KERJA JUJUR KERJA CERDAS KERJA TUNTAS

CALON BUPATI & CALON WAKIL BUPATI 2021-2026KABUPATEN SERANG

NASRULEKIH. NASRUL ULUM, SE. - H. EKI BAIHAKI, SE., M.Si.

MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN SERANGMEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN SERANGSEJAHTERA 2026SEJAHTERA 2026

MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN SERANGSEJAHTERA 2026

KERJA JUJURKERJA CERDAS

KERJA TUNTAS

VISIVISIVISIMISIMISIMISI- -- -MISIVISI

& PROGRAM

1

H. NASRUL ULUM, S.E. & H. EKI BAIHAKI, S.E., M.SI

VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

KABUPATEN SERANG 2021-2026

H. Nasrul Ulum, SE – H. Eki Baihaki, SE, M.Si Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang

DASAR PEMIKIRAN Semangat otonomi daerah melalui peralihan fungsi kewenangan dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu pemerintah

daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan

masyarakat setempat karena dinilai lebih mengetahui keadaan

daerahnya sehingga bisa mengatasi berbagai permasalahan dengan

segera. Pemerintah daerah lebih memungkinkan mendorong

partisipasi masyarakat dalam pembangunan supaya manfaatnya bisa

dirasakan secara merata. Pemerintah daerah dituntut untuk selalu

berbenah dalam meningkatkan pelayanan publik dan

mengoptimalkan semua potensi untuk kesejahteraan masyarakat.

Paradigma pembangunan secara berkelanjutan yang telah menjadi

platform pembangunan daerah mensyaratkan kepemimpinan kepala

daerah berlanjut dari satu periode ke periode lainnya. Regenerasi

kepemimpinan kepala daerah merupakan keniscayaan. Kepala

daerah di era 4.0 yang menjadi tren dewasa ini menuntut kepala

daerah untuk melakukan terobosan, adaptif dan inovatif dalam

melakukan tata kelola pemerintahan.

2


Salah satunya perubahan paradigma pembangunan dari Millenium

Development Goals (MDGs) kepada Sustainable Development Goals

(SDGs) yang mengikuti rencana aksi global guna mengakhiri

kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

SDGS yang telah mulai diberlakukan di Indonesia sangat relevan

untuk dilaksanakan pemerintah daerah karena SDGs dirancang

secara partisipasi. Melibatkan seluruh aktor pembangunan meliputi

pemerintah, civil society, sektor swasta, akademisi dan berbagai

pihak lainnya.

Berdasarkan literasi sejarah, Kabupaten Serang akan menginjak usia

494 tahun pada bulan Oktober tahun 2020. Kendati demikian,

beberapa tahun terakhir belum mengalami kemajuan pembangunan

secara signifikan selaras dengan Visi Pembangunan Kabupaten Serang mewujudkan Serang yang Islami, Maju, Adil, Sejahtera dan Harmonis, yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang tahun 2006-2026.

Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten

Serang tahun 2017-2019 merupakan peringkat ke-3 terbawah di

Provinsi Banten. Selama periode waktu tersebut IPM Kabupaten

Serang masih jauh di bawah IPM Banten (BPS Banten 2018-2020).

Artinya, kapasitas pendidikan, kesehatan dan kekuatan ekonomi

masyarakat Kabupaten Serang masih tertinggal dari kabupaten dan

kota lainnya di Provinsi Banten.

Kabupaten Serang termasuk dalam Wilayah Kerja Pembangunan II

Provinsi Banten yang memiliki potensi diarahkan untuk

3


pengembangan kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, jasa,

kelautan, perikanan, perdagangan, pertambangan dan pendidikan.

Kendati demikian, berdasarkan data BPS Provinsi Banten diketahui

bahwa Kabupaten Serang merupakan kabupaten dengan Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terendah di Provinsi Banten tahun

2017-2018. Artinya, potensi sumber daya, sektor-sektor strategis

seperti pertanian, kelautan, wisata, industri dan lainnya belum

berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Provinsi

Banten pada tahun 2017-2019 diketahui Kabupaten Serang

merupakan kabupaten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

tertinggi di Provinsi Banten. Artinya, Kabupaten Serang yang

notabene wilayah industri belum mampu menyerap tenaga kerja

khususnya penduduk lokal secara signifikan. Berdasarkan data

tersebut Kabupaten Serang merupakan penyumbang persentase

terbesar di Provinsi Banten (BPS Banten 2018-2020).

Banyak permasalahan pembangunan yang harus dihadapi untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang. Oleh

karena itu, kami uraikan 13 Permasalahan Pembangunan Kabupaten

Serang dan Visi beserta Misi berbasis masalah dan pemecahannya.

Visi, Misi dan Program yang kami uraikan merupakan kerja-kerja

nyata yang cepat, terukur dan solusional sesuai dengan indikator

pembangunan untuk menyongsong masa depan Kabupaten Serang

tahun 2021-2026.

4


PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SERANG

1. PENDIDIKAN APBD Kabupaten Serang untuk bidang pendidikan merupakan potret

pembangunan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Alokasi anggaran

pendidikan masih di bawah 20 persen. Angka Partisipasi Murni (APM)

sebagai indikator partisipasi siswa mengenyam pendidikan

berdasarkan usianya pada jenjang pendidikan menunjukkan APM

Sekolah Dasar (SD) mencapai 89,52 persen di bawah APM Provinsi

Banten 92,76 persen, dan APM Sekolah Menengah Pertama (SMP)

sebanyak 72,46 persen di bawah APM Provinsi Banten 73,27 persen

di tahun 2019. Sebaliknya, jumlah siswa SD putus sekolah mencapai

89 siswa dan yang mengulang sangat tinggi mencapai 1.571 siswa.

Sedangkan jumlah siswa SMP yang putus sekolah sebanyak 152

siswa dan yang mengulang 192 orang.

Kondisi pendidikan SD diperparah dengan 440 ruang kelas rusak

berat dan 421 rusak sedang. Sedangkan kondisi ruang kelas SMP

sebanyak 287 rusak berat dan 219 rusak sedang. Penerimaan

sekolah berdasarkan jarak lokasi tempa tinggal dengan sekolah di

Kabupaten Serang belum mendapatkan dukungan pemerataan guru

yang berkualitas. Guru SD dan SMP masih ada yang belum memiliki

kualifikasi pendidikan S1 yaitu guru SD 6,9 persen dan guru SMP 4,8

persen. Sedangkan guru SD yang belum tersertifikasi sebagai guru

profesional mencapai 46,3 persen dan guru SMP 66 persen.

Kabupaten Serang kekurangan guru SD negeri sebanyak 869 orang

13

5


dan guru SMP negeri mencapai 942 orang. Diprediksi SD dan SMP

negeri akan kekurangan guru selama 5 tahun ke depan sebanyak 636

orang karena pensiun. Secara umum kualitas mutu pendidikan SD

dan SMP belum merata karena akreditasi unggul (A) baik SD ataupun

SMP belum mencapai 25 persen (seperempat) bahkan terjadi tren

penurunan jumlah SD yang terakreditasi unggul (A) dari tahun-tahun

sebelumnya (Kemendikbud 2019).

2. KESEHATAN Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Serang

termasuk kategori tinggi sehingga tahun 2019 Kabupaten Serang

Siaga 1 AKI dan AKB. Jumlah AKI mencapai 119 jiwa dan AKB

mencapai 474 jiwa selama tahun 2017-2018. Tingginya AKI dan AKB

didukung oleh praktik persalinan masyarakat kepada dukun beranak

(paranji). Berdasarkan data tahun 2017 jumlah “paranji” sebanyak

1.169 orang jauh lebih banyak dari jumlah bidan yang hanya 527

orang. Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan belum

memadai. Tata kelola pengadaan penunjang kesehatan terkendala

anggaran kesehatan yang belum menjadi prioritas tercermin dari

dana APBD kesehatan yang belum mencapai standar 5 persen,

akibatnya mengganggu sumber pembiayaan lainnya seperti

pengadaan ambulance yang diambil dari dana desa dan diduga tidak

mengikuti mekanisme dan peruntukannya.

Persoalan gizi buruk dan stunting masih menghantui, jumlah balita

gizi buruk mengalami kenaikan menjadi 223 kasus dan stunting

terjadi 12.208 kasus di tahun 2019 (alinea.id 2019). Selain itu,

beberapa kali marak media memberitakan tentang masyarakat miskin

6


yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan karena tidak

mampu dan tidak difasilitasi BPJS Kesehatan. Potret kesehatan di

Kabupaten Serang secara keseluruhan terlihat dari Angka Harapan

Hidup (AHH) Kabupaten Serang yaitu 64,22 tahun jauh di bawah AHH

Provinsi Banten 69,64 tahun di tahun 2019. Artinya, penduduk

Kabupaten Serang yang lahir di tahun 2019 rata-rata memiliki usia

64,22 tahun jauh lebih pendek dari usia keseluruhan penduduk di

Provinsi Banten.

3. INFRASTRUKTUR Persoalan infrastruktur yang paling krusial dialami Kabupaten Serang

yaitu belum memiliki pusat perkantoran pemerintahan sendiri yang

berlokasi di Kabupaten Serang. Akibatnya jarak tempuh untuk

masyarakat mendapatkan pelayanan publik sangat jauh dan berbiaya

lebih mahal karena lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang

saat ini berlokasi di Kota Serang. Salah satu pelayanan publik yang

dapat dinikmati oleh masyarakat umum dan sangat vital bagi

masyarakat adalah infrastruktur jalan. Kondisi infrastruktur jalan

sangat penting untuk mobilitas orang, barang dan jasa serta

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kualitas jalan dengan

kondisi rusak dan rusak berat mencapai 138 Km setara dengan 23

persen dari total panjang jalan Kabupaten Serang 601,13 Km.

Kemacetan menjadi salah satu kendala dalam melakukan mobilitas

masyarakat yang terjadi di jalan-jalan menuju kawasan industri dan

melewati pasar tradisional. Kondisi pasar tradisional kebanyakan

kurang tertata dan kotor sehingga perlu direvitalisasi. Kabupaten

Serang berdasarkan tata ruang dan wilayah mensyaratkan ruang

7


terbuka hijau (RTH) minimum 30 persen untuk kawasan perkotaan.

Hanya saja masih kurang ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

yang berguna untuk wilayah resapan air antisipasi hujan dalam waktu

yang lama berisiko banjir dan untuk sarana olahraga/fasilitas rekreasi

masyarakat.

Pelayanan infrastruktur harus mampu memfasilitasi pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat salah satunya kesulitan air bersih yang

banyak terjadi di wilayah Serang Utara. Mengingat rawan bencana

yang paling banyak terjadi Kabupaten Serang merupakan bencana

kekeringan (BPBD Kabupaten Serang 2019). Pembangunan

infrastruktur memperhatikan tata ruang, wilayah dan peruntukannya

serta mengedepankan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan

mengingat Indeks Risiko Bencana Banjir tahun 2018 yang diterbitkan

oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa

Kabupaten Serang termasuk kategori risiko tinggi dengan peringkat

ke 97 dari 397 kabupaten/kota di Indonesia.

4. SOSIAL Pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan anak dan

masyarakat dalam kehidupan sosial. Kabupaten Serang merupakan

daerah yang belum layak anak. Tahun 2019 tercatat jumlah anak

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) meliputi 1.448

balita terlantar, 3.528 anak terlantar, 67 anak yang memerlukan

perlindungan khusus, 187 anak jalanan, 556 anak dengan

kedisabilitasan, 67 anak yang diperlakukan salah dan 10 anak

berhadapan dengan hukum. Sedangkan PMKS dari kalangan orang

dewasa meliputi 2.674 orang lanjut usia (lansia) terlantar, 1.900 orang

8


gelandangan, pengemis dan pemulung, 260 orang bekas warga

binaan, 22 orang korban Napza, 29 orang tuna susila, 62 orang hidup

dengan HIV/AIDS dan 30 orang kelompok minoritas (BPS Banten

2020).

Kabupaten Serang sebagai daerah rawan tingkat risiko tinggi

berkontribusi terhadap tingginya kerawanan sosial korban bencana

alam yang mencapai 2.093 orang. Salah satu yang angkanya tinggi

pada karakteristik kerawanan sosial yaitu penyandang disabilitas

yang mencapai 6.251 orang (BPS Banten 2020). Penyandang

disabilitas harus terpenuhi pelayanan dasarnya seperti pendidikan.

Jumlah Sekolah Khusus (SK) harus ditingkatkan dan sekolah jenjang

SD dan SMP perlu menerapkan Sekolah Inklusif supaya penyandang

disabilitas khususnya usia sekolah mendapatkan akses pelayanan

pendidikan untuk meningkatkan kemampuan lahiriah dan kehidupan

sosial mereka. Sedangkan Kerawanan sosial akibat tindakan

kekerasan masih terjadi dengan jumlah 55 orang.

Kabupaten Serang salah satu penyuplai Tenaga Kerja Indonesia

(TKI) di Provinsi Banten. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus

diselesaikan berkaitan dengan TKI karena banyak kejadian TKI

bermasalah dalam proses rekrutmen tenaga kerja, perlakuan TKI di

luar negeri sampai dengan human trafficking. Masyarakat Kabupaten

Serang yang menjadi TKI berhak mendapatkan perlindungan yang

difasilitasi pemerintah daerah. Tahun 2019 buruh migran bermasalah

sosial mencapai 16 orang dan korban human trafficking berjumlah 3

orang (BPS Banten 2020). Pendekatan yang dilakukan harus bersifat

preventif tidak lagi reaktif karena berkaitan dengan nyawa warga.

9


Sehingga TKI dari Kabupaten Serang mendapatkan perlindungan

dan keamanan saat bekerja di luar negeri.

5. KETIMPANGAN KEPENDUDUKAN Jumlah penduduk Kabupaten Serang terus meningkat. Jumlah

penduduk Kabupaten Serang tahun 2019 mencapai 1.482.987 jiwa

yang tersebar di 29 kecamatan. Laju pertumbuhan penduduk tahun

2018-2019 mencapai 1,28%/tahun. Lima kecamatan dengan

penduduk terbanyak terpusat di daerah perkotaan yang meliputi

Kecamatan Cikande, Kramatwatu, Ciruas, Kragilan dan Cikeusal

(BPS Serang 2020). Terjadi kesenjangan jumlah penduduk antara

kecamatan-kecamatan di daerah perkotaan khususnya kawasan

industri dengan daerah perdesaan.

Tingginya jumlah penduduk tidak serta merta diikuti peningkatan

kualitas penduduknya sebagaimana ditunjukkan dalam Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Serang hanya

mencapai angka 65-66 poin selama tahun 2017-2019 (BPS Banten

2018-2020). IPM Kabupaten Serang peringkat ke-3 terbawah dari

Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Posisinya, jauh di bawah IPM

Banten dengan skor 70-72 poin. Artinya, kualitas penduduk di

Kabupaten Serang masih tertinggal dari kabupaten/kota lainnya di

Provinsi Banten.

6. INDUSTRI Perekonomian Kabupaten Serang ditopang oleh Industri Besar dan

Sedang (IBS) khususnya industri pengolahan (manufaktur). Industri

10


manufaktur dikelompokkan ke dalam banyaknya pekerja, industri

besar memiliki 100 orang pekerja/lebih dan industri sedang memiliki

20-99 orang pekerja. Industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan

yang positif tetapi tidak signifikan karena penurunan jumlah

perusahaan di tahun 2018. Lokasi industri Besar dan Sedang

(manufaktur) di tersebar di 8 kecamatan Kabupaten Serang (BPS

Serang 2019). Banyaknya perusahaan industri sedang besar

(manufaktur) yang terpusat di Kecamatan Kibin dan Cikande

mengakibatkan kesenjangan pendapatan masyarakat Kabupaten

Serang yang berimplikasi kepada kesenjangan daya beli dan

kesejahteraan sosial.

Industri pengolahan sangat berperan dalam struktur perekonomian

Kabupaten Serang. Data penyaluran kredit perbankan di tahun 2018

menunjukkan didominasi kepada sektor industri pengolahan

mencapai 37,88 persen dengan besaran Rp. 9,5 triliun (BPS Banten

2019). Hanya saja, besaran nilai kredit perbankan kepada sektor

industri pengolahan secara riil kurang memberikan dampak signifikan

kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang.

Tercermin dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang

di tahun 2018 yang hanya mencapai skor 5,33 poin merupakan

pertumbuhan ekonomi paling lambat di antara kabupaten/kota di

Provinsi Banten. Bahkan, LPE Kabupaten Serang adalah satu-

satunya dengan pertumbuhan ekonomi di bawah LPE Provinsi

Banten dengan skor 5,81 poin di tahun 2018 (BPS Banten 2019).

11


7. PENGANGGURAN Industri pengolahan (manufaktur) merupakan satu-satunya lapangan

usaha yang mendominasi penyerapan tenaga kerja. Industri

pengolahan terkonsentrasi salah satunya di Kabupaten Serang, yaitu

Bagian Timur kabupaten Serang dengan teknologi produksi padat

tenaga kerja dan bagian barat Kabupaten Serang merupakan daerah

konsentrasi industri padat modal. Kabupaten Serang sebagai wilayah

industri pengolahan padat tenaga kerja dan modal seharusnya

mampu menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan sehingga

berdampak kepada tingkat pendapatan masyarakat. Faktanya tingkat

pengangguran Kabupaten Serang selama tahun 2017-2019

mencapai “double digit” yaitu di atas 10 persen serta merupakan yang

tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Masalah pengangguran juga dipengaruhi oleh banyaknya tenaga

kerja asing bukan untuk pekerjaan ahli di sektor industri pengolahan

seperti di wilayah Bojonegara. Selain itu persoalan rekrutmen tenaga

kerja yang tidak terbuka dan maraknya mafia percaloan tenaga kerja

serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan kepada pihak

perusahaan berkontribusi terhadap rendahnya serapan tenaga kerja

lokal di Kabupaten Serang.

8. KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan roda

penggerak perekonomian bangsa yang berbasis kerakyatan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

12


prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasar atas asas kekeluargaan. Jumlah koperasi di Kabupaten

Serang tahun 2018 adalah 1.276 unit merupakan terbanyak kedua di

Provinsi Banten setelah Kabupaten Tangerang. Hanya saja jumlah

koperasi yang tidak aktif (non aktif) sangat tinggi jumlahnya yaitu 814

unit (63,8%) dari pada yang aktif 462 unit (36,2%). Jumlah koperasi

yang tidak aktif sangat banyak dari pada kabupaten/kota lainnya.

Jumlah anggota koperasi menurun tahun 2018 menjadi 38.710 orang

dan jumlah karyawannya menurun menjadi 313 orang. Jumlah modal

koperasi baik dari modal sendiri dan modal luar mencapai 269 Milyar.

Usaha Mikro dan Kecil adalah usaha perniagaan/perdagangan yang

menopang ekonomi daerah yang pengelolanya dilakukan perorangan

atau badan usaha dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang (usaha

mikro) dan 5-19 orang (usaha kecil). Jumlah usaha mikro dan kecil di

Provinsi Banten terbanyak terdapat di Kabupaten Serang. Jumlah

usaha mikro dan kecil di Kabupaten Serang yaitu 27.050 perusahaan

setara dengan 25,58 persen jumlah perusahaan industri di Provinsi

Banten dengan serapan tenaga kerja mencapai 61.702 tenaga kerja.

Terlihat potensi koperasi, usaha mikro dan kecil di Kabupaten Serang

memiliki potensi ekonomi daerah tetapi belum diarahkan dan dikelola

secara sinergis, tepat dan terpadu untuk peningkatan laju

pertumbuhan ekonomi (LPE) daerah secara signifikan.

Melihat neraca perdagangan Kabupaten Serang tahun 2018 yang

mengalami kenaikan jumlah usaha kecil secara alamiah yakni

sebesar 8,14% karena tuntutan dan peluang bisnis yang semakin

meningkat berbasis daring (online). Pada tahun 2020 diduga

13


jumlahnya semakin meningkat seiring dengan transaksi jual beli

berbasis e-commerce dan e-money. Salah satu hambatan utama

untuk pengembangan bisnis dewasa ini adalah pemasaran produk

untuk akses pasar yang luas karena infrastruktur jaringan sinyal dan

internet masih belum mencakup ke seluruh desa dan banyaknya

terdapat daerah blind spot. Pemasaran digital perlu intervensi

pemerintah daerah untuk pelaku koperasi, usaha mikro dan kecil

memasarkan produk dan jasanya secara luas melalui jual beli online

dengan transaksi berbasis e-commerce dan e-money.

9. PERTANIAN Kabupaten Serang merupakan salah satu produsen beras terbesar di

Provinsi Banten. Produksi beras mengalami tren penurunan yaitu

531.806 ton di tahun 2016 menjadi 345.163 ton di tahun 2019.

Penurunan produksi selama 3 tahun terakhir (tahun 2016-2019)

disebabkan oleh luas panen padi sawah yang berkurang 19.626 ha.

Berkurangnya luas panen padi sawah disebabkan perubahan

peruntukan fungsi lahan. Luas panen tanaman Palawija mengalami

penurunan tajam dari 5.446 ha di tahun 2016 menjadi seluas 3.955

ha di tahun 2019, akibatnya produksi tanaman Palawija menurun

(BPS Banten 2017:2020). Tanaman Palawija yang mengalami

kenaikan luas panen dan produksi adalah tanaman jagung dan

kedelai seiring dengan dukungan pemerintah pusat yang

menggalakkan program swasembada jagung dan kedelai.

Kabupaten Serang memiliki potensi tanaman Biofarmaka, yaitu

tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan

kesehatan meliputi jahe, lengkuas, kencur, kunyit dan kapulaga.

14


Hanya saja luas panen tanaman Biofarmaka menurun drastis dari

tahun sebelumnya sehingga produksinya menurun dari 478.374 kg

menjadi 204.885 kg di tahun 2019. Hasil buah-buahan di Kabupaten

Serang meliputi mangga, durian, jeruk siam, pisang, pepaya, salak,

rambutan dan melinjo mencapai 100.759 ton. Hanya buah durian dan

rambutan yang mengalami kenaikan produktivitas. Hanya saja, buah

durian dan rambutan belum mendapatkan perhatian yang baik untuk

menjadi buah-buahan unggulan daerah yang bernilai ekonomis.

Persoalan berkurangnya lahan menjadi masalah utama merosotnya

produktivitas di sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian

belum banyak mendukung ke arah pemanfaatan teknologi dan

inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Potensi di sektor

pertanian perlu mendapat perhatian mengingat tingkat kesejahteraan

petani ikut menyumbang jumlah penduduk yang berada di bawah

garis kemiskinan.

10. KELAUTAN DAN PERIKANAN Potensi sumber daya kelautan dan perikanan menjadi sumber

penghidupan 36 desa pesisir dari 8 kecamatan. Tahun 2018, produksi

perikanan tangkap adalah 18.212 Ton dengan nilai Rp. 528,86 milyar.

Serapan tenaga kerja di sektor perikanan tangkap yaitu 4.849 orang

nelayan kecil dengan kepemilikan armada 1.155 unit (DKP Banten

2019). Mayoritas armada kapal nelayan adalah motor tempel dan

kapal motor <5GT. Keterbatasan modal dan armada penangkapan

ikan membuat hasil tangkapan belum menghasilkan produksi yang

signifikan. Bahkan, keterbatasan modal membuat praktik tengkulak

tumbuh subur di perdesaan pesisir yang membutuhkan perhatian

15


serius. Persoalan lainnya yaitu kebanyakan nelayan belum memiliki

mata pencaharian alternatif untuk mengurangi risiko ketergantungan

mata pencaharian tunggal hanya melakukan aktivitas penangkapan

ikan khususnya ketika nelayan mengalami musim paceklik.

Jumlah produksi perikanan budidaya yaitu 71.294 Ton bernilai Rp.

249,9 milyar dengan serapan penduduk usia kerja yang berusaha di

bidang perikanan budidaya yaitu 4.230 orang. Produksi budidaya

rumput laut merupakan penyuplai terbesar di Provinsi Banten.

Produksi rumput laut mencapai 65.506 Kg setara dengan 92,69

persen jumlah produksi rumput laut di Provinsi Banten dengan nilai

rupiah 125,78 milyar. Rumput laut merupakan komoditas penting dan

ekonomis yang belum dioptimalkan. Akibatnya, kontribusi sektor

perikanan selama tahun 2017-2019 bahkan belum mencapai 1,5

persen terhadap PDRB Kabupaten Serang.

11. PARIWISATA Kabupaten Serang memiliki 100 obyek wisata termasuk obyek wisata

sejarah per tahun 2018 berdasarkan data BPS Kabupaten Serang

2020. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di tahun

2018 berjumlah 8.394.298 orang menurun dari tahun sebelumnya

yang berjumlah 9.247.799 orang. Potensi jumlah wisatawan yang

berkunjung ke obyek wisata khususnya kawasan Anyer sebagai

pariwisata utama diduga mengalami penurunan signifikan pasca

Tsunami di Pantai Anyer akibat erupsi Anak gunung Krakatau pada

akhir tahun 2018. Sedangkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke

wisata ziarah tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu 24.253

orang. Potensi wisata sejarah cukup baik karena menjadi bagian dari

16


tradisi budaya masyarakat Banten hanya saja belum tertata dan

terkelola dengan baik.

Kawasan Anyer sebagai daerah pariwisata utama belum terkelola

secara strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan secara

terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha

dan masyarakat. Banyak masalah kaitan dengan destinasi wisata

Pantai Anyer seperti tarif masuk, harga makanan dan keamanan

wisatawan yang sering kali meramaikan media massa nasional.

Terlihat masih lemahnya pembinaan dan pengawasan kegiatan

pariwisata. Pengembangan aspek-aspek yang menjadi kekuatan

pariwisata dan perhatian untuk melakukan pemasaran

kepariwisataan belum banyak dilakukan untuk mendorong

peningkatan jumlah kunjungan obyek wisata khususnya kawasan

Anyer pasca Tsunami dan potensi wisata bahari pulau-pulau kecil.

12. KEMISKINAN Kabupaten Serang belum sepenuhnya berhasil 100 persen untuk

pengentasan kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk miskin

selama kurun waktu tahun 2016-2019 mempunyai kecenderungan

fluktuatif. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin yaitu sekitar 67,92 ribu

orang. Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan pada tahun

2017 menjadi 69,10 ribu orang. Angka ini mengalami penurunan di

tahun 2018 menjadi 64,46 ribu orang. Pada tahun 2019 kembali turun

menjadi 61,54 ribu orang dengan garis kemiskinan Rp. 309.036,00

per bulan. Artinya, terdapat 61,54 ribu masyarakat yang

penghasilannya di bawah Rp. 309,036 per bulan.

17


Persoalan kemiskinan tidak hanya sekedar dilihat dari jumlah

penduduk miskin melainkan dimensi lain yang perlu diperhatikan

yaitu tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks

Kedalaman Kemiskinan (IKK1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan

(IKK2). Tahun 2016 terjadi penurunan signifikan pada IKK1 dan IKK2

yaitu masing-masing 0,43 dan 0,05. Pada tahun 2017 dan tahun

2018, IKK 1 dan IKK2 mengalami kenaikan, sedangkan untuk tahun

2018-2019 mengalami penurunan. Banyaknya jumlah penduduk

yang berada di bawah garis kemiskinan memperlihatkan bahwa

potensi Kabupaten Serang di bidang industri, kehutanan, pertanian,

pariwisata, jasa, kelautan, perikanan dan pertambangan belum

berdampak terhadap pendapatan masyarakat secara adil dan

merata.

13. KEUANGAN DAERAH

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Serang tahun 2017-2020 bersumber dari Pendapatan Asli

Daerah sebesar 815,39 Milyar (2017), 697, 08 Milyar (2018), 735.74

Milyar (2019) dan 764,52 Milyar (2020). PAD Kabupaten Serang

didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah. Sumber pendapatan daerah Kabupaten Serang

secara keseluruhan meliputi PAD, dana perimbangan, pendapatan

lain-lain yang sah sebanyak 2,810 triliun (2017) dan 2,918 triliun

(2018), 3,043 triliun (2019) dan 2,573 triliun (2020).

18


Derajat kemandirian keuangan daerah dilakukan berdasarkan

persentase perbandingan PAD terhadap pendapatan keseluruhan

Kabupaten Serang. Derajat perbandingan PAD dan pendapatan

keseluruhan yaitu 29,01 persen (2017), 23,88 persen (2018), 24,79

persen (2019) dan 29,70 persen (2020). Rata-rata derajat

kemandirian PAD Kabupaten Serang (2017-2020) yaitu 26,62

persen. Artinya, proporsi kemampuan pembiayaan pembangunan

Kabupaten Serang periode tahun 2017-2020 termasuk kategori

cukup mandiri, namun masih memiliki ketergantungan pada dana

transfer pusat. Kontribusi dana transfer pusat sebesar 73,38 persen. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah

terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi risiko kemandirian

mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap

bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian pula

sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi

rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam

membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen

utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat

membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat

kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

19


VISI DAN MISI KABUPATEN SERANG 2021-2026 VISI Kerja Jujur, Kerja Cerdas dan Kerja Tuntas Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Serang Sejahtera.

Penafsiran Visi:

Kerja Jujur Terwujudnya sikap pemerintah daerah yang jujur dalam menilai

kondisi, potensi dan permasalahan sebagai dasar perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Kerja Cerdas: Terselenggaranya pelaksanaan program prioritas pembangunan di

berbagai sektor secara partisipasi dan sesuai kebutuhan masyarakat

Kerja Tuntas: Tercapainya perubahan kondisi pembangunan yang dijanjikan dan

realisasi pembangunan jangka panjang daerah.

Sejahtera: Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan

Ekonomi dan berkurangnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka

serta jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan

20


MISI 1. Standardisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara adil

dan merata

2. Menciptakan akses kesempatan kerja dan berwirausaha yang

kompeten dan berdaya saing

3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pembangun jaringan

infrastruktur dan penataan sektor-sektor strategis (pertanian,

kelautan dan pariwisata)

4. Reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola pemerintahan

yang berbasis keteladanan.

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

KABUPATEN SERANG 2021-2026

1. Standardisasi pelayanan pendidik dan Kesehatan secara adil dan merata.

Bidang Pendidikan: a. Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)

dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) setara dengan APM

Provinsi Banten

b. Meningkatkan sarana dan prasarana ruang kelas SD dan SMP

dalam kondisi baik dan berstandar nasional

c. Meningkatkan kualifikasi guru S1/DIV dan S2 di tingkat SD dan

SMP dengan pemberian beasiswa guru honorer daerah

d. Meningkatkan insentif guru honorer sesuai kemampuan daerah

21


e. Meningkatkan akreditasi pendidikan SD dan SMP dengan

akreditasi unggulan (A) berjumlah 30 persen

f. Meningkatkan pemerataan guru berkualitas dengan program Guru

Magang di SD dan SMP terakreditasi A

g. Promosi jabatan Kepala Sekolah SD dan SMP melalui uji publik

h. Penguatan kompetensi siswa SD dan SMP berbasis keterampilan

bahasa asing, teknologi, bahasa daerah dan karakter kebantenan

i. Bantuan kejar paket B dan C untuk santri salafi

j. Tunjangan marbot /guru mengajar Al Qur`an di masjid/musala

k. Voucher paket data untuk Learning from Home (LfH)

l. Pengembangan tabungan siswa untuk keberlanjutan pendidikan

ke tingkat SMP/SMA sederajat.

m. Pengembangan Kantin Sehat dan Jujur SD dan SMP

n. Memanfaatkan angkutan umum untuk pelayanan transportasi

siswa SD dan SMP ke sekolah.

Bidang Pelayanan Kesehatan: a. Memfasilitasi akses kesehatan gratis masyarakat melalui Kartu

Serang Sehat

b. Meningkatkan insentif tenaga kesehatan sesuai kemampuan

c. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan secara proporsional

d. Meningkatkan puskesmas non-perawatan menjadi rawat inap &

PONED, pelayanan BLUD RSDP menjadi RSUD unggulan

e. Kemitraan klinik, bidan dan balai pengobatan dengan BPJS

Kesehatan

f. Memfasilitasi pencegahan dan pertolongan kesehatan melalui

Pusling

g. Membangun Posyandu Plus Dasawisma untuk pencegahan dan

22


penanggulangan gizi buruk, penyakit menular dan penyehatan

lingkungan

h. Ambulance laut terintegrasi dengan fasilitas kesehatan untuk

masyarakat pulau- pulau kecil

2. Menciptakan akses kesempatan kerja dan berwirausaha yang kompeten dan berdaya saing a. Membuat Perda/Perkada penerimaan tenaga kerja lokal untuk

diterapkan kelompok industri, perdagangan dan perhotelan

b. Membuat data pintar pemetaan pasar kerja berbasis kompetensi

lulusan SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Serang

c. Membangun kesepakatan (MOU) antara Pemerintah Kabupaten

Serang dengan kelompok industri dalam penerimaan dan

rekrutmen pegawai untuk warga tamatan S1, SMA dan SMK

melalui Pemerintah Kabupaten Serang

d. Membangun sistem rekrutmen dan penerimaan karyawan

perusahaan/sektor swasta secara daring berbasis aplikasi

e. Membangun UKM Center untuk kemitraan permodalan,

penyuluhan bisnis, supervisi dan branding produk

f. Membangun Mall UKM secara daring sebagai sistem pemasaran

digital berbasis E-Commerce

g. Pemberian 1000 SIUP gratis kepada UKM berdasarkan proporsi,

potensi daerah dan produk/ jasa industri kreatif/ di kecamatan

h. Pembangunan sentra-sentra kluster UMKM dengan produk

unggulan dan berstandar ekspor berbasis Hak Kekayaan

Intelektual (HAKI)

i. Memfasilitasi keikutsertaan produk-produk unggulan UKM pada

pameran-pameran regional, nasional dan internasional.

23


3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pembangun jaringan infrastruktur dan penataan sektor-sektor strategis (pertanian, kelautan dan pariwisata)

Pembangunan Jaringan Infrastruktur: a. Membangun kantor-kantor pemerintahan Kabupaten Serang

secara terpusat

b. Membangun jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang

terkoneksi lintas kabupaten/kota

c. Pembangunan ikon identitas Kabupaten Serang Soul of

Banten di kawasan Pusat Pendidikan, Pemerintahan,

Perkantoran dan Perdagangan

d. Pemeliharaan kondisi jalan Kabupaten Serang dalam kondisi baik

secara preventif

e. Peningkatan status jalan lingkungan atau sekunder, pembukaan

jalur baru dan rekayasa lalu lintas perkotaan di kawasan padat lalu

lintas

f. Pembangunan jaringan irigasi tersier yang terhubung dengan

waduk dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

g. Pembangunan tandon untuk penyediaan sarana air bersih di

wilayah utara Kabupaten Serang

h. Rekonstruksi drainase daerah-daerah pusat perkantoran dan

pemerintahan yang terhubung dengan sungai dan lautan lintas

daerah

i. Pembangunan area pedestrian untuk pejalan kaki yang ramah

terhadap kelompok penyandang disabilitas

j. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Sungai (JPS) antar

desa yang terkoneksi dengan infrastruktur jalan

24


k. Pembangunan jalan layang bersimpang susun (fly

over) di persilangan (persimpangan) jalan pusat

pemerintahan Kabupaten Serang

l. Pengembangan tata kelola pasar tradisional yang nyaman dan

bersih

m. Pembangunan Sport Center (kawasan millenial center) di ruang

terbuka hijau (RTH) atau ruang terbuka non hijau (RTNH).

Penataan Sektor-sektor Strategis: a. Penataan kawasan pertanian, perikanan, dan wisata untuk

penguatan sektor-sektor strategis pertumbuhan ekonomi

pembangunan

b. Menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau

c. Meningkatkan Nilai Tukar Petani/Nelayan minimal di atas skor 105

d. Peningkatan inovasi pertanian, perikanan dan wisata melalui pusat

informasi pembangunan Agrominawisata berbasis masyarakat

e. Kemitraan strategis dengan kelompok industri pertanian,

perikanan dan pariwisata dari aspek produksi sampai pemasaran

produk/jasa

f. Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penataan dan

pengembangan agropolitan, minapolitan dan wisata

g. Pengembangan pariwisata dan home stay berbasis masyarakat

h. Voucher pupuk untuk petani dan jaring ikan untuk nelayan

i. Santunan driver angkot dan ojek pangkalan yang berperan

sebagai transportasi barang dan jasa kawasan Agrominawisata

j. Pemberian voucher gratis pajak kendaraan roda dua (Ojol) yang

berperan sebagai transportasi kawasan Agrominawisata

25


k. Pengadaan akses transportasi laut wisata bahari sebagai

penunjang pariwisata dan transportasi umum masyarakat pesisir

dan pulau-pulau kecil

l. Membangun literasi perdesaan melalui 326 perpustakaan desa

dan akses hotspot gratis yang terintegrasi dengan jaringan internet

Diskominfo

m. Membangun SID terpadu 1 data pembangunan terintegrasi

Disdukcapil untuk pelayanan publik, pusat informasi, inovasi dan

pemasaran produk desa (one village one product)

n. Membangun sentra-sentra produksi perdagangan, pertanian,

kelautan dan pariwisata berbasis desa

o. Membangun kawasan perdesaan Agropolitan, Minapolitan dan

Ekowisata berdasarkan potensinya

4. Reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola pemerintahan yang berbasis keteladanan.

a. Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang

terintegrasi

b. Penyelesaian Aset-aset Kabupaten Serang yang masih belum

berkekuatan hukum

c. Bupati dan Wakil Bupati memberi keteladanan birokratis kepada

aparatur pemerintah daerah

d. Pemberian penghargaan kepada ASN teladan

e. Promosi jabatan terbuka dan kompetitif secara daring (transparan)

f. Penempatan aparatur pemerintah daerah dengan prinsip the right

man in the right place secara profesional

g. Alokasi dana kenaikan tunjangan kinerja daerah dan pemberian

bonus kepada ASN teladan/tahun

26


h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan

RKPD berbasis E-Musrenbang

i. Membangun sistem pengawasan kinerja OPD berdasarkan

serapan anggaran dan persentase implementasi RKPD realtime

secara online

j. Membangun sistem laporan kinerja dan pencapaian indikator

pembangunan OPD berbasis Lakip Online

k. Membangun sistem absensi, surat perjalanan dinas, pengawasan

petugas di luar kantor dan lalu lintas kendaraan operasional ASN

berbasis aplikasi E-Perform Kabupaten Serang

l. Membangun sistem informasi satu data pintar pembangunan

m. Membangun aplikasi Community Center Online sebagai media

aspirasi dan laporan permasalahan berkaitan pelayanan dasar

dan pilihan yang terkoneksi dengan jejaring sosial dan

konvergensi dengan aplikasi lainnya

n. Membangun sistem pengawasan real time untuk ketersediaan dan

stabilitas harga bahan-bahan pokok

o. Membangun sistem pelaporan proses pekerjaan fisik dan hibah

pembangunan secara daring

p. Membangun ruang kendali digital Kabupaten Serang sebagai

pusat informasi E-Government dan terkoneksi dengan aplikasi

pembangunan Kabupaten Serang, jejaring sosial dan jaringan

CCTV online yang di berada di pusat pemerintahan, perkantoran,

perdagangan, pendidikan, jalan-jalan protokol dan ruang publik.

27


PENUTUP Visi, Misi dan Program Prioritas yang dikemukakan merupakan

rencana pembangunan Kabupaten Serang periode tahun 2021-2026.

Kami akan berikhtiar semaksimal mungkin untuk mewujudkan masa

depan Kabupaten Serang lima tahun mendatang melalui Visi, Misi

dan Program Prioritas tersebut. Semoga Allah SWT memudahkan

dan mensukseskan langkah perjuangan kami.

“Orang tua bisa jadi telah banyak makan asam garam tetapi jangan lupa fakta sejarah, anak muda menawarkan masa depan...”

Serang 04 September 2020

H. Nasrul Ulum, SE H. Eki Baihaki, SE, M.Si Calon Bupati Serang Calon Wakil Bupati Serang

KERJA JUJURKERJA CERDAS

KERJA TUNTAS

KERJA JUJUR KERJA CERDAS KERJA TUNTAS

Documents