Rencana Kerja Pemerintah

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

Kelompok 1.3Erlana Citra P K ( I0612016)

Hafiza Jasmine A ( I0612021)

Landasan Hukum

• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No.25 Th.2004

• Rencana Kerja Pemerintah

Peraturan Pemerintah RI No.20 Th.2004

• Keuangan Negara

UU No.13 Th.2003

• Pemerintahan Daerah

UU No.32 Th.2004

Turunan UU No.25 Th.2004

• Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)• Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)• Rencana Kerja Pemerintah ( RKP )• Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra-KL)• Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah

(Renstra-SKPD)• Rencana Kerja Kementrian/Lembaga ( Renja-KL)• Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah

( Renja-SKPD)

Rencana Kerja Pemerintah

• Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara ( RAPBN) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah ( RKP).

• Sebagai pedoman penyusunan RAPBN, RKP juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran. Pendekatan baru tersebut berupa penerapan kerangka jangka menengah, penerapan penganggaran terpadu, dan penerapan penganggaran berbasis kinerja.

• RKP dimaksudkan sebagai upaya-upaya pemerintah secara menyeluruh untuk mewujudkan tujuan bernegara. Untuk itu RKP tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik saja, tapi juga menjalankan fungsi pemerintah sebagai penentu kebijakan dengan menetapkan kerangka regulasi guna mendorong partisipasi masyarakat

LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota disusun dengan tahapan:

a) Penyusunan rancangan awal

b) Penyusunan rancangan

c) Pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

d) Perumusan rancangan akhir

e) Penetapan rencana

Pokok-Pokok Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah(RKP)

Pokok-Pokok Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)...

2. Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya menggunakan Renja-KL dan rancanagan RKPD provinsi,kabupaten,kota sebagai bahan masukan

3. Mengenai format dan prosedur penyusuan RKP diatur oleh Menteri Perencanaan

4. Renja-KL disusun berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif

5. RKP disusun dengan pendekatan penerapan KPJM(Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah), penganggaran terpadu, pendekatan berbasis kinerja

6. Kementerian perencanaan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk menyelaraskan Renja-KL dengan rancangan RKP

7. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan digunakan untuk memuthakirkan rancangan RKP

Pokok-Pokok Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)...

8. Rancangan RKP untuk ditetapkan menjadi RKP dengan keputusan presiden paling lambat pertengahan bulan Mei

9. RKP dipergunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan dan prioritas anggaran di DPR

10. RKP bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPR, jika RKP berbeda dengan RKP hasil pembahasan dengan DPR, maka pemerintah menggunakan RKP hasil pembahasan dengan DPR

Hubungan Rencana Kerjadengan Rencana Anggaran

Tiga Ciri Baru dalam Proses Penyusunan RKP

1. Penegasan cakupan isi proses “top- down” dan “bottom-up”.

Proses “top-down”

Langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh “central agency” kepada Kementrian/Lembaga tentang penyusunan rencana kerja, yaitu mencakup prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif.

Proses “bottom-up”

Kementrian/Lembaga diberi keleluasaan merancang kegiatan pembangunan demi pencapaian sasaran pembangunan nasional yang disepakati. Rancangan ini disampakan kembali ke “central agency” untuk diserasikan secara nasional.

Tiga Ciri Baru dalam Proses Penyusunan RKP...

2. Kegiatan Pemerintah Pusat di Daerah menjadi salah satu perhatian utama agar terdistribusi secara adil dan dapat menciptakan sinergitas secara nasional.

3. Proses penyusunan RKP merupakan proses penyatuan persepsi Kementrian/lembaga tentang prioritas pembangunan nasional dan konsekuensi rencana anggarannya sebagai persiapan pembahasan RKA K/L di DPR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RENJAK/L

RPJM NASIONAL

RKP

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

a. Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.

b. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.

c. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.

d. Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

e. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

f. Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

Penyusunan Rancangan RKPD

• Penyusunan rancangan RKPD merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan RKPD; pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsidengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana.

2. Tahap penyajian rancangan RKPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RKPD provinsi.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

– Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.

– Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.

– Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar-Rancangan Renja SKPD dan antar-RKPD kabupaten/kota dalam dan antarprovinsi.

– Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD...

– Pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

– Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

– Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa atau sebutan lain/kelurahan, dan kecamatan atau sebutan lain.

– Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan setelah Musrenbang kabupaten/kota.

– Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD provinsi.

– Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

a. Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.

b. Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penetapan RKPD– RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan

RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

– Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

– Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

– RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

– Kepala Daerah ( Gubernur / Bupati / Walikota ) menyebarluaskan Peraturan Gubernur / Bupati / Walikota tentang RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

SEKIAN &TERIMAKASIH

25

• Vicha : jangka waktu dalam perancangan rkpd?

• Nurul handayani : jangka waktu sperti apa?