar dan olahan

yang diikuti

1 Keg 300.000.000 330.000.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Lapangan Korpri

dan Halaman

Depan Kantor

Gubernur

Jumlah pameran

Hari Pangan

Sedunia Tk. Provinsi

1 Kali Jumlah kegiatan

pameran hari

pangan sedunia TK.

Provinsi


Pangan Daerah

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Agenda Nasional Jumlah pameran

Hari Pangan

Sedunia Tk.

Nasional

1 Kali Jumlah kegiatan

pameran hari

pangan sedunia TK.

Nasional


Pangan Daerah

01 21 15 030 Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Tempat Pertemuan Jumlah Koordinasi

Pelaksanaan

Program/Kegiatan

serta Koordinasi

DKP antara Pusat

dan Daerah


Program Dewan

Ketahanan Pangan


Pangan Daerah

01 21 15 033 Pengembangan jejaring keamanan pangan dan

promosi keamanan pangan segar

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kantor SKPD Jumlah Kabupaten

yang terpantau

keamanan

Pangannya


Keamanan Pangan

di Provinsi

Lampung


Pangan Daerah

01 21 15 034 Pengembangan usaha pangan lokal Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Gedung Pertemuan Jumlah KWT yang

mendapat

pelatihan

pengolahan pangan

lokal

5 Kelompok Jumlah hibah alat

untuk

pengembangan

pengolahan pangan

lokal

5 Unit 250.000.000 275.000.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

01 21 15 035 Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas

Pangan

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Badan Ketahanan

Pangan Daerah

Provinsi Lampung

Pengendalian

keluar masuk

pangan di Provinsi

Lampung

6 kab/kota Jumlah laporan

mobilitas pangan


Pangan Daerah

01 21 15 037 Pengembangan Produk Pangan Segar yang

Bermutu dan Bersertifikat

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Gedung Pertemuan Jumlah

Pelaksanaan

pelatihan

pengembangan

pangan segar yang

bermutu dan

bersertifikat

1 Kali Jumlah laporan

data standarisasi

mutu pangan segar

dalam rangka

pengembangan

produk pangan

segar yang

bermutu


Pangan Daerah

01 21 15 026 Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan

Nasional

01 21 15 029 Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk.

Nasional

01 21 15 038 Pembangunan Gedung Kantor dan

Laboratorium Pengujian Mutu dan Sarana

Prasarana OKKPD Provinsi Lampung

(DAK+Pendampingan)

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kantor UPTD Jumlah Laporan

atas sarana

prasarana

pengujian mutu

OKKPD

1 Laporan Jumlah sarana

prasarana

pengujian mutu

OKKPD

2 Unit 3.000.000.000 1.000.000.000 Badan Ketahanan

Pangan Daerah

01 21 15 039 Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan

Pangan Hasil pertanian

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Gedung Pertemuan Jumlah Bimtek

yang dilaksanakan

1 Kali Jumlah Kabupaten

peserta Bimtek


Pangan Daerah

01 21 15 040 Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi

Pangan Keluarga

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Gedung Pertemuan Jumlah Sosialisasi

dan promosi yang

diselenggarakan

1 Kali Jumlah Kabupaten

peserta sosialisasi

peningkatan gizi

pangan keluarga


Pangan Daerah

01 21 15 041 Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi

Pangan Keluarga

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Kantor SKPD Jumlah Laporan

Pola Pangan

Harapan Kabupaten

15 Laporan Jumlah laporan

Pola Pangan

Harapan Provinsi

Lampung


Pangan Daerah

01 21 15 042 Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah

Pangan Lestari (KRPL)

Mengembangkan

pertanian dan

kelautan untuk

mendukung

ketahanan pangan

daerah dan nasional

- Gedung Pertemuan Jumlah peserta

Workshop KRPL

50 Orang Jumlah Kab/Kota

yang terbina dalam

pemanfaatan

pekarangan dalam

rangka

meningkatkan gizi

keluarga


Pangan Daerah

12.447.023.500 11.286.250.250TOTAL

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 3 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

Documents