RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
RENCANA KERJA (RENJA)BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANGTAHUN 2014
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHNOMOR : 900/95 –BKD TAHUN 2013
TENTANGRENCANA RENJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Kerja
Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) perlu menyusun Rencana kerja (Renja);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, Rencana kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan PimpinanSatuan Kerja Perangkat Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi Dan TataKerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimanatelah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten PandeglangNomor 4 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun2008 tentang Sistem Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenPandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan LembaranDaerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, TambahanLembaran Daerah Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenPandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah KabupatenPandeglang Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun 2008 tentangRincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan kepegawaianDaerah Kabupaten Pandeglang;
Memperhatikan : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor …………………. tentangPengesahan Rencana kerja (Renja) SKPD.
MEMUTUSKAN :Menetapkan :
Kesatu : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah KabupatenPandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalamlampiran Keputusan ini;
Kedua : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu:
1. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasilyang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahunsecara sistematis dan berkesinambungan denganmemperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang adaatau yang mungkin timbul yang menghasilkan suaturencana Kerja instansi pemerintah, yang memuat visi,misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan programserta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalampelaksanaannya;
2. Sebagai dokumen perencanaan sebagaimana dimaksuddalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Ketiga : Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatudisusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitasperencanaan, statistik, penanaman modal penataan ruangdaerah;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : Maret 2013
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PANDEGLANG
MOHAMMAD AMRI, SHNIP. 19640221 199203 1 006
RENCANA KERJA
( RENJA )
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (perevlap) - i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur hanya untuk Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat Ridho-Nya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2014 sebagai gambaran atas rencana pelaksanaan kegiatan
tahun 2014 telah tersusun.
Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan rencana kerja ini masih
terdapat beberapa kekurangan dan belum dapat memberikan gambaran
sepenuhnya atas penyelenggaraan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pandeglang tahun 2014 secara menyeluruh dan mendetail.
Demikian rencana kerja ini kami sampaikan, mudah-mudahan dapat
memberikan manfaat serta dapat dijadikan bahan perencanaan lebih lanjut.
Pandeglang, Maret 2013
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PANDEGLANG
MOHAMMAD AMRI,SHNIP. 19640221 199203 1 006
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (perevlap) - ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………......... iDAFTAR ISI ………………………………………………………………...................... iiDAFTAR TABEL ………………………………………………………………............... iii
BAB I PENDAHULUAN 11.1. Latar Belakang ........................................................................... 11.2. Landasan Hukum …………………..........……………………... 21.3.1.4
Maksud dan TujuanSistematika Penulisan
34
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIANDAERAH TAHUN 2012
5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerahtahun lalu dan capaian Renstra …………...............................
5
2.2.2.3.
2.4.2.5.
Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah............Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi badankepegawaian daerahReview terhadap rancangan awal renjaPenelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
610
1116
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 183.1. Telahan terhadap kebijakan Nasional ......................................... 183.2.3.3
Tujuan dan Sasaran renja Badan Kepegawaian Daerah.............Program dan Kegiatan
1820
BAB VI PENUTUP ............................................................................................. 23
LAMPIRAN :
1. Rencana Program dan Kegiatan tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (perevlap) - iii
DAFTAR TABEL
1. Tabel 2.1 : Capaian Sasaran Strategis Tahun 2012 dibandingkan dengan
tahun 2011 ………........... …………………………..….. 5
2. Tabel 2.2 : Analisis Akuntabilitas Tahun 2012 dibandingkan dengan tahun
2011 …….............................................…………..………. 7
3. Tabel 2.3 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung tahun 2012 dan dibandingkan dengan tahun 2011
…………...................................………………………..….. 8
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 11
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANGBerdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara
Penyusunan Rencana Kerja SKPD disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah
Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah merupakan dokumen
perencanaan tahunan dan disusun sebagai penurunan Renstra BKD dan
memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi
dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi
pembiayaan dua tahun kedepan.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai institusi yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan SDM pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang membuat Rencana Kerja Tahun 2014
dengan beberapa indikator yang diintrodusir di antaranya Evaluasi Anggaran
Tahun 2011 dan 2012, Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2011 dan
2012, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dipersandingkan dengan
kedudukan, tugas dan fungsi, serta visi dan misi yang dimiliki Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang.
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 22
1.2. LANDASAN HUKUMLandasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pandeglang ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Pandeglang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 tahun 2011 tentang
Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) tahun 2011-
2016
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Pandeglang;
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 33
10. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunuk
Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan tatacara penyusunan
rencana kerja SKPD.
1.3. Maksud dan TujuanTujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
a. Merealisasikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
b. Memberikan pedoman dan arahan pengelolaan kegiatan untuk periode 1
Tahun
c. Memberikan display data secara akurat, lengkap dan komprehensif terkait
dengan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan.
d. Menjadikan acuan dalam pengambilan keputusan di tahun 2014.
Adapun yang Maksud kegiatan adalah peningkatan kinerja seluruh pegawai
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang diindikasikan dari:
a. Meningkatnya wawasan ilmu dan pengetahuan (knowledge) SDM pegawai;
b. Meningkatnya keterampilan (skill) SDM pegawai;
c. Meningkatnya kematangan sikap dan prilaku (attitude) pegawai.
Ketiga indikator ini merupakan pengintegrasian dari keutuhan sumber daya
aparatur yang sejatinya memiliki wawasan yang luas, keterampilan yang
cakap dan didampingi oleh sikap prilaku yang bermoral berdasarkan norma-
norma yang berlaku.
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 44
1.4. SISTEMATIKA PENULISANBAB I PENDAHULUAN1.1. LATAR BELAKANG
1.2. LANDASAN HUKUM
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIANDAERAH TAHUN 2011 DAN 20122.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV PENUTUP :LAMPIRAN :
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 55
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2012
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHTAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Kinerja yang telah dilakukan
di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan
realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat
diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan pelayanan
untuk Tahun Anggaran 2012 dikategorikan berhasil dengan baik.Selain itu sebagai bahan evaluasi pencapaian sasaran tahun 2012
dibandingkan dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.1Capaian Sasaran Strategis Tahun 2012
Dibandingkan dengan Tahun 2011
No Sasaran StrategisPerbandingan
Tahun 2012 danTahun 2011
Target(%)
Realisasi(%)
1. Meningkatnya kinerja aparatur
pemerintah dalam melaksanakan tugas
dan kewajiban sebagai pelayan
masyarakat
Tahun 2012 100 88,56
Tahun 2011 100 152,71
Lebih/Kurang- -64,15
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas
pegawai dalam memberikan pelayanan
Tahun 2012 100 99,39
Tahun 2011 100 96,71
Lebih/Kurang - 2,68
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk sasaran Meningkatnya kinerja
aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
pelayan masyarakat pada tahun 2011 tingkat capaiannya melebihi target,
sedangkan pada tahun 2012 tingkat capaiannya kurang dari target dengan
selisih yang cukup besar. Hal ini bukan berarti kinerja BKD jelek, tetapi pada
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 66
tahun 2011 ada 4 (empat) kegiatan yang capaiannya melebihi target dan
sangat signifikan dimana keadaan tersebut tidak terduga dan tidak dapat
dihindari. Sedangkan pada tahun 2012 hanya 1(satu) kegiatan yang
capaiannya melebihi target dan tidak begitu signifikan.
Untuk sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai dalam
memberikan pelayanan dari tahun 2011 dan tahun 2012 tingkat capaiannya
kurang dari target. Hal ini terjadi karena ada peserta diklat yang tidak dapat
mengikuti kegiatan tersebut.
Apabila dibandingkan antara tahun 2011 dengan tahun 2012 menunjukkan
adanya penurunan dan kenaikan capaian. Untuk sasaran Meningkatnya kinerja
aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
pelayan masyarakat mengalami penurunan capaian yang sangat signifikan
yaitu -64,15%. Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas
pegawai dalam memberikan pelayanan mengalami kenaikan yang cukup baik
yaitu sebesar 2,68%.
2.2. ANALISIS ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAERAHDengan menggunakan cara perhitungan analisis efektifitas dan efisiensi,
hasilnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :
Tabel 2.2.Analisis Akuntabilitas Tahun 2012Dibandingkan Dengan Tahun 2011
No Kegiatan Efektifitas(2012/2011)
Efisiensi(2012/2011)
1 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
√/√ √/√
2Peningkatan KelengkapanAdministrasi KetatausahaanKepegawaian Dan Kearsipan
√/√ √/√
3 Layanan Administrasi Kantor √/√ √/√
4 Pembayaran Honorarium TenagaKontrak Kerja
√/√ √/√
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 77
5 Pengadaan Alat Tulis Kantor √/√ √/√
6 Pengadaan Kendaraandinas/operasional
√/√ √/√
7 Pengadaan Mebeleur √/√ √/√
8 Pemeliharaan Rutin Berkala GedungKantor
√/√ √/√
9 Pemeliharaan Rutin BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
√/√ √/√
10 Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya
√/√ √/√
11 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun
√/√ √/√
12 Penyusunan Laporan danRekonsiliasi Keuangan
√/√ √/√
13 Pengelolaan Aset SKPD √/√ √/√
14 Penyusunan Dokumen PerencanaanSKPD
√/√ √/√
15 Penyusunan Dokumen PelaporanDan Evaluasi SKPD
√/√ √/√
16 Fasilitasi Kegiatan KORPRI √/- √/-17 Seleksi penerimaan CPNSD √/- √/-18 Penyusunan peraturan kepegawaian √/√ √/√
19 Penerimaan Pendaftaran dan seleksiadmnistrasi calon praja IPDN √/√ √/√
20 Pemberhentian dan Pensiun PNS √/√ √/√21 Baperjakat √/√ √/√22 Verifikasi Tenaga Honorer √/- √/-23 Program Simpeg √/- √/-24 Sensus Pegawai √/- √/-
25PengelolaanKaris,Karsu,Karpeg,Taspen danSatya lencana Karya Satya
√/√ √/√
26 Pelaksanaan ujian dinas danPenyesuaian ijasah √/√ √/√
27 Penataan dokumentasi pegawai √/√ √/√28 Inpassing gaji pokok √/√ √/√
29 Sumpah PNS dan PengangkatanCPNSD menjadi PNS √/√ √/√
30 Pengelolaan Kenaikan PangkatStruktural √/√ √/√
31 Pengelolaan Kenaikan PangkatJabatan Fungsional Tertentu √/√ √/√
32 Pengelolaan Jabatan Fungsional √/√ √/√
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 88
Tertentu
33 Pembinaan Pegawai tindak lanjutpenanganan LHP dan LHKPN √/√ √/√
34 Pembinaan Disiplin PNS √/√ √/√
35 Pendidikan dan PelatihanPrajabatan bagi CPNSD √/√ √/√
36 Pendidikan Penjenjangan Struktural √/√ √/√
Dengan memperhatikan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua kegiatan yang
dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang tahun
2012 dilaksanakan 100% atau efektif dan efisien.
Dengan demikian dapat disampaikan bahwa semua kegiatan yang
dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Pandeglang dapat
dilaksanakan dengan baik tanpa menghadapi kendala yang berarti, atau semua
kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai dengan baik.
Demikian juga apabila dibandingkan dengan tahun 2011 terdapat peningkatan
efektifitas dan efisiensi, yaitu untuk tahun 2011 terdapat 5 (lima) kegiatan yang
tidak efektif dan efisien, namun untuk tahun 2012 semua kegiatan dilaksanakan
dengan efektif dan efisien.
Tabel 2.3Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung Tahun 2012 danDibandingkan dengan Tahun 2011
No Belanja Anggaran SetelahPerubahan Realisasi Selisih
Lebih/Kurang %
1. Belanja TidakLangsung tahun 2012 2.309.734.800 2.014.202.958 248.478.311.04 89,0
Belanja Pegawai 2.309.734.800 2.014.202.958 248.478.311.04 89,02. Belanja Langsung
tahun 2012 5.383.010.500 5.188.522.403 194.488.097 96,4
Belanja Pegawai 1.041.327.250 946.243.250 95.084.000 90,9Belanja Barang danJasa 3.799.527.050 3.723.979.153 75.547.897 98,0
Belanja Modal 542.156.200 518.300.000 23.856.200 95,6JUMLAH 7.645.691.769,04 7.202.725.361 442.966.408.04 94,2
1. Belanja Tidak Langsungtahun 2011 1.837.490.000 1.833.534.429 3.955.571 100
2. Belanja Langsungtahun 2011 5.064.327.000 4.795.016.377 269.310.623. 95
Jumlah tahun 2011 6.901.817.000 6.628.550.806 273.266.194 96Lebih/kurang 743.874.769,04 574.174.555 169.700.214.04 77,18
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 99
Dengan memperhatikan tabel di atas dapat dikatakan bahwa, apabilan dilihat
angka absolut untuk dana yang digunakan dari tahun 2011 ke tahun 2012
terdapat peningkatan anggaran yang cukup besar, namun apabila diperhatikan
dari selisih dan persentase anggaran terdapat penurunan anggaran, sehingga
dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk tahun 2012 ini
disebut efektif dan efisien.
a. Permasalahan dan Solusi1. Permasalahan
a) Kurangnya tenaga yang profesional di bidang kepegawaian;
b) Kelengkapan administrasi kepegawaian bagi pegawai negeri sipil
belum sepenuhnya dimiliki;
c) Masih banyaknya pejabat sturuktural yang belum mengikuti diklat
kepemimpinan;
d) Masih banyaknya pejabat fungsional yang belum mengikuti diklat
teknis;
e) Kondisi pegawai negeri sipil masih kurang sesuai dengan formasi yang
ada baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Pemecahan Masalah / Solusia. Kegiatan Jangka Pendek
1). Tercapainya pelayanan administrasi pembuatan KARIS, KARSU,
KARPEG dan BAPERTARUM tanpa dipungut biaya;
2). Mengadakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah tanpa
dibebani biaya terhadap PNS yang bersangkutan;
3). Menyerahkan surat keputusan kenaikan pangkat secara langsung
kepada unit pegawai yang bersangklutan;
4). Pemberian reward / penghargaan terhadap PNS, salah satunya
pengajuan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari presiden;
5). Mengadakan pengangkatan CPNS dan atau seleksi penerimaaan
CPNS Kabupaten Pandeglang.
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 1100
b. Kegiatan Jangka Panjang1) Sosialisasi Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
setiap peraturan yang mengalami perubahan;
2).Mendidik dengan mengikutsertakan kursus-kursus yang diadakan
oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten maupun
Pusat;
3). Menginventarisir, mengevaluasai dan menindak lanjuti setiap
laporan yang masuk dari unit kerja terhadap disiplin Pegawai
Negeri Sipil.
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADANKEPEGAWAIAN DAERAH
a. Kondisi saat ini yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah :
1. Kurangnya tenaga yang profesional di bidang kepegawaian;
2. Kelengkapan administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil
belum sepenuhnya memiliki;
3. Masih banyaknya pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat
Kepemimpinan;
4. Masih banyaknya pejabat fungsional yang belum mengikuti Diklat
Teknis dan Fungsional;
5. Masih adanya formasi jabatan struktural dan fungsional yang belum
terisi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Pandeglang yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Pandeglang
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang, bahwa Kedudukan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pendukung
tugas penyelenggaraan pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala badan,
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 1111
b. TugasBadan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kepegawaian.
c. FungsiBadan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugasnya,
menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan urusan wajib di bidang kepegawaian;
b. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian;
c. pengoordinasian pengadaan dan pengangkatan pegawai;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi
kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJASusunan Organisasi dan Tugas Pokok unsur-unsur organisasi Badan
Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut:
1. Kepala BadanKepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas pokok Kepala Badan terintegrasi dalam tugas Badan Kepegawaian
Daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
2. SekretariatSekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan
perencanaan, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 1122
Sekretariat terdiri dari:1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah.
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi
kepegawaian.
2) Subbagian KeuanganSubbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan
Kepegawaian Daerah.
Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan.
3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan PelaporanSubbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah.
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
pokok menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Badan.
3. Bidang FormasiBidang Formasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian
Daerah.
Bidang Formasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pegawai serta
pemberhentian dan pensiun pegawai.
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 1133
Bidang Formasi terdiri dari:1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Formasi.
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan karir
pegawai.
2) Subbidang Pemberhentian dan PensiunSubbidang Pemberhentian dan Pensiun dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Formasi.
Subbidang Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas pokok
memberikan pelayanan administrasi pemberhentian dan pensiun bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah.
4. Bidang MutasiBidang Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis pelayanan administrasi kepangkatan, jabatan fungsional,
dan pemindahan/mutasi.
Bidang Mutasi terdiri dari:1) Subbidang Fungsional
Subbidang Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Mutasi.
Subbidang Fungsional mempunyai tugas pokok memberikan
pelayanan administrasi kepangkatan dan jabatan fungsional tertentu.
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 1144
2) Subbidang Mutasi dan KepangkatanSubbidang Mutasi dan Kepangkatan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Mutasi.
Subbidang Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan perencanaan mutasi dan kepangkatanbagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah.
5. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan KepegawaianBidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok menyusun rencana penyelenggaraan peraturan perundang-
undangan kepegawaian sesuai kebutuhan daerah serta melaksanakan
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, informasi dan dokumentasi
kepegawaian.
Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian terdiri dari:1) Subbidang Perundang-undangan
Subbidang Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian.
Subbidang Perundang-undangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan pembinaan peraturan perundang-undangan
kepegawaian.
2) Subbidang Informasi dan DokumentasiSubbidang Informasi dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian.
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 1155
Subbidang Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijakan teknis pengolahan data, informasi dan
dokumentasi.
6. Bidang Pendidikan dan PelatihanBidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Kepegawaian Daerah.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok merumuskan
dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan aparatur dan kesejahteraan pegawai.
Bidang Diklat dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari:1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan
Subbidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala
Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
Subbidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur.
2) Subbidang Kesejahteraan PegawaiSubbidang Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala
Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
Subbidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok
melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
pegawai.
7. Unit Pelaksana TeknisUnit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
8. Kelompok Jabatan FungsionalKelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 1166
2.5. PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKATa. Program
Untuk merealisasikan kebijakan yang diambil Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pandeglang perlu ditunjang dengan program yang dapat
mencapai tujuan kegiatan yang dilaksanakan, adapun program yang
direncanakan berkesinambungan dengan program yang sudah
dilaksanakan tahun sebelumnya ditambah dengan pengkondisian pada
sistem pengelolaan kegiatan yang ada. Program-program tersebut adalah:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi;
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
b. KegiatanDalam penjabaran ketujuh program yang direncanakan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang tersebut, program-program
ini kemudian untuk tahun 2014 diformulasikan ke dalam beberapa kegiatan
sebagai berikut:
1. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Layanan Administrasi Perkantoran
3. Honorarium TKK
4. Penyedian Alat Tulis Kantor
5. Partisipasi Pameran Hari jadi Kabupaten Pandeglang
6. Pengadaan Kendaraan Dinas
7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
9. Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 1177
10. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
11. Pengelolaan Aset
12. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan;
13. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;
14. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD;
15. Seleksi Penerimaan PNS;
16. Pembinaan Disiplin PNS
17. Penyusunan Peraturan Kepegawaian;
18. Penerimaan Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Calon Praja IPDN;
19. Pemberhentian dan Pensiun PNS;
20. Baperjakat;
21. Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen;dan Setyalencana Karya
Satya
22. Pelaksnaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;
23. Penataan Dokumentasi Pegawai
24. Inpasing Gaji Pokok
25. Sumpah PNS dan Pengangkatan CPNSD menjadi PNS
26. Pengelolan Kenaikan Pangkat Sruktural;
27. Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu;
28. Pembinaan Pegawai LHP dan LHKPN;
29. Simpeg
30. Infasing dan Perpanjangan TKK
31. Bintek Administrasi Kepegawaian
32. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CNPSD
33. Pendidikan dan Penjenjangan Struktural
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 1188
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL1. Tersedianya tenaga yang profesional dibidang kepegawaian yang dapat
mengelola Sistem Informasi Pegawai dengan baik, mengelola data
kepegawaian dengan baik, membuat data fisik Pegawai Negeri Sipil yang
akurat, menyediakan data jumlah pegawai yang tepat, mengelola kenaikan
pangkat dan pensiun tepat pada waktunya serta memberikan cuti dan
penghargaan yang proporsional;
2. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri
Sipil dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil itu sendiri;
3. Ikut sertanya seluruh pejabat struktural dalam Diklat Kepemimpinan sesuai
dengan jenjang jabatannya;
4. Ikut sertanya seluruh pejabat fungsional dalam Diklat Teknis dan
Fungsional, sehingga dapat melaksanakan tugas – tugas yang dihadapi
dengan baik;
5. Terisinya formasi seluruh jabatan struktural dan fungsional sehingga
usrusan pemerintah daerah berjalan dengan baik dan lancar.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1. TujuanUntuk mencapai visi dan misi Badan Kepegawaain Daerah Kabupaten
Pandeglang yang telah dirumuskan, maka tujuan pembangunan periode
tahun 2014 Diarahkan untuk :
a. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk
melaksanakan tugas jabatan secara propesional dengan dilandasi
kepribadian dan etika.
b. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 1199
c. Menyediakan sarana penyimpanan berkas.
d. Menyempurnakan pengelolaan data fisik.
e. Meningkatkan kemampuan pengelola sistem informasi, pemeliharaan
peralatan serta sosialisasi.
f. Meningkatkan pengelolaan pemberian kenaikan pangkat PNS Daerah
tepat waktu.
g. Meningkatkan kinerja dalam rangka pembinaan PNS untuk mengisi
formasi jabatan sesuai kebutuhan organisasi.
h. Penataan administrasi bagi jabatan fungsional beserta tunjangannya.
i. Pemberian pensiun dan penghargaan sesuai dengan persyaratan dan
diselesaikan tepat waktu.
j. Perekrutan PNS Daerah yang baru agar dapat meningkatkan kualitas
layanan pemerintah.
k. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan Struktural.
l. Meningkatkan kesadaran PNS untuk mentaati ketentuan jam kerja dan
pakaian dinas.
m. Pelatihan Kewirausahan bagi Pegawai yang memasuki Usia Pensiun.
2. Sasarana. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk
melaksanakan tugas jabatan secara propesional dengan dilandasi
kepribadian dan etika PNS.
b. Terpenuhinya Pelayanan Prima.
c. Tersedianya berkas kepegawaian
d. Tersedianya data fisik kepegawaian
e. Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pemeliharaan peralatan
serta sosialisasi.
f. Meningkatnya pengelolaan pemberian kenaikan pangkat PNS daerah
tepat waktu.
g. Meningkatnya kinerja Baperjakat dalam rangka pembinaan PNS untuk
mengisi formasi jabatan sesuai kebutuhan organisasi.
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 2200
h. Terciptanya tertib administrasi bagi jabatan fungsional beserta
tunjangannya.
i. Terwujudnya pemberian pensiun dan penghargaan sesuai dengan
persyaratan dan diselesaikan tepat waktu.
j. Tersedianya PNS Daerah baru yang dapat meningkatkan kualitas
layanan pemerintah
k. Terwujudnya standar kompetensi jabatan struktural.
l. Meningkatnya kesadaran PNS untuk mentaati ketentuan jam kerja dan
pakaian dinas.
m. Tersedianya Pemberian Uang Wirausahan bagi setiap Pegawai Negeri
Sipil yang Pensiun.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATANA. Program
Untuk merealisasikan kebijakan yang diambil Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Pandeglang perlu ditunjang dengan program yang
dapat mencapai tujuan kegiatan yang dilaksanakan, adapun program
yang direncanakan berkesinambungan dengan program yang sudah
dilaksanakan tahun sebelumnya ditambah dengan pengkondisian pada
sistem pengelolaan kegiatan yang ada. Program-program tersebut
adalah:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi;
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 2211
B. Kegiatan
Dalam penjabaran ketujuh program yang direncanakan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang tersebut, program-program
ini kemudian untuk tahun 2014 diformulasikan ke dalam beberapa
kegiatan sebagai berikut:
1. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Layanan Administrasi Perkantoran
3. Honorarium TKK
4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
7. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8. Pengelolaan Aset
9. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan;
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;
11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD;
12. Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP
13. Partisipasi Pameran Hari jadi Kabupaten Pandeglang
14. Seleksi Penerimaan PNS;
15. Pembinaan Disiplin PNS
16. Penyusunan Peraturan Kepegawaian;
17. Penerimaan Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Calon Praja IPDN;
18. Pemberhentian dan Pensiun PNS;
19. Baperjakat;
20. Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen;dan Setyalencana Karya
Satya
21. Pelaksnaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;
22. Penataan Dokumentasi Pegawai
23. Inpasing Gaji Pokok
24. Simpeg
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 2222
25. Sumpah PNS dan Pengangkatan CPNSD menjadi PNS
26. Pengelolan Kenaikan Pangkat Sruktural;
27. Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu;
28. Pembinaan Pegawai LHP dan LHKPN;
29. Infasing dan Perpanjangan TKK
30. Bintek Administrasi Kepegawaian
31. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CNPSD
32. Pendidikan dan Penjenjangan Struktural
Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 2233
BAB VIPENUTUP
Badan Kepegawaian Daerah sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam
peningkatan kinerja dan pembentukan sikap profesional aparatur di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang, mau tidak mau harus mengambil kebijakan
yang dapat ditindaklanjuti oleh serangkaian kegiatan yang komprehensif sehingga
benar-benar dapat merealisasikan tanggung jawabnya.
Dengan mengingat pentingnya pendekatan sumber daya manusia (man approach)
dalam pencapaian tujuan organisasi, maka sejatinya perhatian kepada upaya-upaya
peningkatan kemampuan baik manajerial skill maupun technical skill dari segenap
aparatur mendapatkan point yang lebih mendalam.
Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah, maka pada tahun
anggaran 2014, Badan Kepegawaian Daerah merencanakan 7 program dan 33
kegiatan yang dilandasi oleh 2 kebijakan. Adapun rencana anggaran tahun 2014
ialah sebesar Rp. 3.954.860.250,- (rincian anggaran terlampir pada matriks rencana
kerja).
Berlandaskan kepada pemikiran tentang signifikansi peranan sumber daya manusia
maka merupakan suatu keharusan untuk selalu berfikir positif terhadap Rencana
Kerja yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang ini.
Demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang ini
disusun sebagai bahan Musrenbang Kabupaten Pandeglang dengan suatu harapan
dapat direalisasikan menjadi kegiatan yang konkret dalam rangka mendukung visi
dan misi organisasi.
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANGPROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATURKEGIATAN : PEMBINAAN DISIPLIN PNS
NO INDIKATOR KINERJAALAT/CARA/SUMBER/
PEMBUKTIAN/PENJELASANASUMSI-ASUMSI POKOK
1 Hasil (Outcome)
Target : 90 %
Keluaran (Output)- Melakukan Sosialisasi- Pembinaan Para Pegawai
Target : 9 Kegiatan
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Kompetensi Pegawaidalam melaksanakan tugas Tertibnya pembinaan terhadap PNS
yang melanggar aturan disiplin pegawaidi Lingkungan Pemerintah KabupatenPandeglang
Sanksi hukuman disiplin bagisipelanggar
Dapat meminimalisirpelanggaran disiplin
Terlaksananya pembinaan terhadapPNS yang indisipliner danmeminimalisir pelanggaran disiplin
Lemahnya tingkat kesadarandisiplin
Target : 9 Kegiatan
Masukan (Input)1. Dana APBD - APBD
Rp. 75.000.000,-
Pandeglang, Juni 2013
KASUBID PERUNDANG-UNDANGAN
SUHARTATI, SHNIP. 19690103 198903 2 004
KABID HUKUM DANPERUNDANG-UNDANGAN
Hj. MASITOH, SHNIP. 19641129 199502 2 002
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANGPROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATURKEGIATAN : PENYUSUNAN PERATURAN KEPEGAWAIAN
NO INDIKATOR KINERJAALAT/CARA/SUMBER/
PEMBUKTIAN/PENJELASANASUMSI-ASUMSI POKOK
1 Hasil (Outcome)Terbitnya :- Peraturan Bupati- Keputusan Bupati
Target : 90 %
Keluaran (Output)Terbitnya : -- Peraturan Bupati- Keputusan Bupati
Target : 1 Kegiatan
Peraturan-peraturan yangada sudah tidak sesuaidengan situasi dan kondisisekarang, sehingga harusada perubahan
Pegawai mengerti, memahami danmengimplentasikan tentang peraturankepegawaian daerah
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Kompetensi Pegawaidalam melaksanakan tugas Tertibnya peraturan perundang-
undangan dan dapatmenginplementasikan tentangperaturan kepegawaian daerah
Masukan (Input)1. Dana APBD - APBD
Rp. 100.000.000,-
KABID HUKUM DAN KASUBID PERUNDANG-UNDANGANPERUNDANG-UNDANGAN
Hj. MASITOH, SH SUHARTATI, SHNIP. 19641129 199502 2 002 NIP. 19690103 198903 2 004
Pandeglang, Juni 2013
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANGPROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATURKEGIATAN : PEMBINAAN PEGAWAI TINDAKLANJUT LHKPN
NO INDIKATOR KINERJAALAT/CARA/SUMBER/
PEMBUKTIAN/PENJELASANASUMSI-ASUMSI POKOK
1 Hasil (Outcome)
Target : 90 %
Keluaran (Output)
Target : 9 Kegiatan
Terpenuhinnya permintaanKomisi Pemberantasan Korupsi(KPK)
- Masih ada para pejabatyang tidak mengerti danmemahami arti pentingpenyampaian LHKPN- Kurangnya kesadaranuntuk melaporkan hartakekayaan ke KPK
Tercapainya penyampaian LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) bagi para Pejabat Eselon II danIII di Lingkungan Pemerintah kabupatenPandeglang
Dapat diketahui Kekayaan ParaPejabat
Masih terdapat para pejabatyang wajib LHKPN tidakmengindahkan akankewajiban menyampaikanLHKPN
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Kompetensi Pegawaidalam melaksanakan tugas Tercapainya dalam penyampaian
Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara (LHKPN) kepada KomisiPemberantasan Korupsi (KPK)
Target : 9 Kegiatan
Masukan (Input)1. Dana APBD - APBD
Rp. 30.000.000,-
NIP. 19641129 199502 2 002 NIP. 19690103 198903 2 004
Pandeglang, Juni 2013
KABID HUKUM DAN KASUBID PERUNDANG-UNDANGANPERUNDANG-UNDANGAN
Hj. MASITOH, SH SUHARTATI, SH