RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 - Banyuwangi...Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah

2019

BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI

RENCANA KERJA(RENJA)

TAHUN 2020

bapenda_banyuwangi@BapendaBwiBapenda Bwihttps://www.banyuwangikab.go.id

2019



TAHUN 2020


2019



TAHUN 2020


Rencana Kerja (Renja)Tahun 2020

ii Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 3

1.4. Sistematika Penelitian ............................................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU .............. 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD ... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................... 14

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .................... 17

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................. 17

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................. 19

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.............................. 19

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................................ 20

3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................. 22

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 27

Lampiran


1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat menggunakan sistim dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Menyadari bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari

sebuah sistem yang lebih besar yakni Pemerintah Republik Indonesia maka pemerintah

Kabupaten Banyuwangi mempunyai sebuah kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya,

baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membangun sinergitas dan

harmonisasi penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan di wilayahnya kepada Pemerintah

Pusat.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah (PD) memiliki

kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi Rencana Pembangunan

Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Berbagai program pembangunan yang tertuang dalam Renja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparasi,

akuntabilitas serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya mewujudkan good governance.

Monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dilakukan diharapkan dapat menjadi

pedoman dan landasan argumentasi bagi perbaikan penyusunan Renja pada tahun berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun

2020 adalah dokumen perencanaan, yang memuat visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan

aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Banyuwangi dan berorientasi

pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.



Penyusunan Rancangan Renja merupakan Penjabaran Renstra dan RKPD. Renja

sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD yang selalu berpatokan pada Agenda Bupati

Banyuwangi. Program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) dan kemudian di sahkan menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah

(DPA-PD) diharapkan sejauh mungkin mencerminkan kebijakan pembangunan yang telah di

tetapkan dalam dokumen-dokumen rencana tersebut. Selanjutnya program dan kegiatan

tersebut diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas dalam upaya

meningkatkan taraf hidup serta mengatasi kemiskinan sebagian besar masyarakat Kabupaten

Banyuwangi.

Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara

efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk

memenuhi tuntutan tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun

2014–2019;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi.

14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2020 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat

program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama

Tahun 2020.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

1. Memberi pedoman kepada setiap PD dalam melaksanakan pengendalian,

mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,

obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya;

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;

3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran

dan berkesinambungan;



4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

pendapatan daerah;

5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-PD

sebagai instrument kebijakan program/kegiatan dan rencana operasional anggaran

daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah sesuai

dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, proses penyusunan Renja Badan

Pendapatan Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah

dengan Dokumen RKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Perintah, Peraturan

Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan PD, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu:

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD,

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun

lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja PD

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja PD

tahun-tahun sebelumnya;

2.2 ANALISI KINERJA PELAYANAN PD,

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.

38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kinerja pelayanan;

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD,

Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD,

dampak capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program

nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020,

Memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan

antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan

analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target

Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD;



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Memuat telaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang bersifat buttom

up. Usulan tersebut bisa dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan,

yaitu:

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, DAN PROVINSI

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD,

Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra PD;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN,

Pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi

dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk

memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

dalam pembangunan daerah;

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam

pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan

anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan

penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

(Evaluasi Renja SKPD) Tahun 2017 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output

sebagaimana telah tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang

telah disusun pada tahun sebelumnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD secara

umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun

Anggaran 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Realisasi Belanja Langsung 2018

KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN OUTCOME OUTPUT %

SKPD PR KG PAGU REALISASI TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7

50202 BADAN PENDAPATANDAERAH

50202 1 Program PeningkatanManajemen danPelayananAdministrasi

4.255.913.800 4.219.590.065 99,15%

50202 1 1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

6.500.000 6.498.000 12 Bulan 12Bulan 99,97%

50202 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan listrik

215.000.000 209.447.415 12 Bulan 12Bulan 97,42%

50202 1 5 Penyediaan JasaPerkantoran

603.000.000 587.750.000 435OrangBulan

435OrangBulan

97,47%

50202 1 6 Penyediaan Alat TulisKantor

108.807.800 108.807.000 5.724Buah 5.724Buah 100,00%

50202 1 7 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

138.574.500 138.574.500 279.515 Buah 279.515Buah 100,00%

50202 1 8 Penyediaan KomponenInstalasi listrik/Penerangan Bangunan

80.439.250 79.154.350 2.021Buah 2.021Buah 98,40%



Kantor50202 1 9 Penyediaan Peralatan

dan PerlengkapanKantor

522.065.000 522.065.000 243Buah 243Buah 100,00%

50202 1 10 Penyediaan PeralatanRumah Tangga

231.581.250 229.698.900 3.267Buah 3.267Buah 99,19%

50202 1 11 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan

20.160.000 13.262.000 4.032Eksemplar 4.032Eksemplar 65,78%

50202 1 12 Penyediaan Bahanlogistik Kantor

135.000.000 134.684.400 12 Bulan 12Bulan 99,77%

50202 1 13 Penyediaan Makanandan Minuman

200.000.000 199.735.000 9.460Kotak 9.460Kotak 99,87%

50202 1 14 Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke luarDaerah

867.420.000 864.644.576 12 Bulan 12Bulan 99,68%

50202 1 20 Pengadaan Mebeleur 56.800.000 56.800.000 15 Buah 15Buah 100,00%

50202 1 23 Pemeliharaan GedungKantor

199.343.000 199.343.000 1 Unit PerTahun

1Unit PerTahun

100,00%

50202 1 25 PemeliharaanKendaraan Dinas/Operasional

140.000.000 139.763.200 18 Unit PerTahun

18Unit PerTahun

99,83%

50202 1 27 PemeliharaanPerlengkapan GedungKantor

51.350.000 51.300.000 66 Unit PerTahun

66Unit PerTahun

99,90%

50202 1 32 PemeliharaanPeralatan/Perlengkapan Kantor

160.000.000 159.862.100 122Unit PerTahun

122Unit PerTahun

99,91%

50202 1 35 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

399.892.000 399.055.624 3 Unit PerTahun

3Unit PerTahun

99,79%

50202 1 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor

119.981.000 119.145.000 1 LokasiPerTahun

1LokasiPerTahun

99,30%

50202 2 Program Perencanaandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah

399.655.200 382.294.200 95,66%

50202 2 3 Evaluasi danPenyusunan LaporanCapaian KinerjaPerangkat Daerah

211.180.900 210.769.900 12 Laporan 12Laporan 99,81%

50202 2 4 Penyusunan LaporanKeuangan

153.474.300 152.874.300 2 Laporan 2Laporan 99,61%

50202 2 8 Pengembangan MediaCetak danPenyebarluasanInformasi

35.000.000 18.650.000 12 Bulan 12Bulan 53,29%

50202 19 Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah

946.299.550 941.499.300 99,49%

50202 19 1 Penyusunan TargetPenerimaanPendapatan

29.335.000 29.196.000 120Orang 120Orang 99,53%

50202 19 2 PenyusunanPerumusan Peraturan

92.533.750 88.529.500 2 dokumen 4dokumen

95,67%



Perundang - undanganPendapatan Daerah

50202 19 3 Penyusunan DataInduk PendapatanDaerah

302.596.600 302.596.600 3 kegiatan 3kegiatan 100,00%

50202 19 5 Pemantauan danAsistensi Pajak DanRetribusi Daerah


50202 19 6 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah


50202 19 7 Penertiban PajakDaerah


50202 19 8 Penyusunan DataPiutang PendapatanDaerah

44.239.200 44.143.500 6 Laporan 6kegiatan 99,78%

50202 19 9 Penyusunan LaporanRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

103.278.900 103.140.900 300Laporan 300Buku 99,87%

50202 19 10 Monitoring danEvaluasi RealisasiPenerimaanPendapatan Daerah

0 0 0 kegiatan 0kegiatan 0,00%

50202 20 Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah

493.747.550 484.996.850 98,23%

50202 20 1 PenghimpunanSPTPD/RD dari DinasPenghasil

35.952.450 35.893.700 16.776Lembar 16.776Lembar 99,84%

50202 20 2 Validasi Data ObjekPajak dan RetribusiDaerah

77.611.100 69.858.100 16.776Lembar 16.776Lembar 90,01%

50202 20 3 Pelayanan PenerbitanNPWPD

28.410.900 28.310.000 475Lembar 475Lembar 99,64%

50202 20 4 Fasilitasi PelayananPajak dan RetribusiDaerah (DinasPenghasil)

12.458.000 12.453.400 16 Kegiatan 16Kegiatan

99,96%

50202 20 5 Gathering Pajak danRetribusi Daerah(Wajib Pajak)

212.021.850 211.958.300 1 Kegiatan 1Kegiatan

99,97%

50202 20 6 Pencetakan SKPD/RD 70.494.500 70.490.100 16.776Lembar 16.776Lembar 99,99%50202 20 7 Pembukuan dan

Pengarsipan SKPD/RD56.798.750 56.033.250 16.776Lembar 16.776Lembar 98,65%

50202 21 Program Intensifikasidan EkstensifikasiPajak Daerah

1.112.742.300 1.095.651.300 98,46%

50202 21 1 Intensifikasi PajakBumi dan Bangunan

258.864.000 254.429.500 550ObyekPajak

550ObyekPajak

98,29%

50202 21 2 Ekstensifikasi PajakBumi dan Bangunan

332.384.900 331.368.400 12 Bulan 12Bulan 99,69%

50202 21 3 Penyusunan LaporanPajak Bumi danBangunan

81.208.800 80.880.800 12 Laporan 12Buku 99,60%

50202 21 4 Updating Data Pajak 135.704.000 125.488.000 1.100ObyekPajak

1.100ObyekPajak

92,47%



Bumi dan Bangunan50202 21 5 Updating Aplikasi dan

Data Base Pajak Bumidan Bangunan

52.100.000 52.100.000 1 Aplikasi 1Aplikasi 100,00%

50202 21 6 Intensifikasi BPHTB 112.284.400 112.028.400 850ObyekPajak

850ObyekPajak

99,77%

50202 21 7 Ekstensifikasi BPHTB 45.286.500 44.926.500 12 Bulan 12Bulan 99,21%50202 21 8 Penyusunan Laporan

BPHTB42.809.700 42.329.700 12 Laporan 12Buku 98,88%

50202 21 9 Updating Aplikasi danData Base BPHTB

52.100.000 52.100.000 1 Aplikasi 1Aplikasi 100,00%

JUMLAH 7.208.358.400 7.124.031.715 98,83%

Renja 2020 berdasarkan program dan kegiatan DPA Tahun Anggaran 2019 sebesar

10.405.817.600,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu

Enam Ratus Rupiah) dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 2.1

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sampan dengan Triwula II

NO. PROGRAM /KEGIATANOutcome Output

Target Realisasi Target Realisasi

I. Program PeningkatanManajemen danPelayananAdministrasi 4.204.648.900 1.640.439.753

1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat 9.000.000 4.500.000

12 Bulan 6 Bulan

2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan listrik 282.000.000 77.828.342

12 Bulan 6 Bulan

3 Penyediaan JasaPerkantoran 702.000.000 265.750.000

480 OrangBulan

240 OrangBulan

4 Penyediaan Alat TulisKantor 80.152.500 40.150.600

4.154 Buah 2.078 Buah

5 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan 176.500.000 88.249.800

369.834 Buah 184.918 Buah



6 Penyediaan KomponenInstalasi listrik/Penerangan BangunanKantor 86.564.800 43.281.700

1.861 Buah 930 Buah

7 Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor 660.500.000 513.982.000

31 Buah 8 Buah

8 Penyediaan PeralatanRumah Tangga 174.267.000 69.631.500

4.947 Buah 2.476 Buah

9 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan 29.664.000 3.400.500

4.944 Exemplar

567 Exemplar

10 Penyediaan Bahanlogistik Kantor 150.000.000 50.640.100

12 Bulan 6 Bulan

11 Penyediaan Makanandan Minuman 226.500.000 86465000

11.059 Kotak 5.528 Kotak

12 Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke luarDaerah 731.000.000 255.635.661

12 Bulan 6 Bulan

14Pemeliharaan GedungKantor 20.000.000 0

1 UnitPerTahun

0 UnitPerTahun

15 PemeliharaanKendaraan Dinas/Operasional 131.100.600 59.741.050

18 UnitPerTahun

8 UnitPerTahun

16 PemeliharaanPerlengkapan GedungKantor 109.150.000 29.956.100

77 UnitPerTahun

38 UnitPerTahun

17 PemeliharaanPeralatan/Perlengkapan Kantor 101.250.000 51.227.400

80 UnitPerTahun

40 UnitPerTahun

18Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 365.000.000 0

3 UnitPerTahun

0 UnitPerTahun

19Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor 170.000.000 0

2 LokasiPerUnit

0 LokasiPerUnit



II Program Perencanaandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 2.414.392.000 350.112.900

20 Evaluasi danPenyusunan LaporanCapaian KinerjaPerangkat Daerah 243.515.000 100.553.600

12 Laporan

6 Laporan

21 Penyusunan LaporanKeuangan 120.877.000 48.409.300

2 Laporan

1 Laporan

22 Pengembangan MediaCetak danPenyebarluasanInformasi 2.050.000.000 201.150.000

12 Bulan 6 Bulan

III Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah 1.057.118.700 394.933.850

23 Penyusunan TargetPenerimaanPendapatan 30.416.000 14.122.000

120 Orang 16 Orang

24 PenyusunanPerumusan PeraturanPerundang - undanganPendapatan Daerah 63.133.750 8.132.300

2 dokumen

0 dokumen

25 Penyusunan DataInduk PendapatanDaerah 202.645.000 2.640.000

6 kegiatan

1 kegiatan

26 Pemantauan danAsistensi Pajak DanRetribusi Daerah 63.668.700 11544300

24 kegiatan

12 kegiatan

27 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah 50.000.000 50.000.000

1 kegiatan

1 kegiatan

28 Penertiban PajakDaerah 377.246.050 178.899.200

6 kegiatan

3 kegiatan

29 Penyusunan DataPiutang PendapatanDaerah 57.382.000 22.736.000

12 dokumen

3 kegiatan



30 Penyusunan LaporanRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah 117.043.200 54.372.500

300 dokumen

0 Buku

31 Monitoring danEvaluasi RealisasiPenerimaanPendapatan Daerah 95.584.000 52.487.550

4 kegiatan

3 kegiatan

IV Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah 494.837.100 289.135.300

32 PenghimpunanSPTPD/RD dari DinasPenghasil 31.017.500 31.017.500

20.442 Lembar 10.688 Lembar

33 Validasi Data ObjekPajak dan RetribusiDaerah 179.448.500 62.808.500


34 Pelayanan PenerbitanNPWPD 51.176.500 27.572.000

900 Lembar 485 Lembar

35 Fasilitasi PelayananPajak dan RetribusiDaerah (DinasPenghasil) 9.999.900 9.999.700

18 Kegiatan

18 Kegiatan

36 Gathering Pajak danRetribusi Daerah(Wajib Pajak) 92.004.480 91.831.800

1 Kegiatan

1 Kegiatan

37 Pencetakan SKPD/RD 84.775.900 42.716.400 20.442 Lembar 10.688 Lembar

38 Pembukuan danPengarsipan SKPD/RD 46.414.320 23.189.400


V Program Intensifikasidan EkstensifikasiPajak Daerah 2.234.820.900 717.846.600

39 Intensifikasi PajakBumi dan Bangunan 675.617.700 28.280.000

810.000 ObyekPajak

13.245 ObyekPajak

40 Ekstensifikasi PajakBumi dan Bangunan 193.215.000 155.519.000

12 Bulan 6 Bulan

41 Penyusunan LaporanPajak Bumi dan

89.168.800 23.735.20012 Lapora 3 Lapora



Bangunan n n

42 Updating Data PajakBumi dan Bangunan 395.951.400 146.633.400

1.150 ObyekPajak

147 ObyekPajak

43 Updating Aplikasi danData Base Pajak Bumidan Bangunan 667.200.000 209.117.200

1 Aplikasi 0 Aplikasi

44Intensifikasi BPHTB 50.332.000 18.080.000

900 ObyekPajak

182 ObyekPajak

46 Penyusunan LaporanBPHTB 43.336.000 17.981.800

12 Laporan

6 Laporan

47 Updating Aplikasi danData Base BPHTB 120.000.000 118.500.000

1 kegiatan

1 kegiatan

Jumlah AnggaranSeluruhnya

10.405.817.600 3.392.468.403

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan 4 Program dengan 53

Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, terdapat 21 kegiatan;

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat 3 kegiatan;

3. Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah, terdapat 10 kegiatan;

4. Program Intensiifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, terdapat 19 kegiatan;

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang

direncanakan meliputi:

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah;

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

3. Penyediaan Jasa Perkantoran

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor



5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10. Penyediaan Bahan logistik Kantor

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

13. Pengadaan Mebeleur

14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

15. Pemeliharaan Gedung Kantor

16. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

17. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

18. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

19. Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

20. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang

tepat waktu;

Kegiatan :

1. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

2. Penyusunan Laporan Keuangan

3. Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi

3. Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Indikator : 1. Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Peningkatan Kualitas Monitoring dan Evaluasi.

3. Persentase peningkatan Pelaporan realisasi pendapatan yang tepat

waktu.

Kegiatan :



1. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem pajak Daerah

2. Penertiban Pajak Daerah

3. Penagihan Piutang pajak daerah Lainnya

4. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

5. Peningkatan Kualitas Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan

Daerah

6. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

7. Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Perpajakan Daerah

8. Penghapusan Piutang Pajak Daerah

9. Penagihan Piutang PBB dan BPHTB

10. Pendistribusian Ketetapan PBB P2;

4. Program Intensiifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Indikator : 1. Persentase Kesadaran Wajib Pajak Meningkat

2. Peningkatan Jumlah Wajib Pajak

3. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Berbasis Teknologi

Informasi

Kegiatan :

1. Penyusunan Target Pendapatan Pajak Daerah

2. Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang - undangan Pendapatan Daerah

3. Penyusunan Potensi Pajak Daerah

4. Penghimpunan SPTPD/RD

5. Pendaftaran, Pendataan dan Pemutahiranb Pajak Daerah

6. Pendataan Potensi Pajak dan retribusi Daerah

7. Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

8. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (WP)

9. Penetapan dan Pencetakan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB

10. Penyusunan Laporan dan Pengarsipan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDN, dan SKPDLB

11. Pendataan Penilaian dan Pemeliharaan data base PBB

12. Pendaftran Pendataan dan Penilaian Objek Baru PBB

13. Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan

14. Pemeliharaan Aplikasi PBB dan BPHTB



15. Pelayanan Verifikasi BPHTB

16. Penyusunan Laporan BPHTB

17. Penetapan dan Pencetakan SPPT-PBB-P2

18. Validasi SSPD BPHTB

19. Verifikasi SPTPD Pajak Daerah (Self Assesment)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Ada beberapa permasalahan yang masih akan dihadapi terkait dengan upaya-upaya

peningkatan pendapatan antara lain:

a. Masalah Internal

- Potensi pajak belum tergali secara optimal dari sektor Pajak Daerah;

Untuk menggali potensi Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah melakukan

beberapa inovasi yaitu e-PAD, NPWPD, e-PBB, PBB Kolektif, Fiscal Cadaster,

Penghapusan Denda Administrasi PBB, dll.

b. Masalah Eksternal

- Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh pajak untuk menyelesaikan kewajiban

membayar pajak, dan belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Hal ini

disebabkan karena pemerintah daerah belum memiliki tenaga khusus yang

menangani penyimpangan terhadap pajak daerah. Kualifikasi yang dibutuhkan

Badan Pendapatan Daerah adalah PPNS Pajak, Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita

Pajak.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara RKPD 2020 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam lampiran (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah, pada dasarnya adalah membantu Bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang

pendapatan daerah;

b. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;

c. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 tidak memiliki

kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

maupun perguruan tinggi.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah:

“Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam visi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Kementerian Dalam Negeri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri.

2. Meningkatkan Pelayanan Publik.

3. Menegakkan Demokrasi.

4. Menjaga Integrasi Bangsa.

5. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah didukung oleh seluruh sumber daya aparatur sipil

negara, anggaran, dan segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab

selalu bersinergi guna mewujudkan visi dimaksud.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan

beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah pada setiap entitas

penyelenggara pemerintahan daerah;

2. Mendorong terwujudnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat

dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik;

3. Mendorong terwujudnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap

pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;

4. Mewujudkan efektifitas kebijakan dan pembinaan kelembagaan dan kepegawaian pada

perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;



5. Meningkatnya kapasitas koordinasi dan pembinaan pemerintahan daerah secara

berkesinambungan terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;

6. Meningkatkan keselarasan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan peraturan

yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang

dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang

pendapatan daerah;

b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan


c. Pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;

a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur:

” Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berahlak Melalui Kemandirian Fiskaldan Pelayanan Publik Yang Berkualitas “

Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur:

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementrian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa

sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan. Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi, yaitu:

a. perencanaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang



pendapatan daerah;

b. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan


c. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (tahun) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan

dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama

bidang urusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016–2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci

keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan yaitu Tercapainya target pendapatan

daerah melalui tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel berbasis IT.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam

jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”.

Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang

lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus

(specific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu

(on time).

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016–2021 adalah:

1. pendapatan asli daerah meningkat;

dengan target indikator kinerja:

a. Persentase peningkatan realisasi pendapatan asli daerah;

2. Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Perangkat Daerah Yang Profesional;

dengan target indikator kinerja:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat;



3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi, maka telah menetapkan beberapa program dan kegiatan pada

Tahun Anggaran 2020. Adapun Usulan Program dan Kegiatan yang ditetapkan oleh

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2020,

sebagaimana tampak pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Usulan Program dan Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah T.A 2020

No. Program–KegiatanUsulan

Anggaran(Rp.)

Output

Badan Pendapatan Daerah 9.149.082.720

Program Peningkatan Manajemen dan PelayananAdministrasi

3.931.467.100

1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

9.000.000 12 Bulan

2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan listrik

536.000.000 36 Tagihan

3 Penyediaan JasaPerkantoran

989.400.000 624 Orang Bulan

4 Penyediaan Alat TulisKantor

80.152.500 2.993 Buah

5 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

106.500.000 256.200 Lembar

6 Penyediaan KomponenInstalasi listrik/Penerangan BangunanKantor

100.000.000 1.033 Buah

7 Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor

400.000.000 430 Unit



8 Penyediaan PeralatanRumah Tangga

115.000.000 2.521 Buah

9 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan

29.664.000 4.228 Exemplar

10 Penyediaan Bahanlogistik Kantor

215.000.000 13.000 Liter

11 Penyediaan Makanandan Minuman

150.000.000 12 Bulan

12 Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke luarDaerah

500.000.000 1.050 Orang Hari

13 Pengadaan Mebeleur 50.000.000 4 Buah

14 Pemeliharaan GedungKantor

100.000.000 1 Unit

15 Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

131.100.600 17 Unit/Aktifitas

16 PemeliharaanPerlengkapan GedungKantor


17 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor


18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

200.000.000 1 Unit

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor


Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah

414.392.000

1 Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

243.515.000 12 Laporan

2 Penyusunan LaporanKeuangan

120.877.000 2 Laporan



3 Pengembangan MediaCetak danPenyebarluasanInformasi

50.000.000 20.600 Unit

Program Optimalisasi Penerimaan PendapatanDaerah

1.959.557.500

1 Pemeliharaan danPengembangan Sistempajak Daerah

50.000.000 9 Modul

2 Penertiban Pajak Daerah 259.200.000 6 Aktivitas

3 Penagihan Piutang pajakdaerah Lainnya

117.043.200 12 Laporan

4 Penyusunan LaporanRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

57.382.000 24 Dokumen

5 Peningkatan KualitasMonitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

120.584.000 12 Bulan

6 Pengawasan danPemeriksaan PajakDaerah

517.888.800 300 Wajib Pajak

7 Sosialisasi danPenyelesaian KeberatanPerpajakan Daerah

58.000.000 25 Kegiatan

8 Penghapusan PiutangPajak Daerah

135.533.250 6 Kegiatan

9 Penagihan Piutang PBBdan BPHTB

47.796.250 6 Kegiatan

10 PendistribusianKetetapan PBB P2

596.130.000 815.000 Wajib Pajak

Program Intensiifikasi dan Ekstensifikasi PendapatanDaerah

2.843.666.120

1 Penyusunan TargetPendapatan Pajak

80.854.950 1 Dokumen



Daerah

2 Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan PendapatanDaerah

63.133.750 2 Dokumen

3 Penyusunan PotensiPajak Daerah

Integrasi Host ToHost

115.078.000 1 Dokumen

Penyusunan ZNT 187.722.000 1 Dokumen

4 PenghimpunanSPTPD/RD

168.417.500 7.000 SPTPD

5 Pendaftaran, Pendataandan Pemutahiran PajakDaerah

193.910.000 12 Bulan

6 Pendataan Potensi Pajakdan retribusi Daerah

146.158.200 7.000 Wajib Pajak

7 Fasilitasi Pelayanan Pajakdan Retribusi Daerah

125.024.250 500 Peserta

8 Sosialisasi Pajak danRetribusi Daerah (WP)

50.000.000 25 Kegiatan

9 Penetapan danPencetakan SKPD,SKPDKB, SKPDKBT,SKPDN dan SKPDLB

190.502.000 1.000 Lembar

10 Penyusunan Laporan danPengarsipan SPTPD,SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDN, dan SKPDLB

46.414.320 20.442 Lembar

11 Pendataan Penilaian danPemeliharaan data basePBB

394.086.900 800.000 Obyek Pajak



12 Pendaftran Pendataandan Penilaian Objek BaruPBB

193.215.000 800.000 Obyek Pajak

13 Penyusunan LaporanPajak Bumi danBangunan

50.000.000 12 Laporan

14 Pemeliharaan AplikasiPBB dan BPHTB

200.000.000 2 Aplikasi

15 Pelayanan VerifikasiBPHTB

75.118.550 30.000 Berkas

16 Penyusunan LaporanBPHTB

68.617.050 12 Laporan

17 Penetapan danPencetakan SPPT-PBB-P2

290.574.300 800.000 SPPT PBB P2

18 Validasi SSPD BPHTB 77.743.350 30.000 Berkas

19 Verifikasi SPTPD PajakDaerah (Self Assesment)

127.096.000 10.000 Lembar

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2020 telah mengusulkan sebanyak 4 program dan 53

kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 9.149.082.720,- (Sembilan Milyar Seratus Empat

Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

KODE REKENING

SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI

KEBUTUHANDANA / PAGU

INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 850202 BADAN PENDAPATAN DAERAH 9.149.082.720

50202 01 Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi

3.931.467.100

50202 01 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah Waktu penyediaanjasa surat menyurat

BANYUWANGI 12 Bulan 9.000.000 APBD

50202 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik

Jumlah waktu penyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan listrik

BANYUWANGI 36 Tagihan 536.000.000 APBD

50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenagaperkantoran

BANYUWANGI 624 Orang Bulan 989.400.000 APBD

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantoryang disediakan

BANYUWANGI 2.993 Buah 80.152.500 APBD

URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA 2020

TARGET CAPAIAN KINERJA

1 5

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantoryang disediakan


50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakandan Penggandaan yangdisediakan

BANYUWANGI 256.200 Lembar 106.500.000 APBD

50202 01 08 Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

Jumlah Komponen Instalasilistrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan


50202 01 09 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor yangdisediakan

BANYUWANGI 430 Unit 400.000.000 APBD

50202 01 10 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Jumlah Peralatan RumahTangga yang disediakan


50202 01 11 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan yang disediakan

BANYUWANGI 4.228 Exemplar 29.664.000 APBD

50202 01 12 Penyediaan Bahan logistikKantor

Jumlah Waktu Bahanlogistik Kantor yangdisediakan

BANYUWANGI 13.000 Liter 215.000.000 APBD

50202 01 13 Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah Makanan danMinuman yang disediakan


50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

BANYUWANGI 1.050 Orang Hari 500.000.000 APBD

50202 01 20 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur YangDiadakan

BANYUWANGI 4 Buah 50.000.000 APBD

50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung KantorYang Dipelihara


50202 01 25 Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional YangDipelihara

BANYUWANGI 17 Unit/Aktifitas 131.100.600 APBD50202 01 25 Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional YangDipelihara

BANYUWANGI 17 Unit/Aktifitas 131.100.600 APBD

50202 01 27 Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah PerlengkapanGedung Kantor YangDipelihara


50202 01 32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor Yangdipelihara


50202 01 35 Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

Jumlah Gedung KantorYang Di Rehab


50202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

Jumlah Taman Kantor YangDipelihara


50202 02 Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah

414.392.000

50202 02 03 Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat DaerahYang Disusun

BANYUWANGI 12 Laporan 243.515.000 APBD

50202 02 04 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuanganyang Disusun


50202 02 08 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

Jumlah Fasilitasi MediaCetak dan PenyebarluasanInformasi YangDikembangkan

BANYUWANGI 20.600 unit 50.000.000 APBD

50202 19 Program OptimalisasiPenerimaan PendapatanDaerah

1.959.557.500

50202 19 01 Pemeliharaan danPengembangan Sistem pajakDaerah

Jumlah Fitur/ModulAplikasi

BANYUWANGI 9 Modul 50.000.000 APBD

50202 19 02 Penertiban Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yangditertibkan

BANYUWANGI 6 Aktivitas 259.200.000 APBD50202 19 02 Penertiban Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yangditertibkan

BANYUWANGI 6 Aktivitas 259.200.000 APBD

50202 19 03 Penagihan Piutang pajakdaerah Lainnya

Jumlah Wajib Pajaktertagih


50202 19 04 Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan PendapatanDaerah

Jumlah laporan RealisasiPenerimaan PendapatanDaerah yang Disusun

BANYUWANGI 24 Dokumen 57.382.000 APBD

50202 19 05 Peningkatan KualitasMonitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

Jumlah AktivitasMonitoring dan Evaluasiyang dilaksanakan


50202 19 06 Pengawasan dan PemeriksaanPajak Daerah

Jumlah Wajib Pajak yangdiperiksa

BANYUWANGI 300 Wajib Pajak 517.888.800 APBD

50202 19 07 Sosialisasi dan PenyelesaianKeberatan Perpajakan Daerah

Jumlah RealisasiPenerimaan PendapatanDaerah

BANYUWANGI 25 Kegiatan 58.000.000 APBD

50202 19 08 Penghapusan Piutang PajakDaerah

Jumlah Laporan DataPiutang Daerah yangdisusun per Wajib Pajakper Bulan


50202 19 09 Penagihan Piutang PBB danBPHTB

Jumlah Laporan DataPiutang Daerah yangdisusun per Wajib Pajakper Bulan


50202 19 12 Pendistribusian Ketetapan PBBP2

Jumlah SPPT PBB P2 yangterdistribusikan

BANYUWANGI 815.000 Wajib Pajak 596.130.000 APBD

50202 20 Program Intensiifikasi danEkstensifikasi PendapatanDaerah

2.843.666.120

50202 20 01 Penyusunan Target PendapatanPajak Daerah

Jumlah DokumenPenyusunan TargetPendapatan Pajak Daerah


50202 20 02 Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

Jumlah DokumenPeraturan Reklame, Hoteldan ABT

BANYUWANGI 2 Dokumen 63.133.750 APBD50202 20 02 Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

Jumlah DokumenPeraturan Reklame, Hoteldan ABT


50202 20 03 Penyusunan Potensi PajakDaerah

Jumlah Dokumen PotensiPajak Daerah


50202 20 04 Penghimpunan SPTPD/RD Jumlah SPTPD SejenisObjek Hotel, Restoran,Hiburan, Reklame, ABT danParkir

BANYUWANGI 7.000 SPTPD 168.417.500 APBD

50202 20 05 Pendaftaran, Pendataan danPemutahiranb Pajak Daerah

Jumlah Wajib PajakTerdata Memiliki NPWPD


50202 20 06 Pendataan Potensi Pajak danretribusi Daerah

Jumlah Wajib PajakTerdata Memiliki NPWPD

BANYUWANGI 7.000 Wajib Pajak 146.158.200 APBD

50202 20 07 Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah

Jumlah Bimtek PelayananPajak Daerah

BANYUWANGI 500 Peserta 125.024.250 APBD

50202 20 08 Sosialisasi Pajak dan RetribusiDaerah (WP)

Jumlah Kegiatan SosialisasiPajak dan Retribusi Daerah


50202 20 09 Penetapan dan PencetakanSKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDN dan SKPDLB

Jumlah Dokumen SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDNdan SKPDLB


50202 20 10 Penyusunan Laporan danPengarsipan SPTPD, SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, danSKPDLB

Jumlah SKPD RetribusiDaerah yang diarsipkan


50202 20 11 Pendataan Penilaian danPemeliharaan data base PBB

Jumlah Pemutahiran DataObyek dan Wajib PajakNJOP, ZNT, DBKB dan PetaBlok

BANYUWANGI 800.000 Obyek Pajak 394.086.900 APBD

50202 20 12 Pendaftran Pendataan danPenilaian Objek Baru PBB

Jumlah Objek Pajak Baru BANYUWANGI 800.000 Obyek Pajak 193.215.000 APBD

50202 20 13 Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan

Jumlah Laporan PBB yangdisusun

BANYUWANGI 12 Laporan 50.000.000 APBD50202 20 13 Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan

Jumlah Laporan PBB yangdisusun


50202 20 14 Pemeliharaan Aplikasi PBB danBPHTB

Jumlah PengembanganAplikasi PBB dan BPHTB

BANYUWANGI 2 Aplikasi 200.000.000 APBD

50202 20 15 Pelayanan Verifikasi BPHTB Jumlah Pelayanan danVerivikasi BPHTB

BANYUWANGI 30.000 Berkas 75.118.550 APBD

50202 20 17 Penyusunan Laporan BPHTB Jumlah laporan BPHTByang disusun


50202 20 19 Penetapan dan PencetakanSPPT-PBB-P2

Jumlah PSPPT PBB P2 yangdicetak

BANYUWANGI 800.000 SPPT PBB P2 290.574.300 APBD

50202 20 20 Validasi SSPD BPHTB Jumlah Validasi SSPDBPHTB

BANYUWANGI 30.000 Berkas 77.743.350 APBD

50202 20 21 Verifikasi SPTPD Pajak Daerah(Self Assesment)

Jumlah DokumenTerverifikasi


RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 - Banyuwangi...Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah

Documents