PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (R KPD ...

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2020
Penanganan dan Mitigasi Dampak Pandemi COVID-19 melalui Upaya Kesehatan dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,
M enimbang : bahw a u n tu k m elaksanakan keten tuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 T ahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pem bangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pem bangunan Jangka Panjang D aerah dan Rencana Pem bangunan Jangka Menegah Daerah, serta T ata Cara Perubahan Rencana Pem bangunan Jan g k a Panjang Daerah, R encana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pem erintah Daerah, perlu m enetapkan Peraturan B upati ten tang Perubahan R encana Kerja Pem erintah D aerah T ahun 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 T ahun 1999 tentang Pem bentukan K abupaten K epulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 T ahun 2000 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 T ahun 1999 tentang Pem bentukan Kabupaten K epulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2000 Nomor 76, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2003 Nomor 47, Tam bahan
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 T ahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 T ahun 2004 tentang Perim bangan Keuangan an ta ra Pem erintah Pusat dan Pem erintahan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 126, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun 2007 tentang Rencana Pem bangunan Jan g k a Panjang Nasional T ahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 33, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 244, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T ahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2015 Nomor 58, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. P eraturan Pem erintah Nomor 20 T ahun 2004 ten tang Rencana Keija Pem erintah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 74, T am bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pem erintah Nomor 8 T ahun 2008 tentang T ahapan, T ata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem bangunan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 21, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pem erintah Nomor 2 T ahun 2018 tentang S tandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2018 Nomor 2, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pem erintah Nomor 12 T ahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. P eraturan Presiden Nomor 18 T ahun 2020 tentang R encana Pem bangunan Jan g k a M enengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. P eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan D aerah, sebagaim ana telah d iubah beberapa kali terakh ir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. P eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pem bangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan D aerah Tentang Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah, se rta Tata Cara Perubahan Rencana Pem bangunan Jan g k a Panjang Daerah, R encana Pem bangunan Jan g k a Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pem erintah Daerah;
14. P eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan S tandar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sum atera B arat Nomor 7 T ahun 2008 tentang Rencana Pem bangunan Jangka Panjang D aerah (RPJPD) Provinsi Sum atera Barat T ahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sum atera B arat Tahun 2008 Nomor 7, Tam bahan Lem baran Daerah Provinsi Sum atera B arat Nomor 27);
16. P eraturan Daerah Propinsi Sum atera B arat Nomor 6 T ahun 2016 tentang Rencana Pem bangunan Jangka M enengah Propinsi Sum atera B arat T ahun 2016- 2021 sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan D aerah Propinsi Sum atera B arat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pem bangunan Jangka Menengah D aerah Propinsi Sum atera B arat Tahun 2016-2021 (Lembaran D aerah Provinsi Sum atera B arat Tahun 2018 Nomor 144);
17. P eraturan Daerah Kabupaten K epulauan Mentawai Nomor 2 T ahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjaw aban Keuangan
D aerah (Lembaran D aerah K abupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 Nomor 2, Tam bahan Lem baran Daerah K abupaten K epulauan Mentawai Nomor 2);
18. P eraturan Daerah K abupaten K epulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Rencana Tata Ruang dan Wilayah K abupaten K epulauan Mentawai T ahun 2015-2035 (Lembaran D aerah Kabupaten K epulauan Mentawai T ahun 2015 Nomor 3, T am bahan Lem baran D aerah K abupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);
19. Peraturan D aerah K abupaten K epulauan Mentawai Nomor 8 T ahun 2016 ten tang Pem bentukan dan S usunan Perangkat D aerah (Lembaran Daerah K abupaten Kepulauan Mentawai T ahun 2016 Nomor 8, T am bahan Lem baran D aerah Kabupaten K epulauan Mentawai Nomor 8);
20. P eraturan D aerah K abupaten K epulauan Mentawai Nomor 12 T ahun 2017 ten tang Rencana Pem bangunan Jangka Menengah D aerah Kabupaten K epulauan Mentawai 2017-2022 (Lembaran Daerah K abupaten Kepulauan Mentawai T ahun 2017 Nomor 12);
21. P eraturan Daerah K abupaten K epulauan Mentawai Nomor 8 T ahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran D aerah K abupaten K epulauan Mentawai T ahun 2019 Nomor 8, T am bahan Lem baran Daerah K abupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);
22. P eraturan Bupati K abupaten K epulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2019 ten tang Rencana Keija Pem bangunan Daerah K abupaten Kepulauan Mentawai T ahun 2020 (Berita D aerah Kabupaten K epulauan Mentawai T ahun 2019 Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 30 T ahun 2020 tentang Pelaksanaan T atanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di K abupaten K epulauan Mentawai (Berita D aerah K abupaten K epulauan Mentawai T ahun 2020 Nomor 30);
24. Peraturan Bupati K epulauan Mentawai Nomor 38 T ahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati K epulauan Mentawai Nomor 62 T ahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja D aerah T ahun Anggaran 2020 (Berita Daerah K abupaten Kepulauan Mentawai T ahun 2020 Nomor 38);
MEMUTUSKAN :
M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020.
Pasal 1
(1) Perubahan Rencana Kerja Pem erintah Daerah K abupaten Kepulauan m entawai T ahun 2020 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2020 m erupakan dokum en perubahan perencanaan Daerah u n tu k periode 1 (satu) tahun .
(2) Perubahan RKPD sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m erupakan : a. acuan bagi seluruh stakeholder pelaku
pem bangunan dalam penyelenggaraan pem bangunan daerah, term asuk Perangkat D aerah K abupaten K epulauan Mentawai; dan
b. acuan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2 0 2 0 .
Pasal 2
Perubahan RKPD Tahun 2020 dijadikan pedom an dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sem entara K abupaten Kepulauan Mentawai T ahun 2020.
Pasal 3
(1) Perubahan RKPD T ahun 2020 sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 2 d isu sun dengan sistem atika sebagai berikut:
a. BAB I : Pendahuluan b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II
Tahun Berkenaan c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan
Keuangan Daerah d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas
Pem bangunan Daerah e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan
Daerah f. BAB VI : Penutup
(2) Rincian u raian Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini m erupakan sa tu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
P eraturan Bupati ini m ulai berlaku pada tanggal d iundangkan.
Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penem patannya dalam Berita Daerah Kabupaten K epulauan Mentawai.
D itetapkan di Tuapejat pada tanggal b m SV JT
BUPATI KEPULAUAN
D iundangkan di Tuapejat pada tanggal 1 A6u£TUT 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,1
MARTINUS D
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
i
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 32
Tahun 2019 digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah
disusun berlandaskan RKPD.
2020 disusun sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan
keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Sejalan dengan kondisi dengan regulasi yang ada, dari hasil
evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2020 terdapat indikasi
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sekarang
termasuk dalam hal ini adalah kondisi dan kemampuan keuangan
daerah.
ii
dilakukan perubahan RKPD antara lain:
1. Asumsi ekonomi makro yang ada pada Kebijakan Umum
Anggaran telah mengalami perubahan sejalan dengan
perkembangan ekonomi global dan regional sebagai dampak
pandemi COVID-19.
Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang
pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, dikoreksi
sangat ketat pada kisaran -0,4–2,3 persen dengan
mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir
semua komponen PDB. Melalui Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Sebagai Bencana Nasional tentunya ini menjadi dasar upaya-
upaya yang dilakukan oleh daerah untuk melakukan mitigasi
dan penanggulangan dampak penyebaran pandemi COVID-19.
a. Koreksi asumsi ekonomi makro daerah menunjukkan
adanya perlambatan sebagai dampak penyebaran COVID-
19 antara lain pertumbuhan ekonomi mengalami
perlambatan dan tingkat pengangguran terbuka diprediksi
mengalami kenaikan yang hingga akhir tahun 2020.
b. Kebijakan keuangan daerah juga menunjukkan adanya
koreksi yang begitu mendalam. Sebagai dampak
iii
dikeluarkan dalam rangka refocusing dan realokasi
anggaran belanja daerah pemerintah daerah.
2. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus
dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi,
antar kegiatan dan antar jenis belanja antara lain adanya
perubahan/pergeseran dan penambahan alokasi
pandemi COVID-19 tahun 2020 dan adanya pergeseran
antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan
atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti
dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan.
Perubahan ini sangat perlu dalam menyesuaikan kembali
target kinerja yang telah ditetapkan secara operasional pertahun
dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2020 dijadikan dasar penyusunan
Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020. Diharapkan hasil perencanaan pada tahun 2020
yang tertuang didalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 akan
dapat direalisasikan secara maksimal dan memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat
iv
Mentawai yang sejahtera.
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
v
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ..................................................................................................150
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah............................................................. 151 3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020..................................................................................163
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah........................................................... 163 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah.......................................................164 3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah............................................................... 166 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaaan Daerah......................................... 167
Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor Tanggal Tentang
: 44 Tahun 2020 : 14 Agustus 2020 : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020
vi
Propinsi Sumatera Barat 2016-2021)..........................................195 4.1.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020............................206
BAB VI PENUTUP...................................................................................................584
vii
Tabel 3.2 Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020....................................................... 165
Tabel 3.3 Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020....................................................... 167
Tabel 3.4 Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020....................................................... 168
Tabel 4.1 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020......................................................................213
Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020....................215
Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Pembangunan Daerah (RPJMD), 2020.................215
viii
Gambar 3.4 Perkembangan dan Proyeksi Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2020.................159
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 PENDAHULUAN
1
pertama tahun 2020 hanya sebesar 2,97 persen mengalami
perlambatan yang cukup dalam jika dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi dikuartal yang sama pada tahun 2019
yaitu sebesar 5,07 persen bahkan hingga akhir tahun 2020
pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan melambat pada
kisaran -0,4-2,3 persen. Dampak negatif dirasakan oleh hampir
semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat
turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat
(physical distancing).
penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun
perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional,
di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil,
ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini
tentunya menjadi perhatian setiap daerah untuk melihat kembali
asumsi dan indikator makro ekonomi yang telah ditetapkan dalam
2
dan dapat dicapai.
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019
menjadi pedoman perencanaan pembangunan tahun 2020 perlu
dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan
yang mengakomodir kondisi dan gejolak ekonomi sebagai dampak
pandemi COVID-19 selain perubahan asumsi makro lainnya.
Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan
keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2020 ini dilakukan dengan berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan triwulan
II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
3
asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun
anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun
berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja,
target, lokasi, dan pagu kegiatan terutama dalam upaya
penanganan pandemi COVID-19 di Kepulauan Mentawai.
Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan
1.2 Dasar Penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2019 adalah:
1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
4
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
5
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
6
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Nomor 4817) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana
Nasional;
Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan
7
Disease 2019 (COVID-19);
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
8
Barat Nomor 27);
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-
2021(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
Nomor 144);
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor 2);
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor 3);
9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);
25 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2017 Nomor 12);
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);
27 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 32
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 32);
28 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 30 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan
Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten
Kepulauan Mentawai (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2020 Nomor 30);
10
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kepulauan
Mentawai Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2020 Nomor 38);
1.3 Pertimbangan Perubahan
Pemerintahan Daerah pada pasal 316 ayat (1) menyebutkan
bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi (a)
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, (b) keadaan
yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, (c)
keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan, (d) keadaan darurat; dan/atau (e)
keadaan luar biasa. Pasal 316 ayat 2 menyatakan bahwa
Perubahan APBD hanya dapat diakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
Sejalan dengan kondisi dengan regulasi yang ada, dari hasil
evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2020 terdapat indikasi
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sekarang
termasuk dalam hal ini adalah kondisi dan kemampuan keuangan
11
realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan
penghentian proses pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2020 sebagaimana Surat
Menteri Keuangan Nomor 247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020
tentunya berdampak pada pencapaian kinerja pembangunan yang
telah ditargetkan pada tahun 2020. Oleh karena itu RKPD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 perlu dilakukan
penyesuaian.
dilakukan perubahan RKPD antara lain:
1. Asumsi ekonomi makro yang ada pada Kebijakan Umum
Anggaran telah mengalami perubahan sejalan dengan
perkembangan ekonomi global dan regional sebagai dampak
pandemi COVID-19.
Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang
pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, dikoreksi
sangat ketat pada kisaran -0,4–2,3 persen dengan
mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir
semua komponen PDB. Melalui Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
12
dan penanggulangan dampak penyebaran pandemi COVID-19.
a. Koreksi asumsi ekonomi makro daerah menunjukkan
adanya perlambatan sebagai dampak penyebaran COVID-
19 antara lain pertumbuhan ekonomi yang diprediksi
tumbuh sebesar 5,83 persen tahun 2020 diprediksi
mengalami perlambatan menjadi sebesar 2,5 persen
sampai akhir tahun 2020. Begitu juga denga tingkat
pengangguran terbuka diprediksi mengalami kenaikan
dari 1,16 persen asumsi tahun 2020 menjadi 2,99 persen
hingga akhir tahun 2020.
koreksi yang begitu mendalam. Sebagai dampak
penyebaran COVID-19 berbagai kebijakan telah
dikeluarkan dalam rangka refocusing dan realokasi
anggaran belanja daerah pemerintah daerah. Begitu juga
dengan penghentian pelaksanaan DAK Fisik 2020 oleh
pemerintah mempengaruhi struktur belanja daerah pada
tahun 2020. Pendapatan daerah tahun 2020 yang
diproyeksikan sebesar Rp.975.166.998.964 menjadi
diproyeksikan sebesar Rp.1.019.432.615.022 menjadi
13
sebesar Rp.24.265.616.058.
kegiatan dan antar jenis belanja antara lain adanya
perubahan/pergeseran dan penambahan alokasi
pandemi COVID-19 tahun 2020 dan adanya pergeseran antar
kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas
kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan
kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan.
1.4 Sistematika Dokumen RKPD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen
RKPD;
Berkenaan; Bab ini menjelaskan tahapan evaluasi
pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2020,
capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
14
penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan
dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Bab ini
berisikan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan
keuangan daerah, menguraikan kebijakan pembangunan
nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan
daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan
pembangunan daerah.
mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi
permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan
kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Bab ini
mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah tahun 2020 yang disusun berdasarkan
evaluasi pembangunan hingga triwulan II.
15
BAB VI Penutup; Bab ini menegaskan bahwa Perubahan RKPD adalah
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam
menjabarkan perubahan rencana kerja melalui
program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020.
1.5 Maksud dan Tujuan
Kabupaten
terhadap dampak sosial ekonomi di Kepulauan Mentawai,
sehingga perlu disusun kembali asumsi makro untuk memitigasi
ataupun menyesuaikan asumsi makro yang telah ditetapkan
sebelumnya. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2020
dimaksudkan menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang
didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2020.
1.4.2 Tujuan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2020 antara lain:
16
daerah.
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya pembangunan
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
17
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa
perencanaan, pengendalian dan evaluasi merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dilakukan secara
berkelanjutan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan
menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah agar visi
misi yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai. Evaluasi
terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk
mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan
daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil
evaluasi yang dilakukan tersebut akan ditindaklanjuti agar dicari
solusi yang tepat dan dijadikan dasar perbaikan perencanaan
pembangunan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dan
berdaya serta berhasil guna, tentunya dapat langsung dirasakan
oleh masyarakat.
penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian
18
dilakukan perubahan.
19
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Urusan/Bidang/ Urusan
2019)
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
Pengawasan
Jumlah rekening yang dibayar
15 Rekeni ng 496.960.000 3 81.093.047 3 87.960.000 3 15.306.325 0 10.068.505 3 25.374.830 100,00 28,85 6 106.467.877 40,00 21,42 Inspektorat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona l
Jumlah kendaraan dinas yang layak Jalan
24 Unit 42.780.000 12 11.479.500 12 22.200.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 12 11.479.500 50,00 26,83 Inspektorat
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya pengelolaan administrasi perkantoran
87 Orang 1.058.188.000 44 353.110.000 44 602.246.000 11 74.816.000 11 140.568.000 22 215.384.000 50,00 35,76 66 568.494.000 75,86 53,72 Inspektorat
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor
75 Jenis 222.372.000 5 93.895.000 34 18.920.000 20 9.460.000 0 0 20 9.460.000 58,82 50,00 25 103.355.000 33,33 46,48 Inspektorat
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki
4 Jenis 60.000.000 0 0 6 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Inspektorat
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah ATK yang tersedia 248 Jenis 483.029.000 49 94.035.000 49 73.144.000 0 0 49 62.965.650 49 62.965.650 100,00 86,08 98 157.000.650 39,52 32,50 Inspektorat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
24 Jenis 135.531.500 12 60.408.500 12 50.000.000 0 0 4 13.400.000 4 13.400.000 33,33 26,80 16 73.808.500 66,67 54,46 Inspektorat
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor
Jumlah komponen listrik/peneran gan yang tersedia
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang tersedia
6 Jenis 39.100.000 3 13.640.000 2 17.000.000 0 0 1 1.500.000 1 1.500.000 25,00 8,82 4 15.140.000 58,33 38,72 Inspektorat
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah pertemuan/rap at yang diadakan
27 Kali 188.000.000 12 88.000.000 15 86.575.000 3 14.226.000 5 24.487.500 8 38.713.500 53,33 44,72 20 126.713.500 74,07 67,40 Inspektorat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan/diha diri
35 Kali 460.000.000 20 229.908.604 10 260.000.000 3 27.292.000 2 27.247.259 5 54.539.259 50,00 20,98 25 284.447.863 71,43 61,84 Inspektorat
20
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan yang tersedia
3 Jenis 100.000.000 0 0 5 100.000.000 2 6.570.000 0 0 2 6.570.000 40,00 6,57 2 6.570.000 66,67 6,57 Inspektorat
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah Peralatan gedung kantor yang akan disediakan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Gedung kantor yang dipelihara 1 Unit 200.000.000 0 0 1 120.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Inspektorat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l
Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara
24 Unit 131.215.000 0 56.950.000 12 73.296.000 2 3.168.000 3 11.308.000 5 14.476.000 41,67 19,75 5 71.426.000 20,83 54,43 Inspektorat
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
4 Jenis 57.050.000 0 0 5 40.000.000 1 10.000.000 2 12.250.000 3 22.250.000 60,00 55,63 3 22.250.000 75,00 39,00 Inspektorat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Jumlah Pengiriman Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan untuk Mengikuti Diklat/Pelatiha n
28 Orang 405.000.000 23 136.445.280 3 250.000.000 3 9.180.000 0 0 3 9.180.000 100,00 3,67 26,0 0 145.625.280 92,86 35,96 Inspektorat
Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa
Jumlah Desa yang melakukan konsultasi
43 Desa 150.000.000 0 0 43 24.964.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Inspektorat
Pelaksanaan TLHP - APIP
Jumlah rekomendasi tindaklanjut
100 Rekom endasi 150.000.000 0 0 30 175.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Inspektorat
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah laporan monev 15 Lapora
n 150.000.000 0 0 10 180.000.000 4 27.800.000 1 1.800.000 5 29.600.000 60,00 17,69 6,00 31.850.000 40,00 21,23 Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Secara Internal dan Pengendalian Pelaksana Kebijakan KDH
21
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal yang dilakukan Secara Berkala
78 OPD 4.576.577.600 16 709.971.000 8 740.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 16,0 0 709.971.000 20,51 15,51 Inspektorat
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
29 Kasus 1.571.554.000 20 764.860.000 12 465.253.795 3 30.000.000 3 68.740.000 6 98.740.000 75,00 24,34 29,0 0 878.100.000 100,00 55,87 Inspektorat
Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan
Jumlah Laporan Temuan
50 Lapora n 62.865.000 0 0 78 15.000.000 25 0 25 5.625.000 50 5.625.000 64,10 37,50 50,0
0 5.625.000 100,00 8,95 Inspektorat
Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
Level Maturitas SPIP 15 level 514.215.000 3 297.876.500 3 250.000.000 0 0 0 34.650.000 3 34.650.000 100,00 13,86 6,00 332.526.500 40,00 64,67 Inspektorat
Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Pemeriksaan Pemerintahan Desa
215 Desa 7.312.611.000 43 1.383.875.000 43 650.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 43,0 0
1.383.875.0 00 20,00 18,92 Inspektorat
Reviu Laporan dan Rencana Kerja Pemerintah
Jumlah Pelaksanaan Reviu
80 Jenis 2.521.610.000 32 457.417.000 8 400.000.000 1 12.750.000 4 201.400.000 5 214.150.000 87,50 67,40 39,0 0 727.016.800 48,75 28,83 Inspektorat
Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara/Aparatur Sipil Negara
Jumlah ASN yang wajib lapor
672 Orang 345.590.000 336 163.309.640 336 172.794.700 36 1.700.000 300 42.169.700 336 43.869.700 100,00 25,39 672, 00 207.179.340 100,00 59,95 Inspektorat
Penilaian Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai
Level Kapabilitas Inspektorat
15 level 778.828.500 3 63.949.500 3 182.450.000 0 0 0 17.875.000 0 17.875.000 0,00 9,80 3,00 81.824.500 20,00 10,51 Inspektorat
Fasilitasi Pelaksanaan SABER PUNGLI
Jumlah Laporan Pelaksanaan Saber Pungli
18 Lapora n 560.000.000 10 247.116.370 10 260.000.000 0 0 4 44.055.000 4 44.055.000 40,00 16,94 14,0
0 291.171.370 77,78 51,99 Inspektorat
Fasilitasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Adanya Pendampingan Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah
47 Instan si 818.506.000 37 85.031.000 36 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 37,0
0 85.031.000 78,72 10,39 Inspektorat
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas
Jumlah OPD yang memperoleh predikat WBK/WBBM
4 OPD 150.000.000 0 0 4 175.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Inspektorat
Pelaksanaan Koordinasi APIP dan APH
Jumlah Koordinasi APIP dan APH
26 Kali 1.619.570.000 4 182.573.100 4 300.000.000 0 0 1 36.152.190 1 36.152.190 25,00 12,05 5,00 218.725.290 19,23 13,51 Inspektorat
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas KKM
Laporan survei penilaian integritas
1 Lapora n 171.690.000 0 0 1 175.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Inspektorat
Penelaahan informasi Pengawasan
Jumlah pengaduan yang diterima
5 Lapora n 160.000.000 0 0 10 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Inspektorat
22
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
Penyelesaian Kerugian Daerah
Jumlah Laporan Kasus Kerugian Daerah
43 Lapora n 754.580.000 15 31.170.000 5 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 15,0
0 31.170.000 34,88 4,13 Inspektorat
Probity Audit Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
22 Lapora n 1.128.520.000 0 0 4 99.995.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Inspektorat
Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK
Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut
550 Rekom endasi 935.000.000 0 0 100 175.000.000 20 25.887.500 10 10.460.000 30 36.347.500 30,00 20,77 30,0
0 36.347.500 5,45 3,89 Inspektorat
Monev Renaksi Pencegahan Korupsi - KPK
Jumlah Dokumen Monev Renaksi
50 Doku men 581.887.000 0 0 100 56.887.000 0 0 25 5.000.000 25 5.000.000 25,00 8,79 25,0
0 5.000.000 50,00 0,86 Inspektorat
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.390 orang 12.940.148.00 0 420 10.622.811.76
5 470 6.415.973.00 0 169 887.944.600 171 2.006.512.0
00 340 2.894.456.6 00 72,34 45,11 760,
00 13.517.268.
Ketentram dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Jumlah Terselenggaran ya upacara/acara- acara sesuai dengan standar keprotokolan yang berlaku
5 kali 5.000.000.000 2 2.976.331.714 1 35.280.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2 2.976.331.7 14 40,00 59,53 Sekretariat
Daerah
Jumlah Terlaksananya Peringatan Hari jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020
5 kali 2.000.000.000 2 506.508.000 1 345.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2 506.508.000 40,00 25,33 Sekretariat Daerah
Peringatan Hari Besar Nasional
Jumlah upacara/acara- acara sesuai dengan standar keprotokolan yang berlaku
48 kali 2.270.574.000 15 344.491.000 8 27.140.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 15,0 0 344.491.000 31,25 15,17 Sekretariat
Daerah
Jumlah terlaksananya silahturahmi antara pemerintah daerah dengan
12 kali 0 9 1.278.932.450 12 257.400.000 0 0 1 0 1 0 8,33 0,00 10,0 0
1.278.932.4 50 83,33 0,00 Sekretariat
Daerah
23
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp masyarakat melalui kegiatan keagamaan
Fasilitasi Kegiatan Ibadah Bulanan
Jumlah Pelaksanaan Ibadah Bulanan
60 kali 300.000.000 12 16.848.400 12 59.825.000 3 0 3 7.200.000 6 7.200.000 50,00 12,04 18 24.048.400 30,00 8,02 Sekretariat Daerah
Sosial
Jumlah Verifikasi dan Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial Keagamaan
615 Propos al 1.645.810.000 75 542.796.989 110 150.000.000 16 20.265.000 26 75.755.000 42 96.020.000 38,18 64,01 117 638.816.989 19,02 38,81 Sekretariat
Daerah
Perhubungan
Pemeliharaan Kapal Angkutan dan Operasional KM. TV One Mentawai
Jumlah terpeliharanya kapal KM.TV One Mentawai (docking dan operasional Kapal)
6 unit 3.244.490.000 1 420.043.455 1 132.300.000 1 94.590.150 0 15.718.500 1 110.308.650 100,00 83,38 3,00 530.352.105 50,00 16,35 Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Kapal Angkutan dan operasional MV. Sikerei
Jumlah terpeliharanya kapal MV. Sikerei (docking dan operasional kapal)
6 unit 4.728.000.000 1 818.963.887 1 169.041.000 1 38.013.210 0 37.063.178 1 75.076.388 100,00 44,41 3,00 894.040.275 50,00 18,91 Sekretariat Daerah
Pengadaan BBM kapal Operasional
Jumlah BBM dan oli KapaL Sikerei, TV One, Mego, dan SB Rimata
446.4 00 liter 23.456.000.00
0 93725 810.061.500 44960 279.771.000 138.6 85
1.089.832.5 00 62,19 52,63
Daerah
Jumlah terpeliharanya kapal KM. Pulau Mego (docking dan operasional kapal)
6 unit 6.558.000.000 1 1.373.566.144 1 490.550.000 0 131.208.735 1 76.433.200 1 207.641.935 100,00 42,33 2 1.581.208.0 79 33,33 24,11 Sekretariat
Daerah
Pemeliharaan Kapal Angkutan dan Operasional SB. Rimata
Jumlah terpeliharanya kapal SB Rimata (docking dan
5 unit 2.200.000.000 1 1.063.229.847 1 429.742.000 0 199.843.500 1 95.398.584 1 295.242.084 100,00 68,70 2 1.358.471.9 31 40,00 61,75 Sekretariat
Daerah
24
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp operasional kapal)
Pemeliharaan Kapal dan Operasional KM Inanta
-Docking kapal KM Inanta - Operasional kapal KM. Inanta
5 unit 1.300.000.000 1 525.062.593 1 333.708.000 0 135.495.460 1 91.464.400 1 226.959.860 100,00 68,01 2 752.022.453 40,00 57,85 Sekretariat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
jumlah rekening telpon selular, listrik, air, indovision dan internet
70 rek 2.494.996.000 14 1.340.425.457 14 623.749.000 14 49.491.655 0 194.065.671 14 243.557.326 100,00 39,05 28 1.583.982.7 83 40,00 63,49 Sekretariat
Daerah
Jumlah pengurusan STNK, KIR kendaraan Dinas/operasio nal
55 unit 500.000.000 20 145.595.800 10 78.000.000 2 0 3 1.206.300 5 1.206.300 50,00 1,55 25 146.802.100 45,45 29,36 Sekretariat Daerah
666 PNS/n on PNS
48.726.033.60 0 222 10.749.574.08
983 76,13 26,72 Sekretariat Daerah
156 jenis 1.637.520.500 30 327.712.200 30 182.996.000 30 140.364.400 0 20.707.050 30 161.071.450 100,00 88,02 60 488.783.650 38,46 29,85 Sekretariat Daerah
430 jenis 1.672.502.880 15 440.509.630 15 182.920.000 15 166.933.800 0 13.895.100 15 180.828.900 100,00 98,86 30,0 0 621.338.530 6,98 37,15 Sekretariat
Daerah
Jumlah tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Daerah
Jumlah tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, peserta rapat dan tamu
132 kali 4.507.265.000 12 953.400.643 24 393.500.000 7 67.041.200 8 166.462.300 15 233.503.500 62,50 59,34 27,0 0
1.186.904.1 43 20,45 26,33 Sekretariat
Daerah
Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan atau dihadiri
850 kali 12.210.200.00 0 100 8.272.674.974 350 488.426.561 60 431.837.194 0 56.081.522 60 487.918.716 17,14 99,90 160 8.760.593.6
Rapat-rapat Koordinasi Keorganisasian
Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi Keluar Daerah
60 kali 587.000.000 40 286.485.227 40 72.850.000 8 19.218.092 5 26.482.365 13 45.700.457 32,50 62,73 53 332.185.684 88,33 56,59 Sekretariat Daerah
25
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah liputan kegiatan KDH/WKDH
50 kali 2.100.000.000 20 830.800.000 20 554.075.000 12 31.560.000 2 170.820.000 14 202.380.000 70,00 36,53 34 1.033.180.0 00 68,00 49,20 Sekretariat
Daerah
Jumlah kebutuhan pelayanan tamu
163 kali 4.829.320.000 20 1.013.821.394 17 350.000.000 3 72.170.691 2 141.323.655 5 213.494.346 29,41 61,00 25,0 0
1.227.315.7 40 15,34 25,41 Sekretariat
Daerah
pengadaan Kendaraan dinas/operasiona l
Jumlah kendaraan dinas operasional roda 6, roda 4 dan 3
9 unit 1.835.000.000 0 0 4 825.000.000 3 0 1 4.540.000 4 4.540.000 100,00 0,55 4,00 4.540.000 44,44 0,25 Sekretariat Daerah
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
Daerah
178 jenis 4.230.000.000 51 1.132.463.000 41 200.000.000 21 86.214.389 20 83.802.500 41 170.016.889 100,00 85,01 92,0 0
1.302.479.8 89 51,69 30,79 Sekretariat
Daerah
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
92 jenis 3.715.070.000 4 565.297.500 8 132.780.000 0 124.795.000 0 4.400.000 0 129.195.000 0,00 97,30 4,00 694.492.500 4,35 18,69 Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Jumlah preservasi Rumah jabatan bupati, wakil bupati dan sekda secara rutin/berkala
Daerah
jumlah gedung kantor yang terpelihara
116 unit 3.420.685.500 10 636.471.460 10 350.000.000 1 5.500.000 1 86.093.600 2 91.593.600 20,00 26,17 12,0 0 728.065.060 10,34 21,28 Sekretariat
Daerah
Jumlah mobil jabatan dipelihara secara rutin/berkala
116 unit 7.854.026.500 8 695.359.119 12 300.000.000 3 102.023.911 3 163.990.358 6 266.014.269 50,00 88,67 14,0 0 961.373.388 12,07 12,24 Sekretariat
Daerah
Jumlah kendaraan dinas/operasio nal di pelihara secara rutin/berkala
198 unit 15.607.720.00 0 40 1.868.916.612 62 700.000.000 28 289.720.734 3 281.952.424 31 571.673.158 50,00 81,67 71,0
0 2.440.589.7
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
Jumlah Peralatan Rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan sekda di pelihara secara rutin/berkala
Daerah
jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
88 jenis 250.000.000 8 159.792.000 8 100.000.000 4 25.000.000 2 74.699.000 6 99.699.000 75,00 99,70 14,0 0 259.491.000 15,91 103,80 Sekretariat
Daerah
26
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kegiatan Rehabilitasi/Pem eliharaan Penerangan Jalan Umum
Jumlah pemeliharaan alat Penerangan Lampu jalan
816 tiang 2.500.200.000 360 453.859.200 360 284.650.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 360, 00 453.859.200 44,12 18,15 Sekretariat
Daerah
423 jenis 6.516.697.500 167 1.116.379.100 160 450.000.000 80 62.155.100 80 53.749.100 160 115.904.200 100,00 25,76 327 1.232.283.3 00 77,30 18,91 Sekretariat
Daerah
348 jenis 4.456.027.500 150 1.019.962.500 75 400.000.000 10 61.847.500 20 48.621.000 30 110.468.500 40,00 27,62 180 1.130.431.0 00 51,72 25,37 Sekretariat
Daerah
Jumlah peserta inspassing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
30 orang 310.000.000 0 0 20 9.250.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Sekretariat Daerah
Pelatihan Kapasitas Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Jumlah Pelatihan Pokja Pemilihan yang memahami proses pemilihan penyedia
40 orang 375.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Sekretariat Daerah
Sosialisasi Peraturan/Kebija kan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
jumlah peserta sosialisasi peraturan/kebi jakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
130 orang 445.000.000 20 203.902.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 20 203.902.795 15,38 45,82 Sekretariat Daerah
Bimtek dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
jumlah peserta bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
40 orang 465.800.000 20 173.011.000 0 9.586.043 0 9.391.043 0 0 0 9.391.043 0,00 97,97 20 182.402.043 50,00 39,16 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Secara Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Fasilitasi HPN Terfasilitasinya pelaksanaan HPN
1 pelaks anaan 200.000.000 0 0 1 146.190.000 1 104.751.530 0 0 1 104.751.530 100,00 71,65 1,00 104.751.530 100,00 52,38 Sekretariat
Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
27
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah koordinasi antar pimpinan daerah
610 kali 25.609.574.00 0 140 5.532.246.304 110 721.217.160 11 350.201.260 6 141.015.900 17 491.217.160 15,45 68,11 157,
00 6.023.463.4
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan
Jumlah Kegiatan Pelayanan Keprotokolan
60 kali 3.263.744.000 10 463.529.896 10 12.650.000 4 0 2 5.400.000 6 5.400.000 60,00 42,69 16,0 0 468.929.896 26,67 14,37 Sekretariat
Daerah
Jumlah kunjungan kerja/inspeksi kepala dan wakil kepala daerah
90 kali 11.532.622.00 0 90 2.400.802.500 10 1.040.891.00
0 0 198.345.000 0 345.342.500 0 543.687.500 0,00 52,23 90,0 0
2.944.490.0 00 100,00 25,53 Sekretariat
Daerah
Jumlah tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH
104 stel 1.075.470.000 52 252.759.729 30 85.000.000 0 0 7 29.498.000 7 29.498.000 23,33 34,70 59,0 0 282.257.729 56,73 26,25 Sekretariat
Daerah
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan KDH/WKDH
Jumlah pakaian kerja lapangan KDH/WKDH
86 stel 827.145.000 15 15.565.000 26 82.710.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 15,0 0 15.565.000 17,44 1,88 Sekretariat
Daerah
Jumlah pakaian olahraga dan batik KDH/WKDH yang dibeli
87 stel 4.719.375.000 35 295.287.900 20 156.450.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 35,0 0 295.287.900 40,23 6,26 Sekretariat
Daerah
jumlah kecamatan dalam pembinaan kewilayahan
20 kecam atan 500.000.000 10 425.432.190 10 238.555.000 7 0 3 28.848.100 10 28.848.100 100,00 12,09 20,0
0 454.280.290 100,00 90,86 Sekretariat Daerah
Penataan Peraturan Perundang- undangan
Terbentuknya produk hukum daerah
produ k huku m daerah
400.000.000 0 0 100 239.674.000 30 49.133.300 70 107.655.400 100 156.788.700 100,00 65,42 100 156.788.700 50,00 39,20 Sekretariat Daerah
Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Daerah
Jumlah Perkara kasus Hukum Pemerintah Daerah dengan kuasa hukum
63 kasus 5.000.000.000 8 532.134.850 10 149.189.500 3 17.213.500 4 17.029.900 7 34.243.400 70,00 22,95 15 566.378.250 23,81 11,33 Sekretariat Daerah
Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
jumlah tersedianya Jasa Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
25 kasus 1.150.000.000 5 416.879.700 5 72.365.000 1 21.415.000 0 6.194.000 1 27.609.000 20,00 38,15 6 444.488.700 24,00 38,65 Sekretariat Daerah
Klarifikasi/Evalu asi dan Monitoring Produk Hukum Desa
Jumlah Dokumen Klarifikasi Produk Hukum Desa
180
1.050.000.000 90 205.634.800 45 95.807.500 32 6.355.100 2 23.780.300 34 30.135.400 75,56 31,45 124 235.770.200 68,89 22,45 Sekretariat Daerah
Pengelolaan Jaringan Informasi dan
201 produ k huku
197.498.000 200 47.407.400 200 22.411.600 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 200 47.407.400 99,50 24,00 Sekretariat Daerah
28
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Dokumen Hukum (JDIH)
Jaringan Informasi dan Dokumen Hukum
m
Jumlah sertifikasi tanah milik pemda
15 sertifik at 450.000.000 0 0 7 523.643.000 0 38.097.500 7 97.146.000 7 135.243.500 100,00 25,83 7 135.243.500 46,67 30,05 Sekretariat
Daerah
Pengawasan
Jumlah dokumen Kegiatan Pembangunan tahun 2019
6 dokum en 4.686.000.000 2 626.972.600 1 164.254.000 0 0 1 74.684.250 1 74.684.250 100,00 45,47 6,00 701.656.850 100,00 14,97 Sekretariat
Daerah
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pembangunan
72 kali 2.650.000.000 20 311.054.200 12 41.840.000 2 8.503.550 1 5.700.000 3 14.203.550 25,00 33,95 23,0 0 325.257.750 31,94 12,27 Sekretariat
Daerah
Julmah LKPJ Kepala Daerah 10 dokum
en 1.150.000.000 2 213.739.388 1 91.500.000 0 32.242.198 1 23.934.000 1 56.176.198 100,00 61,39 3,00 269.915.586 30,00 23,47 Sekretariat Daerah
Penyusunan LPPD dan ILPPD
Jumlah LPPD dan ILPPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
20 dokum en 1.650.000.000 4 368.258.651 2 88.050.000 0 38.137.659 1 15.088.000 1 53.225.659 50,00 60,45 5,00 421.484.310 25,00 25,54 Sekretariat
Daerah
terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan monitoring sumber daya alam/PLTs/PL TMH/BIO MASSA?PJU- TS di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3 titik 450.000.000 0 0 3 176.893.500 0 57.187.000 0 37.743.500 0 94.930.500 0,00 53,67 0 94.930.500 0,00 21,10 Sekretariat Daerah
Perencanaan
Jumlah Pengadaan Barang Barang jasa Pemerintah
2322 paket 18.919.165.21 1 200 1.948.960.006 242 967.686.000 0 0 171 174.965.750 171 174.965.750 70,66 18,08 371 2.123.925.7
Operasional Unit Layanan Pengadaan
jumlah Pengadaan Barang- Barang jasa Pemerintah
2322 Paket 12.396.807.26 6 200 1.235.593.897 242 412.226.900 0 0 171 127.407.650 171 127.407.650 70,66 30,91 371 1.363.001.5
29
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
Keuangan
Jumlah laporan akuntabilitas Kinerja OPD
6 dokum en 1.600.000.000 2 251.983.635 1 73.769.900 0 6.313.000 1 19.183.500 1 25.496.500 100,00 34,56 3,00 277.480.135 50,00 17,34 Sekretariat
Daerah
Jumlah dokumen perjanjian kinerja
6 dokum en 1.360.000.000 2 187.043.620 1 24.499.800 0 0 1 14.629.800 1 14.629.800 100,00 59,71 3,00 201.673.420 50,00 14,83 Sekretariat
Daerah
Penyusunan Standar Satuan Harga
Terlaksananya penyusunan sistem standar satuan harga regional KKM
1.081 aplika si 2.223.907.050 1 395.731.823 120 153.748.000 0 40.149.000 0 40.918.000 0 81.067.000 0,00 52,73 1,00 476.798.823 0,09 21,44 Sekretariat
Daerah
Statistik
Penyusunan Profil Daerah
Tersedianya dokumen profil daerah
3 dokum en 750.000.000 0 0 1 160.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Badan Perencanaan Pembangun an Daerah
Publikasi Data Pembangunan
Terfasilitasinya rapat kerja dengan instansi terkait dan litas sektor terkait pengembangan data dan informasi
72 kali 1.830.000.000 24 223.508.000 12 300.035.000 0 0 1 3.550.000 1 3.550.000 8,33 1,18 25 227.058.000 34,72 12,41
Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK
Terlaksananya diskusi aktual dan seminar berbasis riset
12 kali semin ar
2.420.000.000 4 1.216.519.068 2 783.816.200 0 0 2 9.121.436 2 9.121.436 100,00 1,16 6 1.225.640.5 04 50,00 50,65
Pemeliharaan Sistem Informasi/Aplika si BAPPEDA
Terpeliharanya Sistem Informasi/Apli kasi
28 aplika si 460.000.000 0 0 7 128.240.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
30
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PENUNJANG
Perencanaan
Jumlah rekening yang dibayar
18 rekeni ng 3.165.000.000 6 912.314.358 3 443.100.000 0 0 3 115.718.728 3 115.718.728 100,00 26,12 9 1.028.033.0
86 50,00 32,48
Jumlah kendaraan dinas yang layak jalan
34 unit 592.000.000 12 123.280.000 6 130.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 12 123.280.000 35,29 20,82
Terbayarnya pengelolaan administrasi perkantoran
120 PNS 4.422.900.000 40 514.827.883 20 654.972.000 6 100.482.700 0 56.506.000 6 156.988.700 30,00 23,97 46 671.816.583 38,33 15,19
Terbayarnya jasa kebersihan kantor
104 jenis 1.146.000.000 20 155.505.467 10 49.410.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 20 155.505.467 19,23 13,57
Jumlah ATK yang disediakan
107 jenis 1.096.800.000 36 145.937.675 18 199.979.925 18 179.870.350 0 0 18 179.870.350 100,00 89,94 54 325.808.025 50,47 29,71
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
36 jenis 1.113.753.000 12 171.240.850 6 281.979.950 6 98.888.900 0 0 6 98.888.900 100,00 35,07 18 270.129.750 50,00 24,25
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor
Jumlah komponen listrik/peneran gan yang tersedia
40 jenis 103.910.000 12 11.892.500 6 11.892.500 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 12 11.892.500 30,00 11,45
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang tersedia
40 jenis 218.392.500 12 18.162.000 6 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 12 18.162.000 30,00 8,32
Jumlah pertemuan/rap at yang diadakan
72 kali 479.400.000 24 132.157.500 12 135.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 24 132.157.500 33,33 27,57
JUmlah rapat koordinasi yang dilakukan/diha diri
120 kali 1.520.000.000 40 649.498.220 20 450.000.000 0 0 8 80.127.414 8 80.127.414 40,00 17,81 48 729.625.634 40,00 48,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
11 jenis 270.000.000 0 0 4 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangun
31
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp yang diadakan an Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Gedung kantor yang diperlihara
3 unit 601.000.000 1 264.350.628 0 299.876.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1 264.350.628 33,33 43,99
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Mobil jabatan yang dipelihara 18 unit 638.000.000 6 71.976.608 3 45.500.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 6 71.976.608 33,33 11,28
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l
Kendaraan dinas operasional yang dipelihara
13 unit 227.000.000 6 13.000.000 3 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 6 13.000.000 46,15 5,73
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
17 jenis 280.000.000 6 146.000.000 3 49.800.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 6 146.000.000 35,29 52,14
Perencanaan Prototipe Kantor Camat
Dokumen Perencanaan Prototipe Kantor Camat
1 Doku men 149.451.000 0 0 1 166.239.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Program perencanaan pembangunan daerah
Terselenggaran ya musrenbang RKPD
24 kali musya warah
4.240.000.000 8 424.318.354 4 511.000.000 0 0 4 218.532.018 4 218.532.018 100,00 42,77 12 642.850.372 50,00 15,16
Penetapan RKPD Dokumen RKPD murni 5 dokum
en 531.000.000 2 143.770.000 1 120.000.000 0 0 1 6.220.000 1 6.220.000 100,00 5,18 3 149.990.000 60,00 28,25
Penyusunan KUA PPAS
Dokumen KUA PPAS Murni 5 dokum
en 341.000.000 2 76.043.000 1 120.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2 76.043.000 40,00 22,30
Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Tersusunnya dokumen indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
4 dokum en 1.520.000.000 2 382.801.000 1 320.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2 382.801.000 50,00 25,18
Fasilitasi Pelaksanaan Program TORA
Jumlah Pendampingan inventarisasi lapangan oleh tim inver PTKH dan Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan
10 kali 500.000.000 0 0 10 215.070.000 0 0 2 16.319.800 2 16.319.800 20,00 7,59 2,00 16.319.800 20,00 3,26
Evaluasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022
Tersedianya Dokumen Evaluasi dan Dokumen RPJMD
2 dokum en 400.000.000 0 0 2 529.555.000 0 0 1 7.015.500 1 7.015.500 50,00 1,32 1,00 7.015.500 50,00 1,75
Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara
Dokumen Rencana Induk Bandar Udara
1 Doku men 2.000.000.000 0 0 1 1.964.998.70
0 0 0 0 17.611.600 0 17.611.600 0,00 0,90 0 17.611.600 0,00 0,88 Badan Perencanaan Pembangun
32
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Peipei Peipei an Daerah
Studi Identifikasi Kelayakan Air Baku SP3 dan DED (PAM TUAPEJAT)
Dokumen Studi Kelayakan Air Baku SP3 dan DED (PAM TUAPEJAT)
2 Doku men 468.000.000 0 0 1 462.890.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
Studi Identifikasi Pemanfaatan dan Pengendalian Air Sungai (PAM SIBERUT)
Dokumen Studi Identifikasi Pemanfaatan dan Pengendalian Air Sungai
1 Doku men 800.000.000 0 0 1 821.410.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dan Kepentingan Umum
Jumlah Dokumen Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Mentawai Boulevard
1 dokum en 250.000.000 0 0 1 649.303.700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Koordinasi dan Perencanaan Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Jumlah Koordinasi dan Perencanaan Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
60 kali 450.000.000 30 72.235.281 15 179.655.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 30 72.235.281 50,00 16,05
Koordinasi, Perencanaan dan Pelaporan PAMSIMAS
Jumlah Koordinasi, Perencanaan dan Pelaporan PAMSIMAS
20 kecam atan 840.000.000 0 0 4 294.812.500 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Koordinasi dan Perencanaan DAK TP & Dekon
Jumlah Koordinasi dan Perencanaan DAK TP & Dekon
60 kali 480.000.000 30 140.387.155 15 110.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 30 140.387.155 50,00 29,25
Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan
Jumlah Koordinasi dan Perencanaan Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Pemerintah
60 kali 480.000.000 30 185.874.452 15 308.545.000 0 0 2 4.610.000 2 4.610.000 13,33 1,49 32 190.484.452 53,33 39,68
Koordinasi dan Perencanaan Tata Ruang
Jumlah Koordinasi dan Perencanaan Tata Ruang
80 kali 1.080.000.000 0 0 20 249.475.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi RKPD
Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD
4 dokum en 1.000.000.000 0 0 1 260.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Jumlah Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya
60 kali 480.000.000 30 151.314.427 15 202.315.000 0 0 3 13.547.200 3 13.547.200 20,00 6,70 33 164.861.627 55,00 34,35
33
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Alam
Perencanaan Penataan dan Relokasi Pemukiman Kumuh Perkotaan
Tersedianya Dokumen Perencanaan penataan dan relokasi pemukiman kumuh perkotaan Tuapejat
1 dokum en 120.000.000 0 0 1 601.438.700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Perencanaan Fasilitas Kawasan Wisata Integratif Katiet
Tersedianya Dokumen Perencanaanfa silitas Kawasan Wisata Integratif Katiet
1 dokum en 275.000.000 0 0 1 284.295.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Kajian Subsidi Kapal Cepat Trans Mentawai (Antar Pulau)
Dokumen Kajian Subsidi Kapal Cepat Trans Mentawai (antar Pulau)
1 dokum en 303.500.000 0 0 1 232.220.000 0 0 0 2.826.100 0 2.826.100 0,00 1,22 0 2.826.100 0,00 0,93
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
Jumlah Rekening Yang Dibayar
18 Rekeni ng 4.547.775.000 3 1.182.779.540 3 630.000.000 3 70.359.323 0 208.011.392 3 278.370.715 100,00 44,19 9,00 1.461.150.2
55 50,00 32,13 Badan Keuangan Daerah
Jumlah Kendaraan Dinas Yang Layak Jalan
306 Unit 546.408.600 21 37.771.100 51 69.480.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 21,0 0 37.771.100 6,86 6,91
Badan Keuangan Daerah
474 PNS 12.031.088.60 0 50 3.214.260.189 80 2.284.346.00
0 80 330.221.700 0 490.614.000 80 820.835.700 100,00 35,93 210, 00
4.035.095.8 89 44,30 33,54
Jumlah Alat Pembersih dan Bahan Pembersih Yang Tersedia
126 Jenis 163.501.000 51 62.475.050 21 25.058.000 21 4.500.100 0 19.823.100 21 24.323.200 100,00 97,07 93,0 0 86.798.250 73,81 53,09
Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan
156 Jenis 586.523.500 26 179.859.600 25 90.308.500 25 89.239.150 0 920.000 25 90.159.150 100,00 99,83 76,0 0 270.018.750 48,72 46,04
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia
81 Jenis 380.463.000 6 119.760.750 15 49.920.000 15 36.022.360 0 8.185.610 15 44.207.970 100,00 88,56 36,0 0 163.968.720 44,44 43,10
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penera
78 Jenis 315.874.500 21 104.729.900 13 60.503.500 13 5.547.300 0 11.171.600 13 16.718.900 100,00 27,63 47,0 0 121.448.800 60,26 38,45
34
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp n bangunan kantor
ngan Yang Tersedia
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Yang Tersedia
12 Jenis 176.400.000 5 47.300.000 2 18.000.000 0 0 2 4.290.000 2 4.290.000 100,00 23,83 7,00 51.590.000 58,33 29,25 Badan Keuangan Daerah
Jumlah Rapat/Pertemu an Yang Diadakan
170 Kali 718.669.000 36 180.052.400 28 95.870.000 5 10.694.200 5 35.909.500 10 46.603.700 35,71 48,61 46,0 0 226.656.100 27,06 31,54
Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilakukan/Dih adiri
175 Kali 2.450.000.000 12 737.625.004 30 550.000.000 10 86.167.400 10 37.218.612 20 123.386.012 66,67 22,43 32,0 0 861.011.016 18,29 35,14
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasi onal Yang Dipelihara
306 Unit 1.944.966.000 21 460.990.284 51 225.550.000 10 35.356.528 10 75.012.600 20 110.369.128 39,22 48,93 41,0 0 571.359.412 13,40 29,38
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara
222 Unit 268.000.000 1 82.562.500 37 42.000.000 5 7.425.000 10 12.045.000 15 19.470.000 40,54 46,36 16,0 0 102.032.500 7,21 38,07
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara
18 Jenis 443.650.000 6 73.498.500 3 73.500.000 0 0 3 21.208.000 3 21.208.000 100,00 28,85 9 94.706.500 50,00 21,35 Badan Keuangan Daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hibah
282 Kali 2.715.396.700 12 903.740.000 45 250.000.000 10 59.562.500 10 40.227.500 20 99.790.000 44,44 39,92 32,0 0
1.003.530.0 00 11,35 36,96
Penyusunan Analisa Standar Belanja
Jumlah data standar belanja dalam penganggaran APBD yang disusun
281 dokum en 1.690.000.000 1 134.928.515 70 104.549.000 0 0 10 4.515.000 10 4.515.000 14,29 4,32 11,0
0 139.443.515 3,91 8,25 Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang
12 Ranpe rda 3.853.982.000 2 1.086.125.783 2 993.125.000 2 242.055.000 0 376.829.200 2 618.884.200 100,00 62,32 6,00 1.705.009.9
35
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD
APBD dan Perubahan APBD yang disusun
Penyusunan Racangan Peraturan KDH Tentang Penjabaraan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD
Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD yang disusun
12 Ranpe rbub 466.500.000 2 124.794.981 2 79.361.000 2 8.042.500 0 1.042.200 2 9.084.700 100,00 11,45 6,00 133.879.681 50,00 28,70
Jumlah Rapat Tuntutan Perbendaharaa n dan Tuntutan Ganti Rugi
60 Kali 3.817.192.500 2 156.624.200 10 455.095.000 0 0 5 0 5 0 50,00 0,00 7,00 156.624.200 11,67 4,10 Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Semesteran Pemerintah Daerah
Jumlah Buku Laporan Semesteran Yang disusun
210 Buku 719.726.000 2 122.565.475 35 111.018.000 0 0 5 0 5 0 14,29 0,00 7,00 122.565.475 3,33 17,03 Badan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah di SKPD
222 SKPD 482.952.600 12 95.130.560 37 79.195.000 37 7.104.500 0 9.805.000 37 16.909.500 100,00 21,35 86,0 0 112.040.060 38,74 23,20
Jumlah Rancangan PERDA yang disusun
12 Ranpe rda
14.969.368.10 0 2 5.311.307.957 1 3.481.225.00
0 1 85.248.800 0 967.317.651 1 1.052.566.4 51 100,00 30,24 4,00 6.363.874.4
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD
Jumlah Rancangan Perbub yang disusun
12 Perbub 4.617.938.500 2 1.561.308.496 1 680.235.000 1 17.848.000 0 27.203.375 1 45.051.375 100,00 6,62 4,00 1.606.359.8 71 33,33 34,79
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
Jumlah Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun
240 BUKU 2.492.216.000 1 446.286.410 40 261.899.500 5 13.500.000 15 168.100.400 20 181.600.400 50,00 69,34 21,0 0 627.886.810 8,75 25,19
Jumlah Laporan Semesteran Barang Milik Daerah yang disusun
60 Buku 1.569.232.000 1 173.481.750 2 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 173.481.750 1,67 11,06 Badan Keuangan Daerah
Pemindahtangan an dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah Penghapusan Aset Dengan Cara Dijual, Dihibahkan atau Disertakan Sebagai Modal Pemerintah
6 Kali 3.558.100.000 2 441.554.770 1 514.616.000 0 0 1 45.080.355 1 45.080.355 100,00 8,76 3,00 486.635.125 50,00 13,68 Badan Keuangan Daerah
36
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Daerah
Peningkatan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah
Terlaksananya konsolidasi dan koordinasi dalam penyajian inventarisasi BMD
222 SKPD 2.534.600.000 36 527.033.799 36 335.630.000 0 0 36 15.242.500 36 15.242.500 100,00 4,54 72,0 0 542.276.299 32,43 21,39
Penyusunan Neraca Aset
Jumlah dokumen penyusunan neraca aset
222 SKPD 1.902.650.000 36 320.747.629 36 171.555.000 36 4.122.500 0 40.602.500 36 44.725.000 100,00 26,07 108, 00 365.472.629 48,65 19,21
Jumlah Buku RKBMD dan DKBMD
12 Doku men 446.379.000 6 13.960.015 2 51.579.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 6,00 13.960.015 50,00 3,13
Intensifikasi Pajak Daerah
Jumlah kunjungan ke kecamatan dalam rangka pemberitahuan masalah pajak daerah
36 Kali 4.335.341.800 0 0 6 400.000.000 1 31.337.000 1 114.023.500 2 145.360.500 33,33 36,34 2,00 145.360.500 5,56 3,35 Badan Keuangan Daerah
Intensifikasi Retribusi Daerah
Target Penerimaaan PAD dari Sektor Retribusi
266 Persen 4.708.830.500 80 659.019.881 43 366.275.000 0 0 15 183.698.931 15 183.698.931 34,88 50,15 95,0 0 842.718.812 35,71 17,90
Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah
36 Lapora n 2.551.000.000 0 0 6 296.750.000 1 6.267.900 1 27.437.034 2 33.704.934 33,33 11,36 2,00 33.704.934 5,56 1,32
Rekonsiliasi mengenai Kas antara BUD dengan Bank Nagari
72 Kali 1.939.192.500 12 694.659.250 12 211.000.000 3 38.211.000 3 0 6 38.211.000 50,00 18,11 18,0 0 732.870.250 25,00 37,79
Jumlah Perkiraan Belanja APBD Pemerintah Daerah per Bulannya
72 Kali 1.897.000.000 12 754.832.742 68 518.805.000 30 229.032.770 15 72.246.280 45 301.279.050 66,18 58,07 57,0 0
1.056.111.7 92 79,17 55,67
Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlatihnya Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan
490 Orang 2.430.691.000 50 514.588.042 52 249.550.000 52 38.591.400 0 60.488.263 52 99.079.663 100,00 39,70 154, 00 613.667.705 31,43 25,25
Terlaksananya Pengawasan terhadap Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai
46 Kecam atan 3.974.705.300 10 857.020.805 18 655.327.000 2 139.083.200 2 222.495.000 4 361.578.200 22,22 55,18 14,0
0 1.218.599.0
Jasa Penilaian Aset
Jumlah Dokumen Penilaian
16 Doku men 714.700.000 4 84.962.900 2 91.010.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 4,00 84.962.900 25,00 11,89
37
2019)
Dievaluasi
2020 (%)
Penanggung Jawab
I II
3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ba

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (R KPD ...

Documents