RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DINAS ...dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Renja-2019.pdf · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Jend. Sudirman No .44. Telp. (0293) 362461 Magelang 56126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG

NOMOR 900/ 1097 /300 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA MAGELANG

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KOTA MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan kepada Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk Melakukan Evaluasi terhadap Capaian

Program Kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang – Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;

9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan

penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Masyarakat;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara

Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025;


Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;


Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029;

26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang

Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Magelang Tahun 2005-2025;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;

29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang

Tahun 2016 – 2021;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... BAB I-1

1.1. Latar Belakang ...................................................................... BAB I-1

1.2. Landasan Hukum .................................................................. BAB I-2

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................... BAB I-3

1.4. Sistematika Penulisan ............................................................ BAB I-4

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ....... BAB II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD .......................................................... BAB II-1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .......................................... BAB II-34

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ....... BAB II-53

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ............................... BAB II-53

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............ BAB II-53

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... BAB III-1

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................. BAB III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................................... BAB III-2

3.3. Program dan Kegiatan ......................................................... BAB III-3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ......... BAB IV-1

BAB V PENUTUP.............................................................................. BAB V-1

RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019 I - 1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG

NOMOR : 900/1097/300

TAHUN 2018 TANGGAL : 13 Juli 2018

RENCANA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA MAGELANG TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah / OPD merupakan

pelaksanaan dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta secara teknis diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, di mana diamanatkan bahwa setiap SKPD/ OPD diharuskan menyusun

Renja SKPD/OPD. Renja SKPD/OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra

SKPD/OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun 2019 yang ditetapkan

dengan keputusan Kepala OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019.

Rencana Kerja Othanisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas


Pendudk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun 2019 merupakan

penjabaran dari rencana strategis yang menjabarkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Penyusunan Rencana

Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun 2019 dimulai dari penyusunan

Rancangan Awal Renja OPD yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota

Magelang Tahun 2019, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan


kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja OPD memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan

kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja,

dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama OPD, serta menunjukkan

prakiraan maju.

Rancangan awal Renja OPD tersebut kemudian disinkronkan dengan

program kegiatan OPD lainnya serta usulan dari masyarakat hasil Musrenbang

Kelurahan dan Kecamatan dalam Forum OPD dan Focus Group Discussion (FGD)

untuk menghasilkan prioritas pembangunan. Hasil dari Forum OPD dan FGD

selanjutnya menjadi Rancangan Renja OPD yang dirangkum menjadi Rancangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk dimusrenbangkan pada tingkat kota.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019 yang akan

ditetapkan dengan peraturan walikota digunakan sebagai acuan penyusunan

rancangan akhir Renja OPD Dinas P4KB Kota Magelang. Selanjutnya rancangan

akhir Renja OPD tersebut disahkan oleh Walikota dan ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Renja OPD Dinas P4KB Kota

Magelang merupakan penjabaran dari Renstra OPD Dinas P4KB Kota Magelang,

Renstra OPD tersebut mengacu pada RPJMD Kota Magelang yang merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Magelang Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah

dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah;


5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara,

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;


Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Magelang;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas


Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun 2019 disusun

dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Magelang,

dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas


Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun Anggaran 2019.


1.3.2. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun

2019 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu

indikatifnya yang akan dilaksanakan tahun 2019 yang merupakan

penjabaran dari Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Magelang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENGESAHAN

RENJA OPD

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN RENJA KEPALA DINAS P4KB KOTA

MAGELANG

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Pengertian Renja OPD, penyesuaian Visi dan Misi Walikota

sesuai Renstra OPD, landasan hukum, maksud dan tujuan

penyusunan Renja OPD, serta sistematika penyusunan Renja OPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

Berisi evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja

OPD tahun 2017, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari

kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/

kegiatan Renstra OPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tujuan dan sasaran program dan kegiatan Tahun 2019.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya serta penegasan

pelaksanaan Renja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Magelang Tahun 2019.

RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019 BAB II - 1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

OPD

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan

dari Renstra OPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan

Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana

kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat

dijelaskan sebagai keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang

merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan

sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah

entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban

keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas

dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan

keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value

for Money. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan) output

(keluaran), dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat

dijabarkan sebagai berikut:

RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019

BAB II - 2

Tabel II.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome

Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

51 Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

1.02 .

1.22.01. .

19

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1.02 .

1.22.01. .

19.14

Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan

pengobat tradisional 15.000.000 14.300.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pelatihan dan penyusunan

Profil posyandu 50 50 orang

Hasil (Outcome) : 100 100 %

Tersedianya data Valid untuk SIP Posyandu

1.02 .

1.22.01. .

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 .

1.22.01. .

20.02

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

261.068.000 258.983.000

Keluaran (Output) :


BAB II - 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah anak yang diberi tambahan makanan

dan vitamin 900 900 anak

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya gizi murid 100 100 %

2.02.2.07.0

1.16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

2.02.2.07.0

1.16.02

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan

terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 185.928.000 175.679.076

Keluaran (Output) :

Penguatan P2TP2A dan Gender 5 5 Kegiatan

Hasil (Outcome) :

Penguatan P2TP2A Kota Magelang 100 100 %

2.02.2.07.0

1.16.05

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak 75.000.000 74.597.160

Keluaran (Output) :

Penguatan Kelembagaan Menuju KLA 17 17 kelurahan

Hasil (Outcome) :

Peningkatan pengetahuan tentang sekolah

ramah anak dan puskesmas ramah anak 100 100 %

2.02.2.07.0

1.16.06

Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak

88.810.000 86.702.800

Keluaran (Output) :


BAB II - 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terselenggaranya Pertemuan Forum Anak

Tingkat Kota sampai Tingkat Nasional 200 200 orang

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kualitas anak ( Cerdas, Ceria ,

Berahlak mulia, serta Aktif ) 100 100 %

2.02.2.07.0

1.16.07

Evaluasi pelaksanaan PUG 68.000.000 66.384.509

Keluaran (Output) :

Tersususnya buku evaluasi PUG dan

Sosialisasi PUG 200 200 anak

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya PUG TK Nasional 100 100 %

2.02.2.07.0

1.16.19 Kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota

tentang PUG, Penanganan KDRT, dan

Traficking

Masukan (Input):

Dana 17.750.000 16.450.000

Keluaran (Output) :

Tersusunya Peraturan Walikota Tentang

PUG, KDRT, dan Trafcking 3 3 perwal

Hasil (Outcome) :

Tersusunnya Pedoman penanganan KDRT 100 100 %


BAB II - 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dan Trafcking di Kota Magelang

2.02.2.07.0

1.16.20 Kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota

tentang Perlindungan anak

Masukan (Input):

Dana 9.658.000 9.658.000

Keluaran (Output) :

Tersusunya Peraturan Walikota tentang

Perlindungan Anak 1 1 perwal

Hasil (Outcome) :

Tersusunnya pedoman Perlindungan Anak di

Kota Magelang 100 100 %

2.02.2.07.0

1.17 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

2.02.2.07.0

1.17.01 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan

perlindungan perempuan di daerah

Masukan (Input):

Dana 77.040.000 77.040.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya TOT bagi anggota kaukus

perempuan politik dan remaja 100 100 orang


BAB II - 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan tentang politik

bagi perempuan dan remaja di Kota

Magelang

100 100 %

2.02.2.07.0

1.17.10 Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Tindak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masukan (Input):

Dana 15.251.000 15.251.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya sosialisasi perempuan dan

anak ABH serta anak yang membutuhkan

perlindungan

100 100 anak

Hasil (Outcome) :

Tercapainya pelaksanaan perlindungan

tindak kekerasan dalam Rumah tangga di

Kota Magelang

100 100 %

2.02.2.07.0

1.18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

SERTA DAN KESETARAAN GENDER

DAN ANAK DALAM PEMBANGUNAN

2.02.2.07.0

1.18.01 Kegiatan Pembinaan Organisasi

Perempuan

Masukan (Input):

Dana 84.000.000 75.533.500

Keluaran (Output) :


BAB II - 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya pembinaan organisasi

Perempuan

1 1 Kegiatan

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan kader posyandu 100 100 %

2.02.2.07.0

1.18.07 Kegiatan Pelatihan penganggaran

Pembangunan responsif gender

Masukan (Input):

Dana 32.669.000 32.669.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pelatihan penganggaran bagi

kader 50 50 0rang

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan dan manajemen

kader dalam pembangunan responsif gender 100 100 %

2.02.2.07.0

1.18.08 Kegiatan Peningkatan peran serta ibu dan

anak dalam pembangunan

Masukan (Input):

Dana 66.000.000 66.000.000

Keluaran (Output) :

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan

anak 200 200 0rang

Hasil (Outcome) :


BAB II - 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terpenuhinya hak anak 100 100 %

2.02.2.07.0

1.15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN

PENINGKATAN KUALITAS ANAK

DAN PEREMPUAN

2.02.2.07.0

1.15.05 Kegiatan Peningkatan Perlindungan Anak

Masukan (Input):

Dana 151.329.000 151.329.000

Keluaran (Output) :

Terbentuknuya KPAD ( Komisi

Perlindungan Anak Daerah ) Kota Magelang

15 15 0rang

Hasil (Outcome) :

Terseleksinya petugas KPAD di Kota

Magelang 100 100 %

1.06.2.07.1.

16 PROGRAM PELAYANAN DAN

REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL

1.06.2.07.1.

16.14 Pembinaan kepada lanjut usia dan

keluarganya

Masukan (Input):

Dana 43.885.000 43.885.000

Keluaran (Output) :

Terlaksana pembinaan dan sarana lansia 2 2 Kegiatan

Hasil (Outcome) :


BAB II - 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya pengetahuan dan kegiatan

lansia 100 100 %

1.06.2.07.1.

16.23 Peningkatan peran serta Masyarakat

lanjut usia dalam Pembangunan

Masukan (Input):

Dana 35.000.000 35.000.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya peran usia lanjut dalam

pembangunan dan jambore lansia 100 100 0rang

Hasil (Outcome) :

Peningkatan lansia tangguh menuju lansia

tangguh dengan 7 dimensi 100 100 %

2.02.2.07.0

1.19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI KELURAHAN

2.02.2.07.0

1..19.01 Kegiatan Pelatihan Perempuan di

Kelurahan Dalam Bidang Usaha Ekonomi

Produktif

Masukan (Input):

Dana 19.525.000 19.525.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pelatihan ketrampilan untuk

masyarakat 50 50 0rang


BAB II - 10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya ketrampilan masyarakat 100 100 %

2.02.2.07.0

1..19.02 Kegiatan Peningkatan Pengetahuan

perempuan dalam meningkatkan

pendapatan keluarga

Masukan (Input):

Dana 220.440.000 200.322.002

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi

wanita 2 2 Kegiatan

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya peran organisasi wanita dalam

pembangunan 100 100 %

2.02.2.07.0

1..19.03 Kegiatan Peningkatan peran serta tim

Penggerak PKK dalam pembangunan

Masukan (Input):

Dana 1.140.910.000 1.126.482.257

Keluaran (Output) :

Terfasilitasinya kegiatan organisasi

perempuan (PKK) 1 1 organisasi


BAB II - 11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya peran serta PKK dalam

pembangunan 100 100 %

2.08.2.07.1.

15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

2.08.2.07.1.

15.01 Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan

Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Masukan (Input):

Dana 8.500.000 8.500.000

Keluaran (Output) :

Keluarga miskin yang diberi pelayanan KB

dan alat kontrasepsi 250 250 0rang

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kesejahteraan keluarga 100 100 %

2.08.2.07.1.

15.02 Kegiatan Pelayanan KIE

Masukan (Input):

Dana 41.447.000 41.447.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya komunikasi, Informasi dan

Edukasi Program KB 3 3 kegiatan

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pemahaman masyarakat akan

program KB 100 100 %


BAB II - 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.08.2.07.1.

15.03 Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak

Reproduksi Individu

Masukan (Input):

Dana 15.825.000 15.825.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pemeriksaan Pupsmear 75 75 orang

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kualitas pelayanan KB dan

kesehatan reproduksi 100 100 %

2.08.2.07.1.

15.05 Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Masukan (Input):

Dana 8.000.000 8.000.000

Keluaran (Output) :

Terselenggaranya kegiatan Harganas dan

lomba 185 185 orang

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kesejahteraan keluarga 100 100 %

2.08.2.07.1.

15.16 Penyediaan Operasional Keluarga

Berencana

Masukan (Input):

Dana 213.450.000 213.395.054


BAB II - 13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keluaran (Output) :

Terpenuhinya dukungan Operasional bagi

penyuluh KB 1 1 Tahun

Hasil (Outcome) :

Mendukung kelancaran tugas penyuluh KB 100 100 %

2.08.2.07.1.

16 PROGRAM KESEHATAN

REPRODUKSI REMAJA

2.08.2.07.1.

16.01 Advokasi dan KIE tentang kesehatan

reproduksi Remaja (KRR)

Masukan (Input):

Dana 11.018.000 10.518.000

Keluaran (Output) :

Peningkatan kualitas informasi KRR bagi

siswa SLTA 80 80 orang

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pelayanan KRR di sekolah 100 100 %

2.08.2.07.1.

17 PROGRAM PELAYANAN

KONTRASEPSI

2.08.2.07.1.

17.01 Pelayanan konseling KB

Masukan (Input):

Dana 18.450.000 18.450.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiata konseling KB 209 209 orang


BAB II - 14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pelayanan informasi dan

pengetahuan konselor KB 100 100 %

2.08.2.07.1.

17.02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Masukan (Input):

Dana 17.235.000 17.235.000

Keluaran (Output) :

Terlayaninya pemasangan kontrasepsi 240 240 orang

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kualitas pelayanan KB 100 100 %

2.08.2.07.1.

17.04 Pelayanan KB Medis Operasi

Masukan (Input):

Dana 27.392.000 23.802.000

Keluaran (Output) :

Terlayaninya calon akseptor MO 18,00 18 orang

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya peserta KB MO 100 100 %

2.08.2.07.1.

18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN

SERTA MASYARAKAT DALAM

PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI


BAB II - 15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.08.2.07.1.

18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB

Masukan (Input):

Dana 78.385.000 78.385.000

Keluaran (Output) :

Peningkatan Partisipasi masyarakat dlm

program KB 213 213 orang

Hasil (Outcome) :

100 100 %

2.08.2.07.1.

18.02 Koordinasi pengelolaan Program

Masukan (Input):

Dana 26.000.000 26.000.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pertemuan koordinasi tk

Kota,Kec,Kel 41 41 Kegiatan

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 100 100 %

2.08.2.07.1.

18.04 Pengelolaan data dan informasi program

KB

Masukan (Input):

Dana 20.200.000 20.200.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya Pendataan keluarga sejahtera 17 17 Kelurahan


BAB II - 16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya kegiatan pendataan keluarga 100 100 %

2.08.2.07.1.

20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT

PELAYANAN INFORMASI DAN

KONSELING KRR

2.08.2.07.1.

20.01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan

konselling KRR

Masukan (Input):

Dana 6.900.000 6.900.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan PIK KRR 40 40 orang

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kwalitas PIK KRR 100 100 %

2.08.2.07.1.

20.02 Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi

kelompok remaja dan kelompok sebaya di

luar sekolah

Masukan (Input):

Dana 6.900.000 6.900.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan PIK KRR 40 40 orang

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya peran PIK KRR 100 100 %


BAB II - 17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.08.2.07.1.

23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA

PENDAMPING KELOMPOK BINA

KELUARGA

2.08.2.07.1.

23.02 Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan

Masukan (Input):

Dana 11.696.000 11.546.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan pelatihan kader Tri

Bina (BKB,BKR,BKL) 17 17 Kelurahan

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan

kader 100 100 %

2.08.2.07.1.

23.03 Kegiatan Advokasi tenaga pendamping

Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan

Masukan (Input):

Dana 43.000.000 43.000.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pendampingan advokasi bagi

kelompok bina keluarga 2 2 Kegiatan

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan kelompok bina

keluarga 100 100 %


BAB II - 18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.042.07.1.

17 PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

4.042.07.1.

17.06 Bulan Bhakti Gotong Royong

Masukan (Input):

Dana 78.945.000 51.562.500

Keluaran (Output) :

Terlaksananya lomba BBGRM di kelurahan 17 17 Kelurahan

Hasil (Outcome) :

Terpilihnya kelurahan pelaksana terbaik 3 3 kelurahan

2.07.2.07.1.

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.07.2.07.1.

01.01

Penyediaan jasa surat menyurat 1.425.000 1.423.250 1 1 tahun

Keluaran (Output) :

Terlaksananya distribusi surat menyurat

Hasil (Outcome) :

Peningkatan kinerja aparatur 100 100 %

2.07.2.07.1.

01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 98.850.000 45.812.649

Keluaran (Output) :

Tersedianya sumber jasa komunikasi sumber

daya air listrik 12 12 bulan


BAB II - 19



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kenyamanan kerja 100 100 %

2.07.2.07.1.

01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 22.275.000 11.567.400

Keluaran (Output) :

Terbaharuinya STNK Kendaraan dinas 40 40 unit

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kenyamanan kerja 100 100 %

2.07.2.07.1.

01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan 83.595.000 81.595.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pengelolaan keuangan dan

barang 12 12 bulan

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kinerja pejabat pengelola

keuangan dan barang 100 100 %

2.07.2.07.1.

01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor 46.852.000 46.530.050

Keluaran (Output) :

Teriptanya kebersihan kantor dan keamanan

kantor 12 12 bulan

Hasil (Outcome) :


BAB II - 20



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya Keamanan dan kebersihan

kantor 100 100 %

2.07.2.07.1.

01.10

Penyediaan alat tulis kantor 16.000.000 15.996.400

Keluaran (Output) :

tersedianya ATK 12 12 bulan

Hasil (Outcome) :

Tercukupinya sarana kerja 100 100 %

2.07.2.07.1.

01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.541.000 13.541.000

Keluaran (Output) :

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan 12 12 bulan

Hasil (Outcome) :

meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

kantor 100 100 %

2.07.2.07.1.

01.12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 14.955.000 14.860.800

Keluaran (Output) :

Tesedianya komponen instalasi listrik 14 14 jenis

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kinerja aparatur 100 100 %

2.07.2.07.1.

01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 3.600.000 2.583.000


BAB II - 21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keluaran (Output) :

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 12 12 bulan

Hasil (Outcome) :

meningkatnya pengetahuan karyawan 100 100 %

2.07.2.07.1.

01.16

Penyediaan bahan logistik kantor 3.740.000 2.660.000

Keluaran (Output) :

pengisian tabung gas 20 20 tabung

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kinerja karyawan 100 100 %

2.07.2.07.1.

01.17

Penyediaan makanan dan minuman 26.866.000 24.837.850

Keluaran (Output) :

Tersedianya makanan dan minuman harian

tamu 12 12 bulan

Hasil (Outcome) :

meningkatnya kinerja karyawan 100 100 %

2.07.2.07.1.

01.18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 281.094.000 262.294.776

Keluaran (Output) :

Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas

dalam dan luar daerah 12 12 bulan

Hasil (Outcome) :


BAB II - 22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya kelancaran tugas 100 100 %

2.07.2.07.1.

01.19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer

daerah/tidak tetap 97.651.000 90.386.000

Keluaran (Output) :

tersedianya tenaga penjaga malam,

pengemudi dan petugas keamanan 12 12 bulan

Hasil (Outcome) :

meningkatnya keamanan kantor dan

kelancaran kegiatan 100 100 %

2.07.2.07.1.

01.26

Pengelolaan administrasi kepegawaian 7.000.000 6.995.500

Keluaran (Output) :

Terwujudnya pengelolaan kepegawaian 12 12 bulan

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya hak kepegawaia pegawai 100 100 %

2.07.2.07.1.

02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

2.07.2.07.1.

02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 72.300.000 69.388.000

Keluaran (Output) :

Tersedianya rak file, kursi rapat, AC dan

gorden untuk gedung wanita 27 dan 230 27 dan 23

unit dan

meter

Hasil (Outcome) :


BAB II - 23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terpenuhinya rak file, kursi rapat, AC dan

gorden untuk gedung wanita 100 100 %

2.07.2.07.1.

02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor 65.721.000 62.455.000

Keluaran (Output) :

Tersedianya laptop, tablet, printer, dan

penghancur kertas 10 10 unit

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya sarana prasarana peralatan

kantor berupa laptop, tablet, printer, dan

penghancur kertas

100 100 %

2.07.2.07.1.

02.10

Pengadaan Mebeleur 25.060.000 25.060.000

Keluaran (Output) :

Tersedianya meja kursi kerja dan meja kursi

tamu 3 3 set

Hasil (Outcome) :

Terenuhinya meja kursi kerja dan meja kursi

tamu 100 100 %

2.07.2.07.1.

02.16

Perencanaan Bangunan Gedung 53.000.000 52.511.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya perencanaan Pembangunan

Gedung kantor

1 1 unit


BAB II - 24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya rencana DED Gedung Kantor 100 100 %

2.07.2.07.1.

02.20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90.700.000 89.131.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

dan tersedianya bibit tanaman tabebuya 2 dan 1 2 dan 1 unit dan bibit

Hasil (Outcome) :

terciptanya kebersihan dan kerapihan kantor 100 100 %

2.07.2.07.1.

02.22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 159.306.000 120.454.412

Keluaran (Output) :

kendaraan dinas operasional yang terpelihara 40 40 unit

Hasil (Outcome) :

terpeliharanya kendaraan dinas operasional 100 100 %

2.07.2.07.1.

02.26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 48.880.000 48.455.000

Keluaran (Output) :

terlaksananya servis peralatan kantor 69 69 unit

Hasil (Outcome) :

kenyamanan kerja karyawan 100 100 %


BAB II - 25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.07.2.07.1.

02.27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.050.000

5.050.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor 79 79 buah

Hasil (Outcome) :


2.07.2.07.1.

02.36

Rehabilitasi sedang berat gedung kantor

200.000.000

190.891.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya rehab gedung wanita Kota

Magelang 1 1 unit

Hasil (Outcome) :


2.07.2.07.1.

05 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

2.07.2.07.1.

05.04

Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000 5.500.000

Keluaran (Output) :


BAB II - 26



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pejabat fungsional penyuluh KB 15 15 orang

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya hak pegawai pejabat

fungsional 100 100 %

2.07.2.07.1.

06. Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

2.07.2.07.1.

06.03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran 3.420.000 3.420.000

Keluaran (Output) :

Tersusunnya laporan prognosis 1 1 lap

Hasil (Outcome) :

tersedianya data prognosis 1 1 lap

2.07.2.07.1.

06.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.444.000 7.430.000

Keluaran (Output) :

tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 1 kali

Hasil (Outcome) :

tersedianya data pelaporan keuangan 100 100 %

2.07.2.07.1.

06.06

Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.953.000 8.953.000

Keluaran (Output) :

Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan 2 2 Keg

Hasil (Outcome) :


BAB II - 27



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan

sebagai pedoman penyusunan anggaran 100 100 %

2.07.2.07.1.

06.08

Penyusunan RKA-OPD 9.517.000 9.471.000

Keluaran (Output) :

terlaksananya penyusunan rencana kegiatan

dan anggaran dan perubahannya 2 2 Keg

Hasil (Outcome) :

tersedianya dokumen rencana kegiatan dan

anggaran dan perubahannya 10 10 buku

2.07.2.07.1.

06.10

Penyusunan Renstra OPD 11.567.000 11.557.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya penyusunan Renstra DP4KB

Kota Magelang 2 2 Keg

Hasil (Outcome) :

Tersedianya dokumen Renstra DP4KB 100 100 %

2.07.2.07.1.

06.24

Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan

Keuangan OPD 12.600.000 12.526.000


BAB II - 28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keluaran (Output) :

Terdatanya aset DP4KB yang valid 1 1 Keg

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya pencatatan dan penataan aset

DP4KB 100 100 %

2.07.2.07.1.

06.27

Penyusunan LKJIP OPD 4.970.000 4.595.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya penyusunan LKJIP 1 1 Keg

Hasil (Outcome) :

Tersedianya dokumen LKJIP 100 100 %

2.07.2.07.1.

06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

Ihtisar dan realisasi kinerja OPD 7.580.000 7.580.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya penyusunan laporan capaian

kinerja OPD 4 4 kegiatan

Hasil (Outcome) :

Tersedianya laporan capaian kinerja OPD 100 100 %

2.07.2.07.1.

15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Kelurahan

2.07.2.07.1.

15.01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Kelurahan 307.177.000 295.747.000

Keluaran (Output) :


BAB II - 29



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya lomba administrasi dan

Pembinaan LPM se kota Magelang 1 1 keg

Hasil (Outcome) :

terlaksananya kegiatan LPM di kelurahan 100 100 %

2.07.2.07.1.

15.02

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Teknis dan Masyarakat 61.497.000 54.997.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pelatihan komputer bagi

masyarakat kurang mampu, pelatihan pijat

refleksi dan akupuntur bagi tuna netra dan

difabel

68 68 orang

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya ketrampilan komputer bagi

masyarakat kurang mampu, ketrampilan

pijat refleksi dan akupuntur bagi tuna netra

dan difabel

100 100 %

2.07.2.07.1.

15.03

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi

Masyarakat Kelurahan 40.000.000 38.375.000

Keluaran (Output) : 21 21 buku

Tersedianya buku profil kelurahan

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya deseminasi informasi bagi

masyarakat 100 100 %

2.07.2.07.1.

15.06

Penyelenggaraan pelatihan UPPKS 53.493.000 52.740.000


BAB II - 30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat

dalam peningkatan kesejahteraan Keluarga 50 50 orang

Hasil (Outcome) :

Terlatihnya Kader dalam meningkatkan

kesejahteraan keluarga 100 100 %

2.07.2.07.1.

15.07

Penyelenggaraan Orientasi Kader

Pembangunan Masyarakat 35.463.000 35.463.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan

orientasi kader pembangunan masyarakat 50 50 orang

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan

kader pembangunan masyarakat 100 100 %

2.07.2.07.1.

15.08

Pembinaan Peningkatan Pendapatan

Keluarga 25.439.000 25.439.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan

orientasi kader pembangunan masyarakat 50 50 orang

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan

kader pembangunan masyarakat 100 100 %


BAB II - 31



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.07.2.07.1.

16. Program pengembangan lembaga

ekonomi kelurahan

2.07.2.07.1.

16.02

Pelatihan ketrampilan manajemen badan

usaha milik desa 28.662.000 19.519.000

Keluaran (Output) : 17 17 LKK

Terlaksananya pembinaan administrasi LKK

Hasil (Outcome) :

Terbinanya administrasi LKK di 17

kelurahan 100 100 %

2.07.2.07.1.

16.06

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro

kecil dan menengah di pedesaan 18.685.000 18.535.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan

penjaringan TTG Kota Magelang 3 3 unit

Terlaksananya kegiatan TTG se Kota

Magelang 100 100 %

2.07.2.07.1.

17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

2.07.2.07.1.

17.01

Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan kelurahan 30.085.000 29.135.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya temu kader DP4KB 1 1 kegiatan


BAB II - 32



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan

kader BPMPKB 100 100 %

2.07.2.07.1.

17.04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32.950.000 32.940.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya lomba Kelurahan tingkat

provinsi 3 3 kegiatan

Hasil (Outcome) :

Tercapainya tertib administrasi dan

partisipasi masyarakat 100 100 %

2.07.2.07.1.

17.06

Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB

dan BKR 25.500.000 24.910.000

Keluaran (Output) :

Terlatihnya penguatan BKB BKR 17 17 kelurahan

Hasil (Outcome) :

Terpilihnya kelurahan BKB BKR Berprestasi 100 100 %

2.07.2.07.1.

17.013

Pendampingan Penyelenggaraan TNI

Manunggal Membangun Desa (TMMD) 286.364.000 250.889.000

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan TMMD Sengkuyung

I, II dan III 3 3 kelurahan

Hasil (Outcome) : 100 100 %

Terlaksananya penataan lingkungan di

kelurahan


BAB II - 33



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.07.2.07.1.

17.014

Penyelenggaraan TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD) 501.600.000 465.326.000

Keluaran (Output) : 17 17 kelurahan

Terlaksananya kegiatan TMMD Sengkuyung

I, II dan III

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya penataan lingkungan di

kelurahan 100 100 %

Jumlah 6.196.633.000 5.846.982.945


BAB II - 34

Pelaksanaan Renja DP4KB Tahun 2017 sebagian besar terlaksana sesuai

output yang diharapkan. Jika dilihat dari serapan anggaran yaitu sebesar

94.36%, semua kegiatan capaiannya diatas 70 %.

Kegiatan yang bersumber dari sharing APBD Kota dan APBD Provinsi Jawa

Tengah (Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kab/ Kota) seperti TMMD yang

merupakan kegiatan rutin dapat dilaksanakan sesuai target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pelaksanaan program kegiatan pada DP4KB Kota Magelang pada tahun

2017 sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan. Jika

dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian renstra, kinerja DP4KB secara

detail dapat dilihat pada tabel berikut:


BAB II - 35

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja DINAS P4KB Kota Magelang

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D

2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

KONDISI KINERJA AKHIR

PERIODE

Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV

TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

871.435.000

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

151.329.000

151.329.000

1

Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Ada Ada ada -

Ada Ada Ada Ada

Jumlah kebijakan terkait peningkatan kualitas anak dan perempuan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

445.146.000

429.471.545

1 Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga

0 44,74% 42,27%

15.251.000

45% 45% 67.34%

55,79% 132/ 196 x 100 (Jumlah Tribina di Kota Magelang dibagi jumlah RW se Kota Magelang)

Perbandingan antara jumlah kelompok sadar ketahanan keluarga yang terbentuk dengan jumlah kelompok sadar keluarga yang direncanakan (tiap RW direncanakan ada kelompok)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

92.291.000

92.291.000

1 Rasio KDRT 0,070% 0,055% 0.011%

0.020%

0.026%

0.035%

0,04% 12/ 33.807 x 100 jumlah kasus per RumTang / jumlah rumah tangga

Perbandingan KDRT terhadap Rumah tangga


BAB II - 36

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



2

Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

34 23 4 7 9 12 15

Banyaknya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang secara ideal menurun jumlah nya dibandingkan tahun sebelumnya

3

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100% 12 kasus/ 12 kasus x 100

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang tertangani dengan jumlah seluruh pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

4

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100% 12 kasus/ 12 kasus x 100

Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayan terpadu dengan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan


BAB II - 37

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



5

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100% 12 kasus/ 12 kasus x 100

Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS dengan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan

6

Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100% 12 kasus/ 12 kasus x 100

Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu dengan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan


BAB II - 38

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



7

Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100% 12 kasus/ 12 kasus x 100

Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

8

Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100% 1 kasus/ 1 kasus x 100

Perbandingan jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

9

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100% 12 kasus/ 12 kasus x 100

Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

10

Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas

1,07% 3% 0,00

%

0,00%

0,00

%

2,14%

8% 100/9332 x 100%

Perbandingan jumlah perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas dengan jumlah KK perempuan rentan


BAB II - 39

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

182.669.000

174.202.500

1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

13,15% 17% 6.37

%

6.37%

6.37

%

6.37%

30%

2.580/40.493 x 100% Perbandingan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dengan jumlah perempuan bekerja

2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

15,73% 20% 14.05%

14.05%

14.05%

14.05%

35%

5.693/40.493 x 100% Perbandingan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta dengan jumlah perempuan bekerja

3 Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

55,88% 78,00% 59,18%

59,18%

59,18%

59,18%

80,00%

548/926 x 100% Data diambil dari Daerah Dalam Angka dan koordinasi dg Disnakertrans Kota Magelang

Perbandingan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dengan jumlah angkatan kerja perempuan

2.906.735.000

Program 38.054.


BAB II - 40

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

47.347.000 000

1 Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat

17,60% 29% 0% 0% 35% 35% 53%

Jumlah LKK sehat setelah dilakukan pembinaan dan evaluasi dan diusulkan untuk berbadan hukum ada 6 LKK yaitu : LKK Kel. Gelangan, LKK Kel. Panjang, LKK Kel. Kramat selatan, LKK Kel. Kramat Utara, LKK Kel. Kedungsari dan LKK Kel. Jurangombo Utara = 6/17 x 100% = 35%

Perbandingan antara jumlah LKK yang memiliki kinerja sehat dengan jumlah seluruh LKK x 100%

1 Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)

4 0 0 0 4 4

RintisanTTG berbasis masyarakat yang di sosialisasikan ke kader masyarakat ada 4 yaitu :1. KUWOD : Kunci password oleh Naskan/Kmpung IT, Perum Depkes Kel. Kramat Utara, 2. ECLEDS : Lampu Otomatis Hemat Energy oleh Sugiyatno, Kupatan Kel. Kedungsari, 3. Umbaran Lipat : Pembuatan kandang/sangkar Burung yang dimodifikasi oleh Sam Wahyono, Karang Gading, Kel. Rejowinangun Selatan 4. Kreasi Stik Es Krim : Pemanfaatan limbah batang es krim di daur ulang menjadi kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi oleh Muhammad, Meteseh Tengah, Kel. Magelang

Jumlah Rintisan TTG yang dibina dan Rintisan TTG berbasis masyarakat yang disosialisasikan ke masyarakat (Perubahan definisi operasional)

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


BAB II - 41

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



1 Persentase PL KB yang mendapat pembinaan

15% 15% 15% 100%

15/15 x 100

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

523.069.000

23,2

6

107.980.00

0

502.761

.000

1

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat

9,00

10 10

107.980.00

0

10 10 10 15

Kelompok Binaan LPM = 1. RW 2. RT 3. LKM 4. LKK 5. PKK 6. UP2K 7. Posyandu 8. Karang Taruna 9. Posyandu Lansia 10. kelompok Seni Budaya

Jumlah rata-rata kelompok binaan LPM yang dibina oleh masing-masing LPM di Kelurahan

2 LPM berprestasi

Tingkat kota 29% 41% 18% 51% 69% 93% 65% Triwulan IV Sd TW IV Pelaksanaan kegiatan study banding kader masyarakat : 1. Kader LPMK ke Suarabaya & Malang 2. Kader masyarakat dr golongan warga kurang mampu ke Tangerang 3. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Banyuwangi untuk peningkatan inovasi pemberdayaan masyarakat . Jumlah kader LPM Tahun 2017 ada 425 orang , yg telah mengikuti kegiatan pembinaan melalui study banding Tahun 2015 sd thn 2017 = 102 0rang atau 102/425 = 24%

Jumlah LPM berprestasi dibagi jumlah LPM x 100%

Tingkat provinsi peringkat 1 peringkat

1

per 2

Peringkat 2

peringkat

1

Memperoleh Peringka II tingkat Provinsi Jateng yaitu Kel. Jurangombo Selatan


BAB II - 42

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



Tingkat nasional peringkat

1 0 0 -

peringkat 1

Tidak ada perlombaan BBGRM tingkat Nasional

3 Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang

24% 0 24% 24% 24% 71%

Dasar : SK Walikota Magelang Nomor : 414.1/85/112 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Magelang Tahun 2017 : 1. Kel. Magersari 2. Kel. Gelangan 3. kel. Kramat Selatan Dasar : Surat kawat Kepala Dispermades Dukcapil Provinsi Jateng Nomor : 414.1/2339 tanggal 17 Mei 2017 perihal Nominator Lomba Kelurahan /Desa Tingkat Propinsi Jateng bahwa Kel. Magersari masuk 3 besar untuk Kelurahan dan telah berhasil meraih Peringkat II untuk Kelurahan tingkat Propinsi Jawa Tengah 3 Kelurahan + Peringkat II Provinsi = 4/17 x 100% = 24%

Perbandingan antara jumlah kelurahan berkategori cepat berkembang dengan jumlah kelurahan

4 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

142,86

143

143,00

143,00

143,00

143 143

Jumlah Dawis 1.101 + Jumlah RT 1.116 + Jumlah RW 194 + 17 Kelurahan + 3 Kecamatan = 2.431 /17 Kel = 143

Perbandingan antara jumlah kelompok binaan PKK dengan jumlah kelompok PKK


BAB II - 43

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

876.499.000 14,88%

803.200

.000

1

Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa

11,76% 18% 0,00

%

0,00%

0,00

%

22,82%

100,00%

Pelaksanaan kegiatan di TW IV masuk Anggaran Perubahan APBD 2017. Kader masyarakat yg dilatih sebanyak 75 orang. Yang sudah dikirim ke pelatihan tingkat propinsi dr th 2014 sd 2017 ada 22 orang, dan DP4KB mengadakan pelatihan P3MD sebanyak 75 orang sehingga sdh 22+75 = 97 orang kader, atau 97/425 = 22,82%

Perbandingan antara jumlah pengurus LPM yang dilatih dengan jumlah seluruh pengurus LPM

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

78.945.000

51.562.000


BAB II - 44

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



1

Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif

40% 54% 0,00

% 0% 0%

100%

82%

Kegiatan Pembinaan UP2K merupakan kegiatan di Perubahan APBD Tahun 2017 dilaksanakan di TW IV. Sebanyak 3x di Kecamatan se Kota Magelang dengan jumlah peserta : 5 orang per UP2K Kelurahan = 5 x 17 = 85 orang sehingga utk 17 kelurahan sudah dilakukan pembinaan seluruhnya = 17/17 x100%= 100%

Perbandingan antara jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaraga (UP2K)- PKK aktif dengan jumlah seluruh Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaraga (UP2K)- PKK

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.380.875.000 0

1.346.329.259

1 Persentase PKK Aktif 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100% Semua anggota PKK disemua lini dari Kecamatan,Kelurahan, RW dan RT aktif berperan serta

Perbandingan antara jumlah PKK aktif dengan jumlah seluruh PKK x 100%

554.398.000

-

Program Keluarga Berencana

287.222.000 5,08

%

287.167.054

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2 2 2 2 2 2 2 68.614/33.807

Perbandingan antara jumlah keluarga dengan jumlah anak


BAB II - 45

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



Program Kesehatan Reproduksi Remaja

11.018.000

10.518.000

1

Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun

2% 2% 3,07

%

2,87%

2,87

%

2.03%

1% 339/ 16.669 x 100

Perbandingan antara jumlah ibu hamil yang berumur kurang dari 20 tahun dengan jumlah seluruh ibu hamil

Program pelayanan kontrasepsi

63.077.000

59.487.000

1 Cakupan peserta KB aktif

77,30% 77,50% 75,19%

76,19%

76,19%

78.63%

81% 13.107/ 16.669 x 100

Perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan jumlah seluruh peserta KB

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

124.585.000

124.585.000


BAB II - 46

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



1 Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I

60% 64% 62,36%

64,38%

64,38%

64.38%

81% 3.628/5.635 x 100

Perbandingan antara jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I yang menjadi peserta KB dengan jumlah PUS Pra KS dan KS I

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

13.800.000 50

6.900.

000

13.800.000

1

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun

4% 3% 4,05

%

4,05%

4,05

%

2.98%

2% 498/16.669 X 100

Perbandingan antara jumlah Pasangan Usia Subur yang isterinya berusia dibawah usia 20 tahun dengan jumlah seluruh PUS

Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS


BAB II - 47

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



1

Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS

0 3% 15% 15% 15% 15% 15%

Perbandingan jumlah pelajar SMA/SMK yang menjadi peserta sosialisasi tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS pada tahun (X) dengan jumlah seluruh pelajar SMA/SMK

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

54.696.000

21,1

1

54.546.000

1

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

5% 5% 7,287%

6,43

%

6,43%

5.00

% 3% 835/16.669

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan

2 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

75% 77% 72,86%

74,70%

74,70%

77.43%

81% 2014/ 2.607 x 100

Perbandingan antara jumlah anggota BKB yang ber-KB dengan jumlah seluruh PUS anggota BKB


BAB II - 48

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



3

Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)

88% 88% 85,43%

85,43%

85,43%

88.28%

88% 1763 / 1997 x 100

Perbandingan jumlah anggota UPPKS berKB dengan seluruh anggota UPPKS peserta KB

4

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) kelurahan

100% 100% 113%

113,33%

113,33%

167,00%

100% 15x2 / 17 x 100%

Perbandingan jumlah kelurahan dengan jumlah PLKB/PKB koreksi perhitungan (jumlah PLKB x 2)/ jumlah kelurahan

5

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan

100% 100% 100%

100,00%

100,00%

100%

100% 17/17 X 100

Perbandingan jumlah kelurahan dengan jumlah PPKBD

6

Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

30% 30% 100%

100,00%

100,00%

100%

100%

Perbandingan antara jumlah penyediaan alat dan obat kontrasepsi dengan jumlah kebutuhan alat dan obat kebutuhan kontrasepsi


BAB II - 49

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



7

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan

100% 100% 100%

100,00%

100,00%

100%

30% 17/17 X 100

Perbandingan jumlah kelurahan yang menyediakan informasi data mikro keluarga dengan jumlah seluruh kelurahan

8 Partisipasi laki-laki dalam ber-KB

8% 10% 8,90

%

9,30%

9,30

%

10.03%

13% 1315 / 13. 107 x 100

Jumlah peserta KB MOP dan Kondom dibandingkan dengan seluruh peserta KB

9 Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri

50% 57% 52,77%

54,00%

54,00%

57.09%

67% 9.517/ 16. 669

Jumlah peserta KB aktif jalur Swasta dibandingkan jumlah peserta KB aktif

10 Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)

15% 13% 9,80

%

9,80%

9,80

%

9.08%

8% 1.178/ 12.986

Peserta KB yang tidak melanjudkan penggunaan alat kontrasepsi pada tahun kalender dibandingkan dengan peserta KB aktif


BAB II - 50

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



11

Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun

3% 3% 4,05

%

4,05%

4,05

%

2.03%

2% 339/ 16.669 x 100

Jumlah perempuan menikah dibawah usia 20 tahun dibanding dengan jumlah PUS Keseluruhan

12

Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita ( BKB )

85% 88% 65,16%

70,00%

70,00%

89.22%

95% 853/956 X 100 (jumlah BKB yang hadir/ jumlah anggota BKB)

Perbandingan jumlah peserta BKB dibanding dibanding jumlah keluarga yang mempunyai balita

13

Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)

95% 95% 74,46%

80,00%

80,00%

96.83%

100% 428/442 X 100

Perbandingan jumlah peserta BKR dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai remaja

14 Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif

100% 100% 100,00%

100,00%

100,00%

100%

100% 17/17 x 100

Perbandingan jumlah kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif dengan jumlah seluruh kelurahan


BAB II - 51

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



15 Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif

100% 100% 100%

100,00%

100,00%

100%

100% 17/17 x 100

Perbandingan jumlah kelurahan yang mempunyai Kelompok UPPKS Aktif dengan jumlah seluruh kelurahan

16

Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun

4% 3% 4% 3,22

%

3,22%

2.97

% 2% 541/ 16.811 x 100

Jumlah kehamilan ibu yang jarak kehamilan ibu kurang dari 3 tahun dibanding dengan jumlah keseluruhan pasangan usia subur (PUS)

17

Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun

2% 2% 2% 2,00

%

2,00%

2% 1% 361 / 16. 811 x 100

Jumlah PUS usia lebih 35 tahun yang hamil dibanding dengan seluruh pasangan usia subur

18 Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro

100% 100% 100%

100,00%

100,00%

100%

100% 1.011/ 1.011

Jumlah RT yang mempunyai data hasil pendataan keluarga dibanding dengan jumlah RT yang ada


BAB II - 52

PROGRAM / KEGIATAN


(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJM-D



PERIODE



19 Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga

100% 100% 100%

100,00%

100,00%

100%

100% 17/17 x 100

Perbandingan jumlah kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga dengan jumlah seluruh kelurahan

20

Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan

100% 100% 100%

100,00%

100,00%

100%

100% 209/209 x 100

Perbandingan jumlah PPKBD aktif dibanding dengan kelurahan yang ada

21 Persentase jumlah keluarga sejahtera

83% 87% 67,63%

70,00%

70,00%

87.50%

93% 28.653/ 32.743 X 100

Perbandingan jumlah keluarga sejahtera dengan jumlah seluruh keluarga

22

Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah

0 20% 33% 33,00%

33,00%

33% 75%

Perbandingan jumlah kegiatan Bina Keluarga yang sesuai dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah dengan jumlah seluruh kegiatan Bina Keluarga


BAB II - 53

Tingkat capaian kinerja dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi

misi Walikota Magelang, program dan kegiatan DP4KB Kota Magelang

mendukung pada pencapaian tersebut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan OPD, jika dilihat dari

pencapaian indikator kinerja sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan.

Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi

tingkat pencapaian dari segi kualitas.

Pada tahun 2017, Kota Magelang mendapatkan penghargaan Satyalancana

Pembangunan Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga dari Presiden RI. Dalam bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, Kota Magelang juga meraih anugerah Parahita Eka Praya dari

Kementerian PP PA.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD pada Bab II , beberapa permasalahan utama yang

dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat adalah:

1) Belum optimalnya peran serta masyarakat yang diwujudkan dalam

dukungan swadaya murni masyarakat masih perlu terus untuk

ditingkatkan.

2) Masih lemahnya penerapan TTG dalam masyarakat sehingga perlu terus

diupayakan hasil krenova.

3) Belum optimalnya pengelolaan data profil secara online.

4) Penanggulangan kemiskinan perlu terus dilaksanakan guna mengurangi

angka kemiskinan di Kota Magelang.

Terkait urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan KB adalah:

1) Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mendukung Kota Layak

Anak.

2) Masih lemahnya peran gender dalam ber KB yaitu peserta KB pria masih

sedikit.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat yang diusulkan

melalui DP4KB Kota Magelang, yaitu kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa.

Untuk tahun 2019, sudah diadakan survey dan disepakati bahwa TMMD tahun

2019 akan diselenggarakan di Kelurahan Kedungsri, Magelang, dan Jurangombo

Selatan.


III - 1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat,

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdapat dalam Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2013.

Pemerintah daerah kabupaten/ kota diamanatkan untuk menyusun

dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku 20 tahun, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku 5 tahun, dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Penyusunan dokumen

perencanaan tersebut dikoordinatori oleh Bappeda Kabupaten/ Kota. Dalam

pelaksanaan perencanaan pembangunan, penyusunan rencana pembangunan

daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah,

serta rencana tata ruang. Dokumen perencanaan tersebut dijabarkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) disusun oleh OPD yang merupakan penjabaran dari

RPJMD dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari RKPD.

Pengendalian atau evaluasi juga diamanatkan dalam Permendagri No. 54

Tahun 2010 terhadap dokumen perencanaan yang telah dibuat. Evaluasi

dilakukan terhadap keselarasan antar dokumen dan pencapaian sasaran

pembangunan yang termuat dalam dokumen perencaan. Evaluasi keselarasan

antar dokumen dapat dilihat dari konsistensi penuangan program kegiatan dalam

pencapaian indikator. Pengukuran pencapaian sasaran diukur melalui indikator

pencapaian sasaran dalam perwujudan visi misi Kepala Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penetapan tujuan dilakukan dengan mengacu pada visi misi yang telah

ditetapkan sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat sesuai dengan tujuan


III - 2

akhir yang ingin dicapai. Mengingat bahwa pada tahun 2019 adalah merupakan

tahun keempat pelaksanaan Renstra Dinas P4KB yang mengacu pada RPJMD

tahun 2016-2021.

Penetapan tujuan dan sasaran Renja OPD Tahun 2019 mengacu pada

Tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas P4KB Tahun 2016-2021 terkait

dengan Capaian indiketor kinerja yang ada , melalui urusan wajib yaitu :

a. Urusan pemberdayaan masyarakat :

Bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, budaya gotong

royong, saling membantu, kerjasama dan peningkatan kapasitas

kelembagaan masyarakat yang ada. Adapun sasarannya adalah semua

komponen masyarakat yang ada.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak :

Bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan hak –hak anak agar

memiliki kesadaran dan kemampuan dalam mendapatkan pelayanan yang

layak sehingga terhindar dari KDRT dan kekerasan anak menuju Keadilan

dan kesetaraan gender serta Kota Layak Anak dengan benteng pertahanan

keluarga melalui Catur Bina dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Sasarannya yaitu perempuan dan anak dari keluarga yang termarginalkan.

c. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

Bertujuan memberikan akses pelayanan Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi bagi pasangan usia subur khususnya keluarga

prasejahtera dan KS I. Dengan sasaran semua pasangan usia subur.

3.3. Program dan Kegiatan

Kebijakan-kebijakan pusat, provinsi dan daerah terkait Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang

menjadi tugas dan fungsi Dinas P4KB diterjemahkan dalam program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan. Beberapa program dan kegiatan yang telah

diamanatkan melalui Dirjen PMD Kemendagri, Kementerian PP,PA, dan BKKBN .

Program kegiatan yang diusulkan akan dilakukan oleh Dinas P4KB Kota

Magelang dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Magelang

secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


III - 3

Tabel III.1

Matriks Rencana Kerja OPD Dinas P4KB

Tabel IV.14

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang : Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1 2 3 4 5

207.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 654.147.000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 12 bulan 2.200.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya langganan listrik, air, dan telpon kantor 12 bulan 105.840.000

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terlaksananya pembayaran pajak dan kir kendaraan 43 unit 55.600.000 dinas/operasional dinas

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai aturan 12 bulan 96.910.000

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor 12 bulan 49.203.000

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 17.630.000

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan 16.467.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya komponen alat listrik untuk kantor 14 jenis 16.305.000 kantor

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah 12 bulan 3.000.000

16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya langganan tabung gas 20 tabung 2.788.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya snack dan makan bagi tamu dan rapat 12 bulan 37.906.000

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas 12 bulan 125.567.000

19 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap Tersedia tenaga kontrak penjaga malam dan

12 bulan 110.892.000 pengemudi

26 Pengelolaan administrasi kepegawaian Terlaksannaya tertib administrasi kepegawaian 12 bulan 13.839.000

207.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100% 347.124.000

20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 unit 80.000.000

22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 43 unit 196.989.000

26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 69 unit 38.235.000


III - 4

1 2 3 4 5

24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan baliho di 10 titik 10 unit 30.000.000

27 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur 79 unit 1.900.000

207.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

Meningkatnya kapasitas SDM Dinas P4KB Kota

100% 5.600.000 Magelang

4 Penilaian angka kredit aparatur Terlaksananya penilaian angka kredit bagi penyuluh

15 orang 5.600.000 KB

207.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan

100% 95.042.000 capaian kinerja dan keuangan keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tersusunnya laporan capaian kinerja triwulanan 4 laporan 14.130.000 Kinerja OPD DP4KB

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Terlaksananya laporan prognosis realisasi anggaran 1 laporan 4.255.000

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 laporan 8.271.000

6 Penyusunan Rencana Kerja OPD Tersusunnya Renja OPD 2 dokumen 9.153.000

8 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD Tersusunnya dokumen RKA 2 dokumen 9.347.000

27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj Tersusunnya laporan LKJIP 1 laporan 4.886.000 IP) OPD

28 Penyusunan Perubahan Renstra OPD Tersusunya Ranstra OPD 1 dokumen 15.000.000

25 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 kegiatan 30.000.000 Hibah/Bantuan Sosial hibah bansos

207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat 100% 195.066.000

1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Terlaksananya kegiatan lomba administrasi LPMK dan 2 kegiatan 86.850.000 pembinaan LPMK se Kota Magelang

3 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Tersedianya buku profil Kelurahan dan Buku profil 21 buku 27.304.000 Kelurahan kelurahan tingkat kota

2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan orientasi 1 keg 35.912.000 Masyarakat kader pembangunan masyarakat

8 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga Terlaksananya kegiatan pembinaan kader UP2K, lomba 3 Kegiatan 45.000.000 UP2K PKK Tingkat Kota dan evaluasi tingkat provinsi

208.15 Program Keluarga Berencana Terwujudnya Pelayanan KB bagi masyarakat Kota

100% 962.372.000 Magelang

2 Pelayanan KIE

Tersampaikannya informasi tentang pengendalian

3 Kegatan 32.597.000 penduduk dan keluarga berencana kepada masyarakat

3 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Terlaksananya pemeriksaan pupsmear 100 orang 15.825.000

5 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya pembinaan untuk pelayanan KB 87 orang 13.300.000


III - 5

1 2 3 4 5

17 Pembinaan Pengendalian Penduduk Terlaksananya pembinaan pengendalian

226 orang 17.000.000 kependudukan di Kota Magelang

16 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana Terpenuhinya dukungan operasional Balai Penyuluhan 12 bulan 575.650.000 KB, Distribusi Alokon dan Kampung KB

15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan Tersedianya prasarana penunjang Balai Penyuluhan 2 balai 300.000.000 KB KB

19 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah Terlaksananya fasilitasi pendidikan kependudukan bagi 150 pelajar 8.000.000 pelajar di sekolh

106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang 100% 88.683.000

14 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang 500 orang 44.851.000

23 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang 150 orang 43.832.000 Pembangunan

202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender

100% 614.999.000 dan Anak dan anak

2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A 12 bulan 213.833.000 pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Terlaksananya kegiatan Kota Layak Anak, Sekolah

5 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, RW ramah 17 Kelurahan 152.875.000

anak

6 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dan 400 anak 68.710.000 pemberdayaan perempuan dan anak perlindungan anak, forum anak se kota magelang

7 Evaluasi pelaksanaan PUG Terlaksananya evaluasi PUG tingkat 250 orang, 8

65.500.000 kelurahan,kecamatan,kota dan nasional buka laporan

8 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak Terlaksananya evaluasi KLA tigkat kecamatan dan 300 orang dan

40.129.000 tersusunnya buku evaluasi KLA 10 buku

21 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan Tersusunnya buku profil anak dan perempuan 2 buku 45.842.000

11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak Terlaksananya sosialisasi Perda perlindungan anak 300 orang 28.110.000

207.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan Meningkatnya pengelolaan LKK di 17 kelurahan 100% 45.000.000

9 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penjaringan

4 unit 45.000.000 TTG Kota Magelang

208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Terciptanya kesehatan reproduksi bagi remaja di

100% 11.782.000 Kota Magelang

1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Terlaksananya penyuluhan kesehatan reproduksi bagi 80 orang 11.782.000 remaja


III - 6

1 2 3 4 5

202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan

100% 43.640.000 Perempuan perempuan

1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah Tersedianya data perempuan yang bekerja di

150 orang 18.840.000 pemerintah dan parleman

10 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga Terlaksananya perlindungan perempuan, anak dan 250 orang 24.800.000 ABH di Kota Magelang

207.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

100% 447.028.000 Membangun Kelurahan membangun kelurahan

1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan Terlaksananya kegiatan rakor pembinaan kelompok

2 kegiatan 42.000.000 masyarakat dan temu kader DP4KB

Terlaksananya evaluasi perkembangan kelurahan, 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan lomba kelurahan tingkat kota, klarifikasi dan validasi 5 kegiatan 65.000.000

tingkat provinsi, lomba tingkat provinsi dan regional

6 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program

60 orang 24.644.000 Kependudukan dan KB

13 Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Terlaksananya kegiatan TMMD di 3 kelurahan 6 Kegiatan 315.384.000 Desa (TMMD)

208.17 Program pelayanan kontrasepsi Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi

100% 61.659.000 masyarakat Kota Magelang

Tersampaikannya informasi yang benar tentang KB 213 konselor

1 Pelayanan konseling KB tingkat 21.252.000 kepada masyarakat

kelurahan

2 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat 125 orang 9.730.000

4 Pelayanan KB medis operasi Terlayaninya masyarakat menjadi peserta KB MOP 20 orang 30.677.000

404.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Terselenggaranya bulan bakti gotong royong di

100% 120.686.000 Kelurahan kelurahan se-Kota Magelang

Terlaksananya Pencanangan BBGRM di Kelurahan,

6 Bulan bhakti gotong-royong Lomba tingkat Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat 17 Kelurahan 120.686.000

Nasional

202.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Meningkatnya peran serta ibu dan anak serta

100% 172.469.000 dalam pembangunan kesetaraan gender dalam pembangunan

1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya lomba Posyandu, PHBS, LBS, HKG PKK 4 kegiatan 90.000.000

7 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender meningkatnya penganggaran responsif gender setiap

50 orang 32.469.000 OPD


III - 7

1 2 3 4 5

8 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan Terselenggaranya perlindungan anak dalam kegiatan

500 anak 50.000.000 Hari anak Nasional

208.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam Terciptanya peran serta masyarakat dalam

100% 176.441.000 pelayanan KB/KR yang mandiri pelayanan KB/KR

1 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Terpenuhinya operasional kader PPKBD, sub PPKBD

215 orang 130.205.000 dan petugas lain

2 Koordinasi pengelolaan program Terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat kota,

446 orang 26.036.000 kecamatan dan kelurahan

4 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB terlaksananya pendataan keluarga 17 Kelurahan 20.200.000

102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat meningkatnya pemberdayaan dan kesehatan 100% 15.864.000 masyarakat

14 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat meningkatnya pemberdayaan dan kesehatan 150 orang 15.864.000 tradisional masyarakat

207.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan Meningkatnya peran perempuan di kelurahan 100% 508.184.000

1 Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi perempuan 175 orang 75.000.000 ekonomi produktif

2 organisasi

2 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi wanita wanita (Dharma 123.184.000 pendapatan keluarga Wanita dan

GOW)

3 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam Terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan (PKK) 1 organisasi 310.000.000 pembangunan

102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya gizi murid di kota magelang 100% 198.582.000

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin meningkatnya gizi anak sekolah 900 anak 198.582.000

208.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan Terlaksananya kegiatan-kegiatan pusat informasi

100% 31.450.000 konseling KRR dan konseling kesehatan reproduksi remaja

1 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR Terlaksananya kegiatan PIK Remaja/ Mahasiswa 60 orang 23.800.000

2 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan terlaksananya kegiatan PIK Remaja 40 orang 7.650.000 kelompok sebaya diluar sekolah

208.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina Meningkatnya ketahanan keluarga melalui

100% 11.596.000 keluarga kelompok tribina

2 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Meningkatnya ketahanan keluarga melalui kelompok 75 orang 11.596.000 kelurahan tribina

202.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak

Terwujudnya perlindungan anak di Kota Magelang 100% 99.400.000 dan Perempuan


III - 8

1 2 3 4 5

5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak Terfasilitasinya Operasional Komisi Perlindungan Anak 12 bulan 99.400.000 Daerah Kota Magelang

JUMLAH 4.906.814.000


III - 9

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA MAGELANGPRO\'INSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGEI"ANGNOMOR o5o ,/ O< /ut TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHKOTA MAGEIANG TAHUN 2019

Menimbarg : a,

Mengingat : 1.

b.

c.

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerai Kota MagelangTahun 2019 yang telah ditetapkan dengan PeraturanWalikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 menjadipedoman pen)rusunan Rencana Kerja Perangkat DaerahTahun 2019;

bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota MagelangTahun 2019 yang sudah diverifrkasi oleh Kepala BadanPerencanaan Pembalgunan Daerah sebelum ditetapkan olehKepala Perangkat Daerah diperlukan pengesahal olehWalikota Magelang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanWalikota tentang Pengesahan Rencana Kerja PerangkatDaerah Kota Magelang Tahun 2019;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam LingkunganPropinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang KeuanganNegara;

Undalg - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendalraraan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang SistemPerencanaan Pembalgunan Nasional;

Undang-Undarg Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintafiarrDaerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunar Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3.

2.

6.

8.

9.

13.

14.

10.

11.

12.

15.

16.

17.

19.

7. Undang-Undaag Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Restribusi Daerah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OfI tentargPembentukan Peraturar Perundang-undalgan;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanqPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapikali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanq DartaPerimhanoan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentansPengelolaan Keuangan Daera-h;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturar Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang TataCara Penjrusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang PedomanLaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KepadaPemerintah, Laporan Keterangan Pertanggundawaban KepalaDaerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, danInformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintal DaerahKepada Masyaratat;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Talun 2OO7 tentangTatacaia Pelaksanaan Kerja Sarna Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentangDekonsentrasi darr Tugas Pembantuan;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2OI9i

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2O1O tentangPercepatan Penanggulangan Kemiskinal;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaeralProvinsi Jawa Tengah Tahun 200$-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun2Ol4 telrtar.g Rencana Pembangunan Jangka MenengalDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OI3-2O14;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi JawaTengah Tahun 2OO9 -2029;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keualgan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Pe njang Daerah(RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;

18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

24.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 "ta}ntn 2Ol2tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelarg Tahun201t-2031;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor I Tahun 2016tentang Rencarla Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Magelang Ta}j'rulf, 2016-2021;Peraturan Daerah Kota Magelang Nonor 3 Tahun 2O16tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengenda.lian,dal Evaluasi Pelaksalaan Rencala Pembangunan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tah:urt 2OI8tentang Penyusunan Rencana Keda Pemerintah DaerahTahun 2019;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANAKERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGEI.ANG TAHUN2019

Mengesalkan Rencana Keda Peralgkat Daerah KotaMagelang Tahun 2019 urtuk Perangkat Daerah se-KotaMagelang sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan Wa.likota ini.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadipedoman di lingkungan Perangkat Daerah da-lam Lren1rusunprogram darl kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2019.

Keputusan Walikotaditetapkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

di Magelangtanggal 3 Juu ao{8

LIKOTA MAGELANG,

SIGIT WDYONINDITO

29.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELC,NGNOMOR oto / ro4 ,/ trL lar+rp 2ol&TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJAPERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANGTAHUN 2019

DAF'TAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHKOTA MAGELANG TAHUN 2019

NO PERANGKAT DAERAH PAGU INDIKATIF (Rp)

I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s r.917.120.O00

2 Dinas Kesehatan 44.131.370.OO0

3 BLUD RSU Tidar 24 0.307.611.OOO

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 62.248.294.OOO

5 Dinas Perumahan dan Kawasar:r Permukiman 25.438.O93.000

6 Satuan Polisi Pamong Praja 6.820.498.OO0

7Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PerlindungarrMasyarakat

2.548.746.OOO

8 Dinas Sosial 3.177.690.0009 Dinas Tenaga Kerja 6.438.O96.000

10 Dinas Lingkungan Hidup 4 i.350.065.OO0

11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.842.922.OOO

12Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk DanKeluarga Berencana

4.7 4t.8r4.OOO

Dinas Perhubungan 7.810.900.000

I4 Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik t2.624.562.OOO

15Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan TerDaduSatu Pintu

2.633.469.000

16 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pa.riwisata I 1.582.196.000

t7 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.265.933.000

l8 Dinas Pertanian dan Panearl 6.434.453.OOO

19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20.806.930.000

20 Sekretariat Daerah 26.652.954.OOO

2l Sekretaiiat DPRD 19.388.510.OOO

22 Kecamatan Magelang Selatan 6.855.432.000

23 Kecamatan Magelang Tengah 7.857.25r.000

24 Kecamatan Magelang Utara 7.251.383.000

25 Inspekorat 10.665.74i.000

NO PERANGKAT DAERAH PAGU INDIKATIF (Rp)

26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.473.972.OOO

27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 79.O42.767.OOO

2a Badal Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihal 7.924.305.OOO

29 Badan Penelitian dan Pengembangan 2.605.389.OOO

TOTAL 673.a78.466.OOO

KOTA MAGET-A.NG.

SIGIT WIDYONINDITO

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DINAS ...dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Renja-2019.pdf · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

Documents