RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 · daerah berdasarkan azas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam dokumen renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019 yang disusun merupakan

1

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2019

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

JL. PRABU GAJAH AGUNG NO.9 TELP. (0261)

201354

SUMEDANG 45352

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2019

2

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

JL. PRABU GAJAH AGUNG NO.9 TELP. (0261) 201354

SUMEDANG 45352

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah menyusun

Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program sesuai

kegiatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka

menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan evaluasi

pelaporan keuangan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Antisipasi atas permasalahan yang

dihadapi serta mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, pemerintah provinsi dan

pemerintah Kabupaten Sumedang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Sumedang adalah dokumen perencanaan pembangunan Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Sumedang yang memenuhi arah dan tujuan yang ingin dicapai untuk

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam bentuk visi, misi, tujuan strategis dan kebijakan

program-program serta kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Sumedang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun yang menurut

kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah (Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari

RPJMD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang, serta Renstra

Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memuat kerangka pengelolaan,

anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan

daerah.

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018 yang memuat prioritas

peningkatan kinerja pemerintahan daerah Tahun 2018 disusun dengan maksud memberikan

landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen

pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang yang terbagi atas masing-masing bidang dan

satuan kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berkewajiban untuk

mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan

daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan

4

Pendapatan Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerinntahan

daerah berdasarkan azas otonomi di bidang pendapatan daerah.

Dalam dokumen renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019 yang

disusun merupakan bagian integral dari implementasi visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Sumedang Senyum Manis sehingga menjadi gambaran untuk tahun 2019. Untuk itu

penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang harus

dilakukan secara serius dan bersinergi antara lembaga, sehingga seluruh target indikator yang

menjadi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yang telah

dirumuskan dalam RPJMD dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2014-2018 dapat tercapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah

ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2019 didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara ( Lembaran

Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nmor 4355)

5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor

5

9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (

Lembaran Negara Republik Nomo 4576) sebagimana telah di ubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daearh Tahun 2019;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Sumedang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

18. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang;

19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah kabupaten Sumedang Tahun Anggaran

2018;

20. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural

pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ;

21. Pearuran Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019;

6

22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ........ Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan untuk evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2019 dan pelaksanaan program/kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam rumusan kegiatan dan anggaran (RKA) Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019. Sedangkan tujuan

disusunnya Rencana Kerja adalah :

a. Sebagai acuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD

Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam

rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumedang.

b. Merumuskan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang pendahuluan, latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika

penulisan.

BAB II : EVALUASI PERENCANAAN RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KABUPATEN

SUMEDANG TAHUN 2017 berisi tentang Evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Capaian Renstra Badan

Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Sumedang, Analisis

Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten

Sumedang, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Badan Pengelolaan Pendapatan, Review terhadap Rancangan

Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN

KEGIATAN berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan

7

Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang,

kebijakan, Program dan Kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

8

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017 DAN CAPAIAN

RENSTRA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2017 dan Capaian Renstra Badan Pengeloaan Pendapatan Daerah.

Pada Tahun 2017, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang ke

dua belas, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Kontribusi pencapaian kebijakan

tersebut ditandai dengan capaian rata-rata Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebesar 94,01 %.

Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah, dari rencana 11 pajak dan 1

retribusi, terealisasi 11 pajak dan 1 retribusi, atau 98,71 %.

2. Penerimaan Pendapatan Daerah dari target Rp. 2.716.122.402.083,07 terealisasi sebesar

Rp.2.733.740.337.180,84 , atau 100,65 %. Pencapaian diatas merupakan hasil kontribusi

dari pelaksanaan 6 Program dan 54 Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 7 Kegiatan;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 6 Kegiatan;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 2 kegiatan;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, dengan 2 Kegiatan;

5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, dengan 1 Kegiatan;

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan

36 Kegiatan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 menghasilkan rata-rata

capaian indikator kinerja output sebesar 94.01 %, adapun realisasi keseluruhan anggaran

sebesar Rp.11.143.397.424,00 dari total anggaran sebesar Rp. 11.852.930.550,00

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang menyadari bahwa

masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai

kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah

dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan

balik/feedback dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Realisasi program/kegiatan yang

tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan. Pada tahun 2017 ini terdapat 47

(Lima) kegiatan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dari 6 Program dan 54 Kegiatan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 yang telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan (100%) hanya 7

program/kegiatan. Sedangkan Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan Program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan (>100%) untuk tahun 2017 tidak ada.

Kebijakan/Tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut. Adanya kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam

9

perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan

dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan

memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat

dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan daerah sampai dengan Tahun

2018 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

10

11

12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sumedang

13

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati

Nomor 27 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian

tugas Bupati di bidang pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan;

b. Penyelenggaraan pendapatan dan pelayanan umum meliputi kesekretariatan,

perencanaan dan pengendalian operasional, pengelolaan PBB dan BPHTB,

pengelolaan pajak lainnya, non pajak, pengendalian dan pembinaan;

c. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan pelayanan

umum;

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pendapatan secara Internal

meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pajak, non pajak,

pengendalian dan pembinaan, pembinaan teknis fungsional pendapatan daerah dan

pelayanan umum;

e. Penyelenggaraan tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 27 Tahun 2017 tentang

Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretaris, membawahkan :

1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian membawahkan :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi;

2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan ;

d. Bidang Pelayanan dan Verifikasi, membawahkan :

1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;

2. Sub Bidang Verifikasi dan Pengolahan Data;

e. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan:

1. Sub Bidang Pendataan ;

2. Sub Bidang Penilaian;

f. Bidang Penetapan dan Penangihan

1. Sub Bidang Penetapan;

14

2. Sub Bidang Penagihan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai

berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

KABUPATEN

SUMEDANG

Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Sumedang disajikan dalam tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan sebagai

berikut :

KEPALA

BADAN

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

UMUM,KEPEGA

WAIAN

DAN ASET

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

PROGRAM

BIDANG

PENDATAAN

DAN

PENILAIAN

SUB BIDANG

PENDATAAN

SUB BIDANG

PENILAIAN

BIDANG

PERENCANAAN

DAN

PENGENDALIAN

SUB BIDANG

VERIFIKASI DAN

PENGOLAHAN DATA

SUB BIDANG

PELAYANAN

DAN

PENDAFTARAN

BIDANG

PELAYANAN, DAN

VERIFIKASI

SUB BIDANG

PENGENDALIAN

DAN

PENGAWASAN

SUB BIDANG

PERENCANAAN

DAN EVALUASI

UNIT

PELAKSANA

TEKNIS BADAN

KELOMPO

K JABATAN

FUNGSIONA

L BIDANG

PENETAPAN

DAN

PENAGIHAN

SUB BIDANG

PENETAPAN

SUB BIDANG

PENAGIHAN

15

16

17

18

19

20

21

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Sumedang

22

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang adalah instansi daerah

yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati Sumedang terutama dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan.

Kondisi pendapatan daerah sangat menentukan berbagai kemungkinan penyelenggaraan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut, sehingga permasalahan yang timbul

perlu diambil langkah langkah yang nyata dalam meningkatkan penerimaan daerah dari

berbagai sektor penerimaan yang potensial namun belum optimal diupayakan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup yang

dilaksanakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang adalah

mewujudkan penyelenggaraan pembangunan terutama dalam melaksanakan kewenangan di

bidang pendapatan daerah. Untuk mencapai hal tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan rencana kinerja yang jelas dan

sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi dari Isu

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Sumedang upaya dimaksud antara lain :

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah utama dalam pelaksanaan kegiatan, tanpa

perencanaan yang baik suatu organisasi akan berjalan tanpa arah yang jelas. Salah satu

permasalahan dalam perencanaan penganggaran adalah belum adanya indikator yang

jelas dan baku untuk mengukur efektifitas pengelolaan anggaran dari program dan

kegiatan terutama terkait dengan korelasi antara tugas dan fungsi yang dilaksanakan.

Untuk itu diperlukan adanya sinkronsasi dan penyesuaian terhadap struktur program

dan anggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi dan capaian kinerja Perangkat

Daerah.

b. Aspek Pendapatan Daerah

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakan tertutama masih minimnya wajib pajak yang mau

melakukan pembayaran secara langsung dan menghitung secara self asessment. Hal

tersebut diakibatkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan,

sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum berfungsinya

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) sebagai aparat penegak hukum bagi

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah masih menjadi kendala dalam pemungutan pajak

dan retribusi daerah. Selain itu kemampuan sumber daya manusia pengelola pendapatan

perlu terus ditingkatkan agar mampu menganalisis sumber-sumber potensi pendapatan

daerah. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan dengan proporsi terbesar

terhadap APBD.

Dalam rangka peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan perlu terus ditingkatkan

koordinasi dengan pemerintah pusat serta akurasi data potensi pendapatan. Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya

sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan

23

perundangan-undangan yang berlaku yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi atau Pemerintah, Dana Tunjangan Profesi Guru dan Dana Desa perlu terus

ditingkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah.

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan serta belum

adanya tenaga administrasi pemeriksa pajak;

2. Penanganan piutang pajak yang belum optimal;

3. Belum dilakukan pemutakhiran data sebagai bahan penyesuaian Nilai Jual Objek

Pajak;

4. Kapasitas aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah belum optimal serta ;

5. ketaatan Wajib Pajak masih belum optimal.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sumedang melakukan beberapa strategi untuk mengatasi isu-isu dimaksud

dituangkan dalam beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan

RKPD Tahun 2017.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang

Tahun 2018, memuat program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Sumedang yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Program dan

kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing Perangkat Daerah masih

memungkinkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-

masing Perangkat Daerah, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Sumedang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin

dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan

representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Sumedang. Disamping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program,

kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan

sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Adapun perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sesuai Tabel 2.3 sebagai

berikut :

24

25

26

27

28

29

30

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam pembuatan

program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang

diusulkan oleh para pemangku kebijakan yang berkepentingan untuk program dan kegitan ini

31

menyangkut hasil dari wajib pajak, kolektif PBB, maupun pada perihal yang berhubungan

dengan pendapatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan

32

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

dilaksanakan secara bertahap dalam (empat) tahapan : RPJMN Pertama tahun 2004-

2009, RPJPN Kedua Tahun 2010-2014, RPJMN Ketiga tahun 2015-2019, dan

RPJMN Keempat tahun 2020-2024.

Tema Pembangunan Nasional 2019 yaitu “Mempercepat Pembangunan

Infrastruktur untuk meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang

berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam

kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan.

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggirandengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia

Lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memeperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebagai

bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bagian dari

Provinsi Jawa Barat, ditetapkan dengan memperhatikan prioritas pembangunan

nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, sejalan dengan prioritas

pembangunan nasional dan provinsi, serta fokus-fokus sebagaimana tertuang dalam

RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dan Program Unggulan Kepala

Daerah periode Tahun 2013-2018, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sumedang akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang

keberhasilan pembangunan di Indonesia dan di Kabupaten Sumedang secara khusus

melalui program-program yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019. Program

kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan dokumen-dokumen perencanaan,

data-data, informasi, serta mengkoordinasikan stakeholder yang ada untuk mencapai

tujuan pembangunan Kabupaten Sumedang dalam visi dan misi Kepala Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

33

Kabupaten Sumedang

Selaras dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat dengan

berlandaskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Kolusi, Korupsi

dan Nepotisme, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai salah satu

pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas dalam pengelolaan pendapatan

daerah dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang optimal.

Hal tersebut dapat digambarkan dengan pengelolaan pendapatan daerah yang

transparan dan akuntabel serta dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Untuk dapat mencapai pengelolaan pendapatan yang optimal serta

memberikan pelayanan sebagaimana harapan masyarakat, dibutuhkan pegawai yang

tidak hanya cakap dalam bidangnya akan tetapi juga memiliki integritas moral yang

baik. maka disusunlah Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yaitu :

TUJUAN :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah;

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengelola Pendapatan Daerah.

SASARAN :

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah;

2. Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki

kemampuan mengelola Pendapatan Daerah.

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program

pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun

2019 dengan diselaraskan pada Misi serta strategi dan kebijakan.

Rumusan Misi, tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel 3.1

sebagai berikut :

34

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya bertujuan untuk

dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan pencapaian

kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah keseluruhan. Sesuai dengan

35

tupoksinya, salah satu indikator yang menjadi ukuran tingkat Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah dapat dilihat pencapaian target Pendapatan Daerah.

Selain merealisasikan target pendapatan daerah Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah juga mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pengelolaan

pendapatan menuju opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019.

Berbagai upaya yang telah dan akan terus dilaksanakan diantaranya dengan

melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan pendapatan daerah,

pengelolaan piutang pendapatan dari seluruh jenis pajak. Dalam rangka mencapai

target kinerja yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sumedang telah menetapkan 7 Program dan 57 Kegiatan prioritas yang

dilaksanakan tahun 2018 sebagai berikut :

PROGRAM :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

6. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

KEGIATAN :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan

4. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

5. Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi

6. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan

7. Penyediaan Jasa Kebersihan

8. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

9. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

10. Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/

Gedung Kantor

14. Pendidikan dan Pelatihan Formal

15. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

16. Penyusunan laporan Kinerja SKPD

17. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

36

18. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

19. Pengelolaan Data Kepegawaian

20. Verifikasi Basis Data PBB

21. Evaluasi Pendapatan Daerah

22. Penyusunan ZNT/NIR Desa dan Kelurahan

23. Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

24. Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Dana Perimbangan

25. Pengelolaan Potensi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

26. Rekonsiliasi Data Pajak Daerah

27. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Bagi Hasil Pajak

28. Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

29. Perhitungan DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak Retribusi Daerah dan

Alokasi Dana Desa

30. Optimalisasi Penerimaan PBB Buku 1 Buku 2 dan Buku 3

31. Pengawasan dan Monitoring Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

32. Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah

33. Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah

34. Penyusunan Rencana Target Pendapatan daerah

35. Evaluasi dan Pemberian Hadiah Kepada Wajib Pajak Daerah, Desa dan

Kecamatan Yang Berprestasi

36. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

37. Bintek Pengelolaan Pendapatan Daerah

38. Intensifikasi Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah

39. Pembinaan dan Penyuluhan BPHTB

40. Cetak Administrasi Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan (P2)

41. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi PBB Perdesaan Perkotaan (P2)

42. Pengadaan Aplikasi dan Perangkat Sistem Monitoring Kewajiban Pajak

43. Penyusunan Profil Pengelolaan Pendapatan Daerah

44. Penyelesaian Piutang Pajak Daerah

45. Pelayanan Terhadap PBB Perdesaan Perkotaan dan Biaya Perolehan

atas Tanah dan Bangunan

46. Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan (P2)

47. Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah

48. Penertiban pajak daerah dan Retribusi Daerah

49. Operasi Sisir Pajak Bumi dan Bangunan Buku 4 dan Buku 5

50. Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

51. Pemeliharaan Peta Blok/SIG

52. Pemeliharaan Data Objek PBB

53. Sosialisasi Pajak Daerah

54. Pemutahiran Data Potensi Pajak Daerah

55. Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

37

56. Pendataan dan Penilaian Individual PBB P2

57. Kajian Potensi Pendapatan Daerah

Adapun rincian rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 3.2

sebagai berikut :

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun berjalan ini

telah memiliki rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2019 yang akan

49

dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendukungnya peningkatan pada badan pengelolaan

pendapatan daerah untuk lebih jelasnya rencana kerja dan perangkat daerah di tuangkan

kedalam tabel 4.1 :

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun

2019 ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad,

66

semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari para

penyelenggara negara serta masyarakat. Dalam rangka pencapaian sasaran program dan

kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja ini, diperlukan komitmen semua pihak yang

terlibat untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan

partisipatif.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2017 mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pendapatan terus

berupaya untuk turut serta mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sumedang

dengan membuat perencanaan strategis melalui upaya-upaya peningkatan profesionalisme

SDM aparatur, intensifikasi dan ekstensifikasi berbagai jenis penerimaan pendapatan daerah

serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Rencana kerja tahun 2019 ini merupakan acuan khususnya bagi penyelenggara yang

ada di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu seluruh unsur

penyelenggara program perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi

seluruh agenda sebagaimana tertuang dalam rencana kerja ini.

Sumedang, Juli 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG,

Drs. H. RAMDAN RUHENDI DEDI M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610226 198603 1 005